WARTA PENGA W ASAN VOL XXI/EDISI HUT KE-31 … Mei 2014 Final... · penghematan yang didengungkan...

Warta PengaWasanvol xxI/edIsI hut ke-31 BPkP/2014 1

Warta PengaWasanvol xxI/edIsI hut ke-31 BPkP/20142


redaksi

Pelindung : kepala BPkP - Pembina : sekretaris Utama - Penasihat : Para deputi kepala BPkP - Penanggung Jawab: Triyono Haryanto - Kontributor Ahli: Justan siahaan, ratna Tianti ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Priyatno, salamat simanullang, sihar Panjaitan, sri Penny ratnasari, Bambang Utoyo, alexander rubi s., Hari setiadi, Nurdin, riyani Budiastuti, amdi Very dharma, sidik Wiyoto - Kontributor tetap: Heli restiati, Hananto Widhiatmoko, sumardi, setya Nugraha, Hendri santosa, ayi riyanto, Tri Wibowo - Pemimpin Umum: Nuri sujarwati - Wakil Pemimpin Umum: M. Muslihuddin - Pemimpin Redaksi: Yan eka Milleza - Pemimpin Administrasi: Harry Bowo - Redaktur Pelaksana: Harry Jumpono kurniawan - Redaktur: Farid Firman, sudarsari sjamsoe, Nani Ulina k. N, M. Hartadi, diana Chandra - Reporter: ajat sudrajat, rr. sri Hartanti, rosita susilowati, ayu isni arum, ahmad saifullah k., dony Perdana - Keuangan: Nurjana ismet Tuah, isnawati ekarini - Desain Grafis: idiya Zikra, syofiar - Budi sutjahyo, Administrasi: dian setyawati, Nursanty sinaga, Nunuk Udanani, ernawati Purnaningsih - Fotografer: Yustinus santo Nugroho, Hilwiya agustine - Sirkulasi: edi Purwanto, adi sasongko

Susunan Redaksi:

Pembaca setia,Semarak dalam kesederhanaan. Mungkin itu

kata yang pas untuk menggambarkan bagaimana BPKP memperingati hari jadinya yang ke-31 tepat pada tanggal 30 Mei 2014, di tengah semangat penghematan yang didengungkan pimpinan negeri ini. Balutan tema “Dengan Semangat PIONIR dan 5 AS Kita Tingkatkan Peran BPKP dalam Mengawal Pembangunan” seolah menyentil warga BPKP, setidaknya kru Warta Pengawasan, untuk bekerja lebih giat lagi dengan mengedepankan semangat Profesional, Independen, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan akal sehat, Integritas, dan Responsibel.

Liputan edisi khusus HUT kali ini juga terasa ‘istimewa’ buat kami. Dalam beberapa momen, kami ‘berhasil’ mendekatkan jarak yang selama ini menganga antara media sebagai pencari berita dengan pimpinan BPKP sebagai sumber berita yang pernyataannya sangat layak untuk dikutip. Selama

Mei 2014 ini, lebih dari sekali pimpinan BPKP ber kunjung ke media untuk bertukar pendapat dengan awak redaksi untuk menyamakan frekuensi bagaimana mengawal pembangunan nasional, tentu-nya dengan porsinya masing-masing. Layaknya ‘kunjungan balasan’, kami juga menghadirkan pimpinan media dan pakar komunikasi ke BPKP untuk mencari solusi agar lembaga Aparat Peng-wasan Intern Pemerintah (APIP) tak selamanya be-kerja dalam senyap!

Pembaca setia,Bagi kami, majalah yang pembaca nikmati kali

ini benar-benar ‘edisi khusus’. Khusus dalam arti pengerjaannya yang sangat singkat, benar-benar di luar waktu normal. Namun itu bukan apologi buat kami atas mutu sajian dan kualitas beritanya. Semoga pembaca sekalian pun sependapat dengan kami!

Redaksi

Semarak dalam kesederhanaan

Gbr 1. Kepala BPKP - Mardiasmo (kiri) berbincang dengan Wapemred Kompas - Budiman Tanuredjo di ruang redaksi Kompas. Gbr. 2 Kepala BPKP - Mardiasmo (kedua dari kiri) didampingi Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari (kiri) dan Deputi Perekonomian - Ardan Adiperdana (ketiga dari kiri) dan para deputi lainnya berbincang dengan Direktur Pemberitaan Metro TV - Suryopratomo di Kantor Redaksi Metro TV


1. Sebelum 1983 Sejarah BPKP tak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang

lembaga pengawasan sebelum era kemerdekaan. Dengan Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936, Djawatan Akuntan Negara (DAN) ditugaskan melakukan penelitian atas pembukuan dari dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Selanjutnya, Keppres Nomor 239 Tahun 1966 menandai dibentuknya Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) pada Departemen Keuangan. Tugasnya, melaksanakan fungsi pengawasan anggaran dan badan usaha.

2. 1983 – 1998 Berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983, DJPKN

bertransformasi menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Alasan rasional pembentukan BPKP saat itu adalah mendesak dibutuhkannya sebuah lembaga pengawasan yang dapat melakukan tugasnya dengan leluasa, tanpa intervensi pihak lain.


3. 1998 – 2008 Masa ini dikenal sebagai era reformasi. Salah satunya

adalah reformasi di sektor keuangan dengan diterbitkannya tiga paket UU tentang Keuangan Negara. Pada masa ini, BPKP melakukan reposisi dengan menetapkan visi sebagai Katalisator Pembaruan Manajemen Pemerintahan melalui Pengawasan yang Profesional. Pendekatan yang dipilih pun berubah, lebih bersifat preventif ketimbang represif.

4. 2008 – sekarang Fungsi pengawasan intern pemerintah dan peran auditor

pemerintah mendapat “rumah” yang jelas dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP ini menegaskan bahwa BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bersama-sama Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota


1 dari redaksi 2 daftar isi 7 kontak pembaca 8 round up

Laporan utama10 kepala Badan Pengawasan

keuangan dan Pembangunan, Mardiasmo: Peran aPiP sebagai Mitra strategis Pemerintah

13 saatnya aPiP Mengawal Cita-Cita Luhur Bangsa

15 atensi dan apresiasi Mereka

19 kekuatan sinergitas Lahirkan kekuatan Pembangunan Nasional

20 komitmen Tingkatkan Peran Pengawasan internal

Nasional22 sNia 2014: integrated

assurance Menuju 3P

26 kPk: Masalah Utama Bangsa ini adalah Lemahnya kepemimpinan

28 saatnya komunikasi Lembaga Negara dan Media diperkuat

30 kPk Gagas Pelatihan Bersama apgakum auditor

Tokoh32 Walikota surabaya: Tri

rismaharini: Tulus dan Gigih Menghadirkan Pemerintah yang efisien dan Melayani

Kehumasan34 siapkah Humas (Pemerintah)

Hadapi komunitas aseaN 2015

Hukum37 Menghadapi Gugatan

Terhadap instansi Pemerintah

40 Tips sukses Menjadi Pemberi

keterangan ahli

Warta Pusat41 kebijakan Publik yang

sesuai koridor43 Polygraph: alat Bantu

auditor Bongkar korupsi44 semarak dalam

kesederhanaan47 dengan New strategy

auditor intern siap Layani Stakeholders

AkuntansiAparaturLayanan PublikResensi Apa SiapaKonsultasi JFAKolomWarta Daerah ManajemenMoUBPKP dalam BeritaBudaya Kerja

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPkP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPkP) Berdasarkan: keputusan kepala BPkP Nomor: kep-204/k/sU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 sTT Nomor: 958/sk/ditjen PPG/sTT/1982 Tanggal 20 april 1982, issN 0854-0519Homepage: www.bpkp.go.id - Email: [email protected]. dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

daFTar isi


koNTak PeMBaCa

RalatSehubungan dengan tulisan

artikel pada majalah Warta Pengawasan Vol XXI/No.1 April 2014 dengan judul “Lembaga Negara Sepakat Pemerintahan Tanpa Korupsi” pada halaman 24 terdapat kesalahan yang perlu diluruskan. Pada kolom ketiga alinea kedua tertulis “ u s a i p e l a n t i k a n K e p a l a BPKP Sulsel Hamonangan Simarmata, seharusnya Deni Suardini. Selain itu pada tulisan

Yth. Staf Inspektorat Cilegon

Terima kasih atas perhatian Bapak terhadap majalah kami. Saran Bapak akan kami tindak lanjut demi perbaikan majalah

Warta Pengawasan di masa yang akan datang. Semoga Majalah Warta bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.

artikel “Mendorong Pengawasan, Mengapresiasi Kinerja Birokrasi pada halaman 31 pada keterangan gambar tertulis Ketua Komisi Informasi Pusat RI - Abdulhamid Dipopramono yang seharusnya tertulis Komisi II DPR RI - Nu’man A

D e m i k i a n k e s a l a h a n i n i kami perbaiki dan kami mohon maaf kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kesalahan tersebut.

Yth. Redaksi Majalah WPMelihat majalah WP yang lebih

banyak teori dan pendapat, maka agar lebih berguna buat APIP, tolong dimasukkan juga mengenai aturan-aturan yang update. Yaitu tentang suplemen-suplemen peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan menteri. Terutama Permen yang berkaitan

dengan keuangan. Hal ini karena di daerah kadang tidak tahu apakah suatu peraturan sudah kedaluarsa atau tidak. Terimakasih

SuntaniInspektorat Cilegon

Warta PengaWasanvol xxI/ edIsI hut ke -31 BPkP/20148

roUNd UP

memuaskan. Hal ini ditandai dengan rendahnya indeks kemudahan berusaha yang masih rendah. Artinya, Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia.

Dari sudut pandang akuntabilitas, meskipun Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian government effectiveness, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Indonesia masih dipertanyakan banyak pihak. Kualitas birokrasi, tingkat pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah, paling tidak menjadi sorotan tajam yang harus segera dibenahi.

Benang merah dari uraian di atas adalah: urgensitas pengawalan pembangunan nasional! Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik

Quality is our tradition …. (Mardiasmo)

Perhelatan akbar Musrenbangnas 2014 baru saja usai dengan menghasilkan beberapa kesepakatan dan indikator-indikator penting untuk tercapainya RPJMN 2015-

2019. Sekedar sebagai bahan perbandingan, bila melihat RPJMN periode yang lalu, tergambar jelas betapa beberapa indikator utama, seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan iklim investasi, sejauh ini masih memerlukan perhatian yang lebih serius dari pengambil kebijakan. Meminjam data Bappenas, sasaran RPJMN 2010-2014 yang on the track sebanyak 62%, yang masih memerlukan kerja keras 26%, dan sisanya masih sangat sulit tercapai. Belum lagi pembangunan ekonomi makro belum mencapai indeks yang

Mewujudkan APIP Nasional yang Berkinerja Tinggi


roUNd UP

di pusat maupun daerah memiliki peran sentral dalam mengawal agar indikator-indikator makro yang telah ditetapkan agar dapat terealisiasikan, dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efek tivitas pembangunan. Selain pengawasan lintas sektoral yang merupakan playing field BPKP, sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan, maka BPKP harus mampu memberikan pendapat tentang keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Dalam hal ini tak hanya dalam pencapaian target output, namun lebih pada outcome yang tertuang dalam RPJMN. Saat yang sama, APIP lainnya harus mampu melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan di kementerian/lembaga/daerah yang mendukung pencapaian RPJMN. Khusus untuk APIP Provinsi, juga harus memerankan diri melakukan pengawasan kinerja SKPD dalam mendukung peran gubernur untuk melakukan pembinaan ke kabupaten /kota di wilayah provinsi masing-masing untuk berpartisipasi dalam pencapaian target RPJMN.

Nilai-nilai luhur BPKPOrganisasi yang berhasil adalah organisasi yang

responsif dan mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang di masa datang. Menyambut pemerintahan yang baru, tantangan yang semakin kompleks, tugas yang semakin berat, dan amanat yang semakin mulia, di awal tahun 2014, BPKP mencanangkan tekad perubahan untuk menjadi organisasi yang lebih baik dan lebih berkinerja tinggi. New Platform of BPKP, sebuah mindset organisasi yang mengedepankan transformasi budaya organisasi untuk menjadi lebih baik, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang sebenar-benarnya. Gerakan reformasi dengan melakukan perubahan yang hakiki, tak hanya dalam wujud, namun dalam tindakan yang menghasilkan dampak nyata terhadap stakeholders organisasi. Perbaikan yang tidak hanya pada sisi input dan proses

suatu organisasi, namun diharapkan berdampak pada capaian outcome yang lebih baik.

Suatu janji perubahan yang didukung dengan modal intangible organisasi berupa nilai-nilai luhur yang dianut, PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pengguna, Nurani dan akal sehat, Independen, dan Responsibel) dengan kerja “5 As” (kerAs, cerdAs, tuntAs, ikhlAs, dan tetap dengan penuh integritAs) serta nilai moral dan etika yang luhur dari seluruh insan BPKP.

Komitmen perubahan, menjadi organisasi yang lebih baik dalam perspektif structure follows functions, Human Resources Management (HRM) follows functions, money follows functions, dan methodology follows functions. Untuk mewujudkan hal tersebut, tak bisa ditawar lagi, kedepankan kualitas! Quality is our tradition. Tak sekedar slogan, tagline tersebut hendaknya menjadi pelecut semangat bagi segenap keluarga besar BPKP untuk merealisasikan BPKP yang berkinerja tinggi, mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan dan mengawal pembangunan nasional.

Mari kita sedikit bernostalgia jauh ke belakang, saat Gandhi, saksi sejarah berdirinya BPKP berbicara dengan tim ahli ekonomi presiden. Ia melontarkan ide terbilang “berani” untuk membentuk sebuah Badan Pengawasan Intern Pemerintah. Pada saat itu semua orang menertawakan gagasannya. Apa itu pengawasan? Bahkan ketika Gandhi melangkah lebih jauh untuk memberantas korupsi dengan meminta agar kerugian negara yang telah dikorupsi untuk dikembalikan ke Kas Negara, kembali mereka ‘mementahkan’ ide Gandhi itu.

Kini, setelah 31 tahun berlalu, BPKP tetap eksis dan gagasan Gandhi untuk terbentuknya sebuah badan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan nasional, tetap relevan. Semoga inspirasi dan cita-cita Gandhi tersebut, ditambah soliditas, solidaritas, sinergisitas, dan kebersamaan segenap lapisan BPKP, dapat mewujudkan institusi yang kita banggakan ini menjadi organisasi APIP Nasional yang excellent.

Dirgahayu BPKP!(mil)


Wawancara yang dilakukan men-jelang perayaan HUT ke-31 BPKP ini memuat pandangan biro krat akademisi itu tentang

rede finisi peran APIP, peran lintas sektoral, dan pengawalan pembangunan nasional. Berikut petikan wawancaranya.

WP (Warta Pengawasan): Dalam beberapa ke sem patan, Bapak selalu menyuarakan perlunya APIP berwawasan makro. Bisa dijelaskan maksud nya, pak?

M (Mardiasmo): Betul. APIP yang lebih baik, lebih maju. APIP harus mulai membuka perspektifnya lebih makro, tidak terkotak-kotak dalam pandangan

yang sempit. Bukan dalam arti merubah secara total pengawasan internal. Dalam kondisi negara yang terus berbenah seperti sekarang ini, kebutuhan akan pengawasan yang detil, mikro, dan lebih bersifat ketaatan atas suatu kegiatan tetap menjadi hal yang penting. Masih maraknya kebocoran anggaran dan perilaku KKN, membuka banyak peluang untuk hal-hal yang kontra produktif bagi pembangunan. Strategi represif dan represif untuk mendukung pemberantasan korupsi masih diperlukan. Kegiatan assurance atas berbagai program pemerintah masih sangat diperlukan.

WP: Apa yang membedakan pak?M: Perspektifnya! Kegiatan consulting tetap

Disela-sela agendanya yang demikian padat memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kru Warta Pengawasan berkesempatan menggali lebih jauh lagi

pandangan Kepala BPKP Mardiasmo.

LaPoraN UTaMa



harus berjalan, karena salah satu tugas kita untuk membangun dan mendorong akuntabilitas sesuai dengan mandat Inpres 4 Tahun 2011. Peran pembina APIP juga harus semakin mengemuka, selain dengan pendidikan dan pelatihan yang secara kualitas tinggi yang terus diberikan kepada APIP, BPKP juga mendorong kemandirian dan profesionalisme APIP, terutama APIP di daerah, dengan adanya APIP Charter. Setelah diinisiasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diteruskan dengan di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, untuk kegiatan pengawasan, pengawasan pada akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral, masih harus dioptimalkan. Pengawasan APIP, dalam hal ini BPKP sebagai APIP dalam skala nasional, tetapi harus lebih dari itu, sekali lagi harus mulai menekankan pada akuntabilitas kinerja, skala outcome. Skala yang lebih makro, yaitu penyelenggaraan pengawasan pada keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program. Bukan lagi pada penyelenggaraan kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang terpisah-pisah, sektoral.

WP: Dalam usianya yang ke31 ini, sepertinya ada sesuatu yang baru dalam peran BPKP.

M: Peran baru? Sepertinya tidak. Kami memilih frasa “peningkatan peran”, artinya sebenarnya adalah bentuk optimalisasi. Karena BPKP sudah pada track yang benar sebagai APIP nasional. Seperti yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, APIP pada umumnya, dan BPKP pada khususnya mendapatkan amanah sekaligus tantangan yang semakin besar. Masyarakat saat ini semakin maju dan kritis. Mereka memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap program-program pemerintah, terutama pada pembangunan yang dijalankan.

WP: Seperti apa tantangan tersebut?M: Tantangan pada pemerintah secara umum

dengan masyarakat yang semakin teredukasi adalah bagaimana hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh mereka. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, akan berakhir pada suatu pertanggungjawaban pada masyarakat. Akuntabilitas

instansi pemerintah pada saat ini tidak dapat berhenti pada pelaporan keuangan yang clean. Itu hanyalah minimum requirement. Meskipun pada kenyataannya sampai sekarang, fokus pada opini laporan keuangan menjadi permasalahan besar yang masih dihadapi oleh sebagian besar instansi pemerintah, masalah terbesar adalah kinerja itu sendiri. Dapatkah kinerja instansi pemerintah “menjawab” permasalahan atau harapan dari masyarakat.

WP: Baik Bapak, menarik sekali. Dari kacamata pengawasan internal BPKP terhadap pemerintahan saat ini, bagaimana Bapak?

M: BPKP dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan penyampaian informasi hasil pengawasan dalam empat perspektif akuntabilitas, yaitu Pelaporan Keuangan, Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset, Penyelamatan Keuangan Negara dan Terbangunnya Iklim bagi Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik dan bersih, dan Pengelolaan Program Lintas Sektoral. Dalam empat perspektif itulah program pengawasan BPKP dilaksanakan dan diinformasikan kepada para pengambil kebijakan. Secara semesteran, kami melaporkan kepada Bapak Presiden RI, hasil-hasil pengawasan strategis yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan. Setiap semester dengan skala yang lebih kecil, yaitu para Kepala Perwakilan menyampaikan hasil-hasil pengawasan kepada para gubernur di wilayah kerjanya.

WP: Cukup efektifkah upaya tersebut untuk mem berikan jawaban, kami menggunakan istilah Bapak, untuk memenuhi harapan yang disan dangkan kepada BPKP?

M: BPKP terus dan terus maju. Beberapa capaian hasil pengawasan telah kami laporkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada pemerintah. Dari yang paling terlihat, adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang secara kuantitas telah semakin membaik. Berbagai kegiatan assurance telah kami laksanakan dengan hasil yang

LaPoraN UTaMa



positif. Salah satu yang mengemuka adalah upaya aktif kami dalam proses penilaian Inalum, membuahkan hasil yang baik. Ada juga peran represif membantu aparat penegak hukum dalam bentuk audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara. Belum lagi penguatan SPIP dan penilaian BUMN Bersih. Namun kata cukup sepertinya belum layak untuk kami sandang. Masih banyak peluang dan celah untuk dapat membawa BPKP lebih optimal.

WP: Bisa dijelaskan lebih lanjut pak?M: Salah satu visi saya yaitu membawa BPKP

dan APIP secara umum, ke dalam peran yang lebih strategis dan tentunya lebih bermanfaat pada negara dan bangsa ini. Pada posisi tersebut, BPKP menjadi pengawal pembangunan. Ikut memastikan, tentunya dengan mandat yang diberikan, bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peran yang tidak hanya terbatas pada penjaminan pada akuntabilitas pada input, proses, dan output pem-bangunan. Pengawasan pada kinerja keuangan. Tetapi harus lebih dari itu, pengawasan pada kinerja, outcome dari sebuah proses besar berupa pembangunan.

WP: Kembali kepada pengawasan yang bersifat makro ya pak?

M: Betul, tentu saja strategis. Peranan ini yang ke depan harus lebih ditonjolkan, dan diberikan porsi yang lebih pada pengawasan yang dilaksanakan BPKP. Inilah esensi dari pengawalan pembangunan yang saya telah jelaskan di muka. Pengawalan pembangunan, tentu lebih bermakna makro, lintas sektoral, dan kinerja outcome. Sebagai auditor Presiden, siapa pun nanti yang terpilih, BPKP harus siap memberikan feeding yang obyektif terhadap hasil-hasil pembangunan dan upaya-upaya untuk menjaga agar proses pembangunan itu sendiri dapat berjalan lancar.

WP: Sejauh ini, apa harapan Bapak untuk BPKP di masa depannya hingga usianya seperti sekarang?

M: BPKP telah bersiap, berbenah dan memantap-kan diri. Pada awal tahun telah dicanangkan New

Platform BPKP. Respon yang sangat diperlukan, yang berawal dari kesadaran dan komitmen untuk terus berbenah sebagai organisasi yang dinamis, mengikuti tuntutan dan perkembangan. New Paltform BPKP, merupakan komitmen kami, BPKP, untuk memperbaiki proses bisnis, pengelolaan sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan anggaran, dan struktur organisasi agar dapat berkinerja lebih baik. Dengan komitmen penuh, didukung dengan soliditas yang semakin menguat, solidaritas insan BPKP yang tidak terbantahkan, sinergisitas antar komponen, dan kebersamaan, BPKP siap mendukung pemerintahan baru. BPKP baru, yang siap memberikan kinerja yang terbaik bagi nusa dan bangsa.

M: Terima kasih, semoga sukses untuk Warta Pengawasan, bukan saja sebagai medianya BPKP, namun sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi pengembangan APIP di seluruh Indonesian

(han/mil)

LaPoraN UTaMa

..visi saya membawa BPKP dan APIP secara umum, ke dalam

peran yang lebih strategis dan tentunya lebih bermanfaat pada

negara dan bangsa ini. Pada posisi tersebut, BPKP menjadi

pengawal pembangunan...



LaPoraN UTaMa

Tersembul harapan besar pada auditor intern saat ini, agar semakin maju dan ber orientasi

masa depan. Lembaga Aparat Pengawasan Intern Peme rintah (APIP) sebagai insti tusi yang mampu mendorong perbaikan dalam organisasi, de ngan visi ke jauh depan untuk men dorong ter wujudnya insti tusi publik berakuntabel, tidak ha nya dalam pe nyajian la poran keuangan (financial/fiscal accountability), na mun akuntabil i tas dalam perspektif lebih luas. Akuntabilitas yang juga mempunyai dimensi informasi atas dampak suatu program (impact accountabilty), target obyek yang diberikan la-yanan (coverage accountability), efi siensi (efficiencyaccountability), pem berian layanan (service deli

very accountability), ketaatan hu-kum (legal accountability).

Dengan demikian, auditor intern harus mampu memberikan ja minan yang memadai bagi manajemen, bahwa suatu institusi dapat mem-berikan manfaat/values bagi stake holders nya. Suatu jaminan yang memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja suatu instusi, telah sesuai dengan track-nya untuk penca paian tujuannya. Dalam konteks sektor publik, masyarakat menjadi the ultimate stakeholder, pemberi amanah yang seharusnya mendapatkan value dari kinerja institusi sektor publik. Bukan hanya memberikan jaminan akuntabilitas atas berapa jumlah sumber daya keuangan yang telah digunakan, namun menukik hingga dampak atas penggunaan sumber daya tersebut bagi masya rakat.

Berapa values to society yang ditim bulkan dari suatu program pembangunan.

Tantangan itulah yang diha-dapi auditor intern saat ini. Tan tangan yang harus dijawab dengan kinerja yang berkualitas dari seluruh APIP. Di tengah masyarakat yang semakin maju, cerdas, dan kritis, sudah saatnya bagi APIP untuk bangkit dan bergerak menuju profesionalisme pengawasan intern yang semakin maju pula. Pengawasan intern yang mampu memberikan hasil pengawasan yang mendorong perbaikan akuntabilitas. Dalam perspektif yang lebih luas, bisa mendorong terwujudnya layanan publik yang berkualitas, proses manajemen pemerintahan yang lebih baik, dan pemberantasan korupsi yang efektif. Peran APIP

Kebutuhan auditor intern yang andal saat ini semakin mengemuka. Bukan saatnya lagi auditor intern hanya difungsikan sebagai penjamin keakuratan atas transaksi yang dilakukan manajemen. Peran intern auditor yang sempit, yang hanya mendasarkan diri pada data kesesuaian data historis dengan ketentuan, nampaknya harus ditinggalkan.


tidak dapat hanya terkungkung pada pengawasan internal, namun harus mampu berperan dalam mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dalam perspektif penugasan assurance dan consulting sesuai kewenangannya.

APIP NasionalMenjelang usia ke-31, BPKP

sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, menjadikan momentum tersebut untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi sekaligus menjadi institusi yang amanah serta bermanfaat. Sebagaimana akronim namanya, orientasi penga wasan BPKP tentunya tidak hanya pada tataran mikro saja, yaitu pengawasan pada laporan

keuangan. Pengawasan yang dilakukan tentunya harus memiliki perspektif pengawasan yang lebih makro, lebih tegasnya lagi, pada delivery hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pengawasan juga berorientasi pada outcome dan impact, tak hanya berkutat pada input dan perbaikan proses. Perubahan perspektif orientasi pengawasan inilah yang menjadi komitmen yang terus digaungkan oleh Kepala BPKP Mardiasmo dan seluruh jajaran pimpinan. Pengawasan intern yang mampu men dorong pemerintah untuk mewujudkan welfare state, suatu pencapaian cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Suatu peran yang menantang,

Pengawasan yang dilakukan tentunya harus memiliki perspektif pengawasan, lebih tegasnya lagi, pada delivery hasil-hasil pembangunan. Pengawasan yang berorientasi pada outcome dan impact, tak hanya berkutat pada input dan perbaikan proses.

LaPoraN UTaMa

berat, namun bukan suatu yang mustahil. Suatu amanah mulia untuk mewujudkan APIP sebagai part of solution. Sebagai garda terde pan pendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dukungan stakeholders dan APIP lainnya, menjadi pemacu dan pemicu untuk berkinerja yang lebih baik lagi. Tiada lain yang diharapkan dari BPKP sebagai APIP Nasional, mampu menghadirkan rekomendasi yang strategis, efektif, dan tepat sasaran untuk mengurai problematika dan hambatan pembangunan nasional. Sungguh, tak lain dari semua itu adalah untuk mengawal cita-cita luhur bangsa yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan mak-murn

(han)

Wakil Presiden RI, Boediono mengukuhkan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah di Kantor Wakil Presiden pada tanggal 19 Desember 2012


LaPoraN UTaMa

Atas nama jajaran Polda Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 BPKP, semoga sukses dan memberikan kontribusi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Irwasda Polda Sumsel - Kombes Pol. Sukisto

Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke -31 kepada BPKP. Saya mengapresiasi prestasi dan kinerja pegawai BPKP pusat maupun di daerah-daerah. Semoga ke depan dapat ditingkatkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih jujur dan pro kerakyatan.

Wakil Ketua KPK - Busyro Muqoddas

Di usianya ke-31 tahun, peran BPKP terlihat semakin matang menunjukkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah. Belum lagi dengan peran pengawasan lintas sektoral yang merupakan playing field BPKP, terbukti dari hasil pengawasan yang dapat membuka

sumbatan bottlenecking yang selama ini seolah tak terjamah. Berikut

Gubernur Kalimantan Tengah - Teras Narang

Selama ini kendala yang paling berat adalah penataan aset pusat di daerah, juga aset-aset pemerintah provinsi di daerah. “Masih banyak aset yang tercatat di pusat maupun provinsi tetapi biaya pemeliharaannya ada di daerah,” lanjutnya.

Atensi dan Apresiasi Mereka......


Wakil Gubernur Sumsel - Ishak Mekki

Semoga ke depan BPKP tetap eksis dan jaya dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Inspektur Kota Bengkulu - Ermina Nurbaiti

Selama lima tahun menjabat Inspektur Kota Bengkulu, saya banyak berkoordinasi dengan BPKP terkait pengawasan. Bagi kami, BPKP selama ini merupakan mitra kerja yang baik. Selaku aparat pengawasan pemerintah daerah banyak sekali bertukar pikiran dengan BPKP dan BPKP selalu membimbing jika ada kesulitan. BPKP is the best!

Gubernur Jawa Barat - Ahmad Heryawan

Gubernur Kalimantan Timur - Awang Faroek

Kami sangat terbantu dengan adanya aparatur BPKP, karena BPKP sekaligus juga sebagai clearing house, jadi kalau misalnya ada berupa masalah keragu-raguan dalam masalah hukum, kita larinya ke BPKP”

LaPoraN UTaMa

Sebagai Lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden, BPKP bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan. Harapan kami, BPKP bersama inspektorat betul-betul menjadi lembaga yang dapat melakukan pencegahan, sehingga kemungkinan penyimpangan-penyimpangan anggaran itu sudah terdeteksi sejak awal. Melalui tindakan preemtif, preventif, BPKP dapat berperan lebih dini mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.


Gubernur DKI Jakarta - Joko Widodo

DKI Jakarta memiliki APBD yang sangat besar. Kami ingin anggaran itu dapat dipakai tepat sasaran, tepat guna, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu, atas pendampingan yang diberikan oleh BPKP, kami mengucapkan terima kasih. Selain itu, kami tetap menginginkan agar proyek MRT dan monorel tetap berlanjut. Tapi, kami tidak mau hanya karena kalkulasi yang salah, nanti ada masalah di kemudian hari. Sekali lagi kami membutuhkan rekalkulasi dari BPKP, sehingga nantinya masyarakat tidak terlalu dibebani dengan karcis yang mahal.

Menteri PAN dan RB - Azwar Abubakar

Saya harap BPKP dapat menjadi sapu yang bersih untuk membersihkan KKN dan menjadi panutan, dalam organisasi. Meskipun demikian BPKP harus waspada dan selalu meningkatkan kapasitas serta kapabilitas. BPKP patut diberikan penghargaan karena kinerjanya sudah di atas rata-rata,. Faktanya, BPKP sudah tegas. BPKP ujung tombak, MenPAN gagangnya. Tak bisa tombak melesat tanpa gagangnya. Maka, BPKP dan MenPAN wajib bekerja sama agar bermanfaat bagi negeri ini

Gubernur NTB - TGB Muhammad Zainul Majdi

Selama ini BPKP telah menjadi mitra yang sangat baik untuk pemda baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. Selain asistensi kepada pemerintah daerah, BPKP juga melaksanakan fungsi-fungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan. Dan yang lebih nyata bagi kami, adalah kesediaan BPKP untuk mengalokasikan tenaganya di Provinsi NTB bersama-sama teman-teman pemda membantu merumuskan APBD yang lebih pro kepada masyarakat. Selamat kepada BPKP dan sukses selalu..

LaPoraN UTaMa


Salah satu success story-nya, Korea Selatan. S e t e l a h t e r c a b i k -cabik perang saudara,

bangsa Korea di belahan selatan, membuktikan bahwa dengan sinergitas dan komitmen, selain kerja keras dari seluruh bangsa, mampu menjadi negara yang maju. Pada awal tahun 1960, pemerintah menetapkan pem-bangunan sektor pendidikan yang disinergikan dengan bi-dang ekonomi. Dimulai dari memberikan landasan penye diaan te naga kerja yang disesuaikan dengan tahapan awal peletakan industri dasar, kemudian berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya menuju negara industrialis baru yang berpengaruh di kawasan Asia

bahkan di dunia saat ini.Dengan demikian, pem ba-

ngunan suatu negara dilaksanakan dengan sepenuh tenaga, terfokus pada langkah yang konkret menuju satu tujuan yang universal, kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Pembangunan yang dilaksanakaan secara bertahap, memberikan landasan yang kokoh dan arah yang jelas pada suatu tujuan mulia. Pola-pola sinergis tersebut dicontohkan o leh S ingapura . Meskipun resources terbatas, khususnya sumber daya alam, Pemerintah Singa pura mengemas dengan baik sektor layanan kesehatan, yang di-mixed dengan wisata belanja yang memang menjadi primadona negara Singa itu. Suatu

program yang saling mendukung, sehingga bundling antara layanan kesehatan dan wisata dapat dijadikan suatu nilai jual yang dapat mendatangkan devisa.

Beberapa contoh di atas, mem per l ihatkan bagaimana pembangunan berjalan, sekaligus menjadi perhatian kita, bagaimana se buah sinergitas terbentuk antara berbagai bidang untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil guna bagi suatu bangsa. Pembangunan yang tidak saja mempertimbangkan faktor input dan proses, namun yang jauh lebih penting, bagaimana menghubungkan antar output dar i berbagai sektor untuk menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan manfaatnya

Sinergitas, didukung dengan komitmen tinggi untuk mewujudkan sebuah bangsa yang maju, telah banyak dicontohkan dalam keberhasilan pembangunan di berbagai belahan

dunia.

LaPoraN UTaMa


bagi masyarakatnya.Perlu diketahui, Indonesia

me miliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keragaman sumberdaya hayati, jumlah tenaga kerja yang melimpah, dan ragam budaya yang melatarbelakanginya. Tak kalah pentingnya, pemerintahan yang semakin stabil beberapa tahun belakangan, menunjukkan potensi bangsa yang luar b iasa . Semua i tu apabi la bisa dikapitalisasi dengan baik, maka akan menjadi bekal berharga untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Siapapun presidennya, atau partai manapun yang berkuasa, atau komposisi kabinet yang menggerakkan dan memotori Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Indonesia, tentunya mempunyai pijakan yang sama bagi kemuliaan bersama, kejayaan Indonesia.

Peran APIP yang Lebih Makro dan Stratejik

Bila disandingkan antara peran APIP dan kematangan akuntabilitas organisasi, terlihat jelas suatu hubungan antara kebutuhan akuntabilitas suatu organisasi dengan APIP sebagai salah satu bagian dari manajemen. APIP diharapkan dinamis dan terus berkembang untuk meme-nuhi perannya sebagai mitra stratejik manajemen.

Bila merujuk pada ilustrasi pem bangunan integratif dan sinergis di atas, dengan Korea Sela tan dan Singapura seba-

gai contohnya, APIP pada saat ini tidak dapat berhenti meli hat pada tataran mikro, yang lebih bersifat teknis dan pemenuhan pada ketaatan pada peraturan perundangan. APIP, khususnya BPKP harus memberikan feeding bagi pengambilan keputusan yang bersifat lintas sektor dan multi dimensi.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat pada keberhasilan proses pembangunan atau pencapaian output kegiatan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diten tukan dari sektor per sektor saja. Keter kaitan antar sektor dan kemu dian membentuk rangkaian keberhasilan dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan, menjadi suatu titik kritis yang harus diper hatikan.

Hal demikianlah yang menjadi tantangan saat ini bagi pemerintah. Keberhasilan pada tataran output saja menjadi tidak berarti ketika diha dapkan pada kebutuhan riil masyarakat dalam tataran outcome. Dibutuhkan suatu upaya yang integral agar memberikan

dampak yang cukup signifikan ke dalam kehidupan r i i l masyarakat. Investasi sebagai trigger dari suatu kegiatan ekonomi yang meningkat karena adanya pabrik yang membuka lapangan kerja baru, memerlukan tenaga kerja baru yang siap diturunkan meng ge rakkan keg ia tan industri. Tenaga kerja baru tentunya harus di siapkan dengan kompetens i dan kapabilitas yang memadai,

sehingga mampu bersaing, dan kemudian infrastruktur jalan, dan seterusnya, merupakan rangkaian panjang trickle down effect perekonomian. Hingga pada suatu saat, menyentuh pada peningkatan outcome, perbaikan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sampai pada tataran inilah, APIP dengan peningkatan peran sesuai kapabilitasnya diperlukan bagi manajemen pemerintahan untuk mendukung pencapaian hasil pembangunan yang lebih baik. APIP dengan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, mampu berperan sebagai bagian dari solusi manajemen. Penga-walan pembangunan dengan demikian merupakan tantangan peran APIP pada tahap berikutnya, karena hasil-hasil pengawasan tidak boleh lagi menggunakan kaca mata kuda. Sekali lagi, pengawasan intern merupakan bagian integral dari suksesnya pembangunan itu sendiri!

(han/mil)

LaPoraN UTaMa

..aPiP harus

memberikan

feeding bagi

pengambilan

keputusan yang

bersifat lintas sektor

dan multi dimensi


LaPoraN UTaMa

Apakah bandul ber-gerak jauh dari gaya kepemimpinan SBY, tergantung presiden

terpilih nantinya. Kenyataan politik tersebut menuntut kesi-gapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk me-ngawal dan memastikan arah pembangunan agar berjalan on the track.

Momentum tersebut yang coba diambil oleh Badan Pe-ngawasan Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) dengan me-ngadakan Seminar Nasional yang dibungkus dengan tema tema Good Governance for Good Performance (19/5). Seminar yang menghadirkan pucuk pim-pinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) itu mengundang

Walikota Surabaya Tri Rismaharini, pe-n g a m a t e k o n o m i C O R E I n d o n e s i a H e n d r i S a p a r i n i , pa kar komunikas i

politik Tjipta Lesmana, dan Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryopratomo.

Usai membuka seminar , Kepala BPKP Mardiasmo me-ngi ngatkan semua pihak yang hadir bahwa dinamika masyarakat yang demikian kencang menuntut peran APIP yang lebih profesional. “Peran BPKP diharapkan tidak hanya bersifat mikro dan sektoral, dan cenderung pasif, melainkan harus mengedepankan pendekatan makro dan lintas sektoral da-lam mengawal pembangunan nasional,” ungkap Mardiasmo.

Menurut Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional itu, peran strategis pe-ngawasan harus ditingkatkan, baik di level pusat maupun dae rah. APIP, termasuk BPKP yang ber-

tanggung jawab langsung kepada Presiden, seharusnya mampu mem-berikan kontribusi yang signifikan terhadap efekti vitas pembangunan nasional tersebut.

Fokus Meni l ik kesuksesan Tr i

Rismaharini memimpin Pemkot Surabaya, pantas kiranya wali kota pertama di Indonesia versi pemilihan langsung ini di beri apresiasi tinggi. Fokus dengan egovernment, Risma membuktikan bahwa teknologi informasi bisa menekan anggaran sekaligus efektif merealisasikan target. “Dengan TI ini, kota Surabaya bisa merampingkan 31 UPTD menjadi hanya 5 UPTD. Artinya kami telah mampu memo-tong panjangnya jalur birokrasi,” ungkap Risma. Dengan TI pula, Pemkot Surabaya bisa menjaring aspirasi masyarakat yang dikelola melalui e-musrenbang.

Dalam seminar ini diundang sebagai peserta para Sekjen/S e s t a m a / S e k r e t a r i s p a d a

Komitmen Tingkatkan Peran Pengawasan Internal

Hampir semua pihak sepakat, tahun 2014 ini disebut sebagai tahun politik. Setelah kita disuguhkan sebuah perhelatan besar, yaitu pemilihan legislatif yang menunjukkan hasil di luar dugaan banyak pihak, maka tak lama lagi menunggu event pemilihan presiden. Dapat dipastikan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya selama dua periode berturut-turut akan berganti.

Kepala BPKP - Mardiasmo


LaPoraN UTaMa

Kementer ian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi seluruh Indo-nesia. Dalam acara yang disetting konsep diskusi panel tersebut, dimoderatori oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Binsar H. Simanjuntak.

Kesalahan strategi ekonomiPengamat ekonomi Hendri

Saparini menyoroti pembangunan makro ekonomi yang dinilainya salah arah. “Strategi ekonomi Indonesia tidak terarah, bahkan cen derung tanpa strategi. Dam-paknya jelas, target-target eko-nomi makro dalam RPJMN 2009-2014 tidak tercapai,” ujar wanita yang termasuk deretan 100 Wanita Berpengaruh di Indonesia ini. Ia menilai BPKP perlu turut campur tangan dalam pengambilan kebijakan ini, bukan hanya me-ngontrol pelaksanaan anggaran.

Menuru t ekonom CORE Indo nesia itu, harus ada jawaban dari paradigmatik mengapa be-

saran makro tidak tercapai. “Mengapa tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak juga turun? Mengapa defisit semakin melebar?” tanya Hendri. Hematnya, apabila target tidak tercapai sementara ang garan semakin besar, itu ada-lah tanda tanya besar. Oleh ka-rena itu beliau sangat setuju jika pembangunan nasional harus dikawal. “Masalahnya sejak kapan dikawal? Kita harus tahu apakah visi misi pemerintah searah dengan amanah konstitusi, apa kah sejalan dengan kebijakan dan program yang pro pemenuhan kebu tuhan mendasar,” tutup Hendri.

Dukungan publik Selanjutnya, pakar komunikasi

publik Tjipta Lesmana mendukung perlunya dukungan publik atas pengawasan yang dilakukan APIP. “Dalam menghimpun dukungan publik, APIP harus membangun komunikasi yang baik. Khususnya BPKP sebagai auditor presiden

yang hanya melaporkan kinerjanya kepada presiden, saya lihat ada kendala struktural. BPKP harus lebih terbuka kepada publik serta menjalin kerjasama yang lebih kuat kepada media,” uajrnya.

Dalam panggung yang sama, Suryopratomo mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan bangsa, terutama kasus korupsi yang semakin marak. “Peran pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus ditingkatkan,” ucap wartawan senior yang akrab dipangil Tommy ini. Menurutnya, pers memegang peran penting sebagai alat kontrol sekaligus “communicator of hope”. Sebagai langkah awal untuk men ciptakan sistem pengelolaan Ke uangan Negara yang baik, Tommy mem-berikan masukan agar dibuatkan semacam piloting seba gai acuan untuk memotivasi daerah yang lainn

(Pung/Yus/Arif)

dari kiri ke kanan: Direktur Pemberitaan Metro TV - Suryopratomo, Pengamat Ekonomi CORE Indonesia - Hendri Saparini, Pakar Komunikasi Politik - Tjipta Lesmana, Walikota Surabaya - Tri Rismaharini, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak


Demikian tema yang diusung Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dalam

Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2014, pertengahan April lalu, di Mataram. Seminar yang diikuti kurang lebih 500 peserta ini dibuka oleh Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi.

Kata ”Penjaminan (assurance)” tidak bisa dipisahkan dengan auditor internal pemerintah atau yang dikenal dengan Aparat Penga wasan Intern Pemerintah (APIP). Ini dapat dilihat pada PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Di pasal 11 disebutkan salah satu peran APIP adalah ”memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities).”

Istilah Triple Bottom Lines dipo pulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Lines of Twentieth Century Business”. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain me-nge jar profit, perusahaan juga ha rus memerhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Namun, dalam melaksanakan tugas nya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Untuk men-capai 3P, perlu dukungan dari

Mengingat tujuan penye lenggaraan pemerintahan adalah untuk kesejahteraan rakyat, mencapai triple bottom lines bagi instansi pemerintah adalah suatu keniscayaan. oleh karena itu salah satu tantangan aPiP ke depan, mampu melaksanakan penjaminan yang terintegrasi (Integrated Assurance).

NasioNaL


ma sya r aka t maupun dun ia bisnis. Setiap perubahan dalam ’people’ dan ’planet’ akan mem-berikan konsekuensi, baik pada pemerintah dan dunia bisnis. Dengan meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta menurunnya daya tahan bumi akibat kerusakan lingkungan, maka kepentingan stakeholders juga berubah.

Bagaimana peran pemerintah dalam mencapai 3P? Menurut Deputi II Pemantauan Prioritas Nasional dan Hubungan Ke lem-bagaan dari Unit Kerja Kepre-sidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Mohammad Hanief Arie Setianto, pemerintah perlu mewujudkan hubungan yang harmonis dengan dunia bisnis dan masyarakat. Dengan demikian lingkungan dapat menjadi ’rumah

bersama’ yang harus dipelihara. Sebagai contoh, pengelolaan

kehutanan. Untuk menghindari deforestisasi hutan, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang terkait dengan perdagangan maupun pemanfaatan hutan itu sendiri. Produk kayu yang diperdagangkan adalah kayu yang bahan bakunya diperoleh dari sumber yang asal-usulnya

memenuhi aspek legal i tas . Sementara itu, pemerintah daerah sebagai penguasa dimana sumber daya alam itu berada juga berperan penting dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk turut memelihara lingkungan maupun untuk meningkatkan penda patan asli daerahnya. Ja-ngan sampai daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun penduduk dan lingkungan sekitar-nya tidak sejahtera.

Seminar yang berlangsung dua hari (16-17 April 2014) ini menggambarkan perkembangan internal audit, baik dari segi pelaporan (Integrated Reporting), pengendalian internal (COSO 2013), trennya ke depan, dan reformasi sistem audit internal di Indonesia. Menarik paparan yang disampaikan Chairman of IIA Global Advocacy Committee, Gerald D. Cox. Dia memaparkan

tantangan dan peluang audit internal tahun 2014. Cox yang juga CEO Souh West Audit Partnership Ltd. (Inggris), me-nyampaikan hasil survei The Pulse of the Profession Survey di tataran global maupun Asia Pasifik. Hasil survei menunjukkan kedudukan auditor internal tetap kuat, baik dilihat dari jumlah tenaga maupun anggarannya. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semakin beragamnya keahlian (skill) yang dibutuhkan. Ada empat belas keahlian yang dibutuhkan auditor internal, dimana tiga yang utama adalah kemampuan berpikir kritis analitis, berkomunikasi, dan risk management assurance. Sementara itu keahlian dalam bidang akuntansi, finance,fraudauditing serta forensik, dan inves tigasi berada di urutan ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-13. Seba gai konsekuensinya, fokus peren-canaan audit juga mengalami perubahan di faktor operasional (23%), kepatuhan pada peraturan (14%), faktor finansial (12%), dan manajemen risiko (11%).

Oleh karena itu ke depan, Cox mengingatkan auditor inter-nal senantiasa meningkatkan kapabilitasnya agar mampu meng-hasilkan solusi yang inovatif dan strategis.

...impelementasi Internal Control yang efektif: Manajemen yang berkomitmentinggi dalam

lingkungan yang kondusif, dilaksanakan oleh Human Capital organisasi dan dengan pendekatan

yang tepat...

NasioNaL

Chairman of IIA Global Advocacy Committee, Gerald Cox.


Implementasi COSO 2013: Tantangan dan Strategi

Ketatnya persaingan dan meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas dan kompetensi individu, kemajuan teknologi infor masi, masalah fraud dan ko-rupsi, menggambarkan betapa kompleksnya perubahan yang terjadi. Hal ini merupakan tan-tangan yang perlu diantisipasi oleh organisasi, termasuk internal audit. Terjadinya perubahan kerangka terpadu pengendalian internal (internal cotrol integrated framework) COSO 1992 menjadi COSO 2013 adalah salah satu jawaban mengantisipasi peru-bahan. Ada kesamaan antara COSO 2013 dengan COSO 1992, dimana definisi Internal Control tetap sama, begitu pula lima komponen pengendalian serta tiga kategori tujuannya, operating objectives, reporting objectives, dan compliance objectives. Yang membedakannya adalah tujuh belas prinsip yang mendukung lima komponen pengendalian. Prinsip inilah yang menjadi tan-

tangan bagi organisasi untuk mem”bumi”kannya. Sehingga dalam inplementasinya, menurut Jacobus Sindu Adisuwono (CAE PT Bank BCA) perlu fokus pada esensi pengendalian internal bukan pada terpenuhinya prosedur formal semata.

Sebagai pembicara pertama, Deputi Bidang Usaha Jasa Kemen-terian BUMN Gatot Trihargo, secara umum memaparkan pe-ngen dalian internal di lingkungan Kementerian BUMN. Pada 25 September 2013, Menteri BUMN Dahlan Iskan meluncurkan roadmap BUMN Bersih. Sebelum-nya sudah ada program GCG, namun ini dirasakan tidak cukup karena masih ada persoalan grati-fikasi dan korupsi. Oleh karena itu perlu ditambah dengan Fraud Control Plan. Program anti ko-rupsi ini memerlukan komitmen dari seluruh manajemen BUMN. Sesi diskusi yang membahas COSO 2013 cukup menarik. Dalam sesi ini dibahas bagaimana kiat menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Agar pengendalian

internal dapat berjalan efektif maka setiap komponen dan prinsip di siapkan, diimplementasikan, di lak sanakan terus-menerus (present and functioning) secara bersamaan (integrating). Kepala BPKP Mardiasmo menambahkan disamping present and functioning, perlu optimizing internal audit function. Ada beberapa kegiatan yang dapat dioptimalisasi, seperti audit dan supervisi yang dapat meminimalisasi timbulnya fraud (fraud detection).

Kaitannya dengan local content (keindonesiaan), Jacobus me ngingatkan untuk meluruskan persepsi bahwa pengendalian internal tidak identik dengan akti-vitas pengendalian. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan pentingnya lingkungan pengendalian sebagai sebuah dasar dalam sistem pengen-dalian internal. Untuk menerapkan COSO 2013 sudah barang tentu akan menghadapi berbagai tan-tangan. Tantangan dari dalam organisasi, misalnya resistensi pihak internal terhadap perubahan. Strategi mengatasi masalah

dari kiri ke kanan: CAE PT Bank BCA - Jacobus Sindu Adisuwono, Chairman of IIA Global Advocacy Committee - Gerald Cox, Audit Division Head PT Astra International Tbk - Suryaningrum, Kepala BPKP - Mardiasmo, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN - Gatot Trihargo, dan Direktur Akademis YPIA - Hari Setianto

NasioNaL


ini, menurut Mardiasmo dapat dilakukan dengan peningkatan awareness, penguatan auditor internal, serta pengenaan sanksi dan audit investigasi.

Reformas i S istem Audit Internal Pemerintah

Masih buruknya pelayanan publik, akuntabilitas yang rendah, tata kelola pemerintahan yang tidak profesional, serta maraknya KKN, adalah salah satu indikator belum optimalnya kinerja APIP. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat kualitas APIP yang masih rendah. Dalam makalahnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam Binsar H. Simanjuntak, menunjukkan tingkat kapabilitas A P I P m e l a l u i p e n d e k a t a n Internal Audit Capability Model (IACM). Melalui pendekatan IACM, dapat diketahui bahwa kapabilitas APIP secara nasional sampai akhir 2013 sebagian besar atau 91,41% masih berada pada level 1 (Initial). Pada tahap ini, APIP belum dapat memberikan jaminan atas kesesuaian proses tata kelola dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu sebanyak 33 APIP (5,33%) pada

level 2 (Infrastructure). Di level 2, APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan dan mam pu mendeteksi terjadinya korupsi. Sedangkan pada level 3 (Integrated), di mana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern hanya satu APIP (0,25%).

Melihat pemetaan di atas, mendesak dilakukannya reformasi sistem audit internal pemerintah agar kapabilitas APIP bisa dinaik-kan paling tidak hingga level 3. Menurut Slamet Soedarsono, Inspektur Utama Bappenas, pada prinsipnya reformasi audit internal mencakup penyempurnaan proses bisnis dan penguatan kelem bagaan. Secara gradasi, refor masi bisa dilakukan pada tiga lingkungan; internal APIP sen diri, misal membuat peta dan kebutuhan kompetensi SDM APIP; lingkungan organisasi K/L atau Pemda, melalui penyusunan regulasi internal seperti audit charter , kode etik pegawai, pedoman, dan SOP; terakhir, di

lingkungan pemerintahan atau negara. Untuk itu, dibutuhkan RUU Sistem Pengawasan Intern agar pengawasan internal peme-rintah mempunyai landasan hukum yang kuat.

Last but not least , Dato Akhbar Haji Satar dari President of Transparency International Malaysia menekankan penting nya integritas. ”Integritas membu-tuhkan prinsip moral yang kuat dan kejujuran. Untuk menegakkan integritas dibutuhkan kekuatan yang luar biasa,” ujar Dato Akhbar. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan hasil survei Global Integrity Crisis yang menunjukkan data bahwa 38% anak muda akan melakukan segala cara untuk me ningkatkan karir mereka. Tak berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Transparency Inter national pada November 2013, menunjukkan fakta mence-ngangkan: 40% pemuda di Asia Pasifik akan melakukan penyuapan (bribes) j ika mereka diberi kesempatan.

Untuk menekan perilaku tak etis itu, dapat dimulai dari pencantuman persyaratan rekrutmen hingga pelatihan dan penyusunan kebi-jakan dan prosedur yang berkaitan dengan et ika. Namun yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan organisasi. Menurutnya, di dunia dimana budaya hedo-n i sme dan mate r i menjad i ukuran keberhasilan, dibutuhkan kemampuan ekstra, kesabaran, dan ketabahan untuk berintegritasn

(Sari, Bowo, Harry,Ita)

dari kiri ke kanan: Sekretaris Utama Bappenas - Slamet Soedarsono, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak, Mantan Kepala BPKP Periode Soedarjono

NasioNaL


NasioNaL

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) Busyro

Muqoddas saat mem berikan keynote speech-nya di acara Sosia-lisasi Kajian Tentang Penyu sunan dan Pelaksanaan APBD yang Mem-prioritaskan Kepen tingan Publik yang dise lenggarakan di Ruang Graha Bakti Praja kantor Gubernur NTB, Mataram (13/05).

Sebelumnya, saat membuka acara secara resmi, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Muhammad Zainul Majdi mengakui bahwa pe nyu sunan APBD belum se-penuh nya menyentuh aspek yang dibutuhkan sehingga pantas disebut sebagai anggaran yang pro rakyat. “Untuk itu, kami mohon arahan KPK maupun BPKP agar bisa merumuskan anggaran yang benar-

benar memihak ke pada kepentingan publik,” ujar gubernur yang baru saja membawa dae rahnya meraih Anugrah Pang ripta Nusantara Utama dalam Musrenbangnas yang digelar di penghujung April 2014 lalu.

Menurut Busyro dihadapan peja-bat instansi vertikal dan Pemprov NTB, unsur DPRD, LSM, dan pimpinan SKPD dari kabupaten/kota di Provinsi NTB, krisis kepe-mimpinan yang terjadi saat ini turut menyuburkan prak tik korupsi dan memiliki andil memperburuk kondisi perekonomian negara. Menurut Komisioner KPK itu yang hadir bersama dengan Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto, selain disebabkan oleh niat jahat yang didesain sedemikian rupa, korupsi juga disebabkan hilangnya nilai-nilai luhur dalam diri masya-

rakat Indonesia: relijiusitas, inte-gritas, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan. “Parahnya lagi, kini ada upaya sistemik mem bubarkan KPK, disamping mele mahkan peran aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung dan Polri,” keluh Busyro.

Selain Busyro, tampil juga sebagai keynote speaker Kepala B adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Dalam paparannya, Mardiasmo mengakui bahwa terkait APBD yang pro rakyat, konsentrasi kebanyakan orang selama ini banyak tertuju pada aspek belanja. “Padahal, dari sisi penerimaan maupun potensi penerimaan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi ting kat kemiskinan sekaligus mening katkan kesejahteraan rakyat,” tambah Mardiasmo.

dari kiri ke kanan: Kepala BPKP - Mardiasmo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi - Busyro Muqoddas, Gubernur Nusa Tenggara Barat - TGB Muhammad Zainul Majdi


NasioNaL

Sebagaimana diketahui, impli-kasi dari otonomi daerah, dana yang dikelola oleh daerah, baik ber sumber dari PAD maupun trans fer dari pusat sangat besar. “Per masalahannya, siapa yang akan mengawal dana tersebut se hingga bisa dijamin tidak ter-jadi penyelewengan?” tanya Mardiasmo. Sehubungan dengan banyaknya pemda yang berlomba-lomba meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, menurut Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional itu, hal itu sah-sah saja, sepanjang diikuti dengan komitmen pemimpinnya untuk menciptakan pemerintahan yang pro rakyat dan bersih dari korupsi. Mardiasmo juga me ngingatkan agar pelaksana ke giatan di daerah lebih berhati-hati dengan pengadaan barang dan jasa. “Pengadaan yang sifatnya sensitif dan jumlahnya lebih dari Rp100 miliar disarankan untuk dilaksanakan Probity Audit dari BPKP,” ujar Mardiasmo.

Diskusi panelUsai kuliah umum kedua pe-

jabat tersebut, digelar diskusi panel

yang dipandu Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Tampil dalam satu panggung, pakar eko nomi ke rakyatan Sri Edi Swasono dan pene liti dari Uni versitas Mataram Prayitno Basuki membahas eko-nomi kerakyatan dari perspektif tataran akademis. Menurut Sri Edi, ekonomi rakyat bukanlah omong kosong, karena istilah itu telah muncul sejak tahun 1931 yang dipelopori oleh Muhammad Hatta. “Disebut anggaran yang pro rakyat apabila terbukti mampu meningkatkan kualitas ekonomi rakyat. Idealnya, ekonomi pro rakyat itu tak hanya mampu mem-pro duksi kebutuhan rakyat, tetapi rakyat itu sendiri yang menjadi produsennya,” ujar penasihat Menteri PPN/Kepala Bappenas itu.

Saat yang sama, Prayitno men-de finisikan anggaran yang pro-rakyat. “Salah satunya, pro sesnya bersifat partisipatif dan bottom up, transparan, serta akuntabel. Terpenting, ada penekanan pada pro gram afirmatif bagi kelompok marjinal, dan me nyelesaikan permasalahan men dasar yang dibutuhkan masya rakat,” cetus

Prayitno. Ia juga mengkritisi pelaksanaan

mus renbang yang dilaksanakan di daerah. Menurutnya, usulan masya rakat hasil Musrenbang tidak didasarkan dengan data-data yang akurat, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Selain itu, forum tersebut juga belum mam pu menyaring program dan kegiatan sehingga terlalu ba nyak mengakomodir usulan masya-rakat. “Fakta lainnya, inter vensi pihak legislatif sangat besar untuk memaksakan program partainya agar masuk dalam anggaran pemda,” ujar peneliti senior itu lagi.

Sayangnya, acara yang demi kian strategis itu tak dihadiri oleh satupun bupati atau walikota di Provinsi NTB. Kehadiran para ke pala daerah tersebut hanya di wa kilkan kepada Kepala SKPD-nya masing-masing. Gubernur Zainul Majdi maupun Busyro Muqoddas sama-sama me -nya yangkan hal tersebut. “Bila ada undangan seperti ini dan kepala daerah tersebut kembali tidak hadir, patut dipertanyakan komitmen mereka terhadap pem berantasan korupsi,” tutup Busyron

(mil/santy/edi)

dari kiri ke kanan: Peneliti dari Universitas Mataram - Prayitno Basuki, Pakar Ekonomi Kerakyatan - Sri Edi Swasono, Juru Bicara KPK - Johan Budi SP


Untuk kesekian kalinya, The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) dan lembaga donor

USAID kembali menggelar hajatan yang mempertemukan lembaga negara dan praktisi media. Selama dua hari (19-20 Mei 2014), acara yang dilaksanakan di Hotel Mercure Banjarmasin tersebut berusaha menjembatani dua kepentingan: lembaga negara dan media.

Hari pertama workshop yang bertajuk “Akuntabilitas Audit Menuju Kesejahteraan Rakyat” meng hadirkan narasumber Ke-tua Komisi Informasi Pusat RI Abdul hamid Dipopramono, Staf Ahli BPK-RI Novy GA Palenkahu, Anggota DPR-RI dari dapil Kalsel I Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Deputi V UKP4 Bidang Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tjokorda Nirarta Samadhi dan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel Suhardjo.

JPIP memiliki alasan khusus memilih tema tersebut. “Audit ternyata bermanfaat besar pada rakyat. Lebih penting lagi, audit membawa optimisme,” ujar Direk tur Eksekutif JPIP Rohman Budijanto usai membuka acara.

Menurut Rohman, kini sedang ma-rak setiap pejabat mengisi formulir yang kemudian diaudit oleh BPK.

Dimoderatori Harya dari JPIP, Habib sebagai performer pertama menjelaskan seputar fungsi utama DPR: legislasi, anggaran dan pengawasan. “Fungsi DPR dalam mendorong akuntabilitas ada pada fungsi kontrol. Untuk itu, kami memiliki alat kelengkapan DPR yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Lem-baga inilah yang mendorong optimalisasi akuntabilitas,” lanjut-nya. Habib yang dipastikan terpilih sebagai anggota DRR untuk ketiga kalinya itu khusus menyoroti sistem UU anggaran di Indonesia yang belum mempertimbangkan potensi daerah secara maksimal.

Masih satu panggung, Novy me-nguraikan ruang lingkup tugas BPK yang mencakup keuangan Negara, “Jika diluar keuangan ne gara itu bukan merupakan ranah BPK,” tegasnya. Selain itu, auditor lulusan George Washington Uni versity ini juga memaparkan opini LKPD 2008-2012 pada ma sing-masing instansi, baik kementerian/lembaga maupun pemda. Terlihat bahwa tak satupun pemda di Pro vinsi Kalsel yang mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK.Dari sisi yang lain, Tjokorda

menilai bahwa audit harus dilihat dari konteks transparansi, kepe-dulian dan partisipasi. Contohnya mengenai penyerapan anggaran. “Selama ini UKP4 mengawasi penyerapan anggaran. Penting, karena penyerapan anggaran dan belanja pemerintah yang baik menjadi generator kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Dalam workshop yang dihadiri kalangan pemda, jur nalis, akademisi, LSM, dan mahasiswa ini, Tjokorda juga menambahkan jika akuntabilitas audit tak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh pengawasan lainnya seperti reviu, evaluasi, pe mantauan, dan kegiatan penga-wasan lainnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada kesempatan itu Ketua KIP Abdulhamid menyosialisasikan Open Government Partnership (OGP). “Open government bisa ter wujud paling tidak karena dua hal: transparansi dan partisipasi. Atau kolaborasi keduanya,” ujar Abdulhamid. Untuk diketahui, Indonesia akhir tahun lalu di-daulat menjadi chairman OGP menggantikan Inggris yang telah

NasioNaL

dari kiri ke kanan: Deputi V UKP4 Bidang Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran - Tjokorda Nirarta Samadhi, Ketua Komisi Informasi Pusat RI - Abdulhamid Dipopramono, anggota DPR-RI dari dapil Kalsel I - Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Staf Ahli BPK - RI Novy GA Palenkahu, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel - Suhardjo


habis masa waktunya. Sebagai catatan, OGP lahir dari inisiatif multilateral, yang tujuannya adalah untuk mengamankan komitmen negara-negara sedunia untuk mem promosikan transparansi, meningkatkan partisipasi pu blik, melawan korupsi dan meningkatkan penggunaan tekno logi baru. Sasaran akhirnya tak lain untuk membuat pemerintah lebih terbuka, efektif dan terjaga akuntabilitasnya.

Hamid mengingatkan, tidak semua informasi di badan publik bisa terbuka untuk umum. “Infor-masi pribadi, negara dan bisnis merupakan informasi yang dikecua-li kan sehingga bersifat rahasia, ketat dan terbatas,” ujarnya. Mewakili Gubernur Kalsel, Suhardjo me-nga kui bahwa permasalahan yang sering terjadi di daerahnya sela ma ini adalah rotasi SDM dan duplikasi aturan. Secara tak langsung, itu pula yang membuat tak satupun pemda di Kalsel yang memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suhardjo menyebut gubernur punya lembaga pengawas pemerintahan, yaitu Inspektorat. “Lembaga inilah yang didorong untuk bekerja lebih keras lagi. Fungsinya bukan sekedar mengawasi, tetapi juga memberikan early warning untuk program yang ‘bermasalah’. Inspektorat juga kami andalkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan,” lanjutnya.

Penguatan Pola KomunikasiKeesokan harinya (20/05) acara

berlanjut dengan materi Training Open Partnership Dialogue. Inti-nya, kegiatan ter sebut bermaksud

NasioNaL

men jembatani lembaga negara dan pihak media agar ‘bermain’ pada frekuensi yang sama. Tampak hadir utusan Humas dari masing-masing institusi, seperti Karo Hukum dan Humas BPKP Triyono Haryanto, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN- RB Herman Suryatman, dan Staf Kepala UKP4 Bagian Hubungan Media Agus Susanto dengan moderator Direktur Radar Banjar-masin Suriansyah Achmad.

Tampil pertama, Agus mendo-rong peran aktif masyarakat untuk menggunakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) produk gabungan UKP4 dan Ombudsman RI. “Melalui LAPOR yang berbasis media sosial , UKP4 mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan,” ujarnya. Dia juga mengingatkan, informasi yang dimiliki UKP4 secara umum bersifat tertutup. “Bisa disampaikan apabila presiden mengijinkannya untuk dibuka,” tegas Agus.

Masih di panggung yang sama, Triyono Haryanto secara ring kas menjelaskan pergeseran domain BPKP yang kini konsen-trasinya lebih kepada jasa la-

ya nan penjaminan kualitas dan kon sultansi. Mengulangi per-nyataannya, Triyono mene gaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang sering menjadi buruan media massa, merupakan informasi yang dikecualikan, selain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan informasi pribadi. Tak lupa pejabat Kejaksaan Agung yang diperbantukan di BPKP ini memberi saran agar komunikasi berjalan efektif. “Buatlah pem-beritaan yang seimbang, jangan memaksakan kehendak dan taati kode etik masing-masing baik pers maupun birokrat. Selain itu untuk birokrat, terbukalah untuk memberikan informasi berita, namun sesuai dengan ketentuan.”

Diakui, beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemda terlihat grogi bahkan alergi untuk berkomunikasi dengan jurnalis dan media. Padahal khalayak berhak tahu kinerja institusi tersebut dalam memenuhi ekspektasi publik, yaitu terlayani hak-haknya dengan baik. Semoga momen JPIP ini dapat merekatkan hubungan kedua belah pihakn

(dony/tine)

Karo Hukum dan Humas BPKP - Triyono Haryanto, menjelaskan pergeseran domain BPKP saat paparan di Bandung


Menariknya, mo-dusnya saat ini adalah dengan me manfaatkan pos

belanja dalam APBN atau APBD. Sebut saja kasus dana bantuan sosial (bansos), hibah, maupun belanja modal kini sema kin digemari sebagai ‘bancakan’ koruptor. Saat yang sama, kemampuan penyidik me ngungkap kasus yang kental dengan teknis keuangan tersebut bisa dibilang masih belum mum-puni.

Berangkat dari kenyataan ter-sebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagas acara “Pela tihan Bersama Peningkatan

Kapasitas Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan Auditor dalam Pena nganan Tindak Pidana Ko-rupsi.” Untuk kesepuluh kali nya, acara yang merupakan bagian pro-gram koordinasi supervisi di bidang penindakan tersebut, dilaksanakan di Hotel Swiss-Bel Inn, Kupang.

Acara yang berlangsung lima hari (5-9 Mei 2014) itu dibuka oleh Ketua KPK Abraham Samad dan disaksikan Jaksa Agung Basrief Arief, Wakapolri Badrodin Haiti, Kepala BPKP Mardiasmo, dan Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein. Ditargetkan, tahun ini sebanyak 800 apgakum dise-luruh Indonesia mengikuti pelatihan

ini.Abraham Samad meng harap-

kan, ego sektoral yang dapat meng hambat penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tipikor diharapkan dapat terkikis melalui pelatihan bersama ini. “Melalui komunikasi, tukar me-nukar informasi, dan saling berbagi pengalaman antar peserta pelatihan diharapkan berbagai ken dala teknis yang dialami apgakum dan auditor di lapangan dapat teratasi” ujar Samad. Menu rut mantan penggiat LSM di Makassar itu, ada tiga poin penting yang bisa diambil dari acara ini: koordinsi dalam penanganan kasus; peluang joint investigation antara KPK, kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani sebuah perkara; dan melakukan dokumen dan sharing informasi dalam me-nangani kasus

Pelatihan bersama yang di buka

Diakui, saat ini tindak pidana korupsi semakin meningkat ‘kualitas’ maupun jumlahnya yang semakin masif dan menggurita. Korupsi bukan lagi monopoli birokrat pusat, tetapi kini pemimpin daerah pun seperti ‘tak mau ketinggalan’ ikut merampok uang negara.

kiri ke kanan: Kepala BPKP - Mardiasmo, Jaksa Agung - Basrief Arief, Ketua KPK - Abraham Samad, Wakapolri - Badrodin Haiti, Deputi Bidang Hukum UKP4 - Yunus Husein, Juru Bicara KPK - Johan Budi SP

NasioNaL


secara resmi oleh Ketua KPK ter-sebut dihadiri oleh Jaksa Agung Basrief Arief, Wakapolri Badrodin Haiti, Kepala BPKP Mardiasmo, Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein. Pelatihan ini diikuti peserta sebanyak 125 orang yang berasal dari Aparat Penegak Hukum (Apgakum) jajaran Kejati maupun Kapolda Provinsi NTT, serta auditor BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi NTT. Turut hadir Kapolda, Kajati, Kepala Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi NTT.

Peran APH dan lembaga Terkait dalam Tipikor

Jaksa Agung Basrief Arief memandang penting sinergitas dan kerja sama yang profesional antara lembaga penegak hukum yang melibatkan instansi terkait lainnya seperti PPATK, BPK maupun BPKP. “Kegiatan ini kiranya dapat menghasilkan kerja sama yang lebih padu, sehingga tugas pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan hasilnya pun menjadi optimal,” ujar Basrief.

Senada dengan Jaksa Agung, Waka polri Badrodin Haiti me-

ngi ngat kan kembali jajarannya mengenai pengungkapan beberapa kasus prioritas peningkatan pe-ngung kapan dan penuntasan kasus korupsi, yang berkoordinasi KPK, kejaksaan, dan stakeholder lainnya seperti BPK, BPKP, dan PPATK. Terkait acara pelatihan bersama yang melibatkan sekitar 125 penyidik dan auditor ini, Haiti berharap banyak dapat mening-katkan kapasitas pe nyidiknya. “Peningkatan kapasitas ini akan membentuk profesionalitas dari sisi knowledge dan skill serta integritas dari sisi attitude,” urai Haiti lebih lanjut.

Masih dalam acara yang sama, Kepala BPKP Mardiasmo yang didampingi oleh Kepala Per-wakilan BPKP NTT Sueb Cahyadi mengingatkan bahwa saat ini ko-rupsi sudah bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime yang untuk memberantasnya, dibu -tuhkan sinergitas apgakum dan auditor. “Sebagai supporting apga kum, BPKP berperan aktif dalam upaya preventif maupun represif tipikor,” jelas Mardiasmo. Sesuai amanat APIP Charter,

tugas BPKP sebagai early warning system dan mendeteksi fraud. Contohnya, Presiden SBY pernah menginstruksikan BPKP bersama Kemendagri dan Kemenkeu untuk berkoor dinasi dengan KPK untuk membahas dana hibah dan bansos yang rawan untuk dikorupsi. “De-ngan peningkatan kompetensi SDM, baik apgakum dan auditor, saya yakin persepsi yang sama akan untuk mendukung upaya pene gakan hukum, pemberantasan KKN, dan penyelematan keuangan negara,” ujar Mardiasmo.

Pen ingkatan Peran dan Kapasitas

Hari kedua pelatihan meng-hadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Eddy Mulyadi Soepardi dan Direktur Peme-riksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Membawakan materi berjudul “Peran Forensic Audit Dalam Men-dukung Pengungkapan Tipikor”, Eddy mengingatkan bahwa kasus tipikor biasanya dimulai dari peren canaan anggaran. Untuk lebih kongkritnya, Kasubdit Nasrul Wathon membeberkan studi kasus penghitungan kerugian keuangan Negara.

Diharapkan, usai pelatihan bersama ini, aparat penegak hukum dan auditor berada pada ‘frekuensi’ yang sama dalam memandang suatu kasus tipikor. Hasilnya, penuntasan kasus lebih efisien, efektif dan tidak memakan waktu yang berlarut-larutn

(dony/isna/yus/n.s)

NasioNaL

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Eddy Mulyadi Soepardi dan Direktur Peme riksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Ivan Yustiavandana


Memasuki tahun keempat masa kepimpinannya, tidak terhitung

penghargaan yang diraih kota Surabaya yang pada 31 Mei 2014 genap berusia 721 tahun. Peng-hargaan internasional terakhir yang didapat Kota Surabaya adalah Socrates Award 2014 untuk kategori Innovative City of The Future. Dua penghargaan terkait Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB, yaitu penerapan Government Resources Management System (GRMS) dan Surabaya Single Window (SSW) merupakan penghargaan nasional teranyar. Belum lagi penghargaan yang khusus ditujukan pada wanita kelahiran Surabaya yang melejit

namanya berkat beragam kebijakan yang memajukan Kota Pahlawan ini.

Beragam kemajuan dan keber-hasilan diperoleh Kota Surabaya berkat ragam kebijakan tata kelola administrasi pemerintahan dice-tuskan walikota wanita pertama Surabaya yang terpilih lewat Pilkada Tahun 2010. Penduduk S u r a b a y a y a n g b e r j u m l a h 2.821.778 jiwa pada 22 Mei 2014 tidak salah memilih pemimpinnya. Di tangan birokrat yang mengawali kariernya di Bappeko Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya kini berubah menjadi kota yang tertata rapih dengan taman-taman hijau yang dilengkapi fasilitas bermain. Tidak hanya taman yang dijaga

kerapihan dan kebersihannya, Risma juga tegas membersihkan jajaran pemerintahan yang di-pim pinnya dari para koruptor. Ke be ranian dan ketegasan me-mecat empat pejabat korup di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyebabkan Majalah Forbes menobatkan ibu dua anak ini sebagai Wanita Penuh Inspirasi Penerus Jejak Kartini.

Dinamika Berbuah InovasiAgaknya, hobi memanjat gu-

nung di masa mudanya menjadi salah satu bekal kegigihan Risma mewujudkan efisiensi di peme rintahannya dengan me ng-optimal kan pemanfaatan tekno-logi informasi. Dinamis dan kri tis nya warga Surabaya juga mela tar belakangi terobosan-terobosan yang dilontarkan wanita kelahiran Kediri 52 tahun silam. “Kami banyak turun di lapangan,

Ketulusan hati dan kegigihan Ir. Tri Rismaharini, MT melayani warga kota Surabaya membuahkan perubahan yang mengundang pujian berbagai kalangan.

TokoH


karena masyarakat tidak mau tahu pemerintah jungkir balik mengerjakan administrasi, mereka tidak peduli, yang penting tidak kebanjiran, sekolah tidak bayar, puskesmas pelayanannya bagus”, jelas Risma dihadapan Sekjen Kementerian/Lembaga dan Sekda Kabupaten/Kota saat seminar HUT ke-31 BPKP di Kantor Pusat BPKP (19/05).

Keterbatasan SDM Pemerintah Kota Surabaya menginspirasi Risma menciptakan sistem agar dapat bekerja efisien dan tepat waktu. “Pertama, kami meng-guna kan teknologi infor masi. Kedua, saya mencoba menyeder-hanakan organisasi pemerintahan. Saat pertama memimpin kota jumlah kelurahan 163 sekarang tinggal 154. Kemudian dinas pendidikan dulu terdapat pada tiap kecamatan. Saya cek ternyata cuma ngurusin gaji. Setelah dibuat sistem penggajian elektronis, UPT Dinas Pendidikan yang semula 31 sekarang tinggal 5. Itu upaya yang kami lakukan, sehingga kami lebih banyak waktu di lapangan agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung”, papar Risma lebih lanjut mengenai latar belakang lahirnya beragam inovasi yang berujung efisiensi.

Beragam hambatan yang di-te mui tidak menyurutkan alum-

nus Jurusan Arsitektur dan Pro-gram Pasca Sarjana Mana jemen Pembangunan Kota, ITS Surabaya itu untuk terus berkreasi mene-rapkan egovernment dalam peme-rin tahannya. Mulai dari dikejar-kejar orang tak dikenal, ancaman keluarga untuk dibunuh, hingga teror terhadap kedua buah hatinya, telah dialami Risma. Namun itu semua tak menyu rutkan langkah kepala daerah terbesar kedua di Indonesia itu. Akhirnya pada tahun 2012 epro curement diterapkan di Sura baya. Tak sia-sia, setahun kemudian, eprocurement ala Sura baya itu menjadi percontohan untuk diterap kan di seluruh pemda di Indonesia.

Mantan Kepala Bappeko Sura-baya ini mengakui, hambatan pene rapan gagasannya itu jus-tru datang dari birokrasi, ter-ma suk saat akan menerapkan

TokoH

“....Kami banyak turun di lapangan, karena masyarakat tidak mau tahu pemerintah jungkir balik mengerjakan administrasi, mereka tidak peduli, yang penting tidak kebanjiran, sekolah tidak bayar,

puskesmas pelayanannya bagus...”

ebudgeting. “Saat itu saya yakin kan kalau pelaksanaan ebudgeting tidak sulit, sementara masyarakat menunggu hasil kita,” jelas Risma meyakinkan. Kegigihannya membuat terobosan yang bermanfaat bagi warganya mem buat Majalah Tempo di Tahun 2012 menobatkan Risma sebagai salah satu dari tujuh ke-pala daerah yang layak untuk dicontoh.

Kita memang berharap banyak Risma-Risma lainnya di negeri ini agar tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur terwujud. Ketulusan, ketegasan, dan kegigihan wanita sederhana ini menyemangati kita semua untuk senantiasa optimal berkarya yang kelak bermanfaat bagi lingkungan, organisasi, bang-sa dan negara tercintan

(n.s.)

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mencoba penerapan Surabaya Single Window


keHUMasaN

Kondisi saat itu di-s e b u t s e b a g a i ASEAN Economic Community (AEC).

Ketika masa itu tiba, maka baik barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal akan lebih bebas keluar masuk di antara anggota ASEAN tanpa hambatan. Sebaliknya, setiap anggota ASEAN tanpa kendala sedikitpun bisa ‘menjaring’ k o n s u m e n u n t u k p r o d u k -produknya dari negara-negara lain anggota ASEAN.

Hal itu tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi kita semua. Bayangkan saja jika produk dari negara-negara ASEAN lain menyerbu pasar Indonesia, karena produk lokal yang kalah bersaing dengan produk luar yang

mungkin akan jauh lebih murah, seperti produk Cina yang marak di Indonesia. Pertanyaannya, siapkah Indonesia termasuk Humas Peme-rintahnya menyongsong era di mana ASEAN menjelma menjadi sebuah ‘kampung besar’ tak ber-batas?

Hal itulah yang melatar bela -kangi pemikiran dilaksana kan-nya Forum Bakohumas Badan Pe ngusahaan (BP) Batam di Emerald Ballroom Hotel Redtop, Jakarta (3/4/2014). Sebagaimana diketahui, meskipun beberapa survei menyebutkan perekonomian Indonesia cenderung stabil, tapi itu jangan membuat kita lengah. Mengantisipasi hal itu, jauh-jauh hari BP Batam telah mem bangun infrastruktur modern yang ber-standar internasional dan berbagai

fasilitas lainnya. “Ke depannya, diharapkan Batam sebagai Ka-wasan Perdagangan Bebas mam pu bersaing dengan kawasan Asia Pasifik,” ujar Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa.

Masalah komunikasiSekali lagi, dalam me nyong-

song AEC 2015, siapkah rak yat Indonesia? Siapa yang harus me ngoreksi diri ketika publik tidak siap menghadapi arus komu nikasi yang begitu sarat dengan kepentingan? Menurut Henry, banyak publik yang tidak mengerti kelebihan yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri, terutama posisi-posisi strategis pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, termasuk Batam.

Hanya berbilang bulan, persis awal tahun 2015 mau tidak mau indonesia dan sembilan negara aseaN lainnya akan memasuki suatu era di mana produk-

produk industri, pertanian, manufaktur dan lainnya akan bebas keluar masuk di negara-negara aseaN.


keHUMasaN

“Penyebabnya, masih banyak kelemahan dari sisi komunikasi. Penting dikembangkan teknik meningkatkan kompetensi, bukan hanya how to communicate-nya, tapi yang jauh lebih penting adalah what’s atau substansi yang akan dikomunikasikan!” tegas Henry.

Sebagaimana diketahui, tahun ini diprediksi dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, sebanyak 76 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif, baik melalui pon-sel ataupun smartphone. Sangat disa yang kan jika pejabat di pe-me rintahan, termasuk hu mas-nya lebih berorientasi dengan

warta wan-warta wan

m e d i a c e t a k “Ini semua k a r e n a

tidak me ngi kuti perkembangan”, tegas Henry.

Tahun depan, ketika sudah diberlakukan AEC, pengguna in-ternet melonjak hingga 100 juta pengguna. Pada saat itu, per lahan tapi pasti masyarakat su dah mulai meninggalkan me dia konvensional untuk be ra lih kepada media sosial, se perti twitter, facebook, path, dan instagram. Seorang artis sekelas Agnes Monica memiliki follower tak kurang dari 9,5 juta di-twitternya. “Jadi kalau kita mau menyosialisasikan sua tu program pemerintah, kita bisa ‘menitipkannya’ ke Agnes Monica. Sebab, dengan sekali twit, akan dilirik oleh 9,5 juta follower-nya”, canda Henry.

Media sosialPerubahan-perubahan di sosial

media tersebut tidaklah main-main, karena sudah menjadi media baru yang sangat ber-

pengaruh. Apabila dahulu agenda media mempengaruhi

agenda publik, maka saat ini dan ke depan, agenda media justru dipengaruhi

oleh trending topic yang ada di media sosial. Fenomena ini menjadi peluang bagi humas pe me rintah agar sosialisasi lebih efektif. Sudah bukan za man nya lagi, bahwa untuk

meng hubungi publik, humas menggantungkannya hanya lewat wartawan, walaupun hal itu masih penting. Kini, humas pemerintah bisa melakukan direct relation kepada publik melalui media soial.

Perhatikan bagaimana kini masyarakat lebih memilih figur ketimbang institusinya. Ban-dingkan jumlah follower twitter Presiden SBY dengan website Indonesia Government. Atau Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto bila di san ding kan dengan website partai nya, akan nampak jelas jika fans kedua tokoh itu jumlah nya jauh meninggalkan pendukung partainya. Disinilah pentingnya humas pemerintah membangun karakter seorang tokoh, yang kemudian dibuatkan link ke website. Hal ini sudah banyak dilakukan di berbagai ne gara sebagai bentuk new communication.

Bakohumas Regional TengahDirjen Informasi dan Komu -

nikasi Publik pada Ko minfo Freddy H. Tulung, menggaris-bawahi peran sentral humas, khususnya humas pemerintah dalam mengarti kulasikan isu-isu lintas sektoral. Hal ini disampaikan Ketua Umum Bakohumas tersebut saat memberikan sambutan dalam acara Forum Bakohumas

.....Sekitar 250 juta penduduk Indonesia sebanyak 76 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif, Sangat disayangkan jika pejabat di pemerintahan, termasuk humasnya lebih berorientasi dengan

wartawan-wartawan media cetak “Ini semua karena tidak mengikuti perkembangan”....

Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Ko minfo Bidang Komunikasi dan Media Massa


keHUMasaN

Regional Indonesia Tengah di Batu, Jawa Timur (29/04). Masih dengan tema yang sama, yaitu “Menghadapi ASEAN Community 2015, Tantangan, Peluang, dan Manfaat”, Freddy pada acara tersebut yakin bahwa humas dapat berkontribusi de-ngan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Ada sejumlah agenda kerja bagi humas dalam menghadapi AEC 2015, yaitu menyosialisasikan ASEAN Community 2015 ter-masuk penjelasan mengenai tan-tangan yang dihadapi, peluang, dan manfaat bagi masya rakat Indonesia. Juga, menumbuh kem-bangkan partisipasi publik seperti dunia usaha, asosiasi profesi, me-dia, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam ber bagai agenda kegiatan terkait ASEAN Community 2015.

Tingkat keunggulan kompa-ratif dan kompetitif yang ber beda antarnegara anggota ASEAN akan berpengaruh dalam menen-tukan manfaat AEC 2015 di an tara negara ASEAN. AEC

akan menciptakan pasar yang mencakup wilayah seluas 4,47 juta kilometer persegi (km2) dengan potensi 601 juta jiwa. Karena itu, perlu keseriusan dan perbaikan-perbaikan agar Indonesia mampu menjadi pemain utama, bukan hanya sebagai partisipan atau penonton.

Strategi sosialisasi AECStrategi yang efektif dalam

percepatan sosialisasi AEC, lanjut Freddy, dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan be-be rapa pihak, seperti halnya de ngan pihak perguruan tinggi. Selain itu juga, peran humas di selu ruh kalangan harus menyatu, yang artinya tidak ada pembatas antara humas pemerintah dan swasta dalam konteks diseminasi informasi publik strategis.

Komunitas ASEAN tidak se mata-mata terjalinnya komu-nikasi antar pejabat dan diplomat, namun juga harus didukung dari kalangan swasta, pengusaha, me dia massa, lembaga non peme-rintah, masyarakat dan hu mas

peme rintah. Meski demikian, harus diakui bahwa masih banyak persoalan yang terkait dengan kehumasan peme rintah, baik dari segi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia maupun dari sisi regulasi dan infrastruktur. Hal inilah yang harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan kredibilitas pemerintah serta apati publik. “Diperlukan pening katan kapasitas SDM bidang komu-nikasi dan informasi, yang mampu mengelola dan menyebarkan infor masi publik, baik untuk internal maupun eksternal,” ujar Freddy. Namun Freddy mem-berikan kritiknya untuk piranti laman humas pemerintah. Bagi-nya, tampilan sebagian besar la-man pemerintah kurang menarik. Akibatnya, sedikit pengunjung dan program pemerintah tidak optimal ter so sialisasikan. Solusinya, infor masi yang ditampilkan perlu dikelola dengan serius agar pu-blik lebih mudah mendapatkan informasi.

Jelas sudah, humas memiliki peran kunci sebagai pengawal ruang publik untuk melaksanakan edu kasi kepada masyarakat. Tentunya dengan memanfaatkan tekno logi informasi dalam mewu-judkan ASEAN Community 2015. Pasar terbuka adalah se-buah tantangan untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Untuk itu diperlukan kebersamaan dalam menghadapi ASEAN Community 2015n

(tan/ajat)

Dirjen Informasi dan Komu nikasi Publik pada Ko minfo Freddy H. Tulung


HUkUM

Meningkatnya kesa-d a r a n h u k u m masyarakat yang dibarengi dengan

menjamurnya profesi pengacara (konsultan hukum) ditengarai menjadi indikator akan semakin meningkatnya gugatan kepada instansi pemerintah. Semakin bervariasinya tugas-tugas instansi pemerintah teru tama pelaksanaan legal policy pemerintah yang mengedepankan pemberantasan korupsi, juga akan mendorong pihak-pihak yang tidak nyaman untuk melakukan perlawanan, salah satunya melalui gugatan ke pengadilan.

Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara

Lazimnya, gugatan kepada instansi pemerintah dibagi dalam dua kategori yaitu gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan perdata diajukan kepada instansi pemer intah dengan alasan instansi pemerintah telah melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum sehingga merugikan kepen tingan penggugat (pasal 1365 KUHPerda t a ) . Yang men jadi objek sengketa pada gugatan perdata adalah perbuatan pemerintah. Pada gugatan seperti

ini, penggugat dengan didukung bukti dan dalil-dalil hukum, akan berusaha membuktikan bahwa instansi pemerintah telah merugikan penggugat, tidak memenuhi prestasi, cidera janji atau perbuatan-perbuatan lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dianggap telah merugikan penggugat.

Secara sederhana, alur urut proses persidangan gugatan per-data adalah sebagai berikut: (1) persidangan awal; (2) mediasi (per-da maian); (3) pembacaan gugatan; (4) jawaban; (5) tanggapan atas jawaban (replik); (6) tanggapan atas replik (duplik); (7) pembuktian (surat, saksi, persangkaan UU dan persangkaan hakim, pengakuan, sumpah); (8) kesimpulan; dan (9) putusan hakim.

Beberapa kaidah penting dalam hukum perdata yang perlu menjadi perhatian seorang lawyer antara lain: • Dalam hukum perdata yang

dicari adalah kebenaran formil sehingga bukti-bukti/dokumen yang diajukan sangatlah penting;

• Barang siapa mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan;

• Hal-hal yang sudah diakui (ti-dak disangkal), tidak perlu dibuktikan;

• Sal inan sura t tanpa b isa menunjukan aslinya dan tidak

Oleh: M.Muslihuddin

Menghadapi Gugatan Terhadap Instansi Pemerintah

dalam era keterbukaan seperti saat ini, sering kita baca di media, sebuah instansi pemerintah baik pusat atau daerah digugat oleh perorangan maupun badan hukum lain.


HUkUM

didukung dengan bukti lain, akan dikesampingkan dalam persidangan;

• Satu saksi tanpa bukti lain bukan-lah saksi (unus testis nullus testis).Berbeda dengan gugatan

perdata, gugatan tata usaha negara diajukan kepada instansi pemerintah dengan alasan instansi pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2009). Objek sengketa pada perkara seperti ini adalah keputusan pemerintah. Bentuk keputusan pemerintah yang berusaha digugat oleh pengacara/kliennya antara lain sertifikat, IMB, SK kepegawaian, bahkan laporan hasil pekerjaan yang seharusnya bukan masuk kategori keputusanpun akhir-akhir ini se-ring dibawa ke meja hijau untuk dijadikan objek sengketa.

Secara sederhana, alur urut proses persidangan gugatan tata usaha negara, adalah sebagai berikut: (1) gugatan; (2) penelitian administratif; (3) dismissal proses; (4) pemeriksaan persiapan; (5) pembacaan gugatan; (6) jawaban; (7) tanggapan atas jawaban (replik); (8) tanggapan atas replik (duplik); (9) pembuktian (surat, ahli, saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim); (10) kesimpulan; dan (11) putusan hakim.

Beberapa kaidah penting dalam hukum Tata Usaha Negara yang perlu menjadi perhatian seorang lawyer, antara lain: • Syarat keputusan yang dapat

diajukan ke persidangan adalah individual, final dan berakibat hukum (kumulatif), sehingga laporan, konsep, rekomendasi seharusnya tidak bisa digugat;

• Jangka waktu mengajukan gu gatan dalam UU Nomor 5 Ta hun 1986 dan perubahannya merupakan hal penting ka-rena seringkali menentukan persidangan;

• Selain peraturan perundangan, penting untuk membedah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sering dijadikan dasar mengajukan gugatan;

• Disamping bukti surat dan saksi, peran ahli sering menentukan hasil akhir persidangan.

Strategi Menghadapi GugatanPada saat sebuah instansi mene-

rima gugatan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menunjuk kuasa untuk mewakilinya di pe-nga dilan. Biasanya diwakili oleh Biro Hukum dengan SDM yang sudah bersertifikat kursus kepengacaraan. Hampir semua perkara ditangani oleh unit tersebut dengan pertimbangan mereka lebih me ngerti/menghayati permasalahan karena mereka adalah bagian dari lembaga yang digugat, dan biasanya lebih militan/total dalam membela instansinya (perasaan memiliki yang lebih). Di samping itu, dari segi biaya yang harus dikeluarkan biasanya relatif lebih murah di banding dengan menunjuk pihak lain untuk mewakili di pengadilan. Untuk kesempurnaan pembelaan, penunjukan kuasa ini sebaiknya merupakan gabungan antara unit bidang hukum yang biasa mena-

ngani perkara (in house lawyer) dengan unit teknis yang digugat.

Langkah berikutnya yang harus dila kukan adalah berkoordinasi dengan unit-unit terkait di ling-kungannya untuk mempelajari duduk permasalahan dan sekaligus mengumpulkan dokumentasi serta file-file atau kertas kerja yang ber-hubungan dengan perkara. Pada titik ini tidak jarang penanganan perkara mengalami kendala, teru-tama dengan tidak lengkapnya dokumen akibat pengarsipan yang tidak rapi/disiplin. Sementara itu untuk keperluan pembuktian di persidangan, semua dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen asli dan tidak cukup hanya copy yang kekuatan pembuktiannya lemah.

Dalam membuat jawaban atas gugatan, instansi pemerintah harus jeli mempelajari bukan saja kekuatan dan kelemahan lawan namun juga harus pandai-pandai “menutup” lubang-lubang yang disoroti Pengggugat. Kuasa hu-kum instansi pemerintah harus “bermain” di area formil (eksepsi) dan area materiil (pokok perkara) secara lihai dan lengkap. Sebelum pembelaan ke pokok perkara, instansi pemerintah biasanya akan menyampaikan pembelaan dengan menyatakan bahwa gugatan salah alamat baik mengenai tergugat atau pengadilan yang dituju, gugatan belum saatnya dimajukan, gugatan sudah terlambat (daluwarsa), gugatan kekurangan pihak/tidak lengkap, gugatan kabur (obscuur libel), atau objek sengketa bukanlah keputusan (dalam perkara tata usaha negara) dan seterusnya. Seringkali alasan-alasan dalam eksepsi tersebut


HUkUM

diterima Majelis Hakim dan instansi pemerintah memenangkan perkara. Pada pokok perkara, kuasa hukum Instansi Pemerintah harus mampu menangkis argumentasi gugatan dengan meyakinkan persidangan bahwa kliennya telah membuat atau mengeluarkan produk secara benar, taat prosedur, sesuai pedoman, tidak berlawanan dengan peraturan dan atau asas-asas yang berlaku, tidak sewenang-wenang, telah melakukan tindakan yang seharusnya dan tidak merugikan kepentingan Penggugat. Untuk mendukung argumentasinya kuasa hukum instansi Pemerintah ditantang untuk mampu merangkai argumentasi dengan menyandarkan pada dasar hukum (peraturan), yurisprudensi atau doktrin (penda-pat ahli) yang sesuai dengan perkara. Apabila diperlukan un-tuk memperkuat pembuktian, kuasa hukum juga harus bisa mendatangkan saksi atau ahli yang kompeten dan bersesuaian dengan perkara yang sedang disidangkan.

Beberapa hal yang perlu diper-hatikan di luar substansi pembelaan namun sering mempengaruhi hasil penanganan perkara antara lain adalah: • Membuka diri untuk ngobrol

ringan dan berdiskusi dengan penga cara lawan sehingga kita bisa lebih mendalami perma-salahan, maksud dan arah pem-belaan lawan. Dengan cara ini akan tertanam saling menghargai sehingga tensi persidangan bisa lebih stabil dan bahkan bisa jadi perkara dapat diselesaikan hanya dengan cara berkomunikasi dengan penggugat;

• Berkomunikasi dan berdiskusi

dengan aparat penegak hukum (terutama hakim) sebagai nara sumber di luar pengadilan pen-ting dilakukan. Di samping instansi pemerintah mendapatkan pencerahan mengenai seluk be luk peradilan, hakim juga menjadi lebih mendapat gam-baran mengenai tugas fungsi dan produk instansi pemerintah;

• Koordinasi yang intens antara sebuah instansi pemerintah yang sedang menangani gugatan dengan instansi/lembaga terkait lain juga penting dilakukan karena di samping bisa mem-bantu penanganan perkara juga menghindari terjadinya trik “adu domba” instansi yang digugat dengan instansi/lembaga lain di persidangan.

Lebih Baik Mencegah daripada Menangani

Manakala perkara yang dita-ngani Instansi Pemerintah kuat secara ketentuan, tidak mengandung cacat prosedur dan cacat substansial dan didukung dokumentasi yang lengkap maka secara teori kasus tersebut akan dimenangkan majelis hakim. Namun demikian terkadang dalam dunia praktek kenyataan berbicara lain, tidak bisa dipungkiri penegakan hukum kita masih diwarnai hal-hal negatif, terkadang

ada kekuatan lain yang begitu kuat dan berada di luar kontrol kita, bisa saja beberapa pihak mengalami “masuk angin” yang tentu saja tidak mempan hanya diobati dengan antangin atau tolak angin. Apabila hal tersebut terjadi dan pihak instansi pemerintah dikalahkan, maka yang b i sa d i lakukan adalah menempuh upaya hukum berikutnya pada jenjang yang lebih tinggi serta berharap menemukan pengadil yang bersih dan fair play.

Pada akhirnya mencegah terjadinya gugatan lebih penting daripada menangani/menyelesaikan gugatan di pengadilan. Penanganan perkara di pengadilan membutuhkan energi dan pengorbanan waktu yang tidak sedikit. Sedapat mungkin sebuah instansi Pemerintah dapat mencegah/meminimalisir terjadinya gugatan. Melakukan pekerjaan de ngan rapi dan teliti, selalu mem-perhatikan pedoman (SOP) dan peraturan perundang-undangan serta berkomunikasi yang baik dengan user akan meminimalisir terjadinya gugatan. Setelah hal tersebut dilakukan namun tetap terjadi gugatan, itulah tantangan yang harus dilewati dan niscaya penyele saiannya akan lebih mudahn

*Penulis adalah Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Biro


Seorang auditor intern mungkin hampir tidak pernah bersinggungan dengan perihal menjadi

saksi atau pemberi keterangan ahli di persidangan, karena me mang ini bukan tugas seorang auditor. Namun, apabila yang bersangkutan menangani kasus yang berindikasi fraud, bisa jadi peran sang auditor akan berlanjut ke persidangan.

Saat tampil sebagai pembicara di acara Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) di Lombok, (17/04), Kasubdit Investigasi Instansi Peme-rintah Pusat I BPKP Agustina Arumsari, Ak., CFE, CFrA, yang memiliki pengalaman komplet terkait audit investigasi, memberikan jurus ampuh agar auditor bisa melakoni perannya sebagai pemberi keterangan ahli dengan happy ending.

Sebagaimana diketahui, audit atas kecurangan menghasilkan sanksi administrasi bagi pelakunya. Akan tetapi, ketika sanksi admi-nistrasi tidak dapat lagi diberikan dikarenakan materialitas fraud yang dilakukan, maka sanksi hukum ada lah solusinya. Di persidangan, ada dua peran yang dapat dilakoni auditor intern: saksi atau pemberi keterangan ahli.

Lazimnya dalam sebuah per si-dangan, saksi atau pemberi kete-rangan banyak mendapat tekanan

dari hakim, pengacara terdakwa, atau malah jaksa pe nun tut. Cecaran pertanyaan yang bertubi-tubi dan seringkali membingungkan, cukup membuat panik dan akhirnya auditor tersebut tak lagi mampu berpikir jernih. Belum lagi pertanyaan yang diaju kan terkadang tidak sesuai dengan keahlian auditor tersebut.

Atas kejadian itu, apa yang semestinya dilakukan? Mantan pem beri keterangan ahli saat Dirut PLN Eddie Widiono menjadi terdakwa kasus Proyek Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Disjaya Tangerang itu membagikan tips jitu. Menurutnya, seorang ahli harus bersikap waspada dan mengantisipasi terlebih dahulu hal-hal yang mungkin terjadi. Perencanaan yang cukup adalah

sebaik-baik persiapan. Pastikan auditor membawa sekaligus me-nguasai dokumen yang diperlu kan, lakukan simulasi, open minded, dan menjaga wibawa dan integritas pro-fesi. Seorang ahli juga harus tahu batasan kriteria pertanyaan yang harus dijawab. Apabila pertanyaan out of context, lebih baik bersikap untuk tidak berpendapat dan mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah keahliannya.

Pertimbangan hakim dalam menilai kuat atau tidaknya kete rangan ahli yang diberikan, tergantung dari sikap dan jawaban yang diberikan oleh sang ahli. Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi penilaian hakim, diantaranya: kemampuan men jelaskan masalah, netralitas dan independensi ahli, pengalaman menangani kasus, dan penguasaan masalah. Menariknya, kecerdasan sang ahli hanyalah faktor minor yang dinilai hakim. Sebab, apabila seorang ahli mampu menguasai efek psikologis persidangan, maka ahli akan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang ahli mampu menjawab pertanyaan dengan baik? Tiada lain jawaban yang pas selain percaya diri dan kontrol emosi.

Para auditor intern, selamat menik mati riuh rendahnya persi-dangan tipikor!

(HB/HJK/Sari/Ita)

Tips Sukses Menjadi Pemberi Keterangan Ahli

Kasubdit Investigasi Instansi Peme rintah Pusat I BPKP Agustina Arumsari, Ak., CFE, CFrA

HUkUM


WarTa PUsaT

Tindak pidana korupsi semakin canggih seiring dengan meningkatnya inteligensia pelaku

fraud itu sendiri. Ini diperparah lagi dengan perkembangan iptek yang demikian pesat, khususnya di bidang digital elektronik. Contohnya, kecurangan dalam bentuk pencucian uang (money laundering) dan penggelapan aset. Frauder (pelaku fraud) akan berusaha dengan segala upaya untuk mengamankan hasil kejahatannya, antara lain dengan merekayasa, menyamarkan dan menutupi/menyembunyikannya dari penegak hukum. Disitulah dituntut peran auditor forensik dalam merekam, menelusuri, dan menyibak jejak

hasil fraud yang sudah disamarkan, dimanipulasikan, dan berbagai bentuk kamuflase lainnya. Tentunya dibutuhkan peran auditor forensik sekaligus lembaga yang mampu mengendus tindak fraud lebih dini.

Hal itulah yang melatarbelakangi Asosiasi Auditor Forensik Indo-nesia (AAFI) bekerja sama de-ngan BPKP menyelengarakan semi nar bertajuk “Public Enterpreneurship, Implementasi dan Pengaplikasiannya dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang Bebas dari Fraud”. Acara yang dihelat di Aula Gandhi BPKP Pusat, Jakarta (20/05) ini diikuti sekitar 200 auditor forensik dari beragam kalangan dan profesi.

Saat tampil sebagai keynote speaker, Kepala BPKP Mardiasmo berharap seminar ini akan mene-lurkan pemahaman yang utuh terhadap public entrepreneurship yang bebas dari fraud. Menurut mantan Dirjen Perimbangan Ke uangan itu, pemerintahan sebagai agent of change harus berpikir inovatif dan memiliki jiwa entrepreneurship. Namun demikian, “pejabat publik harus berhati-hati saat menggunakan uang rakyat. Kebijakan publik harus diikuti dengan akuntabilitas dan trasnparansi,” ingat Mardiasmo. Menurut beliau, disinilah peran auditor intern dipertaruhkan. “Dengan pengawasan auditor intern yang lebih efektif, tidak ada

Kebijakan Publik yang Sesuai Koridor

dari kiri ke kanan: ahli forensik dari Univer sitas Lampung, Yuliansyah, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Mas Achmad Daniri, Kaditwas Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi pada Deputi Akuntan Negara - Yus Muharram


lagi pejabat yang takut mengambil kebijakan,” ujar Mardiasmo.

Sebagaimana diketahui, embrio AAFI lahir dari keprihatinan tiga pihak: Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan BPKP atas tindak kecu-rangan yang se makin sophisticated. Kini, yang dibu tuhkan tak lagi sekedar auditor ‘biasa’ melainkan auditor forensik yang tak hanya dituntut bisa membongkar kasus fraud, tetapi lebih daripada itu, bisa membedah sekaligus memeroleh alat bukti yang kelak akan dibawa ke sidang pengadilan. Setidaknya kini AAFI memiliki 250 orang anggota bergelar auditor forensik (CFrA).

Kewenangan DiskresiDalam menjalankan roda

pemerintahan, Pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan, baik yang bersifat atr ibutif maupun delegatif . Dinamika masyarakat yang begitu beragam menuntut pejabat publik bisa mengambil keputusan cepat, yang seringkali tidak terfasilitasi dengan kewenangan formal dan normatif. Disitulah

muncul diskresi, di mana badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya ber-wenang melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam admi-nistrasi pemerintahan. Celakanya, banyak pejabat yang memanfaatkan celah ini.

Narasumber Mas Achmad Daniri dengan makalahnya berjudul “Mengadili Kewenangan Diskresi” seolah memberikan warning agar pejabat publik berhati-hati menggunakan ‘fasilitas’ diskresi ini. Menurut Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) itu, kebijakan publik jika memang sesuai dengan peraturan perundangan tidak menjadi ma-salah. “Namun, yang jadi permasa-lahan adalah ketika pejabat tersebut menggunakan kebijakan publik itu untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain,” ujar Daniri.

Selanjutnya, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Biro krasi Nasional itu melontarkan per tanyaan retoris tentang kebi jakan bail out Bank Century yang diambil

pemerintah pada Novermber 2008 lalu. Menurutnya, pe ngawasan atas kebijakan dalam satu tindakan pemerintahan tidak bisa diserahkan kepada hakim. ”Saat seorang pejabat menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangannya, maka yang ber sangkutan statusnya sudah melaksanakan kebijakan aparatur negara yang merupakan lingkup hukum administrasi negara,” ujar-nya. Menurut mantan Dirut Bursa Efek Jakarta itu, dalam hukum administrasi, negara tidak dapat dikenai sanksi pidana, melainkan hanya teguran lisan maupun tertulis.

AndhiSaat gilirannya untuk mem-

berikan paparannya, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto sepakat bahwa entrepreneurship pada dasar-nya adalah perubahan. Kon sek uen-sinya, birokrat harus bisa menjadi agent of change. “If you don’t learn you don’t change, if you don’t change you will be die,” ujar Andhi me ngutip satu kalimat. Birokrat dituntut untuk mampu memahami perkembangan dunia sekaligus mampu menerjemahkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yang majemuk. “Ini dikenal dengan istilah think globally, act locally,” tukas Andhi.

Selanjutnya, Andhi Nirwanto menyoroti potret penegakan hukum di Indonesia saat ini. Secara umum, penegakan hukum didominasi oleh gencarnya pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Oleh karena itu, sinergitas antara Aparat

WarTa PUsaT


WarTa PUsaT

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hu-kum (APH) itu perlu dibangun. Sinergi ini dapat dikembangkan dalam rangka penerapan public entrepreneurship di pusat mau pun di daerah sebagai upaya pencegahan terhadap fraud. “Ini kan istilahnya pencegahan dini, merupakan early warning system,” cetus mantan Ketua Tim Pemburu Koruptor di Kejagung ini.

Pembagian FraudMengutip AssociationofCertified

Fraud Examiner, man tan Jampidsus Kejagung ini membagi fraud dalam tiga kate gori: kecurangan dalam pe nyusunan laporan keuangan; penggelapan aset; dan kecurangan yang berindikasi tindak pidana

korupsi. “Biasanya pejabat publik suka melakukan petty corruption, korupsi kecil-kecilan dan berulang kali. Namun yang berbahaya adalah grand corruption, di mana pejabat publik yang memiliki pengaruh ‘melindungi’ masyarakat yang memerlukan keperluan yang bersifat umum publik. Nah, disitu ada korupsi berupa kickback dan penyalahgunaan wewenang,” urai Andhi panjang lebar.

Berbicara mengenai kebijakan publik, ahli forensik dari Univer-sitas Lampung, Yuliansyah me-ngupas keterkaitan antara fraud dan kebijakan. “Kebijakan itu adalah pengambilan keputusan sedang kan korupsi adalah hasil yang dilakukan oleh seorang pejabat karena adanya pe ngam bilan kebijakan tersebut,”

Pengujian polygraph adalah sebuah bantuan investigatif kepada auditor untuk menye-

lesaikan kasus-kasus pelik yang melibatkan tersangka terkait fraud, korupsi, pen curian, sabotase, atau pembocoran rahasia dagang. Formulasi pertanyaan yang diajukan dapat dibagi tiga: relevant, control, dan irrelevant. Jawaban dari pertanyaan harus diarahkan pada ja waban “ya” atau “tidak”. Pertanyaan irrelevant seperti: apakah anda berasal dari Lombok? (jawaban: ya); pertanyaan relevant seperti: apakah anda memani pulasi dokumen? (jawaban: tidak); dan per-tanyaan control seperti: apakah anda pernah mencuri barang berharga? (jawaban: tidak).

kebohongan memang sulit untuk di buktikan, namun bukan berarti tidak bisa. audit forensik salah satunya di-tuju kan untuk membuka sebuah kebo-hongan yang tadinya terlihat temaram

urainya. Ia setuju dengan pejabat publik yang pintar ‘berakrobat’ asal tidak menabrak koridor hukum. “Kebijakan itu sebenarnya tidak masalah, asal tidak bertentangan dengan UU Korupsi No.31 Tahun 1999 dan No. 20 tahun 2002.”

Bila dirangkum, maka terlihat jelas bahwa pelaku fraud saat ini sudah semakin canggih mensiasati peraturan dan regulasi yang ada. Saat yang sama dituntut peran auditor forensik, yang bukan hanya bisa mencegah dan mendeteksi fraud. Tetapi lebih daripada itu, dapat membantu aparat penegakan hukum dengan tindakan represifnya. Sekali lagi, diperlukan auditor intern yang bukan biasa-biasa saja!

(ita/ayu/Arif)

menjadi terang benderang. Polygraph, sebuah alat pendeteksi kebohongan (lie detector) sangat membantu untuk mengungkap adanya fraud. Lebih luas lagi, polygraph juga ditujukan untuk melacak penulis surat kaleng, rekrutmen pegawai, pemberantasan narkoba, kekerasan seksual, pengujian integritas, dan pekerjaan yang berisiko tinggi.

Cara kerja Polygraph adalah dengan men catat dan merekam seluruh res-pons tubuh secara simultan ketika sese orang diberi pertanyaan. secara sederhana, ketika seseorang berbohong, ucapan yang dikeluarkannya akan menghasilkan reaksi psikologis di dalam tubuh yang akan mempengaruhi kerja organ tubuh seperti jantung, kulit, dan lainnya. Melalui sensor yang dihubungkan pada bagian tubuh atau organ tersebut, diketahuilah grafik perubahan fungsi organ tersebut, diantaranya grafik bernafas, detak

jantung, tekanan darah, keringat dan lainnya. Pemeriksaan dengan Polygraph umumnya mencapai 2 jam dengan tingkat keakuratan hingga 98% jika ditangani oleh ahlinya. satu paket alat Polygraph terdiri atas monitor dan alat sensor digital lainnya yang dihubungkan ke seluruh bagian tubuh untuk mengetahui perubahan atau fluktuasi psikologis ketika seseorang berbicara jujur atau bohong.

Meski mulut bisa berkata bohong tapi ritme nafas, keringat, detak jan-tung, dan tekanan darah tidak bisa menge labui Polygraph. Berhati-hatilah para pelaku fraud!

(HJk)

Polygraph: Alat Bantu Auditor Bongkar Korupsi


WarTa PUsaT

Dengan bahasa yang lugas, Mardiasmo meminta agar momen HUT kali ini benar-

benar diperingati secara sederhana namun tidak meninggalkan kesan semarak. “Saatnya HUT ke-31 BPKP kita gunakan sebagai mo-mentum untuk memperkuat soliditas dan sinergitas keluarga besar BPKP demi suksesnya tugas pengawalan pembangunan nasional,” ujar Mardiasmo.

Bukan sebatas kata, ke ingin-an Kepala BPKP dan su dah tentu keinginan semua pihak itu diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang mengarah pada

pengayaan kompetensi, pening-katan kualitas SDM, dan penguatan sinergitas. Selain kegiatan yang sudah mentradisi, seperti parade

unit kerja, family gathering, dan pertandingan olah raga, tahun ini HUT ‘dirayakan’ dengan penanaman mangrove di Taman

Ada yang lain saat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyampaikan sambutannya sebelum membunyikan sirine panjang sebagai

tanda dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-31 BPKP.

Kepala BPKP - Mardiasmo mendonorkan darahnya dalam rangka HUT ke-31 BPKP


WarTa PUsaT

Wisata Muara Angke, Jakarta Utara. Di tengah kesibukan me nga-wal pembangunan nasional, BPKP tidak pernah mengabaikan kondisi dan kelestarian lingkungan hidup. Meskipun ‘hanya’ 31 ba tang bakau, simbol bilangan HUT BPKP, tetapi itu sudah cukup menggugah semua pihak bahwa BPKP mendukung 4 pilar yang didengungkan pemerintah: progrowth, projob, propoor, dan proenvironment.

Bakti Sosial dan Social Respon-sibilites

Dalam satu waktu, 21 Mei 2014, seluruh unit kerja BPKP, baik pusat dan perwakilan melak sanakan donor darah yang difa silitasi Palang Merah Indo nesia (PMI). Dipimpin

Mardiasmo sebagai pendonor pertama, acara donor darah massal ini seolah menegaskan bahwa BPKP pe duli dengan sesama. Selain donor darah, juga dilaksanakan pembagian sembako kepada Tenaga Harian Lepas (THL) BPKP dan masyarakat sekitar Kantor Pusat BPKP. Tak lupa, dimo tori oleh Dharma Wanita Persatuan BPKP, dilakukan kunjungan ke dua panti asuhan.

Media visit dan TalkshowHarus diakui, selama ini terdapat

hubungan yang asimetris antara lembaga pemerintah, termasuk BPKP dengan media yang berperan penting dalam mem bangun kepercayaan, dan kre dibilitas

pemerintah. Di satu sisi, media dan para jur nalis sering mencap institusi peme rintah sebagai lembaga tertutup yang tidak bersahabat dengan para pencari berita. Di pihak lain, lembaga pemerintah penuh de -ngan kekhawatiran yang ber lebihan bahwa pers hanya akan me nambah runyam suasana dan tiada lain kerjanya selain mencari sensasi.

Pimpinan BPKP mencoba untuk memangkas ‘barrier’tersebut dengan mengunjungi pimpinan media di redaksinya masing-masing. Tercatat, Kepala BPKP Mardiasmo bersama pimpinan lainnya melakukan media visit ke dua tempat: Kompas dan MetroTV. Pilihan jatuh terhadap kedua market leader itu, karena dianggap cukup mewakili segmen BPKP dan pem-beritaannya pun ‘mainstream’ menjadi tujukan bagi media lain-nya.

Selain menyuarakan tupoksi dan menjelaskan keterbatasan BPKP dalam menyampaikan infor masi kepada khalayak, ke pada pucuk pimpinan media Mardiasmo juga menghadirkan deretan kinerja BPKP yang selama ini diakuinya kurang ter publikasikan. Menanggapi hal tersebut, Wapem-red Kompas Budiman Tanuredjo

Pemberian sembako kepada THL BPKP dan Masyarakat sekita Kantor Pusat BPKP

penanaman mangrove di taman wisata Muara Angke


mem berikan trik jitu, yang menu-rutnya winwin solution. “BPKP adalah lembaga expert dan kredibel. Bila BPKP tidak dapat memberikan data kuantitatif terkait kasus korupsi, alangkah bagus apabila BPKP memberikan kepada kami kiat sukses agar para pejabat publik terhindar dari jerat korupsi saat bertugas,” ujar Budiman.

Hampir senada, Direktur Pem beritaan MetroTV Suryo-pratomo mengusulkan agar BPKP berdasarkan hasil pengawasannya, dapat menunjukkan suatu institusi atau daerah yang dapat dijadikan “kiblat”. Role model ini harus ung gul dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, pemberantasan korupsi, kinerja, pengawasan, dan pelayanan pu blik. “Diharapkan, dengan demi kian da-pat menjadi inspirasi bagi institusi atau daerah lain yang sedang ber benah,” ujar Tommy, sapaan akrabnya.

Strategi komunikasi yang di -tempuh BPKP tak hanya media visit, tetapi juga dengan talkshow yang dibungkus dalam format dialog interaktif. Melalui cara ini , BPKP dapat menjaring

masukan dan ekspektasi publik dan stakeholders lainnya untuk perbaikan ke depannya. Tak hanya BPKP Pusat, beberapa perwakilan BPKP melakukan hal serupa dengan media lokal. Beberapa pakar dan praktisi sempat menjadi sparring partner saat talkshow, seperti: pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, Guru Besar Ko munikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Tjipta Lesmana, ekonom CORE Indo nesia Hendri Saparini.

Seminar NasionalSebagai sarana publikasi seka-

ligus ajang curah pendapat, masih dalam rangkaian perayaan HUT, BPKP menyelenggarakan dua hajatan besar tekait acara seminar. Pertama (19/05), Seminar Nasional dengan tema “Peran Pengawasan Intern dalam Pengawalan Pem-bangunan Nasional”. Dihadiri oleh pimpinan APIP kementerian/lembaga dan pemda, acara ini menyuguhkan praktisi dan pakar di bidangnya. Diawali dengan Walikota Sura baya, Tri Rismaharini, ke pala daerah terbesar kedua di Indonesia ini berbagi pengalaman memimpin Surabaya dengan

pendekatan teknologi informasi (TI). Selanjutnya, pakar ekonomi makro Hendri Saparini mengaitkan pencapaian target ekonomi makro dengan fungsi pengawasan. Dua pembicara lainnya: pakar komu-nikasi politik Tjipta Lesmana dan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menyinggung bagaimana strategi komunikasi BPKP dalam meningkatkan peran pengawasan.

Keesokannya, menggandeng Asosiasi Auditor Forensik Indo-nesia (AAFI), BPKP mendatangkan antara lain Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Ahmad Daniri untuk mendiskusikan seputar Public Entrepreneurship: Implementasi dan Pengawasannya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Pusat dan Daerah yang Bebas dari Fraud.

Sekali lagi, perayaan HUT bisa berulang setiap tahun. Tetapi yang terpenting: semangat, optimisme, dan tekad seluruh keluarga besar BPKP untuk mengawal cita-cita luhur bangsa tetap bergelora.

(mil/hjk)

WarTa PUsaT

gbr. 1. Talkshow Kepala BPKP - Mardiasmo(tengah) bersama Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali (kiri) dan Tjipta Lesmana (kanan) Gbr 2. Talkshow Kepala BPKP - Mardiasmo (kedua dari kanan) bersama Pakar Ekonomi Makro - Hendri Saparini , dan Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali


WarTa PUsaT

Dalam konteks inilah, Badan Pengawasan K e u a g a n d a n P e m b a n g u n a n

(BPKP) yang didukung oleh A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k

(ADB) melalui program State Accoun tability Revitalization (STAR), mengundang Phi l Leifermann, Direktur Insight Con sulting wilayah Asia Pasifik untuk berbagi ilmu bagaimana

merespon sekaligus mengolah isu strategis tersebut agar diperoleh strategi baru untuk penguatan pengendalian intern. Acara yang dikemas dalam format Training of Trainer (ToT) itu dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta dan bertajuk Building a Strategy to Enhance Internal Audit Function.

Saat membuka acara (28/04), Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Ardan Adiperdana mengingatkan kembali akan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas empat hal: pen-ca paian tujuan pemerintah, pengamanan aset, ketatatan pera-turan UU, dan keandalan la poran keuangan. “Namun faktanya, potret pemerintahan masih jauh dari tujuan luhur SPIP tersebut. Sudah seha rusnya aud i to r intern, sesuai definisinya, dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi,” ujar Ardan.

Selama tiga hari, sebanyak 117 orang peserta yang berasal dari utusan Inspektorat K/L dan pemda, SPI perguruan tinggi, dan unit kerja BPKP itu disuguhkan materi berbobot dari seorang Phil Leifermann, mantan orang nomor

Dengan New Strategy Auditor Intern Siap Layani Stakeholders

Maraknya kasus korupsi yang mencuat di media massa dan temuan audit BPk yang menyoroti lemahnya pengendalian internal merupakan isu strategis yang harus direspon aparat Pengawasan intern Pemerintah (aPiP). saat yang sama, reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan diluncurkanya tiga paket UU Bidang keuangan Negara tahun 2004,kini telah berumur satu dasawarsa. dalam perjalanannya, cita-cita mewujudkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, masih jauh panggang dari api.

dari kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP bidang Perekonomian - Ardan Adiperdana, Mana ging Director pada Insight Consulting Asia Pasifik - Phil Leifermann


WarTa PUsaT

satu di Kantor Akuntan Publik Pricewaterhouse Coopers. Phil membeberkan fakta bahwa banyak kasus, relasi antara manajemen dan auditor intern dalam menang-gapi aktivitas organisasi kurang harmonis. Manajemen kurang mem berikan perhat ian atas aktivitas finansial dan operasional, melainkan fokus pada aktivitas strategis. Sebaliknya, internal auditor mencurahkan lebih banyak perhatian pada tataran finansial dan operasional dimana aktivitas tersebut dinilai kurang stratejik oleh manajemen. Pendek kata, manajemen dan auditor intern tidak ada titik temu. Hubungan “tidak ideal” ini menunjukkan bahwa keberadaan audit intern belum memberikan nilai tambah bagi stakeholder-nya. Idealnya, peran audit internal harus berge-ser, dari compliance menjadi stratejik.

3 Lines of DefensePertanyaannya, siapa yang

ber fungsi sebagai benteng per-tahanan, manajemen atau internal auditor? Ketika serangan datang, organisasi harus memiliki tiga lini pertahanan ( three lines of defense), yaitu: Pertama, mana jemen, yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko dan pengendalian. Kedua, unit manajemen risiko. Idealnya, setiap organisasi memiliki fungsi manajemen r is iko. Apabila belum ada, maka internal auditor harus mengedukasi adanya fungsi tersebut dan membantu

manajemen untuk membangun fungsi tersebut. Terakhir, auditor intern, yang bertanggung jawab menilai secara independen atas mana jemen risiko dan pengen-dalian.

Sayangnya, yang umum-nya ber laku di Indonesia , ek sis tensi manajemen risiko sering kali diabaikan. Padahal keberadaan unit ini merupa kan keharusan dan sudah disepakati sebagai normal practice di dunia internasional. Saat yang sama, auditor intern hanya memotret tataran operasional, dimana variabel tersebut kurang strategis. Idealnya, auditor intern harus lebih fokus dalam isu stra tegis ketimbang persoalan operasional.

Satu lagi isu yang menarik yang digulirkan saat ToT adalah mengenai eksistensi Komite Audit. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris semakin menyadari pentingnya kehadiran Komite Audit sebagai instrumen kontrol

dan peningkatan kualitas penge-lolaan keuangan. Komite audit juga dapat menunjang efektivitas pengawasan internal. Komite audit memanglah bukan sebuah mandatory, namun banyak pihak sepakat bahwa keberadaannya adalah sesuatu yang penting. Bahkan Phill berpendapat, “PP 60/2008 perlu direvisi, terutama terkait pentingnya komite audit.”

Diharapkan usai ToT ini, auditor intern lebih siap meng-hadapi tuntutan stakeholders akan nilai tambah hasil pengawasan intern. APIP harus keluar dari semata-mata kegiatan compliance menuju pendekatan performance. Pada akhirnya, APIP t en tu meng ing inkan

efekti vitas implementasi SPIP dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan, keandalan pelaporan, keamanan aset, dan ketaatan dalam peraturan undang-undangn

(ayu,ita,n.s)

Skema Relasi Manajemen dan Pengendalian Internal


akUNTaNsi

Lahirnya Pera turan Menteri Keuangan N o m o r 2 5 /PMK.01/2014 tentang

Akun tan Beregister Negara pada bulan Februari 2014 lalu seolah memberi nafas baru bagi sebutan ‘akuntan’. Merujuk International Federations of Accountants, profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja di perusahaan swasta, pemerintah, maupun akuntan sebagai pendidik.

Sebaga imana d ike tahu i , PMK Nomor 25/PMK.01/2014 menggantikan KMK Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara.

Bila sebelumnya hanya m e n g a t u r t e n t a n g kewajiban seorang akun tan untuk mendaftarkan gelar akun tannya ke Menteri Keuangan, namun peraturan y a n g b a r u m e n g a t u r lebih detil terkait profesi akuntan, seperti registrasi akuntan negara, kantor jasa akuntansi, pembinaan akuntan dan kantor jasa akuntan, hingga keberadaan

asosiasi profesi akuntan. Tak bisa dipungkiri, PMK

memang dipersiapkan untuk menjadi landasan bagi profesi akuntan dalam membangun kua litas keprofesian yang lebih handal dan mumpuni, untuk bersaing di kancah global. disusun Saat ini tercatat 53.500 pemegang register akuntan negara di Kemen-terian Ke uangan. Namun diyakini ma sih banyak akuntan yang belum mendaftarkan diri ke Kemenkeu untuk dicatatkan pada Register Negara.

Menghadapi era pasar bebas ASEAN, melalui regulasi ini, Menteri Keuangan mengatur d e n g a n j e l a s p e r s y a r a t a n akuntan asing yang akan ber-praktik di Indonesia. Jelas hal

ini akan mengakselerasi upaya menyejajarkan profesi akuntan dalam negeri dengan akuntan global.

Namun harus menjadi perhatian juga bagi para akuntan, PMK ini me wajibkan seluruh akuntan yang telah teregisterasi di Kemenkeu, untuk melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu tiga tahun. Jika tidak melakukan registrasi ulang melalui organisasi profesi akuntan, maka register akuntan mereka akan dicabut. Satu lagi, dampak positif peraturan baru ini, profesi akuntan profesional memiliki dasar hukum yang sin-kron antara profesi dan regulasi. Dengan begitu, seorang calon akuntan memiliki kejelasan di dalam proses menjadi akuntan profesional dengan memenuhi standar yang sesuai dengan kua-lifikasi dan kompetensinya.

Bagaimanapun juga, PMK ini adalah berkah bagi akuntan profesional Indonesia. Namun di sisi lain, tugas berat menanti agar peluang yang telah terbuka benar-benar bisa dimanfaatkan demi perkembangan profesi ini di masa depann

(hb)

PMK No.25/PMK.01/2014: Menuju Akuntan yang Berdaya Saing


aParaTUr

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang berkiprah di pusat mau-pun daerah tentu banyak

yang belum menyadari bahwa kini sebutan untuk mereka bukan lagi PNS, melainkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini adalah konsekwensi logis disahkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bila dihitung sejak mulai digu-lirkannya RUU ASN di tahun 2010, berarti lebih 4 tahun RUU ini digodok. Namun, berkat kegigihan Komisi II DPR sebagai inisiatornya yang didukung oleh seluruh fraksi, UU ini akhirnya disahkan, setelah melalui lebih dari delapan kali pembahasan di tingkat Wapres dan tiga kali sidang kabinet. Begitu pentingnya UU ASN ini, karena apa yang terkandung didalamnya merupakan suatu lompatan besar untuk menjadikan ASN seba gai

birokrat kelas dunia yang pro-fesional.

Lahirnya UU ini berawal da-ri keprihatinan akan buruknya ki nerja birokrasi di mata publik. Mutu pelayanan publik yang ma-sih rendah dan sarat kolusi, di-tambah lagi dengan mental korup aparatnya, stigma PGPS (Pintar Goblok Penghasilan Sama), mem-buat masyarakat memandang sinis terhadap kelakuan aparatur negara itu. Di sisi lain, banyak pihak yang menganggap kondisi tersebut seba-gai hal yang lumrah, mengingat ren dahnya tingkat kesejahteraan pegawai.

Undang-undang ASN mele-takkan fondasi yang kuat bagi para aparatur sipil negara agar le-bih profesional dan bisa ber saing dengan profesi lainnya. Profe-sionalisme ASN didukung dengan penggunaan merit system, dimana terdapat perbandingan relatif antara

kompetensi yang diperlu kan untuk suatu jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon, diangkat, ditempatkan, dan dipromosikan pada jabatan melalui penilaian obyektif, dan mendapat gaji dan teri kat pada persyaratan kerja sam-pai selesai masa tugasnya.

UU ASN memberikan makna baru bagi para PNS yang sekarang telah berganti baju menjadi ASN. Kini produk bersama eksekutif-legis latif itu mengakui ASN se ba gai suatu profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang menuntut adanya pendidikan keahlian tertentu. Pro-fesi memiliki mekanisme, aturan, dan kode etik sendiri yang harus dipenuhi. Layaknya profesi, maka pada ASN pun melekat hal-hal yang sama seperti pada para profesional lainnya. Aparat sipil negara sebagai profesi memiliki nilai-nilai dasar,


aParaTUrkode etik, dan kode perilaku yang harus dipenuhi: komitmen, inte-gritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Selain itu juga dibutuhkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, serta jaminan perlindungan hukum dalam melak sanakan tugas.

UU ASN serta merta meng-hapus istilah tenaga honorer dalam dunia kepegawaian kita. Selain PNS, profesi ASN dapat diisi oleh warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat ber-dasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Istilahnya, Pegawai Pemerintah dengan Per-j anjian Kerja (PPPK). Seorang PPPK berhak mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN/APBD. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan memeroleh penghargaan. Tak hanya itu, layaknya PNS, PPPK juga berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum.

Jabatan dalam ASNSecara kelembagaan, Pre-

siden adalah pemegang ke kua saan tertinggi dalam kebi jakan, pem-binaan profesi, dan manajemen ASN. Dalam pe lak sanaannya, Presiden men de legasikan sebagian kekuasaannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendaya-gunaan aparatur negara, Komisi ASN (KASN), Lembaga Admi-

nistrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada-pun pembagian kewe nangannya adalah sebagai berikut: • Kementerian yang menyeleng-

garakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apa-ratur negara, berkaitan de ngan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebi jakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;

• KASN, berkaitan dengan ke-wenangan monitoring dan eva-luasi pelaksanaan kebi jakan dan Manajemen ASN serta pengawasan terhadap pene rapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

• LAN, berkaitan dengan kewe-nangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyeleng garaan pendidikan dan pelatihan ASN.

• BKN, berkaitan dengan kewe-nangan penyelenggaraan Ma-na jemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.Jabatan dalam ASN terbagi

atas tiga klasifikasi: Administrasi, Fungsional, dan Pimpinan Ting-gi. Jabatan Administrasi ber-tanggung jawab terkait kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan

memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepemimpinan manajemen dan keteladanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketiga jabatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Menariknya, UU ASN mem-perkenalkan lembaga ba ru ber nama Komisi ASN. Komisi ini merupakan lembaga non struk tural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk men ciptakan aparatur yang profe sional dan berkinerja. Sudah bukan zamannya lagi ketika kita menjalankan proses demokrasi melalui Pemilu atau Pilkada, kita melihat para birokrat menghadapi kesulitan dalam menempatkan diri, sehingga masuk dalam pusaran politik.

Paradigma baru birokrasi adalah ASN merupakan aparatur pro fesional yang kompeten, ber-orientasi pelayanan pu blik dan loya litas terhadap ne gara dan aturan perundang-undangan. Begitu penting dan mendasarnya ASN sebagai mesin birokrasi, maka jaminan netralitas, profesionalitas dan pelayanan publik itu dimulai dari proses pengangkatan jabatan, pemberhentian jabatan, atau pemutasian jabatan. Semoga lahirnya UU ASN ini bak oase di tengah minimnya contoh birokrat teladan. UU ASN ini juga laksana obor harapan bagi pihak-pihak yang merindukan munculnya birokrat yang merdeka, profesional, sekaligus sejahtera!

(HB)


Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) merupakan tonggak sejarah baru bagi kalangan birokrasi di Indonesia. Predikat aparatur sipil negara tidak hanya milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) semata, akan tetapi bisa disematkan juga kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Munculnya PPPK merupakan jawaban cerdas pemerintah da-lam rangka mengakomodasi fleksibilitas sekaligus shortcut

atas berbagai kondisi yang muncul selama ini di sektor pemerintahan. Dosen, guru dan tenaga ahli lainnya yang diperlukan oleh pemerintah nantinya tidak harus diangkat sebagai PNS tetapi dapat diangkat melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Tentu saja dengan masa kerja dan skala kompensasi tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Khusus un tuk PNS, UU tersebut membaginya dalam tiga cluster: jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan

pimpinan tinggi (japimti). Tidak ada perubahan yang signifikan untuk dua kelompok besar di awal, kecuali perpanjangan batas usia pensiun PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Khusus untuk pegawai fungsional level Madya dan Utama, batas usia pensiunnya secara otomatis menjadi 60 tahun.

Perubahan yang sangat funda-mental terjadi pada kelompok Japimti. Sebuah terobosan, ke depannya untuk jabatan tersebut diharuskan melalui seleksi secara terbuka, yang bertolak belakang dengan praktik selama ini, yang

dilakukan secara tertutup dan dirasakan unfair. Pengisian Japimti yang harus dilakukan secara terbuka tersebut meliputi Japimti Utama (kita mengenalnya sebagai eselon I/a atau Kepala LPNK), Japimti Madya (biasa disebut eselon I/a atau I/b di LPNK/LNS/Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemda), dan Japimti Pratama (akrab dengan istilah eselon II di LPNK/LNS/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara /Kementerian/Pemda).

Hakikatnya, sasaran akhir

seleksi terbuka pengisian formasi Japimti itu adalah munculnya birokrat pemimpin yang kredibel dan kompeten dari sisi knowledge, skill dan attitude-nya. Untuk menuju kondisi ideal seperti itu, prinsip-prinsip merit harus didorong agar menjadi culture di lingkungan birokrasi Indonesia. Paling tidak ada enam prinsip yang apabila diindahkan, maka bisa dipastikan reformasi birokrasi berjalan on the track.

Terkait rekrutmen, prinsip yang harus dipegang adalah seleksi dan prioritas didasarkan pada

kompetisi yang terbuka dan adil. Kedua, adanya kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan terhadap pegawai. Berikutnya, adanya praktik menghargai capaian kinerja pegawai. Dua prinsip berikutnya, menjaga adanya standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat serta terjaminnya perlindungan terhadap pegawai dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas dan tidak tepat. Terakhir, adanya perlindungan kepada pegawai dari hukum

aParaTUr


yang tidak adil dan tidak terbuka. Jika sebagian poin di atas dapat terlaksana, maka secara otomatis praktik-praktik negatif seperti tindakan diskriminasi, nepotisme dalam pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan tertentu secara bertahap akan dapat dikurangi.

Komite Aparatur Sipil NegaraNampaknya usaha pemerintah

dalam mengubah profil birokrasi di negeri ini tidak hanya berhenti disini saja. Oleh karena itu untuk menjaga kualitas pelaksanaan seleksi terbuka saat ini peme-rintah sedang memfasilitasi pemben tukan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi tersebut merupakan Lembaga Non Struktural (LNS) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Di samping fungsi tersebut LNS tersebut juga dilengkapi dengan beberapa wewenang, antara lain melakukan pengawasan ter hadap setiap tahapan proses pe ngisian Japimti, mengawasi dan menge-valuasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode peri-laku pegawai ASN. Disamping hal-hal tersebut KASN juga dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip-prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Kebijakan baru dalam pengisian

Japimti tersebut setidaknya memberikan dua hal penting demi perbaikan birokrasi di Indonesia. Pertama, bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah hal ini merupakan kesempatan untuk memilih para kandidat untuk menjadi pimpinan birokrasi yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi. Bagi instansi di daerah kebijakan ini juga dapat mereduksi sekat-sekat kedaerahan. Ujung dari hal tersebut adalah sebuah kontribusi dalam mewujudkan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus dapat mendorong percepatan pem-bangunan nasional.

Kedua, bagi para birokrat yang mempunyai kompetensi, terbitnya kebijakan tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk ikut berkompetisi secara terbuka untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Stagnasi karier pegawai di instansi masing-masing dapat terjawab dengan pemberian izin atau kesempatan untuk mengikuti

seleksi terbuka dalam pengisian Japimti di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Tak dapat dipungkiri, masih banyak pihak yang belum sepe-nuhnya yakin bahkan berpendapat miring atas atas pemberlakuan praktik seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini dapat dimaklumi, karena ini menyangkut bagaimana mengubah zona nyaman yang terlanjur telah lama dinikmati.

Layaknya sebuah sistem, pasti mengandung ketidaksempurnaan dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, perbaikan atau penyempurnaan baik dari sisi perangkat seleksi maupun kapabilitas tim panitia seleksi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan dalam seleksi terbuka.

Sebagai aparatur birokrasi, sela-yaknya kita yakin bahwa maksud dan tujuan akhir kebi jakan seleksi terbuka terse but diusung dengan tujuan mu lia yaitu membiasakan fair ness dan openness dalam pengisian Japimti birokrasi di Indo nesia, yang ujung nya adalah dipe rolehnya profil pimpinan ting gi yang profe sional dan kom peten di bidangnya masing-masing. Sikap cerdas yang perlu diambil oleh para birokrat saat ini adalah mem persiapkan dan membangun kapabilitas diri untuk menyongsong era baru, saatnya seleksi terbuka dipancangkan. Are you ready?

*Penulis Kepala Bagian Organisasi pada Biro Kepegawaian dan Organisasi

aParaTUr


Tengok situs http://www.surabaya.go.id/ yang menyediakan ragam informasi dan layanan Pemerintah Kota Surabaya. Tindak lanjut keluhan masyarakat dengan mudah

dapat diketahui. Tidak heran bila Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 meraih Penghargaan I Anugerah Media Humas kategori Website Pemerintah dari Kementerian Kominfo.

Selain menyediakan layanan pengaduan dan upaya tindak lanjutnya, wanita yang senantiasa tampil sederhana dan bicara blak-blakan dan kental dengan dialek Suroboyoan ini tidak sungkan-sungkan terjun langsung menyelesaikan permasalahan yang menimpa warga atau lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai peraih berbagai penghargaan baik di bidang pelayanan publik, penataan kota, kebersihan, egovernment, maupun penanganan permasalahan sosial sesaat sebelum menemui Kepala BPKP di kantor BPKP Pusat, 28 Maret 2014 lalu. Risma yang telah mengenal BPKP sejak 2002, sangat merasakan keberadaan BPKP dalam mengawal kegiatan Pemerintah Kota Surabaya. Kunjungan Risma ke BPKP kali ini juga demi ketenangan, karena BPKP siap memberikan pendampingan, pelatihan, dan audit bila diperlukan.

Didampingi Deputi Bidang Pengawasan Pe nye-leng garaan Keuangan Daerah (PKD), Dadang Kurnia, Direktur Pengawasan PKD Wilayah I, Kas minto dan Direktur Pengawasan PKD Wilayah II, Ernadhi Sudarmanto, Warta Pengawasan mendengar berbagai upaya Risma menyelesaikan beragam permasalahan di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya.

Berikut ini petikan wawancaranya.Warta Pengawasan(WP): Bagaimana cara masyarakat Surabaya mengadukan permasalahanpermasalahannya.

Risma(R) : Macam-macam, jadi kalau secara elek-tronik dapat melalui sms, telepon, facebook, email, twitter. Ada juga yang melalui fax dan ada yang tulis surat ke saya. Biasanya pengaduan yang tidak ter lalu rumit, misalkan lampu mati disampaikan lewat sms, twitter, dan facebook. Tetapi untuk per ma salahan khusus, misalkan masalah pertanahan di adukan melalui surat. Pengaduan masyarakat itu kita wajib menjawabnya dalam 1 x 24 jam. Jadi, kita harus menjawab tindak lanjutnya, misalnya kapan listrik dibetulkan.

WP: Pada umumnya, masyarakat mengadu tentang apa?

LaYaNaN PUBLik

Kerinduan hadirnya pemimpin yang berbuat nyata untuk rakyatnya sedikit terobati dengan kehadiran Tri Rismaharini. Walikota ke-23 Surabaya ini memanfaatkan teknologi informasi

untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.


R : Pengaduan paling banyak biasanya mengenai masalah sehari-hari, misalnya lampu mati, jalan rusak, anak ingin sekolah, masyarakat butuh pekerjaan.

WP: Bagaimana cara ibu menindaklanjuti pengaduanpengaduan tersebut?

R: Pengaduan tersebut otomatis langsung masuk ke akun kepala dinas terkait. Dinas Kominfo mem-buat sistem, sehingga kami tidak pernah rapat untuk menindaklanjutinya. Kita online, jadi kepala dinas tinggal memerintahkan stafnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sejak tahun 2012 sampai seka-rang, saya belum pernah melakukan pertemuan dengan kepala dinas. Dulu kan sering ngumpul, tetapi selama 1 tahun kemarin tidak pernah. Jadi, kalau saya butuh baru panggil dia.

WP : Untuk pengaduan langsung, bagaimana penanganan tindak lanjutnya?

R: Pengaduan langsung biasanya untuk permasa-lahan yang berat, misalkan rumahnya rusak. Tentunya, kita harus mengontrol dulu. Soalnya kalau kita tidak kontrol, bisa jadi pengadu tersebut menipu. Misal-kan anaknya tidak bisa sekolah, kita harus cek dulu. Kita tidak bisa menangani anak sekolah, sekolah yang menanganinya. Kita menangani keluarganya, itu yang membuat tindak lanjutnya menjadi lama.

WP : Jadi, setiap masalah langsung di selesaikan.R: Betul, soalnya PRnya banyak kalau ditumpuk-

tumpuk. Kalau tidak segera diselesaikan nanti numpuk terus persoalannya. Akibatnya, nanti masyarakat tidak percaya sama kita.

WP : Citacita Ibu, Surabaya di masa depan seperti apa?R: Kalau dari sekarang Surabaya konsisten terus,

Surabaya bisa mengalahkan Singapura. Tentunya butuh kerja keras, karena uang kita kan memang terbatas. Di Surabaya itu uangnya seperduabelas DKI, tetapi luasnya separuh DKI. Penduduk Surabaya seperempat DKI, tetapi sekolah di Surabaya benar-benar gratis tidak hanya untuk yang miskin. Semuanya tidak bayar, mulai dari TK sampai dengan SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Jadi swasta kita subsidi juga. Demikian juga dengan kesehatan. Yang tidak bisa bayar kan tidak hanya orang miskin. Contoh kita subsidi penderita cuci darah. Cuci darah itu kan berat, 3 kali seminggu. Penderita cuci darah tidak semuanya miskin. Namun, kita menjaga daya tahan keluarga supaya tidak jatuh miskin. Jadi, jumpa penduduk miskin tidak bertambah. Itu sebabnya, pendidikan dan kesehatan gratis. Lansia miskin juga kita tanggung dengan memberi makan 3 kali sehari. Di setiap kampung ada kelompok namanya Posyandu Lansia yang merawat para lansia yang tidak mau dimasukkan Griya Werda. Jadi, Posyandu Lansia tidak hanya untuk lansia miskin. Seminggu kita kasih makanan tambahan, sebulan sekali pemeriksaan gratis, dokter datang. Jadi, kami memiliki Posyandu Balita, Posyandu Remaja, dan Posyandu Lansia. Itu semua

kita biayai.Demikian wawancara singkat Warta Pengawasan

dengan istri dari Djoko Saptoadji dan ibu dari Fuad Bernardi dan Tantri Gunardi mengenai upaya menyelesaikan beragam permasalahan di kota Surabaya. Beragam terobosan dan inovasi yang dihadirkan peraih penghargaan MDG’s bidang sosial ini bertujuan agar masyarakat betul-betul merasakan hadirnya pemerintah. Tidak heran bila Walikota Kota Pahlawan ini dinobatkan sebagai walikota terbaik dunia versi citymayors.com pada Februari 2014n

(n.s./mill/adi/santy)

LaYaNaN PUBLik

kiri ke kanan: Direktur Pengawasan PKD Wilayah I, Kas minto, Walikota Surabaya - Tri Rismaharini, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia


reseNsi

Ko r u p s i , K o l u s i , d a n N e p o s t i m e (KKN) merupakan topik yang relevan

bahkan sangat relevan dengan kondisi pemerintahan Indonesia. Ketentuan hukum tentang upaya pemberantasan korupsi sudah ditetapkan dan disahkan, seperti; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari KKN dan ketentuan lainnya dengan dukungan lembaga pengawasan intern dan ekstern, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Polri hingga Komis i Pemberan ta san Korupsi (KPK). Namun

sampai dengan akhir periode kedua era reformasi, Indonesia masih bergumul dengan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang seolah-olah unsolved problem.

Banyak l i teratur tentang pengenalan dan upaya pembe-rantasan tindak pidana korupsi telah diseminarkan dan dibukukan sebagai referensi. Namun buku yang satu ini dengan judul: “Pola dan Akar Korupsi – Meng han-curkan Lingkaran Setan Dosa Publik” karangan Prof. Drg. Etty Indriati, Ph.D Dosen tamu pada Yale University, USA itu menyajikan tulisannya se-banyak enam bab dari sudut pandang seorang peneliti dengan menggunakan referensi dari dalam maupun luar negeri.

Dengan merujuk pendapat dari Samuel P. Huntington (Modernization and Corruption, 2009) bahwa korupsi adalah pe-

nyakit demokrasi dan modernitas, penulis mengupas akar korupsi dalam perspektif antropologi, yakni dimulai dari terbentuknya negara, korupsi sebagai social learning hingga kesinambungan tersembunyi antara hukum dan korupsi. Bab berikutnya me nguraikan politisi, moral, dan proses psikologi korupsi. Korupsi Politik dan Ekonomi pada bab berikutnya yang diikuti Globalisasi Anti Korupsi, dan bab terakhir memaparkan Strategi Mengatasi Korupsi. Dalam bab ini kalimat pertama yang penulis kemukakan bahwa membasmi korupsi hanya bisa dilakukan seperti membasmi perbudakan. Buku setebal 254 halaman yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2014 ini bermanfaat sekali bagi pembaca yang ingin melihat topik korupsi dari perspektif yang berbeda. Diyakini, upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif jika kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Selamat berselancar untuk melawan lingkaran setan dosa publik!

*) Penulis adalah Widyaiswara pada

Pusdiklatwas BPKP

Pola dan Akar Korupsioleh: John Elim

Penulis: Prof. Drg. Etty Indriati, Ph.D

Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama

Tebal: 254 Halaman


aPa siaPa

Pernyataan ini disampaikan Dr. Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics

(CORE) Indonesia pada Dialog di TVRI, 9 Mei 2014 dan Seminar Nasional, 19 Mei 2014 di BPKP dalam rangka peringatan HUT ke_31 BPKP.

“Seharusnya siapapun yang terpilih sebagai presiden akan membuat visi misi untuk diterje-mahkan ke dalam RPJMN dapat meminta BPKP untuk mengawasi jangan sampai apa yang sudah ditargetkan tadi melenceng. Ini kan fungsi yang penting. Sekarang ini kan kita melihat BPKP dari sisi akuntabilitas, sisi admi nistrasi keuangan, padahal ada yang penting sekali adalah bagaimana meluruskan arah pembangunan tadi”, jelas Hendri Saparini pada Dialog di TVRI bersama Mardiasmo, Kepala BPKP dan Effendi Ghazali, Pakar Komunikasi Politik

Lebi lanjut, alumnus FE UGM

ini mengungkapkan fakta bahwa saat ini pengentasan kemis kinan tidak signifikan dibanding dengan anggaran yang sudah digelontorkan. Semesti nya presiden justru berke-pentingan dengan BPKP untuk memberikan masukan apa sich yang salah? Bila sekarang ini BPKP mengambil tema untuk lebih mengutamakan atau lebih memberikan garis bawah kepada upaya mengarahkan orientasi pembangunan, ini yang lebih benar. Kita punya BPK yang juga melakukan audit administrasi keuangan, tetapi belum ada yang melakukan atau meluruskan masalah pembangunan. Mestinya presiden mengoptimalkan peran badan dengan sumber daya manusia yang luar biasa, dengan jumlah SDM yang 6000, dengan kualitas yang juga kita juga sudah tahu dan sudah terlatih, dan ada di seluruh Indonesia, selu ruh provinsi. Berarti ini tidak hanya presiden yang bisa me manfaatkan, tetapi pemerintah

daerah juga memanfaatkan BPKP dae rah dalam mengawal RPJMD. Jangan sampai, misalnya pada daerah yang target indikator pengangguran tidak tercapai, pemimpin daerahnya tetap terpilih. Lha ini kan jadi tidak benar.

Dalam Seminar Nasional di BPKP Pusat, 19 Mei 2014 lalu, doktor bidang ekonomi politik ini mengajak peserta yang hadir, yaitu para Sekjen K/L dan Sekda termasuk BPKP yang sudah diberikan instruksi oleh presiden, untuk bersama-sama mengawal arah pembangunan ekonomi. Penga walan tersebut untuk menjaga visi misi searah dengan amanah konstitusi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program menuju pemenuhan kebutuhan mendasar. Melalui pengawalan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmurn

(n.s./sari/bowo/yus)


Sosoknya begitu familiar bagi publik penikmat suguhan berita-berita politik. Celetukannya

yang sarat humor berkelas namun menyengat, membuat pendapatnya dikutip banyak orang. Dalam memandang suatu persoalan, pakar komunikasi politik lulusan Cornell University ini selalu menarik garis tegas yang membuat

ujarnya.Saat diundang sebagai nara-

sumber dalam Talkshow di salah satu stasiun televisi, penggagas acara parodi Republik Mimpi ini menyoroti gaya komu ni-kasi BPKP. “Secara umum, tugas BPKP ada empat sektor: pencegahan, pemeliharaan aset, pelaporan dan audit inves tigatif. BPKP hanya bisa melaporkan

solusi jitu. “Saya yakin BPKP sudah bekerja banyak untuk permasalahan yang dirasakan langsung kemanfataannya oleh publik, sepert i penanganan Kasus Transjakarta, Raskin, dan lain-lain. Namun, bekerjanya dalam senyap, tidak berbunyi,” kritik Effendi. Untuk itu, ia menyarankan agar BPKP bekerja sama dengan lembaga penyiaran

aPa siaPa

dirinya tak mudah ‘terbeli’. Lelaki kelahiran Padang

ini lebih memilih berhenti me -ngajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia, kampus yang sangat dicintainya ka-rena merasa prihatin dengan ke janggalan yang dilakukan oleh petinggi UI. Tak hanya itu, Peneliti Terbaik UI 2003 ini bersikukuh tidak menerima honor sepeser pun saat ditunjuk sebagai anggota Komite Konvensi Calon Presiden dari salah satu partai. “Saya ingin memberikan pendidikan politik bagi siapapun,”

hasil pengawasannya kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, atau Aparat Penegak Hukum. Ka rena Undang-undang, BPKP tidak dapat me nyam pai kannya ke publ ik ,” ce tus Ef fendi . Menurutnya, hal ini ber beda dengan BPK yang hasil pe-kerjaannya menjadi public domain usai diserahkan kepada DPR.

Effendi Ghazali sangat pa-ham bahwa hasil pengawasan BPKP belum dimanfaatkan de ngan optimal. Untuk i tu, kolum nis pada sejumlah media mas sa tersebut memberikan

publik untuk memublikasikan kinerja BPKP.

Terkait HUT ke-31 BPKP yang jatuh pada tanggal 31 Mei nanti, Effendi melihat usia itu sudah cukup matang untuk menunjukkan k i p r a h n y a . “ K a l a u b o l e h meminjam kalimat komunikasi publik yang tepat adalah, BPKP menjalankan peran pengawasan seawas-awasnya. Membuat orang mengawasi diri sendiri. Tetapi kalau anda tidak lakukan, kami yang awasi!,” pungkasnyan

(mil)


aPa siaPa

Sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, Kabu-paten Bekasi kini ber-kembang demikian pesat

dari semula dikenal sebagai daerah yang berbasis pertanian, kini bergeser menjadi sentra industri. Dengan nilai APBD tak kurang dari Rp3,3 triliun yang tersebar pada 67 SKPD, Pemkab Bekasi membutuhkan figur pengawas yang tak hanya cakap, tetapi juga cerdas untuk mengawasi 12.000 kegiatan yang tersebar di 23 kecamatan.

Persyaratan itu ada pada se-orang Dra. Hj. Aat Barhaty Kar taat maja, MM, Inspek tur Kabupaten Bekasi yang baru men-jabat. Dibekali dua belas auditor bersertifikat dan beberapa Pe-ngawas Penyelenggaraan Uru san Pemerintahan Daerah (P2UPD), Aat harus jungkir balik me -ngawasi seluruh kegiatan di wila-yah kerjanya, mulai dari pe ren-canaan hingga pelaporan. Barrier jumlah auditor yang ter batas itu membuatnya berfikir brilian: membangun sistem online pe-ngawasan!

Mantan Kepala Badan Kepe-gawaian Daerah Pemkab Bekasi itu berprinsip bahwa Inspektorat layaknya seorang dokter, yang harus mengetahui detil penyakit pasiennya

sebelum nantinya memberikan resep mujarab. “Demikian juga Inspektorat, institusi ini harus mengetahui keadaan seluruh SKPD, sebelum ia memberikan langkah pencegahan, rekomendasi, saran, atau pemeriksaan terhadap satu kasus,”ujar Aat.

Satu dari sedikit pimpinan Aparat Pengawasan Intern Peme-rintah (APIP) wanita ini memilih pendekatan IT untuk membuat pengawasan menjadi sesuatu yang ‘mudah’. “Dengan pengawasan ber basis elektronik (IT), Insya Allah auditor tidak lagi terbelenggu oleh masalah klerikal. Dengan mudah auditor dapat langsung mengawasi SKPD, meskipun tidak langsung turun ke lapangan,” ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perem puan dan KB Kabupaten Bekasi ini. Nilai positif lainnya peng gunaan IT adalah memudahkan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam menyusun angka kredit. PFA kata Aat. Untuk mendukung hal tersebut, harus dibangun suatu sistem online untuk pengawasan.

“Auditor harus membuat daftar data yang harus dipersiapkan oleh SKPD/obyek pemeriksaan dan diberikan kepada mereka pada awal tahun” kata Aat. Dengan demi kian, saat auditor datang untuk

memeriksa, data yang diperlukan oleh auditor sudah tersedia.

Bila sistem online pengawasan tersebut established, maka waktu pemeriksaan menjadi jauh lebih singkat yang berimbas kepada efisiensi biaya. Sungguh, pemikiran cemerlang bagi seorang Inspektur yang belum genap setengah tahun memimpin itu patut diapresiasi.

Aat juga mengusulkan, kalau sistem penilaian angka kredit untuk auditor, yang sekarang berlaku, di mana masih menggunakan jam kerja X unit X tarif, namun masih mengalami kesulitan, alangkah baik nya penilaian angka kredit auditor menggunakan sistem elek t ronik. Namun DUPAK tetap dinilai oleh Tim Penilai angka kredit untuk mengetahui apakah tarif yang digunakan sudah tepat, apakah ada tumpang tindih surat tugas dan sebagainya.

Aat menyadari bahwa dengan SDM yang sedikit dan kegiatan yang harus dikawal banyak, maka ia harus mengefisienkan waktu pemeriksaan, dengan menggunakan Sistem online untuk pengawasan. Hal itu diungkapkannya ketika Tim Pusbin JFA melakukan pemutahiran data ke Inspektorat Kabupaten Bekasi di Cikarangn

(Diana).


koNsULTasi JFa

Beberapa tanya jawab seputar JFA di bawah ini. berlangsung saat Sosialisasi diikuti oleh 56 peserta, terdiri dari Pejabat Struktural, Calon Auditor dan Calon P2UPD di lingkungan Inspektorat Kota Tangerang.

Pertanyaan:Apakah bisa pengangkatan ke dalam JFA langsung

ditunjuk dan diangkat dalam surat keputusan tanpa harus mengikuti diklat sertifikasi pembentukan terlebih dahulu?Jawaban:

Sesuai Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dalam pasal 26 s.d. 30, pengangkatan ke dalam JFA ada tiga jenis yaitu pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, dan pengangkatan perlakuan khusus (inpassing). Untuk ketiga jenis pengangkatan tersebut mensyaratkan harus lulus sertifikasi JFA, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Untuk pengangkatan pertama, calon Auditor yang

bersangkutan dapat diangkat ke dalam JFA hanya dengan sertifikat telah mengikuti diklat. Namun tiga tahun setelah yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA, yang bersangkutan harus lulus sertifikasi JFA. Jika tidak lulus dalam jangka waktu tiga tahun tersebut, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Auditor. Jika sudah diberhentikan sebagai Auditor, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai Auditor.

b. Untuk pengangkatan perpindahan, calon Auditor yang bersangkutan baru dapat diangkat ke dalam JFA jika telah mengikuti diklat dan lulus sertifikasi JFA, dengan batas maksimal usia untuk diangkat ke dalam JFA adalah 50 (lima puluh) tahun.

c. Untuk pengangkatan perlakuan khusus (inpassing),

yang terakhir dilakukan hanya sampai dengan 31 Desember 2013, mensyaratkan calon Auditor harus lulus sertifikasi JFA melalui perlakuan khusus jika akan diangkat ke dalam JFA, tanpa persyaratan ikut diklat JFA.Jadi untuk diangkat ke dalam JFA melalui

pengangkatan pertama dan perpindahan, mensyaratkan untuk mengikuti diklat JFA dan lulus ujian sertifikasi JFA, serta harus melalui persetujuan teknis dari Kepala BPKP selaku pimpinan instansi pembina JFA, sebelum yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA.

Pertanyaan:Mohon penjelasan proses untuk bisa mengikuti

diklat pembentukan JFA?Jawaban:

Untuk dapat mengikuti diklat pembentukan JFA, calon peserta harus diusulkan oleh unit APIP ke Pusbin JFA dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain: Copy SK pangkat terakhir. Oleh Pusbin, usulan tersebut akan diseleksi oleh tim teknis penetapan peserta diklat Pusbin JFA, yang hasil keputusannya akan disampaikan kepada unit APIP yang bersangkutan, agar mengirimkan peserta diklat yang telah ditetapkan tersebut. Adapun syarat untuk mengikuti diklat sesuai Pasal 13 dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1274/K/JF/2010 tentang Diklat dan Sertifikasi Auditor APIP adalah:1 Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor

Terampil sebagai berikut:a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan

Auditor melalui Pengangkatan Pertama adalah Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKPSidik Wiyoto

Kepala Pusat Pendidikandan Pelatihan Pengawasan BPKPNurdin


koNsULTasi JFa

b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan:

• Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

• Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat;

• Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.

2. Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama adalah Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan:• Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma

IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

• Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat;

• Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.

Jadi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta diklat, selain harus memenuhi persyaratan tersebut di atas, juga harus diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

Pertanyaan:Bagaimana kenaikan pangkat Auditor Trampil yang

telah memiliki ijazah S1?Jawaban:

Untuk Auditor Terampil yang telah memiliki ijazah S1, sepanjang yang bersangkutan tidak beralih jabatan ke jenjang Auditor Ahli, maka kenaikan pangkatnya tetap berdasarkan perolehan angka kredit di jenjang Auditor Terampil. Namun ijazah S1-nya, sepanjang

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional auditor (JFa), baik seputar aturan-aturan JFa, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Cak sidik Wiyoto dan kang Nurdin. surat yang

ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke [email protected] atu redaksi Warta Pengawasan

telah diakui secara kedinasan, maka nilai pendidikannya akan menjadi 100. Sedangkan jika Auditor Terampil yang telah memiliki ijazah S1 tersebut, akan alih jabatan ke jenjang Auditor Ahli, maka yang bersangkutan harus mengikuti diklat alih jabatan dan lulus ujian sertifikasi JFA serta angka kreditnya telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. Kenaikan pangkatnya setelah beralih ke Auditor Ahli, juga berdasarkan angka kredit yang diperolehnya, serta mensyaratkan kelulusan dalam ujian sertifikasi JFA pada jenjang jabatan diatasnya. Adapun ketentuan terkait peralihan Jabatan Auditor Terampil ke Jabatan Auditor Ahli, dapat dilihat pada Pasal 29 dalam Perka BPKP Nomor PER-709/K/JF/2009.

Pertanyaan:Apakah BUP sebagaimana di atur dalam Perpres

Nomor 41 tahun 2012 itu sifatnya otomatis tanpa usulan atau harus mengajukan perpanjangan?Jawaban:

Menurut Perpres Nomor 41 tahun 2012, Auditor Madya dan Auditor Utama dapat diperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP)-nya menjadi 60 tahun. Hal ini mengandung arti, bahwa Auditor Madya dan Auditor Utama tidak secara otomatis BUP-nya 60 tahun namun harus melalui mekanisme perpanjangan BUP yang diatur dengan kebijakan tersendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unit APIP setempat. Namun, dengan keluarnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional, maka Perpres Nomor 41 Tahun 2012 di atas menjadi tidak berlaku. Dengan demikian, Auditor Madya dan Auditor Utama BUP-nya otomatis 60 tahun tanpa perlu ada usulan perpanjangan, dan untuk Auditor Trampil dan Auditor Ahli sampai dengan Jenjang Auditor Muda BUP-nya adalah 58 tahun.


koLoM

Kalimat tadi adalah kutipan dari buku RA Kartini. Tanggal 21 April, setiap pen-

duduk Indonesia pasti mengenalnya sebagai hari Kartini. Seorang pahlawan nasional yang dikenal dengan perjuangan membela persamaan hak dan pendidikan bagi kaum wanita.

Satu lagi yang membuat wanita priyayi kelahiran Rembang ini diingat sebagai pejuang emansipasi adalah karya monumentalnya: Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebuah kumpulan tulisan berisi perjalanan hidup dan kores pon-densinya dengan saudari dan sahabat-sahabatnya. Buku itu sarat dengan cita-citanya untuk memajukan kaum wanita dan ha-

rapannya yang menjulang melihat bangsa ini tegak ber wibawa.

2014. Suatu hari, persis di tanggal 21 April, saat terjebak da lam trafficjam ibukota Jakarta, di belakang setir, saya men de-ngarkan siaran radio sebagai te man kemacetan. Dengan topik Hari Kartini, pe nyiarnya meminta pen -dapat para pendengar atas sebuah pertanyaan sederhana: “Sesung-guhnya apa yang ter kandung dari arti Habis Gelap Ter bitlah Terang pada za man ini? Apa makna ung-kapan itu untuk Anda?”

Sungguh, sebuah pertanyaan seder hana. Telepon berdering, be be rapa respon pun muncul seke-tika. Jawaban bervariasi, ada yang serius, berkelakar dan bahkan ber-puisi. Jawaban terbanyak adalah

“itu semboyan ibu Kartini.” Penyiar sampai menegaskan.... “Maknanya Bro...!” Sebagian lagi menyebutkan makna gelap men jadi terang adalah suatu kebu tuhan, bila gelap terjadi kebi ngungan. Ada juga yang menjawab semboyan PT PLN sekarang. Yang berkelakar bilang, “itu kalo berada di samping seleb yang cantik dan putih...”

Yang sedikit puitis menye-butkan habis gelap terbit terang adalah matahari terbit yang sa -ngat indah dipandang. Bahkan bila sedang berada di sekitar pan tai, orang rela bangun pagi buta untuk sekedar menunggu keindahan terbitnya matahari. Dari semua jawaban, mulai yang berkelakar, sederhana, puitis dan juga beberapa jawaban se rius, ada

“Tahukah engkau semboyanku? Aku mau! Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata “Aku

tiada dapat!” melenyapkan rasa berani. Kalimat “Aku mau!” membuat kita mudah mendaki puncak gunung.”

oleh: Heli Restiati


koLoM

satu jawaban yang menarik dari seorang penelepon yaitu habis gelap terbitlah terang adalah suatu perubahan, sesuatu yang lebih baik. Terpikir di benak saya, iya ya... adakah kita memiliki makna tertentu dari kata tersebut pada kondisi saat ini.

Siapa sangka hanya suatu acara di radio tetapi sebenarnya sa ngat sarat oleh makna. Teori peru bahan, change management, change DNA, dan banyak lagi buku serta konsep perubahan diru-muskan. Bahkan hampir semua orang kantoran atau orang yang berpendidikan mengenai arti normatif kata perubahan. Jadi, apa hebatnya dengan jawaban ha-bis gelap terbitlah terang adalah perubahan?

Jawaban itu tidak menarik bila tidak didengar contoh yang di-berikannya. Se tiap hari di Jakarta, jalanan sung guh melelahkan. Di saat kema cetan parah, banyak mobil semakin gemar main sodok dan membunyikan klakson kemarahan di dalam mobil sambil mengomel bahkan marah. “Bila benar peru bahan terjadi pada diri kita, coba kita berebut memberi jalan sesuai urutan, itu habis gelap terbitlah terang,” katanya.

Salah satu respon penelepon radio, “terbit terang” adalah cara pan dang, bagaimana kita me-mandang sesuatu. Seorang pejabat menjadi narasumber dalam sebuah seminar untuk sharing keberhasilan melakukan perubahan. Dengan berapi-api ia menyuarakan visi dan misinya yang kuat dan besar untuk membuat perubahan serta dana yang dikeluarkan untuk itu.

Orang lain pun berdecak kagum dibuatnya. Namun terkadang dalam hati kecil kita bertanya: pastilah hal itu sulit ditiru bila kita tak punya kewenangan atau sumber daya! Coba lihat sekitar, petugas satpam setiap hari selalu menebar senyum, menyapa pegawai, dan membantu tamu yang melintas di depannya. Adakah yang melihat ini sebagai suatu hal ‘besar’?

Sesuatu, entah itu kegiatan, prestasi atau apapan dalam kehi-dupan manusia, terkadang dan bia sanya dipandang besar dari tam pilan kasat mata. Misalnya, asetnya, prestasi akademiknya, ja batannya… dan sebagainya. Tanpa sadar, ‘stempel’ ini semakin mele kat. Sangat jarang orang melihat hal besar karena apa yang dilaku kannya. Cara pandang atas ke ber hasilan misalnya, lebih terang

me lihat kepada fisik dan sikap materialistis sebagai ukuran.

Si penyiar tertawa, dan me-nyahut “wah bagus itu, bila peru-bahan cara pandang itu bisa terjadi, maka negara yang bersih dan bebas dari korupsi sudah di depan mata.” Suatu pandangan juga memerlukan suatu perubahan bahwa “keber-hasilan” atau “menjadi besar” bu kan karena kekayaan atau ja-batan… tetapi besar karena apa yang diperbuatnya. Greatness because what you did!.

Rentetan jawaban di atas mem-beri inspirasi atas makna dari habis gelap terbitlah terang pada konteks kekinian. Bila Kartini masih menulis surat untuk sahabatnya, mung kin pemaknaan di masa kini akan menjadi harapan dalam surat terakhirnya. Memang masalah pendidikan masih menjadi agenda besar bagi bangsa Indonesia. Tidak semua tindakan atas pesan Kartini harus berkaitan dengan bangku sekolah dan pendidikan.

Dalam kapasitas kita masing-ma sing, Kartini memberikan pe san moral yang sangat dalam: ba gai mana kita ikut dalam peru-ba han untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Seringkali, untuk menjadi baik kita harus menjadi tidak nyaman. Syair lagu wajib belajar sering kita dengar “habis gelap terbit terang, hari depan cemerlang.”

Dirgahayu , habis ge lap terbitlah terang untuk BPKP!

*Penulis adalah Kabag Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Biro

Kepegawaian dan Organisasi BPKP


koLoM

Da l a m a c a r a t a l k show yang berte ma-kan Peran Aparat Penga wasan Internal

Peme rintah (APIP) dalam Me-ngawal Pem bangunan beberapa waktu lalu, salah seorang pemirsa menanyakan, “Mengapa KPK jauh lebih “garang” dalam menangkap ko ruptor dibanding dengan APIP seperti BPKP, inspektorat jenderal dan inspektorat?

Pertanyaan ini muncul karena publik dipertontonkan dengan penangkapan tersangka koruptor maupun pengungkapan temuan besar oleh KPK seperti misalnya kasus hambalang, SKK Migas, korupsi oleh gubernur/bupati/walikota, kasus MK dan beberapa kasus lain yang cukup banyak. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah berarti APIP “tidak ada kerjanya” walaupun sama-sama merupakan auditor?

Jati diri APIPAPIP merupakan unit yang

bertanggung jawab secara lang -sung kepada pimpinan ke men terian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/P) untuk melakukan jasa assurance dan consulting. Pimpinan K/L/P memerlukan unit yang membuat mereka merasa tenang dalam memimpin instansinya mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pim pinan K/L/P berharap banyak terhadap APIP untuk mem-berikan keyakinan bahwa instansi telah dikelola dengan akuntabel dan transparan guna meminimalkan temuan auditor eksternal maupun aparat penegak hukum lainnya.

Dalam hal jasa assurance, APIP melakukan audit terlebih da hulu untuk meyakinkan bahwa seluruh business process dalam K/L/P telah dikelola secara akun-tabel dan transparan. Contoh yang dilakukan APIP untuk membuat

tenang pimpinan K/L/P adalah probity audit terhadap penga daan barang dan jasa yang bernilai besar. Melalui probity audit ini, pengadaan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga kepada per tang gungjawaban dalam po sisi terawasi dengan baik (in control). Proses pelelangan yang sering memunculkan temuan “penga turan lelang” dapat dian-tisi pasi oleh APIP dengan cara audit atas proses lelang sejak aanwijzing (penjelasan pekerjaan) hingga penetapan pemenang lelang. Rekomendasi atas temuan audit APIP tersebut wajib di tindak lanjuti pimpinan K/L/P dan menjadi bagian dari laporan hasil pengawasan APIP secara keseluruhan.

Dalam hal jasa consulting, APIP selalu menjadi tempat ber-ta nya dan berkonsultasi bagi pimpinan K/L/P untuk menjawab ber bagai permasalahan dan dispute dalam pengelolaan ke uangan

oleh: Setya Nugraha


koLoM

negara. Contoh dalam hal per ma salahan kelangkaan aspal atas suatu proyek pengadaan jalan di sebuah provinsi, APIP dapat mem -berikan solusi antara lain dengan meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendesak rekanan memenuhi pasokan aspal dari provinsi lain.

Bagaimana jika temuan audit APIP berindikasi Tindak Pidana Korupsi?

Jika APIP menemukan kasus yang berindikasi Tindak Pi dana Korupsi (TPK), maka se suai de ngan pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, tiap pega wai negeri yang dalam tugas-nya mengetahui pe ris tiwa tindak pidana, wajib mela por kannya pada penyelidik atau pe nyidik. Namun mengingat biro krasi pemerintahan bahwa APIP adalah alat internal ma na jemen, maka APIP harus mela porkan terlebih dahulu ke pada pimpinan K/L/P, yang selanjutnya sesuai KUHAP maka pimpinan K/L/P harus mela porkan kepada Aparat Penegak Hu kum yang akan menindaklanjuti antara lain de ngan audit investigasi dan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara.

Tugas APIP memang se ha rus-nya mengawasi dan mela por kan tindak pidana yang terjadi di lem-baganya. Mekanisme atau SOP atas hal-hal yang harus dila ku kan baik oleh APIP dan pimpinan K/L/P terhadap kasus TPK di internal K/L/P tersebut ha rus dibuat

sebagai dokumen formal tertulis untuk pence gahan pe nyimpangan (Fraud Pre vention) atau juga dikenal seba gai Fraud Control Plan. Untuk me -ngan tisipasi beberapa kasus pim-pinan K/L/P yang justru tidak mela porkan dugaan TPK tersebut, maka ke depan landasan hukum da lam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur ke wa jiban APIP melaporkan du gaan korupsi di lembaganya perlu ditetapkan secara jelas.

PenutupWalaupun hasil-hasil audit oleh

APIP dalam konteks mela ku kan jasa assurance mau pun con sulting belum banyak dike tahui publik, bukan berarti temuan hasil audit adalah temuan yang tidak signifikan dan tidak memiliki greget.

APIP yang memiliki greget dan benar-benar memiliki “se-ngat”, dapat dirasakan oleh stake

holders utama APIP tersebut yaitu pimpinan K/L/P. APIP

di t ingkat kementerian (Inspektorat Jenderal), lembaga (inspektur tama/Inspektur), dan Pemerintah d a e r a h ( i n s p e k t o r a t provinsi/kabupaten/kota) sangat mungkin sudah

mengeluarkan “sengat” nya meski belum tentu banyak

diketahui publik. APIP di tingkat Presiden

(BPKP) yang telah membantu mem berikan added value bagi Presiden dan jajarannya melalui berbagai kegiatan audit

antara lain Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), audit Jamkesmas dan Tung gakan Tunjangan Pro fesi Guru, bimbingan teknis pe ne rapan Sis tem Informasi Ma na jemen Daerah (SIMDA), Good Corporate Governance (GCG), serta audit inves tigasi mau pun perhitungan keru gian ke-uangan negara, kadang juga tidak terekspose ke ranah publik.

Poin penting adalah APIP ha-rus tetap memberikan “sengat” atau added value bagi pimpinan K/L/P maupun bagi Presiden seba-gai Kepala Pemerintahan yaitu pengelolaan keuangan yang trans-paran dan akuntabel serta free from corruption, terlepas dike tahui pu-blik atau tidak. Jangan sam pai ada kalimat muncul seba gai berikut: “Ada APIP atau tidak ada, tidak ada bedanya”n

*Penulis adalah Kasubdit di Deputi Polsoskam BPKP

Tugas aPiP memang se-ha rus nya mengawasi dan mela por kan tindak pidana

yang terjadi di lem baganya. Mekanisme atau soP atas hal yang harus dila ku kan oleh aPiP dan pimpinan

k/L/P terhadap kasus TPk di internal k/L/P ha rus dibuat sebagai dokumen formal

tertulis untuk pence gahan pe nyimpangan (Fraud Pre-

ven tion)


koLoM

Di sela-sela penyeleng-garaan Workshop Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

dan Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual oleh Deputi Bidang Pengawasan

Keuangan Daerah di Yogyakarta pada awal April 2014 lalu, Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP Pusat berkesempatan memaparkan materi terkait Maturitas SPIP.

Kepala Biro Perencanaan

Penga wasan, Justan Siahaan mengingatkan bahwa maturitas SPIP alat ukurnya adalah lembaga, bukan unitnya. Unit analisisnya lembaga, kalau BPKP yang diminta berarti analisisnya BPKP. “Kegiatan pengendalian dituangkan dalam kebijakan SPIP, kemudian diupayakan ada informasi komunikasi kepada semua pe l aksana termasuk strukturalnya dan ada catatannya, sehingga kalau ada penyimpangan dapat segera

dievaluasi. Kalau tidak tercapai tujuannya, apa kelemahan kenapa tujuan tidak tercapai,” tutur Justan.

Di sisi lain, Inspektur BPKP, Hari Setiadi menyoroti keter-kai tan SPIP dengan proses Refor masi Birokrasi di BPKP. “Dalam konteks RB, harus dilihat apakah penerapan SPIP ada tero-bosan apa tidak? apakah ada delta peningkatan atau tidak?” tanya Hari. Sebagai pihak yang mengawal penerapan reformasi biroktasi di BPKP, Inspektorat mencoba mem-blend delapan area reformasi birokrasi dengan prespektif rencana strategis. Secara umum, yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan ‘Penguatan Pengawasan’

MATURITAS SPIP: SEBUAH LANGKAH MAJU

setelah proses sosialisasi penyelenggaraan sistem Pengendalian intern Pemerintah (sPiP) ke seluruh k/L dan Pemda usai dan sPiP telah diterapkan, tiba saatnya dilakukan penilaian maturitas sPiP. BPkP sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 selaku Pembina sPiP melalui Tim satgas sPiP telah merancang maturitas sPiP beserta mekanisme penilaiannya. ke depan diharapkan hal ini dapat diimplementasikan di seluruh kementerian dan Lembaga serta Pemda.

kiri ke kanan: Inspektur BPKP - Hari Setiadi, Kasubditwas PKD Wilayah III - Nyoman Suprayatna, Kepala Biro Perencanaan - Justan Siahaan


koLoM

dalam rangka reformasi birokrasi adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, diperolehnya opini WTP, dan menurunnya t i n g k a t p e n y a l a h g u n a a n

sistem, Terintegrasi dan terakhir Optimum ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan efektivitas sistem

Fokus penilaian ma-turitas SPIP melekat pada mas ing-mas ing unsur yang meliputi Ling kungan Pengen dalian, Peni laian Ris iko , Ke g ia tan Pe-ngendalian, Infor masi dan Komunikasi serta Peman-tauan, dapat di uraikan pada tabel 2 Fokus Penilaian SPIP.

Bagaimanapun, SPIP adalah tanggung jawab

manajemen dan merupakan aspek fundamental untuk keberhasilan penge lolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pimpinan Kementerian/Lembaga ber tanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan

SPIP di lingkungannya masing-masing. Hal ter-sebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan penguatan penyelenggaraan SPIP dengan melakukan kegiatan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk pe nge-lolaan keuangan negara dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Tak kalah pentingnya, pena-jaman pengawasan intern yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

ke giatan pengawasan lainnya.(dian/tine/ita)

wewenang.

Tingkat maturitasTingkat maturitas yang dimulai

dari Rintisan, Berkembang, Ter-

pengendalian intern. Karakteristik masing-masing tingkatan dapat dilihat pada tabel 1 Tingkat Maturitas SPIP.

Tabel 1. Tingkat Maturitas SPIP

Tabel 2. Fokus Penilaian SPIP


Penyerahan Laporan Has i l Peme r iksaan LHP BPK-RI dila kukan dalam Rapat Paripurna

Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, Gubernur, BPK RI, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah dan unsur Muspida Pro-vinsi Sumatera Barat.

Seba gaimana diketahui, dari empat Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah diserahkan oleh BPK Sumbar, seluruhnya memperoleh opini WTP. Dua opini WTP mur ni (tanpa catatan) dan dua lain nya WTP dengan catatan.

BPK RI yang diwakili oleh Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si, anggota V BPK RI dalam sam butannya menyebutkan opini yang diberikan BPK RI di berikan t idak hanya berkaitan pada kelengkapan dokumen atau admi-nistrasi pendukung kegiatan namun juga komitmen pimpinan entitas berserta jajarannya dengan kerja keras dalam memperbaiki sistem tata kelola.

Gubernur Sumatera Barat da-lam sambutannya memberikan apre siasi kepada seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran DPKD dan seluruh SKPD yang telah menyusun laporan keuangan

yang tepat waktu bahkan lebih cepat dari provinsi lainnya. Lebih lanjut Gubernur Sumatera Barat mengucapkan terima ka-sih kepada BPKP Sumatera Barat sebagai mitra kerja yang tak putus memberikan asistensi dalam pe-nyu sunan laporan keuangan dae-rah dan memperbantukan personil-personilnya kepada Pemprov Sumbar.

Hingga Mei 2014, terdapat empat laporan keuangan yang telah dise rahkan oleh BPK RI untuk daerah Provinsi Sumatera Barat dimana seluruh laporan keuangan memperoleh opini WTP, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kota

Pemprov Sumbar Apresiasi Pendampingan BPKP

Bertempat di ruang sidang Utama dPrd sumbar, Padang (13/05) telah dila kukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPk-ri atas Laporan keuangan

Pemerintah Pro vinsi sumatera Barat Tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WarTa daeraH

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Berfoto bersama usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI


Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Keempat daerah tersebut dalam penyusunan LKPD-nya didampingi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

BPKP Dorong Pemprov Sumut Lebih Akuntabel

“Semoga workshop ini da pat membantu Pemerintah Suma-tera Utara menjadi lebih ber-akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan serta berupaya mewujudkan pencegahan korupsi di dukung komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penerapan SPIP dan Fraud Control Plan secara terintegrasi,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana saat memberikan sambutan pada Workshop Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual dan Upaya Pencegahan Korupsi” di Aula Soedaryono Kantor BPKP

Sumut (05/05).Workshop yang diikuti oleh

delapan puluh orang peserta dari masing-masing SKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Suma tera Utara, H. Nurdin Lubis serta Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut, para kepala badan/dinas/bidang keuangan kabupaten/kota se Provinsi Suma tera Utara dan Inspektur Kabu paten/Kota se Sumatera Utara.

Pelaksanaan workshop ini dise leng garakan dalam rangka menyambut HUT ke-31 BPKP yang yang jatuh pada tanggal 3 0 M e i 2 0 1 4 . T e m a y a n g diusung adalah New Platform BPKP: “Dengan Semangat PIONIR dan 5 AS, Kita Tingkatkan Peran BPKP Dalam Mengawal Pembangunan.”

Dalam sambutannya, Kepala Per wakilan BPKP Sumatera Utara Mulyana berharap se ma-

ngat pemerintah daerah dalam meng hadapi implementasi akuntabilitas berbasis akrual yang akan d imula i awa l Januari 2015, dikawal secara efektif sehingga pada saatnya semua pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara sudah benar-benar siap. Siap dalam arti semua pemerintah dae-rah telah memiliki kebijakan akuntansi, manual sistem, aplikasi sistem akuntansi dan perangkat kerasnya, serta tersedianya sumber daya manusia yang mendukung

pengelolaan keuangan daerah, yakni diantaranya memiliki tenaga akuntansi yang terampil dan profesional.

Mulyana menambahkan, workshop implementasi sistem akun tansi berbasis akrual ini juga dilengkapi dengan materi upaya pencegahan korupsi. Para peserta workshop diberikan pemahaman bagai mana membangun upaya pencegahan korupsi, sehingga para pengelola keuangan diharapkan se lepas workshop ti dak saja dapat mengaplikasikan sistem akuntansi berbasis akrual melainkan juga memahami bagaimana cara efektif agar tidak terjebak fraud dan korupsi di lingkungan tempat bekerja.

Sekprov Sumatera Utara, Nurdin Lubis mengapresiasi terse-lenggaranya workshop ini. Menu-rutnya, ini adalah salah satu bentuk penyamaan persepsi dan pema-haman tentang kemampuan daerah

WarTa daeraH

kiri ke kanan depan: Sekda Provinsi Sumatera Utara - H. Nurdin Lubis, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara - Mulyana


dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual. “Saya harap, para pengelola ke uangan daerah telah siap me ngimple mentasikan sistem akun tansi pemerintah yang berbasis akrual agar menghasilkan laporan keuangan yang bermutu, akuntabel, lebih akurat dan ter-hindar dari fraud,” ujar Nurdin. Ia juga me ngu capkan terima kasih kepada BPKP atas penyelenggaraan workshop ini serta mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-31 BPKP . “Selamat Ulang Tahun BPKP, semoga makin jaya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara,” pungkas Nurdin.

Dalam Rangka Korwas, Kepala P e r w a k i l a n B P K P A c e h Kunjungi Pemkot Langsa

Kepala Perwakilan BPKP Aceh Afrizi Hadi berkunjung ke Wakil Wali kota Langsa Marzuki Hamid dalam rangka koordinasi penga wasan sekaligus silaturahmi

perkenalan diri sebagai Kepala Perwakilan BPKP Aceh yang baru (28/04)

D a l a m p e r t e m u a n y a n g berlangsung di Ruang Kerja Wakil Walikota Langsa itu, Afrizi yang didampingi Kabid Instansi Pemerintah Pusat Tantawi Haris memaparkan peran BPKP dan yang dapat diberikan oleh BPKP untuk membantu Pemkot Langsa. Selain mendiskusikan langkah strategis menuju target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LPKD Pemkot Langsa, pada kesempatan ini juga dijelaskan tentang program pencegahan korupsi kerjasama antara KPK dengan BPKP berupa Fraud Control Plan (FCP). Dalam waktu dekat, atas persetujuan Direktur RSUD Kota Langsa, FCP juga akan akan dilakukan di RSUD Kota Langsa. “Berkaitan dengan ti pikor, selain untuk tindakan pre-

ventif, Pemkot Langsa juga dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigatif sebelum permasalahan tersebut ber gulir ke aparat penegak hukum,” cetus Afrizi.

Wakil Walikota Langsa me-nyambut baik peran BPKP selama ini dan hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Langsa untuk peningkatan tata kelola ke uangan. “Saya minta kepada SKPD untuk berkonsultasi kepada BPKP apabila timbul keraguan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Marzuki yang didampingi oleh Inspektur Kota Langsa, T. Sabena dan Direktur RSUD Kota Langsa, dr. Herman. Secara khusus, Ia juga meminta kepada BPKP Aceh untuk secara rutin memberikan bimbingan ke pada APIP Kota Langsa agar dapat me ning katkan kemampuan auditor nya. Selain Inspektorat Kota Langsa, Wawali Marzuki

Hamid juga meminta BPKP agar mengawal Satuan Kerja Peme rintah Kota (SKPK) Langsa agar kemampuannya d a l a m p e n a t a u s a h a a n keuangan meningkat.

BPKP Dukung Unhas M e n u j u W o r l d C l a s s University

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini SE, Ak, MM didampingi para Kepala Bidang memenuhi undangan Rektor Unhas Prof. Dr. Idrus Paturusi yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh - Afrizi Hadi (kanan) berdiskusi dengan Walikota Langsa - Marzuki Hamid (kedua dari kiri) didampingi

Kabid Instansi Pemerintah Pusat BPKP - Tantawi Haris (kiri)

WarTa daeraH


Dekan Fakultas Ekonomi Prof. Dr. Gagaring Pagalung (21/04).

Ditengah pertemuan dan diskusi yang cukup hangat dan konstruktif terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk menuju ke Unhas sebagai World Class University ikut bergabung Prof. Dr. Dwie Aries Tina sebagai Rektor Unhas yang baru terpilih. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan terkait dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Uni-versitas Hasanuddin sebagai Badan Layanan Umum yang

memiliki anggaran cukup besar, pengamanan aset serta beberapa usaha yang dapat dioptimalkan untuk menunjang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Rek tor dan civitas akademika Unhas menyampaikan rasa te rima kasih dan apresiasi yang tinggi atas se gala bantuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan jasa. Rektor Unhas juga meminta agar BPKP tidak hanya memberikan ban tuan

dalam konteks penugasan pengawasan, namun berharap akan adanya orang BPKP yang dipe kerjaan di UNHAS untuk ber sama-sama memperbaiki dan meningkatkan akun-tabilitas pengelolaan ke-uangan. Idrus seba gai Rektor Unhas yang lama, juga me-minta kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Sela tan da pat mengadakan audit secara menye luruh atas kegiatan di Unhas selama masa kepe mimpinannya agar peralihan kepemimpinan dapat

berjalan sebagaimana yang diha-rapkan.

Tak hanya mendiskusikan tentang Unhas, namun perte muan itu juga membahas penge lo-laan rumah sakit sebagai ba gian entitas dari universitas. Diskusi juga berkembang ten tang tata kelola pada BUMN, di mana Prof. Dr. Idrus Paturusi meru-pakan Komisaris Utama PT. Semen Tonasa dan disepakati bahwa akan ada beberapa per min-taan penugasan pada PT Semen Tonasa.

Menanggapi permintaan ter sebut, Kepala BPKP Sulsel Deni Suardini menyatakan siap mem bantu dan memfasilitasi Unhas da l am pen ingka t an akun tab i l i tas pengelo laan keuangan menuju World Class University dan PT. Semen Tonasa untuk menuju good corporate governancen

(mil)

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel - Deni Suardini (tengah) didampingi para kepala bidang BPKP Sulsel tengah berdiskusi dengan Rektor UNHAS - Prof. Dr. Idrus Paturusi (kedua dari kiri) yang didampingi Dekan Fakultas Ekonomi - Prof. Dr. Gagaring Pagalung

Rektor UNHAS juga meminta agar BPKP tidak hanya memberikan bantuan dalam konteks penugasan pengawasan, namun berharap akan adanya orang BPKP yang dipe kerjaan di UNHAS untuk ber sama-sama memperbaiki dan meningkatkan akun tabilitas pengelolaan ke uangan.

WarTa daeraH


Dua hari yang semarak. Itulah gambaran dua hari, Senin-Selasa (12/5-13/5) lalu,

ketika tim Warta Pengawasan berkunjung ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Senin sore digelar Acara Dialog di TVRI Sumsel yang menghadirkan narasumber Deput i Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan IGB Surya Negara, Plt Sekda Provins i Sumatera Sela tan Mukti Sulaiman, dan Guru Besar Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Didik Susetyo. Dilanjut

keeseokan harinya, pengukuhan pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wi layah Sumate ra Bag ian Selatan, sosialisasi dan outreach program STAR BPKP 2014, serta sosialisasi Internal Audit Capability Model (IACM).

Dialog di TVRI Sumsel selama satu jam sore itu menyuguhkan tema “Peningkatan Kualitas SDM APIP dan Pengelola Keuangan Negara untuk Peningkatan Kua-litas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.” Dalam kesem-patan tersebut, Mukti Sulaiman selaku Plt. Sekda, mengeluhkan rendahnya kualitas SDM dalam hal pengelolaan keuangan negara

di wilayah kerjanya. Kon disi tersebut di-i y a k a n o l e h P r o f . Dr . Didik Susetyo, dengan menambahkan kelengkapan SOP dan sarana prasarana sebagai faktor lainnya yang turut andil menentukan baik-buruknya pengelolaan k e u a n g a n n e g a r a . Me nanggapi hal ter-sebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Penye-lenggaraan Keuangan

Daerah Dadang Kurnia men je-laskan bahwa BPKP telah me-nyediakan program beasiswa STAR BPKP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama para APIP dan pengelola keuangan negara.

P e n j e l a s a n l e b i h j a u h mengenai beasiswa STAR ini diulas kembali ke esokan harinya pada acara sosialisasi program STAR BPKP. Bertempat di Hotel Aston Palembang, sosialisasi dan outreach program STAR BPKP Tahun 2014, dihadiri para utusan dari Inspek torat dan kepala Badan Kepegawaian Daerah dari lingkungan pemerintah daerah wilayah provinsi disekitar Sumsel: Jambi, Bengkulu, Lampung,

Tekad Membangun Sistem dan SDM yang Lebih Baik

kiri ke kanan: Kepala Perwakilan BPKP Prov Sumsel - IGB Surya Negara, PLT Sekda Provinsi Sumsel - Mukti Sulaiman, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Guru Besar Universitas Sriwijaya - Didik Susetyo

WarTa daeraH


Bangka Belitung, dan Sumsel sendiri. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BKN Regional Sumsel, Kepala Badan Diklat Sumsel, Kajati Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Rektor UNSRI.

Pada acara selasa pagi itu, Waki l Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki turut hadir sekaligus mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Sumatera Bagian Sela-tan sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang baik. “AAIPI sebagai wadah internal auditor dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan ke-uangan negara khususnya di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Ishak dalam

sambutan pengukuhan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Suma tera Selatan IGB Surya Negara dikukuhkan sebagai Ketua Umum. Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Dewan Pembina AAIPI Wilayah Suma-tera Selatan.

Kepala Pusbin JFA BPKP Sidik Wiyoto sebagai Direktur Ekse kutif AAIPI dalam sam-butannya memberikan apre siasi-nya terhadap semua pi hak yang telah mendukung ter bentuknya dewan pengurus AAIPI wila-yah Sumatera Selatan serta mengucapkan selamat kepada pe ngurus yang terpilih. Pihaknya berharap AAIPI dapat mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menambah jumlah auditor yang secara nasional masih kekurangan 35 ribu auditor.

Seusai pengukuhan De-wan Pengurus AAIPI, Ke-pala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Ratna Tianti Ernawati, mengulas lebih lanjut mengenai program beasiswa STAR. “Program STAR dilatarbelakangi masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena lemahnya pemahaman mengenai pengelolaan ke uangan negara. Program ini juga untuk mendukung Inpres Nomor 9/2011 dan pro gram reformasi birokrasi nasional khususnya di bidang peningkatan kualitas SDM,” ungkap Ratna. Program beasiswa STAR terdiri dari program degree S1 dan S2 serta

non degree berupa sertifikasi JFA dan non JFA, overseas training dan training of trainers bagi penge lola keuangan dan jajaran inspektorat di seluruh pemda. Program STAR ini menargetkan peser ta 2500 orang hingga program berakhir pada tahun 2017.

Pada sesi berikutnya, Kepala Pusbin JFA Sidik Wiyoto tampil kembali menyampaikan materi IACM (Internal Audit Capability Model). Hasil evaluasi oleh Pusbin JFA diketahui bahwa dari 331 APIP, 93,96% APIP masih berada di level satu dan hanya 5,74 persen di level dua. Sedangkan di level tiga baru ada satu APIP. Sidik mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tan-tangan bagi APIP untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

“Auditor intern sebagai mata dan telinga pimpinan harus mampu memberikan early warning sehingga harus memperbanyak preaudit dibanding postaudit,” ujar Sidik. Ke depan Sidik ber-harap Inspektorat bukan lagi menjadi tempat buangan tetapi justru menjadi tempat penggodogan bagi calon manajer di pemda. Kepala daerah juga di-harapkan dapat mendukung APIP baik dari sisi anggaran maupun SDM-nya. SDM yang sudah di-tempatkan di Inspektorat dan telah diangkat ke dalam JFA hendaknya dibina sehingga dapat berkembang secara optimaln

(HB/Dian/Ita)Kepala Pusbin JFA BPKP Sidik Wiyoto

WarTa daeraH


Dalam bahasa lain, p ra hara te rsebut bisa mengakibatkan manajemen puncak

bekerja di dalam a partial assurance vacuum, selanjutnya asurans (penjaminan) yang disiapkan oleh top eksekutif menjadi tidak utuh.

Mengapa demikian? Menurut

Chief Audit E x e c u t i v e ( C A E ) CIMB Niaga, F a n d h y H a r i s t h a S i r e g a r , h a l i t u disebabkan a s u r a n s t e r s e b u t s e r i n g k a l i b e r s i f a t partial dan k u r a n g o b y e k t i f . Akibatnya, k e p u t u s a n

yang diambil manajemen tidak optimal. Kekosongan atau ketidaksempurnaan asurans (black hole assurance) membutuhkan perubahan dalam paradigma audit internal. Di pihak lain, semakin berkembang organisasi semakin beragam r is iko organisasi , sehingga fungsi audit internal t idak mungkin memberikan

asurans ke seluruh unit organisasi. Untuk itu diperlukan upaya agar semua asurans dapat terintegrasi dalan Combined Assurance.

Sebaga imana d ike tahu i , Combined Assurance adalah sebuah konsep untuk menginte-grasikan fungsi governance, risk management, dan compliance (GRC) ke dalam suatu framework yang komprehensif. Combined Assurance memungk inkan efisiensi pekerjaan sekaligus biaya karena dapat menghindari adanya duplikasi proses asurans yang dilakukan oleh manajemen risiko, audit internal, kepatuhan, pengendalian kualitas, serta komite audit.

Ada tiga penyedia asurans (three lines of defence assurance providers) di dalam organisasi. Pertama, penyedia asurans manajemen, yaitu yang membuat laporan ke manajemen puncak, termasuk control self assessment, management review, dan seba-gainya. Kedua, penyedia asu-rans internal, yaitu asurans berbasis risiko dan hukum seperti Enterprise Risk Management (ERM) dan kepatuhan. Terakhir, penyedia asurans eksternal atau asurans yang independen, seperti

MaNaJeMeN

Combined Assurance: Pencegah Terjadinya The Black Hole AssuranceGelombang krisis ekonomi bisa dipastikan akan memengaruhi dunia bisnis. Apabila tidak diantisipasi dengan tepat dan cepat, krisis tersebut akan berpengaruh terhadap performa top management.

Chief Audit Executive (CAE) CIMB Niaga - Fandhy Haristha Siregar


audit internal dan audit eksternal. Dengan adanya penyedia asurans ini, manajemen dapat mengetahui apakah yang terjadi sudah sesuai dengan yang direncanakan atau masih perlu diperbaiki.

Selama ini para penyedia asurans bekerja dalam si lo mas ing-mas ing yang mengakibatkan timbulnya inefisiensi, inefektivitas d a n k u r a n g n y a tranparansi. Akibatnya seper t i d iungkapkan sebelumnya informasi kepada top manajemen kurang informatif. Untuk mencegah t imbulnya black hole assurance perlu dibangun Combined Assurance.

Untuk itu, diperlukan upaya terkordinasi guna menginte gasikan semua fungsi asurans organisasi ke dalam suatu kerang ka asurans risiko dan pengendalian organisasi secara menyeluruh (holistik). Melalui Combined Assurance akan diperoleh sinergi antara ketiga penyedia asurans, sehingga dapat dihindari asurans yang saling tumpang tindih. Begitu pula untuk meningkatkan keyakinan,

MaNaJeMeN

maka dilakukan asurans pada bidang yang memiliki risiko yang signifikan.

Sudah barang tentu dalam proses membangunnya muncul berbagai tantangan. Sebagai contoh, diperlukan investasi tidak saja dalam bentuk finansial,

juga waktu dan SDM untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi asurans. Disamping itu setiap fungsi asurans juga dituntut untuk t ransparan sehingga menghasilkan data yang akurat untuk menghimpunnya menjadi informasi yang akan dimasukkan ke da lam laporan . Dengan

demikian dapat disusun laporan yang terintegrasi. Sehingga informasi yang disampaikan ke manajemen puncak adalah informasi yang sudah terintegrasi dan obyektif, sehingga keputusan yang diambil dapat optimal.

Diatas itu semua komitman dan keterlibatan aktif manajemen puncak sangat diperlukan dalam mengimplementasikan Combined Assurance. Begitu pula peran unit organisasi la innya. Semisal Komite Audit, yang menjadi tuganya un tuk memas t i kan Combined Assurance s u d a h m e n c a k u p semua risiko organisasi y a n g s i g n i f i k a n . S e d a n g k a n a u d i t internal bersama-sama dengan manajemen

risiko dan unit bisnis penunjang, bertanggung jawab memberikan validasi atas peta konsolidasi asurans. Disamping itu, internal audit bertanggung jawab atas asesmen untuk kualitas dan pelaporan Combined Assurance.

(Sari)

Melalui Combined Assurance akan diperoleh sinergi antara ketiga penyedia asurans, sehingga dapat dihindari asurans yang saling tumpang tindih. Begitu pula untuk meningkatkan keyakinan, maka dilakukan asurans pada bidang yang memiliki risiko yang signifikan.


Banyak yang me nyangka untuk men jadi seorang auditor yang sukses, yang utama adalah dia

harus memiliki keahlian akuntansi yang mumpuni. Tak cukup hanya itu, sang auditor juga harus ahli di bidang manajemen risiko dan sudah pasti, ilmu auditing. Apakah hanya itu?

Berdasarkan data yang diadopsi dari Harvard School of Business, kemampuan dan keterampilan yang diberikan di bangku pembelajaran, 90 persen adalah kemampuan teknis dan sisanya soft skill. Padahal, yang nantinya diperlukan untuk menghadapi dunia kerja yaitu hanya sekitar 15 persen kemampuan hard skill. Dari data tersebut, diperoleh benang merah: dalam dunia kerja, softskill-lah yang mempunyai peran yang lebih dominan. Lalu apakah soft skill dan hard skill itu?

Pada Seminar Nasional Inter-nal Audit di Mataram – NTB (17/4), Listiani Aslim, seorang behavior analyst, memaparkan ten tang softskill ini dengan tema “Mengembangkan Soft Skills se bagai Kompetensi Utama Auditor”. Listiani mengatakan bah wa berdasarkan survei Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2006 dan 2010 di lebih dari 107 negara, communication skill menempati urutan atas dari kompetensi utama yang harus

dimiliki oleh seorang auditor. Softskills adalah keterampilan

seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam me ngatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mam pu me-ngembangkan unjuk kerja secara maksimal (Dennis E. Coates, 2006). Kemampuan dan keterampilan yang didapatkan dari bangku kuliah adalah kemampuan teknis yang

dinamakan hardskill, sisanya adalah softskill. Dalam dunia kerja, softskill yang justru lebih berperan banyak daripada hard skill-nya.

Hardskill merupakan pengua-saan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang ber-hubungan dengan bidang ilmunya. Sementara itu, softskill ada lah kete rampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skill) dan kete-rampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skill).

Keterampilan-keterampilan

yang dimasukkan dalam kategori softskills adalah integritas, inisiatif, motivasi, etika, kerja sama dalam tim, kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen, mendengarkan, tang guh, fleksibel, komunikasi lisan, jujur, berargumen logis, dan lainnya. Keterampilan-kete rampilan tersebut umumnya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Softskill berkontribusi besar dalam mengantarkan seseorang mencapai kesuksesan. The IIA Global Internal Audit Competency Framework juga menyebutkan bahwa ada 10 kompetensi utama (core competencies) auditor yang

salah satu diantaranya adalah kemam puan untuk melakukan komunikasi. Dengan kemampuan soft skill atau communication skill yang dimiliki oleh seorang auditor maka auditor dapat melihat sebuah permasalahan dengan lebih jelas dan baik (vantage point) sehingga akan lebih memudahkan untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. Selamat menjadi auditor yang pakar di dunia pengawasan sekaligus memiliki nurani dan integritas!

(Harbow/HJK/Sari/Ita)

Softskill: Senjata Utama Auditor

aUdiTiNG


Ko m i t m e n u n t u k m e m p e r b a i k i peran pengawasan in ternal menjadi

sebuah kebutuhan. Tak terkecuali bag i i n s t i t u s i pend id ikan . Untuk membangun pendidikan yang baik, tentu sumber daya pendidikan harus dikawal dengan penataan administrasi keuangan yang baik pula. Hal inilah yang menginisiasi Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menyelenggarakan workshop Penguatan Satuan Pemeriksa Internal di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (22/4). Kepala BPKP, Mardiasmo bersama Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch. Jasin didaulat menjadi panelis dalam acara tersebut. Workshop yang diselenggarakan di Ruang Teater Lantai II Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengambil tema “Peranan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam Tata Kelola yang Profesional Islami dan Taat Hukum.”

Mardiasmo, dalam paparannya berjudul “Developing Excellence Internal Control”, menjelaskan

bahwa sudut pandang sebagai SPI harus sudah berubah. Saat ini, SPI bukan lagi menjalankan peran sebagai watchdog yang hanya mencari-cari kesalahan. Lebih dari itu, SPI bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengendalian mulai dari peren-canaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. “Penguatan SPI mutlak diperlukan karena SPI adalah first line defense dalam upaya pengendalian,” tambah Mardiasmo di depan para kepala biro, wakil dekan II Bidang Admi-nistrasi Umum, Ketua Lembaga, dan para pegawai Satuan Penga-was Internal Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam menjalankan peran baru tersebut, SPI bukan lagi ha nya menjalankan peran audit, melainkan juga turut mela kukan consultancy terhadap se gala aktivitas pengendalian. Output SPI bukan lagi semata menjalankan tertib administrasi, melainkan ikut mengawal kinerja organisasi. Sebagai tantangannya, SPI harus mampu mewujudkan peningkatan kepercayaan publik, menjamin pelayanan publik yang prima,

dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini penting, teru tama untuk menjaga para akademisi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah tidak melulu disibukkan dengan permasalahan keuangan melainkan bisa lebih fokus kepada pendidikan.

Karena fungsi vital SPI itulah, diperlukan komitmen penuh dari pimpinan organisasi untuk men-dukung peran SPI. Komitmen yang biasa dikenal dengan sebutan internal audit charter (piagam pe ngawasan internal) itu paling tidak meliputi tiga hal pokok: scope of work, authority, dan responsibilities.

Masih dalam acara yang sama, Moch. Jasin, dalam paparannya yang berjudul “Urgensi SPI dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Organisasi Pe me-rintah” mengatakan, pengem-bangan SPI itu inline dengan praktik-praktik yang Islami. “Upaya penguatan SPI, sebagai wujud pelaksanaan amanah, adalah hal yang wajib dalam ajaran Islam,” tukas mantan Wakil Ketua KPK itun

(pung)

Kepala BPKP - Mardiasmo (di podium) memberikan materi paparannya pada mahasiswa UIN


Diharapkan, pemimpin b a r u n a n t i a k a n membawa perubahan peran BPKP yang

lebih strategis. Tak lagi sekadar sebagai pemadam kebakaran, melainkan diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk proses perencanaan. Demikian kerisauan Kepala BPKP Mardiasmo yang disampaikan disela-sela acara rapat koordinasi teknis (rakornis) Pedoman Audit Hutang Jamkesmas dan audit

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Agama di Hotel Mercure, Ancol (15/4).

D a l a m k e s e m p a t a n i t u , M a r d i a s m o m e n g i n g a t k a n pentingnya membangun ‘New P l a t f o r m B P K P ’ . “ U n t u k i tu, BPKP perlu mengingat kembali jati dirinya,” imbuhnya. Sebagaimana namanya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP selayaknya bukan sekedar ‘aktor’ pengawasan bidang keuangan. Perlu dipikirkan

juga untuk fokus pada pengawasan pembangunan. Mardiasmo yang didampingi oleh Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari dan sebagian Deputi Kepala BPKP itu menilai BPKP telah banyak membantu mengatasi berbagai permasalahan di pemerintahan. Namun, hal itu dirasakan tidak akan cukup jika BPKP tidak mampu mencegah terjadinya kesalahan, apalagi yang sifatnya berulang.

Menurut Mardiasmo, saat ini,

BPkP daLaM BeriTa

Mewujudkan Peran BPKP yang Lebih Strategis

Tak lama lagi, bisa dipastikan akan terjadi pergantian pimpinan nasional. Momentum suksesi kepemimpinan tersebut seiring sejalan dengan dimulainya RPJMN tahun 2015-2019

yang akan menentukan arah pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto, Sekretaris Utama - Meidyah Indreswari, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Eddy Mulyadi Soepardi


BPKP telah banyak mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Meski demikian, BPKP harus mampu menjalankan peran yang lebih strategis bukan lagi seperti pemadam kebakaran yang hanya bekerja jika diminta untuk memadamkan “kebakaran”. Mardiasmo menilai BPKP harus mampu mencegah terjadinya “kebakaran”.

Dengan berbagai apresiasi dari para pemangku kepentingan tersebut, BPKP selayaknya mam pu menjaga kepercayaan dengan menjaga kualitas hasil pengawasan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Mardiasmo meminta pelaksanaan quality assurance di setiap jenjang pengawasan harus senantiasa ditingkatkan.

SPIP di BPKPSementara pada kesempatan

yang sama, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari menyoroti implementasi Sis tem Pe ngen dalian Internal Peme-rintah (SPIP) di lingkungan

BPkP daLaM BeriTa

BPKP. “Sebagai Pembina SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, selayaknya BPKP mampu menjadi contoh yang baik terhadap penerapan SPIP di lingkungannya sendiri,” demikian ditegaskan Sestama.

Menurut mantan Kapusdik-latwas BPKP itu, hal yang pen-ting dalam SPIP meliputi gaya kepemimpinan dan f i losofi mana jemen. Resep untuk sukses seba gai pelaku dan pembina SPIP tidak hanya didukung dengan pedoman saja, karena pedoman bersifat umum dan hanya sebagai pemandu. “Dalam praktiknya, kita tidak bisa semata-mata pedoman minded melainkan perlu penerapan common sense,” ujar Meidyah.

Meidyah mengingatkan bah wa satu-satunya SPIP yang ki ta adopsi tak hanya konsep dari COSO. Ia mengapresiasi me ngapresiasi pendekatan yang ditempuh oleh Walikota Surabaya, Tri Risma-harini, yang menitikberatkan pada pengembangan tek no logi informasi (TI) dari pada ter alu fokus pada ling kungan pengendalian yang

menitikberatkan pada soft control SDM. “Kalau memperbaiki SDM itu butuh waktu bertahun-tahun lain halnya jika saya mene rapkan tekno logi, bisa langsung saya terapkan sekarang,” ungkap Ses-tama saat mengulang ucapan Walikota Risma.

Selain Kepala BPKP dan Ses tama, seluruh deputi juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada para pejabat di l ingkungan BPKP. Beberapa agenda yang di lak sanakan selama empat ha ri pada rakernis tersebut antara lain sharing hasil audit TPG kemendikbud, Sosialisasi Pedoman Audit Jamkesmas, Sharing Hasil Audit UKP-PPP atas JKN, Sosialisasi Pedoman Audit TPG Agama, Sosialisasi Pedoman Audit TPG Agama, dan beberapa arahan dari para deputi kepala. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Setjen Kementerian Kesehatan, dan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agaman

(pung/yus/anggun/gre)

Para peserta mendengarkan sambutan Kepala BPKP dengan seksama


reseNsi

Kepala Badan Pe-ngawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo

bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Te-naga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur sepa-kat menandatangani Nota Kese-pahaman tentang pelak sanaan Piloting Review BNP2TKI. Penan-datangan tersebut bertempat di Kantor BNP2TKI, Jakarta (2/5)

Selain Mardiasmo, juga hadir para senior reviewer seperti Ardan Adiperdana, JB.Kristiadi, Sriwaningsih, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, dan tim teknis capability review. Penandatangan ini juga disaksikan oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo dan para deputi di lingkungan BNP2TKI.

Menurut Mardiasmo, nota kese-pahaman ini dimaksudkan untuk mendukung agenda reformasi biro krasi nasional, khususnya terkait peningkatan kinerja dan pela yanan publik di BNP2TKI. “MoU ini tak ada artinya jika tidak ditindaklanjuti. Dalam hal ini, proses piloting review kapabilitas harus segera dilakukan di BNP2TKI,” ingat Ketua Tim Quality Assurance

Reformasi Birokrasi Nasional itu. Sebagaimana diketahui, BNP2TKI adalah kementerian/lembaga kedua yang melaksanakan reviu kapabilitas setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Me nyusul, Kementerian Pemba-ngunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Kementerian PAN-RB akan menggunakan model reviu yang telah dikembangkan di berbagai negara maju seperti Inggris, Ka-nada, Selandia Baru, dan Australia ini. Sebagai rujukan, model yang dipakai mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Australian Public Service Commission (APSC).

Komitmen BNP2TKI BNP2TKI, sebagai lembaga

yang bertanggung jawab atas penempatan TKI di luar negeri, perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan pelaksanaan reviu ini, diharapkan dukungan tersebut dalam bentuk potret yang objektif dan tidak memihak. BNP2TKI da pat memperoleh informasi ter kait kekuatan dan kelemahan kapa bilitasnya. Dari potret tersebut dapat dilakukan perbaikan-per baikan yang tepat.

Dalam sambutannya, Gatot Abdullah Mansyur menyatakan apresiasinya atas rencana piloting review di BNP2TKI ini. Menurut Gatot, hal itu merupakan langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan di BNP2TKI. Diakuinya, BNP2TKI merupakan instansi yang cukup “seksi” untuk diekspose oleh media. “Bagi media, BNP2TKI itu cukup menarik untuk diberitakan. Untuk itu, pembenahan pelayanan publik memang menjadi sebuah kebutuhan,” ujar Gatot.

Oleh karena itu, mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu akan men dukung penuh membantu kelancaran pelaksanaan reviu. “Kami akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh tim. Tak ada yang per lu ditutup-tutupi. Itu semua untuk perbaikan lembaga kita sendiri,” tegas Gatot.

Dengan pemetaan dan adanya perbaikan, Gatot berharap para TKI yang seringkali diidentikan sebagai pahlawan devisa, dapat bekerja dengan lebih tenang, aman, dan bermartabat. Muaranya, wibawa pemerintah akan terjaga di mata negara lain dan itu adalah salah satu buah dari reformasi birokrasin

(pung, ajat)

Kepala BNP2TKI - Gatot Abdullah Mansyur (kiri) bersama Kepala BPKP - Mardiasmo menandatangani nota kesepahaman bersama


BPkP daLaM BeriTa

Bagi sebagian orang, disebut sehat mana-kala tubuh tidak di-serang penyakit, atau

kondisi badan yang sedang fit. Cukup! Definisi itu tidak berlaku untuk Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang memiliki batasan tersendiri. Menurut WHO, “health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of diseases orinfirmity”. Disebut sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan tercapainya stabilitas kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial sekaligus. Intinya, sehat jasmani, mental, dan spiritual!

Demikian sedikit yang bisa dinukilkan dari kegiatan Sosia-lisasi Badan Penyelenggara Ja-minan Sosial (BPJS) Kesehatan yang digagas oleh Dharma Wa nita Persatuan BPKP Pusat di Aula Gandhi BPKP, Jakarta (09/05). Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, DWP BPKP me -ngundang Kepala Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS Dr Desi Sri Zulaidah menjadi

narasumber.Acara yang dibuka dengan la-

poran penanggung jawab kegiatan Ibu Yeti Eddy Mulyadi itu dihadiri sekitar tujuh puluh orang hadirin yang meru pakan anggota Dharma Wanita BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Banten, dan Perwakilan BPKP DKI. Ibu-ibu pendamping pejabat publik itu mendapat suguhan menarik tentang sesuatu yang terbilang “baru” bagi mereka: BPJS Kese hatan.

Menurut Desi, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang BPJS. “Banyak sekali pe ngaduan yang masuk ke ka-mi. Apalagi kepesertaan BPJS melonjak bila dibandingkan de ngan kepesertaan Askes, yang semula 18,6 juta jiwa kini menjadi 121 juta jiwa,” ung kap Desi. Dipandu oleh dr Arie Wulandari, Desi dengan gamblang menguraikan seputar BPJS Ke sehatan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan ikut serta sebagai anggotanya.

Sebagaimana diketahui, se-suai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, lem baga tersebut menggantikan dua institusi jaminan sosial yang

ada di Indonesia, yaitu Askes yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan Jamsostek yang berganti baju menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk BPJS Kesehatan, perubahan ini berdampak besar yang membawa perbaikan dalam hal kepesertaan, tarif, dan pelayanan kesehatan. Se mula, kepesertaan hanya men-cakup penerima bantuan iuran, TNI/Polri, BUMN, PNS dan para pensiunan, serta peserta Jam-kesmas. Namun kini, coverage peserta diperluas dengan penerima upah, bukan penerima upah, bukan pekerja, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Di penghujung acara, Ibu Retno Mardiasmo memberikan cindera mata kepada pembicara Desi Sri Zulaidah. Mendahului sosialisasi kepada ibu-ibu DWP BPKP, di tempat yang sama kegiatan serupa juga telah diberikan kepada para purnabhakti BPKPn

(ayu/yus/arif)

Kepala Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS, Dr Desi Sri Zulaidah (kiri) dan dr. Arie Wulandari

Ibu Retno Mardiasmo (kiri) berfoto bersama Desi Sri Zubaidah usai pemberian cindera mata


belakang. Ketika duel satu lawan satu, saat perisai panglima terlepas dari genggaman, dan pedang di tangan meluncur ke tanah, maka dalam satu kali sabetan musuh, panglima pasti tersungkur jatuh. Namun tiba-tiba, ketika kekalahan sudah membayang depan mata, seorang tak dikenal dengan gagah berani merangsek maju menyerang musuh tadi, tanpa memberi ke-sempatan sedikitpun buat bertahan. Hingga akhirnya musuh itupun tewas di tangan prajurit anonim tadi.

Melihat kejadian tersebut, sang panglima bertanya siapa gerangan yang telah membelanya mati-matian, padahal dia tak mengenal so sok dirinya? Dengan tegas, pra jurit tadi menjawab, “Sayalah sosok bayangan yang mencoba berbuat iseng terhadap putri anda tempo hari. Saya salut, anda tidak memperpanjang masalah tersebut. Sejak itu saya berjanji, suatu saat akan membalas kebaikan pang-lima!”

Dalam keseharian kita, entah da lam pergaulan masyarakat atau-pun lingkungan kantor, tak jarang kita menjumpai sosok pemimpin yang gemar mencari kesalahan bawahan. Bahkan untuk sebuah kesa lahan kecil, yang dilakukan tanpa suatu kesengajaan. Seolah, dia ingin menunjukkan bahwa dengan berbuat demikian, maka wibawanya akan tegak, kha rismanya akan ke luar, atau popularitasnya akan melesat.

Padahal tidak sobat, wibawa sese orang tidak diukur dari sebe-

BUdaYa kerJa

Suatu ketika, panglima dari suatu kerajaan di daratan Cina merayakan kemenangan yang baru

saja diraih oleh pasukannya. Segala macam hidangan dihamparkan, semua larut dalam pesta yang digelar semalam suntuk itu, ter-masuk putri sang panglima ikut di dalamnya. Hingga pada suatu saat, angin bertiup dengan kencangnya, sampai memadamkan nyala lilin yang ada. Dalam kegelapan itu, tam pak sekelebatan bayangan mencoba untuk menyentuh tubuh putri panglima, namun cepat ditepisnya.

Sang putri pun mengadu ke-pada ayahnya akan perbuatan tidak menyenangkan orang tadi. Namun apa kata ayahnya, “Sudah-lah anak ku, mungkin pe muda tadi ma buk hingga tak sadar dengan perbuatannya. Apalagi, toh kamu juga tidak celaka kan?”

Beberapa tahun kemudian, terjadi pertempuran yang demikian hebatnya hingga membuat posisi panglima itu terdesak mundur ke

rapa banyak ia mengumpulkan kesa lahan bawahan atau seberapa besar permohonan maaf yang dila yangkan. Kewibawaan akan memancar saat anak buah dengan rela hati melaksanakan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, saat tak ada sekat kamuflase antar atasan-bawahan, dan saat anak buah merasa dihargai dan nyaman dalam melontarkan gagasan.

Percayalah, saat kita me ne mukan “kesalahan” orang lain, sungguh, segeralah berfikir akan kelebihan yang tentunya juga dia miliki. Tanpa bermaksud me nu tupi kesalahan rekan tadi, apabila itu hanya suatu kekeliruan kecil, jika itu cuma kekhilafan yang tak bermaksud disengaja, yang tak berarti banyak untuk diri kita atau buat organisasi kita, dan tak berpengaruh apa-apa bagi perjalanan sukses kita, ma ka sadarlah sobat, betapa sesung-guhnya peran dia, sekecil apapun itu, teramat bermakna demi majunya karir kita dan untuk kejayaan organisasi kita. Bukankah sebuah skrup kecil memegang peran kunci dalam sebuah mesin otomotif canggih sekalipun?

Satu lagi, sedikit berbau agama, bukankah Tuhan akan menutup aib hamba-Nya, manakala dia gemar menyembunyikan ce la saudaranya sendiri? Tak ada manusia yang sempurna, man ... termasuk diri kita yang hina ini! So, mari kita jemput “tangan-tangan Tuhan” yang akan menyempurnakan kelemahan kita karena telah menyembunyikan aib saudara kita!

(mil)

Tak Ada Manusia yang Sempurna

WARTA PENGA W ASAN VOL XXI/EDISI HUT KE-31 … Mei 2014 Final... · penghematan yang didengungkan...

Documents

Transcript of WARTA PENGA W ASAN VOL XXI/EDISI HUT KE-31 … Mei 2014 Final... · penghematan yang didengungkan...