KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENATAAN RUANG
Hotel Borobudur, Jakarta 5 November 2015
Pada Acara:
Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
(RAKERNAS BKPRN) TAHUN 2015
Oleh :
MENTERI DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
TUJUAN NEGARA (AL INEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 )
1
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan
pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan:
1. Pelayanan publik
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peran serta masyarakat
4. Daya saing daerah
TUJUAN PEMERINTAHAN DAERAH
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6)NON YAN DASAR
(18)
S P M
N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PENATAAN
RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
3
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan Penataan Ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
• Masyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi dukcapil• pemberdayaan masy dan Desa• pengendalian penduduk dan KB• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan
menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:
• kelautan dan perikanan• pariwisata
• pertanian
• kehutanan;
• energi dan sumber daya mineral;
• perdagangan;
• perindustrian; dan
• transmigrasi.
26KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
5
7
K/L + PEMDA
Dilakukan untuk Urusan
Wajib dan Urusan Pilihan
WAJIB
HASIL PEMETAAN
PILIHAN
INTENSITAS URUSAN
PENYELENGGARAANURUSAN PILIHAN
Data Umum
Data Urusan
Didasarkan Pada
Ditetapkan dengan Peraturan menteri
terkait setelah mendapat
rekomendasi MDN
Digunakan daerah dalam : • Penetapan kelembagaan• Perencanaan• Penganggaran
Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada
daerah
PEMETAAN URUSANDIKOORDINASIKANOLEH KEMENDAGRI C.Q.DITJEN BINA BANGDA
Pasal 24
26KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TUJUAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan
yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.
2. Untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan
efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
(prinsip efisien adalah struktur harus sederhana dan ramping,
namun mampu mengemban banyak fungsi).
3. Memperkuat sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah pada aspek kelembagaan, perencanaan dan penganggaran8
10
Standar PelayananMinimal
ketentuan peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusatsebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yangmenjadi kewenangan Pemerintah Pusatdan yang menjadi kewenangan Daerah
NSPK
Ketentuan mengenai jenis dan mutuPelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperolehsetiap warga negara secara minimal
Wajib Pelayanan Dasar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENATAAN RUANG MERUPAKAN SALAH SATU URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
UU No. 23/2014
Disusun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 18 ayat (1)
Penyelenggara Pemerintahan Daerahmemprioritaskan pelaksanaan UrusanPemerintahan Wajib yang berkaitandengan Pelayanan Dasar
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 217
Dinas dibentuk untuk melaksanakanUrusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang !
Dinas Penataan Ruang ?
Dinas tipe A ?Dinas tipe B ?Dinas tipe C ?
Disesuaikan dengan beban kerja ygpenentuannya didasarkan pada jumlahpenduduk, luas wilayah, besaranmasing-masing Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah, dankemampuan keuangan Daerah
11
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah.
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Kementerian atau LPNK berdasarkan pemetaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi
dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target
pembangunan nasional.
PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
13
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Didasarkan pada hasilpemetaan urusan
Kementerian / Lembaga
Daerah
Koordinasi Teknis
Pembangunan
Ditujukan untukpencapaian targetpembangunan nasional
Dilakukan dalambentuk koordinasiteknis pembangunan
Dikoordinasikan denganMenPPN
ketentuan
Dikoordinasikanoleh KementerianDalam Negeri c.q.
Ditjen Bina Bangda
UU No. 23/2014 Pasal 258 dan 259
KOORDINASI TEKNIS
PEMBANGUNAN
S I N K R O N I S A S I D A N H A R M O N I S A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N B I D A N G
P E N ATA A N R U A N G
Rancangan Perda kab/kota yg mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Gubernur sbg wkl pemerintah pusat sebelum
ditetapkan oleh bupati/walikota
Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 245
Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi /kab/kota tentang rencana tata ruang dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum
dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15
16
EVALUASI RAPERDA TENTANG TATA RUANG
Evaluasi oleh MDN
Kesesuaiannya dgnaturan perundang-undangan dankepentingan umum
Raperda Tata Ruang Provinsi
Hasil Evaluasidisampaikanpada Gubernur
Sudah Sesuai
Belum sesuai
Ditetapkanmenjadi Perda
Perbaikan
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjutioleh gubernur dan DPRD, dan gubernurmenetapkan Rancangan Perda Provinsitentang tata ruang menjadi Perda, Menterimembatalkan seluruh atau sebagian isiPerda Provinsi dimaksud
15 hari
7 hariKetentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal 400
Pasal 400 jo 324
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG (PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015 TTG RPJMN 2015 -2019)
Belum Efektifnya Kelembagaan Penataan Ruang
RTRW belum dijadikan sbg acuan pembangunan sektor
Belum Efektifnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1
3
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
18
Isu -1
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang masih relatif lemah
Secara umum unit kerja daerah yg memiliki tugas terkait dg penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang Penataan Ruang adalah unit kerja setingkat Eselon III kebawah
KELEMBAGAAN PENATAAN
RUANG DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah
dibentuk Dinas (Pasal 217)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
19
Memantapkan koordinasi danpengelolaan kegiatan penataan ruang di Daerah.
BKPRD
Maksud
Tujuan
Kedudukan
Membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi Penataan Ruang di Daerah
Badan yang bersifat ad Hoc
Permendagri 50/2009Tentang
Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
PEMBENTUKAN BKPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
20
Pengembangan dan penguatan data dan informasi
Membangun mekanisme kerja yang efektif Menyusun SOP Kesekretariatan BKPRD;
Optimalisasi peran dan tugas sekretariat & kelompok kerja (pokja);
Konsistensi daerah untuk menyediakan anggaran dalam APBD untuk koordinasipenyelenggaraan penataan ruang.
TUGAS BKPRD SESUAI
PERMENDAGRI 50/2009
MENINGKATNYA FUNGSI DAN PERAN BKPRD DALAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH
KONDISI SEKARANG KONDISI BKPRD KEDEPAN
LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN BKPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
21
Rakor BKPRD
Kab/Kota
Rakor BKPRD Provinsi
Rakornas BKPRD
Rakernas
BKPRN
Isu Strategis
Program Kerja
Tindak Lanjut Kementerian/
Lembaga
PENGUATAN HUBUNGAN ANTARA BKPRD DENGAN BKPRN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
22
PENGENDALIANPEMANFAATAN
RUANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
Menegakkan Perda dan Perkada
(UU No. 23/2014 psl 255)
PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPIL
(PPNS)(UU No. 26/2007 dan
UU No. 23 /2014 psl 257)
NSPK PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Isu 2
23
Isu 3
BELUM DIINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM DALAM DOKUMEN RTRW KEDALAM DOKUMEN RPJMD
Dengan tidak terintegrasikannya kebijakan, strategi dan program keruangan/kewilayahan dalam RTRW ke dalam dokumen RPJMD kebijakan,
strategi dan program keruangan/kewilayahan tidak dapat dioperasionalkan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan bagi seluruh sektor di
daerah.
?
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
24
25
KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN RENCANA TATA
RUANG
KONDISI SAAT INI
KONDISI YG DIINGINKAN
Th. 1 Th. 3Th. 2 Th. 4 Th. 5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (24 UW, 8 UP)
Perencanaan
RPJMD(Ditetapkan 6 bln
setelah KDH dilantik)
KDH
TERPILIH
Tanggung jawab
Visi dan Misi
DPRD +
RPJPD dan
RTRW
PEMILUKADA
SERENTAK
TAHUN 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEMENDAGRI C.Q. DITJEN BINA BANGDA DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Penyelesaian RPP tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Konkuren yangakan mengatur terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah
Penyelesaian RPP tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akanmengatur pembuatan dan pelaksanaan SPM yang kedepannya harussegera dilakukan revisi 6 (enam) SPM yang ada saat ini oleh K/L terkaitUrusan Penataan Ruang sebagai urusan Wajib Pelayanan Dasar yangperlu disusun SPM
Penyelesaian Rapermendagri tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentangRencana Tata Ruang Daerah (Mandatoris Pasal 400 UU No. 23/2014) Revisi Permendagri No. 28 Tahun 2008
26
Top Related