MAKALAH PENDIDIKAN

PANCASILA DAN

KEWARGANEGARAAN

DEMOKRASI PADA ERA

REFORMASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………….. 1 1

1.2 Rumusan Masalah ... …………………………………………. 2

1.3 Tujuan ……………………………………………...................

BAB II TINJAUAN TEORI ………………………………………… 4

BAB III PEMBAHASAN…………………………

4

3.1 Pengertian demokrasi pancasila 4

3.2 Demokrasi pancasila pada era reformasi………………………... 7

3.3 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun 9

BAB IV PENUTUP …………………………………………………… 11

4.1 Kesimpulan ……………………………………………………… 11

4.2 Saran ……………………………………………………………. 11

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………. 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Apakah demokrasi itu? Apakah negara ini sudah demokrasi? Sengaja

pertanyaan ini kami munculkan karena teman-teman mungkin sudah mengerti

dengan pertanyaan yang kami ajukan tersebut di atas. Karena kami punya

pandangan produk dan atribut yang berkaitan dengan demokrasi itu merupakan

produk luar negeri. Sedangkan negara kita sendiri tidak memiliki kejelasan yang

tepat tentang demokrasi itu sendiri. Lalu kalau kita melihat bentuk demokrasi

dalam struktur pemerintahan kita dari level negara, provinsi, kabupaten, hingga

kecamatan hampir dapat dipastikan di level ini hanya proses pembuatan kebijakan

sementara kalau kita mencari demokrasi yang berupa ciri khas yang dapat

mewakili bahwa negara kita mempunyai diri demokrasi tersendiri itu dapat dilihat

di level desa. Bagaimana seperti ditulis almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-

desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat

istiadat yang hakiki.” Dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap

orang yang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama.

Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan

demokrasi asli yang berlaku di desa. Gambaran dari tulisan almarhum ini tidak

lain dari pola-pola demokrasi tradisional yang dilambangkan oleh musyawarah

dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya

tersebut. (Prijono Tjiptoherijanto dan Yomiko M. Prijono, 1983 hal 17-19). Dari

gambaran di atas, kami rasa hal ini pula yang menginspirasi demokrasi pancasila

yang selalu menjadi Kiblat negara kita dalam menapaki kehidupan berbangsa dan

bernegara masih perlu ditelaah atau dikaji secara lebih dalam lagi. Demokrasi

Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang

dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin

terlepas dari rasa kekeluargaan. Akan tetapi yang menjadi pandangan kita

sekarang. Mengapa negara ini seperti mengalami sebuah kesulitan besar dalam

melahirkan demokrasi. Banyak para ahli berpendapat bahwa demokrasi pancasila

itu merupakan salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan jaman

karena semua kehidupan berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam hal

ini kita ambil saja salah satu ahli Nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.

beliau mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham

demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa

Indonesia yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD

1945. lain hal lagi dengan Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan demokrasi

pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeTuhanan

Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang

mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan seluruh rakyat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang ditinjau dan dianalisis adalah antar lain:

Demokrasi

Demokrasi Pancasila Diera Reformasi

Aspek demokrasi

1.3 TUJUAN

Agar kita dapat membedakan antara paham demokrasi satu (yang lain) dengan

demokrasi yang kita pakai di Indonesia. Sehingga kita dapat mengerti apa sisi

yang unggul di dalam demokrasi Pancasila.

BAB II

TINJAUAN TEORI

Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip demokrasi universal dapat kita

pelajari dari berbagai tulisan. Namun, dalam tahap penerapannya kadang terjadi

perbedaan atau bahkan dipraktekkan secara salah. Dalam hal ini beberapa faktor

seperti faktor mental dan sosio-kultural sangat berpengaruh. Demokrasi selalu

mencoba melakukan pengaturan mengenai “Distribusi apa saja” yang

diperebutkan dan mengatur cara-cara pendistribusiannya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang baru saja membangun

demokrasi setelah keluar dari otoritarianisme orde baru pada tahun 1998. meski

demikian hingga kini banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih

dalam tahap “Demokratisasi”. Artinya demokrasi yang kini coba kita bangun

belum benar-benar berdiri dengan mantap. Masih banyak hal yang perlu

dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga budaya,

hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi

dan masyarakat madani.

Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau

bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia

berbagai hal dengan negara-masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para

pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang segenap tumpah

darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam

perdamaian dunia. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi

kehidupan negara yang demokratis.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Demokrasi Pancasila

1. Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.

Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada

kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti

dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

2. Prof. dr. Drs. Notonagoro, S.H.

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang

Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan

Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Ensiklopedi Indonesia

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang

politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional

berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai

mufakat.

3.2 Demokrasi Pancasila Pada Era reformasi

Adalah salah satu reaksi terhadap pemerintahan orde baru yang dianggap

telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi pancasila. Era reformasi

berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut orde transisi

demokrasi pancasila.

Sebagai warga negara kita pasti berharap bangsa Indonesia bisa belajar

dari pengalaman sejarah agar pelaksanaan demokrasi pancasila di era reformasi

ini lebih baik dari era sebelumnya.

Ada beberapa hal yang akan menjamin sukses atau tidaknya demokrasi pancasila

di era reformasi ini. Antara lain adalah sebagai berikut.

Komposisi elit politik yang ada di mana tidak ada sistem monopartai dan tidak

adanya diktator komunitas. Semuanya memiliki porsi yang sama untuk mewakili

rakyat semata.

Desain institusi politik di mana institusi politik disusun sedemikian rupa

sehingga wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili rakyat

Indonesia bukan mewakili partai, sehingga lebih mengutamakan

kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Institusi yang

ada juga selalu mendukung perwujudan masyarakat Indonesia yang

sejahtera.

Budaya politik yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat bukan

partai. Dengan begitu, maka demokrasi pancasila benar-benar mampu

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalah segala bidang.

Peranan masyarakat yang aktif dalam memberikan aspirasi dalam

pemilihan wakil-wakil rakyat serta melaksanakan hak dan kewajibannya

secara selaras.

Adapun ciri-ciri khusus yang membedakan demokrasi pancasila di era orde baru

dan era reformasi ini adalah kandungan yang terdapat dalam demokrasi pancasila

di era reformasi itu sendiri, yaitu:

Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat

berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, yang kesemuanya sudah

diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan yang

lainnya.

Aspek kaidah atau normatif, yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila di

era reformasi mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pembimbing

dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara

dalam bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta

wewenangnya.

Aspek materil, yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan

pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan

memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara kesatuan republik

Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Aspek organisasi yang menggambarkan adanya perwujudan demokrasi

pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aspek semangat atau kejiwaan di mana demokrasi pancasila memerlukan

warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang

menjadi hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur, dan tekun serta

memiliki jiwa pengabdian.

Aspek tujuan, yaitu menunjukkan adanya keinginan atau tujuan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam negara hukum,

negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara yang memiliki

kebudayaan.

3.3 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun

1. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku

demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.

2. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.

3. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-

Partai

4. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi

Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)

5. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila

(cenderung otoriter)

6. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung

ada perubahan menuju demokratisasi)

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah

berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara

Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun

aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material (Segi

Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi,

Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila

dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat

merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

4.2 Saran

Demokrasi pancasila di era reformasi Indonesia harus lebih di pahami,

karena agar semua masyarakat Indonesia bisa mengenal demokrasi yang ada di

Negara ini. Dan dapat membedakan antara demokrasi pancasila di Indonesia

dengan Negara lain.

BAB V

PENUTUP

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok

bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan

kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau

referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

Saya berharap para pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran

yang membangun kepada penulis demi kesempurnaan makalah ini. Semoga

makalah ini berguna bagi saya pada khususnya, juga para pembaca yang budiman

pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Mustofa, 2002. Demokrasi Pancasila pada era globalisasi. Yogyakarta: CV.

Putra

Sumarsono, 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta:

Erlangga.

Depdiknas. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran

Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta: Puskurlitbang.Kaelan MS. 2000.

Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Tentang Demokrasi pancasila

pada era reformasi.

Sumarsono, Drs. MBA, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.