24
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DAN
ADDENDUM KONTRAK
2.1 Pengertian Kontrak Dan Addendum Kontrak
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan
dalam bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian
perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata
berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Sedangkan menurut doktrin
(teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. "Menurut teori baru yang
dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah "Suatu
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum."
Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang
Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan
yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau
pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian
digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena
hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak
24
25
sertaberhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat
berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.
Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan
istilah overeenscomsrecht.1 Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal".2 Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian
itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu
perhubungan hukum anatara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana
pihak yang satu berhak menunutut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak
yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum
antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan
perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan
yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya
hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan
kewajiban merupakan beban.
Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai
kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya
1Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. II, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 3. 2R. Subekti, 1990, Hukum Perjanjian. Cet. XII, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya
disebut R. Subekti II), h. 1.
26
suatuperjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara
lain sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Syarat utama untuk dapat melakukan kontrak adalah adanya kesepakatan.
Dalam menentukan kapan terjadinya kata sepakat maka menurut Sudikno
Mertokusumo3 dan R. Setiawan
4 menyebutkan ada tiga teori, yaitu : teori
kehendak (wilstheori), teori pernyataan (verklaringstheori) dan teori
kepercayaan (vertrouwenstheori). Sedangkan R. Soetojo Prawirohamidjojo5
menyebutkan ada lima teori, yaitu : wilstheorie, verklaringstheori,
vertrouwenstheori, Gevaarzettingstheorie, Dan Theori Van Opstal.
a. Wilstheori
Menurut teori ini, pada hakekatnya yang menyebabkan terjadinya
perjanjian (kata sepakat) adalah kehendak. Suatu penerapan konsekuen
dari teori ialah bahwa kalau terjadi perbedaan atau pertentangan antara
pernyataan dan kehendaknya, maka tidak terjadi perjanjian. Teori ini akan
menghadapi kesulitan apabilatidak ada persesuaian antara kehendak
dengan pernyataan.
b. Verklaringstheori
Menurut teori ini dasar dari perjanjian itu tidak terletak pada kehendak,
akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak.
3Sudikno Mertokusumo, 1990, Derden werking dan Schadenvergoeding. Penataran
Regional Perikatan II Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum
Perdata, Denpasar Bali (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I), h. 9-10. 4R. Setiawan, 1979, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, h. 49.
5R Soetojo Prawirohamidjojo, dan Martalena Pohan,1984, Hukum Perikatan. PT. Bina
Ilmu, Surabaya, h. 125.
27
Salmond, seperti dikutip J. Satrio6 mengatakan bahwa kehendak seseorang
baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan
(diutarakan). Jadi perlu adanya pernyataan kehendak. Pernyataan
kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya
hubungan hukum.7 Menurut teori ini, dasar dari perjanjian itu tidak
terletak pada kehendak, akan tetapi terletak pada pernyataan yang
diberikan oleh pihak-pihak.
c. Vertrouwenstheorip
Menurut teori ini, hanya pernyataan yang pada umumnya dianggap layak
(redelijk wijze) dapat diterima oleh acceptant,bahwa pernyataan tersebut
dapat diterima sebagai dasar dari suatu perjanjian.
d. Gevaarzettingstheori
Teori ini menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas akibat-
akibatnya, apabila ia mengadakan kemungkinan yang berbahaya (kurang
hati-hati, onzorgvuldigheid).8
e. Theorie Van Opstal
Menurut Opstal, dasar dari perjanjian adalah adanya kepercayaan dengan
cara-cara yang dapat diperhitungkan terhadap partij yang lain, bahwa
kehendaknya itu memang ditujukan untuk menciptakan perjanjian.9 Ada
keberatan terhadap teori-teori tersebut di atas. Dengan tetap
6J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian. P.T. Aditya Bakti, Bandung, h. 129
7Aloysius R. Entah, 2007, Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengangkutan
Darat, Surya Pena Gemilang, Malang, h. 28. 8Ibid, h. 29
9Ibid.
28
mempertahankan teori kehendak dicoba untuk mengatasi keberat-
keberatannya.10
Pertama dengan menganggap tidak terjadi perjanjian
apabila pernyataan tidak sesuai dengan kehendak, tetapi pihak lawan
berhak atas ganti rugi, karena ia dapat atau boleh mengharapkan terjadinya
perjanjian. Kedua, pada asasnya orang berpegangan pada asas ajaran
kehendak, tetapi tidak diharapkan secara ketat, yaitu dengan menganggap
kehendak itu ada dalam hal-hal khusus. Persoalan yang lain yang
berhubungan dengan terjadinya perjanjian atau kata sepakat adalah
mengenai saat dan tempat terjadinya perjanjian. R. Prawirohanidjojo11
menyebutkan beberapa teori, yaitu :
a. Teori Ucapan
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat orang yang menerima
penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia telah menyetujui
penawaran tersebut.12
Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk
menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya
setiap saat masih dapat diubah.
b. Teori Pengiriman
Menurut beberapa sarjana, terjadinya perjanjian adalah pada saat
pengiriman surat jawaban diterangkan selanjutnya bahwa dengan
dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas
surat tersebut.
10
Sudikno Mertokusumo. Op.Cit, h. 10 11
R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit., h. 126-127 12
Aloysius R. Entah, Op.Cit, h. 30.
29
c. Teori Pengetahuan
Teori ini mengemukakan bahwa perjanjian terjadi setelah orang yang
menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
d. Teori Penerimaan
Menurut teori ini, perjanjian terjadi pada saat diterimanya surat
jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.
e. Pitlo
Mengemukakan teori yang kelima, yaitu bahwa saat terjadinya
perjanjian adalah apabila si pengirim surat secara patut dapat menduga
bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi suratnya.
Dengan dipenuhinya kata sepakat dan diikuti dengan 3 (tiga) syarat
sahnya perjanjian lainnya, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat
secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal tidak
terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka
kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak
terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab
yang halal) maka kontrak atau perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Menurut pasal 1329 KUHPerdata "setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap".
30
Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan" tidak cakap untuk membuat
persetujuan-persetujuan adalah13
1. Orang-orang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
Maksud belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPerdata adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
sebelumnya belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum
umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali lagi
dalam kedudukan belum dewasa. Menurut pasal 433 KUHPerdata, orang-
orang yang diletakan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang
selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.
Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang
bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak
cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum
dewasa dan mereka yang diletakan di bawah pengampuan itu mengadakan
perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua atau
pengampuannya.
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
13
Mariam Daras Badralzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, h. 78.
31
Selain itu adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum
perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:14
1. Adanya kaidah hukum
Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni
tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-
kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan,
traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak
tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup
dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain
sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.
2. Subyek hukum
Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. Rechtperson diartikan
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek
hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah
orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya Prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.
Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
a. memberikan sesuatu;
b. berbuat sesuatu;
c. tidak berbuat sesuatu.
14
Salim HS, Op.Cit, h. 4.
32
4. Kata sepakat
Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian
seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat
(konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak.
5. Akibat hukum
Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan
akibathukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
Pengertian Amandemen dan Addendum Kontrak
Pengertian Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau
catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa
penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini
umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah
negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip
dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur serta
kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan
erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu
catatan/dokumen penting suatu negara yang mencangkup bentuk, struktur,
prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.
Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti
tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya
namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.15
15
http://id.wikipedia.org/wiki. Diakses pada tanggal 25 September 2012
33
Adendum dan Amandemen dalam istilah kontrak adalah dua buah kata
yang berpadanan. Kedua kata berarti adanya sebuah perubahan atau penambahan
atau pengurangan. Namun, Adendum biasanya digunakan dalam istilah perubahan
pada suatu perikatan atau perjanjian atau kontrak, sedangkan Amandemen
biasanya digunakan untuk perubahan suatu undang-undang atau dasar hukum
tertulis.
Dengan demikian, dapat dikatakan adendum dan amandemen secara
substantif tidak berbeda, hanya pemakaian kedua kata tersebut lebih lazim
digunakan di salah satu topik, yaitu adendum pada suatu perikatan perjanjian atau
kontrak, sedangkan amandemen pada domain undang-undang atau dasar hukum
tertulis.
2.2 Asas-asas Dalam Kontrak
Dalam hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu
hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:
1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak yang dapat dianalisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada
para pihak untuk :
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
34
d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya
paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang
diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman
renaissancemelalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas
Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.16
Menurut paham individualisme, setiap
orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum
kontrak asas ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Teori leisbet fair
in menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan
jalannya persaingan bebas.17
Karena pemerintah sama sekali tidak boleh
mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham
individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi
untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan
kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman
pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam exploitation de homme par
l'homme.
Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham
individualisme mulai pudar. Paham ini tidak mencerminkan keadilan.
Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat
perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak,
akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan
umum.Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para
16
Salim H.S, Op. Cit, h. 3 17
Op. Cit. h. 9
35
pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan
umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka
terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu,
melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan
(vermastchappelijking) hukum kontrak/perjanjian.
2. Asas konsensualisme (concsensualism)
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak
diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua
belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan
yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami
dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak
dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan
perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian
yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara
kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah
ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta
bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis
dan contractus innominat. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjianapabila
36
memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal
dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.
3. Asas Kepastian hukum (pacta sunt servanda)
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas
pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebuah undang-undang. Hakim atau pihak ketiga tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat(l)
KUHPerdata. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam
hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada
kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah.
Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua
pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur
keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt
servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu
dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.
4. Asas Itikad Baik (goodfaith)
Asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh
37
maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua
macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang
pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari
subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan
serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak
memihak) menurut norma-norma yang objektif.
5. Asas Kepribadian (personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri". Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu
perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340
KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya." Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat
oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun
demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir
dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian
diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat
untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu
syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat
mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan
38
adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318
KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan
juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang
memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal
1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan
dalam Pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli
warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya.
Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang
pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup
yang luas.
2.3 Bentuk dan Jenis Kontrak
a. Bentuk Kontrak
Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis
dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian ynag dibuat oleh para
pihak dalam bentuk tulisan. Adapun perjanjian lisan adalah perjanjian
yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para
pihak).
Ada dua bentuk perjanjian tertulis, yaitu yang dibuat dibuat dalam
bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta dibawah tangan
merupakan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta ini dapat dibagi
menjadi tiga jenis yaitu :
1. Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu
diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum).
39
2. Akta dibawah tangan yang didaftar oleh notaris/pejabat yang
berwenang.
3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat
yangberwenang.18
Di dalam hukum kontrak Amerika, kontrak menurut bentuknya
dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Informal contract, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk lazim atau
informal
2. Formal contract, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-
cara tertentu. Formal contract dibagi menjadi tiga jenis yaitu :
a. Contracts under seal yaitu kontrak dalam bentuk akta autentik.
b. Recognizance yaitu pengakuan di muka siding pengadilan.
c. Negotiable instrument yaitu berita acara negosiasi.
b. Jenis Kontrak
Para ahli dibidang kontrak tidak memiliki kesatuan pandang
tentang pembagian kontrak. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber
hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek
larangannya. Adapun jenis kontrak didasarkan pada yang tersebut yaitu:
18
Hikmahanto Juwana, 2001, Perancangan Kontrak Modul 1 sampai dengan IV. Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum, Jakarta, h. 1.
40
1. Kontrak menurut sumbernya
Sudikno Mertokusumo menggolongkan kontrak dari sumber
hukumnya menjadi lima macam yaitu :
a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga seperti halnya
perkawinan.
b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan yaitu yang berhubungan
dengan peralihan hukum benda misalnya peralihan hak milik.
c. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.19
2. Kontrak menurut namanya
Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang
tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdata dimana hanya disebutkan
dua macam kontrak yaitu kontrak nominaat (bernama) dan kontrak
innominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat adalah kontrak yang
dikenal dalam KUHPerdata dimana yang termasuk didalamnya
adalahjual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata,
hibah,penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian
kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain. Adapun kontrak
innominaat adalah kontrak yang timul, tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerdata.
19
Sudikno Mertokusumo, 1987, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Sudikno
Mertokusumo II), h. 11.
41
Yang termasuk kontrak innominaat adalah leasing, beli sewa,
franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan dan
lain-lain. Namun disamping itu menurut Vollmar terdapat kontrak
jenis ketiga diantara kontrak bernama dan kontrak tidak bernama yaitu
kontrak campuran.20
Kontrak campuran yaitu kontrak yang tidak hanya
meliputi oleh ajaran umum tentang perjanjian sebagaimana yang
terdapat pada title I, II, dan IV, karena kekhilafan, title IV yang tidak
disebut oleh Pasal 1355 KUHPerdata, tetapi terdapat juga ketentuan-
ketentuan khusus yang untuk sebagian menyimpang dari ketentuan
umum.
3. Kontrak menurut hak dan kewajiban para pihak
Disebut dengan kontrak timbal balik dimana merupakan
perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban
pokok pada kedua belah pihak seperti pada jual beli dan sewa-
menyewa. Kontrak timbal balik ini dibagi menjadi dua macam yaitu
timbal balik tidak sempurna dan kontrak sepihak.
a. Kontrak timbal balik tidak sempurna
Kontrak ini senantiasa menimbulkan suatu kewajiban-kewajiban
pokok satu pihak sedangkan pihak lainnya wajib melakukan
sesuatu. Disini tampak adanya prestasi-prestasi yang satu sama
lainnya saling seimbang.
20
Vollmar 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II. diterjemahkan oleh I.S
Adiwimarta, Rajawali Pers, Jakarta, h. 144-146.
42
b. Kontrak sepihak
Kontrak ini merupakan perjanjian yang selalu timbul kewajiban-
kewajiban hanya bagi satu pihak saja.21
4. Kontrak menurut larangannya
Penggolongan semacam ini merupakan penggolongan
perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk
membuat perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan perjanjian itu
mengandung praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Perjanjian yang dilarang ini menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dibagi menjadi 13 (tiga belas) yaitu perjanjian monopoli,
perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga yang berbeda,
perjanjian dengan harga dibawah harga pasar, perjanjian yang memuat
persyaratan, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan,
perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian
integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar
negeri.
21
Ibid, h. 130
43
2.4 Fungsi Kontrak
Fungsi kontrak dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi yuridis dan
fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah memberikan kepastian
hukumbagi para pihak sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber
daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.
Mark Zimmerman mengemukakan pandangan orang Barat tentang fungsi kontrak
bahwa:
Bagi orang-orang Barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur
hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya.
Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara para
pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian itu. Apabila
perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan
diantara para pihak sendiri, mereka kan menyelesaikan melalui proses
litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar oleh hakim
untuk menyelesaikan pertingkaian itu.22
Di samping itu, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi bisnis.23
Suatu kontrak dalam bisnis sangatlah penting, karena dari kontrak itu paling tidak
dapat diketahui:
1. Perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan dimana kontrak tersebut dilakukan.
2. Siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut.
3. Hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang
tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
4. Syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut.
22
Sutan Remmy Sjahdeini, 1995, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia,
Jakarta, h. 131-132. 23
Abdullah, 2006, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Makalah :
Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III,
Mataram, h. 1-2.
44
5. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan domisili hukum
yang dipilih dan bila terjadi perselisihan antara para pihak.
6. Kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan
berakhirnya kontrak tersebut.
7. Sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah
menuaikan kewajiban atau prestasinya atau belum ataukah malah telah
melakukan suatu wanprestasi.
8. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi perselisihan
di antara mereka, misalnya apabila salah satu pihak wanprestasi.
Fungsi yang utama dari kontrak adalah fungsi yuridis. Fungsi yuridis dari
kontrak adalah
1. Mengatur hak dan ke waj iban para pihak
2. Menggunakan transaksi bisnis
3. Mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah
pihak
2.5 Jasa Pemborongan
Sebagaimana diketahui bahwa jasa pemborongan termasuk dalam ruang
lingkup jasa konstruksi. Jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, merupakan salah satu
kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan
penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional. Pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan pada jasa
konstruksi adalah sebagai berikut:
45
1. Jasa konstruksi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun
1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lain (Pasal 1 butir 3);
3. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas
atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi
(Pasal 1 butir 4);
4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 butir 5);
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 butir 5);
Pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi dijelaskan mengenai kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja
konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:
1. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
2. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup
kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
46
3. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka
waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
penyedia jasa;
4. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan
kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
5. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil
pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang
diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan
imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
6. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa
dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
7. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah
satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
8. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara
penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang
pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat
dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
10. Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian
yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan
kerugian bagi salah satu pihak.
11. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia
jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
47
12. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak
dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
13. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan
ketentuan tentang lingkungan.