PowerPoint Presentation

Kedua Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi.

Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan.Langkah-Langkah Yang Diambil Dalam Menjalankan Politik Ekonomi LiberalMengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala Barat,Untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan Pulau Jawa dibagi menjadi enam belas karesidenan,Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji an bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi sebagai penguasa daerah, melainkan sebagai pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya

Latar belakanglahir politik ekonomi liberal 1. Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat Pribumi. 2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. 3. Kemenangan partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan system Ekonomi Liberal di Negeri Jajahannya ( Indonesia ). 4. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.

Pelaksanaan politik ekonomi liberalPada tahun 1870 di indonesia dilaksanakan politik kolonial liberal atau sering disebut politik pintu terbukaMenghapus sistem tanam paksaMemperluas penanaman modal swasta asing pada bidang pertambangan dan pengangkutanMengeluarkan UU agraria tahun 1870Pengantar

Pengertian politik pintu terbuka mengacu pada pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja.Politik liberal sering juga disebut politik pintu terbuka.

Peraturan tentang pembendaharaan Negara India-Belanda Berisi tentang perbendaharaan Negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.

UU Agraria (1870) tanah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tanah rakyat dan tanah pemerintah. tanah rakyat dibedakan atas: tanah milik yang sifatnya bebas dan tanah untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya bebas. tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat, yang dapat dijual atau disewakan untuk dijadikan perkebunan.Dampak dari Politik Pintu TerbukaBagi Belanda: Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda.Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Bagi Indonesia: Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Adanya krisis perkebunan. Menurunnya konsumsi bahan makanan sementara pertumbuhan penduduk di Jawa pesat. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang impor dari Eropa. Pengangkutan dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api. Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi dan