PERBANDINGAN UUD 1945,KONSTITUSI 1949 DAN UUD SEMENTARA 1950

NO. ASPEK UUD 1945 KONSTITUSI RIS 1950 UUDS 1950

1 Sistematika Penulisan UUD

Pembukaan terdiri dari 5 alinea disebutkan:”... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...”.

UUD 1945 terdiri dari XVI bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.

Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan: Kemerdekaan disusun dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik- Federasi (Alinea ke 3).

Konstitusi RIS batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 pasal.

Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan: Kemerdekaan disusun dalam suatu piagam negara yang berbentuk Negara Republik Kesatuan. (alinea ke 4).

Batang tubuh UUDS 1950 tetdiri dari 6 bab, 146 pasal dan 1 pasal penutup.

2 Bentuk Negara dan Kedaulatan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1 ).

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakuakan sepenuhnya

RIS yang merdeka berdaulat ialah suatu negara okum yang demokrasi dan berbentuk federasi. (pasal 1 ayat 1).

Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan bersama antar

Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara okumyang demokratis dan berbentuk kesatuan. (dalam pasal 1 ayat 1).

Kedaulatan RI berada

oleh MPR. (pasal 1 ayat 2) pemerintah, DPR dan Senat. (dalam pasal 1 ayat 1).

ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. (dalam pasal 1 ayat 2).

3 Daerah Negara UUD tidak menjelaskan dengan terinci mengenai mana saja wilayah Indonesia itu.

RIS meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama:

- Negara Indonesia Timur. Negara Pasundan (termasuk distrik federal Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur (Asahan Selatan dan labuhan Batu), Negara Sumatera Selatan.

- Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah banjar, Kalimantan tenggara dan Kalimantan Timur.

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia (Pasal 2).

(pasal 2).

4 Alat Kelengkapan Negara

Alat-alat kelengkapan negara terdiri: MPR, Presiden, DPR, DPA, MA, BPK.

Alat-alat kelengkapan negara dalam Konstitusi RIS terdiri dari: Presiden, Menteri-menteri, Senat, Mahkamah Agung Indonesia, DPK.

Alat-alst kelengkapan negara dalam UUDS terdiri dari: Presiden dan Wapres, Menteri-menteri, DPR, MA, DPK.

5 Penjelasan Alat-alat Kelengkapan Negara

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan golongan menurut aturan yang diterapkan UU, putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara dan menetapkan UUD dan GBHN.

Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2).

Sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau

Dalam konstitusi RIS tidak ada MPR.

Presiden

Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian (pasal 69 ayat 2).

Presiden sebelum memangku jabatan mengangkat sumpah dihadapan orang-orang yang dikuasakan oleh pemerntah daerah bagian.

Dalam Konstitusi RIS 1949 ini antara pemerintah dengan parlemen memiliki

Tidak ada MPR

Presiden

Presiden & Wapres dipilh menurut aturan yang diterapkan dengan UU (pasal 45 ayat 3)

Presiden sebelum memangku jabatan mengangkat sumpah di hadapan DPR.

Pemerintah dapat dijatuhkan oleh presiden (presiden berhak membubarkan DPR dengan syarat dalam waktu 30 hari harus dilakukan pemilihan baru).

berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR (pasal 9).

Menteri

Tidak ada menteri

Senat

Tidak ada senat dalam alat kelengkapan negara berdasar UUD 1945.

DPR

Susunan DPR ditetapkan dengan UU (pasal 19 ayat 1).

DPA

Susunan DPA ditetapkan UU, dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak menggunakan usul kepada pemerintah.

MA

kedudukan yang sama-sama kuat dimana pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen pula tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah.

Menteri

Menteri-menteri bersidang dalam dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri jika berhalangan digantikan oleh menteri yang berkedudukan khusus.

Senat

Mewakili daerah-daerah bagian, setiap daerah bagian mempunyai 2 anggota senat dan setiap anggota senat mengeluarkan satu suara.

DPR

DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri

Menteri

Menteri-menteri bersidang dalam dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri jika berhalangan digantikan oleh menteri yang ditunjuk oleh dewan menteri.

Senat

Dalam alat kelengkapan negara di UUDS 1950 tidak ada senat.

DPR

DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitugan setiap 300.000 jiwa penduduk Indonesia memiliki seorang wakil.

DPA

Tidak ada.

Susunan keanggotaan tidak dibahas secara rinci, hanya menyebutkan susunan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan UU.

BPK

Suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik beratkan kepada tindakan yang bersifat represif.

dari 150 anggota.

DPA

Tidak ada

Mahkamah Agung Indonesia

Susunan dan kekuasaanya diatur dengan UU federal

DPK

DPK diganti dengan nama Dewan Pengawas Keuangan suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik berakan kepada tindakan yang bersifat mencegah.

MA

Susunan dan kekuasaan MA diatur dengan UU.

DPK

BPK diganti dengan DPK suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik beratkan kepada tindakan yang bersifat mencegah.

6 Hubungan Luar Negeri Presiden mengangkat duta dan konsul, presiden menerima duta negara lain.

Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain hanya dilakukan oleh presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh presiden hanya dengan kuasa UU.

7 Konstituante Tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan

Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar DPR yang dipilih dan Senat baru yang ditunjuk serta

Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan

konstituante. anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis.

setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia memiliki seorang wakil(pawal 195 ayat 1).

8 Penyusun UUD 1945 rancangannya telah disetujui pada tangal 16 Juli 1945 oleh BPUPKI dan formalnya berlaku sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 14 Desember 1945.

Konstitusi RIS rancangannya disusun oleh wakil-wakil RI dan BFO (pertemuan untuk musyawarah federal).

UUDS 1950 ini dirancang oleh panitia gabungan antara RIS dan RI.

9 Agama Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME (pasal 29 ayat 1).

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam RIS tidak disebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan YME.

Tidak ada pasal khusus yang mengatur jaminan bagi tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepecayaannya.

Negar berdasar Ketuhanan YME (pasal 43 ayat 1).

Negara men jamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

10 Pertahanan Negara Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan

Lebih spesifik disebutkan tentara RIS bertugas melindungi kepentingan-kepentingan RIS (pasal 180 ayat 1).

Pemerintah tidak menyatakan perang melainkan jika itu diizinkan

Angkatan perang RI bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara RI.

Presiden tidak menyatakan perang melainkan jika hal itu diizinkan lebih dulu oleh DPR.

perjanjian dengan negara lain.

Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU.

Tidak dijelaskan.

oleh DPR dan Senat. Presiden ialah panglima

tertinggi tentara RIS. Pemerintah jika perlu

menaruh tentara di bawah seorang panglima umum, menteri pertahanan dapat ditunjuk merangkap jabatan itu.

Dalam keadaan perang memerintah menempatkan AP di bawah seorang panglima besar.

11 Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan presidensiil.

Sistem pemerintahan parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer.

12 Pemerintah Daerah Tidak terperinci karena diatur kembali dengan UU.

Dijelaskan secara rinci mengenai aturan dari negara bagian dari alat kelengkapan, pelaksanaan pemerintahan, hak, kewajiban, administrasi, dll.

Tidak dijelaskan secara rinci hanya disebutkan bahwa tiap-tiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU.

13 Undang - Undang Kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama DPR.

Kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan Senat.

Kekuasaan pendang-undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama DPR.