YURIDIKSI DALAM MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. Latar Belakang

Pada awalnya Mahkamah Internasional (MI) atau dikenal dalam bahasa

Inggris International Court of Justice (ICJ) didirikan pada tahun 1945 dan berdiri

sampai sekarang. MI dalam hal ini mempunyai fokus terhadap negara-negara yang

mempunyai konflik dan berdasar hal tersebut MI masih dianggap sebagai salah satu

cara utama dalam menyelesaikan konflik antar negara tersebut.

Berbicara tentang MI, adalah sebuah badan yang didalamnya terdiri dari

Hakim-hakim yang tidak memihak yang dipilih tanpa memandang kebangsaan hakim

tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan di dalam negara mereka

masing-masing untuk menjamin diangkatnya hakim tersebut sebagai pejabat hukum

tertinggi atau diangkat sebagai penasehat-penasehat yang diakui kepakarannya dalam

hukum internasional serta mempunyai budi yang luhur dalam setiap perbuatannya1.

Keanggotaan dari Mahkamah Internasional itu sendiri terdiri dari lima belas

anggota, dari seluruh anggota tersebut tidak boleh ada anggota yang mempunyai

kewarganegaraan dari negara yang sama2. Secara keseluruhan ada lima aturan atau

dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional sehubungan dengan

organisasi internasional. Adapun kelima aturan tersebut adalah: Piagam PBB (1945),

Statuta MI (1945), Aturan Mahkamah atau Rules of the Court (1970) yang telah

diamandemen pada tanggal 5 Desember 2000, Panduan Praktek atau Practice

Directions dan Resolusi tentang Praktek Judisial Internal dari Mahkamah atau

Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court diadopsi dari

Aturan Mahkamah (1970)3.

Pada prosesnya juga tentu masih banyak hal yang terkait dengan prosedurnya,

salah satunya yang terkait dengan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional. Penjelasan

berikut hanya sebagian kecil dari pemaparan tentang prosedur beracara di MI.

1 Statuta MI bahasa Indonesia, 1945, Pasal 2, “Mahkamah terdiri dari suatu badan Hakim-hakim yang tdak memihak ….”

2 Statuta MI bahasa Indonesia, 1945, Pasal 3 (1), “Mahkamah terdiri dari lima belas anggota, diantara mereka tidak boleh dua orang berkewarganegaraan yang sama.”

3 Sunan J. Rustam: Proses Beracara di Mahkamah Internasional (ICJ), Center for Law Information, 2003, hal 3

2. Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Yurisdiksi Mahkamah Internasional terletak pada kemampuan dengan dasar

hukum untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Yurisdiksi juga

digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa internasional. Hal yang

pertama mengenai yurisdiksi terletak pada negara sehingga Mahkamah Internasional

hanya menyelesaikan perkara yang berurusan dengan negara4.

Pada Mahkamah Internasional yuridiksi terkait dengan sengketa hukum adalah

sebagai berikut,

a. Penafsiran suatu perjanjian;

b. Setiap persoalan hukum internasional;

c. Adanya suatu fakta, jika benar nyata ajan menimbulkan suatu pelanggaran

terhadap kewajiban internasional;

d. Sifat atau besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena

pelanggaran suatu kewajiban internasional5.

Dalam proses beracara Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan dengan

adanya kesepakatan atau fokus yang dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa

saja. Hal tersebut disesuaikan dengan adanya keinginan yang bebas atau free will,

sehingga terdapat asas konsensualisme dimana perjanjian yang telah disepakati

berlaku sebagai undang-undang bagi negara yang terkait dalam istilah lain juga dapat

dikatakan keputusan MI mempunyai kekuatan terhadap negara yang mempunyai

perkara tersebut saja6.

Hal yang tidak kalah penting biasanya terkait dengan pengajuan tertulis

sebuah negara sebagai proses awal dalam wewenang MI, jadi pada hal ini MI hanya

dapat meneruskan jika negara yang bersengketa telah menyetujui, jika ada sengketa

akan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional7. Biasanya terdapat perjanjian

tentang penyelesaian sengketa antara negara-negara tersebut dan telah disepakati

sebelumnya atau melalui perjanjian khusus yang dimuat didalamnya.

4 Statuta MI Bahasa Indonesia, 1945, Pasal 34 (1), “Hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah”.

5 Statuta MI Bahasa Indonesia, 1945, Pasal 36 (2)

6 Statuta MI Bahasa Indonesia, 1945, Pasal 59

7Statuta MI Bahasa Indonesia, 1945, Pasal 40 (1)

Jika sebelumnya membahas tentang perjanjian khusus yang dilakukan dalam

penyelesaian sehingga hanya mengikat pada negara yang bersengketa. Ketundukan

terhadap Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa negara juga dapat

dilakukan akibat adanya perjanjian internasional, sehingga jika terjadi sengketa para

negara sepakat untuk menyelesaikan di dalam Mahkamah Internasional8. Sehingga

negara yang menjadi anggota dari statute MI secara otomatis tunduk terhadap MI itu

sendiri dan beracara di dalamnya, tanpa adanya perjanjian khusus terlebih dahulu.

3. Kesimpulan

Diketahui bahwa Yurisdiksi adalah wewenang dari sebuah badan untuk

menegakkan dan menentukan sebuah aturan hukum, tidak terkecuali bagi Mahkamah

Internasional itu sendiri. Statuta MI merupakan dasar aturan bagi Mahkamah untuk

melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan wewenangnya dan sesuai dengan fungsi

utamanya yaitu sebagai badan hukum yang menyelesaikan sengketa hukum

internasional, bagi subyek yang bersengketa hanya terbatas pada negara saja.

Proses beracaranya tergantung bagi negara yang bersengketa akan

mengikatkan diri secara khusus dan mengikat hanya pada negara yang bersengketa.

Selain hal tersebut juga negara dapat terikat pada secara otomatis melalui perjanjian

internasional, dengan hal tersebut negara akan menyelesaikan sengketanya tanpa

melalui perjanjian khusus karena sebelumnya telah menyepakati perjanjian

internasional.

8 Statuta MI Bahasa Indonesia, 1945, Pasal 36 (1)