UU Cipta Kerja Draft Rapat Paripurna - APINDO
Transcript of UU Cipta Kerja Draft Rapat Paripurna - APINDO
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
OUTLINE
I Pengantar Omnibus Law
UU Cipta Kerja
II Substansi UU Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan
I
Pengantar Omnibus Law - UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
Konsepsi Omnibus Law: Reformasi Regulasi
Sumber: Kemenko Perekonomian RI, 2020
UU Cipta Kerja – Draft Rapat ParipurnaSumber: Kemnaker, 2020
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
Undang-undang Dan Pasal Terdampak UU Ciptaker
6
Sumber: Draft Rapat Paripurna Pengesahan UU Cipta Kerja, 2020
Klaster #1 Peningkatan
Ekosistem Investasidan Kegiatan
Berusaha
Klaster #2 Ketenagakerjaan,
Klaster #3Kemudahan,
Perlindungan, serta Pemberdayaan
Koperasi & UMK-M
Klaster #4Kemudahan
Berusaha
Klaster #5 Dukungan Riset
dan Inovasi
Klaster #6Pengadaan Tanah
Klaster #7Kawasan Ekonomi
Klaster #8Investasi
Pemerintah Pusat & Percepatan ProyekStrategis Nasional
Klaster #9Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan
Klaster #10Pengenaan Sanksi
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
II
Substansi UU Cipta Kerja – Ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
Dalam Kluster Ketenagakerjaan ini direncanakan akan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional;
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial; dan
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
KLASTER KETENAGAKERJAAN
8
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
TENAGA KERJA ASING
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA,(sebelum Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA)wajib mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga KerjaAsing (RPTKA)
▪ Pengecualian izin TKA hanya bagi perwakilan negaraasing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagaipegawai diplomatik dan konsuler.
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA, wajibmemiliki pengesahan Rencana Penggunaan TenagaKerja Asing (RPTKA) oleh Pemerintah Pusat. (tidak perluIMTA lagi)
▪ Terdapat perluasan tidak berlakunya RPTKA. Selainperwakilan negara asing , juga tidak berlaku untuk:
a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh PemberiKerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, start-up berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
9
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentuyang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
▪ Jangka Waktu PKWT terbatas, untuk PKWT pertamamaksimal 2 tahun, perpanjangan maksimal 1 tahunatau Pembaruan maksimal 2 tahun setelah jeda lebihdari 30 hari.
▪ Berakhirnya PKWT tidak adanya kewajiban pemberianuang kompensasi.
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ PKWT tetap dibuat untuk pekerjaan tertentu yangmenurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannyaakan selesai dalam waktu tertentu.
▪ Akan terdapat Peraturan Pemerintah sebagaipengaturan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, kegiatandan waktu dalam PKWT.
▪ Adanya kewajiban pemberian uang kompensasi setiap berakhirnya PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Besarannya akan diatur lebih lanjut dalam PP.
10
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
ALIH DAYA (OUTSOURCING)
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaanlain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama/ pokok dan bersifat penunjang;
b. tidak menghambat dan berhubungan dengan proses produksi secara langsung; dan
c. dilakukan dengan perintah langsung atau tidaklangsung dari pemberi pekerjaan.
▪ Terdapat sanksi bila pelaksanaan Outsourcing tidaksesuai normatif, maka hubungan kerja para pekerjavendor beralih menjadi hubungan kerja denganpemberi kerja.
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Pengaturan Outsourcing selain terkait ketenagakerjaantidak lagi diatur dalam UU 13/2003. Hal terkaithubungan bisnis antara pemberi kerja dengan vendor(B2B) diatur dalam KUH Perdata.
▪ Mengenai Outsourcing, hanya diatur:1. Hubungan kerja pekerja dan vendor: PKWT/PKWTT2. Untuk PKWT, harus mensyaratkan pengalihan
pelindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadipergantian vendor dan sepanjang objekpekerjaannya tetap ada.
3. Perusahaan Outsourcing wajib berbentuk badanhukum dan memiliki izin berusaha.
4. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syaratkerja serta perselisihan yang timbul menjaditanggung jawab perusahaan alih daya minimalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
WAKTU KERJA & WAKTU ISTIRAHAT
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Waktu Kerja, meliputi:a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
▪ Jumlah waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1(satu) minggu.
▪ Istirahat/Cuti panjang teknisnya diatur dalam Undang-Undang.
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Waktu Kerja tetap sama, meliputi:a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam
1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
▪ Jumlah waktu kerja lembur meningkat menjadi paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
▪ Istirahat/Cuti Panjang diatur di Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/PKB.
12
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
PENGUPAHAN
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur terdiri dari:a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi
atau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah
provinsi atau kabupaten/kota.
▪ Tidak ada pengaturan mengenai upah di atas upahminimum.
▪ Upah Minimum berlaku untuk semua Pengusaha.
▪ Formula penghitungan upah minimum dalam PPturunan (78/2015), dengan penghitungan berdasarkaninflasi dan PDB Nasional.
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Penetapan upah minimum oleh Gubernur:a. Upah Minimum Provinsi (UMP) bersifat wajib; danb. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dapat
ditetapkan bila memenuhi syarat (pertumbuhanekonomi dan inflasi di Kab/Kota ybs)
▪ Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.
▪ Upah minimum tidak berlaku bagi usaha mikro dankecil.
▪ Formula penghitungan upah minimum diatur dalam PP turunan, memuat variabel pertumbuhan ekonomi atauinflasi.
13
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
PENGUPAHAN (2)
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Struktur skala upah dalam aturan turunan UU 13/2003(Permenaker 1/2017) wajib disusun oleh Pengusaha.
▪ Terdapat pengaturan detail mengenai upah tetapdibayar meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan,seperti: sakit, haid, tugas negara, ibadah, urusankeluarga, tugas serikat, dan pendidikan dariperusahaan)
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Struktur skala upah dalam Undang-Undang wajibdisusun oleh Pengusaha
▪ Pengaturan mengenai upah tetap dibayar meskipunpekerja tidak melakukan pekerjaan, seperti: sakit, haid,tugas negara, ibadah, urusan keluarga, tugas serikat,dan pendidikan dari perusahaan) tidak diubah dalamUU Ciptaker (berlaku pengaturan seperti sebelumnya).
▪ untuk pertama kali sejak berlakunya UU ini, upahminimum yang berlaku yaitu upah minimum yangtelah ditetapkan berdasarkan PP 78/2015.
14
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
PHK & PESANGON
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Alasan PHK diatur dengan detail dalam UU, dan untuksetiap alasan PHK mendapatkan uang kompensasi yangberbeda-beda.
▪ Nilai Kompensasi dasar PHK:a. Pesangon berjenjang sesuai masa kerja
maksimal 9x upah; b. Penghargaan masa kerja berjenjang sesuai masa
kerja maksimal 10x upah; danc. uang penggantian hak diatur detail dalam UU.
berbeda jenis PHK, berbeda besaran kelipatankompensasi PHK-nya .
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ UU hanya mengatur hal-hal pokok terkait alasan PHK.Sedangkan hal-hal teknis, termasuk tata cara PHK danbesaran kompensasi PHK diatur dalam PeraturanPemerintah.
▪ Nilai Kompensasi PHK dasar:a. Pesangon berjenjang sesuai masa kerja maksimal
9x upah; b. Penghargaan masa kerja berjenjang sesuai masa
kerja maksimal 10x upah; danc. uang penggantian hak tidak lagi mengatur
(dihapus) mengenai uang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatanyang besarnya 15% dari kompensasi PHK
tidak diatur berapa kali lipat kompensasi PHK-nya.
15
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
JAMSOSTEK
Sebelumnya (UU SJSN dan UU BPJS)
▪ Tidak adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hanyaterdapat:
a. Jaminan Kesehatanb. Jaminan Kecelakaan Kerja;c. Jaminan Kematian;d. Jaminan Hari Tua; dane. Jaminan Pensiun
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Terdapat penambahan program baru yangdiselenggarakan oleh BP Jamsostek dan Pemerintah,yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
▪ JKP diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosialdengan tujuan untuk mempertahankan derajatkehidupan yang layak pada saat pekerja/buruhkehilangan pekerjaan.
▪ Sumber pendanaan JKP berasal dari:a. modal awal pemerintah;b. rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atauc. dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
▪ Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
16
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
PELATIHAN KERJA
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:a. lembaga pelatihan kerja pemerintah; dan/ataub. lembaga pelatihan kerja swasta.
▪ Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentukbadan hukum Indonesia atau perorangan. Wajibmemperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dikabupaten/kota.
▪ Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana dilakukandengan memberikan pelayanan penempatan tenagakerja (tidak spesifik pemerintah atau swasta).
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
▪ Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memenuhiPerizinan Berusaha yang diterbitkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota. Untuk yang terdapatpenyertaan modal asing, Perizinan Berusaha diterbitkanoleh Pemerintah Pusat.
▪ Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri atas:a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan; danb. lembaga penempatan tenaga kerja swasta
(memperoleh izin usaha dari Poemerintah Pusat).
17
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
SANKSI
Sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003)
▪ Terdapat pelanggaran yang bersifat administratif,namun dikenakan sanksi Pidana, misalnya:
a. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerjab. Pelaksanaan penempatan tenaga kerjac. dsb.
UU Cipta Kerja (Draft Rapat Paripurna)
▪ Untuk pelanggaran yang bersifat administratif, diubahdari dikenakan sanksi pidana menjadi dikenakan sanksiadministratif, seperti:
a. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerjab. Pelaksanaan penempatan tenaga kerjac. dsb.
18
UU Cipta Kerja – Draft Rapat Paripurna
Peraturan Pemerintah Turunan UU Ciptaker - Ketenagakerjaan
19
▪ Terdapat 20 amanat untuk pengaturan turunan UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dalam paparan Kemenko Perekonomian, rencananya akan diturunkan menjadi 3 (tiga) PP, yakni:
▪ Dalam Bagian Ketentuan Penutup, Pasal 185 diatur bahwa peraturan pelaksana UU CK ini wajib ditetapkandan disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.
No. Nama Aturan Pelaksanaan Muatan
1 PP tentang Pelaksanaan Ketenagakerjaan a. Penggunaan Tenaga Kerja Asingb. Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerjac. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
2 PP tentang Pengupahan(revisi PP Nomor 78 Tahun 2015)
a. Dewan Pengupahanb. Upah Minimum Provinsic. Upah Minimum Kabupaten/Kotad. Penetapan Upah Minimum
3 PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
a. Prinsip penyelenggaraan JKPb. Cakupan pekerja/buruh yang dapat mengikuti JKPc. Manfaat JKPd. Masa Kepesertaane. Pendanaan
TERIMA KASIH