1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembelajaran Mata Kuliah PLKH
Praktek Kerja Lapangan Hukum/Studi Banding adalah mata kuliah wajib yang
harus ditempuh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unila yang berorentasi
pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan
meningkatkan kemahiran dan keterampilan hukum (legal skill training)
mahasiswa. Upaya keterampilan dan kemahiran hukum mahasiswa dapat
dilakukan dengan metode pembelajaran dalam praktik hukum didunia kerja,
baik diinstansi pemerintah maupun dunia usaha swasta. Metode pembelajaran
Praktik Kerja lapangan Hukum/Studi Banding ini mencakup dua bidang
penting yang yang menjadi kempetensi pendidikan hukum, yaitu:
a. Pertarna penguasaan teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang
undangan yang berlaku (hukum positii).
b. Kedua peningkatan kemahiran hukum dalam praktik dunia kerja dan
pengenalan dunia kerja berbasis kompetensi.
Dengan kedua metode pembalajaran tersebut diharapkan mahasiswa mampu
mengunakan hukum sebagai instrument penting dalam dunia keria, terutama
dalam rangka fungsionalisasi hukum mengatur hak dan kewajiban, serta
2
sarana penyelesaian sengketa hukum, untuk mewujudkan tertib hukum dan
tertib masyarakat sesuai dengan asas hukum.
Pembelajaran mata kuliah PKLH ini, mcnganut asas flcksibclitas, yang
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk
melaksanakan mata kuliah PKLH ini dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
a. Program magang (PM), yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada
LSM atau Dinas Pemerintahan.
b. Praktik Kerja Lapangan Hukum/Studi Banding kegiatan pembelajaran
dengan cara kunjungan Praktik Kerja Lapangan pada Instansi Pemerintah.
Kedua bentuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan Hukum ini memiliki bobot
yang sama, namun hanya pada pelaksanannya saja yang berbeda.
PKLH merupakan salah satu matakuliah yang mampu menngembangkan hard
skills dan soft skills Mahasiswa sekaligus karena kekhasan substansi materi
teori dan praktik yang dimilikinya. Orienlasi PKLH yaitu untuk
mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum Mahasiswa melalui
Praktek hukum di dinas instansi pemerintah, perusahaan swasta atau LSM
yang memiliki aspek hukum yang kuat. Tentunya keberhasilan mengikuti
PKLH juga didukung oleh semangat dan komitmen (soft skills).
(Buku Panduan PKLH hal.6 )
3
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan Hukum/ Studi Banding
Tujuan yang ingin dieapai rnelalui Praktik Kerja Lapangan Hukum/Studi
Banding ini adalah:
1. Mahasiswa mengenal, belajar, dan berlatih bekerja di dunia kerja baik di
instansi pemerintah, kantor perusahaan swasta, atau LSM yang kegiatamya
yang beraspek hukum.
2. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam
perancangan dan penerapan hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan
kerja, meliputi Lembaga Hukum (legal structure), Peratiran Hukum (legal
substance),dan budaya hukum (legal culture), sebagai keseluruhan
bekerjanya hukum dimasyarakat.
3. Mahasiswa mampu memetakan dan mengidentifikasikan persoalan hukum
dalam praktek dan mampu menganalisis fungsionalisasi hukum dalam
praktek kerja.
4. Mahasiswa mampu melakukan kegiatan kegiatan penerapan hukum,
perancangan hukum, penerbitan suatu produk hukum, tindakan yang
mencakup dalam berbagai surat dan dokumen-dokumen hukum, dalam
hubungan hukum yang mencakup upaya perlindungan dan kepastian
hukum, serta penyelesaian sengketa hukum.
4
C. Program Kerja dan Rencana Kegiatan Kerja
Sesuai dengan program kerja yang ada pada sub bagian, maka mahasiswa
perlu menyesuaikan dengan program keria yang dibuat, sehingga rencana
kerja dapat tercapai sesuai dengan target Program Keria yang diharapkan
dapat tercapai yaitu:
Program Kerja:
1. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bagian di Pengadilan Negeri
Kalianda
2. Mengetahui cara membuat surat Penetapan Penasehat Hukum
3. Mengetahui cara mcmbuat putusan Hakim
4. Membuat surat-surat lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
Rencana Kegiatan Kerja :
1. Pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa magang adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan berkas-berkas Persidangan
2. Pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa magang adalah segala sesuatu
yang berkenaaan dengan pembuatan surat putusan Hakim
3. Pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa magang adalah segala sesuatu
yang berkenaaan dengan pembuatan surat jenis penahanan dari yang jenis
pertama sampai akhir jenis penahanan.
4. Pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa magang adalah segala sesuatu
yang berkaitan dalam pembuatan suatu-surat yang menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri, seperti surat penetapan penunjukkan kuasa hukum.
5
Program Kerja yang dibuat adalah sebagai upaya agar mahasiswa tidak keluar
jalur dari apa yang ingin dicapai dalam kegiatan magang dan sebagai upaya
menambah pengetahuan dibidang hukum. Program kerja yang direncanakan
selama 30 (tiga puluh) hari tersebut dilaporkan melalui jurnal sepuluh harian
dan laporan akhir.
6
II. GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Tempat Magang
Kota Kalianda yang sekarang menjadi Ibu Kota Kabupaten Lampung
Selatan sebelumnya adalah ibukota Kewedanan Kalianda, dan setelah
Kewedanan dihapuskan, Kalianda menjadi daerah Kecamatan Kalianda.
Ibukota Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda adalah berdasarkan
Peraturan pemerintah RI No. 39 tahun 1981, yang peresmiannya langsung oleh
Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Machmud pada tanggal 11 Februari
1982 di Kalianda. Bahwa terbentuknya Pengadilan Negeri Kalianda
berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :
M.15PR.07.02.1981, tanggal 9 Juli 1981 dan peresmiannya dilakukan oleh
Dirjen PBPU tanggal 26 Nopember 1981 bertempat di kantor Pengadilan
Negeri Tanjung Karang.
Setelah diresmikan segala kegiatan Pengadilan, tehnis maupun
administrasi segera dilaksanakan dengan menempati gedung pinjaman di jalan
Kesuma Bangsa No. 55 Kalianda pada tanggal 27 November 1981, dimana
pada tanggal 27 Nopember 1981 saat itu belum ada instansi Pemerintah
Daerah Lampung Selatan yang berkantor di Kalianda bahkan Pemda Lampung
Selatan sendiri baru pindah ke Kalianda secara efektif pada pertengahan tahun
1982 dan pada tahun 1982 Pengadilan Negeri Kalianda memiliki gedung
sendiri.
7
VISI
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri.
efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan
memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya
rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
MISI
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur
tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
8
B. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Kalianda
Ketua : Siyoto, SH, MH.
Wakil : Aminal Umam, SH, MH.
Hakim : 1. Hosiana M. Sidabalok, SH., MH.
2. A.A. Oka Parama B.G, SH, MH.
3. Estafana Purwanto, SH.
4. Daniel Elisa S. Simanjuntak, SH.
5. Rio Destrado, SH.
6. Intan Panji Nasarani, SH.
7. Niken Rochayati, SH.
8. Hascaryo, SH.
9. Carolina, SH, MH.
10. AFIT RUFIADI, SH
11. Diana Febrina Lubis, SH, M.Kn.
12. Aryo,SH.MH
Calon hakim : 1. Lisa Fatmasari, SH.
2. Muhamad Juanda Parisi, SH.
3. Dina Puspasari, SH.
Panitera : Cik Mamat Ys, SH.
Wakil Panitera : Ispriadi, SH.
Panitera Muda Pidana : Jamaluddin, SH.
Panitera Muda Perdata : Maryati, SH.
PLT Panitera Muda Hukum : Ciknan
Panitera Pengganti : 1. Abdul Latif, SH.
2. Sofyan Effendi, SH.
3. Suwarno
4. Syahrial
5. Ni Made Yase
6. Suyatno
7. Suryani, SE.
8. Muardi
9
9. I. Meisita Ilma, SH., MH.
10. Aisyah, SH.
11. Gandhi Subendi
12. Muzakkir
13. A. Hidayat
14. Karman
Juru Sita : 1. Awaluddin, SH.
2. Syamsuddin, SH.
Wakil Sekretaris : Dra. Aisyah
Kepala Urusan Kepegawaian : Safri, S.H.
Kepala Urusan Keuangan : Reri Eriko, SE.
Kepala Urusan Umum : Arry Rizka, ST.
Staf Keuangan : 1. Joko Wasisto
2. Darno
Staf Kepegawaian : Sumiono
Staf Kepaniteraan Perdata : Elpian
Staf Urusan Umum : Jonter Sihombing, ST.
Staf Kepaniteraan Pidana : 1. Yulis Septian
2. Iskandar Djauhari
Staf Urusan Keuangan : 1. Yusnarsyah
2. Dwi Maryudi
Calon Panitera pengganti : Agus Rohman, SH.
Calon Juru Sita : Diana Puspitasari, A. Md.
Staf : 1. Joko Ramelan
2. Farah Diba
3. Eeng Suhendy
4. Erik Sabet
5. Rommy Ansori
6. Syamsul Rizal
10
7. Arief Anafrezi
8. Retno Dwi Jayanti
9. Papu Anggara, S.H.
Supir : 1. Lawasia Nursiwan
2. Rommy Ansori
11
C. Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
Dalam Pengadilan Negeri Kalianda sebagai bagian dari peradilan Umum
yang independen mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain
tugas dan wewenang pengadilan Negeri tersebut diatas, pengadilan negeri juga
mempunyai fungsi memberikan pendapat hukum dan pengawasan terhadap
Penasihat Hukum dan Notaris didaerah hukumnya.
Pada dasarnya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh unsur-
unsur pejabat yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri dan telah ditentukan
dalam Undang-Undang yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di
Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat
penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
a. Tugas dan wewenang Ketua Pengadiian Negeri
1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung
jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.
2. Membuat:
a) Perencanaan (Planing, Programing), dan Pengorganisasian (organizing).
b) Pelaksanaan (Implementation dan executing).
c) Pengawasan (Evaluation and Controlling), yang baik, serasi, dan selaras.
3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil ketua
bekerjasama dengan baik.
12
4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas
dalam rangka mewujudkan keserasian dan bekerja sama antara sesama
pejabat/petugas yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang
kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bu1an dengan seluruh karyawan.
7. Membuat/menyusun Legal Data tentang putusan-putusan perkara yang
penting.
8. Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Kehakiman.
10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para
hakim, maupun seluruh karyawan.
11. Melakukan pengawasan Intern dan Ekstern
a). Intern : pejabat peradiian, keuangan, dan material.
b). Extem : penasihat hukum, Notaris, dan pelaksanaan putusan yang
telah inkrah.
12. a). Menugaskan hakim untuk membimbing dan mengawasi bidang
hukum.
b). Menugaskan Hakim untuk membina dan meugawasi Pengadilan
Negeri di wilayahnya.
13
13. a). Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan
penilaian untuk kepentingan penigkatan jabatan.
b). Memaparkan evaluasi atas hasil pengawasaen dan penilaiannya
kepada Mahkamah Agung.
c). Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa
setiap perkara pada dasarya harus diputus dalam waktu 6 bulan da
mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim.
14. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih
generasi.
15. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Darma Wanita,
IKAHI, Koperasi dan PTWP.
16. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak
hukum dan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta
dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang
hukum kepada instansi di daerahnya apabila diminta.
17. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan
menanggapinya bila dipandang perlu.
14
b. Tugas Wakil Ketua
1. Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan
jangka panjang , dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
4. Melakukan pengawasan ietrn untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang
berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
c. Tugas hakim
1. Membantu pimpinan dalam membuat Program Kerja jangka pendek
dan jangka panjang, dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati
apakah tugas, penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan
pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan
Pengadilan.
3. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan
putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya
kepada Mahkamah Agung.
15
d. Tugas Pejabat Kepaniteraan
1. Panitera
a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
b) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
c) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda
harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai
jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
perkara perdata.
d) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak
kolega, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di
kepaniteraan.
e) Membuat akta dan salinan putusan.
f) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
g) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang
diperintahkan oleh Ketua Pcngadilan dalam jangka waktu yang
ditentukan.
16
2. Wakil Panitera
a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan
pengorganisasiannya.
b) Membantu panitera didalam membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
3. Panitera Muda
a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan
pengorganisasiannya.
b) Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi
perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dengan bidangnya
masing·masing.
4. Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan terscbut kcpada Panitera Muda yang
bersangkutan.
5. Juru Sita
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,
Ketua Sidang dan/atau Panitera.
17
III. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
A. Diskripsi Pelaksanaan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Kerja
1. Bentuk Kegiatan
Salah satu dari mata kuliah Praktik Kerja Lapangan Hukum (PLKH)
adalah magang, yaiut Mahasiswa berpraktik dalam jaringan kerja di bidang
hukum, baik pada lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah maupun Swasta
dalam rentang waktu tertentu. Saya Magang di Pengadilan Negeri
Kalianda selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya
ditempat magang, Mahasiswa diberikan bimbingan dan tugas dari
pembimbing tempat Magang. Pada Program Magang periode XVII hanya
melibatkan 1 (satu) bagian yaitu Panmud Hukum.
2. Kegiatan Pelaksanaan
a. Membantu Panitera Pengganti mengetik beberapa penetapan
penunjukan Penasihat Hukum. Aspek Hukumnya Mahasiswa
mengetahui bahwa bagi terdakwa yang tidak mampu disediakan
penasihat hukum dari Negara/pengadilan, serta Mahasiswa mengetahui
format penetapannya.
b. Membantu Panitera Pengganti mengetik berita acara lanjutan. Aspek
Hukumnya Mahasiswa mengetahui format Berita Acara Lanjutan.
Berita Acara Lanjutan adalah salah satu Dokumen Hukum.
18
c. Membantu Panitera Panggati mengetik Berita Acara Saksi. Aspek
Hukumnya Mahasiswa mengetahui Format Berita Acara Saksi. Berita
Acara Saksi adalah salah satu Dokumen hukum.
d. Membantu Panitera Pengganti mengantar Surat Perpanjangan
panahanan ke Panitia Muda Pidana. Aspek Hukumnya adalah
Mahasiswa mengetahui bahwa salah satu tugas Panitera Pengganti
adalah membuat surat Perpanjangan Penahanan.
e. Membantu Panitera Panggati mengetik Surat Penahanan.Aspek
Hukumnya adalah Mahasiswa mengetahui format Surat Penahanan.
Surat Penahanan adalah salah satu Dokumen Hukum.
19
B. Data Monografi
Pengadilan Negeri adalah salah satu Lembaga untuk mendekatkan kebenaran
dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.
35 Tahun 1999 Tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang
mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang
tertentu.
Data Skunder yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Kalianda
1. Visi, Misi dan tujuan Pengadilan Negeri Kalianda
Visi:
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang
mandiri, efwektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik,
professional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis,
terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab
panggilan pelayanan publik.
Misi :
Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
Peradilan yang mandiri, independen dari campur tangan pihak lain.
Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan
Institusi peradilan yang efisien, efektif dan bermanfaat
Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermanfaat
integritas, bisa dipercaya dan transparan.
Tujuan :
Memberi keadilan yang hakiki bagi pencatri keadilan.
PANMUD PERDATAMARYATI, SHELFIANAWALUDIN, SHA. HIDAYAT
KETUASIYOTO, SH
WAKIL KETUAAMINAL UMAM, SH,
MH
PANITERA/SEKRETARISCIK MAMAT, YS, SH
HAKIM
HOSIANA M. SIDABALOK, SH, MHESTAFANA PURWANTO, SH
DANIEL ELISA SETIAWAN, SHRIO DESTRADO, SHAFIF RUFIADI, SH
NIKEN ROCHAYATI, S.H.A.A. OKA PARAMA B.G, S.H., M.H.
INTAN PANJI NASARANI, S.H.HASCARYO, S.H.
ARYO WIDIYATMOKO, SHHERO.N, SH, SE, MH, MM
CAROLINA, SH, MH.RATIH AYUNGRUM, SH
JURU SITAAWALUDIN, SHSYAMSUDIN, SH
PANITERA PENGGANTI
SOFYAN EFENDI, SHABDUL LATIF, SH
CIK NANSYAHRIAL
NI MADA YASESUYATNO
SURYANI, SHMUARDI
AISYAH, SHGANDI SUBENDI
MUZAKIRA. HIDAYAT
KARMANI MEISITA ILMA, SH, MH
WAKIL PANITERAISPRIADI, SH
WAKIL SEKRETARISDra. AISYAH
PANMUD HUKUMPLH. CIKNANAGUS RAHMAN
PANMUD PIDANAJAMALUDDIN, SHKARMANYULIS SEPTIANAISKANDAR DJAUHARIDIANA PUSPITA SARI, A.MdRIRIA WIJAYANTI, SH
KAUR KEPEGAWAIANSAFRI, SHSUMIONOLINAWATI
KAUR UMUMARRY RIZKA, STJONTER. S, STARINA SUSANTI, SE
KAUR KEUANGANRERI ERIKO, SEDWI WARYUDIJOKO WASISTODARNOYOS MARSYAN
20
Bagan Susunan Pengadilan Negeri Kalianda
21
2. Daftar Nama Hakim Pengadilan Negeri Kalianda
NO NAMA JABATAN
1 SIYOTO, SH, MH. KETUA
2 AMINAL UMAM, SH, MH. WAKIL KETUA
3 HOSIANA M. SIDABALOK, S.H., M.H. HAKIM
4 A.A. OKA PARAMA B.G, S.H., M.H. HAKIM
5 ESTAFANA PURWANTO, S.H. HAKIM
6 DANIEL ELISA S. SIMANJUNTAK, S.H. HAKIM
7 RIO DESTRADO, S.H. HAKIM
8 INTAN PANJI NASARANI, S.H. HAKIM
9 NIKEN ROCHAYATI, SH. HAKIM
10 HASCARYO, S.H. HAKIM
11 CAROLINA, SH, MH. HAKIM
12 AFIT RUFIADI, SH HAKIM
13 DIANA FEBRINA LUBIS, SH., M.Kn. HAKIM
14 ARYO,SH.MH HAKIM
C. Analisis Pelaksanaan Program Kerja
1. Pandangan Undang-undang terhadap Pengadilan Negeri Sebagai bagian
dari Peradilan Umum.
Keberadaan Peradilan umum telah ditegaskan secara rinci dalam Undang-
undang No. 2 Tahun 1986 dalam penjelasan umum bahwa di Negara
Republik Indonesiasebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian Hukum
dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok
untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Oleh karena itu untuk mewujudkannya diperlukan lembaga yang bertugas
22
menegakkan keadilan yaitu badan-badan peradilan dimaksud dalam
Undang-Undang N0.4 tahun 2004 Jo. Undang-Undang NO.35 Tahun 1999
tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing
mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa
dibidang tertentu. Untuk terwujudnya peradiian yang sederhana, cepat,
tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-
Undang N0.4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang N0.35 Tahun 1999 tentang
Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.
Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum di tingkat pertama
telah diatur dalam Undang-Undang N0.2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum yang didalamnya terdiri dari 6 (enam) bab 71 (tujuh puluh satu)
pasal yang mcngatur tentang:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Susunan Pengadilan
Bab III : Kekuasaan Pengadilan
Bab IV : Ketentuan-ketentuan Lain
Bab V : Ketentuan Peralihan
Bab VI : ketentuan Penutup.
23
2. Kesenjangan Penerapan Hukum Positif dengan Keberlakuan Hukum,
secara Materil di Tempat Magang.
Dalam pelaksanaan hukum positif di Pengadiian Negeri Kalianda, dalam
hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya perkara pidana
terdapat sebuah kesenjangan dalam pelaksanaannya karena Hakim yang
memeriksa perkara adalah hakim tunggal.
Hal ini beretentangan dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang N0.4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:
" Semua Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali Undang-Undang
menentukan lain"
Hal ini disebabkan karena sangat tjdak sesuainya jumlah Haldmyang ada
di Pengadilan Negeri Tanjung Karangdengan jumlah perkara yang harus
ditangani setiap harinya baik itu perkara pidana maupun pcrkara perdata,
maka diambillah sebuah kebijakan oleh Ketua pengadilan Negeri Kalianda
untuk membagi tugas dengan cara membagi-bagi Hakim yang memimpin
sidang.
3. Tugas dan Fungsi Pegawai Pengadilan Negeri Kalianda Sesuai dengan
bidang bagiannya, yaitu antara lain:
a. Tugas dan wewenang ketua Pengadilan Negeri:
1. Ketua dan Wakii Ketua bersama-sama memimpin dan
bertanggungiawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara
baik dan lancar.
24
2. membuat:
a) Perencanaan (Pianing, Programing), dan Pengorgaisasian
(organizing).
b) Pelaksanaan (Implementation dan executing).
c) Pengawasan (Evaluation and C0nt1·01ling);yang baik, serasi,
dan selaras.
3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dcngan Wakil ketua
bekerja samadengan baik.
4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas
dalam rangka mewujudkan keserasian dan bekerja sama antar
sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali
dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan seluruh
karyawan.
7. Membuat/menyusun Legal Data tentang putusan-putusan perkara
yang penting.
8. Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Kehakiman.
25
10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksauaan tugas
dan memberi petunjukserta bimbingan yang diperlukan, baik bagi
para hakim, maupun seluruh karyawan. Melakukan pengawasan
Intern dan Ekstem
a) Intern : pejabat peradilan, keuangan, dan material.
b) Extern : penasehat hukum, Notaris, dan pelaksanaan putusan
yang telah inkrah.
11. a). Menugaskan hakirn untuk membimbing dan mengawasi bidang
hukum.
b). Menugaskan Hakim tinggi untuk membina dan mengawasi
Pengadilan Negeri wilayahnya.
12. a). Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan
penilaian untuk kepentingan penigkatan jabatan.
d). Memaparkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya
kepada Mahkamah Agung.
c). Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan
bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6
bulan dan mcngumumkannya pada pcrtcmuan berkala para Hakim.
13. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih
generasi.
14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Darma
Wanita, IKAHI, Koperasi dan PTWP.
26
15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan
penegak hukum dan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi
lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan
nasehat tentang hukum kepada instansi di daerahnya apabila
diminta.
16. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan
menanggapinya bila dipandang perlu.
b. Tugas Wakil Ketua
1. Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja jangka pendek
dan jangka panjang, dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah
pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja
dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan.
27
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan melaksanakan Program Magang di Pengadilan Negeri Kalianda,
mahasiswa PKLH FH UNILA pada umumnya dan penulis pada khususnya
dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan banyak hal tentang tugas,
fungsi, wewenang dari tempat magang yaitu pengadilan Negeri Kalianda.
Disamping itu Program Magang ini telah memberikan banyak pengetahuan
tentang kegiatan-kegiatan di pengadilan serta proses sidang di pengadilan.
Dan yang terpenting adalah semua itu bermanfaat bagi seluruh peserta PKLH
khususnya peserta Program Magang pada Pengadilan Negcri Kalianda yang
telah dilaksanakan pada 21 Juni – 30 Juli 2010.
28
B. Saran
Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan, penulis berpcndapat
bahwa sistem yang ada didalam Pengadilan Negeri Kalianda sudah berjalan
sebagaimana mestinya. Program magang memberikan suatu pembelajaran
kepada mahasiswa bahwa dunia kerja atau praktek memang berbeda dari teori
yang diajarkan ketika perkuliahan. Selain itu dengan adanya kegiatan rnagang
tersebut mahasiswa dapat belajar bersosialisasi dan bekejasama baik dengan
peserta lainnya maupun dengan pegawai di tcmpat magang. Jadi penulis
memberi saran, agar Pcngadilan Negeri terus memperbaiki kinerjanya untuk
memberikan pclayanan optimal kepada masyarakat, khususnya bagi para
pencari keadilan. Dan kepada pihak Fakultas, penulis memberi saran agar
kegiatan PKLH baik Stuban atau pun magang tetap diadakan mengingat
manfaat yang sangat berguna bagi Mahasiswa FH Unila dari kegiatan
tersebut.
29
MAHASISWA PROGRAM MAGANG PERIODE XVIIFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGITAN KERJA
A. Identitas Pelaksanaan Magang :
1. Nama Tempat Magang : Pengadilan Negeri Kalianda
2. Unit Kerja/Bagian/Seksi : Panitera Muda Pidana
3. Alamat Lengkap Tempat Magang : Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda
Lampung Selatan
4. Nama Mahasiswa : Koko Mancini No. HP. 0813 84716009
5. Nama PTM : Jamaluddin, SH
6. Nama DPL : Heny Siswanto, SH, MH
B. Program Kerja :
1. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bagiandi Pengadilan Negeri
Kalianda
2. Mengetahui cara membuat/meregister nomor induk perkara
3. Mengetahui cara membuat surat perpanjangan penahan Pengadilan Negeri
Kalianda
4. Membuat surat-surat lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
Kalianda
C. Rencana Kegiatan Kerja :
1. Pekerjaan yang diberikan kepada Mahasiswa Magang adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan berkas-berkas Persidangan
2. Pekerjaan yang diberikan kepada Mahasiswa Magang adalah segala
sesuatu yang berkenaan dengan pembuatan surat putusan Hakim
30
3. Pekerjaan yang diberikan kepada Mahasiswa Magang adalah segala
sesuatu yang berkenaan dengan pembuatan surat jenis penahanan dari
yang jenis pertama sampai akhir jenis penahanan
4. Pekerjaan yang diberikan kepada Mahasiswa Magang adalah segala
sesuatu yang berkaitan dalam pembuatan surat-surat yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri, seperti surat penetapan penunjukan kuasa
Hukum.
Bandar Lampung, 5 Agustus 2010
Mahasiswa Program Magang
KOKO MANCININPM. 0742011203
Mengetahui :Pembimbing Tempat Magang (PTM),
JAMALUDIN, SHNIP. 19600 4021980111 001
31
MAHASISWA PROGRAM MAGANG PERIODE XVIIFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
JURNAL KEGIATAN 30 HARI KERJA( 21 JUNI – 1 AGUSTUS 2010 )
IDENTITAS PELAKSANAAN MAGANG :1. Nama Tempat Magang : Pengadilan Negeri Kalianda2. Unit Kerja/ Bagian/ Seksi : Panitera Pengganti3. Alamat Lengkap Tempat Magang : Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda
Lampung Selatan4. Nama Mahasiswa : Koko Mancini No. HP. 0813 847160095. Nama PTM : Jamaluddin, SH6. Nama DPL : Heny Siswanto, SH, MH
HARI HARI,TANGGAL JADWAL KEGIATAN
1 Senin, 21 Juni 2010Perkenalan dengan pimpinan dan staf karyawan di Pengadilan Negeri Lampung Selatan.
2 Selasa, 22 Juni 2010Pengarahan dan pembagian pekerjaan oleh pimpinan selaku tempat magang. Selaku pembimbing tempat magang.
3 Rabu, 23 Juni 2010 Mengisi surat register no. induk perkara.4 Kamis, 24 Juni 2010 Mengisi surat register penahan 60 hari.5 Jum’at 25 Juni 2010 Menyaksikan sidang tilang.6 Senin, 28 Juni 2010 Mengisi surat register no. induk perkara.
7 Selasa, 29 Juni 2010Menyaksikan sidang perkara penggelapan uang dengan tersangka Waris bin Gufron.
8 Rabu, 30 Juni 2010 Mengisi surat register Penyitaan.9 Kamis, 1 Juli 2010 Mengisi surat register no. induk perkara Pidana Biasa.10 Jum’at 2 Juli 2010 Menyaksikan sidang tilang.
11 Senin, 5 Juli 2010Menyaksikan sidang pencurian dengan terdakwa Apriyanto bin Efri Suub dkk.
12 Selasa, 6 Juli 2010 Mengisi surat penambahan penahanan.13 Rabu, 7 Juli 2010 Mengisi surat register no. induk perkara Pidana Biasa
14 Kamis, 8 Juli 2010Menulis nama tersangka di papan penambahan penahanan 60 hari.
15 Jum’at, 9 Juli 2010 Mengetik surat penahanan.16 Senin, 12 Juli 2010 Menulis Jadwal sidang di PN Kalianda.
17 Selasa, 13 Juli 2010Menempatkan surat register no. induk perkara dan surat penahanan.
18 Rabu, 14 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.19 Kamis, 15 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.20 Jum’at 16 Juli 2010 Meregister surat tilang.
21 Senin, 19 Juli 2010Menyaksikan Persidangan putusan Hakim dengan tersangka Deni Hidayat yang melangggar pasal.
22 Selasa, 20 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.23 Rabu, 21 Juli 2010 Meregister surat no. induk perkara pidana biasa.24 Kamis, 22 Juli 2010 Mengisi surat register penambahan 60 hari.
32
25 Jum’at, 23 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.26 Senin, 26 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.27 Selasa, 27 Juli 2010 Meregister surat tilang.28 Rabu, 28 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.29 Kamis, 29 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.30 Jum’at 30 Juli 2010 Meregister surat tilang.
Bandar Lampung, 5 Agustus 2010
Mahasiswa Program Magang
KOKO MANCININPM. 0742011203
Mengetahui :Pembimbing Tempat Magang (PTM),
JAMALUDIN, SHNIP. 19600 4021980111 001
Top Related