Undang-undang Internet & Transaksi Elektronika
Click here to load reader
-
Upload
kholid-efendi -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Undang-undang Internet & Transaksi Elektronika
8/9/2019 Undang-undang Internet & Transaksi Elektronika
http://slidepdf.com/reader/full/undang-undang-internet-transaksi-elektronika 1/3
UNDANG-UNDANG INTERNET & TRANSAKSI ELEKTRONIKA
UNDANG-UNDANG INTERNET & TRANSAKSI ELEKTRONIKA
PENGANTAR PENERBIT
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan
Transaksi Elektronik telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008
Mengingat undang-undang ini menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, baik langsungmaupun tidak langsung, maka kami berinisyatif menerbitkan Undang-Undang ini dalam bentuk
buku sebagai bagian dari upaya untuk berpastisipasi mensosialisasikannya.
Dalam buku ini kami menggunkan materi/ teks yang diterbitkan oleh Sekretaris Negara, Sebagaimateri/ teks mutahir (final). Selain itu, Undang-Undang ini kami sajukan dalam format
memadukan langsung penjelasannya pada bagian/ pasal/ ayat yang terkait, dengan tujuan agar
mudah dibaca.
Besar harapan kami, kehadiran buku ini dapat membawa manfaat bagi banyak pihak.
Yogyakarta, Mei 2008
Penerbit
1
8/9/2019 Undang-undang Internet & Transaksi Elektronika
http://slidepdf.com/reader/full/undang-undang-internet-transaksi-elektronika 2/3
UNDANG-UNDANG INTERNET & TRANSAKSI ELEKTRONIKA
DAFTAR ISI
Pengantar Penerbit 5
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik 9
Penjelasan Umum 11
Bab I. Ketentuan umum 17
Bab II. Asas dan Tujuan 22
2
8/9/2019 Undang-undang Internet & Transaksi Elektronika
http://slidepdf.com/reader/full/undang-undang-internet-transaksi-elektronika 3/3
UNDANG-UNDANG INTERNET & TRANSAKSI ELEKTRONIKA
Bab III. Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektonik 25
Bab IV. Penyelenggaraan Setifikasi Elektronik dan Sistem elaktronik 35
Bab V. Transaksi Elektronik 40
Bab VI. Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak pribadi 48
Bab VII. Perbuatan yang dilarang 53
Bab VIII. Penyelesaian Sengketa 62
Bab IX. Peran Pemerintah dan Masyarakat 64
Bab X. Penyidikan 66
Bab XI. Ketentuan Pidana 72
Bab XII. Ketentuan Peralihan 78
Bab XIII. Ketentuan penutup 79
3