UNDANG-UNDANG K3

Kelompok :- Ari Yuga Aswara (130513611133)- Arif Choirul Amal (130513611137)- Aris Ramdani (130513605965)

Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Indonesia

Hal yang dicari pada saat itu adalah pengeksplotasian tenaga kerja secara penuh demi kepentingan pihak penjajah, sedangkan kepentingan tenaga kerja tidak

diperhatikan sama sekali

Pada Zaman Prakemerdekaan

Pada Zaman Kemerdekaan

20 April 1948 mengundangkan Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang kerja. Setelah Indonesia berbentuk

Negara kesatuan UU No.12 tahun 1948 ini di berlakukan ke seluruh wilayah Indonesia dengan UU

No.2 Tahun 1951

Undang-undang pokok kerja ini mamuat aturan dasar mengenai :

1. Pekerjaan anak 2. Pekerjaan orang muda 3. Pekerjaan wanita 4. Waktu kerja, istirahat, dan mengaso 5. Tempat kerja dan perumahan buruh, untuk

semua pekerjaan tidak membeda-bedakan tempatnya

Ruang Lingkup Keselamatan Kerja

Undang-undang No.1 Tahun 1970menetukan bahwa tempat-tempat yang

dimaksud dengan tempat kerja adalah tempat-tempat di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Indonesia

Mencegah dan mengurangi kecelakaan

Untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan ini banyak sekali upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha. Dalam Veiligheidregelement (Peraturan Keamanan Kerja), antara lain dinyatakan bahwa agar peralatan pabrik tidak atau kurang menimbulkan bahaya, maka :

 1) Ban penggerak, rantai, dan tali yang berat harus

diberikan alat penadah, jika putus tidak akan menimbulkan bahaya.

2) Mesin-mesin harus terpelihara dengan baik, mesin yang berputar harus diberikan penutup agar jangan saampai beterbangan jika kurang tahan dalam putaran yang keras.

Pasal 3 ayat 1 : Melaksanakan syarat-syarat keselamatan untuk :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan

kebakaran. Peraturan pelaksananya Kepmenaker RI No. Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan d. Memberikan kesempatan atau jalan

menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya

e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan

Tanggung Jawab Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundangan

Pasal 8Ayat 1 : Pengurus diwajibkan memeriksa

kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Peraturan pelaksananya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per- 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Pasal 9 Ayat 1 : Pengurus diwajibkan menunjukkan dan

menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

Tidak adil apabila masalah K3 ini hanya dilimpahkan kepada perusahaan / pengusaha saja. Karena masalah K3 juga merupakan tanggung jawab pekerja sebagai objek dari K3 ini. Untuk itu pekerja juga memiliki hak dan kewajiban terkait dengan K3 ini yaitu :

a. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas / Ahli K3

b. Memakai alat-alat pelindung diri c. Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan d. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-

syarat K3 yang diwajibkan

Yang bertugas mengawasi atas ditaatinya atau tidak peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah :

1. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

2. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Sistem Menajemen K3 Berdasarkan Permenaker No.5 Tahun 1996 Sistem Manajemen K3 di lingkungan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko

Pendekatan manajemen secara professional tidak akan efektif apabila tidak memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Manajer harus memperhatikan adanya alat pelindung (safety) dan kesehatan (health). Beberapa problem seperti ini 85% dapat dikontrol oleh pihak manajemen.

2. Manajer berpengaruh terhadap peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Menekan kerugian dapat meningkatkan keuntungan.

Dasar Hukum Penerapan sistem K3 1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

 2. UU No.13 tahun 2003 pasal 87: - Setiap

perusahaan wajib menerapkan sistem K3 yang terintegrasi dengan sistem. - Manajemen – Ketentuan mengenai penerapan sistem K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pelaksana.

Manusia melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : 

a. pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.

b. Keadaan fisik dan mental yang belum siap untuk tugas-tugasnya

c. Tingkah laku dan kebiasaan ceroboh, sembrono, terlalu berani tanpa mempedulikan petunjuk, instruksi.

d. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari manajemen.

e. Kondisi berbahaya yang meliputi :• Mesin, pesawat, alat, instalasi, dll.

KESIMPULANKecelakaan Kerja dapat terjadi pada siapa saja dan

dimana saja, akan tetapi dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan suatu pekerjaan

Dengan adanya undang-undang untuk memperkuat aturan keselamatan kerja dapat mengakibatkan tersadarnya berbagai kalangan akan pentingnya menerapkan bekerja aman dan selamat

THANKS FORTHANKS FOR

ATTENTIONATTENTION