gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html 1/6

PENCARIAN

Go

LOGIN USER

Username :

Password :

Login

RUBRIK

• A fka r

• Bu let in

• Du n ia Ka m pu s

• Idea logika

• Pern y a t a a n Sika p

• Report a se Kegia t a n

• Sorot a n A kt u a l

KOMENTAR

pesan tricajus pada BEM STIKESPanakukang: Kami Ingin BukaKomisariat

pesan tricajus pada SumpahPemuda, Sumpah Usang PenebarVirus Nasionalisme dan Demokrasi

obat tumor lambung alami padaBEM STIKES Panakukang: Kami InginBuka Komisariat

obat asam urat pada BEM STIKESPanakukang: Kami Ingin BukaKomisariat

obat asam urat pada SumpahPemuda, Sumpah Usang PenebarVirus Nasionalisme dan Demokrasi

AGENDA

• 31 Desember 2012

Aksi Damai - Indonesia Negara Gagal! Saatnya Revolusi Total MenujuTegaknya Syariah & Khilafah• 29 Desember 2012

Training Pembebasan KampusUniversitas Sriwijaya, Indralaya,Sumsel• 22 Desember 2012

TRAINING PEMBEBASAN 1 GEMAPembebasan Komisariat UniversitasMuslim Indonesia (MAKASSAR)

Rabu, 06 Februari 2013 - 14:48:47 WIB

UMP NAIK, ADAKAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI BURUH?

Diposting Oleh Pengurus: GEMA Pembebasan Wilayah Jabar

Rubrik: Sorotan Aktual - Dibaca: 66 kali

Di tahun 2013 ini mungkin

saja menjadi awal tahun

yang menggembirakan

bagi buruh di Indonesia.

Pasalnya pemerintah,

dalam hal ini Menteri

Tenaga kerja dan

Transmigrasi, Muhaimin

Iskandar menyatakan

adanya kenaikan Upah

Minimum Propinsi (UMP).

Berikut Ungkapan

Menakertrans Muhaimin Iskandar :

Dasar kenaikan UMP di tahuin 2013

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar

mengungkapkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)

tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18, 32 persen.

Prosentase kenaikan UMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-

rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27

%. Secara keseluruhan pencapaian UMP terhadap

Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013

di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai

89, 78 %.

Pemerintah juga sudah mendata peringkat keniakan UMP tahun 2013 .

1. Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan UMP sebesar

48,86 persen yakni dari Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073.

2. kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang

mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi

Rp1.165.000.

3. UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000.

4. terdapat 4 Provinsi yang memutuskan untuk tidak menetapkan UMP

yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Keputusan Menakertrans ini membuat heboh dikalangan pengusaha dan buruh

itu sendiri. Karena disisi lain keputusan Kader PKB ini membuat para

pengusaha geram dan dinilai keniakan UMP sangat merugikan pengusaha.

Beranda Profil Singkat Rubrik Info Kegiatan Forum Diskusi Pengunduhan Multimedia Kontak Kami

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html 2/6

• 19 Desember 2012

DIALOGIKA : Resonansi percaturannegara demokrasi dalam perspektifDunia & Islam• 16 Desember 2012

DIALOGIKA : Negara DemokrasiAntara Mimpi & Realita

SPANDUK

FB FANS PAGE

Temukan kami di Facebook

GEMAPembebasan

Suka

Anda

menyukai

ini.

Anda dan 1.288 lainnya menyukai

GEMA Pembebasan.

KONTAK YM

• iman_1924

• Fahmi

• Falsa M

• Dimas G Randa

CHAT BOX

LFfqxmOTVjpCUdHz : , 007:

координаты «скайфолл», jfboq,

кровь и кость, hury,

2013-02-08/12:32:38#

KaVQEkVkSdDY : , цигун

исцеление, ygmfgp, avg pc

tuneup 2011, 1985, skype beta, >:-

[, без срока давности, zarhks,

разгон pc , ryhj, сказка о

зеркале, xafgfe, windows 7

manager final, lja, пэлем грэнвил

вудхаус - любовь со взломом,

356, свежие базы, =-]]], dungeon

siege iii, 8387, total commander

x86+x64 portable скачать, 3052,

pamela for skype скачать, 457102,

все будет хорошо!!! радио хит ,

qpzqu,

2013-02-08/07:29:55#

Berdasarkan analisis penulis dampak kenaikan UMP akan berdampak pada

bebarapa hal:

§ Bagi Buruh

Dengan adanya keputusan Menakertrans ini, buruh menyambutnya dengan

gembira karena bagi buruh kenaikan UMP dapat meningkatnya kesejahteraan.

§ Bagi Pengusaha

Merespon kebijakan ini, para pengusaha mengancam akan ada PHK besar-

besaran karena sangat memberatkan pengusaha. Dan dibeberapa di daerah

sudah terjadi PHK secara masal.

§ Bagi Perekonomian Nasional

Kebijakan ini pula berimbas kepada perkonomian nasional yakni terjadinya

inflasi.

Pemerintah tahu sebenarnya akibat yang timbul jika menaikan upah buruh,

yakni pasti pengusaha tidak ada cara lain selain melakukan PHK. Tetapi

pemerintah mencoba mengantisipasi PHK dengan keputusan Menakertrans

(http://menteri.depnakertrans.go.id)

§ Perusahaan bisa mengajukan penangguhan upah sesuai Keputusan

Menakertrans No. 231/MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penangguhan

Pelaksanaan Upah Minimum dan Surat Menakertrans

No.B.248/MEN/PHIJSK-PJS/XII/ 2012 kepada gubernur perihal Antisipasi

Pelaksanaan Upah Minimum 2013.

Inilah sekelumit masalah ekonomi (terkait juga topik sosial) yang tak kunjung

selesai. Sebenarnya akar masalahnya dimana?

Gagasan Kapitalisme – Sosialisme

Problem perburuhan ini sebenarnya terjadi karena kebebasan kepemilikan dan

kebebasan bekerja yang menjadi pilar sistem Kapitalisme. Dengan

kebebasan ini, seorang pengusaha yang senantiasa berorientasi keuntungan

dianggap sah mengeksploitasi tenaga buruh. Dengan kebebasan ini pula,

kaum buruh diberi ruang kebebasan mengekspresikan tuntutannya akan

peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan serikat pekerja, melakukan

sejumlah intimidasi bahkan tindakan anarkis sekalipun.

Sedangkan dasar yang memicu konflik buruh dan pengusaha disebabkan oleh

kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living

cost (biaya hidup) terendah. Living cost inilah yang digunakan untuk

menentukan kelayakan gaji buruh. Maka tidak heran istilah yang dipakai saat

ini adalah “Upah Minimum”. Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan

gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu

yang minimum, sekedar untuk mempertahankan hidup mereka.

Konsekuensinya adalah terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik

perusahaan terhadap kaum buruh. Dampak dari eksploitasi inilah yang

kemudian memicu lahirnya gagasan Sosialisme tentang perlunya pembatasan

waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.

Kaum Kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide

kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan

living cost terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Maka,

kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan sejumlah prinsip dan ketentuan yang

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html 3/6

Nama :

Pesan

Kirim Reset

KALENDER

Februari, 2013

M S S R K J S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

STATISTIK

Pengunjung hari ini : 56

Total pengunjung : 30590

Hits hari ini : 207

Total Hits : 128581

Pengunjung Online: 3

POLING

Apa yang seharusnya dilakukanoleh Pemuda dalam PerubahanMenuju Indonesia yang lebihbaik?

Menjadi Pemuda yangmemperjuangkan aspirasi GemaPembebasan.

Memperjuangkan penerapanSyariah Islam secara Kaffah dengantegaknya Khilafah.

Membenahi sistem pemerintahanyang sudah ada, kemudianmelanjutkannya kembali.

Abstain.

Vote

Lihat Hasil Poling

LANGGANAN RSS

Langganan RSS

bertujuan untuk melindungi buruh, memberikan hak kepada mereka yang

sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat sesama

buruh, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun,

penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah

tambahan, libur mingguan, jamin berobat, dan sebagainya.

Jadi, masalah perburuhan akan selalu ada selama relasi antara buruh dan

pengusaha dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan

sejumlah solusi tambal-sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh karena

provokasi kaum Sosialis, namun tambal-sulam ini secara natural hanya

sekedar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme, dan jika diklaim bahwa

tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya

klaim bohong dan omong kosong.

Pandangan Islam terhadap Masalah Perburuhan

Problematika perburuhan yang saat ini menjadi pemandangan sehari-hari kita,

tidak pernah ada dalam penataan sistem Islam. Dalam Daulah Khilafah

Islamiyah semua bibit sengketa buruh dan pengusaha ditiadakan. Karenanya

bisa dikatakan dengan menerapkan sistem Islam, problem perburuhan akan

diaborsi jauh-jauh hari sebelum lahir dan berkembang!

Terkait ini, Islam menata dua aspek dengan tatanan regulasi sedemikian

sehingga tidak muncul problem perburuhan. Pertama, aspek mikro terkait

kontrak kerja antara buruh dan pengusaha. Dengannya akan terjawab bukan

hanya besaran upah, namun juga masalah kepastian kerja (PHK) dan besarnya

pesangon. Kedua, aspek makro menyangkut hak setiap orang, termasuk

buruh untuk memperoleh kesejahteraan. Penyelesaian aspek ini, akan

menempatkan buruh dan pengusaha pada posisi tawar yang semestinya.

Keterbatasan lapangan kerja, rendahnya SDM dan rendahnya kesejahteraan

hidup pekerja, serta tidak terpenuhi jaminan hidup dan tunjangan sosial akan

mendapatkan solusinya sendiri tanpa merugikan salah satu pihak, baik buruh

maupun pengusaha.

Jawaban Islam untuk Persoalan Mikro Perburuhan

Solusi Persoalan Mikro Perburuhan, bisa diatasi dengan memperbaiki

hubungan kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam syariat Islam

hubungan antara pekerja dan pengusaha termasuk dalam transaski ijaarah.

Ijaarah didefinisikan sebagai aqdu ‘ala al manfaah bi iwadin, aqad/transaksi

atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan ajir/pekerja) dengan memperoleh imbalan

(berupa upah/ujrah dari musta’jir/pengusaha).

Transaksi (akad) ijaarah tersebut sah menururt syara’ jika memenuhi

persyaratan dan ketentuan yang jelas mengenai : (a) Bentuk dan jenis

pekerjaan, (b) Masa Kerja, (c) Upah Kerja dan (d) Tenaga yang dicurahkan

saat bekerja.

Jika keempat masalah tersebut jelas dan disepakati maka kedua belah pihak

terikat dan harus memenuhi apa yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Hadits Rasulullah saw;

اذا استأجر احدكم اجیرا فلیعلمھ أجره

“Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak tenaga seorang pekerja

maka hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya.” (HR. Ad Daruquthni)

Sedangkan upah sebenarnya merupakan nilai jasa (manfaat) yang diberikan

oleh buruh (ajir) kepada majikan (pengusaha, musta’jir). Upah dalam

pandangan Islam merupakan kesepakatan antara ajir (pekerja) dan mustajir

(pengusaha). Standar yang digunakan untuk menetapkannya adalah manfaat

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html 4/6

tenaga (manfa’at al-juhd) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan living cost

terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para pengusaha.

Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai

dengan ketentuan upah sesuai dengan yang berlaku di tengah masyarakat.

Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka

pakar (khubara’)-lah yang menentukan upah sepadan (ajr al-mitsl). Pakar ini

dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat,

maka negaralah yang memilihkan pakar tersebut untuk mereka, dan negaralah

yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan pakar

tersebut.

قال هللا ثالثة انا خصمھم یوم القیامة ….ورجل إستأجر عجیرا فاستوفى منھ ولم یعط اجره

“Allah swt berfirman ada tiga golongan yang aku musuhi pada hari kiamat….

seseorang yang mengontrak pekerja, lalu pekerja tersebut menunaikan

transaksinya, namun dia tidak memberikan upahnya.” (Hadits Qudsi riwayat

Imam Al-Bukhari)

Intinya penentuan upah buruh adalah kesepakatan antara buruh dengan

pengusaha dengan menjadikan manfaat tenaga sebagai patokan

penentuannya. Beban kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan tanggungan lain

buruh tidak menjadi faktor penentu upah. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap

buruh karena semua hal sudah saling diketahui. Juga tidak akan membebani

pengusaha karena menanggung beban biaya yang tidak memberikan

pengaruh ke produksi semisal asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan dan

dana pensiun. Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah

minimum regional). Bahkan, penetapan seperti ini tidak diperbolehkan,

dianalogikan pada larangan menetapkan harga. Karena, baik harga maupun

upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang.

Bedanya, harga adalah kompensasi barang, sedangkan upah merupakan

kompensasi jasa.

Mengenai mogok kerja, pada dasarnya hak ini tidak ada dalam Islam. Karena

kontrak kerja buruh ini merupakan akad ijarah, dan akad ijarah ini merupakan

akad yang mengikat, bukan akad suka rela yang bisa dibatalkan sepihak

dengan seenaknya.

Tentang dana pensiun, penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada

para buruh, pada dasarnya ini merupakan bentuk tambal sulam sistem

Kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh yang dianggap tidak mampu.

Hanya saja, upaya ini telah menghilangkan kewajiban negara untuk

memberikan jaminan kepada rakyatnya agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Karena kewajiban ini merupakan kewajiban negara. Bukan kewajiban majikan

atau perusahaan.

Solusi Islam untuk Persoalan Makro Perburuhan

Setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Islam menetapkan dua jalan

untuk memenuhi semua kebutuhan. Yakni pemenuhan kebutuhan sandang,

pangan dan papan, ditanggungkan kepada setiap individu masyarakat. Baik

dipenuhi langsung atau melalui ayah, wali dan ahli waris. Sedangkan

kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi

tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi setiap warga negara.

Negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan,

kesehatan dan kemanannya, apalagi dengan biaya yang melambung tinggi.

Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai

fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk berusaha (bekerja). Mulai dari

kemudahan permodalan, keahlian dan regulasi yang mendukung. Pemberian

negara (i’tha ad dawlah) dari harta Baitul Mal adalah hak rakyat. Sebagaimana

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html 5/6

1

Umar RA mengambil harta Baitul Mal untuk menyediakan benih dan pupuk

bagi para petani di Irak. Demikian pula Rasul SAW membayar hutang-hutang

seorang warga yang tidak mampu. Abu Bakar dan Umar RA juga memberikan

lahan siap tanam kepada warga untuk menjadi modal usahanya.

Dengan diberlakukan sistem ekonomi Islam, negara akan mampu

memerankan dirinya sebagai penanggung jawab terpenuhinya kesejahteraan

rakyat. Lapangan kerja tersedia memadai, kualitas SDM unggul disiapkan

dengan tanggungan biaya negara, kebutuhan energi (listrik, BBM, transportasi)

bisa dijangkau karena harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Ditambah

biaya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh rakyat secara gratis.

Dengan semua mekanisme itu, kebutuhan hidup masing-masing warga negara

begitu mudah didapat. Bekerja akan menjadi salah satu cara seorang muslim

menaikkan derajatnya di mata Allah SWT., karena mencurahkan tenaga dan

keringatnya untuk beribadah memenuhi kewajibannya dan tidak saja untuk

mendapat manfaat lebih besar, tetapi juga untuk memberi manfaat lebih besar.

Bekerja bukan menjadi satu-satunya cara memperoleh kesejahteraan. Apalagi

menjadi buruh (ajir) juga hanya salah satu diantara pilihan pekerjaan, karena

lapangan kerja tersedia memadai. Posisi tawar buruh dengan pengusaha

adalah setara. Bagi mereka yang memilih membuka usahanya sendiri maka

ada banyak kemudahan disediakan oleh negara.

Hak Berserikat dan Serikat Pekerja

Tinggal satu masalah. Apakah dalam Islam mengenal Hak Berserikat dan

Serikat Pekerja? Mengenai hak berserikat bagi buruh, maka hak ini tidak

dinafikan oleh Islam. Buruh boleh berkumpul, baik dengan sesama buruh,

maupun buruh dengan para majikan. Hanya saja, diperbolehkannya hak

berserikat ini tidak berarti perlu membentuk serikat pekerja. Karena ini

merupakan dua hal yang berbeda.

Berkumpul adalah hak yang dijamin oleh syari’ah, namun jika yang dimaksud adalahmembentuk serikat pekerja untuk mengurusi kesejahteraan buruh, maka inimerupakan aktivitas ri’ayatu as-syu’un yang hanya boleh dilakukan oleh negara.Karena itu, hak membentuk serikat pekerja yang melakukan ri’ayatu as-syu’un tidakdiberikan kepada yang lain, selain kepada negara. Karena negaralah yangbertanggung-jawab terhadap kewajiban ri’ayatu as-syu’un ini, baik dalam perkaraparsial maupun menyeluruh.

Mufid Dahlan,

Divisi Pembinaan Gema Pembebasan Kota Bandung

Share:

Baca juga:

Skenario Penghapusan Subsidi Energi

Narkoba Dan Pergaulan Bebas

Seks bebas berkedok Valentin

GEMA Pembebasan SulselBar : Bongkar Makar Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Tahun 2013, Tahun Kepastian Kenaikan Harga BBM?

0 Komentar :

Isi Komentar :

Nama

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html 6/6

:

Website : Tanpa http://

Email :

Komentar

(Masukkan 6 kode diatas)

Kirim Hapus

Copyleft © 2012 by www.gemapembebasan.or.id - Hak Cipta Hanyalah Milik Allah SWT!