Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
-
Upload
amalia1213 -
Category
Environment
-
view
402 -
download
9
Transcript of Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi Pemerintah Pusat dan
Daerah
Nama Kelompok
1. Adhenia Chris dalova (01)
2. Aisyah Ananda Agsmy (02)
3. Alya Rosa Wildenowi (03)
4. Amalia Rizky Tania (04)
5. Moh. Ilham (20)
6. Muhammad Saifudin (21)
7. Rico Cahya Apriliawan ( 25)
A. Desentralissi atau Otonomi Daerah dalam Konteks
Negaraa Kesatuan Republik Indonesia
Desentralisasi
Kontinental
Anglo Saxon
Dekonsentrasi Jabatan
Desentralisasi Ketatanegaraan
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari
Bahasa Belanda, yaitu de berarti lepas, dan centrum
berarti pusat. Jadi desentralisasi adalah sesuatu hal yang
terlepas dari pusat.
Menurut bahasa latin, Desentralisasi yaitu pelimpahan
wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom
sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di
daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Anglo SaxonMenurut anglo saxon definisi dari desentralisasi
adalah sebagai penyerahan wewenang dari
pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat
yang ada di daerah ( dekonsentrasi ) atau kepada
badan otonom daerah ( devolusi )
Kontinental
• Dekonsentrasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari
atas ke bawah, hanya dalam kepegawaian untuk mencari
kelancaran pekerjaan saja.
• Desentralisasi Ketatanegaraan adalah pemberian
kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam
lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi dalam
pemerintahan negara.
Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibagi menjadi 3 :
1. Desentralisasi Politik
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak
mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi
badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah
tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional
Pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus
segolongan kepenetingan tertentu dalam masyarakat yang terikat
atau tidak.
3. Desentralisasi Kebudayaan
Pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk
menyelenggarakan kebudayaan sendiri
Fungsi Pemerintah dalam Desentralisasi
1. Satuan desentralisasi dapat menyesuaikan dalam
memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat
2. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih
efisien dan efektif
3. Satuan desentralisasi lebih inovatif
4. Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral
lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih
produktif
Kelebihan desentrilisasi
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena
keputusan dapat segera dilaksanakan.
3. Struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan
pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen
pemerintah pusat.
4. Dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak,
pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat
5. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari
keadaan di tempat masing – masing .
Kelemahan desentralisasi
1. Besarnya organ pemerintah yang membuat struktur
pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi
pada lemahnya koordinasi
2. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam
kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Desentrilisasi membutuhkan biaya besar dan sulit
mendapatkan keseragaman dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah Beberapa pendapat para ahli tentang Otonomi Daerah :
1. C.J. Fransen
otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan – urusan daerah
dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong
otonomi daerah adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri,
hukum sendiri dan pemerintah sendiri.
Otonomi Daerah
Menurut UUD Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
UUD Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Jadi dapat disimpulkan, otonomi daerah yaitu keleluasaan dalam bentuk
hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan
kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desintrilisasi.
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
diselenggarakan dalam rangka memperbaiki
kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan
hukum juga sebagai pelaksanaan tuntunan globalisasi
yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah
kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung
jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan
menggali sumber potensi di daerahnya masing – masing.
Nilai Dasar Otomi Daerah di Indonesia
a. Nilai Unitaris
indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di
dalamnya yang berisifat negara ( Eenheidstaat ), artinya
kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak
akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan.
b. Nilai Dasar Desentrilisasi
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik
desentrilisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Dengan demikian , terdapat titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada
kab / kota, dengan pertimbangan :
1. Dimensi politik
daerah kab / kota dipandang kurang mempunyai fatisme kedaerah
sehingga risiko minimnya aspirasi.
2. Dimensi administratif
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berkembangnya aspirasi
federalis relatif minim
3. Kab / Kota adalah daerah “ Ujung Tombak”
pelaksanaan pembangunan hany akab / kota yang tahu tentang potensi
rakyatnya
Prinsip Otonomi Daerah
Prinsip yang dianut :
1. Nyata
sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah
2. Bertanggung Jawab
pemberian otonomi daerah diupayakan untuk
memperlancar pembangunan di seluruh indonesia.
3. Dinamis
pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan
untuk lebih baik dan maju.
Prinsip Pemerintah Daerah
5 prinsip dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1. Prinsip kesatuan
Pelakasanaan Otoda harus menjujung aspirasi perjuangan agar
memperkokoh negara kesatuan dan menjunjung tinggi kesejahteraan
lokal.
2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
pemberian otonomi kepada daerah harus nyata dan bertanggung
jawab
3. Prinsip Penyebaran
asas desentrilisasi perlu dilakukan dengan asas dekonsentrasi dengan
cara memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif
dalam membangun daerahnya.
4. Prinsip Keserasian
5. Prinsip Pemberdayaan
tujuan pemberian otonomi ke daerah untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaran pemerintahan
di daerah, utamanya dalam aspek pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan
pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Fungsi Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi :
1. Fungsi Layanan
fungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara
tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.
2. Fungsi Pengaturan
fungsi memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat
tetapi kepada pemerintah sendiri.
3. Fungsi pemberdayaan
fungsi dijalankan untuk pemberdayaan rakyat. Masyarakat harus sadar dan
mampu melilih alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitor dan motivatos saja.
Fungsi Pengaturan yang dimiliki Pemerintah :
1. Menyediakan infrastruktur ekonomi2. Menyediakan barang dan jasa3. Menjembatani konflik dalam masyarakat4. Menjaga kompetisi5. Menjamin akses minimal setiap individu
kepada barang dan jasa6. Menjaga stabilitas ekonomi
Tujuan diberikannya Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah•Meningkatkan kesejahteraan rakyat•Pemerataan dan keadilan•Menghormati serta menghargai kearifan
atau nilai lokal dan nasional•Memperhatikan potensi dan
keanekaragaman bangsa, baik tingakat lokal dan nasional
Tujuan Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menjamin kualitas pelayanan umum bagi
seluruh masyarakatMembuka ruang kebebasan bagi
masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal
Dapat mengawasi kebijakan pemerintah daerah
Dapat mengembangkan keanekaragaman yang dimiliki daerah tersebut.