26
BAB II
TINJAUAN UMUM
2.1. Pemerintah Daerah
2.1.1. Definisi
Pemerintah Daerah menurut UU 23 Pasal 1 Tahun 2014 mengenai
Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan hak,
wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berprinsip pada asas otonomi.
Sumber daya manusia atau pada pemerintahan daerah biasanya disebut
aparatur daerah harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya dangan baik. Terkait dengan kualitas atau
kemampuan SDM, kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk
mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu1. Dalam
1 Robbins. 2008.Perilaku Organisasi TerjemahanMolan, Benyamin. Jakarta, PT.Indeks.hlm.175
27
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset,
kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur
pemerintahan untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya. Sumberdaya
manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas2. Banyaknya modal yang
berhasildikumpulkan, akan hilang tanpa makna jika sumber daya manusia
sebagai pengelolanya tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk mengurus
modal tersebut.
Penerapan dan pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara dapat
berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang menangani
sistem akuntansi barang milik negara mengerti dan memahami tentang sistem
akuntansi barang milik negara tersebut3. Hal inimembuktikan bahwa sumber
daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang bisa
mendorong terciptanya laporan barang yang berkualitas. Penelitian terdahulu
yang dilakukan dalam menganalisis pengaruh faktor sumber daya manusia
terhadap kualitas laporan keuangan, mengungkapkan adanya pengaruh yang
signifikan dari kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan
keuangan dan ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah daerah4.
Dalam kesehariannya, yang diperlukan oleh masyarakat dari pemerintah
daerah adalah pelayanan yang baik. Baik atau buruknya pelayanan yang
2Ishak, M.,2002.Akuntansi dan Aspek-Aspek perilaku.Paper.Kota Magelang.hlm.2 3Rynandi, Oscar. 2008.Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Barang Milik Negara pada Sektor Publik :Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 6. Nomor 1.hlm.3
4Andriani, Wiwik. 2010 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan . Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Volume 5 Nomor 1..hlm.15
28
dilakukan oleh petugas pemerintah daerah harus selalu berpedoman pada
Standar pelayanan minimal. Standar pelayanan miniman berisi ketentuan
mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.
2.1.2. Kewenangan
Simon (1997) mengemukakan bahwa wewenang dapat diartikankekuatan
untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakanindividu
lainnya. Wewenang merupakan hubungan antara dua invidu , satunya “atasan”,
dan yang lainnya “bawahan”5. Sedangkan Bagir Manan (1997)menyebutkan
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht).
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.Dalam
hukum, Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten enplichten)6.
Dalam negara hukum yang berdasarkan asas legalitas, tersirat bahwa
wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya
sumber wewenang pemerintah adalah dari peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 Pasal 5 ayat (1) bahwa Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan dan
5Herbert A Simon. 1997Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in
AdministrativeOrganizations. New York. The Free Press.. hlm. 179. 6Bagir Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung.
Almni.. hlm.150
29
bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh:
1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik
daerah selaku pembantu pengelola;
4. Kepala SKPD selaku pengguna;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
6. Penyimpan barang milik daerah; dan
7. Pengurus barang milik daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1)
mengatur bahwa,
1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah, mempunyai wewenang :
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah
sesuai batas kewenangannya; dan
30
f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan
2. Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
barang milik daerah;
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah; dan
f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah
3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik
daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik
daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui
pengelola;
31
b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui
pengelola;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada
dalam penguasaannya kepada pengelola.
32
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik
daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang
dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan;
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja
yang dipimpinnya;
d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja
perangkat daerah yang bersangkutan.
6. Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan
barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan
7. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian
pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
33
Kewenangan membuat suatu kebijakan terletak pada seorang pimpinan
tertinggi7.
2.1.3. Kelembagaan
Pengertian dari kata kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau
organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.
Aspekkata kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai,
norma danaturan yang mengikuti dibelakangnya. Menurut doktrin
Montesquieu yang sebenarnya tidak pernah diterapkan dalam praktik yang
nyata, lembaga-lembaga negara diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga
utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan
pengadilan yang mencerminkan fungsi-fungsi legislative, executive, dan
judicial. Secara yuridis, lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
lembaga formal danlembaga non-formal. Kelembagaan lokal dan area
aktivitasnya terbagi menjaditiga kategori, yaitu kategori sektor publik
(administrasi lokal dan pemerintahlokal); kategori sektor sukarela (organisasi
keanggotaan dan koperasi); kategorisektor swasta (organisasi jasa dan bisnis
swasta). Bentuk resmi suatu lembagayaitu lembaga garis (line organization,
military organization); lembaga garis danstaf (line and staff organization);
lembaga fungsi (functional organization).Jadi pengertian dari kelembagaan
adalah suatu sistem sosial yang melakukanusaha untuk mencapai tujuan
tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengannilai, norma dan aturan yang
mengikutinya, serta memiliki bentuk dan areaaktivitas tempat berlangsungnya.
7Prajudi Atmosudirdjo. 1994. Hukum Administrasi Negara.Ghalia Indonesia.Jakarta.hlm. 78
34
2.2. Aset Daerah (Barang Milik Daerah)
2.2.1. Definisi
BarangmilikdaerahmenurutPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 TentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2) adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau perolehanlainnya yang sah. Jika dilihat dari sifatnya, aset
daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:(i) barang yang diperoleh dari
hibah/sumbangan atau yang sejenis; (ii) barang yang diperoleh sebagai
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (iii) barang yang diperoleh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan (iv) barang yang diperoleh berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal
lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain
itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena
biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang
diperoleh. Namun dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan,
masih terdapat penghapusan dan pemindahtanganan yang tidak sesuai dengan
mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan
yang berlaku dan dapat menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan
wewenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan
merugikan daerah.
35
2.2.2. Jenis dan Bentuk Aset Daerah
Klasifikasi terhadap kekayaan atau aset milik Negara/daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah pada Pasal 2 yaitu barang milik Negara/daerah meliputi :
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
Barang – barang atau aset pemerintah yang sah tersebut dikelompokan
menjadi dibagi menjadi dua yaitu Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak yang
intinya sebagai berikut :
1. Aset Tidak Bergerak
Aset tidak bergerak juga disebut dengan aset tetap yaitu kekayaan perusahaan
yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan
diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk
dijual kembali8. Definisi lain menyebutkan bahwa aset tetap dimiliki tidak
untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai
yang cukup besar9. Berikut klasifikasi aset tetap10.
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
b. Gedung dan Bangunan
8Mulyadi. Sistem. 2001. Akuntansi. Edisi ke-3. Salemba Empat.Jakarta. .hlm.591 9Soemarso,S.R. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar. PT. Rineka Citra.Jakarta .hlm.20 10Skousen et al. 2005. Akuntansi Intermedit 2, Edisi 15. Salemba Empat. Jakarta. Hlm.429
36
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya (kantor, pabrik,
rumahd dinas, asrama dll)
2. Aset Bergerak
a. Alat – Alat Besar
Peralatan dan Mesin ,Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektonik, sarana dan prasarana kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
b. Kendaraan Dinas
Fasilitas dari setiap kantor pemerintahan yang diberikan kepada setiap
pejabat atau pegawai yang menduduki setiap jabatan yang membutuhkan
sarana untuk melakukan dinas keluar kantor. Contohnya ( mobil dinas, dan
motor dinas ). Kendaraan perorangan dinas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Pasal 1 angka 3 merupakan
barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan
oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang
diembannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat
Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana
37
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, antara
lain:
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua
badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc;
f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Mahkamah Konstitusi
g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial
i. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
l. Gubernur dan Wakil Gubernur
m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang
Kendaraan perorangan dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda
empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk
angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan
38
minibus. Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang
kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat
Kendaraan Perorangan Dinas:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan
dalam kondisi baru; atau
2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain tersebut pada angka 1); dan
b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas
tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan
b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan Barang Milik
Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan
Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39
c. Alat – Alat Kantor ( Sarana dan Prasarana Administrasi )
Alat – Alat atau disebut sarana dan prasana di kantor pemerintahan
dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sarana dan prasarana habis pakai
yang terdiri dari kertas, karton, gunting, dll, serta sarana dan prasarana tahan
lama yang termasuk di dalamnya antara lain kursi, meja, computer, lampu,
printer, kamera, dll. Sarana dan prasana inilah yang sehari – hari diperlukan
pada kantor pemerintahan di Kabupaten Badung. Adapun anggaran yang di
rencanakan pada setiap bulan dan tahunnya, mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah pada Pasal 2 yaitu barang milik Negara/daerah barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD adalah sah. Dapat kita
simpulkan aset ini merupakan salah satu dari sekian sarana dan prasarana
yang catat pada bagian aset dimana seharusnya juga dilakukan pengamanan
dan pemeliharaan karena barang tersebut dikeluarkan dari APBN/D yang
diusulkan di masing – masing SKPD pada setiap bulan atau tahunnya yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 6 Angka 2 pada setiap
hurufnya dijelaskan mulai dari perencanaan, persetujuan,
pengadaan/realisasi, serta menggunakan Barang Milik Negara yang berada
dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga, dan mengamankan dan memelihara Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaannya.
d. Sarana dan prasarana Perpustakaan / barang kebudayaan
40
e. Sarana dan prasarana kantor, rumah dinas, asrama dan lain lain.
2.2.3. Pengelolaan Aset Daerah (Barang Milik Daerah)
Aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan usahanya akan
mengalami keausan dan setelah jangka waktu tertentu aset tersebut sudah tidak
dapat digunakan lagi dan harus dikeluarkan pembukuan. Cara yang dapat
digunakan dalam pencatatan tersebut adalah dengan mengalokasikan harga
perolehan aset tetap tersebut, yang lazim disebut penyusutan. Penyusutan
adalah accountjing procces of allocating the cost of tangible assets to expense
in a systematic and rational manner to those periods expected to benefit from
the use to the assets11. Definisi lain menyebutkan bahwa Depreciation is
alocation of a plan asset’s cost to expense over its usefull life12.
Pengelolaan aset adalah dengan melakukan penghapusan dan
pemindahtanganan. Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014, Pasal 1 ayat (23) adalah tindakan menghapus Barang Milik
Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Penggunaan Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pemindahtanganan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (17) adalah
pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan barang
11Kieso, Weygant & Warfield. 2010Intermediate Accounting, 13 th Ed. John Willey and Sons.Inc..
America. hlm.540 12Harrison. Bamber, 2005. Horngen, et al. Accounting, 6 th Ed. Pearson Education Inc.America.
hlm.403
41
(aset) daerah menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2)
mencakup 12 halyaitu
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, pengawasandanpengendalian
BarangMilik Daerah (BMD) yang akan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang
diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dan diatur lebih lanjut dalam pasal 1
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut
dijelaskan bahwa Barang Milik /Kekayaan Negara BM/KN yakni barang
bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah
yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak
42
termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelolaolehBadan Usaha
Milik Negara) dan kekayaan pemerintahdaerah13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang
PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa yang
disebut sebagai barang milik daerah adalah semuabarang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lain dengan
rincianse bagiberikut,
a. Barang yang diperolehdarihibahatausumbanganatau yang sejenis
b. Barang yang diperolehsebagaipelaksanaandariperjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperolehberdasarkanketentuanundang-undang; atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana diatur dalam Pasal 24
Nomor 1 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Barang milik daerah ditetapkan status
penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas pokokdan fungsi SKPD yang bersangkutan. Lebih lanjut tentang ketentuan
status BMD yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sebagai
berikut:
13Solihin Dadang. Kamus Otonomi Daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. 2001. hlm. 17.
43
(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan
dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/
atau Kuasa Pengguna.
(2) Evaluasi terhadap tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan kembali status
penggunaantanah dan/ atau bangunan tersebut.
(3) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanahdan/ atau
bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang bersangkutan oleh karena itu Penggunadan/atau Kuasa Pengguna
wajib menyerahkan tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan
tersebut kepada Bupati melalui Pengelola.
Barang Milik Daerah (tanah dan/ atau bangunan) yang tidak digunakan
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan pada
Pasal 24 dan 25 maka akan dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat
dialihkan kepada SKPD lainnya. Sedangkan sanksi bagi pengguna yang tidak
menyerahkan Barang Milik Daerah (tanah dan/ atau bangunan) yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan
kepada Bupati adalah berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/ atau
bangunan dimaksud. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Badung No.1 Tahun 2009 Pasal 26.
44
2.3. DeskripsiKelembagaan (Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung
Bagian Pengelola Aset Daerah)
Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai
upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung, dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu
membiarkan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan Perda
Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008, Adapun Bupati Badung pada saat ini
ialah A.A Gede Agung dan Wakil Bupati Badung I Made Sudiana S.H serta
Sekertaris Dearah ialah Kompyang R Swandika. Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rrakyat terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum dan HAM
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pembangunan
45
2. Bagian Administrasi Perekonomian
c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Keuangan
2. Bagian Umum
3. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah
4. Bagian Humas dan Protokol
5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2. Inspektorat Kabupaten Badung
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
4. Dinas Daerah terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
f. Dinas Kebudayaan
g. Dinas Pariwisata
h. Dinas Bina Marga dan Pengairan
i. Dinas Cipta Karya
j. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
k. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
l. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
m. Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung
46
n. Dinas Pemadam Kebakaran
o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
b. Badan Lingkungan Hidup
c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
d. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
e. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan
f. Satuan Polisi Pamong Praja
g. Kantor Perpustakaan Daerah
h. Kantor Arsip Daerah
i. Kantor Pemberdayaan Perempuan
j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
6. Lembaga Teknis lain: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Kecamatan yang terdiri dari:
a. Kecamatan Kuta Selatan
b. Kecamatan Kuta
c. Kecamtaan Kuta Utara
d. Kecamatan Mengwi
e. Kecamatan Abiansernal
f. Kecamatan Petang
Top Related