UNDANG-UNDANG TENTANG K3
description
Transcript of UNDANG-UNDANG TENTANG K3
UNDANG-UNDANG TENTANG K3
Undang-Undang
1.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
2.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3.Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah
4.Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening)5.Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida
6.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
7.Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurniadan Pengolahan Minyak dan Gas Bum
Peraturan Menteri
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1978tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan PenebanganKayu
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai PengawasKeselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.01/MEN/1979Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan KeselamatanKerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang:Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1980tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
16.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1982tentang Bejana Tekan
17.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.02/MEN/1982tentang Kwalifikasi Juru Las
18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 TentangPelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
19.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi AlarmKebakaran Automatik
20.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang KeselamatanDan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
21.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.04/MEN/1985 tentang PesawatTenaga dan Produksi
22.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkatdan Angkut
23.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan AhliKeselamatan Kerja
24.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi danSyarat-syarat Operator Pesawat Uap
25.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi danSyarat-syarat Operator Keran Angkat
26.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1989 tentang PengawasanInstalasi Instalasi Penyalur Petir
27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata CaraPenunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
28.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
29.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.05/MEN/1996 tentang SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
30.Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang PenyelenggaraanPemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih dari PaketJaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
31.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata CaraPelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
32.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan,Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
33.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 03/MEN/1999 tentang Syarat-syaratKeselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang
Keputusan Menteri tentang K3
34.Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep. 155/MEN/1984 TentangPenyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor Kep.125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Dewan KeselamatanDan Kesehtan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja WilayahDan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
35.Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep.174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
36.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang BenderaKeselamatan Dan Kesehatan Kerja
37.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentangDiagnosis dan PelaporanPenyakit Akibat Kerja
38.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Kep.245/MEN/1990 tentang HariKeselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional
39.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang NilaiAmbang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
40.Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang UnitPenanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
41.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.197/MEN/1999 tentangPengendalian Bahan Kimia Berbahaya
42.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.-75/MEN/2002tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
43.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.:Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang MembahayakanKesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
44. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Instruksi Menteri
45.Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan KhususK3 Penanggulangan Kebakaran
Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial DanPengawasanKetenagakerjaan
46.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan PengawasanKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep. 84/BW/1998 TentangCara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
47.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
48.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan No.: Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik