HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19:
PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN
YAYASAN WAQAF MALAYSIA
TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah
Oleh:
SINWANI
NIM: 21160334100010
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1441/2021
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Sinwani
NIM : 21160334100010
Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul ―HUKUM DAN
PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK PENANGGULANGAN
BENCANA PANDEMI COVID-19: PERBANDINGAN BADAN WAKAF
INDONESIA DAN YAYASAN WAQAF MALAYSIA‖ adalah benar merupakan
karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan
sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil plagiarisme
maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan sebagaimana peraturan yang
berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ciputat Timur, 22 Januari 2021
Sinwani
NIM : 21160334100010
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19:
PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN
YAYASAN WAQAF MALAYSIA
Tesis
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah
Oleh:
Sinwani
NIM: 21160334100010
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Muhammad Maksum, S.H., MA., MDC.
NIP. 197807152003121007
Dr. Muh. Fudhail Rahman, LC., MA.
NIP. 197508102009121001
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1441/2021
iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN TESIS
v
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan pada penelitian ini
merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Syariah dan Hukum
versi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/2016 M, yaitu sebagai berikut:
1. Padanan Aksara
Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan
أ Tidak dilambangkan
بB be
تT te
ثTs te dan es
جJ je
حH h dengan garis bawah
خKh ka dan ha
دD de
ذDz de dan zet
رR er
زZ zet
سS es
vi
شSy es dan ye
صs es dengan garis bawah
ضd de dengan garis bawah
طt te dengan garis bawah
ظz zet dengan garis bawah
ع‗
koma terbalik di atas hadap
kanan
غgh ge dan ha
ؼf ef
ؽq ki
ؾk ka
ؿl el
ـm em
فn en
كw we
قh ha
ء‗ Apostrof
مy ye
vii
2. Vokal
Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftrong. Untuk vokal
tunggal, ketentuan alih aksara adalah sebagai berikut:
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
A Fathah
I Kasrah
U Dhammah
Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranaya adalah sebagai
berikut:
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
...... م ai a dan i
...... ك au a dan u
3. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
ا ȃ a dengan topi di atas
viii
م î i dengan topi di atas
ك ي û u dengan topi di atas
4. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah
maupun huruf qamariyah. Contoh: al-rijȃl bukan ar-rijȃl, al-dîwȃn bukan ad-
dîwȃn
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda ( ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Terletak setelah
kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata
.tidak ditulis ad-darûrah, demikian seterusnya (الضرورة)
6. Ta’ Marbûtah
Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta‟ marbutah terdapat pada
kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf
/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta‟ marbutah
tersebut diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta‟
marbutah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut
dialihaksarakan menjadi huruf /t// lihat (lihat contoh 3).
No Kata Arab Alih Aksara
طريقة 1Tariqah
ix
الجامعة الإسلامية 2Al-jami‟ah al-islamiyyah
كحدة الوجود 3Wahdat al-wujud
7. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih
aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia,
antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat,
nama bulan, nama diri, dan lain-lain.
Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata
sandangnya. Contoh: Abû Hȃmid al-Ghazȃlî bukan Abû Hȃmid Al-Ghazȃlî,
al-Kindi bukan Al-Kindi
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal
dari dunia Nusantara sendiri, maka tidak dialihaksarakan meskipun akar
katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani,
tidak ‗Abd al-Samad al-Palimbȃnî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-
Rȃnîrî.
8. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi‟il), kata benda (ism), maupun huruf (harf)
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas
kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-
ketentuan di atas:
Kata Arab Alih Aksara
ذىىىبى الأيستىاذي dzahaba al-ustȃdzu
x
tsabata al-ajru ثػىبىتى الأىجري
الحىرىكىةي العىصريةي al-harakah al-‗asriyyah
أىشهىدي أىف لاى إلوى إلا اللي asyhadu an lȃ ilȃha illȃ Allȃh
مىولاىنىا مىلكي الصالحMaulȃnȃ Malik al-Sȃlih
yu‘aststsirukum Allȃh يػيؤىثػريكيمي اللي
ىظىاىري العىقليةي الد
al-mazȃhir al-‗aqliyyah
xi
HUKUM DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19:
PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN
YAYASAN WAQAF MALAYSIA
Sinwani
Magister Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: [email protected]
ABSTRAK
Wakaf diharapkan dapat berkontribusi dalam bencana pandemi Covid-19 yang
berdampak pada tata ekonomi dan sosial masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan
Waqaf Malaysia (YWM) yang sama merujuk Waqf Core Principles dalam pengelolaan wakaf
terdapat perbedaan dalam hukum wakaf untuk penanggulangan bencana pandemi Covid-19 ini.
BWI me-launching program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa dengan landasan hukum Peraturan
BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda
Wakaf, sedangkan Yayasan Waqaf Malaysia dengan program dana peralatan untuk kelengkapan
dan pemulihan hospital (PULIH) dan program tabung bencana musaadah covid-19 berlandaskan
pada Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967. Penelitian ini bertujuan untuk
membandingkan urgensi hukum program Kalisa oleh BWI dan program PULIH dan Musa‟adah
Covid-19 oleh YWM, serta untuk membandingkan sistem pengelolaan wakaf uang untuk
penanggulangan bencana pandemi covid-19 antara BWI dan YWM.
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan perundang-
undangan (Statue Approach) dan pendekatan komparatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama,
program Kalisa berlandaskan pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai bentuk
sosial control untuk mempertahankan stabilitas sosial yang cenderung hukum tertinggal dari
perubahan sosial. YWM berlandaskan pada Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967
sebagai bentuk sosial engineering atau sarana pengubah struktur sosial yang cenderung
tertinggal dari hukum. Kedua, sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana
covid-19 di BWI yakni terdiri dari pengumpulan dana (fundraising) yang meliputi pengumpulan
dana secara langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising), investasi
dalam bentuk SBSN yang dijamin pemerintah dan Deposito di LKS-PWU, serta distribusi untuk
program lanjutkan hidup mereka; darurat ventilator RS Daerah; dan peduli ulama. Untuk YWM
sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19 juga terdiri
dari 3 pola, pengumpulan dana (fundraising) yang meliputi pengumpulan dana secara langsung
(direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising), investasi dengan ditukarkan dengan
harta kekal dan dileburkan ke dalam produk pelaburan syariah dengan jaminan modal akan
dikembalikan, serta pola distribusi lebih bersifat umum tak hanya untuk satu daerah, golongan
maupun agama tertentu.
Kata Kunci: Wakaf uang, penanggulangan bencana, pandemi covid-19
xii
KATA PENGANTAR
بسم الل الرحمن الرحيم
السلاـ عليكم كرحمة الل كبركاتو
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Atas berkat rahmat dan ridha-Nya telah memberikan kekuatan
dan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini
dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita
Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan sempurna bagi kita untuk
senantiasa menimba ilmu dan mengamalkannya, baik secara pribadi maupun
untuk orang lain. Amin.
Tesis ini penulis tulis untuk menganalisis tentang hukum dan pengelolaan
wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19: perbandingan
antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia. Dalam
menyelesaikan tesis ini penulis membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, serta
adanya hambatan dan kesulitan yang penulis rasakan. Tentunya tesis ini tidak
akan selesai dan terealisasi tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena
itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A. selaku rektor
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
2. Dr. Ahmad Tholabie Kharlie, S.H., M.H., M.A. selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Umar al-Haddad, M.A. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Dr. Muh. Fudhail Rahman, LC., MA. selaku Sekretaris Program Studi
Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus sebagai pembimbing II
yang ikhlas dan tulus memberikan perhatian dan arahan sehingga penulis
dapat menyelesaikan tesis ini.
xiii
5. Dr. Muhammad Maksum, S.H., MA., MDC. selaku pembimbing I yang sabar
dan tulus memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini.
6. Prof. Dr. Asep Saefuddin Jahar, M.A. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Dosen
pembimbing akademik yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan
arahan dan bimbingan hingga terbentuk konsep awal penelitian ini.
7. Para dewan penguji ujian proposal, ujian pendahuluan tertutup dan terbuka
sebagai ujian akhir program Magister, Dr. Umar al-Haddad, M.A., Dr. Muh.
Fudhail Rahman, LC., MA., Dr. Muhammad Maksum, S.H., MA., MDC., Dr.
Muhammad Ali Hanafiyah Selian, SH, MH, Dr. Abdurrauf, M.A. atas
masukan, saran dan kritikan untuk penyempurnaan tesis ini.
8. Dr. Fahruroji, Lc., M.A, Sigit Indra P dan segenap pihak Badan Wakaf
Indonesia (BWI) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan
yang komprehensfi dan jawaban dari pertanyaan penulis yang diajukan
sebagai kelengkapan data dalam penulisan tesis ini.
9. Cik Haidatul Azia binti Husin selaku eksekutif kanan dari Yayasan
Waqaf Malaysia yang telah mendeskripsikan secara komprehensif program
yang selaras dengan penelitian penulis.
10. Kepada seluruh pengajar Program Magister Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, atas pengetahuan dan pandangannya tentang hukum maupun ekonomi
syariah. Dan kepada seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, khususnya staf akademik, perpustakaan Fakultas Syariah
dan Hukum, serta perpustakaan utama yang telah memberi bantuan dan
fasilitas kepada penulis untuk memperoleh administrasi dan referensi dalam
penelitian ini.
11. Terkhusus untuk kedua orang tua, ayahanda Moh Kurdi Abdullah dan ibunda
Fatima yang telah sabar dan tekun memberikan pengorbanan, perhatian,
pendidikan, doa dan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan menimba
ilmu Allah SWT serta bermanfaat untuk orang lain. Tak lupa pula untuk kedua
mertuaku ayahanda Slamet dan ibunda Khadijah, serta kakak, adik, paman dan
xiv
keluarga besar atas perhatian, doa dan motivasinya yang tak mampu penulis
uraikan semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin
12. Terkhusus pula untuk Istri tercinta, Dewi Mukarromatus Sa‘diyah, S.Th.I,
kedua putri kesayanganku, Talia Kutubi Farhana dan Azma Taqiya Farhana
atas segala dukungan moril dan materil, lahir dan batin. Dan tentunya mereka
penyemangat dan penghibur penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Sahabat seangkatan Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, Moh.
Anza Fadillah, Rizkiyah, Kiki Damayanti, Helmi Abdullah, Riniwati, M Azis
Bakri, Muhsin Dumbela, Maulani Zada, Wildan Sulthoni, kakak kelas dan
adik kelas yang pernah berdiskusi bersama dalam kelas maupun luar kelas.
14. Seluruh teman, sahabat, rekan kerja dan semua pihak yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan, saran, doa dan kontribusi
bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini jauh dari kata sempurna,
tetapi besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis, seluruh
manusia, bangsa dan negara.
Dan dengan ini penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritikan
yang membangun untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata terima
kasih semua dan semoga bermanfaat. Amin ya robbal ‗alamin.
Jakarta, 27 Februari 2021
SINWANI
21160334100010
xv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ........................................................................................................ i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ...................................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................................................... ii
PERSETUJUAN PENGUJI TESIS.................................................................................................. iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ....................................................................................................... v
ABSTRAK ....................................................................................................................................... xi
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... xii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... xix
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... xx
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................. xxi
BAB I ................................................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ....................................................................................................... 9
C. Batasan Masalah ........................................................................................................... 10
D. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 10
E. Tujuan Penelitian .......................................................................................................... 10
F. Manfaat Penelitian ........................................................................................................ 11
G. Review Kajian Terdahulu ............................................................................................. 11
H. Kerangka Teori dan Konseptual ................................................................................... 14
I. Metode Penelitian .......................................................................................................... 19
J. Sistematika Penulisan .................................................................................................... 21
BAB II ............................................................................................................................................. 22
xvi
PRINSIP DASAR WAKAF UANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 ....... 22
A. Wakaf Uang ................................................................................................................. 22
1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang ............................................................ 22
2. Sejarah Wakaf Uang .................................................................................... 26
3. Dasar Hukum Wakaf Uang ......................................................................... 28
4. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam .............................................. 29
B. Manajemen Wakaf .............................................................................................. 33
1. Pengertian Manajemen Wakaf .................................................................... 33
2. Manajemen Fundraising Wakaf Uang ......................................................... 35
3. Manajemen Investasi ................................................................................... 38
4. Pola Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf ................................................ 43
C. Penanggulan Bencana ......................................................................................... 45
1. Definisi Bencana dan Penanggulangan Bencana ......................................... 45
2. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana ..................................................... 48
3. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat .......................................... 49
D. Pandemi Covid 19 .............................................................................................. 50
1. Pengertian Pandemi Covid 19 ..................................................................... 50
2. Strategi Penanggulangan Pandemi .............................................................. 50
3. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi ........................................................ 51
BAB III ........................................................................................................................................... 53
REGULASI WAKAF, PROFIL LEMBAGA BADAN WAKAF INDONESIA DAN YAYASAN
WAQAF MALAYSIA .................................................................................................................... 53
A. Wakaf di Indonesia ............................................................................................. 53
1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia ................................... 53
2. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia ............................................................. 61
3. Potensi Wakaf Uang di Indonesia ............................................................... 64
B. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) ................................................................ 65
xvii
1. Visi Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia ........................................... 66
2. Tugas dan Wewenang BWI ......................................................................... 67
3. Struktur Organisasi BWI 2017-2020 ........................................................... 68
4. Tantangan dan Peluang Badan Wakaf Indonesia ............................................ 70
C. Program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) ..................................................... 72
D. Wakaf Di Malaysia ............................................................................................. 75
1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Malaysia .................................... 75
2. Pengurusan dan Regulasi Wakaf di Malaysia ............................................. 78
3. Produk-Produk Wakaf di Malaysia ............................................................. 81
E. Profil Yayasan Waqaf Malaysia ......................................................................... 85
1. Visi Misi Yayasan Waqaf Malaysia ............................................................ 86
2. Tugas dan Wewenang Yayasan Waqaf Malaysia ........................................ 87
3. Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia ............................................ 88
4. Produk-Produk Wakaf Yayasan Waqaf Malaysia ....................................... 92
F. Program Dana PULIH dan Musa‘adah Covid 19 ............................................... 96
BAB IV ........................................................................................................................................... 97
URGENSI HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
PANDEMI COVID 19: PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN YAYASAN
WAQAF MALAYSIA .................................................................................................................... 98
A. Urgensi Hukum Wakaf Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid 19
Antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM). .............. 99
B. Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi
Covid 19 Antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia. ...................... 103
BAB V........................................................................................................................................... 109
PENUTUP ..................................................................................................................................... 109
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 112
A. Buku: .......................................................................................................................... 112
B. Peraturan Perundang-Undangan ................................................................................. 113
C. Jurnal Ilmiah: .............................................................................................................. 114
xviii
D. Thesis, Disertasi ......................................................................................................... 117
E. Artikel: ........................................................................................................................ 118
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................................................ I
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN WAWANCARA ..................................... I
PEDOMAN WAWANCARA ............................................................................................ II
JAWABAN WAWANCARA ........................................................................................... III
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................................... VI
xix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Program Unggulan Kalisa BWI ......................................................... 6
Gambar 1.2 Total Wakaf Uang Kalisa Terkumpul ................................................ 7
Gambar 1.3 Penyaluran YWM Program PULIH & Musa‘adah Covid 19 ........... 8
Gambar 1.4 Skema kerangka konseptual dalam penelitian ................................. 15
Gambar 2.1 Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf .................................... 34
Gambar 2.2: Skema investasi wakaf uang pada sektor riil. ................................. 40
Gambar 2.3: Skema investasi wakaf uang melalui bank syariah ......................... 41
Gambar 2.4: Siklus Penanggulangan Bencana..................................................... 48
Gambar 3.1 Sistem Perwakafan di Malaysia ....................................................... 85
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia................................. 88
Gambar 3.3 Skema Pembagian Wakaf di Yayasan Waqaf Malaysia .................. 95
Gambar 4.1: Publikasi Laporan Kalisa (BWI) .................................................. 106
Gambar 4.2 Publikasi Laporan Musaadah Covid 19 (YWM)........................... 107
xx
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Agihan Dana Pokok Wakaf Tunai Kepada Hospital .............................. 8
Tabel 2.1 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat.............................. 52
Tabel 3.1 Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik .......................... 57
Tabel 3.2 Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia ............................................... 65
Tabel 3.3 Aturan Khusus Tentang Wakaf Dalam Enakmen Negeri-Negeri Di
Malaysia ................................................................................................................ 78
Tabel 4.1 Urgensi Hukum Wakaf Uang Dalam Pandem Covid-19 oleh BWI Dan
YWM .................................................................................................................... 99
Tabel 4.2 Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pandemi Covid-19 oleh BWI dan
YWM .................................................................................................................. 103
Tabel 4.3 Laporan Terakhir Program Kalisa dan YWM..................................... 107
Tabel 4.4 Data Agihan Dana Tabung Wakaf Musaadah Covid-19 oleh YWM . 108
xxi
DAFTAR LAMPIRAN
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN WAWANCARA ......................... I
PEDOMAN WAWANCARA ................................................................................. II
JAWABAN WAWANCARA ............................................................................... III
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... VI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Praktik wakaf telah dikenal sejak awal kedatangan Islam, bahkan
masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkannya meskipun dengan nama
lain. Hal itu dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah seperti Masjidil
Haram sebelum kerasulan nabi Muhammad. Praktik tersebut selaras dengan
tujuan Islam, yakni harta kekayaan tersalurkan secara adil serta untuk
kemaslahatan umat maka Rasulullah menyebutnya sebagai wakaf.1 Wakaf
yang pertama kali tercatat adalah pembangunan masjid Quba di Madinah,
kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid Nabawi. Para sahabat juga
mengikuti langkah Rasulullah dalam praktik wakaf. Usman bin Affan dengan
sumurnya untuk kepentingan umat muslim, Abu Talhah dengan kebun
Bairuha, Abu Bakar dengan sebidang tanah diwakafkan untuk anak
keturunannya, dan Umar bin Khattab dengan tanahnya di Khaibar pada tahun
ke-7 Hijriah.2
Pada masa dinasti Umayah dan Abbasiyah wakaf mengalami kemajuan
yang sangat pesat hingga mengarah kepada pengelolaan wakaf secara
modern.3 Kemudian kemajuan wakaf dilanjutkan pada abad ke-9 dan 10
dengan munculnya jenis-jenis wakaf baru untuk mengapresiasi kebutuhan
masyarakat muslim yang semakin beragam. Manfaat wakaf tak hanya berkutat
dalam pelayanan keagamaan dan santunan semata, tetapi sudah merambah
1 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: 2006) h.4-6
2 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 14
3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h. 9
2
dalam pembiayaan sarana publik seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah
sakit dan sekolah.4
Hingga tercatat dalam sejarah alokasi wakaf juga untuk bencana.
Dalam buku Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History
terbitan Directorate General Foundations Publications Turkey (2014)
disebutkan bahwa Semsuddin Haci Ahmed Efendi mewakafkan 500 dirham
untuk pemeliharaan dan pemulihan pascabencana. Sebelumnya, pada tahun
1495, Sultan Bayezid II mewakafkan satu jembatan tahan gempa beserta biaya
operasionalnya di kota Amasya, Turki.5
Terkait peran wakaf dalam respon kebencanaan, Direktur
Pengembangan Zakat dan Wakaf Dompet Dhuafa Bambang Suherman
mengatakan bahwa aset wakaf sebagai instrumen penting dalam pengelolaan
kebencanaan, seperti bencana letusan Merapi di Yogyakarta, saat penduduk
memanfaatkan aset-aset wakaf berupa masjid sebagai shelter sebelum ke
Stadion Maguwoharjo. Pada fase pemulihan juga membuat pasar karena
hilangnya perputaran ekonomi dengan perspektif wakaf selain donasi
kemanusiaan. Selain itu pada bencana di Sumatera Barat instrumen wakaf
digunakan untuk bangun huntara (hunian sementara) dengan membangun
seribu unit huntara dan klinik-klinik berbasis wakaf yang berperan dalam
bencana.6 Sulistyowati (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa
penggunaan dana zakat dan wakaf untuk penanggulangan bencana merupakan
hal yang tepat karena terkait keduanya merupakan dana sosial dalam Islam
4 Siska, ―Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan
Wakaf di Indonesia‖ Jurnal Ekonomi KIAT, Vol 30 No. 1 (Juni, 2019) h.1
5 Fahmi Nasir ―Wakaf Untuk Penanggulangan Bencana‖, artikel diakses pada 08 Januari
2021 dari https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/pgcg7k440/wakaf-untuk-penanggulangan-
bencana-part1
6 ―Peran Wakaf Dalam Respon Kebencanaan‘‘ artikel diakses 8 Februari 2021 dari laman
https://www.republika.co.id/berita/qnndfn423/peran-wakaf-dalam-respon-kebencanaan
3
yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan
menyejahterakan masyarakat.7
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (2019) mengungkapkan bahwa hasil dari
cash waqf linked sukuk dapat diberikan kepada mauquf „alaih korban bencana
dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah, maupun permodalan kepada
sektor produktif dengan pembiayaan qard.8
Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf memang
tidak terlalu eksplisit disebutkan bahwa peruntukan harta benda wakaf untuk
bencana, akan tetapi dalam Pasal 22 (e) disebutkan bahwa peruntukan harta
benda wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.9
Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana disebutkan dalam pasal 60 ayat 2 bahwa pemerintah
dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan
dana yang bersumber dari masyarakat. Dan diperkuat lagi dengan pasal 69
ayat 5 yang menyebutkan bahwa unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penyediaan bantuan.10
Kategori bencana tentunya tak hanya berupa bencana alam semata, tapi
juga bencana nonalam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan lain-
lain. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
nonalam seperti gagal tekhnologi, epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan
bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti
7 Sulistyowati, "DESIGNING INTEGRATED ZAKAT-WAQF MODELS FOR
DISASTER MANAGEMENT." Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 4.2 (2018):
366.
8 Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan
Bencana Alam di Indonesia. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019: h.79
9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
10
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 60 (2)
dan pasal 69 (5).
4
konflik.11
Coronavirus disease 2019 atau yang disebut covid-19 adalah
termasuk dalam kategori bencana nonalam. Pemerintah Indonesia yang
diwakilkan oleh presiden menetapkan wabah corona sebagai bencana
Nasional.12
Pandemi global covid-19 telah menimbulkan implikasi yang sangat
serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut catatan SESRIC
(2020), suatu lembaga pusat riset dan data statistik di bawah payung OKI
(Organisasi Kerjasama Islam), pandemi global telah mengoreksi proyeksi
pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota OKI dari 3,7 persen menjadi
minus 2 persen di tahun ini. Ini juga berdampak pada penurunan tingkat
pendapatan per kapita rata-rata penduduk di negara-negara OKI, dari USD
11,5 ribu di tahun 2019 menjadi 11,1 ribu di tahun ini, atau turun sekitar 3,48
persen.13
Selanjutnya, situasi pandemi juga telah berakibat pada peningkatan
angka pengangguran. SESRIC mencatat kenaikan angka pengangguran di
negara-negara OKI, dari 47,1 juta jiwa di tahun 2019, menjadi 55,4 juta jiwa
di tahun 2020. Demikian pula dengan sektor pendidikan yang tidak luput
terkena dampak. Diperkirakan sekitar 68,27 juta pelajar di negara-negara
anggota OKI ini terkena dampak akibat pandemi covid-19. Secara sosial, jika
mitigasi dampak sosial akibat pandemi tidak berjalan dengan baik, maka akan
berpotensi menciptakan konflik horizontal di antara sesama warga
masyarakat.14
Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota OKI yang sama-sama
berasaskan pada Prinsip Inti Wakaf atau disebut Waqf Core Principles (WCP.
11
―Definisi Bencana‖ artikel diakses 09 Februari 2021 pada laman
https://bnpb.go.id/definisibencana#:~:text=Bencana%20nonalam%20adalah%20bencana%20yang,
%2C%20epidemi%2C%20dan%20wabah%20penyakit.&text=Jika%20terjadi%20bencana%20pad
a%20tanggal,maka%20dihitung%20sebagai%20satu%20kejadian.
12
―Jokowi Tetapkan Wabah Corona sebagai Bencana Nasional‖ artikel diakses 08
Februari 2021 dari laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413180042-20-
493149/jokowi-tetapkan-wabah-corona-sebagai-bencana-nasional
13
Irfan Syauqi Beik ―Menuju Sistim Zakat Mandatory‖ artikel diakses 10 Februari 2020
pada laman https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com_content&view=article&id=3651
14
Irfan Syauqi Beik ―Menuju Sistim Zakat Mandatory‖ artikel diakses 10 Februari 2021
pada laman https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com_content&view=article&id=3651
5
Prinsip-prinsip tersebut menetapkan lima bidang dasar yang akan
dikembangkan yang mencakup:15
1. Legal Foundations (dasar hukum)
2. Waqf Supervision (pengawasan wakaf)
3. Good Nazir Governance (tata kelola nazir yang baik)
4. Risk Management (manajemen resiko)
5. Shariah Governance (tata kelola syariah)
Meskipun sama-sama berasaskan pada Waqf Core Principle dalam
implementasi hukum wakaf uang untuk pandemi covid-19 berbeda antar
kedua negara. Indonesia yang diwakilkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
mengimplementasikan wakaf uang sebagai bentuk voluntary (sukarela). BWI
mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
Dalam pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa penerimaan wakaf uang dari wakif
dapat melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang
untuk waktu selamanya, masih pasal yang sama ayat 2 dinyatakan penerimaan
wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1
(satu) tahun dan paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).16
Malaysia
yang diwakilkan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) mengimplementasikan
wakaf sebagai bentuk mandatory, yakni bagi para wakif yang membayar
wakaf maka ia akan mendapatkan potongan kewajiban membayar pajak. Hal
ini didasari atas hukum Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 yang
menyatakan bahwa wakif berhak mendapatkan potongan pajak saat ia
membayar wakaf. Potongan yang boleh dituntut oleh individu adalah 7%
sedangkan untuk syarikat 10% dari total pendapatan keseluruhan.17
15
Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak, ―Analisis
Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung‖
SpeSIA, Unisba, Vol 5, No, 2 Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Agustus, 2019) h. 555
16
Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
17
(11C) There shall be deducted from aggregate income of a relevant person for the
relevant year reduced by any deduction for that year in accordance with subsection (1) an amount
6
Program unggulan BWI adalah Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)
Program ini merupakan program peduli untuk membantu sesama yang yang
membutuhkan, khususnya masyarakat yang terdampak bencana wabah Covid-
19. Ada tiga program unggulan Kalisa 18
:
1. Lanjutkan Hidup Mereka
Program ini adalah hasil dari investasi wakaf uang Kalisa akan digunakan
untuk Dana Bantuan Tunai bagi orang tua mahasiswa prasejahtera yang
terkena dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
2. Darurat Ventilator untuk RS Daerah
Program ini adalah hasil dari investasi wakaf uang Kalisa akan digunakan
untuk pengadaan ventilator di rumah sakit daerah yang terkena dampak
Covid-19
3. Peduli Ulama
Program ini adalah hasil dari investasi wakaf uang Kalisa yang akan
digunakan untuk dana bantuan tunai para ulama yang terkena dampak sosial
ekonomi pandemi Covid-19 bekerjasama dengan Dewan Dakwah Indonesia
(DDI).
Gambar 1.1 Program Unggulan Kalisa BWI
equal to any gift of money or cost of contribution in kind made by the relevant person in the basis
period for that year for any project of national interest approved by Minister. LAWS OF
MALAYSIA, INCOME TAX ACT 1967, As at 1 October 2017
18
―Kalisa, Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses pada 18 November 2020 dari
https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/
7
Dari program Kalisa ini terhitung hingga 23 Januari 2021 total wakaf
uang yang terkumpul sebagai berikut:
Gambar 1.2 Total Wakaf Uang Kalisa Terkumpul19
Program YWM dalam penanggulangan pandemi covid-19 adalah
Tabung Wakaf Bencana atau disebut Musaadah Covid-19, yakni program di
bawah skim CSR Prihatin YWM yang akan diaktifkan apabila berlakunya
sesuatu bencana. Tabung Wakaf Bencana Covid 19 telah diaktifkan oleh
YWM pada 20 Maret 2020 untuk membantu meringankan pihak-pihak yang
terkena imbas dari krisis karena wabah covid 19. Selain itu ada program dana
Peralatan Untuk Kelengkapan dan Pemulihan Hospital (PULIH) di bawah Sijil
Wakaf Tunai Kesehatan.20
Adapun rincian penyaluran dana tabung wakaf bencana covid 19 sebagai
berikut:21
1. Dana Pokok Wakaf Tunai Malaysia sebesar RM 909,600.00
2. Dana Manfaat Wakaf RM 40,080.00
19 Artikel diakses pada 23 November 2020 dari https://id.badanwakafindonesia.com/
20
―Maklumat Program Dana Pulih‘‘, artikel diakses pada 23 November 2020 dari
https://www.ywm.gov.my/dana-pulih
21
―Agihan Dana Manfaat Yayasan Waqaf Malaysia‘‘ artikel diakses 23 November 2020
darihttps://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia/photos/a.262387653801916/381859076818
1569
8
3. Agihan sumbangan bantuan makanan di sekitar Shah Alam, Klang &
Kajang, Selangor; Kuala Lumpur; Kota Bharu, Kelantan dan Seri
Manjung, Perak.22
Gambar 1.3 Penyaluran YWM Program PULIH & Musa’adah Covid 19
Dari dana tersebut dialokasikan ke 2 Hospital dengan perincian yang
terdapat pada tabel berikut:
Tabel 1.1 Agihan Dana Pokok Wakaf Tunai Kepada Hospital23
Hospital Sungai Buloh RM 275,200.00
Bil Peralatan Kuantiti (Unit)
1 Set katil pesakit beserta tilam 100
2 Tilam tambahan 160
3 Loker berkunci 4 pintu 50
4 Magnetic whiteboard 50
Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang RM 634,400.00
1 Vital sign monitor (wall mounted) with end tidal CO2 and
SPO2 capability
1
2 Portable vital sign monitor with SPO2 and ETCO2 1
3 Portable vital sign monitor with SPO2 6
4 Portable Ventilator 1
5 Defibrillator 1
6 Portable Ultrasound machine (3probes) 1
7 Infusion pump 8
8 ECG machine 2
9 ISOPOD negative pressure patient transfer system with
flter
1
10 negative pressure for isolation room 2
11 PAPR with filter 3
22
Artikel diakses 23 Januari 2021 dari laman
https://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia/posts/3954062697967708
23 ―Maklumat Program Dana Pulih‖ artikel diakses pada 23 November 2020 dari
https://www.ywm.gov.my/dana-pulih
9
Kedua instansi tersebut di atas berbeda dalam mengaplikasikan sistem
regulasi wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19. Pertama
mengaplikasikan regulasi atau peraturan sebagai bentuk voluntary (sukarela),
sedangkan yang kedua sebagai bentuk mandatory (kewajiban) yang dapat
mengurangi kewajiban pajak bagi seorang wakif. Dua sistem yang berbeda ini
menarik peneliti untuk meneliti urgensi hukum dan pengelolaan wakaf uang untuk
bencana pandemi covid-19 di kedua negara tersebut. Maka dengan ini peneliti
tergerak untuk meneliti penelitian ini dengan judul: “Hukum Dan Pengelolaan
Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19:
Perbandingan Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia”
B. Identifikasi Masalah
Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf
uang untuk penanggulangan bencana Covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia
dan Yayasan Waqaf Malaysia yang mencakup hukum pengelolaan wakaf uang
dan alokasi untuk bencana yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, khususnya
era pandemi covid 19 ini. Terdapat berbagai permasalahan yang dapat peneliti
uraikan, di antaranya adalah:
1. Terdapat perbedaaan hukum pengelolaan wakaf antara Badan Wakaf
Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia.
2. Adanya persamaan dan perbedaan dalam sistem pengembangan dan
pengelolaan wakaf uang antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan
Waqaf Malaysia.
3. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf uang di Badan
Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia yang menyebabkan
berbeda perkembangannya.
4. Perkembangan wakaf uang yang berbeda antara Badan Wakaf Indonesia
dan Yayasan Waqaf Malaysia.
10
5. Manajemen alokasi hasil pengelolaan wakaf uang untuk bencana,
khususnya pandemi covid 19 yang berbeda antara Badan Wakaf Indonesia
dan Yayasan Waqaf Malaysia.
6. Regulasi yang menguatkan untuk alokasi hasil pengelolaan wakaf uang
untuk bencana antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf
Malaysia.
C. Batasan Masalah
Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti tentu
merupakan tema yang cukup luas untuk dikaji, sehingga dengan begitu peneliti
hanya akan membahas perbedaan dasar hukum pengelolaan wakaf uang antara
Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia untuk penanggulangan
bencana pandemi covid 19, perbedaan dan persamaan sistem pengelolaan
wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid 19 antara Badan
Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Apa urgensi hukum wakaf uang untuk penanggulangan bencana Covid-19
antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia?
2. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana
pandemi covid 19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf
Malaysia?
E. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah:
1. Mengetahui urgensi hukum wakaf uang untuk penanggulangan bencana
covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia
11
2. Mengetahui sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan
bencana pandemi covid 19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan
Waqaf Malaysia.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa
konsep, teori dan metode pengelolaan dalam ilmu wakaf. Konsep tentang
manfaat pengelolaan wakaf uang bisa lebih luas cakupannya untuk
kemaslahatan umat di antaranya adalah penanggulangan bencana.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum akan manfaat
wakaf yang sangat luas, sehingga ada keterpanggilan untuk
memberikan harta wakaf sesuai kemampuan masing-masing.
b. Memberikan manfaat bagi nadzir wakaf dalam mengelola wakaf uang
agar lebih efektif dan dalam hal alokasi hasil wakaf uang untuk sosial
khususnya penanggulangan bencana.
c. Memberikan manfaat bagi praktisi pendidikan sebagai bahan rujukan
dan tambahan pengetahuan dalam penyampaian materi tentang wakaf.
d. Memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah penerima wakaf
uang untuk terus mensosialisasikan manfaat wakaf uang.
G. Review Kajian Terdahulu
Dalam kajian pustaka ini, peneliti berusaha mendata dan membaca
beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan
Malaysia, serta alokasinya untuk beberapa objek salah satunya untuk
penanggulangan bencana. Berikut beberapa penelitian berupa tesis tentang
pengelolaan wakaf secara produktif:
Imam Mustofa, Dri Santoso dan Upia Rosmalinda dalam laporan
penelitiannya yang berjudul ―Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembagan
Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia‖, Lembaga
12
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri
Metro, 2019. pada laporan penelitian ini dijelaskan perbedaan istilah terhadap
cash waqf antara Indonesia dan Malaysia, baik dalam bentuk regulasi dan
implementasinya. Dalam bentuk regulasi, peraturan wakaf di Indonesia berlaku
secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia sedangkan di Malaysia
diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Pada
penelitian ini lebih menitikberatkan penyaluran wakaf pada sektor pendidikan
khususnya di perguruan tinggi. Legal substance tentang wakaf di Malaysia
berimplikasi pada legal culture di masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Adapun
di Indonesia, implementasi aturan tentang wakaf masih terkendala dengan
norma sosiologis dan norma agama yang dipegang masyarakat. Masyarakat
beranggapan wakaf uang tidak diatur dalam fiqih klasik.24
Jauhar Faradis, M Yazid Affandi dan Slamet Khilmi dalam jurnalnya yang
berjudul ―Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf
Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia‖, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu
Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
Dalam jurnal ini para peneliti menjelaskan sistem fundraising wakaf produktif
kedua negara yang sama-sama memiliki dua pola fundraising, yakni menunggu
bola dan menjemput bola. Dalam menunggu bola BWI membuka rekening di
LKS-PWU sedangkan PWS tidak hanya membuka rekening di lembaga keuangan
syariah penerima wakaf saja, tapi lebih beragam dengan membuka kounter PWS,
skim infaq (potong gaji), Ejen, dan portal e-Mais dan bekerjasama dengan
lembaga pendidikan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia. Sistem fundraising
kedua adalah jemput bola. Metode ini BWI mendatangi instansi-instansi
pemerintah maupun swasta untuk mensosialisasi wakaf produktif dan memotivasi
masyarakat untuk berpartisipasi dengan harapan mendapatkan dana wakaf secara
rutin dengan sistem pemotongan sekian persen dari gaji sesuai dengan keikhlasan
mereka, sedangkan PWS dengan model bulan wanita yakni model pada bulan
Maret sampai April dalam bentuk wakaf emas, bulan wakaf selangor pada bulan
24
Imam, Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk
Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia."
13
Rajab, Sya‟ban dan Ramadhan. Bulan Masre Industri. Model ini dilaksanakan
pada bulan Oktober, November dan Desember. Model ini dilakukan karena setiap
akhir tahun syarikat (korporat) akan melakukan tutup tahun sehingga memicu
syarikat berwakaf karena dapat mengurangi pajak tahunan sebesar 10%. Model
jemput bola yang terakhir dengan membentuk duta wakaf dengan mengutus ustad
Don Daniyal Don Biyajid sebagai duta wakaf PWS.25
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza dalam tesisnya yang berjudul ―Cash Waqf
Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia‖,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Dalam tesis ini
dijelaskan instrumen cash waqf linked sukuk (CWLS) ini merupakan investasi
sosial sebagai solusi pembiayaan pemulihan bencana alam. Tulisan ini lebih
memaparkan investasi wakaf berupa cash waqf linked sukuk yang kemudian hasil
investasi tersebut dialihkan dalam pemulihan bencana alam. Penelitian ini hanya
memfokuskan satu bentuk investasi untuk wakaf tidak meneliti bentuk
pengelolaan wakaf produktif lainnya, serta tempat penelitian hanya di Indonesia
tepatnya di Yogyakarta tanpa membandingkan dengan negara lain seperti
Malaysia.26
Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi dengan judul ―Model
Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia‘‘, IAIN Kudus. Dalam jurnal ini
dijelaskan ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat
dilakukan oleh nazhir, pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial,
seperti wakaf untuk kesehatan, pengembangan pendidikan dan kesejahteraan
umat. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi. Dalam jurnal ini pula
dijelaskan keamanan investasi wakaf harus memperhatikan dua aspek yakni,
keamanan nilai pokok dana abadi serta investasi dana tersebut bisa diproduktifkan
dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan. Jurnal ini hanya menjelaskan
pola pengelolaan wakaf produktif beserta contohnya di Indonesia saja tidak
25
Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf
Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia." Asy-
Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 49.2 (2015): 500-518.
26
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan
Bencana Alam di Indonesia. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
14
membedakan pola pengelolaan wakaf produktif di Malaysia serta tidak
menjelaskan distribusi hasil pengelolaan wakaf untuk bencana alam.27
Muhammad Afdi Nizar dalam jurnalnya ―Pengembangan Wakaf Produktif
di Indonesia: Potensi dan Permasalahan‖, Munich Personal RePEc Archive
(MPRA). Dalam jurnal ini peneliti memaparkan tentang pengembangan wakaf
produktif di Indonesia mulai ada pergeseran paradigma dari orientasi pada harta
tak bergerak menuju wakaf harta bergerak, khususnya wakaf uang, serta
dipaparkan tentang permasalahan dan hambatan dalam pengembangan wakaf
produktif di Indonesia antara lain adalah pengelolaan wakaf oleh para nazhir lebih
pada proteksi bukan pendayagunaan (utilisasi) harta wakaf.28
Nurul Asykin Mahmood dan Ruzian Markom dengan jurnalnya
―Transformasi Institusi Pelaksana Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation‖,
elmtiyaza, Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang
adanya transformasi pengelolaan wakaf ke arah yang lebih profesional dengan
adanya kerjasama antara institusi MAIN dengan JAWHAR dan YWM. Sebagai
contoh adalah institusi Waqaf An-Nur Corporation (WANCorp) yang hanya
berawal dari klinik kesehatan, setelah perannya semakin besar berubah nama dan
manfaat untuk mengelola wakaf korporat di Johor.29
H. Kerangka Teori dan Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep ini merupakan suatu
uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta yang diteliti.30
Penelitian ini
27
Abdurrahman Kasdi. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia." ZISWAF:
Jurnal Zakat dan Wakaf 1.1 (2016): 1-15.
28
Muhammad Afdi Nizar. Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan
Permasalahan [Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems]. No.
97967. University Library of Munich, Germany, 2017. h.3
29
Nurul Asykin Mahmood, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana
Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, 2014.
30
Muhammad Najib Anis Subekhi, ―Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Bait Al-
Mal Wa Al-Tamwil.‖ (Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
2021.) h. 30
15
memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar di bawah ini
dengan pembahasan selanjutnya.
Gambar 1.4 Skema kerangka konseptual dalam penelitian
1. Hukum
Hukum memiliki pengertian dan definisi yang berbeda-beda antar pakar
hukum. Prof Sudiman menyatakan hukum pikiran atau anggapan orang
tentang adil atau tidak adil mengenai hubungan antarmanusia. Grotius
menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang
menjamin keadilan. Prof. Mr. E.M Meyers menyatakan hukum ialah semua
aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi
penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut
Immanuel Kant dalam buku Inleading Tot De Rechtswetsnlhap, hukum adalah
keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang
satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang orang lain.31
Pengertian lainnya hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat
oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau
institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat,
bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh
masyarakat.32
Adapun fungsi hukum terdapat dua paham berbeda, yaitu:33
31
Sri Wajiyatti. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta:
PRENADAMEDIA GROUP, 2018, h. 28
32
Mery, Handayani, dkk. Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Bandung:
Penerbit Widina Bakti, 2020, h. 11
33
Sri Wajiyatti. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum.h. 31
Hukum
Wakaf Uang Penanggulangan
Bencana
Pandemi
Covid 19
Manajemen
16
a. Mazhab sejarah dan kebudayaan (cultuur histirische school) oleh
Frederich Carl Von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum Jerman.
Frederich mengatakan bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti
perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-
perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
b. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembangkan
oleh Roscoe Pound (1870-1964) ahli hukum Amerika Serikat dari
aliran sociological jurisprudence. Mereka mengatakan bahwa hukum
berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan
dalam masyarakat.
Sementara menurut Soerjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum
terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya
yaitu:34
a. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral
(duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan
perubahan masyarakat (social engineering)
b. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka
(sensitif/rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan
pengendalian social (social control).
2. Manajemen
Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage berarti control, yaitu to
be responsible for controlling or organizing someone or something specially a
business.management berarti the control and organization of something, atau
the group of people responsible for controlling and organizing a company.
Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani,
atau mengelola.35
Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C.
Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing,
leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang
34
Sri Wajiyatti. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum.h. 31
35
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 72
17
ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-
fungsi utama manajemen. Definisi yang sama dirumuskan oleh James A F.
Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J.R. manajemen adalah
sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujan organisasi melalui
rangkaian kegiatan berupa planning, organizing, leading, dan controlling
pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.36
Menariknya dalam pengertian Stoner yaitu menggunakan kata proses
(management by process). Suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan
bukan menekankan aspek hasil (management by result), tetapi ada keterkaitan
yang kuat antara proses dan hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan
maka akan sistematis manajemennya. Semakin baik sistem manajemen
tersebut akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal.37
Menurut Peter F Drucker, manajemen adalah seni atau proses dalam
menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari
organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Ahmad
al-Shabab mengemukakan, manajemen merupakan sebuah proses yang
dilakukan dengan mengerahkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang
ditetapkan.38
3. Wakaf Uang
Adapun pengertian wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang
diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan
ketentuan prosentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan sosial.39
Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam
36
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 73. Lihat juga Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan
dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖
Skripsi: Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Uin Malik Ibrahim, Malang (2016), h.38
37
Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok
Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖ h.38
38
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 74
39
Hilmi Hasbullah. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku
pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf." (2012), h.
817
18
bentuk uang. Definisi ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia per tanggal 11 Mei 2002 saat merilis
fatwa tentang wakaf uang, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan
tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan
tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau
mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak
haram) yang ada.40
Menurut Mustafa Edwin Nasution waka uang adalah
penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazhir dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai
dengan ajaran Syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan
jumlah pokoknya.41
Adapun pengertian wakaf uang versi Peraturan Menteri
Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
mendefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.42
4. Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat
dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi,
menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Secara umum kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:43
1. Pencegahan
2. Pengurangan dampak bahaya
3. Kesiapsiagaan
4. Tanggap darurat
5. Pemulihan
40 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 21
41
Muhammad Alfin Syauqi, ―Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk
Kesejahteraan Umum‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 63, tahun XVI, Agustus 2014), h. 372
42
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
43
Yayasan IDEP, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat,
(Bali: Yayasan IDEP, Edisi Kedua 2007) h.7
19
6. Pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana.
Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi
penanggulangan bencana untuk tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan/atau
pasca bencana. Dana penanggulangan bencana meliputi dana kontijensi, dana siap
pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Dana kontijensi bencana adalah
dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana
tertentu. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh
Pemerintah untuk digunakan pda saat tanggap darurat bencana sampai dengan
batas waktu tanggap darurat berakhir (termasuk masa transisi). Dana bantuan
sosial berpola hibah adalah dana yang disedikan Pemerintah kepada pemerintah
daerah sebagai bantuan penanganan pasca-bencana.44
I. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian analisis
kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata
tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh, kemudian data tersebut kita
analisa agar kita bisa mengambil kesimpulan.
2. Metode Pendekatan
Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini penulis memakai
metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach),
yakni mempelajari norma dan kaidah undang-undang wakaf di Indonesia
dan Malaysia, serta pendekatan perbandingan (comparatif approach) yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan pengelolaan wakaf
uang antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia dalam
dalam penanggulangan bencana pandemi covid 19. Maksud dari
pendekatan perbandingan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan dalam pengelolaan wakaf di kedua negara tersebut.45
3. Sumber Data
44
Nurjannah, dkk, Manajemen Bencana (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2012), h.101
45
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011) h. 135
20
Dalam penelitian ini sebagaimana diungkap oleh Peter Mahmud
Marzuki untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
deskripsi yang komperehensif, maka diperlukan sumber-sumber
penelitian. Adapun sumber penelitian ini menggunakan sumber hukum
dan non hukum sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan tentang undang-undang No. 41 tahun
2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan syeksen 44 (11C) Akta cukai
pendapatan 1967.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya
tulis ilmiah, hasil penelitian para peneliti, dan bahan lainnya.
c. Sumber Data Tersier
Yaitu bahan bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun
penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti
ensiklopedia, filsafat, kamus, situs internet dan artikel surat kabar.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Studi Dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dta dari peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen pustaka yang berkaitan.
Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahan ini.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung
dengan pihak-pihak terkait mengenai tema dalam tesis ini.
5. Teknik Analisis Data
21
Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis
dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif karena
merupakan data yang berasal dari informasi-informasi .
J. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan dalam pemahaman serta kesesuaian terhadap maksud dan tujuan
penulisan ini. Secara lengkap pembagian sistematika penulisan tesis ini sebagai
berikut:
Bab I, dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori dan kerangka
konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II, dalam bab ini diuraikan lebih lanjut mengenai konsep wakaf uang,
sejarah wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, pengelolaan wakaf uang dan
mitigasi bencana.
Bab III, dalam bab ini mengkaji tentang profil lembaga wakaf di Indonesia
yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan waqaf Malaysia, visi misi organisasi
dan program-program pengembangan antara kedua lembaga.
Bab IV mengkaji tentang dasar hukum pengelolaan wakaf uang untuk
bencana antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia dan sistem
pengelolaan wakaf uang untuk bencana antara Badan Wakaf Indonesia dan
Yayasan Waqaf Malaysia.
Bab V penutup yang berisi kesimpulan hasil dari analisa penelitian dan
saran.
22
BAB II
PRINSIP DASAR WAKAF UANG DAN PENANGGULANGAN
BENCANA COVID-19
A. Wakaf Uang
1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang
Wakaf secara bahasa berasal dari kata ―waqafa‖ yang berarti
―menahan‖ atau ―berhenti‖ atau ―diam di tempat‖. Bisa juga disamakan
dengan ―habasa‖ yang bermakna sama, yaitu mewakafkan.46
Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi
perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini
berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang
dimunculkan dari wakaf tersebut. Definisi wakaf tersebut adalah sebagai
berikut:47
a. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda
milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk
kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang. Definisi
tersebut menyatakan bahwa akad wakaf bersifat ghair laziam (tidak
mengikat), dengan pengertian waqif dapat menarik kembali wakafnya
dan menjualnya. Wakaf ini sifatnya sama dengan ariyah (barang
pinjaman) yang dapat ditarik kembali dan tidak melepaskan hak
kepemilikan atas barang yang diwakafkan tersebut. Wakaf baru
bersifat mengikat menurut Abu Hanifah apabila dalam keadaan: 48
46
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan
Bencana Alam di Indonesia‖ Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 21 lihat juga Hasan,
Sudirman, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, HUkum Positif, dan Manajemen (Malang, UIN-Maliki
Press, 2011), h.3
47
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 14
48
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 14-15
23
1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat
mengikat,
2) Peruntukan wakaf adalah untuk masjid,
3) Wakaf itu dikaitkan dengan kematian waqif (waqif berwasiat akan
mewakafkan hartanya).
b. Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah waqif menjadikan manfaat
harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti
dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kehendak waqif. Dalam hal ini hampir senada dengan
pendapat Abu Hanifah bahwa akad wakaf tidak melepaskan hak
kepemilikan waqif atas harta yang diwakafkannya. Waqif hanya
melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Dalam
hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya
selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika
mengucapkan akad (sighat). Pada dasarnya perwakafan ini berlaku
untuk suatu masa tertentu dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf
kekal (selamanya).49
c. Menurut Ulama Syafi‘iah dan Hambali mendefinisikan wakaf dengan
menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda
yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang
dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan
mendekatkan diri kepada Allah Ta‘ala. Dari definisi ini jumhur ulama
berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (luzum). Ibn Qudamah
dalam hal ini berpendapat, bahwa wakaf itu akad tabarru‟ yang
menghalangi adanya akad jual beli, hibah, dan waris.50
Sedangkan pengertian wakaf dalam regulasi adalah sebagai berikut:
49
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan
Bencana Alam di Indonesia‖, h. 22
50
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 16-17
24
a. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pengertian
wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.51
b. Kompilasi Hukum Islam. 52
1) Pasal 215 ayat 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
2) Pasal 215 ayat 4 pengertian benda wakaf adalah segala benda baik
bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak
hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
Wakaf merupakan dana sosial yang berbeda dengan lainnya.
Wakaf memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut:53
a. Wakaf (aset finansial atau fisik) didedikasikan untuk melayani seluruh
masyarakat umum (baik muslim maupun non muslim)
b. Aset wakaf tidak dapat dijual, rusak, hilang dan hancur
c. Aset wakaf harus digunakan untuk kepentingan manfaat umum
(ibadah, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dsb)
d. Wakaf dapat menghasilkan laba atau setidaknya tidak menghadapi
kerugian finansial/non finansial.
51 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.
52
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan
Bencana Alam di Indonesia‖, h. 23
53
Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan
Bencana Alam di Indonesia‖, h. 23
25
Adapun pengertian wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai
yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan
dengan ketentuan prosentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan
sosial.54
Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum
dalam bentuk uang. Definisi ini selaras dengan definisi wakaf yang
dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia per tanggal 11
Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang, yaitu menahan harta yang
dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan
cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual,
memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada
sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.55
Menurut Mustafa Edwin
Nasution wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada
seseorang atau nazhir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya
digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Syariat Islam dengan
tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.56
Adapun
pengertian wakaf uang versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mendefinisikan
sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.57
54
Hilmi Hasbullah. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku
pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf." (2012), h.
817
55 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 21
56
Muhammad Alfin Syauqi, ―Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk
Kesejahteraan Umum‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 63, tahun XVI, Agustus 2014), h. 372
57
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
26
2. Sejarah Wakaf Uang
Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat
sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama
lain bukan wakaf. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah
dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-
Bukhari bahwa az-Zuhri, salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar
tadwin al-hadis memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan
untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam.
Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal
usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.58
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf
sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada
benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun
1178 M/572 H, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa
orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar
bea cukai. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan
diwakafkan kepada para fuqaha‟ dan para keturunannya.59
Dinasti mamluk
juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan
dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Dinasti Mamluk telah merasa
bahwa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya,
karena itu mereka memberi perhatian khusus terhadap wakaf. Bahkan
mereka mengeluarkan kebijakan dengan mensahkan undang-undang
wakaf. Undang-undang wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja Al-
Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H). Dengan undang-
undang tersebut raja Al-Dzahir memilh hakim untuk mengurusi wakaf dari
58
Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 23
59
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h.10
27
masing-masing empat mazhab Sunni. Pada masa Al-Dzahir, perwakafan
dibagi menjadi tiga kategori:60
a. Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa
kepada orang-orang yang dianggap berjasa,
b. Wakaf yang membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah),
c. Kepentingan masyarakat umum.
Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer berkat usaha dari
M. A. Mannan dengan mendirikan sebuah lembaga yang ia sebut Social
Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan
produk Sertifikat Wakaf Uang pertama kali di dunia.61
SIBL mengemas
uang dalam bentuk pemberian sertifikat wakaf uang bagi masyarakat yang
berwakaf, setidaknya sebesar US 21 dollar, bahkan dalam jumlah yang
lebih kecil lagi. Uang tersebut berasal dari masyarakat yang berniat
mewakafkan uangnya atau dari tabungan yang sebelumnya telah ada. Uang
wakaf yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas
seperti bidang dakwah keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial.62
Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut
juga diaplikasikan oleh perbankan syariah di Indonesia yang telah
mendapat izin dari Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).63
60
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h.112-13
61
Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 23-
24
62
DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif,h.
54-55
63
Fahruroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2002), h. 47
28
3. Dasar Hukum Wakaf Uang
Wakaf uang diboleh berdasarkan atas Al-Quran, Hadist Rasulullah
SAW.64
a. Al-Qur‘an
1) Ali Imran [3]: 92
بػوفى كىمىا تػينفقيوا من شىيئو فىإف اللى بو عىليمه لىن تػىنىاليوا الب حىت تػينفقيوا ما تي
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yangkamu cintai. Dan
apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah
mengetahuinya.
2) Al-Baqarah [2]: 261
بعى سىنىابلى ف كيل سينبػيلىةو مىثىلي الذينى يػينفقيوفى أىموىالذىيم بةو أىنػبىتىت سى ثىل حى بيل الل كىمى ف سى
ن يىشىاءي كىاللي كىاسعه عىليمه بةو كىاللي ييضىاعفي لمى مائىةي حى
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus
biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia
kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha
mengetahui.
b. Hadist
1) Hadist Riwayat Ahmad
64
Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,h. 24-
27
29
ىـ انػقىطىعى عىمىليوي عىن أى : إذىا مىاتى ابني آدى ب ىيرىيػرىةى أىف رىسيوؿى الل صىلى اللي عىلىيو كىسىلمى قىاؿى
اريىةو، أىك علمو يػينتػىفىعي بو، أىك كىلىدو صىالحو يىدعيو لىوي. قىةو جى : صىدى إلا من ثىلاىثو
Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya,
kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan
anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.
2) Hadist Riwayat Al-Bukhari
رى بن الخىطاب أىصىابى أىرضنا ا أىف عيمى ، فىأىتىى النب عىن ابن عيمىرى رىضيى اللي عىنػهيمى بىيبػىرى
: يىا رىسيوؿى الل، إن أىصىبتي أىرضنا بىيبػىرى لى صلى الل عليو كسلم يىستىأمريهي فيػهىا، فػىقىاؿى
: إف شئتى حىبىستى أىصلىهىا أيصب مىالا قىط أىنػفىسي عندم منوي، فىمىا تىأميرين بو؟ قىاؿى
ؽ باى.فػىتىصىد
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin al-Khattab r.a
memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi
SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “Wahai
Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah
saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut.
Apa perintah Engkau kepada mengenainya?” Nabi SAW menjawab,
“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”
4. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam
Persoalan mengenai wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak,
seperti tanah dan bangunan, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai wakaf uang atau
yang lebih dikenal dengan wakaf tunai. Perbedaan pendapat tersebut
beranjak dari persyaratan mauquf (benda wakaf) yang terkait dengan
30
kekalnya zat benda.65
Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum
wakaf uang. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w.
124 H) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah
dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian
menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 66
Meskipun wakaf uang telah dipraktekkan sejak awal abad kedua
hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam az-Zuhri ternyata
hukum wakaf dalam fikih empat mazhab masih menjadi perdebatan antara
hukumnya boleh (jawaz) atau tidak boleh sebagaimana berikut:67
a. Pendapat Ulama yang Membolehkan Wakaf Uang
Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah
menjadi „urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi
memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf
(adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang
ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan adalah hadist
Rasulullah SAW sebagai berikut:
ا فػىهيوى عندى الل فىمىا رىأىل الميسلميوفى حىسىننا فػىهيوى عندى الل حىسىنه، كىمىا رىأىكا سىيئن
سىيئه.
“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam
pandangan Allah ia baik, sedangkan yang dipandang jelek oleh kaum
muslimin maka ia juga jelek di mata Allah SWT.”
Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus
ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan
ada ketidaktetapan zat benda. Caranya dengan mengganti benda
65
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 33-34
66
Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, HUkum Positif, dan Manajemen,h. 27-
28 lihat juga Fahruroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2002) h. 36
67 Fahruroji, Wakaf Kontemporer, h. 36-38
31
tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat
dari benda tersebut kekal.68
Mazhab Maliki juga berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan
dirham. Dalam hal ini dalam kitab Al-Mudawanah dijelaskan
prosedural wakaf uang yaitu dengan cara dijadikannya dana pinjaman
di mana pihak peminjam harus mengembalikan dana pinjaman
tersebut.
b. Pendapat Ulama yang Tidak Membolehkan Wakaf Uang.
Mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal
sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:
عن ابن عمر قاؿ: قاؿ عمر للنب صلى الل عليو كسلم: إف مائىةى سىهم الت ل فى
يبػىرى ا قىد أىرىدتي أىف أىتىصىدؽى بىا، كقاؿ النب صلى لى أيصب مىالا قىط خى أىعجىبى إىلى منػهى
رىتػىهىا. )ركاه النسائى( الل عليو كسلم احبس أىصلىهىا كىسبل ثى
Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a berkata kepada
Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah kebun) di
Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya
kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.”
Nabi berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada
sabilillah”. (HR An-Nasa‟i)
Berdasarkan hadist tersebut, Mazhab Syafi‘i berpendapat wakaf
uang berupa dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan
dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan
zatnya. Imam Mawardi menolak sependapat bahwa dinar dan dirham
tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat
disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.
Mazhab Hambali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah
mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak
membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika
68
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 35
32
dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang
juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah
fungsi uang sebagai standar harga.
Dengan melihat sisi filosofis perbedaan pandangan ulama tentang
wakaf uang dan nilai gunanya, wakaf uang itu dapat dikembangkan.
Pengembangan wakaf uang ini bukan berarti menghilangkan sifat
keabadian wakaf sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian
ulama Syafi‘iyah, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat
sebagaimana yang diajarkan dalam hadist Nabi. Untuk menjaga
kekekalan nilai uang (walaupun materinya habis ketika dibelanjakan),
uang wakaf itu diinvestasikan pada kegiatan ekonomi produktif
dengan sistem bagi hasil atau diinvestasikan dalam bentuk wakaf
properti. Nilai nominalnya tetap terjaga dan hasil investasinya dapat
disalurkan kepada mauquf „alaih.69
Beberapa kitab hadist juga telah
memuat pendapat Ibnu Syihab Al-Zuhri yang menjelaskan bahwa
orang yang mewakafkan uang seribu dinar dengan cara menyertakan
modal kepada pedagang, maka keuntungannya disalurkan untuk
masyarakat miskin dan keluarga terdekat. (al-Bukhari, 1422H: Ibnu
Batal, 2003; al-Asqalani, 1405H; al-Aini, w.855 H). Kitab-kitab hadist
juga memuat pendapat imam al-Ansari yang menjelaskan bahwa boleh
hukumnya seseorang mewakafkan barang apa saja yang dapat ditakar
dan ditimbang. Untuk wakaf uang cara pengelolaannya adalah
menginvestasikannya dengan akad Mudharabah dan hasil
keuntungannya disalurkan sesuai tujuan diwakafkannya uang tersebut.
Sedangkan untuk sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang, cara
mewakafkannya adalah dengan menjual barang tersebut terlebih
dahulu dan dana hasil penjualannya diinvestasikan dengan akad
Mudharabah atau mubadaah.70
69
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 35
70
Miftahul Huda Almantiqy. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di
Indonesia." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10.1 (2017): 24-38
33
B. Manajemen Wakaf
1. Pengertian Manajemen Wakaf
Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat
membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini
digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun
wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, waqif dan
masyarakat.
Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage berarti control,
yaitu to be responsible for controlling or organizing someone or
something specially a business.management berarti the control and
organization of something, atau the group of people responsible for
controlling and organizing a company. Dalam bahasa Indonesia
manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.71
Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David
C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning,
organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana
melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen. Definisi yang sama
dirumuskan oleh James A F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R.
Gilbert J.R. manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk
mewujudkan tujan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa planning,
organizing, leading, dan controlling pekerjaan anggota organisasi dan
menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi yang sudah ditetapkan.72
Menariknya dalam pengertian Stoner
yaitu menggunakan kata proses (management by process). Suatu proses
mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil
71
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 72
72
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 73. Lihat juga Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan
dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖
Skripsi: Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Uin Malik Ibrahim, Malang (2016), h.38
34
(management by result), tetapi ada keterkaitan yang kuat antara proses dan
hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan maka akan sistematis
manajemennya. Semakin baik sistem manajemen tersebut akan mendorong
pendayagunaan sumber daya secara maksimal.73
Menurut Peter F Drucker,
manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait
dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara
efisien dan efektif. Sedangkan menurut Ahmad al-Shabab mengemukakan,
manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan
mengerahkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.
Dengan demikian, manajemen wakaf merupakan proses membuat
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai
usaha dari nazhir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk
mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus
menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga
hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik. Berikut fungsi
manajemen secara lengkap terangkum sebagai berikut:74
Gambar 0.1 Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf
73
Hasan Asy‘ari, ―Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok
Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini‖ h.38
74
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 74
Menyusun sasaran dan
tindakan untuk mencapai
tujuan pengelolaan wakaf
Mengatur dan
mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya
untuk mencapai sasaran
Memastikan bahwa pengelolaan wakaf
bergerak mencapai tujuan
dan sasaran wakaf
Mengarahkan,
memengaruhi dan
memotivasi nazhir untuk melaksanakan
tugas yang telah
ditetapkan.
35
Demikianlah terlihat dari gambar di atas bahwa fungsi-fungsi
manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola
wakaf dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan
pengelolaan wakaf dapat dicapai. Perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan dan saling
berhubungan. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-
nash Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni
yang mengurus atau mengelola, tidak dapat lepas dari fungsi-fungsi dan
ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur‘an. Selain itu, ia juga
berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam
masyarakat. Manajer dalam kaitannya sebagai khalifah Allah, mempunyai
kewajiban mengemban amanah Allah, dan tugas-tugas yang bersifat
ubudiyah dan muamalah. Ini merupakan bagian dari manajemen.
2. Manajemen Fundraising Wakaf Uang
Penghimpunan dana (fundraising) merupakan kegiatan
penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.
Fundraising termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon waqif)
agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang
sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.75
Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka
menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari
masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun
pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.76
Ada beberapa hal yang menjadi tujuan fundraising bagi sebuah
organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:
75
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 74
76
Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf
Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,‘‘ h. 506
36
a. Pengumpulan dana. Dana yang dimaksud di sini bukanlah uang
semata, tetapi dalam arti luas yang mencakup di dalamnya barang dan
jasa yang memiliki nilai materi.
b. Menghimpun para waqif. Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf
yang setiap hari memiliki data pertambahan waqif. Dengan
bertambahnya waqif secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana
yang terhimpun.
c. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktifitas fundraising yang
dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik
langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu
sendiri.
d. Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf,
maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas waqif agar
tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.
Adapun unsur-unsur penting dalam fundraising yang harus
diperhatikan adalah sebagai berikut:77
a. Kebutuhan Waqif
Waqif tentunya membutuhkan laporan atas harta wakaf yang telah
ia wakafkan. Mereka menginginkan pengelolaan dan
pendistribusiannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam dan diterima
oleh Allah SWT, sehingga akan timbul kepercayaan mereka untuk
terus berwakaf di suatu lembaga tersebut. Adapun yang dibutuhkan
waqif secara umum sebagai berikut:
1) Laporan dan pertanggungjawaban
2) Manfaat bagi seluruh umat, baik muslim atau non muslim
3) Pelayanan yang berkualitas
4) Silaturrahmi dan komunikasi
b. Segmentasi
77
Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf
Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,‖ h.507-
510
37
Segmentasi pasar merupakan suatu proses mengelompokkan pasar
keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau
segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan,
keinginan, perilaku dan/atau respon terhadap program pemasaran
spesifik.
Terdapat tiga pendekatan dalam segmentasi pasar yaitu:
1) Pendekatan yang terdeferensiasi (adanya pembedaan)
2) Pendekatan yang tidak terdeferensiasi (tanpa pembedaan)
3) Pendekatan yang terkonsentrasi.
c. Positioning
Positioning atau posisi pasar adalah bagaimana sebuah perusahaan
memposisikan dirinya dengan para pesaing untuk memenuhi
kebutuhan konsumen dalam target pasar. Tiga langkah dalam
melaksanakan posisi pasar adalah sebagai berikut:
1) Mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat
ditampilkan dalam hubungan dengan kompetitor.
2) Memilih keunggulan-keunggulan yang paling menonjol.
3) Menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar.
d. Produk
Produk adalah hal yang dapat ditawarkan untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen. Wakaf uang merupakan produk
jasa.
Unsur-unsur produk dalam pengelolaan wakaf antara lain:
1) Produk harus menjadi wahana pengelolaan dan penyalur wakaf.
2) Produk badan wakaf harus menjadi wahana kepedulian sosial
3) Produk badan wakaf harus berbentuk dalam inovasi modern
4) Produk wakaf harus memiliki keunggulan
5) Produk wakaf harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas
6) Produk menjadi pencitraan bagi sebuah lembaga wakaf.
e. Harga dan biaya transaksi.
f. Promosi
38
g. Maintenance, yaitu lembaga wakaf senantiasa menjaga hubungan baik
dengan para waqif agar loyalitas terus terjaga.
Pada dasarnya ada dua jenis metode fundraising yang bisa
dilakukan, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung
(indirect). Metode langsung adalah metode yang menggunakan cara yang
melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Misalnya, direct mail, direct
advertising, telefundring, dan presentasi secara langsung. Adapun metode
indirect fundraising adalah sebalik yang hanya sekadar menunggu bola
dengan menunggu partisipasi waqif secara sukarela menyerahkan sebagian
hartanya untuk diwakafkan.
3. Manajemen Investasi
Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar
memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atau uang atau dana
tersebut. Ada dua unsur yang melingkupi kegiatan investasi sebagai
berikut:78
a. Menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf,
mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian
terhadapnyademi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat
dan keuntungan.
b. Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.
Para ulama menyatakan bahwa konsep investasi atau tujuan
perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang
dihasilkan. Jadi, menurut para ulama, bahwa pemeliharaan harta benda
wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak-
pihak yang berhak. Di samping itu, manfaat investasi juga ditujukan untuk
mengurangi tekana inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot
nilainya. Pada umumnya investasikan dikategorikan pada dua jenis,
pertama, real assets, seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kedua,
78
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 140
39
financial assets, yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan,
seperti deposito, obligasi, reksada, dan pasar modal.79
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006
pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda
wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk
LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Menurut pasal ini instrument
investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga
keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi
wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti
pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.80
Semua investasi, baik melalui LKS, instrumen keuangan syariah,
dan sektor riil, harus dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang
merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah
dijaminkan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank
syariah dijaminkan melalui asuransi syariah.81
a. Investasi Riil
Nazhir selaku pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf uang
untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema
mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dua belah pihak, di mana
salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lain sebagai
pengelola. Skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di
sektor riil ini seperti, murabahah, ishtisna‟, ijarah, dan musharakah.
Untuk investasi dengan skema murabahah dan musharakah harus
ada penjaminan atas investasi itu. dalam mudharabah dan
musharakah kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan
kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola
investasi. Artinya, jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf
79
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 141
80
M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang .‖ Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah , (Vol 1, No. 1, 2010) h. 9
81
M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang .‖ h. 9 lihat juga Muhammad
Maksum, Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Serang:
A-Empat: 2017) h. 67
40
berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf
yang kekal. Penjaminan berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan
kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap.
Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah.
Berikut skema investasi wakaf uang secara langsung pada sektor
riil:82
Gambar 2.2: Skema investasi wakaf uang pada sektor riil.
b. Investasi melalui bank syariah
Bank islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha
pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan
dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Segala macam bentuk transaksi
keuangan di dalam bank Islam harus mengacu pada Alquran dan
hadist, yakni menghindari dari praktik riba dan menggantinya dengan
kegiatan investasi atas bagi hasil. Wakaf uang yang diserahkan ke
bank syariah dikelola dengan model wadiah (dana titipan). Dalam
model ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Bersifat pinjaman
2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.
82
M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang, h.10
Waqif Pengelola
Wakaf/Nazhir
Investasi
Sektor Riil
Hasil
Investasi
Distribusi/pe
manfaatan
hasil wakaf
uang
Maks 10%
Biaya
Pengelolaan
41
Berikut skema investasi wakaf uang melalui bank syariah dengan
model wadiah.83
Gambar 2.3: Skema investasi wakaf uang melalui bank syariah
Selain investasi skema ijarah, produk deposito mudharabah
merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah
untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.84
c. Investasi melalui instrumen syariah lainnya
Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai
sarana investasi wakaf uang, di antaranya:
1) Obligasi Syariah (sukuk)
Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada
pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk
membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa
83
M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang, h.11
84
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 186
Keuangan
Syariah
Waqif Bank Syariah
Sektor Riil
Distribusi/pe
manfaatan
hasil wakaf
uang
Hasil Investasi
42
bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo.
Obligasi syariah (sukuk) dapat dijadikan sebagai wadah
untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri
dari sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.
a) Sukuk Ijarah
Ijarah bonds merupakan surat berharga yang
menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan.
Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk
menanggung biaya bangunan yang berada di atas tanah wakaf.
Nazhir menawarkan sukuk ijarah kepada masyarakat dan
menjualnya pada harga yang sama dengan biaya bangunan.
Kontrak ini memberiknan hak perwakilan dari pemegangn
sukuk kepada nazhir wakaf untuk melaksanakan
pembangunan dan menyewakan bangunan dengan harga sewa
yang telah disepakati jumlah serta waktu pembayarannya.
Pemegang sukuk juga menjadi wakil nazhir dalam
menyerahkan bangunan kepada manajemen wakaf dengan
pembayaran yang telah disepakati sejak bangunan itu selesai
dan dapat dipergunakan. Cicilan pembayaran dapat dimulai
pada kuartal pertama sekalipun bangunan belum selesai.
Cicilan yang dibayarkan menjadi uang muka untuk
pembayaran periode berikutnya. Inilah yang membedakan
antara sukuk ijarah dengan saham bagi hasil.85
b) Sukuk mudharabah
Nazhir mempergunakan harta untuk tujuan investasi
terbatas pada apa yang disepakati dengan pemilik modal.
Misalnya, untuk membangun rumah sakit. Kemudian, rumah
sakit tersebut dikomersialkan. Pada setiap periode nazhir
membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian.
85
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 187
43
Kemudian, setelah mudharabah berakhir, modal dikembalikan
kepada pemegang polis.
2) Pasar Modal Syariah
Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah
untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pada
saham mudharabah, saham musyarakah, dan saham hukr.
3) Reksadana Syariah
Reksadana syariah reksadana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad
antara pemodal sebagai pemilik harta (shohibul maal) dengan
manajer investasi sebagai wakil shohibul maal, maupun antara
manajer investasi dengan pengguna investasi.86
4) Koperasi Syariah
Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang
mengajarkan kerjasama. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui
kegiatan koperasi syariah. Adapun akad yang digunakan bisa
dengan akad mudhabarah maupun musyarakah.
5) Asuransi Syariah
Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah
menggunakan skema akad wakalah bil ujrah. Kumpulan waqif
adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi
bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi.
Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi
mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam
perjanjian awal.
4. Pola Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf
Wakaf terbilang syariat Islam paling penting yang dapat
mewujudkan kebaikan bagi waqif, mauquf „alaih, maupun masyarakat.
Sejarah telah mencatat peran wakaf dalam menopang peradaban Islam.
86
M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang, h.16
44
Pelaksanaan wakaf memerlukan beberapa proses dari pendaftaran wakaf,
pengelolaan harta benda wakaf, dan penyaluran hasilnya kepada mauquf
„alaih. Penyaluran hasil wakaf kepada mauquf „alaih harus mengacu
kepada beberapa hal yakni:
a. Mengikuti Ketentuan dari Waqif
Para ulama sepakat, bahwa waqif berhak menentukan mauquf
„alaih yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta esensi
dari wakaf itu sendiri, yakni:87
1) Wakaf bertujuan untuk maslahah atau kebaikan.
2) Wakaf tidak untuk maksiat.
3) Mauquf „alaih (penerima hasil wakaf) tanpa perlu ada persyaratan
saat pengambilan. Apabila waqif mensyaratkan pembayaran untuk
mauquf „alaih maka wakaf batal.
4) Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri.
5) Wakaf untuk orang kaya. Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf
tidak hanya untuk kaya, tapi orang miskin juga bisa berwakaf.
b. Penyisihan Sebagian Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan
Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu Sendiri
Hasil pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk
dialokasikan kepada mauquf ‗alaih, namun tidak menutup
kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri membutuhkan perawatan
dan perbaikan, biaya operasional bagi nazhir, serta kemungkinan untuk
pengembangan dan perluasan harta wakaf baru yang dapat
digabungkan dengan harta wakaf lama.
c. Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan yang
Menjadi Prioritas.
Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat
menciptkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana segar yang didapat
87
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 222-226
45
dari hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk
kepentingan yang selalu terikat dengan ibadah secara sempit membangun
masjid, mushalla, makam dan yayasan. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pendayagunaan ini
dapat dilakukan seperti:88
a. Usaha-usaha sosial
b. Pemberdayaan masyarakat kecil
c. Kewirausahaan sosial
C. Penanggulan Bencana
1. Definisi Bencana dan Penanggulangan Bencana
Definisi bencana berasal dari bahasa Inggris ―disaster‖. Disaster
sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk, tragedi, atau
kemalangan. Berikut beberapa definisi tentang bencana dari beberapa
sumber:
a. Central Board of Secondary Education mendefinisikan bencana adalah
sebuah gangguan serius di dalam fungsi komunitas atau masyarakat
yang mengakibatkan kerugian materi, ekonomi, sosial, atau lingkungan
yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya.89
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana
sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.90
88
Maylina Nihayatun Nikmah. Manajemen penyaluran wakaf produktif (Studi kasus di
Swalayan Surya Ponorogo). Diss. IAIN Ponorogo, 2017, h.
89
Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis (Jakarta:
Bumi Aksara, 2018) h. 20
90
Lihat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1
46
Dengan demikian definisi seperti dipaparkan di atas mengandung
tiga aspek dasar, yaitu:91
a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak
(hazard)
b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan,
penghidupan, dan fungsi dari masyarakat
c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan
masyarakat untuk mengatasi sumber daya mereka.
Sedangkan menurut Bappenas beberapa faktor penyebab dari
bahaya atau bencana sebagai berikut:92
a. Bahaya alam (natural hazards) dan ancaman karena ulah manusia
(man made hazards) yang menurut United Nations International
Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan
menjadi ancaman geologi (geological hazards), ancaman
hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), ancaman biologi
(biological hazards), ancaman tekhnologi (technological hazards), dan
penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).
b. Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur,
dan elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bahaya.
c. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.
Dengan demikian dapat kita ketahui besar kecil sebuah resiko atau
bencana ditentukan oleh besar kecilnya ancaman dan kerentanan yang
dibagi dengan kapasitas. Adapun hubungan antara hazard, vulnerability,
capacity, dan risk dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:
Risk: Hazard x Vulnerability
Capacity
91
Purnama, Sang Gede. "Modul manajemen bencana." Universitas Udayana (2017), h. 4
92
Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis, h. 27
47
Secara umum jenis bencana dapat dikelompokkan ke dalam enam
kelompok berikut:93
a. Bencana geologi
b. Bencana hydro-meteorologi
c. Bencana biologi
d. Bencana kegagalan teknologi
e. Bencana lingkungan
f. Bencana sosial
g. Kedaruratan kompleks yang merupakan kombinasi dari situasi bencana
pada suatu daerah konflik.
Bencana tidak hanya berpengaruh terhadap wilayah regional, tetapi
juga berdampak secara nasional, sehingga diperlukan pertolongan dan
dukungan melalui sebuah sistem manajemen tanggap darurat (emergency
management system) untuk masyarakat yang mengalami dampak
langsung. Bentuk kerjasama aktif pemerintah, swasta, sukarelawan,
organisasi masyarakat dan individual merupakan basis dari sistem
manajemen bencana. Pendekatan terpadu manajemen bencana meliputi
aspek prevention, preparedness, response dan recovery.94
Pendekatan tersebut merupakan bagian dari penanggulangan
bencana. Penanggulan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum,
saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah,
mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.
Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan
bencana adalah sebagai berikut:95
a. Pencegahan
b. Pengurangan dampak bahaya
93
Nurjannah, dkk, Manajemen Bencana (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2012), h.20
94
Hadi Purnomo. "Peran Pemerintah, Organisasi Kemanusiaan dan Grassroot dalam
Manajemen Bencana." Equilibrium Jurnal bisnis dan Akuntansi Fakultas Ekonomi UKRIM
Yogyakarta 1.1 (2007), h. 45
95
Yayasan, I. D. E. P. "Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan IDEP–
Ubud." (2007), h. 7
48
c. Kesiapsiagaan
d. Tanggap darurat
e. Pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi)
f. Pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana.
Gambar 2.4: Siklus Penanggulangan Bencana
2. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana tentu harus berlandaskan hukum dan
undang-undang. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang
dan peraturan-peraturan terkait penanggulangan bencana yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana.96
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.97
96
Artikel diakses dari https://bnpb.go.id/produk-hukum/undang-undang
97
Artikel diakses dari https://bnpb.go.id/produk-hukum/peraturan-pemerintah
49
c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana
d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana
e. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Badan
Penanggulangan Bencana
3. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang
dilakukan oleh anggota masyarakat secara teroganisir baik sebelum, saat
dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka
miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari
dan memulihkan diri dari dampak bencana.98
Beberapa alasan pentingnya penanggulangan bencana berbasis
masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan
pemerintah saja.
b. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat,
keselamatan dan keamanan dari bencana
c. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan
ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan
besar kecilnya dampak bencana di masyarakat
d. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk
membangun kembali kehidupannya
e. Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang
bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif
f. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan
dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana
98
Yayasan IDEP, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, h.10
50
g. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap
menghadapi kondisi akibat bencana.
D. Pandemi Covid 19
1. Pengertian Pandemi Covid 19
COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang
disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2, yang dilaporkan
pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember. COVID-19
ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di
atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai
dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat,
dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal
bahkan sampai kematian.99
COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak
erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui
udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan
saluran nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk
COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota.
2. Strategi Penanggulangan Pandemi
Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020,
penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal
ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang
terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan:100
a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan
menunda penyebaran penularan.
99
―Hindari Lansia dari COVID-19‖ artikel diakses pada 03 Desember 2020 dari
http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html
100
Kementerian Kesehatan RI, Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus
Disease (COVID-19 Revisi ke-5), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020) h. 25
51
b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien,
terutama kasus kritis.
c. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem
kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan
sektor lainnya.
Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana
Operasi (Renops) Penanggulangan COVID-19 yang melibatkan lintas
sektor. Renops mencakup sebagai berikut:
a. Koordinasi, perencanaan dan monitoring
b. Komunikasi risiko dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC), Analisis Risiko, Penyelidikan
Epidemiologi
d. Pintu Masuk Negara/Wilayah, Perjalanan Internasional dan
Transportasi
e. Laboratorium
f. Pengendalian Infeksi
g. Manajemen Kasus
h. Dukungan Operasi dan Logistik
i. Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial dan memperhatikan
kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan
kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.
Pandemi merupakan salah satu bencana nonalam sehingga rencana
respon penanggulangan COVID-19 dapat menggunakan kerangka kerja
respon bencana nasional berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen
risiko pandemi.
3. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi
Dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi
masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi ini mengakibatkan
banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi
masyarakat melemah, karyawan di-PHK, jasa-jasa transportasi juga
menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan
52
masyarakat pun menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini
berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat
sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak dari adanya pandemi
covid-19 ini. Mereka yang bekerja dengan imbalan harian otomatis tidak
dapat menghasilkan apa-apa di tengah himbauan untuk tetap di rumah dan
kebijakan PSBB.101
Tabel 2.1 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat102
No Aktifitas Ekonomi Dampak
1 UMKM Menurunnya aktifitas transaksi jual beli, bahan
baku produksi sulit dijangkau, distribusi produk
terhambat, dan penyedia jasa juga terkena dampak
dari pandemi covid-19
2 Karyawan Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) sebagai dampak dari pandemi covid-19
3 Jasa Transportasi Transportasi menjadi terhenti akibat kebijakan
social distancing dan physical distancing
4 Pekerja Harian Golongan ini yang paling merasakan dampak
ekonomi secara langsung akibat kebijakan stay at
home dan PSSB
101
Afifuddin Kadir, et al. "PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." h. 110
102
Afifuddin Kadir, et al. "PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." h. 110
53
BAB III
REGULASI WAKAF, PROFIL LEMBAGA BADAN WAKAF
INDONESIA DAN YAYASAN WAQAF MALAYSIA
A. Wakaf di Indonesia
1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia
Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya
dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum
kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Perkembangan hukum
wakaf di Indonesia melalui beberapa kurun waktu. Menurut Itang dan Iik
Syakhabyatin menjelaskan sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia
sebagai berikut:103
a. Wakaf di Zaman Kesultanan
b. Wakaf di Zaman Kolonial
c. Wakaf di Zaman Kemerdekaan.
Menurut Khoirul Abror, secara umum perkembangan hukum
wakaf di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu:104
a. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia
b. Periode Pascakemerdekaan Republik Indonesia
c. Periode Reformasi
Adapun secara rinci periode perwakafan di Indonesia tercatat
sebagai berikut:
103
Wakaf tersebut dapat terlihat antara lain bangunan masjid yang tersebar di nusantara,
antara lain masjid Al-Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifuddin, masjid Kauman di
Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati, masjid di Demak wakaf dari Raden Patah, masjid Menara
di Kudus wakaf dari Sunan Muria dan masjid lainnya. Itang, Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah
Wakaf di Indonesia." Tazkiya 18.02 (2017): 225-226
104
Khoirul Abror, ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ Al-„ADALAH Vol XII, No. 2
(Desember 2014), h. 329
54
a. Masa Kerajaan Islam atau Pra Kolonial
Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyatakan, bahwa sejak masa
dahulu praktik wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya
tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-
nilai ajaran Islam.105
b. Masa Kolonial Belanda
Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia, wakaf sebagai
lembaga keuangan Islam telah tersebar di pelbagai persada nusantara
Indonesia. Dengan berdirinya Priesterrad (Rad Agama/Peradilan
Agama) berdasarkan Statsblad Nomor 152 pada tahun 1882, maka
dalam praktik yang berlaku, meliputi masalah pernikahan, perceraian,
mahar, nafkah, kedudukan anak, perwalian, warisan, hibah, sedekah,
wakaf dan baitul mal menjadi salah satu wewenangnya, di samping
hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.
Pengakuan belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian
sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan
dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah
Syar‘iyyah atau Peradilan Agama lokal dengan pelbagai nama di
berbagai daerah di Indonesia.106
Pada masa ini telah dikeluarkan pelbagai peraturan wakaf antara
lain:107
1) SE (Surat Edaran) Sekretaris Governemen pertama tanggal 31
Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905
Nomor 6196 tentang Toezicht op den bouw van
Mohammaedaansche bedehuizen. Surat edaran tersebut berisi
ketentuan bahwa: Pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang
105
DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif, h.
179. Lihat juga Khoirul Abror, ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ Al-„ADALAH Vol XII, No. 2
(Desember 2014), h. 329-330
106
Khoirul Abror, ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ h. 330
107
DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif, h.
183-188
55
atau menghalang-halangi praktik wakaf yang dilakukan oleh umat
Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya. Akan tetapi,
untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan apabila
benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum. Surat edaran
tersebut ditujukan kepada kepala daerah di Jawa dan Madura
kecuali daerah Swapraja, untuk melakukan pendataan dan
pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di
kabupaten masing-masing.
2) SE Sekretaris Govememen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 yang
termuat Bijblad 1931 Nomor 125/3 tentang Toezicht van de
Regeering op Mohammaedaansche, Vridagdiensten en wakaf;
surat edaran tersebut memiliki garis besar yakni, bahwa agar
Bijblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik. Untuk
mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai
permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan maksud
pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang
diizinkannya dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh
ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan
kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan
kepada kantor Landrente
3) SE Sekretaris Govememen tanggal 24 Desember 1934 Nomor
3088/A sebagaimaa termuat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390
tentang Toezicht van de Regeering op Mohammaedaansche
bedehuize, Vrijdag diensten en wakaf. Surat edaran ini hanya
mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya,
yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk
menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa
tentang tanah-tanah wakaf tersebut.
4) SE Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A
sebagaimaa termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat
edaran ini bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran
sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai
56
realisasi ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan
registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.
c. Masa Orde Lama
Pada masa ini terdapat beberapa peraturan hukum wakaf yang
terbit antara lain:
1) Petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22
Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.
Perwakafan selanjutnya menjadi wewenang Bagian D (ibadah
sosial), Jabatan Urusan Agama.
2) Surat Edaran nomor 5D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 tentang
prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini merupakan tindak lanjut
dari peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum
memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf.
3) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria. Pada undang-undang ini perwakafan tanah diatur dalam:
a) Pasal 5 yang berbunyi:
―Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara yang bersandarkan
atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama‖
b) Pasal 14 ayat (1), yang berbunyi:
―Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat
suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk
keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya,
sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa dan
seterusnya‖
57
c) Pasal 49 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:
(2): ―Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya
sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang
dikuasai oleh Negara dengan hak pakai‘‘
(3): ―Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan
peraturan pemerintah.‖
d. Masa Orde Baru
Masa orde baru ditandai dengan munculnya aturan-aturan teknis
pelaksanaan wakaf di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik. Peraturan yang ditetapkan pada 17 Mei
1977 tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat (3)
dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Peraturan yang
menjadi turunan dari PP tersebut yang diterbitkan hingga tahun
1983 adalah:
Tabel 3.1 Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik
NO Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik Jumlah
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 1
2 Peraturan Menteri Agama 1
3 Keputusan Menteri Agama 1
4 Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri 1
5 Instruksi Menteri Agama 1
6 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam 1
7 Surat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji 3
8
Instruksi gubernur, masing-masing Instruksi gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara, Sumatera
Barat, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, dan
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
5
9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991
58
2) Definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:
―Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat
atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Berdasarkan definisi tersebut, maka KHI mengakomodasi adanya
aset selain tanah untuk dijadikan wakaf.
e. Masa Reformasi
Peraturan perundangan-undangan yang mengatur wakaf secara
eksplisit di Indonesia hingga tumbangnya rezim Orde Baru hanya PP
No. 28 tahun 1977 tentang Wakaf Tanah. Di era reformasi peraturan-
peraturan yang muncul merupakan respon terhadap wacana
implementasi wakaf tunai atau wakaf uang yang digagas oleh Prof.
Abdul Manan.
Peraturan-peraturan wakaf yang muncul di era reformasi adalah
sebagai berikut:
1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang. Fatwa
ini diterbitkan pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M
sebagai respon atas surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan
Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002
tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa
tentang wakaf uang. Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan
definisi wakaf yang dipahami masyarakat sebagaimana tercantum
dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI masih kaku serta belum
dapat mengakomodasi praktik wakaf uang. Oleh karena itu, MUI
memandang perlu menerbitkan fatwa agar wakaf, sebagai
instrumen ekonomi Islam yang memiliki fleksibilitas, dapat
memberikan kemaslahatan bagi umat melalui implementasi wakaf
uang. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut
sebagaimana disampaikan Direktorat Pemberdayaan Wakaf adalah
sebagai berikut:
59
a) Wakaf uang (Cash Waqf/Waqf Al-Nuqud) adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai.
b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-
hal yang dibolehkan secara syar‘i
e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak
boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.
2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, penyusunan undang-undang ini
didasari usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
berdasarkan surat Menteri Agama pada era Presiden Megawati
Soekarnoputri, surat Menteri Agama Nomor: MA/320/2002
tertanggal 5 September 2002 dalam rangka menampung
implementasi wakaf produktif melalui wacana wakaf uang
sehingga perlu adanya lembaga khusus yang menjadi nazhir
(pengelola aset wakaf) secara nasional. Permintaan Menteri
Agama tersebut melahirkan usulan dari Sekretariat Negara agar
Menteri Agama menyiapkan izin prakarsa pengajuan rancangan
UU Wakaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI). UU wakaf ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober
2004.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diundangkan
pada tanggal 15 Desember 2006. UU wakaf dan PP
pelaksanaannya merupakan cerminan perkembangan praktik
wakaf di masyarakat yang ditandai dengan hal-hal baru sebagai
berikut:
a) Harta benda yang dijadikan sebagai aset wakaf wajib
didaftarkan dan diumumkan untuk menciptakan tertib hukum
dan administrasi wakaf.
60
b) Meskipun UU dan PP wakaf tidak membedakan antara wakaf
ahli (wakaf untuk kerabatg) dan wakaf ghairi (selain kerabat),
namun wakaf diorientasikan agar dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat luas.
c) Wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak seperti
tanah dan bangunan, namun wakaf berupa benda bergerak
juga diakui, baik yang berwujud ataupun tidak, seperti uang,
logam mulia, surat berharga dan hak kekayaan intelektual.
Wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan
Syariah (LKS)
d) Peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada bidang ibadah
dan sosial semata melainkan dapat diperuntukkan bagi
kemajuan kesejahteraan umum melalui peningkatan potensi
dan manfaat ekonomi. Wakaf dapat dikelola dalam rangka
memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
melalui prinsip manajemen ekonomi syariah.
e) Wakaf dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, misalnya
untuk jangka waktu lima tahun. Hal ini untuk mengakomodasi
praktik wakaf di masyarakat yang sering ditarik kembali oleh
ahli waris dari waqif. Aset wakaf yang bersifat sementara
dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu kecuali
pada tanah wakaf yang dan tidak boleh mewakafkan harta
benda melebihi 1/3 dari nilai seluruh harta benda kecuali
dengan persetujuan calon ahli waris dari waqif.
f) Penyelesaian sengketa wakaf tidak lagi terbatas hanya pada
pengadilan, namun dapat melalui tiga jalur yaitu mediasi,
arbitrase dan pengadilan.
g) Nazhir merupakan rukun wakaf. Jumhur ulama berpendapat
bahwa rukun wakaf hanyalah empat, yaitu waqif, mauquf
(harta yang diwakafkan), mauquf alaih (orang yang
mendapatkan manfaat wakaf), shigah (ikrar wakaf)
61
h) UU dan PP wakaf dapat mendorong pengelolaan wakaf secara
produktif disertai profesionalisme nazhir sehingga aset wakaf
tidak menjadi terbengkalai dan dapat memberikan hasil yang
diharapkan. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat
dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman
modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis,
pertambangan, perindustrian, perkembangan teknologi,
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar
swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun
sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan
dengan syariah.
2. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia
Menilik dari sejarah perundangan di atas, Indonesia telah mengatur
wakaf sejak tahun 1960 dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria.
Meskipun UU tersebut tidak banyak mengatur soal wakaf, namun
ketentuan-ketentuan dalam UU sangat berkaitan erat dengan wakaf.
Sebagai contoh pasal 2 menyatakan bahwa negara berwenang untuk
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hubungan hukum yang dimaksud
dalam ketentuan ini termasuk hubungan hukum dalam bentuk wakaf. Pasal
49 menegaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah milik dilindungi dan
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berikut ini daftar
peraturan tentang perwakafan di Indonesia sejak tahun 1960 hingga
2016:108
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik
108
Muhammad Maksum, Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif, (Serang: A-Empat: 2017) h. 18
62
e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
f. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 KHI
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan
Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang
i. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES
k. PBWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Wakaf Indonesia.
l. PBWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status
Harta Benda Wakaf
m. PBWI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf
Indonesia
n. PBWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan
Penggantian Nazhir Harta Benda Tidak Bergerak Berupa Tanah
o. PBWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
p. PBWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf
Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
q. PBWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
r. PBWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir
Wakaf Uang
s. PBWI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan
Wakaf Indonesia.
63
t. PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf.
Dalam doktrin hukum, pada prinsipnya peraturan perundang-
undangan hanya mungkin dicabut oleh peraturan perundangan-undangan
yang sederajat atau yang lebih tinggi.109
Terhitung hingga tahun 2017
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf belum ada peraturan perundangan yang
sederajat atau yang lebih tinggi yang mencabut keduanya. Hingga pada
tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Adapun dasar hukum wakaf uang di Indonesia adalah sebagai
berikut:110
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
109
―Undang-Undang Dicabut, Apakah Peraturan Pelaksanaannya Masih Berlaku‖ artikel
diakses pada 8 Desember 2020 dari
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330cceab87f6/undang-undang-dicabut--
apakah-peraturan-pelaksanaannya-masih-berlaku/
110
Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk
Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." (2020) h. 36
64
f. PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf.
g. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal
28 Shafar 1423/11 Mei 2002
3. Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan
investasi guna memberikan layanan keagamaan, layanan pendidikan, dan
layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan
menukarkannya dengan Cash Waqf Certificate. Hasil pengembangan
wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk
tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu
sendiri. Kegunaan lain dari Cash Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat
mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya
untuk orang-orang kaya saja.111
Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi Badan Wakaf
Indonesia (BWI), Atabik Luthfi mengatakan, bahwa potensi wakaf uang di
Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Kemudian ia menjelaskan dari jumlah
Rp. 180 triliun itu, sebanyak Rp. 400 miliar sudah terealisasi. Sementara
tahun 2019 BWI menargetkan realisasi wakaf uang mencapai Rp. 800
miliar. Salah satu contoh realisasi wakaf uang diperuntukkan membantu
mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang
disebut dengan program Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia.112
Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah
penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa
dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp. 500.000,00 – Rp.
10.000.000,00 maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:113
111
Fahmi Medias, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.75
112
H Lubis, ―Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia‖ IBF: Islamic
Business and Finance, Vol 1 No. (April, 2020) h.45
113
Fahmi Medias, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.76
65
Tabel 0.2 Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Tingkat
penghasilan/bulan
Jumlah
muslim
Tarif
Wakaf/bulan
Potensi
Wakaf
Uang/bulan
Potensi Wakaf
Uang/tahun
Rp. 500.000 4 juta Rp. 5000 Rp. 20 milyar Rp. 240 milyar
Rp. 1 juta – 2 juta 3 juta Rp. 10.000 Rp. 30 milyar Rp. 360 milyar
Rp. 2 juta – 5 juta 2 juta Rp. 50.000 Rp. 100 milyar Rp. 1,2 triliun
Rp. 5 juta – 10 juta 1 juta Rp. 100.000 Rp. 100 milyar Rp. 1,2 triliun
JUMLAH Rp. 3 triliun
Potensi dari wakaf uang sangat besar jika mampu dikelola secara
baik. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan
diinvestasikan di sektor yang produktif sehingga dana tersebut dapat
digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka membantu
kaum dhuafa dan kepentingan umat lainnya. Dengan demikian jumlah
wakaf uang tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah dan
berkembang.114
B. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara yang
bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka
mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.115
BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang
selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.
114
Fahmi Medias, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.76
115
Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan
Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 2 No. 1 (2017) h. 43.
Lihat juga Bambang Iswanto, ―Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf
Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia‖
IQTISHADIA, Vol . 9 No. 2 (2016) h. 435
66
BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan
lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada
masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi,
maupun pembangunan infrastruktur publik.116
BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk
perwakilan di provinsi, kabupaten, dan atau kota sesuai kebutuhan.
Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya
selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada
Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk
BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh
BWI.117
Struktur kepengurusan BWI terdiri dari atas Dewan Pertimbangan
dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang
dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur
pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.
1. Visi Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia
Visi dari Badan Wakaf Indonesia adalah terwujudnya lembaga
independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan
integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
Sedangkan misi dari Badan Wakaf Indonesia adalah menjadi lembaga
profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.118
116
https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/
117
Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan
Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ h. 43.
118
Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan
Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ h. 43. Lihat juga di https://www.bwi.go.id/profil-badan-
wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/
67
Adapun strategi yang digunakan BWI dalam mengembangkan
pengelolaan wakaf antara lain:119
a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun
internasional
b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
c. Meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf
d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf
f. Menertibkan administrasi harta benda wakaf
g. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang
berskala nasional dan internasional.
2. Tugas dan Wewenang BWI
Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:120
a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf;
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
berskala nasional dan internasional;
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan
status harta benda wakaf;
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dlam
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Adapun dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat
bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
119
Muhammad Aziz, ―Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan
Prospek Wakaf Uang Di Indonesia‖ h. 44
120
Lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49
68
organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang
dipandang perlu. Serta dalam menjalankan tugas BWI perlu
memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama
Indonesia.121
3. Struktur Organisasi BWI 2021-2024
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Bagian kedua dari Badan Wakaf Indonesia tentang Organisasi disebutkan
bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan
Pertimbangan.122
Adapun susunan pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa
Jabatan 2021 – 2024 sebagai berikut:123
Dewan Pertimbangan
Ketua : Prof. Dr. Phill. H. Kamaruddin Amin, MA
Anggota : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
Drs. H. Tarmizi Tohor, MA
Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
Dr. Imam Teguh Saptono
Badan Pelaksana
Ketua : Prof. Dr. H. Mohammad Nuh
Wakil Ketua I : Dr. Imam Teguh Saptono
Wakil Ketua II : Dr. Yuli Yasin, M.A
Sekretaris : H. Sarmidi Husna, M.A
Wakil Sekretaris : drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Bendahara : H. Mochammad Sukron, S.E
Wakil Bendahara : Hafiz Gaffar, S.E, M.M
121
Lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49
122
Lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 51
123
―Susunan Pengurus BWI 2021-2024‖ artikel diakses pada 1 Maret 2021 dari
https://www.bwi.go.id/susunan-pengurus-bwi-periode-2021-2024/#Dewan_Pertimbangan
69
Pusat Kajian dan Transformasi Digital
Ketua : Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D
Anggota : Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si
: Ir. Arief Rohman Yulianto, M.M
: Hendri Tanjung, MBA., Ph.D
: Drs. H. Susono Yusuf
Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan:
Ketua : Dr. Hendri Tanjung
Anggota : Hafiz Gaffar, S.E, M.M
: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
: H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E., S.Pd.,
M.Si., CIRBD
: Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si
: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D
: Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H.,
M.Hum., M.Kn
: H. Muhammad Sukron, SE
Pengawasan dan Tatakelola:
Ketua : Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA.,
CACP.
Anggota : H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E., S.Pd.,
M.Si., CIRBD
: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh :
Ketua : Jauhar Arifin, S.H., Sp.N
Anggota : Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si
: Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H.,
M.Hum., M.Kn
Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf :
Ketua : Dr. Samsul Ma‘arif
70
Anggota : Dr. H. Susono Yusuf
: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
: H. Ahmad Zubaidi, M.A
Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi :
Ketua : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A
: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
: H. Ahmad Zubaidi, M.A
: Jauhar Arifin, S.H., Sp.N
: Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA.,
CACP.
: Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si
4. Tantangan dan Peluang Badan Wakaf Indonesia
Sebuah penelitian tentang strategi pengelolaan wakaf uang BWI
mengidentifikasi aspek kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang terkait
permasalahan pengelolaan wakaf uang yang ada di pihak nazhir nasional,
yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada aspek kekuatan (strenghts) terdiri
dari penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, pertumbuhan jumlah
wakif dan nazhir wakaf uang, adanya karakteristik keabadian, adanya
komunitas forum wakaf produktif, dan kerjasama perusahaan atau instansi
resmi skala nasional maupun internasional. Aspek kelemahan dalam
pengelolaan wakaf uang yakni didasari oleh perbedaan madzhab atau pendapat
yang dianut oleh wakif atau nazhir, kurangnya tranparansi dan akuntabilitas
data wakaf uang yang dapat diakses, regulasi pengelolaan wakaf uang yang
belum spesifik diketahui oleh nazhir, mayoritas nazhir belum melakukan
analisis bisnis dan kelayakan investasi, dan lemahnya kemampuan manajerial
dan profesionalitas nazhir wakaf uang yang ada. Di sisi lain, peluang
71
kemajuan pengelolaan wakaf uang dapat berasal dari potensi wakaf uang yang
besarf, perluasan basis sumber wakaf uang melalui digital wallet, metode
penghimpunan wakaf uang melalui shopping charity, memperluas kerjasama
dengan platform crowdfunding, serta model pengelolaan wakaf uang yang
lebih bersifat fleksibel dan variatif dibandingkan harta benda tidak bergerak.
Selain itu, aspek ancaman yang memengaruhi terciptanya pengelolaan wakaf
uang yang efektif dan efisien yaitu gaya hidup masyarakat yang hedonisme,
timbulnya moral hazard nazhir maupun pihak terkait lainnya, mitigasi resiko
yang tidak dijalankan oleh nazhir, kerugian investasi yang timbul akibat dari
kesalahan dalam melakukan pilihan pengelolaan, dan peningkatan biaya
operasional di masa depan.124
Dalam penelitian lain masalah internal dan eksternal diperlukan untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam rangka
pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Adapun faktor-faktor internal yang
menjadi kekuatan di antaranya adalah:125
a. Instrumen pengelolaan yang variatif
b. Adanya fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf
c. Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund
d. Memperluas basis sumber dana wakaf
e. Konsep fikih wakaf yang fleksibel
Adapun faktor internal yang mencakup kelemahan adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum
b. Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional
c. Aset wakaf strategis dan potensial belum terindikasi dan sertifaksi
dengan baik.
d. Jaringan bisnis yang belum kuat
124
―Strategi Pengelolaan Wakaf Uang BWI‖ artikel diakses pada 22 Desember 2020 di
https://www.republika.id/posts/11152/strategi-pengelolaan-wakaf-uang-bwi
125
Aam Rusydiana, and Solihah S. Rahayu. "BAGAIMANA STRATEGI
PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA?." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
(JEBIS) 5.1 (2019): h. 21
72
e. Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah.
Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai
di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi
kesempatan di antaranya yaitu:
a. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam
b. Dukungan dari pemerintah dan pemda
c. Potensi wakaf tunai yang tak terhingga
d. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh
e. Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi
terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan swasta.
Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman adalah sebagai berikut:
a. Kondisi ekonomi yang tidak menentu
b. Mayoritas nazhir yang masih tradisional
c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai
d. Lemahnya political will pemegang otoritas
e. Belum sempurnanya undang-undang wakaf yang ada.
C. Program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)
Inovasi BWI untuk ikut berperan aktif dalam menangani dampak wabah
Covid-19 adalah dengan meluncurkan gerakan Wakaf Peduli Indonesia
(Kalisa). Peluncuran ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Pusat
Bank Jatim, Surabaya Jawa Timur. Adapun maksud dan tujuan dari Kalisa ini
adalah dapat menggerakkan masyarakat untuk menggalakkan wakaf yang
hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah
Covid-19. Ketua BWI, Mohammad Nuh mengungkapkan bahwa penanganan
Covid-19 tak bisa dilakukan sendiri dan harus melibatkan publik. Dengan
gerakan Kalisa ini semoga dapat menggerakkan masyarakat untuk berwakaf
yang kemudian hasil dari pengelolaannya dapat digunakan untuk membantu
masyarakat yang terdampak Covid-19.126
126
―Kalisa Bisa Jadi Solusi Memulihkan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Wabah Covid-
19‖ artikel diakses pada tanggal 08 Januari 2021 pada laman
73
Prof Dr. Nurul Huda selaku ketua panitia soft launching program Kalisa
mengungkapkan, Kalisa adalah sebuah singkatan dari Wakaf Peduli Indonesia.
Adanya kata peduli dalam pengertian Kalisa ini karena terkait dengan musibah
pandemi yang melanda di Indonesia khususnya dan seluruh negara pada
umumnya. Kalisa merupakan upaya BWI untuk lebih mengembangkan
produk-produk yang didasari kepada konsep wakaf uang. Wakil Bendahara
Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Ir. Rachmat Ari Kusumanto
mengatakan bahwa program ini unik dan menarik karena memiliki tagline
―Sedekah Anda Utuh Dan Dapat Diambil Kembali‖ yakni, harta wakaf yang
diserahkan oleh wakif dijamin keutuhannya, berdaya pengaruh yang besar,
dan dapat ditarik kembali. Awal mula ide program ini muncul dari Divisi
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia yang
kemudian dilanjutkan oleh Ir. Rachmat Ari Kusumanto, hingga terbentuk
program yang bernama Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia).127
Secara rinci program Kalisa memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Dapat menggeser mindset masyarakat dari berwakaf itu sulit menjadi
mudah.128
b. Dapat memberi kontribusi kepada 3 (tiga) aspek, yakni kesehatan,
pendidikan dan sosial ekonomi.129
Nurul Huda menuturkan bahwa BWI memiliki peran penting dalam
mensosialisasikan wakaf uang maupun wakaf melalui uang sebagai produk
Islamic Social Finance—yang memiliki manfaat yang sangat luas. Dalam
program Kalisa ini saatnya BWI bergerak luas dalam mensosialisasikan esensi
https://www.bwi.go.id/5142/2020/07/13/kalisa-bisa-jadi-solusi-memulihkan-ekonomi-masyarakat-
ditengah-wabah-covid-19/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
127
―Live – Gerakan Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia) on SmartFM‖ interview diakses
pada tanggal 8 Januari 2021 pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_oOK8LwgWcg
128
―Talkshow – BWI Luncurkan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)‖ interview diakses
pada tanggal 8 Januari 2021 pada laman https://www.youtube.com/watch?v=xGaqnlUQpBY
129
―Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional
Untuk Penanganan Covid-19‖ artikel diakses pada tanggal 8Januari 2021 pada laman
https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-
gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/
74
wakaf dan manfaatnya.130
Irfan Syauqi Beik juga menuturkan perlunya
dilakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh agar ZISWAF dipahami
bukan hanya sebagai instrumen agama, namun juga sebagai instrumen sosial
ekonomi yang memiliki dampak pada upaya penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan, termasuk mitigasi terhadap dampak pandemi
Covid-19.131
Mekanisme sosialisasi program Kalisa dilakukan dalam bentuk
kerjasama antara BWI dan Kementerian Agama dalam hal edukasi dan literasi
masyarakat, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Perguruan Tinggi IPB, serta
masyarakat umum meliputi komunitas dan tokoh agama. Target utama
pencapaian sosialisasi Kalisa ini adalah generasi milenial. Secara bonus
demografi tercatat hingga tahun 2035 34% penduduk Indonesia adalah
generasi milenial. Dan survey membuktikan bahwa generasi milenial ini
sangat potensial dan dermawan.132
Mohammad Nuh menyimpulkan dari 10
Common Characteristics of Millenial Generation Employees bahwa milenial
Indonesia selalu memberikan makna dan jiwa sosial yang tinggi
(dermawan).133
program Kalisa ini merupakan salah satu instrumen dari Gerakan Wakaf
Indonesia selain Wakaf Membangun Negeri (Akbari). Perbedaan dari kedua
program itu bahwa Kalisa dibuat dengan tujuan membantu korban Covid-19
dari sisi kesehatan maupun ekonomi, sedangkan Akbari dibuat dengan tujuan
membangun infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial
kemasyarakatan. Akbari merupakan perpaduan antara wakaf uang dengan
harta wakaf tidak bergerak. Perbedaan lainnya adalah bahwa Kalisa untuk
sosial kemasyarakatan sedangkan Akbari untuk hal yang produktif. Salah satu
130
―Talkshow – BWI Luncurkan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)‖
131
Beik, Irfan Syauqi, ―Omnibus Law Cipta Kerja dan Masa Depan Ziswaf‖ pada laman
http://ies.fekm.ipb.ac.id/index.php/news/view/j3816e3816
132
―Talkshow – BWI Luncurkan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA)‖
133
―Zakat, Infaq, Sadaqah, And Waqf To Rebuild The Economy After Covid-19‖ artikel
diakses pada tanggal 8 Januari 2021 pada laman
https://www.youtube.com/watch?v=coZEciKuGxs&t=3044s
75
contoh program Akbari yaitu berdirinya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di
Serang, Banten.134
Program Kalisa selaku wakaf uang telah diakui keberadaan dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sekaligus dalam
peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf, kemudian diatur lagi tentang wakaf uang
agar lebih memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi ekonomi mulai Pasal 5
hingga Pasal 19. Dalam Pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa nazhir wajib
membedakan pengelolaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf
uang untuk waktu selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu
contohnya adalah cash waqf linked sukuk, Kalisa, dan Akbari.135
Selain itu juga sesuai dengan PBWI Nomor 1 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2
yang menyatakan, penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling
singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah).136
D. Wakaf Di Malaysia
1. Sejarah Perkembangan Hukum Wakaf di Malaysia
Wakaf telah ada di Malaysia sejak munculnya Islam dan menjadi
praktik umum di kalangan umat Islam. Masjid Kg. Huludi Malaka, Masjid
Sultan Abu Bakar Johor dan Masjid Kg Laut di Kelantan adalah beberapa
contoh praktik awal wakaf di Malaysia.137
Adapun perkembangan hukum
wakaf di Malaysia dapat dikategorikan menjadi 2 periode yaitu:
a. Masa sebelum merdeka
134
Tanjung, Hendri, ―Gerakan Wakaf Indonesia‖ artikel diakses pada 10 Januari 2021
pada laman https://republika.id/posts/10242/gerakan-wakaf-indonesia#
135
Tanjung, Hendri, ―Gerakan Wakaf Indonesia‖
136
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
137 Fahruroji, Wakaf Kontemporer, h. 203 lihat juga DEKS BI & DES FEB UNAIR,
Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif, h. 190
76
Pada masa ini secara besar Islam sudah menjadi agama resmi
negeri-negeri, kerajaan-kerajaan kepulauan, terutama kerajaan Malaka,
Johor, dan kerajaan Riau, begitu juga negeri-negeri otonom seperti
Pahang, Kedah, dan Kelantan. Hukum Islam merupakan hukum dasar
dalam mengatur tata kelola masyarakat dalam segala aspek. Sebut saja
Malaka dengan ―Hukum Kanun Malaka‖ (penal laws of Malaka),
Pahang dengan ―Hukum Kanun Pahang‖ (penal laws of Pahang), serta
undang-undang Johore (Johore law) dan undang-undang Riau (Riau
law).138
Akan tetapi meskipun Islam sudah ada di Malaysia pada
sekitar abad 13 M, namun hingga akhir tahun 1800-an tradisi wakaf
belum dijalankan dengan baik. Ketika negeri ini dikuasai Portugis,
hukum-hukum Islam diganti dengan hukum Inggris. Hal ini jelas
menyimpang dari Piagam Keadilan,139
hukum, peraturan sipil dan
enakmen. Portugis memaksakan hukum Inggris diterapkan dalam
segala aspek, sedangkan hukum Islam hanya membahas dan
mengurusi urusan keluarga seperti warisan dan wasiat.140
Praktik
wakaf di Malaysia terus berlanjut selama kekuasaan kolonial Portugis
(1511-1641), Belanda (1641-1824), Jepang dan Inggris (1826-1946)
meskipun tidak ada perkembangan yang signifikan. Regulasi pertama
yang tercatat mengatur manajemen wakaf adalah the Mahommedan
and Hindu Endownment Ordinance (MHEO) pada tahun 1905.
Maksud dari MHEO ini adalah dapat mewujudkan administrasi yang
lebih rapi untuk lembaga sosial keagamaan. Kemudian setelah
138
Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its
legal evolution and development." Shariah Law Reports 1.2006 (2006): 84 lihat juga Mohd.
Roslan Mohd. Nor, Ahmad Termizi Abdullah and Abdul Karim Ali, ―From Undang-Undang
Melaka to Federal Constitution: The Dynamics of Multicultural Malaysia‖ SpringerPlus (2016)
5:1683, h.1
139
Piagam Keadilan adalah piagam yang diperkenalkan oleh Inggris untuk negara-negara
selat di tahun 1807 yang berisikan dua hal penting yaitu perihal penetapan pengadilan dan
pengadilan diharuskan menggunakan UU Inggris kecuali mengenai agama Islam dan adat Melayu.
Sedangkan untuk negara-negara bersekutu dan tidak bersekutu intervensi Inggris tampak pada
Perjanjian Pengkur 1874 yang secara substansial berisi bahwa Sultan harus mempertimbangkan
nasehat dari Residen Inggris dalam keputusan hukum kecuali agama Islam dan adat. Lihat,
Mahsun, M. ―Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia‖ Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan
Sosial 2.1 (2011) h. 4
140
Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its
legal evolution and development."h.84
77
terbitnya MHEO dibentuklah the Mahommedan and Hindu
Endownment Board (MHEB) pada tahun 1906 dengan maksud dan
tujuan yang sama. Pada tahun 1911 Johor mengeluarkan undang-
undang untuk menghapus wakaf keluarga, akan tetapi undang-undang
ini tak bertahan lama dan ditarik kembali pada tahun 1938. Hingga
tahun 1950 tidak ada lagi undang-undang yang mengatur manajemen
wakaf sampai tahun 1950-an, terutama tentang penunjukan State
Islamic Religious Councils (SIRCs) sebagai nazhir tunggal di setiap
negeri.
b. Masa setelah merdeka
Federasi Malaya merdeka pada tahun 1957. Pada mulanya federasi
ini terdiri dari negeri Melayu yang bersekutu, negeri Melayu tidak
bersekutu, dan negeri selat yang terdiri dari Penang, Melaka,
Singapura. Kemudian pada tahun 1965 Singapura memisahkan diri
dari Malaysia dan membentuk pemerintahan sendiri. Hukum tertinggi
kala itu adalah konstitusi persekutuan (federal constitution). Dan yang
menjadi perdebatan dalam konstitusi peradilan adalah penggunaan
hukum perdata atau hukum Islam.141
Malaysia mencoba
menggabungkan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam
pemerintahan.142
Hingga kemudian pada awal tahun 1990 terjadi
amandemen terhadap konstitusi persekutuan (federal constitution), dan
digantikan dengan hukum Islam secara penuh. Adapun peraturan
perundang-undangan tentang wakaf di negeri-negeri di Malaysia yang
dibuat setelah kemerdekaan di antaranya mengatur tentang hal-hal
berikut:143
a. The State Islamic Religious Council (SIRC) atau Majlis Ugama
dan Adat Melayu sebagai nazhir tunggal atas semua harta benda
wakaf.
141
Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its
legal evolution and development."h.94
142
Mohd. Roslan Mohd. Nor, Ahmad Termizi Abdullah and Abdul Karim Ali, ―From
Undang-Undang Melaka to Federal Constitution: The Dynamics of Multicultural Malaysia‖
SpringerPlus (2016) 5:1683, h.1
143
Fahruroji, Wakaf Kontemporer, h. 204
78
b. Semua dokumen wakaf harus disimpan oleh SIRC
c. SIRC harus mengambil langkah yang penting untuk memindahkan
kepemilikan harta benda wakaf kepada SIRC
d. Semua uang yang diterima dari harta benda wakaf khusus harus
digunakan sesuai dengan tujuan diwakafkannya.
e. Uang yang diterima dari harta benda wakaf umum harus harus
disimpan di bayt al-mal.
2. Pengurusan dan Regulasi Wakaf di Malaysia
Di Malaysia, wakaf berada di bawah kuasa Majlis Agama Islam
Negeri (MAIN). Namun, enakmen yang digunakan dalam menguruskan
wakaf adalah berbeda-beda setiap negerinya. Terdapat empat negeri yang
telah mewujudkan enakmen khas untuk wakaf yaitu, Selangor, Perak,
Melaka, dan Negeri Sembilan. Sedangkan untuk negeri-negeri lain,
perkara wakaf masuk dalam enakmen umum pentadbiran negeri. Berikut
enakmen wakaf pada masing-masing negeri:144
Tabel 3.3 Aturan Khusus Tentang Wakaf Dalam Enakmen Negeri-Negeri Di
Malaysia
No Negeri Enakmen Bahagian
1 Selangor
Enakmen 15 Tahun 2015
Enakmen Wakaf (Negeri
Selangor) tahun 2015
2 Perak
Enakmen 9 Tahun 2015
Enakmen Wakaf (Perak)
2015
3 Terengganu
Enakmen 2 Tahun 2001
Enakmen Pentadbiran Hal
Ehwal Agama Islam
Bahagian V-Kewangan
Wakaf, Nazar dan
144
Rabiatul Hasanah Mahmood, et al. "Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan
Cabaran." Proceedings 4th International Conference on Management and Muamalah. (2017) h.
46-47
79
(Terengganu) Amanah
4 Perlis
Enakmen 4 Tahun 2006
Enakmen Pentadbiran
Agama Islam 2006
Bahagian VI-Kewangan
Wakaf, Nazar dan
Amanah
5 Melaka
Enakmen 5 Tahun 2005
Enakmen Wakaf (Negeri
Melaka) 2005
6 Kelantan
Enakmen 4 Tahun 1994
Enakmen Majlis Agama
Islam dan Adat Istiadat
Melayu Kelantan 1994
Bahagian III-Hartabenda
Amanah dan Kewangan
Majlis Wakaf dan Nazar
7 Pahang
Enakmen 3 Tahun 1991
Enakmen Pentadbiran
Undang-Undang Islam
1991
Bahagian V-Kewangan
8 Negeri
Sembilan
Enakmen 5 Tahun 2005
Enakmen Wakaf (Negeri
Sembilan) 2005
9 Kedah
Enakmen 5 Tahun 2008
Enakmen Pentadbiran
Undang-Undang Islam
(Kedah Darul Aman)
2008
Bahagian IV-Kewangan
Wakaf, Nazar dan
Amanah
10 Johor
Enakmen 16 Tahun 2003
Enakmen Pentadbiran
Agama Islam (Negeri
Johor) 2003
Bahagian VI-Kewangan
Wakaf, Nazar dan
Amanah
11 Sabah
Enakmen 5 Tahun 2004
Enakmen Majlis Ugama
Islam Negeri Sabah 2004
Bahagian III-Kewangan
Wakaf, Nazar dan
Amanah
12 Sarawak
Ordinan 41 Tahun 2001
Ordinan Majlis Islam
Sarawak 2001
Bahagian V-Penubuhan
Lembaga Baitulmal dan
Wakaf, Baitulmaal,
Wakaf dan Nazar
13 Kuala
Lumpur Akta Pentadbiran
Undang-Undang Islam
80
(Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993
14 Pulau Pinang
Enakmen 4 Tahun 2004
Enakmen Pentadbiran
Agama Islam (Negeri
Pulau Pinang) 2004
Bahagian VI-Kewangan
Wakaf, Nazr dan
Amanah
Sedangkan pada tingkat nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri
Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan
Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta
wakaf, zakat dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematik dan
dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.145
Pada tahun 2008 satu badan amanah dibentuk oleh JAWHAR yaitu
Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) sebagai entiti wakaf kebangsaan yang
berfungsi menggembleng sumber harta wakaf bagi menjana ekonomi yang
berpotensi tinggi dan bermanfaat untuk kebajikan umat Islam dan
masyarakat.146
Secara umum, wakaf di Malaysia diawasi oleh Yayasan
Waqaf Malaysia. Meskipun YWM ini tidak berwenang memutuskan
tentang manajemen di bawah Sultan melalui Majlis Agama Negeri
masing-masing, namun YWM berwenang meminta laporan pengelolaan
wakaf dari berbagai negeri bagian. Artinya, YWM merupakan lembaga
pemegang amanah wakaf.147
145
Nilna Fauza. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari
Bangladesh dan Malaysia." Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan 9.2 (2015) h. 168
lihat juga, Nurul Asykin Mahmood, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana
Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, (2014) h. 336
146
Nurul Asykin Mahmood, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana
Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, (2014) h. 336
147
Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk
Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." (2020) h. 103
81
3. Produk-Produk Wakaf di Malaysia
Pada awalnya, bentuk perwakafan di Malaysia hanya tertumpu
kepada wakaf ‗am dan wakaf khas saja. Namun, seiring dengan
perkembangan teknologi dan masa, terdapat pelbagai bentuk perwakafan
yang bisa kita dapati hari ini. Di antaranya wakaf am, wakaf khas, wakaf
uang, wakaf saham, wakaf saham, wakaf takaful, dan wakaf korporat.148
Begitu pula masyarakat perlu mengetahui bahwa wakaf boleh juga dari
berasal dari harta alih (bergerak) dan dapat pula dikembangkan dengan
metode-metode kontemporari berlandaskan syariah yang dapat
memberikan manfaat kekal kepada benefisiarinya (penerima manfaat).
Sementara di Majlis, mereka harus siap untuk mengelola harta benda
wakaf secara profesional.149
Secara umum macam-macam harta wakaf di Malaysia tersebut di
bawah ini:150
a. Masjid dan tanah pekuburan
b. Surau, sekolah dan pondok pendidikan
c. Ladang pertanian, kebun, dusun dan bendang
d. Hasil sewaan
e. Tanah terbiar
f. Bangunan (kedai, rumah kedai, kediaman)
g. Hasil sewaan bangunan
h. Wakaf wang tunai
i. Saham wakaf
j. Wakaf saham
k. Wakaf kaki
148
Ainul Kauthar Binti Karim, Arieff Salleh Rosman, and Azman Ab Rahman. "Konsep
Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia." (2014) h. 470
149
Siti Mashitoh Mahamood. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan
undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." Jurnal Syariah 15.2 (2007): h. 75.
150
Siti Mashitoh Mahamood. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan
undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." h. 69-70
82
l. Wakaf jemba
m. Wakaf korporat
n. Skim/Pelan takaful wakaf
o. Lain-lain harta alih (mesin hemodialisis dll)
Dari sekian instrumen wakaf terdapat instrumen wakaf tunai.
Wakaf tunai merupakan alternatif yang memberi ruang dan peluang
kepada umat Islam yang tidak berkemampuan untuk berwakaf. Oleh
karena itu, wakaf tunai terbukti sebagai alternatif yang menjadikan
institusi wakaf lebih produktif. Secara asasnya terdapat dua bentuk wakaf
tunai yang diamalkan di Malaysia yaitu wakaf tunai yang mengekalkan al-
„ain dan wakaf tunai yang menukarkan tunai yang dikumpulkan kepada
harta kekal secara badal. Wakaf tunai al-ain ialah mengekalkan jumlah
modal asal seperti saham wakaf. Manakala wakaf tunai secara badal
adalah seperti wakaf saham, wakaf kaki dan wakaf uang tunai.151
Berikut instrumen-instrumen wakaf tunai di Malaysia:
a. Saham Wakaf
Saham wakaf merupakan bentuk baru dalam wakaf yang
menawarkan satu skim yang menggalakkan seberapa ramai peserta
untuk membeli saham-saham pada kadar harga tertentu misalnya
RM 10 untuk satu uni saja. Sijil saham tersebut diwakafkan dengan
jumlahnya dikekalkan hanya dividen dan keuntungan saham
tersebut dikumpul dan disumbangkan untuk kepentingan umah dan
manfaat mauquf „alaih. Wakaf tunai seperti ini membolehkan lebih
ramai umat Islam terlibat dalam amalan wakaf serta dapat
meningkatkan lagi pembangunan sosio-ekonomi ummah.
Sebagai contoh dari instrumen ini ada pada Majlis Agama
Islam Selangor (MAIS) yang menawarkan Saham Wakaf Selangor
kepada umat Islam secara tunai dengan membeli unit-unit saham
yang ditawarkan dan mewakafkan unit saham tersebut kerana
151
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan
sosioekonomi ummah di Malaysia." Academic Series of Universiti Teknologi MARA Kedah 11.2
(2016): h. 29
83
Allah SWT dengan tujuan kepentingan dan kebaikan umat Islam.
Begitu pula dengan Johor Corporation (Jcorp) adalah organisasi
korporat yang telah mewakafkan saham miliknya dalam tiga anak
syarikatnya yaitu Kulim (Malaysia) Bhd, KPJ Health Care Bhd dan
Johor Land Bhd dengan nilai RM 200 juta di bawah pengelolaan
kumpulan wakaf An-Nur. Dividen yang diperoleh daripada saham
tersebut diagihkan untuk dilaburkan sama ada diberikan kepada
MAIN atau untuk kerja-kerja amal dan kebajikan.152
b. Wakaf Saham
Wakaf saham atau juga dikenali sebagai wakaf musytarak atau
berkelompok bermaksud mewakafkan saham-saham yang dibeli
secara tunai daripada badan-badan resmi yang bertindak sebagai
sebagai pemegang amanah. Kemudian wang yang terkumpul hasil
daripada pembelian saham akan dikumpul dalam satu tabung dana
wakaf untuk ditukarkan kepada hart kekal yang dinamakan
―Badal‖. Sebagai contoh kerajaan negeri ingin membangun
bangunan di atas tanah wakaf dengan modal yang dibutuhkan
adalah RM 10 juta, maka kemungkinan MAIN akan keluarkan
saham yang bernilai RM 10 persaham.
Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) mendefinisikan wakaf saham
adalah berwakaf melalui skim wakaf tunai dengan membeli unit-
unit saham yang ditawarkan dan mewakafkan kembali saham-
saham tersebut ke YWM sebagai pemegang amaanah. Wang
pembelian unit saham tersebut dikumpul dalam tabung Saham
Wakaf untuk ditukarkan kepada harta kekal yang dinamakan
badal.153
c. Wakaf Kaki
152
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan
sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 30
153
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan
sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 30 lihat juga Ainul Kauthar Binti Karim, Arieff Salleh
Rosman, and Azman Ab Rahman. "Konsep Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia."
(2014) h. 472-473
84
Wakaf kaki atau wakaf petak atau dikenali juga dengan nama
wakaf lantai, yakni dengan cara nazhir akan membeli keseluruhan
hartanah dan pewakaf akan membeli hartanah berkenaan mengikuti
sais/kaki persegi dan kemudian mewakafkannya kembali.
d. Wakaf Wang Tunai
Yakni wakaf dalam bentuk uang tunai (ringgit) dibuat secara
tabarru‟ dan mengikut kemampuan masing-masing. Dana yang
dikumpul akan di-istibdalkan dengan harta kekal seperti tanah,
bangunan dan projek-projek yang memberi manfaat kepada mauquf
alaih.154
Para ulama di zaman silam telah menggunakan istilah
wakaf ad-darahim atau wakaf ad-dananir.155
e. Takaful Wakaf
Takaful wakaf merupakan produk terbaru takaful insuran yang
diperkenalkan oleh Syarikat Takaful Malaysia. Syarikat takaful
akan bekerjasama memasarkan produk wakaf dengan melantik
agen-agen dari kalangan individu atau entity berdaftar. Produk
takaful ini lebih bersifat kebajikan untuk umum, pendidikan,
pembangunan dan lain-lain. Prosedurnya Syarikat takaful
menerima sumbangan dari wakif yang ikut serta dengan membayar
sejumlah tertentu sesuai kemampuan untuk tempo tertentu hingga
selesai temponya. Seandainya wakif meninggal sebelum asuransi
selesai, maka syarikat akan menyumbang dengan jumlah yang
sama sebagai pihak yang menggantikan peserta agar dapat
memenuhi kehendak wakif. Jika sekiranya wakif masih hidup
hingga masa tempo selesai, jumlah dana akan diserahkan kepada
badan-badan tertentu untuk tujuan wakaf.156
f. Wakaf Korporat
154
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan
sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 31-32
155
Ainul Kauthar Binti Karim, Arieff Salleh Rosman, and Azman Ab Rahman. "Konsep
Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia." (2014) h. 472
156
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan
sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 32
85
Wakaf korporat telah diamalkan oleh Johor Corporation (Jcorp)
adalah organisasi korporat yang telah mewakafkan saham miliknya
dalam tiga anak syarikatnya yaitu Kulim (Malaysia) Bhd, KPJ
Health Care Bhd dan Johor Land Bhd dengan nilai RM 200 juta di
bawah pengelolaan kumpulan wakaf An-Nur. Dividen yang
diperoleh daripada saham tersebut diagihkan untuk dilaburkan
sama ada diberikan kepada MAIN atau untuk kerja-kerja amal dan
kebajikan.157
E. Profil Yayasan Waqaf Malaysia
Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) ialah entiti wakaf kebangsaan. YWM resmi
didirikan pada tanggal 23 Juli 2008 di bawah Akta Pemegang Amanah
(pemerbadanan) 1952 oleh Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji. Ketua Lembaga
Pemegang Amanah (Board of Trustees) Yayasan Waqaf Malaysia adalah YB
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Portfolio Agama, sedangkan wakil ketua
adalah Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR).158
Gambar 3.1 Sistem Perwakafan di Malaysia159
Maksud utama pendirian YWM ini adalah untuk menghimpun dan
mengumpulkan sumber harta wakaf yang potensinya sangat besar untuk
157
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen pembangunan
sosioekonomi ummah di Malaysia." h. 30
158
―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 12 Desember 2020 di
https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil
159
Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Mohamed Aslam, and Hanira Hanafi. "The
possible role of waqf in ensuring a sustainable Malaysian federal government debt." Procedia
Economics and Finance 31 (2015): 333-345.
The Sultanate The Federal Governent of
Malaysia
JAWHAR
YWM MAIN
86
menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.160
Adapun visi dan misi dari Yayasan Waqaf Malaysia adalah sebagai berikut:
1. Visi Misi Yayasan Waqaf Malaysia
Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) memiliki visi menjadi peneraju
(pemimpin) dalam pembangunan dan pengembangan wakaf di
Malaysia.161
Adapun misi dari Yayasan Waqaf Malaysia adalah sebagai berikut:
a. Menggunakan mekanisme wakaf yang sesuai dengan Maqasid Syariah
yang keberhasilannya memberi manfaat untuk ummah sejagat;
b. Menjadi pengasas (trend-setter) dalam pembangunan wakaf yang akan
menjadi rujukan seluruh dunia; dan
c. Memaksimalkan pembangunan hartanah wakaf sedia ada dan
meminimalkan hartanah wakaf yang tidak dibangunkan.
Sedangkan objektif atau target sasaran dari Yayasan Waqaf
Malaysia ini adalah:
a. Membangun dan memajukan harta wakaf di seluruh negara melalui
jalinan kerjasama dengan MAIN selaku pemegang amanah tunggal
wakaf;
b. Membangun dan memajukan harta wakaf dan harta umat Islam bagi
tujuan khairat dan amal jariah melalui pembangunan ekonomi,
pendidikan, sosial dan kebajikan umat Islam;
c. Menjana (menghasilkan) modal melalui kaedah-kaedah kontemporari,
terkini dan inovatif bagi memaksimumkan manfaat wakaf;
160
Dahlia Ibrahim, dan Haslindar Ibrahim, ―Revival of Waqf Properties in Malaysia‖
Paper Proceeding of the 5th Economics System Conference. Vol. 2. (Kuala Lumpur, 4-5th
September 2013)
161
―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 12 Desember 2020 di
https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil
87
d. Menangani masalah ketidaksamaan sosio-ekonomi di kalangan umat
Islam secara progresif dan produktif, khususnya bagi mengurangkan
jurang kemiskinan; dan
e. Menyempurnakan amanah pewakaf (wakif)
2. Tugas dan Wewenang Yayasan Waqaf Malaysia
a. Mengumpul Dana Wakaf
Yaitu melaksanakan program-program bagi mengisi dana Kumpulan
Wang Amanah Yayasan untuk dijadikan model ekonomi umat Islam.
b. Membangun dan Memajukan Harta Wakaf
Yakni dengan cara bekerjasama dengan pihak yang terlibat seperti
MAIN, IPTA dan IPTS untuk memaju dan membangunkan harta
wakaf serta membuat kajian dan penyelidikan produk baru wakaf
c. Melaksanakan Program Kebajikan dan Sosial
Dengan merangka (menyediakan) aktiviti yang bermanfaat kepada
umat Islam demi kebaikan hidup di dunia dan akhirat seperti beasiswa,
bantuan kepada fakir miskin dan melaksanakan amanah pewakaf
sebaik mungkin.
d. Menjalankan Program Pelaburan (investasi)
Yakni dengan membuat pelaburan (investasi) ke atas dana Yayasan
dan Wakaf Tunai Malaysia dalam sebarang Pelaburan yang dibenarkan
syarak sehingga pengagihan (distribusi) dilaksanakan.
e. Mengadakan Program Promosi dan Penerbitan
Program tersebut dengan cara sebagai berikut:
1) Mempromosi dan menganjurkan pelbagai persidangan, seminar
dan sebagainya; dan
2) Menerbitkan pelbagai risalah untuk pengembangan dan kemajuan
objektif penubuhan (pembentukan) Yayasan.
88
3. Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia
Adapun struktur organisasi Yayasan Waqaf Malaysia dapat dilihat dalam
skema di bawah ini:162
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yayasan Waqaf Malaysia
a. Lembaga Pemegang Amanah
1) Pengerusi (Ketua) : Menteri Di Jabatan Perdana
Menteri (Hal Ehwal Agama)
2) Naib Pengerusi (wakil) : Ketua Pengarah Jabatan Wakaf,
Zakat Dan Haji (JAWHAR)
3) Ahli-Ahli
a) YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali Hj. Abdul Rahman
Ahli Majlis Pakar (Syariah)
Jabatan Peguam (pengacara) Negara (Mantan)
b) YBrs. Prof. Madya Dr. Mashitoh binti Mahmud
Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian
Islam Universiti Malaya
162
―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 13 Desember 2020 di
https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil
Pengerusi Lembaga
Pemegang Amanah
Naib Pengerusi Lembaga
Pemegang Amanah
Ahli Lembaga
Pemegang Amanah
Bahagian Projek
& Pembangunan
Perniagaan
Jawatankuasa
Kerja
Bahagian
Keuangan &
Korporat
Bahagian
Penyelidikan &
Produk Wakaf
Bahagian
Pengurusan
Sumber Manusia
Bahagian
Pemasaran &
Penyelarasan
89
c) YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi, Bahagian Ekonomi Kementerian
Kewangan Malaysia
d) YBrs. Dr. Ridzwan bin Bakar
Pensyarah profesional Fakulti Pengurusan Universiti
Multimedia
4) Ahli-Ahli Majlis Agama Islam Negeri
a) Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Negeri Kedah
b) Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Dan Adat
Istiadat Melayu Kelantan
c) Timbalan Pengerusi Majelis Agama Islam Negeri Melaka
d) Yang Dipertua Majelis Agama Islam Dan Adat Istiadat
Melayu Terengganu
e) Ketua Pegawai Eksekutif Majelis Agama Islam dan Adat
Istiadat Melayu Perlis
f) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor
g) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah
h) Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Dan Adat
Resam Melayu Pahang
i) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat
Melayu Perak
j) Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
k) Yang Dipertua Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
l) Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah
Persekutuan
m) Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Wakaf Selangor
b. Jawatankuasa Kerja
1) Penasihat Syariah
Adapun Fungsi Penasihat Syariah di Jawatankuasa
a) Menasehati Lembaga Pemegang Amanah berhubung hal ehwal
syariah dalam pengoperasian dan aktiviti YWM;
90
b) Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak
urusetia sebagai menepati hukum syarak dan sesuai
dipertimbangkan oleh Lembaga Pemegang Amanah;
c) Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke
atas sebarang cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia
daripada YWM;
d) Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas
sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang
bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya
berkesesuaian);
e) Mengesorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai
dilaksanakan oleh YWM dalam mencapai matlamat
penubuhannya;
f) Mengemukakan hujah berupa dalil syar‘i bagi menyokong
pandangan mengenai sesuatu cadangan (sekiranya
berkesesuaian); dan
g) Melulus dan mengesahkan dokumen-dokumen atau manual-
manual berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi
memastikan produk-produk YWM mematuhi prinsip-prinsip
syariah
Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah sebagai
berikut:
a) Pengerusi (Ketua) : YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh
Ghazali Hj. Abdul Rahman.
b) Ahli-Ahli:
YBrs. Prof. Madya Dr. Mashitoh binti Mahmud
YBrs. Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim
Sahibus Samahah Dr. Luqman bin Haji Abdullah
YBrs. Prof. Madya Dr. Aznan bin Hasan
2) Pelaburan dan Kewangan
Adapun Fungsi Pelaburan dan Kewangan di Jawatankuasa
91
a) Menasihati lembaga Pemegang Amanah dalam aktiviti
pelaburan dan kewangan YWM
b) Melaksanakan tanggungjawab meneliti, merancang dan
menilai kedudukan kewangan YWM
c) Memberi pandangan mengenai langkah-langkah penjanaan
dana, pengurusan dan pelaburan kewangan dan
d) Menetapkan dasar-dasar perbelanjaan berhemah YWM
Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah
sebagai berikut:
a) Pengerusi (Ketua) : YBrs. Tuan Haji Ruslan bin Said
b) Ahli-Ahli:
YBrs. Dr. Ridzwan bin Bakar
YBrs. Dr. Haji Mazlan bin Ahmad
YBrsh. Encik Syed Izmi bin Syed Kamarul Bahrin
YBrsh. Encik Izhar bin Ahmad
3) Audit
Adapun Fungsi Audit di Jawatankuasa
a) Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas
kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran
YWM;
b) Memerhati semua hal berhubung audit dalam dan luaran;
c) Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan;
d) Bertanggungjawab sebagai pengkaji penyata-penyata
kewangan;
e) Menilai prestasi pegurusan dalaman; dan
f) Mengkaji pematuhan kepada syarat-syarat tertentu dalam
pengauditan
Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah
sebagai berikut:
a) Pengerusi (Ketua) : YBrs. Nirwan bin Noh
b) Ahli-Ahli:
YBrs. Tuan Haji Ruslan bin Said
92
YBrs. Ustaz Anuar Hamzah bin Tohar
YBrs. Dr. Shahrul Azman bin Abd. Razak
YBrsh. Encik Mohd Sabree bin Yaakub
4) Pengurusan
Adapun Fungsi Pengurusan di Jawatankuasa
a) Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berkenaan
pengurusan sumber manusia, perkhidmatan dan kebajikan
kakikatangan;
b) Mencadangkan dasar mengenai pengurusan YWM untuk
pertimbangan Lembaga Pemegang Amanah;
c) Mengawalselia urusan pentadbiran YWM;
d) Memastikan YWM mempunyai skim perkhidmatan yang
berkesesuaian dengan keperluan dan kemampuan semasa; dan
e) Memastikan segala ketetapan yang dipersetujui oleh Lembaga
Pemegang Amanah semasa Mesyuarat Ahli Lembaga
Pemegang Amanah diambil tindakan yang sewajarnya dan
dalam kadar yang segera.
Adapun pengurus atau organisasi Jawatankuasa adalah
sebagai berikut:
a) Pengerusi (Ketua) : YBrs. Tuan Ruslan bin Said
b) Ahli-Ahli:
YBrs. Puan Shobah binti Jamil
YBrs. Encik Mohammad Fauzi bin Md. Isa
YBhg. Datuk Haji Abdul Aziz bin Jusoh
YBrs. Puan Nor Hafizah binti Hashim:
4. Produk-Produk Wakaf Yayasan Waqaf Malaysia
Adapun produk-produk wakaf pada Yayasan Waqaf Malaysia
adalah sebagai berikut:
a. Wakaf Am
Wakaf am adalah wakaf yang digunakan untuk tujuan umum dan tiada
syarat apapun yang ditetapkan oleh pewakaf.
93
b. Wakaf Khas
Wakaf khas adalah wakaf yang digunakan untuk tujuan khusus dengan
maksud tertentu yang ditetapkan oleh pewakaf.
c. Sijil Wakaf Tunai Pendidikan
Merupakan skim wakaf YWM mempelawa (mengundang) orang ramai
berwakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpulkan akan diinvestasikan
dan manfaatnya akan digunakan untuk tujuan pembiayaan aktiviti
kebajikan berkaitan dengan pendidikan. Dana wakaf yang
dikumpulkan akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi
objektif pendidikan mengikut kesesuaian dan peraturan yang
digunapakai. Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan
berikut: 163
1) Membiayai pembelian alat-alat pendidikan untuk kebajikan
masyarakat
2) Membiayai belian peralatan atau pakaian untuk murid-murid yang
kurang berkemampuan
3) Membiayai kos ubah suaian atau tambahan kemudahan pendidikan
di mana-mana pusat pendidikan yang berkesesuaian; dan
4) Membantu membiayai kos pendidikan yang diperlukan
d. Sijil Wakaf Tunai Kesihatan
Merupakan skim wakaf YWM mempelawa (mengundang) orang ramai
berwakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpulkan akan diinvestasikan
dan manfaatnya akan digunakan untuk tujuan pembiayaan aktiviti
kebajikan berkaitan dengan kesihatan. Dana wakaf yang dikumpulkan
akan dipindah bentuk kepada aset kekal merangkumi objektif
kesihatan mengikut kesesuaian dan peraturan yang digunapakai.
Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan berikut:
1) Membiayai pembelian alat-alat kesihatan untuk kebajikan
masyarakat
2) Membiayai belian ubat-ubatan untuk pesakit yang kurang mampu
163
―Profil Yayasan Waqaf Malaysia‖ artikel dilihat pada 13 Desember 2020 di
https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil
94
3) Membiayai alatan bantuan perubatan kepada yang kurang
berkemampuan
4) Membantu membiayai kos perubatan yang diperlukan
e. Sijil Wakaf Tunai Ekonomi
Merupakan skim wakaf YWM mempelawa (mengundang) orang ramai
berwakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpulkan akan diinvestasikan
dan manfaatnya akan digunakan untuk tujuan pembiayaan aktiviti
ekonomi. Dana wakaf yang dikumpulkan akan dipindah bentuk kepada
aset kekal merangkumi objektif kesihatan mengikut kesesuaian dan
peraturan yang digunapakai. Manfaat yang dihasilkan akan digunakan
untuk tujuan berikut:
1) Membiayai pembelian alat-alat yang boleh digunakan untuk
peningkatan ekonomi masyarakat
2) Membiayai belian apa-apa keluaran dari peniaga-peniaga Islam di
mana barangan ini akan digunakan sebagai bantuan kepada mereka
yang layak menerimanya; dan
3) Membantu mana-mana peniaga yang berada di dalam kesulitan
tulen akibat berlakunya situasi yang menjadikan peniagaan mereka
dilanda.
f. Sijil Wakaf Bangunan
Skema sertifikat wakaf bangunan merupakan skim wakaf yang
bertujuan untuk pembiayaan bangunan-bangunan komersil yang
kemudian menghasilkan laba melalui sewaan oleh penyewa berpotensi.
Sebahagian daripada hasil sewaan kemudiannya digunakan bagi tujuan
program dan aktifiti wakaf yang memberi manfaat kebajikan ummah
daripada pelbagai aspek.164
Secara umum wakaf pada YWM dapat terlihat dalam daftar tabel berikut ini
yang terdiri wakaf bersertifikat bangunan komersil dan wakaf tunai yang
terdiri dari wakaf tunai pembangunan, wakaf tunai pendidikan, dan wakaf
164
Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk
Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." h.104
95
tunai kesehatan. Berikut skema pembagian wakaf di Yayasan Waqaf
Malaysia:
Gambar 3.3 Skema Pembagian Wakaf di Yayasan Waqaf Malaysia165
165
Mustofa, Imam, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda. "Manajemen Wakaf Uang untuk
Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia." h.104
Wakaf Tunai
Pembangunan
Skim Sijil Wakaf
Bangunan Komersil
(Produktif atau
wakaf khas)
WAKAF
Sijil Wakaf Tunai
(Wakaf ‗am) Wakaf Tunai
Pendidikan
Wakaf Tunai
Kesehatan
96
F. Program Dana PULIH dan Musa’adah Covid 19
Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) merupakan sebuah entiti wakaf
kebangsaan. YWM ikut memiliki andil dalam pandemi covid-19 berupa
program ―Musaadah Covid-19‖ dan Dana PULIH. Tepat pada 18 Maret 2020,
seiring dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diumumkan
oleh Perdana Menteri, YB Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad al-Bakri
telah meluncurkan program Musaadah Covid-19. Program ini memiliki tujuan
untuk menggerakkan semua agensi yang berada di bawah Menteri (Hal Ehwal
Agama) Jabatan Perdana Menteri untuk membantu golongan yang terkena
dampak pandemi Covid-19. Program ini didorong lagi dengan adanya
peluncuran Tabung Musaadah Covid-19 oleh Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia dengan misi mengajak seluruh rakyat untuk turut menyumbang dan
mengulurkan bantuan.166
Target dari program Musaadah Covid-19 ini adalah golongan asnaf, para
petugas barisan hadapan (medis), para pelajar, golongan gelandangan dan
mereka yang dikenalpasti terdampak dengan kondisi pandemi. Cakupan
sumbangan tidak terbatas di wilayah-wilayah persekutuan akan tetapi
sebaliknya meliputi negeri-negeri yang lain seluruh negara bagian.167
Sumbangan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:
a. Pemberian uang tunai,
b. Paket makanan,
c. Barang keperluan asas
d. Peralatan hospital, dan
e. Peralatan sokongan dan lain-lain.
166
Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal
Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖ artikel diakses
tgl 11 Januari 2021 pada laman https://zulkiflialbakri.com/al-bayan-siri-3-musaadah-covid-19-
menyerlahkan-peranan-sedekah/
167
Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal
Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖
97
Landasan hukum atau undang-undang utama program Musaadah Covid-19
yang digunapakai oleh Yayasan Waqaf Malaysia adalah Akta Pemegang
Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] dan perundang-undangan Malaysia
yang berkuatkuasa.168
Sekaligus inisiatif Musaadah Covid-19 ini bertepatan
dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah yang terangkum dalam dalam tiga
kategori yaitu, dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Dharuriyyat merangkumi
lima perkara yaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta dan keturunan
(maruah). Kelima-lima perkara ini adalah keperluan asasi yang amat
diperlukan oleh setiap manusia. Seandainya salah satu daripada keperluan ini
tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak bermakna lagi. Adapun
Musaadah Covid-19 termasuk dalam kategori dharuriyyat, yaitu sesuatu yang
sangat penting bagi memastikan kelangsungan hidup manusia dalam keadaan
terhalang untuk meraih sumber pencarian akibat penularan wabah penyakit
dan arahan pergerakan yang terbatas. Bak kata YB Menteri, ―Jangan sampai
ada yang tiada makanan di atas meja!‘‘.169
Adapun Program Dana P.U.L.I.H (Peralatan Untuk keLengkapan dan
pemulIhan Hospital) COVID-19 di bawah Sijil Wakaf Tunai Kesihatan pada 1
November 2020. Program ini bertujuan mengumpul dana wakaf bagi
menyediakan peralatan dan kelengkapan hospital khususnya kepada hospital-
hospital rujukan bagi mengendalikan kes COVID-19.
168
―Undang-Undang Berkaitan Wakaf‖ artikel diakses pada tgl 11 Januari 2021 pada
laman https://www.ywm.gov.my/kenali-kami#profil
169
Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal
Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖
98
BAB IV
URGENSI HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM
PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID 19:
PERBANDINGAN BADAN WAKAF INDONESIA DAN
YAYASAN WAQAF MALAYSIA
Pada masa bencana pandemi pemerintah suatu negara tentu tak bisa berdiri
sendiri dalam usaha pencegahan maupun penanganan wabah covid 19. Diperlukan
kesadaran dan uluran tangan masyarakat baik secara pribadi, komunitas, maupun
lembaga sosial lainnya. Bencana pandemi covid 19 sangat berimplikasi pada
perekonomian dan sosio-ekonomi masyarakat suatu negara, tak terkecuali
Indonesia dan Malaysia.
Dengan kondisi di atas, tentunya Islam dapat berperan dan memberikan
solusi melalui berbagai bentuk atau model philanthropy170
dalam Ekonomi dan
Keuangan Syariah, salah satunya adalah wakaf. Berdasarkan hal tersebut, terdapat
dua pokok pembahasan yang dapat penulis analisa, pertama mengenai regulasi
hukum pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-
19 pada lembaga Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia. Kedua
mengenai sistem pengelolaan wakaf uang untuk pandemi covid-19 di kedua
lembaga tersebut.
170
Istilah philanthropy berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos (cinta) dan anthropos
(manusia). Secara harfiah philanthropy adalah konseptualisasi dari praktik memberi (giving),
pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang
membutuhkan sebagai ekspresi cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan
sukarela untuk kepentingan public (voluntary action for the public goods), ada dua model
filantropi yang dikenal, yaitu filantropi tradisional yang berbasis pada karitas dan kedua filantropi
untuk keadilan sosial (social justice philanthropy). (Lihat: Azwar Iskandar, Bayu Taufiq
Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-
19." Jurnal Sosial & Budaya Syar‟i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7.7 (2020): 629
99
A. Urgensi Hukum Wakaf Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid
19 Antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dan Yayasan Waqaf Malaysia
(YWM).
Dengan adanya bencana pandemi covid-19 Indonesia dan Malaysia
dituntut untuk bisa berinovasi dalam segala sektor, baik ekonomi, sosial dan
terutama kesehatan. Inovasi dalam hal sosial kemasyarakatan tampak dari
program kemanusiaan yang bersumber dari salah satu filantropi Islam, yaitu
wakaf. Program kemanusiaan ini tentu memerlukan payung hukum yang
sangat mendesak untuk diwujudkan. Selain untuk legalitas dari program
kemanusiaan tersebut, juga untuk menjamin keamanan dan menjaga
kepercayaan publik sehingga masyarakat tertarik untuk ikut andil dalam
program tersebut. Berikut perbandingan urgensi hukum wakaf uang dalam
pandemi covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan Waqaf
Malaysia.
Tabel 4.1 Urgensi Hukum Wakaf Uang Dalam Pandem Covid-19 oleh
BWI Dan YWM
NO PENELITIAN BWI YWM
1
Nama Program
Wakaf Untuk
Pandemi
Wakaf Peduli Indonesia
(KALISA)
a. Program Dana
PULIH (Peralatan
untuk Kelengkapan
dan Pemulihan
Hospital)
b. Musaadah Covid-19
2 Macam Program
a. Lanjutkan Hidup
Mereka171
(hasil
investasi wakaf untuk
orang tua mahasiswa
prasejahtera yang
a. Dana Wakaf Tunai
Malaysia (wakaf
berupa uang yang
pokoknya diganti alat
hospital) untuk
171
―Kalisa I Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses pada 8 Januari 2021 pada
https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/
100
terkena dampak
pandemi covid-19)
b. Darurat Ventilator RS
Daerah (hasil investasi
untuk pengadaan
ventilator di RS daerah
yang terkena dampak
pandemi covid-19)
c. Peduli Ulama (hasil
investasi wakaf bantuan
tunai untuk para ulama
yang terkena dampak
pandemi covid-19)
proram PULIH
b. Dana Tabung
Manfaat (wakaf uang
atau pokok dana
dikelola dan
diagihkan kepada
frontliners dan asnaf
dalam Perintah
Kawalan Pergerakan)
c. Dana Tabung
Musa‘adah Covid-19
(infak yang diagihkan
dalam bentuk
perlengkapan hospital
dan bahan makanan
pokok untuk semua
kalangan)
3
Dasar Hukum
Operasional
a. Undang-undang no. 41
tahun 2004 tentang
Wakaf
b. Undang-undang no. 24
tahun 2007 tentang
Penanggulangan
Bencana pasal 60
menyebutkan,
pemerintah dan
pemerintah daerah
mendorong partisipasi
a. Prinsip-prinsip
Maqashid al-Syariah
yang ada tiga
kategori yaitu,
dharuriyat, hajiyyat,
tahsiniyyat.
Dharuriyyat
merangkumi lima
perkara yaitu
menjaga agama,
nyawa, akal, harta
101
masyarakat dalam
penyediaan dana yang
bersumber dari
masyarakat. Dan 69 ayat
5 bahwa unsur
masyarakat dapat
berpartisipasi dalam
penyediaan bantuan
c. Peraturan BWI No. 1
tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan
dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf dari
pasal 5 hingga 19. Pasal
12 ayat 1 menyebutkan,
nazhir wajib
membedakan
pengelolaan wakaf uang
untuk jangka waktu
tertentu dan
selamanya.172
d. PBWI Nomor 1 Tahun
2020 pasal 6 ayat 2 yang
menyatakan, penerimaan
wakaf uang untuk
jangka waktu tertentu
paling singkat untuk
jangka waktu 1 (satu)
tahun dan paling sedikit
dan keturunan
(maruah) 173
b. Syeksen 44 (11C)
Akta cukai
pendapatan 1967
yaitu potongan pajak
bagi waqif. Potongan
yang boleh dituntut
oleh individu adalah
7% dan syarikat 10%
daripada pendapatan
agregat.174
172
Tanjung, Hendri, ―Gerakan Wakaf Indonesia‖
173
Unit Penyelidikan Ilmiah, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal
Agama) ―Al-Bayan Siri 3: Musa‘adah Covid-19 Menyerlahkan Peranan Sadaqat‖
174
44 (11C). LAWS OF MALAYSIA, INCOME TAX ACT 1967, As at 1 October 2017
102
Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah).
4 Urgensi Hukum
a. Bentuk revisi dari 2
peraturan BWI
sebelumnya, yaitu
PBWI No. 1 Tahun
2009 tentang
pengelolaan wakaf
bergerak dan PBWI No.
4 tahun 2010 tentang
pedoman pengelolaan
dan pengembangan harta
benda wakaf.175
b. Untuk memayungi
segala bentuk
perwakafan terutama
wakaf uang yang
semakin dinamis
c. Membahas secara
terperinci tentang wakaf
uang melalui sukuk
(CWLS).
a. Dapat memberikan
rangsangan dan
insentif kepada
muslim untuk lebih
jujur dan benar dalam
melakukan sendiri
beban pajaknya.
b. Dapat mengurangi
beban ganda
pembayaran pajak
dan zakat oleh
masyarakat.176
c. Dengan adanya
pelepasan cukai
pendapatan maka
masyarakat akan
termotivasi untuk
melaksanakan amalan
shadaqah jariyah
satunya adalah
wakaf.177
175
Fahruroji, ―Sosialisasi Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Online dan Peraturan BWI
No. 1 Tahun 2020‖ diakses dari lamanhttps://www.youtube.com/watch?v=hl1kjGG4zxA&t=7803s
176
Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, ―Zakat Sebagai Pengurang Pajak
Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia.‖ INFERENSI: Jurnal
Penelitian Sosial Keagamaan 7.1 (2013): h. 26
177
Siti Mashitoh Mahamood. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan
undang-undang serta aplikasinya di Malaysia‖, h. 71
103
Dari sisi urgensi hukum terdapat perbedaan antara Badan Wakaf Indonesia
dan Yayasan Waqaf Malaysia secara teori utilitas hukum. Badan Wakaf
Indonesia dalam aktualisasi hukum lebih cenderung sebagai bentuk social
control karena ketertinggalan hukum dari unsur-unsur lain dalam masyarakat,
sedangkan Yayasan Waqaf Malaysia sebagai bentuk social engineering untuk
menggerakkan masyarakat yang tertinggal dari perkembangan hukum dengan
cara adanya pemotongan pajak bagi para wakif.178
B. Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana
Pandemi Covid 19 Antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf
Malaysia.
Secara umum model dan tahapan pengelolaan wakaf uang meliputi 3 (tiga)
tahapan. Pertama, penggalangan dana wakaf uang (fundraising). Kedua, tahap
investasi dana wakaf uang, dan terakhir tahap distribusi hasil investasi yang
keseluruhannya bertumpu pada nazhir wakaf sebagai pengelola179
Tabel 4.2 Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pandemi Covid-19 oleh
BWI dan YWM
No Pengelolaan
Wakaf Sistem BWI YWM
178
Fathurrahman Djamil. Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep. Jakarta:
Sinar Grafika, 2015, h. 11
179
Miftahul Huda Almantiqy. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di
Indonesia."
104
1
Penggalanga
n Dana
(fundraising)
Lan
gsu
ng
(dir
ect
fund
rais
ing
)
a. Direct advertising di
website BWI dengan
laman khusus Kalisa
b. Panduan khusus program
Kalisa180
c. Promosi melalui social
media (Facebook,
Youtube, kanal BWI dan
Instagram)
d. Promosi melalui surat
kabar online (republika,
teraju, jatimpos,
kanalsatu, liputan 6, dsb)
e. Sosialisasi program
Kalisa di Radio Smart
FM.181
f. Publikasi laporan
penerimaan, investasi dan
distribusi wakaf uang
Kalisa berupa jumlah
nominal dan grafik.
a. Direct Advertising di
website YWM
b. Panduan berwakaf
uang secara umum
pada website YWM
c. Publikasi kegiatan
secara masif via
Facebook, Twitter,
Instagram, dan
Youtube
#musaadahCOVID19,
#YWMprihatin
d. Talkshow tentang
Musa‘adah di TV Al-
Hijrah dan RTM
(Radio Televisyen
Malaysia)
e. Publikasi laporan
penerimaan, investasi
dan distribusi wakaf
uang Musa‘adah
Covid-19 secara
berkala (1x seminggu)
berupa jumlah nominal
dan visual foto-foto
dokumentasi.
180
https://id.badanwakafindonesia.com/
181
―Gerakan Kalisa (Wakaf Peduli Indonesia) I Radio Smart FM I Smart Syariah (MES)‖
diakses pada 20 Januari 2021 pada laman https://www.youtube.com/watch?v=T6QU0yZmKDY
105
Tid
ak L
angsu
ng
(in
dir
ect
fundra
isin
g) a. Bekerjasama dengan
pemerintah daerah Jawa
Timur182
b. Bank Syariah Jatim
c. Bank BJB Syariah
d. Bank Mega Syariah
e. BNI Syariah
f. IPB
g. BWI Daerah
a. Bekerjasama dengan
JAKIM
b. MAIN (Majelis
Agama Islam Negeri)
c. Agensi mengurus
zakat seluruh Malaysia
d. CIMB Islamic
2 Investasi
2
metod
e
a. Ditempatkan pada
instrumen SBSN yang
dijamin oleh pemerintah
b. Ditempatkan di lembaga
keuangan syariah
penerima wakaf uang
(LKS-PWU) dengan
pemanfaatan kupon dan
bagi hasil deposito.183
a. Dana ditukarkan
kepada harta kekal
sama ada melalui
pembelian atau
pembinaan
b. Dana akan dilaburkan
dalam produk
pelaburan patuh
syariah dengan
jaminan modal dan
akan dikembalikan ke
Dana Taslim untuk
mengekalkan nilai asal
dana.
3 Distribusi
a. Lanjutkan Hidup
Mereka184
(hasil investasi
a. Pemberian uang tunai,
b. Paket makanan,
182
Interview pribadi Sigit Indra P, pengurus Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan
Wakaf, Jakarta 14 Januari 2021
183
Hendri Tanjung, ―Lebaran Bersama Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses 24
Januari 2021 pada laman https://www.bwi.go.id/4876/2020/05/30/lebaran-bersama-wakaf-peduli-
indonesia/
184
―Kalisa I Wakaf Peduli Indonesia‖ artikel diakses pada 8 Januari 2021 pada
https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/
106
wakaf didistribusikan
untuk orang tua
mahasiswa prasejahtera
yang terkena dampak
pandemi covid-19)
b. Darurat Ventilator RS
Daerah (hasil investasi
digunakan untuk
pengadaan ventilator di
RS daerah yang terkena
dampak pandemi covid-
19)
c. Peduli Ulama (hasil
investasi wakaf
digunakan untuk bantuan
tunai untuk para ulama
yang terkena dampak
pandemi covid-19)
c. Barang keperluan asas
d. Peralatan hospital, dan
e. Peralatan sokongan
dan lain-lain.
Gambar 4.1: Publikasi Laporan Kalisa (BWI)185
185
Gambar diakses pada tgl 14 Januari 2021 pada laman
https://id.badanwakafindonesia.com/
107
Gambar 4.2 Publikasi Laporan Musaadah Covid 19 (YWM)186
Perihal agihan program musa‘adah covid 19 YWM berlaku umum dan sudah
hampir 80 peratus daripada RM 4,5 juta kutipan Tabung Musaadah Covid-19
telah disalurkan kepada golongan terjejas akibat pandemik. Dana tabung
musaadah hasil kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan
Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) itu disalurkan kepada golongan yang terjejas
Covid-19 tanpa mengira latar belakang, sempadan geografi atau agama.187
Tabel 4.3 Laporan Terakhir Program Kalisa dan YWM
No Tgl Lembaga Penerimaan Distribusi %
1 1/11/2020 YWM RM 462,560.26 RM 440,705.45 95.3%
2 25/01/2021 BWI Rp. 59.876.805.776 Rp. 2.864.483.674 4.8%
186
Gambar diakses pada 24 Januari 2021 pada laman
https://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia/photos/a.262387653801916/381859076818156
9
187
―80 Peratus Tabung Musa‘adah Sudah disalurkan‖ artikel diakses pada 19 Januari
2021 pada laman https://harakahdaily.net/index.php/2020/09/20/80-peratus-tabung-musaadah-
sudah-disalurkan/
108
Tabel 4.4 Data Agihan Dana Tabung Wakaf Musaadah Covid-19 oleh
YWM188
No Tgl Siri Lokasi Bantuan Kerjasama
1 10/1/21 64 Kelantan RM 2,000.00 utk
Handsanitizer
I-Grad
2 10/1/21 63 Seberang Perai Utara,
Pulau Pinang
RM 5,000.00 (bahan
pokok utk golongan
fakir miskin)
Sukarelawan
Kebajikan JKM
Negeri Pulau Pinang
3 18/05/20 26 Kuala Lumpur RM 10,000.00 utk
bahan pokok
Rumah Pengasih
Malaysia
4 30/6/20 49 Batu Pahat, Johor RM 20,000.00 utk 200
penerima santunan
Dewan As-Syafie,
Sekolah Agama
Kampung Istana
5 29/06/20 48 Malim, Melaka RM 10,000.00 utk 100
penerima
Madrasah Pertubuhan
Kebajikan Al-
Muhibbin.
6 29/06/20 46 Senawang, Negeri
Sembilan
RM 10,000.00 utk 100
penerima
Yayasan Taqwa
MAIWP dan
Perbadanan Baitul
Mal Negeri Sembilan
7 7/11/20 61 Kuala Pilah, Negeri
Sembilan
RM 12,500.00 utk 250
penerima
Masjid Kariah
kampung Beting
188
Artikel diakses 19 Januari 2021 pada laman
https://web.facebook.com/YayasanWaqafMalaysia
109
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada
bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Urgensi Hukum wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi
covid 19 berbeda antara 2 (dua) lembaga:
a. Badan Wakaf Indonesia menggunakan Peraturan Badan Wakaf
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2 yang menyatakan
bahwa penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling
singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, paling sedikit Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat ditarik kembali.
Peraturan ini sebagai bentuk social control karena ketertinggalan
hukum dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang dinamis.
b. Yayasan Waqaf Malaysia menggunakan Syeksen 44 (11C) Akta
cukai pendapatan 1967 yaitu potongan pajak bagi waqif tabung
musaadah covid-19. Potongan yang boleh dituntut oleh individu
adalah 7% dan syarikat 10% daripada pendapatan agregat.
Peraturan ini sebagai bentuk social engineering untuk
menggerakkan masyarakat yang tertinggal dari perkembangan
hukum atau menggaet minat masyarakat untuk berwakaf.
2. Dari pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi
covid-19 antara Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia
penelitian ini menemukan hal-hal berikut:
a. Sistem fundraising di Yayasan Waqaf Malaysia lebih optimal
karena adanya pemotongan pajak bagi para wakif yang belum
direalisasikan di Badan Wakaf Indonesia. BWI masih berada
110
pada tahap mensosialisasikan program-program dengan
seminar, webinar, dan launching nasional.
b. Investasi wakaf uang di BWI lebih terjamin keamanannya
dengan adanya instrumen SBSN dan Deposito di Bank Syariah,
sedangkan di YWM diinvestasikan dalam harta kekal berupa
bangunan produktif serta diinvestasikan ke instrumen syariah
berupa saham.
c. Dalam distribusi manfaat wakaf uang untuk program
penanggulangan bencana covid-19 Yayasan Waqaf Malaysia
lebih menyentuh ke akar rumput dan bersifat umum dengan
program Peralatan Untuk Kelengkapan dan Pemulihan
Hospital (PULIH) dari wakaf tunai kesehatan untuk rumah
sakit dan program musa‘adah covid-19 yang alokasinya untuk
kebutuhan pokok masyarakat sedang target objek BWI selain
untuk Ventilator Rumah Sakit, juga untuk para da‘i dan ustad
serta terakhir program orang tua mahasiswa yang terimbas
pandemi Covid-19.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis menyampaikan
beberapa saran bagi semua pihak di antaranya:
1. Pemerintah
a. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama selalu mensupport
program dan inovasi produk Badan Wakaf Indonesia khususnya
Kalisa ini dengan sosialisasi dan promosi via media online dan
cetak.
b. Pemerintah perlu mengkaji rancangan khusus bagi wakif yang
menyalurkan wakaf uang melalui BWI pusat atau daerah mendapat
potongan pajak.
111
c. Adanya dana tanggap darurat bencana dari daerah hingga pusat
yang bersumber dari dana masyarakat berupa infak, sedekah, zakat
dan wakaf.
d. Badan Wakaf Indonesia selalu mengevaluasi dan melaporkan
secara berkala akan realisasi dari manfaat wakaf uang yang sudah
disetorkan oleh para wakif agar kepercayaan dan loyalitas mereka
senantiasa terjaga.
e. Yayasan Waqaf Malaysia mencantumkan regulasi yang
memayungi produk-produk wakaf di websitenya untuk dapat
diakses oleh masyarakat umum.
2. Masyarakat
a. Memahami peranan wakaf yang sangat luas khususnya wakaf
uang.
b. Mengumpulkan dana sosial berupa infak dan wakaf untuk dana
tanggap darurat bencana mulai dari lingkup rt hingga provinsi
112
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep,
Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
Fahruroji. Wakaf Kontemporer. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2019.
Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen.
Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2013
Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: 2006) h.4-6
DEKS BI & DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif
(Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016)
Yayasan IDEP, Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat,
(Bali: Yayasan IDEP, Edisi Kedua 2007
Maksum, Muhammad, Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif, (Serang: A-Empat: 2017)
Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis (Jakarta:
Bumi Aksara, 2018)
Purnama, Sang Gede. "Modul manajemen bencana." Universitas Udayana (2017)
113
Yayasan, I. D. E. P. "Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan
IDEP–Ubud." (2007)
Kementerian Kesehatan RI, Pendoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease (COVID-19 Revisi ke-5), (Jakarta: Kementerian Kesehatan
RI, 2020)
Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. Filsafat
Hukum & Maqashid Syariah. Prenada Media, 2020.
B. Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf.
PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf.
Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258]
Syeksen 44 (11C) Akta cukai pendapatan 1967
114
C. Jurnal Ilmiah:
Siska, ―Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi
Pengembangan Wakaf di Indonesia‖ Jurnal Ekonomi KIAT, Vol 30 No. 1 (Juni,
2019)
Khoirul Abror ―Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim‖ Al-„ADALAH
Vol XII, No. 2 (Desember 2014)
Medias, Fahmi, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, La_Riba IV
No. 1 (Juli, 2010)
Nizar, Muhammad Afdi. Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi
dan Permasalahan [Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and
Problems]. No. 97967. University Library of Munich, Germany, 2017.
Suryani, Yunal Isra ―Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Maqashid Al-Shariah‖, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial
Keagamaan, Vol. 24 No. 1 (Mei 2016)
Ibad, Moh. Kholisul, Youtefani, Siti Aisyah dan Rifa‘i, M Dede Zaid,
―Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis), Tazkiya,
Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol 19 No. 2 (Juli-Desember
2018)
Mahsun, M. ―Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia‖ Al-Mabsut: Jurnal
Studi Islam dan Sosial 2.1 (2011)
Sri Rahmany ―Wakaf Produktif di Malaysia‖ IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah
Ekonomi Kita Vol 8, No. 1 (Juni 2019)
Mustofa, Imam, Dri Santoso, dan Upia Rosmalinda. ―Manajemen Wakaf Uang
Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan
Indonesia.‖ (2020)
115
Abd Rahman, Muhammad Firdaus dan Muhammad Amanullah. ―Ta‘bid Al-Waqf
Wa Ta‘qituhu Fii Wilaayat Mukhtaroh Fii Malaysia‖ Studia Islamika, (Vol 23, No
3, 2016)
Fauza, Nilna. ―Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari
Bangladesh dan Malaysia.‖ Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan 9.2
(2015)
Ab Rahman, Asmak. ―Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam
Dan Aplikasinya di Malaysia.‖ Jurnal Syariah 17.1 (2009)
Faradis, Jauhar, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising
Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan
Wakaf Indonesia." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 49.2 (2015)
Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di
Indonesia." ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 1.1 (2016)
Hasbullah, Hilmi, ―Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal
Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004
tentang Wakaf‖ (Conference Proceedings, Annual International Conference on
Islamic Studies AICIS XII)
Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis
untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." Jurnal Middle East and Islamic
Studies 5.1 (2018)
Usman, Nurodin. "Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf
Produktif." Jurnal Al-Awqaf 7 (2014)
Syauqi, Muhammad Alfin, ―Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk
Kesejahteraan Umum‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 63, tahun XVI, Agustus
2014
116
Almantiqy, Miftahul Huda. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di
Indonesia." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10.1 (2017)
M. Maksum, ―Manajemen Investasi Wakaf Uang .‖ Muqtasid, Jurnal Ekonomi
dan Perbankan Syariah , (Vol 1, No. 1, 2010)
Purnomo, Hadi. "Peran Pemerintah, Organisasi Kemanusiaan dan Grassroot
dalam Manajemen Bencana." Equilibrium Jurnal bisnis dan Akuntansi Fakultas
Ekonomi UKRIM Yogyakarta 1.1 (2007)
Kadir, Afifuddin, et al. "PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN
COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." Al-Tafaqquh: Journal of
Islamic Law 1.2 (2020)
Itang, Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf di Indonesia." Tazkiya 18.02
(2017)
Lubis, H, ―Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia‖ IBF:
Islamic Business and Finance, Vol 1 No. (April, 2020)
Rusydiana, Aam, and Solihah S. Rahayu. "BAGAIMANA STRATEGI
PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA?." Jurnal Ekonomi dan
Bisnis Islam (JEBIS) 5.1 (2019)
Md Dahlan, Nuarrual Hilal, and Abdul Rani Kamaruddin. "Wakaf in Malaysia: Its
legal evolution and development." Shariah Law Reports 1.2006 (2006)
Mohd. Roslan Mohd. Nor, Ahmad Termizi Abdullah and Abdul Karim Ali,
―From Undang-Undang Melaka to Federal Constitution: The Dynamics of
Multicultural Malaysia‖ SpringerPlus (2016) 5:1683
Mahmood, Rabiatul Hasanah, et al. "Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan
Cabaran." Proceedings 4th International Conference on Management and
Muamalah. (2017)
117
Mahmood, Nurul Asykin, and Ruzian Markom. Transformasi Institusi Pelaksana
Wakaf: Kes Waqaf An-Nur Corporation. Universiti Sains Islam Malaysia, (2014)
Karim, Ainul Kauthar Binti, Arieff Salleh Rosman, and Azman Ab Rahman.
"Konsep Wakaf Kesihatan & Perkembangannya Di Malaysia." (2014)
Mahamood, Siti Mashitoh. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah
dan undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." Jurnal Syariah 15.2 (2007)
Mat Hassan, Surita Hartini, and Dr Nasir Ayub. "Wakaf tunai instrumen
pembangunan sosioekonomi ummah di Malaysia." Academic Series of Universiti
Teknologi MARA Kedah 11.2 (2016)
Ambrose, Azniza Hartini Azrai Azaimi, Mohamed Aslam, and Hanira Hanafi.
"The possible role of waqf in ensuring a sustainable Malaysian federal
government debt." Procedia Economics and Finance 31 (2015)
Ibrahim, Dahlia, dan Haslindar Ibrahim, ―Revival of Waqf Properties in
Malaysia‖ Paper Proceeding of the 5th Economics System Conference. Vol. 2.
(Kuala Lumpur, 4-5th September 2013)
Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi
dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19." Jurnal Sosial & Budaya
Syar‟i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7.7 (2020)
D. Thesis, Disertasi
Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, ―Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan
Pemulihan Bencana Alam di Indonesia‖ Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
Nikmah, Maylina Nihayatun. Manajemen penyaluran wakaf produktif (Studi
kasus di Swalayan Surya Ponorogo). Diss. IAIN Ponorogo, 2017
118
E. Artikel:
https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/10/10/pgcg7k440-wakaf-untuk-
penanggulangan-bencana
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/10/19/oy29hs396-
global-wakaf-kelola-wakaf-bisnis-dari-30-perusahaan
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/09/p5bztd313-global-
wakaf-gencarkan-wakaf-produktif
http://wancorp.com.my/content/Briged-Waqaf-2020
https://news.act.id/berita/perahu-wakaf-bangkitkan-perekonomian-nelayan-
sulteng
I
LAMPIRAN-LAMPIRAN
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN WAWANCARA
II
PEDOMAN WAWANCARA
Nama Informan :
Pekerjaan/Jabatan :
Instansi : Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Tanggal Wawancara :
1. Apa yang dimaksud dengan Kalisa?
2. Awal mula ide program Kalisa dari siapa atau bagian apa dalam BWI?
3. Bagaimana respon awal masyarakat terhadap program Kalisa dari BWI?
4. Bagaimana cara menginvestasikan wakaf uang di BWI untuk program
Kalisa ini?
5. Dari mana dana yang telah didistribusikan oleh BWI dalam pembangunan
RS Retina Ahmad Wardi?
6. Apa faktor penghambat terkait dengan program tersebut?
7. Apa PBWI yang terbaru ini menghapus dengan PBWI 2010 sebelumnya?
8. Sampai kapan waktunya program Kalisa akan aktif? Sampai berapa
nominal batas pengumpulan program Kalisa ini?
9. Apa nama bank kerjasama dengan BWI dalam program ini? Skemanya
apa?
10. Apakah program Kalisa sudah terealisasi dengan pendistribusian untuk
mauquf alaih?
III
JAWABAN WAWANCARA
Informan/Partisipan : Sigit Indra P
Jabatan : Bagian Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf
Waktu : Kamis, 14.30-16.00
Tempat : Zoom meeting
1. Secara histori di masa pandemi ini Mauquf Alaih (penerima manfaat wakaf)
bertambah dan tentu sangat membutuhkan seperti ventilator untuk rumah
sakit, beasiswa mahasiswa yang orang tuanya terkena PHK, dai, beasiwa
dokter kandungan (muslimah) karena dokter kandungan banyak yang laki-laki.
Sehingga tepat tanggal 14 September 2020 di Rakornas BWI 2020, BWI
melaunching Gerakan Wakaf Indonesia (GERAKIN). Gerakan ini adalah
gerakan penghimpunan wakaf uang yang terdiri 2 program yaitu, Wakaf
Peduli Indonesia (KALISA) dan Wakaf Bangun Negeri (AKBARI). Akbari
lebih mengarah kepada infrastruktur contoh RS Mata Ahmad Wardi kerjasama
BWI dan DD di Serang yg sudah menghasilkan manfaat profit dan manfaat
utk masyarakat sekitar.
(Replikasi di Cirebon, Retina dan mata center UMI Makasar) tentunya di
tanah wakaf dengan dana wakaf produktif, dan sedang penjajakan dengan
nazhir di Jakarta Pusat.
2. Bagian divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf (unit kerja yang bernama
lembaga kenadziran badan wakaf indonesia yang bertugas mencari ide,
mengekeksekusi penghimpunan, bertatap muka dg stakeholder, mencari mitra
kerja, mengelola dan menproduktifkan harta wakaf yang diterima BWI, ini
merupakan satu kesatuan dengan divisi pengelolaan yang disupport dengan
divisi-divisi lain), ada hulu hilir
Contoh: divisi humas dalam hal campaign, atau membuat tool sosialisasi/
marketing,
Program ini bukan milik BWI saja, tapi juga mengajak stake holder yang lain
misalnya utk mengoptimalkan bantuan utk mahasiswa kita bekerjasama
IV
dengan IPB, yang memang mauquf alaihnya utk mahasiswa IPB yang
penghimpunannya pengurus IPB dan alumni-alumninya
Misalnya juga ventilator pada bulan Juli 20 launching Kalisa di Jawa Timur,
saat kita sosialisasikan dan masuk ke BWI maka dana ini untuk Jawa timur
bekerjasama dengan pemda jawa timur, bwi jatim, dan bank jatim.
BWI selain mencapture yang sifatnya nasional juga berusaha untuk
bekerjasama melibatkan stake holder yang ada di daerah termasuk para
akademi.
3. Respon baik. Grafik positif meskipun skala angka masih kecil. Dan juga akhir
2020 mengakselarasi aparatur negara dimulai departemen agama mulai pusat
hingga daerah. Selama 2 minggu terkumpul 4 milyar (ini langkah besar dan
apabila pemangku kebijakan mendukung maka untuk masyarakat akan
menerima wakaf uang atau melalui uang)
Di Indonesia sudah berjalan wakaf melalui uang sebelum adanya UU wakaf,
sehingga untuk mengalihkan pandangan dan pemahaman masyarakat perlu
waktu.
4. Program deposito berhadiah wakaf, sehingga nisbahnya bisa diambil di awal.
Contohnya saat seseorang mendepositokan uang 100 juta selama 6 bulan
dengan program deposito berhadiah wakaf dengan nisbah 3 juta. Nisbah ini
bisa diwakafkan. Instrumen lainnya adalah Cash Waqf Linked Sukuk
(CWLS), yaitu wakaf uang yang ditempatkan di instrumen sukuk negara
dengan mendapatkan bagi hasil atau kupon tiap bulan dari negara.
5. CWLS ini sudah mulai 2018, dan 2020 tepatnya 10 maret sdah sampai 50
milyar (batasan penempatan CWLS dari Kemenkeu) Mauquf alaih adalah
penambahan fasilitas retina dan glukoma di rs ahmad wardi, juga distribusi
1500 pasien dhuafa di RS Ahmad Wardi dalam 5 tahun secara gratis.
6. Penghambatnya antara lain:
a. Resistensi pandangan masyarakat tentang wakaf uang
b. faktor sosialisasi dan informasi tentang wakaf uang.
c. aturan CWLS ini agak lama dalam implementasinya karna kita sempat
minta opini syariah dari dewan syariah.
V
d. Solusi kami mengeluarkan PBWI no 1 tahun 2020 untuk melengkapi dari
peraturan sebelumnya.
7. Status PBWI ini melengkapi kekurangan PBWI sebelumnya sehingga PBWi
sebelumnya tidak dipakai kembali. Dalam PBWI terbaru ini adanya perubahan
wakaf online, dan nominal minimal serta jangka waktu wakaf.
8. Tidak ada batasan waktu dan nominal penghimpunan program Kalisa. Setiap
dana yang terhimpun akan langsung diinvestasikan sesuai peraturan
perundang-undangan wakaf.
9. Saat ini kita menempatkan dana wakaf di Bank Syariah yang ditunjuk sebagai
LKS-PWU, seperti bank Jatim Syariah, Mega Syariah, BSM dan Bank Jabar
Syariah
10. Program Kalisa sudah terealisasi dengan menyalurkan manfaat bagi hasil yang
disalurkan ke mauquf ‗alaih sesuai program BWI meskipun secara nominal
belum besar sesuai porsi dana wakaf Kalisa yang dihimpun.
VI
RIWAYAT HIDUP
SINWANI, lahir di Bangkalan, 27 April 1983,
merupakan putra ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara
dari pasangan Moh. Kurdi Abdullah dan Ibu Fatima.
Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Kranggan
Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan pada tahun
1995, sembari belajar di MI Miftahul Hidayah
Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab Bangkalan,
melanjutkan pendidikan pada SMPN 1 Galis, Kab.
Bangkalan, Madura dan tamat pada tahun 1998, setelah itu melanjutkan
pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo hingga tamat tahun
2002. Mendapatkan kesempatan mengabdi di Pondok Modern Darussalam Gontor
dan mengambil kuliah di jenjang Strata Satu (S-1) di Institut Studi Islam
Darussalam, Gontor, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah hingga selesai 2006.
Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan studi di Program Magister Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Karir pekerjaan dimulai sebagai guru di SDIT Dinamika Umat, Bogor tahun 2009;
guru agama Islam di SMA Izada, Pondok Aren Tangerang Selatan tahun 2010;
Manajer Operasional penulis novel Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi tahun 2011;
Kepala Sekolah dan Direktur Pendidikan di Yayasan Komunitas Menara asuhan
Ahmad Fuadi dari 2012 hingga sekarang.
Top Related