Laporan Kinerja2020
Tahun Anggaran
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Kata Pengantar
Assalamualaikum Warahmatlillahi Wabarakatuh
Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kellanga,n (PPATK) merupakan bentllk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang bennanfaat dalam memberikan infonnasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, serta tantangan dalam pelaksanaan program dan sasaran strategis yang teltuang dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 20202024. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis PPATK Tahun 20202024. Penyusunan Laporan Kinerja PPATK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024.
Seluruh kebijakan yang ditempuh pada tahun 2020 merupakan penjabaran dari visi dan misi PPATK yang dalam sistem pengelolaan kinerja PPATK ditetapkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dan satu indikator kinerja utama, yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.
Kinerja PPA TK telah berhasil tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja PPATK pada tahun 2020 adalah 120% dengan reaIisasi anggaran sebesar 85 ,37%. Atas capaian kinerja ini, kami sangat mengapresiasi dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang berasal dari pi'hak internal dan eksternal PPATK yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Segala kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja akan kami laksanakan evaluasi dan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2021.
Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja PPATK. Inilah saatnya bagi PPATK, aparat penegak hukum, dan stakeholders PPATK lainnya untuk saling bersinergi untuk menghadapi segala tantangan dan menjaga Indonesia dari tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Wassalamllalaikum Warahmaflillahi Wabarakatuh
Jakarta, Februari 2021 Kepala PP K
Dian Ediana Rae
ii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi 1
B. Struktur Organisasi 3
C. Isu-isu Strategis 6
D. Dasar Hukum 9
E. Sistematika Penyajian 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 12
B. Perjanjian Kinerja 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 22
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 23
C. Realisasi Anggaran 45
D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya 47
E. Kinerja dan Capaian Lainnya 49
F. Rencana Pengembangan 51
BAB IV PENUTUP 53
LAMPIRAN A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK
B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan
Tahun 2019 PPATK
C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP 10 kali berturut-turut untuk
Laporan Keuangan Tahun 2010-2019 PPATK
D. Peringkat I “Sangat Memuaskan” pada Kategori Lembaga Tinggi
Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural
Dan Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan
Tahun 2019 yang Diberikan oleh Arsip Nasional RI
E. Penghargaan Bank Dunia dalam Best Egmont Case Award (BECA)
sebagai Pemenang World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative
(StAR) Recognition Tahun 2020 pada September 2020
(https://egmontgroup.org/en/content/2020-beca-winner)
DAFTAR ISI
iii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
F. Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)
G. JDIH PPATK Meraih Predikat Terbaik III atas Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2020
Berdasarkan Hasil Penilaian dari BPHN Kementerian Hukum dan
HAM
H. Kepala PPATK Melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat
Adminstrator, dan Pejabat Fungsional di PPATK pada 18 Desember
2020
I. PPATK Menyelenggarakan Pelantikan Jabatan Fungsional dan
Sumpah Pegawai di PPATK pada 14 Mei 2020
J. Kegiatan Soft-Launching Public-Private Partnership di Jakarta pada
17 Desember 2020
K. Kegiatan Webinar Persiapan Implementasi Aplikasi goAML bagi
BPR dan BPRS pada 25 November 2020
L. Rapat Komite TPPU yang Dipimpin oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU
pada 22 September 2020 yang menetapkan Stranas TPPU dan TPPT
Periode 2020-2024 dan Rencana Aksi Tahun 2020
M. Kegiatan Diseminasi Naskah Akademik dan Pilot Project Indeks
Efektivitas Tahun 2020 di Jakarta pada 1 Desember 2020
N. Kegiatan FGD Preliminary NRA TPPU dan TPPT/PPSPM Tahun
2020 di Bandung
O. Kegiatan Peluncuran Hasil Financial Integrity Rating (FIR) Tahun
2020 di Bandung
P. Rencana Aksi PPATK Tahun 2020
iv Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK per 31 Desember 2020 6
Tabel 2.1 Misi PPATK 14
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan IKU PPATK Tahun 2020-2024 15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2020 19
Tabel 2.4 Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2020 20
Tabel 3.1 Capaian Kinerja PPATK Tahun 2020 23
Tabel 3.2 Kategori Efektivitas Berdasarkan Metodologi FATF 26
Tabel 3.3 Dimensi Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
30
Tabel 3.4 Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
30
Tabel 3.5 Skala Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
31
Tabel 3.6 Key Stakeholders PPATK Bidang Pencegahan 32
Tabel 3.7 Key Stakeholders PPATK Bidang Pemberantasan 34
Tabel 3.8 Target Sampel Responden 34
Tabel 3.9 Realisasi Sampel Responden 35
Tabel 3.10 Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia Tahun 2020
35
Tabel 3.11 Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Eksternal] 36
Tabel 3.12 Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Internal] 37
Tabel 3.13 Nilai Gap Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia Tahun 2020
39
Tabel 3.14 MER Tahun 2018 dan IE PPATK Pilot Project Tahun 2020 40
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2020-2024 42
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024 43
Tabel 3.17 Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas yang Masih Berada di Bawah Nilai
7,50 dari Skor yang Terendah
43
Tabel 3.18 Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas Berdasarkan Saran dari Para
Responden
44
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2019 dan 2020 46
Tabel 3.20 Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK Tahun 2020 48
DAFTAR TABEL
V Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK 4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Baru PPATK 5
Gambar 2.1 Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024 14
Gambar 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Target IKU PPATK Tahun 2020-2024 15
Gambar 2.3 Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024 17
Gambar 2.4 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK 19
Gambar 3.1 Capaian Kinerja PPATK Tahun 2020 23
Gambar 3.2 Rerangka Model Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
29
Gambar 3.3 Penghargaan Opini WTP Tahun 2010-2019 49
Gambar 3.4 Predikat I Kearsipan Tahun 2020 50
DAFTAR GAMBAR
vii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi
baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu “Mewujudkan stabilitas
perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Untuk mendukung
pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan
kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan
dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran
serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun
internasional; (3) Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan (4)
Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan
PPATK.
Untuk mencapai tujuan sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK
telah menetapkan satu sasaran strategis dan satu indikator kinerja utama. Sasaran strategis
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme di Indonesia memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme Indonesia. Sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, rencana
kerja, dan arah kebijakan, capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan hasil yang sangat
memuaskan dengan realisasi IKU Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia sebesar 6,98 indeks, sehingga
capaian kinerja PPATK adalah 120%.
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, PPATK memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp216.641.414.000,00. Pada tahun berjalan, PPATK melakukan
refocusing kegiatan dan anggaran untuk program percepatan penanganan pandemik
COVID-19, sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi Rp243.960.199.000,00.
PPATK berhasil merealisasikan anggaran per 31 Desember 2020 sebesar
RINGKASAN EKSEKUTIF
viii Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar
Rp243.960.199.000,00. Hal tersebut menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran
apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 120%.
Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam paket-paket pengadaan
barang/jasa, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, seminar atau webinar
yang sebagian besar dilaksanakan secara daring, dan perubahan pola kerja menjadi
sebagian pegawai melaksanakan Work From Home, serta meminimalkan kegiatan yang
menggunakan biaya perjalanan dinas karena terdapat kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar oleh pemerintah terkait merebaknya pandemik COVID-19 di Indonesia.
PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara
berkelanjutan atas pengelolaan kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi di tengah
kondisi lingkungan yang dinamis. PPATK selalu melakukan upaya perbaikan untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan
penyelenggaraan reformasi birokrasi PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan,
antara lain:
a. PPATK telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024
melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 179 Tahun 2020 sebagai wujud komitmen
PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi.
b. Penetapan Renstra PPATK Tahun 2020-2024 melalui Peraturan PPATK Nomor 03
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun
2020.
c. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja dengan
memperbaiki mekanisme pelaksanaan evaluasi, meningkatkan kapabilitas evaluator,
dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja pada unit kerja secara berkala.
d. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan melakukan reviu secara berkala
terhadap kegiatan dan komponen anggaran.
e. Menyempurnakan aplikasi e-RKA, yaitu suatu aplikasi perencanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan anggaran dan kinerja yang digunakan untuk pengelolaan
ix Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan
kualitas pelaporan kinerja dan anggaran.
f. Koordinasi yang lebih intensif antara PPATK dan para penyidik dalam
mengoptimalkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi, serta pemenuhan
data kepada para penyidik.
PPATK juga meraih beberapa prestasi pada tingkat nasional dan internasional,
meliputi:
1. Capaian kinerja pada tingkat nasional, meliputi:
a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan PPATK selama sepuluh tahun berturut-turut, yaitu Laporan Keuangan
PPATK tahun 2010-2019.
b. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan PPATK tahun 2019.
c. Penghargaan Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik Menuju
Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 tingkat Lembaga Non
Struktural.
d. JDIH PPATK meraih predikat terbaik III atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) tahun 2020 yang mengedepankan aspek terintegrasi,
informatif, dan inovatif berdasarkan hasil penilaian dari BPHN Kementerian Hukum
dan HAM.
e. Predikat I (sangat memuaskan) pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga
Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik
berdasarkan hasil pengawasan Arsip Nasional RI.
f. PPATK telah menghasilkan lima Hasil Pemeriksaan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkhract). Putusan pengadilan atas lima hasil pemeriksaan tersebut telah
berkontribusi pada penerimaan negara dari pengenaan denda sebesar
Rp3.050.000.000,00, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp584 miliar,
penyitaan tujuh sertifikat tanah, dan satu mobil Bentley. Selain itu, PPATK juga
telah menyampaikan 908 Hasil Analisis dengan total yang telah ditindaklanjuti
sebanyak 178 Hasil Analisis.
x Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
g. Dalam upaya mendukung penerimaan negara, penyampaian data/informasi PPATK
kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013-2019 telah menghasilkan
kontribusi penerimaan negara sebesar Rp8.236.342.260.365,00 dan PNBP dari tindak
pidana bidang perpajakan sebesar Rp784.427.042.181,00.
2. Capaian kinerja pada tingkat internasional, meliputi:
Penghargaan Bank Dunia dalam Best Egmont Case Award (BECA) sebagai pemenang
World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Recognition Tahun 2020.
Meskipun target kinerja PPATK pada tahun 2020 telah berhasil tercapai, PPATK
menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang perlu segera dievaluasi dan
menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode
berikutnya. Kegiatan evaluasi kinerja dilaksanakan melalui perbaikan pada setiap proses
yang terdapat di setiap unit kerja. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PPATK
tahun 2020 telah dilaksanakan dan diharapkan dapat berdampak positif bagi para
stakeholders PPATK dan masyarakat.
1 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
A. Gambaran Umum Organisasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga
independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK sangat berperan aktif dalam upaya
menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal
(predicate crimes). PPATK terus berupaya menunjukkan kinerja terbaik, meskipun
masih dihadapkan dengan tantangan pandemik COVID-19.
PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan
Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai berikut:
1. Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan dalam arah kebijakan ke IV, yaitu Penguatan pilar
pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Strategi yang pertama, yaitu melalui
harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan,
stabilitas, dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Agenda Pembangunan yang ketujuh, yaitu stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan, serta transformasi pelayanan publik, yaitu:
a. Mempermudah akses pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri melalui
upaya untuk menghilangkan diskrimasi terhadap pelaku usaha nasional;
b. Mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi
penegakan hukum nasional untuk mengupayakan asset recovery melalui konsep
follow the money dan pengenaan pasal-pasal TPPU;
pendahuluan BAB I
2 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
c. Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan
masyarakat melalui pemberantasan narkotika, terorisme, perdagangan manusia,
dan tindak pidana lainnya;
d. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan
pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana
kampanye; dan
e. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas, yaitu
membantu Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang
berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Surat
Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan
Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas,
Akuntabel, dan Transparan, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan
pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon
I dan eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.
Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, PPATK telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut ditetapkan dengan
Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun
2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Renstra PPATK tersebut memuat visi, misi, tujuan,
arah kebijakan, dan sasaran strategis tahun 2020-2024 dan merupakan dasar bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.
Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan
Presiden Nomor 103 Tahun 2016 dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
3 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK
menyelenggarakan fungsi, yaitu:
a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh oleh PPATK;
c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang
berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
B. Struktur Organisasi PPATK
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi dan
unsur PPATK terdiri atas:
1. Kepala PPATK;
2. Wakil Kepala PPATK;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Pencegahan;
5. Deputi Bidang Pemberantasan;
6. Pusat;
7. Inspektorat;
8. Jabatan Fungsional; dan
9. Tenaga Ahli.
Penjabaran organisasi dan tata kerja PPATK ditetapkan dalam Peraturan Kepala
PPATK Nomor 3 Tahun 2017 dengan struktur organisasi, sebagai berikut:
4 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPATK
Presiden RI melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala PPATK pada 6 Mei
2020 di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya, Dian Ediana Rae menjabat sebagai
Wakil Kepala PPATK sejak 26 Oktober 2016 bersama-sama dengan dengan Kepala
PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin. Namun, Kiagus Ahmad Badaruddin telah
berpulang ke Rahmatullah pada 14 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 37/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK, ditetapkan bahwa Dr. Dian
Ediana Rae, S.H., LL.M sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan tahun 2020-
2021, melanjutkan sisa masa jabatan Kepala PPATK yang digantikannya.
Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga perlu untuk segera
dilaksanakan penataan organisasi. Oleh karena itu, pada 11 Desember 2020, Kepala
5 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
PPATK telah menetapkan Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Salah
satu ketetapan dalam peraturan ini adalah perubahan nama Direktorat Pemeriksaan,
Riset, dan Pengembangan menjadi Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I dan
perubahan nama Direktorat Analisis Transaksi menjadi Direktorat Analisis dan
Pemeriksaan II.
Struktur organisasi PPATK yang baru yang ditetapkan dalam Peraturan
PPATK Nomor 12 Tahun 2020, sebagai berikut:
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Baru PPATK
Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3
Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut,
PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai dipekerjakan, dan pegawai kontrak.
Berdasarkan data kepegawaian PPATK hingga 31 Desember 2020, jumlah sumber
daya manusia yang dimiliki oleh PPATK sebanyak 440 orang dengan rincian
yang termuat dalam Tabel 1.1, sebagai berikut:
6 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai PPATK
per 31 Desember 2020
No. Jenis Pegawai Jumlah Pegawai
1. Pegawai tetap 327 orang
2. Pegawai dipekerjakan 36 orang
3. Pegawai kontrak 77 orang
Total pegawai 440 orang
C. Isu-isu Strategis PPATK
Isu-isu strategis PPATK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPATK
selama tahun 2020, antara lain:
1. Seiring dengan kebutuhan penataan organisasi PPATK, Presiden Republik
Indonesia telah memberikan arahan mengenai penyederhanaan birokrasi pada
kementerian/lembaga yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28
Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam menciptakan birokrasi
yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan
efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu
dilakukan penyederhaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional. Menindaklanjuti hal tersebut, PPATK perlu melakukan
peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit organisasi.
Melalui peninjauan ulang ini dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja
yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja
lainnya.
2. Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, PPATK perlu untuk segera
mengimplementasikan jabatan fungsional pada seluruh fungsi di PPATK.
7 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
3. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024 sebagai
wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi
birokrasi melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 179 Tahun 2020. Roadmap
ini disusun sebagai panduan program kerja PPATK dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi tahun 2020-2024.
4. Guna mengantisipasi munculnya pelaku financial technology baru yang hingga
saat ini belum dapat teridentifikasi, pemerintah perlu mengatur penyelenggara
layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang penetapannya
sebagai Pihak Pelapor dilakukan selaras dengan pelaksanaan pengaturan dan
pengawasan sektoral sesuai dengan kewenangan Lembaga Pengawas dan
Pengatur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dalam
upaya mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berupa penerapan
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan penyampaian laporan kepada PPATK jika
terdapat transaksi keuangan mencurigakan dari nasabahnya. Salah satu upaya
mitigasi risiko tersebut adalah PPATK telah menginisiasi penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
5. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, PPATK dapat
berkontribusi kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
khususnya melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) bagi pihak
pelapor dan denda administrasi yang berasal dari pelanggaran kewajiban pelaporan
kepada PPATK. Pengaturan atas pengelolaan PNBP yang lebih profesional,
terbuka, dan bertanggung jawab, serta berkeadilan berpotensi mengoptimalkan
penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam
pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan
pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang
berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK yang juga
8 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
memberikan fungsi pelayanan kepada pemangku kepentingan perlu memiliki
pengaturan terhadap jenis dan tarif atas jenis pada PNBP yang berlaku di PPATK.
6. PPATK menggunakan aplikasi SIAPU-PPT (Sistem Informasi Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) dalam melakukan analisis. Seiring
dengan perkembangan teknologi, perlu dilakukan pembaruan pada sistem analisis
yang digunakan untuk dapat memenuhi tantangan dalam pengungkapan tindak
pidana yang semakin bervariasi. PPATK telah melakukan instalasi aplikasi Go-
AML dan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait pengoperasian sistem Go-
AML tersebut kepada seluruh stakeholders PPATK. Aplikasi Go-AML tersebut
akan menggantikan aplikasi SIAPU-PPT dan diharapkan proses integrasi data
PPATK dengan pihak stakeholders akan berjalan dengan lancar. Aplikasi Go-
AML direncanakan akan mulai beroperasi pada Februari 2021.
7. PPATK mengoordinasikan pembentukan Public Private Partnership (PPP).
Pembentukan PPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas LTKM
sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, PPP bertujuan untuk optimalisasi
penanganan kasus-kasus TPPU tertentu dan asset recovery. PPP dibentuk sebagai
wadah koordinasi seluruh lembaga yang meliputi lembaga penegak hukum,
Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga intelijen keuangan, dan Pihak Pelapor
untuk membahas mengenai kasus-kasus tertentu.
8. PPATK menyelenggarakan Focus Group Discussion dan sosialisasi proses MER
FATF dalam serangkaian kegiatan penguatan Indonesia menuju keanggotaan
FATF pada lingkup nasional. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku
kepentingan di dalam negeri yang meliputi aparat penegak hukum, Lembaga
Pengawas dan Pengatur (LPP), Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang
dan Jasa (PBJ), dan Pihak Pelapor Profesi yang terdiri dari advokat, notaris,
pejabat pembuat akta tanah, dan perencana keuangan. Komitmen peningkatan
peran PPATK di dunia internasional dalam rezim APU-PPT juga ditunjukkan
melalui partisipasi aktif PPATK dalam kegiatan Counter-Terrorism Financing
Summit (CTF Summit) Workstream. Forum ini merupakan forum regional yang
9 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
membahas isu-isu terkait pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya
di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.
9. PPATK menyusun Financial Integrity Review (FIR) on ML/TF. FIR on ML/TF
didefinisikan sebagai penilaian integritas pihak pelapor dalam mendukung
efektivitas program APUPPT dengan pendekatan kinerja pelaporan APUPPT.
Pengukuran FIR dilakukan melalui consolidated assessment dari Pihak Pelapor,
PPATK, aparat penegak hukum, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur.
10. PPATK menjadi leading sector dalam melakukan penilaian NRA TPPU dan TPPT
Holistik yang dikoordinasikan oleh Ketua Komite TPPU dan TPPT. Penilaian
NRA TPPU dan TPPT Holistik mencakup Domestic and Foreign Risk dengan
berbagai Point of Concern (PoC), antara lain profil, wilayah, pihak industri,
emerging risk, analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Target
output yang dihasilkan pada tahun 2020, yaitu Preliminary Report NRA.
11. Penetapan Strategi Nasional TPPU dan TPPT Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi
Tahun 2020. Strategi Nasional tersebut memiliki lima strategi yang diharapkan
dapat membantu PPATK dalam mencapai hal-hal, sebagai berikut:
a. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta upaya pencegahan dan
pemberantasan TPPU, TPPT, dan proliferasi senjata pemusnah massal.
b. Terlaksananya mitigasi risiko atas kekurangan-kekurangan dalam pembangunan
rezim APU-PPT.
c. Tercapainya asset recovery dalam upaya pemulihan kerugian korban kejahatan
dan keuangan negara.
d. Berkontribusi untuk memperoleh penilaian yang baik dalam pelaksanaan
kegiatan MER FATF.
D. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPATK,
antara lain:
10 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
9) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
10) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun 2020-2024;
11) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-
2024;
11 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
12) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan; dan
13) Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan
Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.
E. Sistematika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi dan permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menjelaskan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan mengenai capaian kinerja, evaluasi, dan analisis atas capaian
kinerja tersebut. Penjelasan kinerja meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi
kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen Renstra PPATK. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai
realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-
langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun
mendatang.
LAMPIRAN
Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan
kinerja.
12 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
A. Rencana Strategis
PPATK menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan
berpedoman pada visi presiden dan tema RPJMN 2020-2024. Renstra PPATK
disusun sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU
dan pendanaan terorisme dengan berfokus pada meningkatkan pemanfaatan produk-
produk utama PPATK dalam mendukung penegakan hukum, asset recovery, dan
good governance, serta secara tidak langsung menjaga sistem keuangan dari dana
ilegal. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan dapat
tetap terjaga, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia
sebagaimana arah kebijakan pada RPJP dan RPJMN.
Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan
strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh
PPATK pada tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan
dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK
Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis tahun 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK
Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di
PPATK.
BAB II
Perencanaan kinerja
13 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
1. Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024
VISI ppatk
PPATK sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 berusaha untuk menjaga integritas sistem keuangan melalui
pelaksanaan serangkaian kebijakan, antara lain pembinaan pihak pelapor,
pengawasan kepatuhan terhadap penerapan aturan anti pencucian uang, pelatihan anti
TPPU dan TPPT, riset-riset yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan
Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan pemangku kepentingan lainnya.
Visi PPATK berupaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana
pencucian uang dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur,
serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sektor
keuangan.
MISI ppatk
PPATK sebagai salah satu kementerian/Lembaga wajib untuk
melaksanakan misi presiden dan wakil presiden. Misi tersebut, yaitu misi kedua
(Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing), misi keenam
(penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya), dan
kedelapan (pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya).
Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang
akan dilaksanakan melalui Misi PPATK Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan
Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
14 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 2.1
Misi PPATK
No. MISI
1 Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil
riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme.
2 Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara
optimal di lingkup nasional maupun internasional.
3 Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4 Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang dan tata
kelola kelembagaan PPATK.
Gambar 2.1
Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024
15 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
tujuan PPATK
Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam upaya mencapai sasaran program
prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai indikator
yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis PPATK adalah Memperkuat rezim
anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
SASaran strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari
tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan, bagian integral dari
proses perencanaan strategis, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya
pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan
pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.
Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan IKU PPATK Tahun 2020-2024
Sasaran Strategis PPATK IKU PPATK
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme di
Indonesia.
Indeks efektivitas pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
Indonesia.
Gambar 2.2
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Target IKU PPATK Tahun 2020-2024
16 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga
belas arah kebijakan, yaitu:
1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme;
3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku
kepentingan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme;
5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme;
6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
7. Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan
berbasis risiko;
8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia serta PPATK dalam hubungan regional dan
internasional;
10. Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;
11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait
dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;
12. Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan
13. Transformasi kelembagaan PPATK.
17 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Peta Strategi PPATK
Sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-
masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi
PPATK. Keterkaitan antarsasaran strategis beserta masing-masing Indikator Kinerja
Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.3 Peta Strategi PPATK Tahun
2020-2024, sebagai berikut:
Gambar 2.3
Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024
18 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
menyatakan bahwa entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus menyusun perjanjian
kinerja.
Kepala PPATK telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK pada 22
November 2019. Perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen
anggaran yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan
Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2020 PPATK Nomor: SP DIPA-
078.01.1.453374/2020 tanggal 12 November 2019. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan
19 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan
merupakan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.3, sebagai
berikut:
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja PPATK
Tahun 2020
Gambar 2.4
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
Program
Pagu Anggaran
Awal (Rp)
PPATK.01
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
SS 1
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.
5,46 Indeks 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK
2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Jumlah
117.473.333.000
99.168.081.000
216.641.414.000
20 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK
merupakan alokasi anggaran pada awal tahun 2020, yaitu sebesar
Rp216.641.414.000,00. Pada tahun berjalan, sehubungan dengan kebutuhan anggaran
pemerintah untuk percepatan penanganan pandemik COVID-19, PPATK melakukan
refocusing kegiatan dan anggaran, sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi
Rp243.960.199.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu
program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme dan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
PPATK. Dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, pagu anggaran PPATK tersebut dialokasikan ke
dalam program dan kegiatan yang dijelaskan dalam Tabel 2.4, sebagai berikut:
Tabel 2.4
Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2020
Kode
Program/Kegiatan
Nama
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Pagu Anggaran Revisi
(Rp)
078.01.01 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
PPATK
117.473.333.000
155.832.105.000
3374 - Pengawasan
Internal PPATK.
600.000.000 366.536.000
3375 - Pengelolaan
Perencanaan dan
Keuangan
PPATK.
55.407.560.000 111.091.124.000
3376 - Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia,
Organisasi dan
Ketatalaksanaan
PPATK.
6.000.000.000 6.129.302.000
3377 - Penyelenggaraan
Ketatausahaan,
Kerumahtanggaa
ndan
Perlengkapan
PPATK.
24.082.599.000 38.245.143.000
21 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Kode
Program/Kegiatan
Nama
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Pagu Anggaran Revisi
(Rp)
078.01.06 Pencegahan dan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Pencucian Uang dan
Pendanaan
Terorisme
99.168.081.000 88.128.094.000
3365 - Pendidikan dan
Pelatihan anti
pencucian uang
PPATK
25.296.976.000 30.958.084.000
3379 - Pengelolaan
Bidang Hukum
PPATK.
2.200.000.000 1.218.185.000
3380 - Pelaksanaan kerja
sama dan
Hubungan
Masyarakat
PPATK.
11.621.105.000 5.809.688.000
3381 - Pengelolaan
Teknologi
Informasi
PPATK.
41.200.000.000 37.238.042.000
3382 - Pengawasan
Kepatuhan Pihak
Pelapor.
1.600.000.000 893.504.000
3383 - Pengawasan
Kewajiban
Pelaporan dan
Pembinaan Pihak
Pelapor.
3.000.000.000 1.217.496.000
3384 - Analisis
Transaksi dan
Pengelolaan
Laporan
Masyarakat.
2.250.000.000 993.095.000
5232 - Pemeriksaan dan
Pengembangan
Riset TPPU.
12.000.000.000 9.800.000.000
Jumlah 216.641.414.000 243.960.199.000
22 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
A. Capaian Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang
memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan. Capaian kinerja merupakan
dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran
yang telah diperjanjikan. Untuk mencegah terjadinya deviasi yang signifikan antara
realisasi dengan target kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), PPATK menetapkan
Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa
capaian maksimum kinerja yang diakui adalah 120% dan capaian minimum kinerja
adalah 0%.
Capaian kinerja sasaran strategis PPATK tahun 2020 diukur dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PPATK
Tahun 2020. PPATK menetapkan satu sasaran strategis yang ukuran keberhasilannya
diukur melalui satu IKU.
Pengukuran capaian kinerja IKU melalui aplikasi e-RKA (aplikasi Rencana
Kinerja dan Anggaran) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment, sehingga data realisasi
kinerja diinput oleh tim pengelolaan kinerja ke dalam aplikasi e-RKA.
2. Tiga jenis polarisasi IKU, yaitu:
a. Maximize: Nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.
b. Minimize: Nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target.
c. Stabilize: Nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
BAB III
Akuntabilitas kinerja
23 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
3. Capaian kinerja IKU ditunjukkan dengan warna merah, kuning, atau hijau dengan
deskripsi dan definisi, sebagai berikut:
Warna Deskripsi Definisi
100%≤nilai≤120% Sangat Memuaskan
80%≤nilai˂100% Memuaskan
0%<nilai<80% Kurang Memuaskan
4. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Kamus IKU yang memuat definisi, variabel
pembentuk, metode perhitungan, formulasi, dan sumber data yang diperlukan.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kelengkapan data,
dan keakuratan data.
Pencapaian IKU PPATK yang tertuang dalam aplikasi e-RKA diilustrasikan dalam
Gambar 3.1, sebagai berikut:
Gambar 3.1
Capaian Kinerja PPATK Tahun 2020
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
PPATK memiliki satu sasaran strategis dan satu IKU sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diubah melalui
Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK
Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis
24 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur
dengan menggunakan satu IKU dan pada tahun 2020 telah ditetapkan target kinerja
sebesar 5,46 indeks. Penjelasan mengenai capaian kinerja PPATK tahun 2020, sebagai
berikut:
Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku
kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK
dalam periode tertentu (tahunan). Sasaran strategis ini diukur keberhasilannya melalui
satu IKU, yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Pada tahun 2020, capaian kinerja
ini sangat baik dengan capaian kinerja SS adalah 120%. IKU ini merupakan indikator
kinerja yang baru ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024, sehingga tidak
terdapat capaian kinerja IKU tersebut pada tahun sebelumnya.
PPATK telah meluncurkan hasil Pilot Project Indeks Efektivitas APU-PPT Tahun
2020 dengan melibatkan 131 pihak yang terdiri dari Pihak Pelapor dan asosiasi, lembaga
pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, dan key stakeholders. Program Indeks
Efektivitas APU-PPT merupakan salah satu program strategis PPATK yang bertujuan
untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kinerja PPATK secara periodik dalam
bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di lingkup domestik dan
internasional. Indeks komposit Indeks Efektivitas APU-PPT diukur sesuai penilaian
kinerja PPATK berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang, Renstra
Sasaran Strategis:
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia
IKU: Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia
25 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
PPATK Tahun 2020-2024, dan best practice internasional berupa Guidelines
Methodology FATF mengenai 11 Capaian Langsung (Immediate Outcomes).
Suatu lembaga disebut efektif dalam bekerja apabila mampu mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin
besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,
program, atau kegiatan tersebut. Berbagai organisasi, termasuk instansi pemerintah,
melakukan berbagai upaya agar mampu mencapai tujuannya secara efektif. Efektivitas
berkaitan dengan keberhasilan pencapaian sasaran organisasional.
PPATK selalu berupaya untuk mengukur sekaligus mencapai ukuran efektivitas
suatu organisasi. Definisi efektivitas menurut Financial Action Task Force (FATF)
adalah seberapa jauh pemenuhan atas capaian hasil yang telah ditetapkan. Indeks
efektivitas PPATK berarti capaian keefektifan dari kinerja PPATK dalam
mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang dapat ditetapkan dalam bentuk ukuran
angka atau indeks.
Efektivitas kinerja juga menjadi salah satu prasyarat bagi suatu negara untuk dapat
bergabung menjadi anggota FATF. FATF merupakan suatu badan lembaga anti
pencucian uang internasional yang merumuskan standar-standar tentang tindak
pencucian uang. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus berjuang agar dapat
diterima sebagai anggota penuh FATF. Laporan Mutual Evaluation Report (MER)
Indonesia telah disahkan dalam sidang tahunan Asia Pacific Group (APG) on Money
Laundering ke-21 yang diselenggarakan pada 21-27 Juli 2018 di Kathmandu, Nepal.
Laporan MER tersebut merupakan laporan hasil reviu kepatuhan dan efektivitas
implementasi yang dilakukan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme yang didasarkan pada 40 rekomendasi FATF.
Keberhasilan PPATK dalam mencapai sasaran strategis dalam pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan TPPT diharapkan dapat terukur melalui Indeks Efektivitas
(IE). Selain itu, Indeks Efektivitas ini sangat penting untuk menjembatani antara visi,
misi, dan sasaran strategis PPATK yang ditetapkan dalam Renstra PPATK Tahun 2020-
2024. Visi PPATK yang ingin dicapai adalah mewujudkan stabilitas perekonomian dan
integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak
26 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Penyusunan model Indeks Efektivitas mengacu pada tugas dan fungsi PPATK
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni sebagai lembaga yang bertujuan
untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Model Indeks Efektivitas ini juga
mengukur peran PPATK sesuai dengan best practice internasional berupa FATF
Methodology dengan 11 Immediate Outcome (IO). Selain itu, pengukuran Indeks
Efektivitas juga diharapkan selaras dengan program reformasi birokrasi yang
diselenggarakan oleh PPATK sebagai focal point rezim APU/PPT. Angka indeks
efektivitas dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Indonesia dalam
mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Kategori efektivitas yang merujuk pada
best practice metodologi FATF dijelaskan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kategori Efektivitas Berdasarkan Metodologi FATF
Kategori Definisi Efektivitas
Sangat efektif Capaian langsung hampir seluruhnya sudah terpenuhi, tetapi masih
diperlukan perbaikan kecil.
Efektif Capaian langsung sebagian besar sudah terpenuhi, tetapi masih
diperlukan perbaikan yang tidak banyak.
Cukup efektif Capaian langsung dalam banyak hal sudah dipenuhi, tetapi masih
diperlukan banyak perbaikan.
Kurang efektif Capaian langsung tidak terpenuhi atau terpenuhi, tetapi dapat
diabaikan dan masih diperlukan perbaikan yang mendasar.
Indeks Efektivitas (ultimate index) dibagi menjadi dua sub-indeks sesuai dengan
tugas dan fungsi PPATK, yakni Sub-Indeks Pencegahan dan Sub-Indeks Pemberantasan.
Mekanisme penilaian Indeks Efektivitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu self
assessment dari pihak internal PPATK dan penilaian pihak eksternal dari para mitra
strategis PPATK.
o Sub-Indeks Cegah (pencegahan) terdiri dari enam dimensi dengan definisi, sebagai
berikut:
1. Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik adalah pemahaman tentang risiko
pencucian uang dan pendanaan terorisme dan dapat dilakukan tindakan yang
27 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
terkoordinasi di dalam negeri untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan
terorisme, serta proliferasi/penyebaran senjata pemusnah massal.
2. Kerja sama internasional adalah kerja sama internasional yang menghasilkan
informasi, intelijen keuangan, dan bukti yang sesuai, serta memfasilitasi tindakan
terhadap pelaku kejahatan dan aset hasil kejahatan.
3. Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor adalah pengawas/supervisor yang
mengawasi, memantau, dan mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)
terkait kepatuhan terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan tingkat
risiko.
4. Tindakan pencegahan TPPU adalah lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)
menerapkan upaya pencegahan terkait anti pencucian uang secara memadai yang
sebanding dengan tingkat risiko dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan
tersebut.
5. Tindakan pencegahan TPPT adalah lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)
menerapkan upaya pencegahan terkait anti pencegahan terorisme secara memadai
yang sebanding dengan tingkat risiko dan melaporkan transaksi keuangan
mencurigakan tersebut.
6. Badan hukum dan perikatan adalah badan hukum dan pengaturan hukum yang
dicegah agar tidak disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia
bagi pihak yang berwenang tanpa adanya hambatan apapun.
o Sub-Indeks Rantas (Pemberantasan) terdiri dari enam dimensi dengan definisi,
sebagai berikut:
1. Hasil intelijen keuangan TPPU adalah informasi intelijen keuangan dan
informasi lain yang terkait yang digunakan oleh pihak berwenang untuk
melakukan investigasi pencucian uang.
2. Hasil intelijen keuangan TPPT adalah informasi intelijen keuangan dan informasi
lain yang terkait digunakan oleh pihak berwenang untuk melakukan investigasi
pendanaan terorisme.
28 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
3. Penanganan perkara TPPU adalah tindak penanganan perkara pencucian uang
dan kegiatan terkait yang diinvestigasi dan pelakunya diajukan ke tahap
penuntutan dan dikenakan sanksi.
4. Penanganan perkara TPPT adalah tindak penanganan perkara pendanaan
terorisme dan kegiatan terkait yang diinvestigasi dan pelakunya diajukan ke
tahap penuntutan dan dikenakan sanksi.
5. Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi adalah orang dan entitas yang terlibat
dalam kegiatan proliferasi senjata pemusnah massal yang dapat dicegah ketika
dilakukan penggalangan, pemindahan, dan penggunaan dana sejalan dengan
Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR).
6. Perampasan aset adalah tindak perampasan aset terkait kegiatan yang
diinvestigasi dan dikenakan sanksi perampasan aset.
Kedua sub-indeks tersebut dalam perhitungan Indeks Efektivitas (ultimate)
memiliki bobot yang sama, yaitu masing-masing sebesar 50%. Hal ini didasarkan atas
kesepakatan dari para ahli, tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK karena
kedua bidang (sub-indeks) tersebut dinilai memiliki kesamaan tingkat kepentingan.
Setiap dimensi memiliki ukuran bobot yang berbeda-beda berdasarkan hasil penilaian
para ahli, tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK. Ukuran Indeks Efektivitas
tersebut menggunakan skala 0-10 sesuai metodologi FATF. Model Indeks Efektivitas
tersebut akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mengukur indikator
kinerja utama (IKU) PPATK.
Rerangka kerja teoretis (theoretical framework) penyusunan Indeks Efektivitas
diilustrasikan dalam Gambar 3.2, sebagai berikut:
29 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Gambar 3.2
Rerangka Model Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
Dimensi dalam masing-masing Sub-indeks Pencegahan dan Sub-Indeks
Pemberantasan diperoleh berdasarkan 11 IO. Dalam prosesnya terdapat perumusan
dimensi yang diuraikan secara rinci mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU
dan TPPT. Selain itu, terdapat penggabungan antara IO 10 dan IO 11 menjadi dimensi
Sanksi keuangan pendanaan terorisme dan proliferasi. Masing-masing sub-indeks
memiliki enam dimensi pembentuk. Masing-masing dimensi tersebut dibentuk oleh
indikator pembentuk yang mengkombinasikan 11 IO dengan indikator kinerja eselon I
dan II di PPATK sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi
sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan capaian langsung sesuai metodologi
FATF. Dua belas dimensi pembentuk Indeks Efektivitas diukur oleh pihak internal
PPATK (self assessment) dan pihak eskternal PPATK yang terkait dengan pencegahan
dan pemberantasan TPPU/TPPT. Hubungan dimensi pembentuk IE dengan kategori
kelompok penilai dijelaskan dalam Tabel 3.3, sebagai berikut:
ULTIMATE INDEKS
SUB
INDEKS DIMENSI INDIKATOR
Perampasan
Aset Indikator 1, indikator 2, …
Sanksi
Keuangan TPPT dan Proliferasi
Indikator 1, indikator 2, …
Indeks Efektivitas
Pemberantasan APUPPT
Penanganan Perkara TPPT
Indikator 1, indikator 2, …
Penanganan
Perkara TPPU Indikator 1, indikator 2, …
Hasil Intelijen
Keuangan TPPT Indikator 1, indikator 2, …
Indeks Efektivitas
APUPPT
Hasil Intelijen Keuangan
TPPU Indikator 1, indikator 2, …
Badan Hukum dan Perikatan
Indikator 1, indikator 2, …
Tindakan Pencegahan
TPPT
Indikator 1, indikator 2, …
Tindakan
Pencegahan TPPU
Indikator 1, indikator 2, …
Indeks Efektivitas
Pencegahan APUPPT
Pegawasan dan
Pengaturan Pihak Pelapor
Indikator 1, indikator 2, …
Kerjasama
Internasional Indikator 1, indikator 2, …
Risiko, Kebijakan dan
Koordinasi Domestik
Indikator 1, indikator 2, …
30 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.3
Dimensi Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
SUB- INDEKS KO
DE
DIMENSI (11 Immediate
Outcome FATF & IKU Renstra)
BOBOT
SUMBER DATA INDEKS EFEKTIVITAS
EXPERT REVIEW (PESTEL)
SELF ASSESSMENT PPATK
SURVEI KEY STAKEHOLDERS
Pelapor LPP/K-L AP-
GAKUM
FIUs
KIN
ERJA
PEN
CEG
AH
AN
TP
PU-
TPPT
C.1 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik
50%
V V V V
C.2 Kerja sama internasional V V V V V
C.3 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor
V V V V
C.4 Tindakan pencegahan TPPU V V V V
C.5 Tindakan pencegahan TPPT V V V V
C.6 Badan hukum dan perikatan V V V V
KIN
ERJA
PEM
BER
AN
TASA
N
TPPU
-TPP
T
R.1 Hasil intelijen keuangan TPPU
50%
V V V V V
R.2 Hasil intelijen keuangan TPPT
V V V V V
R.3 Penanganan perkara TPPU V V V V
R.4 Penanganan perkara TPPT V V V V
R.5 Sanksi kuangan TPPT dan Proliferasi
V V V V
R.6 Perampasan aset V V V V
Metode pembobotan sub-indeks dan indikator dilakukan dengan menggunakan
metode expert judgment melalui penghitungan Analytical Hierarchy Process (AHP).
Penilaian bobot per dimensi menggunakan pendekatan AHP dengan melibatkan pihak
expert yang terdiri dari pihak internal PPATK, tim ahli, dan tim akademisi. Bobot per
dimensi pembentuk IE dijelaskan dalam Tabel 3.4, sebagai berikut:
Tabel 3.4
Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
Kode
Dimensi Dimensi Bobot (%)
Subdimensi Pencegahan
C1 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik 20
C2 Kerja sama internasional 15
C3 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor 20
C4 Tindakan pencegahan TPPU 15
C5 Tindakan pencegahan TPPT 15
31 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Kode
Dimensi Dimensi Bobot (%)
C6 Badan hukum dan perikatan 15
Subdimensi Pemberantasan
R1 Hasil intelijen keuangan TPPU 20
R2 Hasil intelijen keuangan TPPT 20
R3 Penanganan perkara TPPU 15
R4 Penanganan perkara TPPT 15
R5 Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi 15
R6 Perampasan aset 15
Jawaban dari setiap responden dihitung dan dikonversi ke dalam skala 0-10
dengan skala 0 yang berarti kurang efektif hingga skala 10 yang berarti sangat efektif.
Besaran angka indeks menggunakan skala 10 ini mengacu pada penilaian MER dengan
masing-masing kriteria yang dijelaskan dalam Tabel 3.5, sebagai berikut:
Tabel 3.5
Skala Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
Skala Indeks Kategori Definisi
0,00 - 2,50 Kurang
Efektif
Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT
masih belum efektif, sehingga diperlukan perbaikan
secara fundamental dalam seluruh aspek.
2,51 - 5,00 Cukup
Efektif
Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT
telah sesuai, tetapi efektivitasnya masih rendah,
sehingga masih diperlukan perbaikan major dalam
seluruh aspek.
5,01 – 7,50 Efektif Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPP
sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan
minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.
7,51 – 10,00 Sangat
Efektif
Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT
sudah sangat efektif, tetapi masih diperlukan
penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih
dapat ditingkatkan.
Objek penelitian dalam pengukuran IE adalah para pemangku kepentingan inti
(key stakehoders) PPATK berdasarkan ketentuan undang-undang dan Peraturan Presiden
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
32 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Para pemangku kepentingan inti (key
stakehoders) PPATK tersebut dijelaskan dalam Tabel 3.6 dan Tabel 3.7, sebagai berikut:
Tabel 3.6
Key Stakeholders PPATK Bidang Pencegahan
No. Bidang Pencegahan
1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
2 Kementerian Keuangan RI
3 Bank Indonesia (BI)
4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5 Kemendag – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7 Kementerian Hukum dan HAM
8 Kementerian Dalam Negeri RI
9 Kementerian Agama RI
10 Kementerian Sosial RI
11 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
13 Penyedia Jasa Keuangan - Perbankan
14 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Pembiayaan
15 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi
16 Penyedia Jasa Keuangan – Dana Pensiun Lembaga Keuangan
17 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Efek
18 Penyedia Jasa Keuangan – Manajer Investasi
19 Penyedia Jasa Keuangan – Kustodian
20 Penyedia Jasa Keuangan – Wali Amanat
21 Penyedia Jasa Keuangan – Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro
22 Penyedia Jasa Keuangan – Pedagang Valuta Asing
23 Penyedia Jasa Keuangan – Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
24 Penyedia Jasa Keuangan – Penyelenggara e-Money dan/atau e-Wallet
25 Penyedia Jasa Keuangan – Koperasi yang melakukan Kegiatan Simpan Pinjam
26 Penyedia Jasa Keuangan – Pegadaian
27 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
28 Penyedia Jasa Keuangan – Penyelenggara Transfer Dana
29 Penyedia Jasa Keuangan – Modal Ventura
30 Penyedia Jasa Keuangan – Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
31 Penyedia Jasa Keuangan – Lembaga Keuangan Mikro
33 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
No. Bidang Pencegahan
32 Penyedia Jasa Keuangan – Lembaga Pembiayaan Ekspor
33 Penyedia Barang dan Jasa – Perusahaan Properti atau Agen Properti
34 Penyedia Barang dan Jasa – Pedagang Kendaraan Bermotor
35 Penyedia Barang dan Jasa – Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia
36 Penyedia Barang dan Jasa – Balai Lelang
37 Penyedia Barang dan Jasa – Barang Seni dan Antik
38 Profesi - Advokat
39 Profesi – Notaris
40 Profesi – Pejabat Pembuat Akta Tanah
41 Profesi – Akuntan
42 Profesi – Akuntan Publik
43 Profesi – Perencana Keuangan
44 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
45 Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
46 Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)
47 Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA)
48 Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO)
49 Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI)
50 Ikatan Notaris Indonesia (INI)
51 Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
52 Real Estate Indonesia (REI)
53 Persatuan Balai Lelang Indonesia (PERBALI)
54 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
55 Financial Planning Standard Board Indonesia
56 Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
57 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
58 Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
59 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
60 Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan (NPO)
61 Akademisi
34 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.7
Key Stakeholders PPATK Bidang Pemberantasan
No. Bidang Pemberantasan
1 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2 Kejaksaan Agung RI
3 Komisi Pemberantasan Korupsi
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5 Direktorat Jenderal Pajak
6 Badan Narkotika Nasional
7 Polisi Militer atau Oditur Militer
8 Badan Intelijen Negara
9 Densus 88 Anti Teror
10 Direktorat Terorisme dan Kejahatan Transnasional Kejaksaan Agung
11 Kementerian Hukum dan HAM
12 PPNS
13 Badan Pemeriksa Keuangan
14 FIU Negara Lain
15
Organisasi/Lembaga Internasional Bidang Pencegahan dan Pemberantasan
TPPU/TPPT
Target sampel responden pilot project Indeks Efektivitas tahun 2020 direncanakan
sebanyak 131 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling
sesuai dengan Kementrian/Lembaga dan institusi yang menjadi objek penilaian dalam
MER APG Tahun 2018. Selain itu, diambil pula sampel Financial Intelligence Unit
(FIU) yang berasal dari lingkup ASEAN Plus 2 (Asia Tenggara, Australia, dan Selandia
Baru) untuk mengukur indikator Kerja sama internasional melalui pelaksanaan kerja
sama internasional PPATK.
Tabel 3.8
Target Sampel Responden
Target per Kategori Responden Jumlah
Pihak Pelapor 85
Lembaga Pengawas dan Pengatur, key stakeholders,
dan aparat penegak hukum 35
FIU 11
Total 131
35 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Namun, dalam realisasinya, diperoleh 95 responden sebagai responden untuk
kategori Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, key stakeholders, dan aparat
penegak hukum, serta FIU. Survei pengukuran Indeks Efektivitas menggunakan metode
kuantitatif, yakni pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner
berupa pertanyaan terstruktur.
Tabel 3.9
Realisasi Sampel Responden
Kategori Instansi Jumlah
1. Pihak Pelapor 57
2. Key stakeholders 15
3. Aparat penegak hukum 13
4. Lembaga Pengawas dan Pengatur 5
5. FIU 5
Total 95
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pilot project Indeks Efektivitas PPATK tahun
2020 yang melibatkan 95 responden dengan response rate sebesar 72,52%, hasil
penilaian Indeks Efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme Indonesia dijelaskan dalam Tabel 3.10, sebagai berikut:
Tabel 3.10
Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
Tahun 2020
36 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Pengukuran Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dalam pilot project tahun 2020
memperoleh hasil 6,98 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan dan
pemberantasan TPPU/TPPT telah dinilai EFEKTIF, tetapi masih diperlukan perbaikan
minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan. Nilai dimensi yang tertinggi
diperoleh dari dimensi Kerja sama internasional (8,96), Penanganan perkara TPPT
(8,12), dan Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi (7,63), serta Risiko, kebijakan, dan
koordinasi domestik (7,51).
Pada Indeks Efektivitas [Eksternal] peranan PPATK dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam pilot
project Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme Indonesia tahun 2020 memperoleh hasil 7,61 indeks. Hal ini
menunjukkan bahwa responden dari pihak eksternal PPATK mempersepsikan bahwa
kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah SANGAT EFEKTIF, tetapi
masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan.
Tabel 3.11
Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Eksternal]
Sub-
indeks Kode Dimensi
Skor
[Skala 10]
Bobot Indeks
Efektivitas
Dimensi Sub
Dimensi Sub Total
KIN
ER
JA
PE
NC
EG
AH
AN
TP
PU
-TP
PT
C.1 Risiko, kebijakan, dan
koordinasi domestik 8,08 20%
50% 7,42
7,61
C.2 Kerja sama internasional 8,42 15%
C.3 Pengawasan dan pengaturan
Pihak Pelapor 5,79 20%
C.4 Tindakan pencegahan TPPU 7,12 15%
C.5 Tindakan pencegahan TPPT 7,70 15%
C.6 Badan Hukum dan Perikatan 7,77 15%
KIN
ER
JA
PE
MB
ER
AN
TA
S
AN
TP
PU
-TP
PT
R.1 Hasil intelijen keuangan
TPPU 7,30 20%
50% 7,79 R.2
Hasil intelijen keuangan
TPPT 7,96 20%
R.3 Penanganan perkara TPPU 7,06 15%
R.4 Penanganan perkara TPPT 9,04 15%
37 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Sub-
indeks Kode Dimensi
Skor
[Skala 10]
Bobot Indeks
Efektivitas
Dimensi Sub
Dimensi Sub Total
R.5 Sanksi keuangan TPPT dan
proliferasi 7,76 15%
R.6 Perampasan aset 7,70 15%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.11, dimensi yang mendapat penilaian tertinggi
dari eksternal PPATK adalah Penanganan perkara TPPT (9,04), Kerja sama
internasional (8,42), dan Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik (8,08). Empat dari
dua belas dimensi pengukuran IE tahun 2020 (Eksternal) masih berada dalam interval
5,01-7,50 yang dinilai oleh para responden bahwa kinerja pencegahan dan
pemberantasan TPPU/TPPT telah EFEKTIF, tetapi masih diperlukan perbaikan minor
dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.
Pada Indeks Efektivitas [Internal] peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam pilot
project Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme Indonesia tahun 2020 ini memperoleh hasil 6,36 indeks. Hal
ini menunjukkan bahwa pihak internal PPATK memiliki persepsi bahwa kinerja
pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah EFEKTIF, tetapi masih diperlukan
perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.
Tabel 3.12
Indeks Efektivitas PPATK Pilot Project Tahun 2020 [Internal]
Sub
indeks Kode Dimensi
Skor
[Skala10]
Bobot Indeks
Efektivitas
Dimensi Sub
Dimensi Sub Total
KIN
ER
JA
PE
NC
EG
AH
AN
TP
PU
-TP
PT
C.1 Risiko, kebijakan, dan
koordinasi domestik 6,94 20%
50% 7,07 6,36
C.2 Kerja sama internasional 9,50 15%
C.3 Pengawasan dan
pengaturan Pihak Pelapor 8,11 20%
C.4 Tindakan pencegahan
TPPU 7,27 15%
C.5 Tindakan pencegahan
TPPT 5,90 15%
38 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Sub
indeks Kode Dimensi
Skor
[Skala10]
Bobot Indeks
Efektivitas
Dimensi Sub
Dimensi Sub Total
C.6 Badan hukum dan
perikatan 4,40 15%
KIN
ER
JA
PE
MB
ER
AN
TA
SA
N
TP
PU
-TP
PT
R.1 Hasil intelijen keuangan
TPPU 4,75 20%
50% 5,65
R.2 Hasil intelijen keuangan
TPPT 4,65 20%
R.3 Penanganan perkara TPPU 5,60 15%
R.4 Penanganan perkara TPPT 7,20 15%
R.5 Sanksi keuangan TPPT dan
proliferasi 7,50 15%
R.6 Perampasan aset 4,80 15%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.12, dimensi yang memperoleh nilai tertinggi
adalah Kerja sama internasional (9,50) dan Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor
(8,11). Kedua dimensi ini termasuk dalam interval 7,50-10 yang dinilai oleh para
responden bahwa kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah SANGAT
EFEKTIF, tetapi masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih
dapat ditingkatkan. Namun, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, masih terdapat
empat dimensi yang dinilai oleh responden dari pihak internal PPATK termasuk ke
dalam kategori CUKUP EFEKTIF, yakni Badan hukum dan perikatan, Hasil intelijen
keuangan TPPT, Hasil intelijen keuangan TPPU, dan Perampasan aset.
39 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.13
Nilai Gap Hasil Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia
Tahun 2020
Berdasarkan data dalam Tabel 3.13, hasil penilaian Indeks Efektivitas PPATK
dalam pilot project tahun 2020 dari pihak eksternal PPATK diperoleh nilai 7,61 indeks
(SANGAT EFEKTIF), sedangkan hasil penilaian Indeks Efektivitas PPATK dari pihak
internal PPATK memperoleh nilai 6,36 indeks (EFEKTIF). Hasil penilaian dari pihak
eksternal PPATK lebih tinggi sebesar 1,25, dibandingkan dengan penilaian pihak
internal PPATK yang menggunakan hasil self assessment dari pengukuran capaian
kinerja IKK di dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024. Nilai gap ini menunjukkan
bahwa apresiasi dari pihak eksternal PPATK telah melampaui capaian kinerja dari pihak
internal PPATK yang sesungguhnya, khususnya terhadap peran bidang pemberantasan
PPATK. Peran bidang pemberantasan PPATK diapresiasi lebih tinggi oleh pihak
eksternal PPATK dibandingkan dengan peran bidang pencegahan PPATK. Hal ini
terlihat dari gap Sub-Indeks Rantas yang jauh lebih tinggi (positif) dibandingkan dengan
Sub-Indeks Cegah. Apresiasi yang baik dari pihak eksternal PPATK ini terjadi karena
hubungan yang baik antara PPATK dengan para mitra kerja dan citra PPATK yang
positif yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan.
40 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Salah satu tujuan dari kegiatan pengukuran Indeks Efektivitas PPATK adalah
memperoleh status keanggotaan resmi dari FATF. Pengukuran yang dilakukan oleh
FATF dituangkan ke dalam hasil survei MER tahun 2018 yang parameter
pengukurannya diadopsi ke dalam pengukuran Indeks Efektivitas tahun 2020. Dalam
penilaian MER 2018, lima dari sebelas parameter IO PPATK dinilai Substantial atau
dalam pengukuran IE setara dengan nilai Efektif. Lima dari sebelas parameter IO
PPATK juga dinilai Moderate atau dalam pengukuran IE setara dengan nilai Cukup
Efektif. Hanya satu parameter IO PPATK saja yang dinilai Low atau dalam pengukuran
IE setara dengan nilai Kurang Efektif. Untuk parameter yang memiliki kesamaan,
apabila diperbandingkan antara hasil penilaian MER tahun 2018 dengan penilaian IE
tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK
telah memperbaiki efektivitasnya berdasarkan hasil penilaian IE tahun 2020.
Perbandingan antara hasil penilaian MER tahun 2018 dengan Indeks Efektivitas tahun
2020, dijelaskan dalam Tabel 3.14, sebagai berikut:
Tabel 3.14
MER Tahun 2018 dan IE PPATK Pilot Project Tahun 2020
KODE IO MER
TAHUN 2018 SKOR KODE
DIMENSI IE
TAHUN 2020 SKOR
IO.1 Risiko, kebijakan, dan
koordinasi Substantial C.1
Risiko, kebijakan, dan
koordinasi domestik 7,51
IO.2 Kerja sama
internasional Substantial C.2 Kerja sama internasional 8,96
IO.3 Pengawasan Moderate C.3 Pengawasan dan
pengaturan Pihak Pelapor 6,95
IO.4 Tindakan pencegahan Moderate C.4 Tindakan pencegahan
TPPU 7,19
IO.5 Perseroan dan
perikatan lainnya Moderate C.5
Tindakan pencegahan
TPPT 6,80
IO.6 Intelijen keuangan Substantial C.6 Badan hukum dan
perikatan 6,09
IO.7 TPPU investigasi dan
penuntutan Moderate R.1
Hasil intelijen keuangan
TPPU 6,03
IO.8 Penyitaan Substantial R.2 Hasil intelijen keuangan
TPPT 6,30
IO.9 Investigasi dan
Penuntutan Substantial R.3 Penanganan perkara TPPU 6,33
IO.10
TPPT tindakan
pencegahan dan sanksi
keuangan
Moderate R.4 Penanganan perkara TPPT 8,12
41 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
KODE IO MER
TAHUN 2018 SKOR KODE
DIMENSI IE
TAHUN 2020 SKOR
IO.11 Sanksi keuangan
Proliferasi Low R.5
Sanksi keuangan TPPT
dan proliferasi 7,63
R.6 Perampasan aset 6,25
Berdasarkan hasil kegiatan pilot project survei pengukuran Indeks efektivitas
pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT tahun 2020 dapat disimpulkan hal-hal,
sebagai berikut:
• Indeks efektivitas total peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dalam pilot project
tahun 2020 memperoleh hasil 6,98 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah berjalan secara EFEKTIF,
tetapi masih diperlukan perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.
• Indeks efektivitas total dihasilkan dari indeks efektivitas eksternal yang memperoleh
hasil 7,61 indeks atau dinilai SANGAT EFEKTIF, sedangkan Indeks Efektivitas
internal memperoleh hasil 6,36 indeks atau dinilai EFEKTIF.
• Nilai dimensi yang tertinggi dalam Indeks Efektivitas total berasal dari dimensi Kerja
sama internasional (8,96) dan Penanganan perkara TPPT (8,12).
• Nilai gap antara Indeks Efektivitas eksternal dan internal adalah 1,25 dengan hasil
penilaian dari pihak eksternal PPATK yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil
penilaian pihak internal PPATK yang diukur berdasarkan hasil self assessment dari
capaian kinerja IKK dalam Renstra PPATK. Nilai gap tersebut menunjukkan bahwa
terdapat apresiasi dari pihak eksternal PPATK yang telah melampaui capaian kinerja
pihak internal yang sesungguhnya. Apresiasi dari pihak eksternal PPATK tercipta
karena hubungan yang baik antara PPATK dengan mitra kerja dan citra PPATK yang
positif yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan. Peran bidang
pemberantasan PPATK diapresiasi lebih tinggi oleh pihak eksternal PPATK bila
dibandingkan dengan peran bidang pencegahan PPATK. Hal ini terlihat dari nilai gap
Sub-Indeks Rantas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sub-Indeks Cegah.
• Dalam penilaian MER PPATK tahun 2018, lima dari sebelas parameter IO berada
dalam kondisi Substantial atau setara dengan nilai Efektif. Lima dari sebelas
42 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
parameter IO juga berada dalam kondisi Moderate atau Cukup Efektif. Hanya satu
parameter IO yang dinilai Low atau Kurang Efektif. Untuk parameter yang memiliki
kesamaan, apabila dibandingkan antara hasil penilaian MER tahun 2018 dengan IE
tahun 2020 menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai. Hal ini menunjukkan
PPATK telah memperbaiki efektivitasnya berdasarkan skor penilaian IE pada
tahun 2020.
• Menurut pendapat para ahli, untuk meningkatkan nilai kelembagaan PPATK dalam
pencegahan TPPU/TPPT, PPATK harus berorientasi kepada seluruh aspek politik,
ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan (PESTEL) karena memiliki dampak yang
cukup tinggi. Namun, berdasarkan hasil analisis matriks Impact-Uncertainty, PPATK
sebaiknya lebih berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi karena memiliki
ketidakpastian yang lebih rendah atau ketidakpastian tersebut dapat dikendalikan
langsung oleh PPATK.
Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2020-2024
Berdasarkan data dalam Tabel 3.15, PPATK menargetkan kinerja IKU Indeks
efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme Indonesia pada tahun 2020 sebesar 5,46 indeks. Realisasi kinerja IKU adalah
6,98 indeks dari skala 10, sehingga capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah
127,84% atau maksimal yang diakui sebesar 120%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah berjalan secara efektif, tetapi masih
diperlukan perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.
Indeks efektivitas pencegahan
dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme Indonesia
Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Target 5,46
indeks
5,73
indeks
6,16
indeks
6,78
indeks
7,63
indeks
Realisasi 6,98
indeks
- - - -
Capaian 127,84% - - - -
Capaian yang diakui 120% - - - -
43 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024
IKU Target Tahun Realisasi
Tahun
2020
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun
2024
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks efektivitas
pencegahan dan
pemberantasan
tindak pidana
pencucian uang
dan pendanaan
terorisme
Indonesia
5,46
indeks
5,73
indeks
6,16
indeks
6,78
indeks
7,63
indeks
6,98
indeks
91,48%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.16, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun
2024, capaian kinerja IKU pada tahun 2020 telah mencapai 91,48%. Secara persentase,
capaian kinerja ini sudah baik dan PPATK akan meningkatkan capaian kinerja tersebut
pada tahun mendatang.
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada
periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi, meliputi:
1. Rekomendasi perbaikan kinerja PPATK untuk meningkatkan efektivitas pencegahan
dan pemberantasan TPPU-TPPT, yaitu:
Tabel 3.17
Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas yang Masih Berada di Bawah Nilai 7,50
dari Skor yang Terendah
2. Prioritas perbaikan pada Indeks Efektivitas berdasarkan saran dan masukan dari para
responden, yakni:
No. Prioritas perbaikan pada Indeks Efektivitas Eksternal
yang masih berada di bawah nilai 7,50 dari skor yang
terendah
Skor
(Skala 10)
No. Prioritas perbaikan pada Indeks Efektivitas Internal
yang masih berada di bawah nilai 7,50 dari skor yang
terendah
Skor
(Skala 10)
1 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor 5,79 1 Badan hukum dan perikatan 4,40
2 Penanganan perkara TPPU 7,06 2 Hasil intelijen keuangan TPPT 4,65
3 Tindakan pencegahan TPPU 7,12 3 Hasil intelijen keuangan TPPU 4,75
4 Perampasan aset 4,80
5 Penanganan perkara TPPU 5,60
6 Tindakan pencegahan TPPT 5,90
7 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik 6,94
8 Penanganan perkara TPPT 7,20
9 Tindakan pencegahan TPPU 7,27
Hasil intelijen keuangan TPPU4 7,30
44 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.18
Prioritas Perbaikan pada Indeks Efektivitas Berdasarkan Saran dari Para Responden
3. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan metodologi dan instrumen survei pengukuran
indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT, sebagai berikut.
a. Instrumen penelitian sudah cukup valid dan reliabel, tetapi kuesioner perlu
dilakukan pemisahan antara pertanyaan tertutup untuk pengukuran indeks dan
pertanyaan terbuka untuk menggali alasan dari setiap jawaban responden. Hal ini
karena proses wawancara memerlukan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari
satu jam, sehingga dianggap cukup melelahkan responden.
b. Penelitian dapat dibagi menjadi dua metode, yakni metode survei untuk
pengukuran indeks dengan pertanyaan tertutup dan metode FGD dengan kelompok
kecil untuk jenis pertanyaan terbuka agar dapat lebih menggali jawaban responden.
Apabila pengukuran indeks menggunakan pertanyaan tertutup, survei dapat
menggunakan web link (angket secara online), sehingga dapat memperbanyak
potensi perolehan sampel responden.
c. Dalam kuesioner terdapat beberapa pertanyaan tertutup yang saling beririsan,
sehingga perlu ditetapkan satu pertanyaan saja untuk menghindari pertanyaan yang
berulang.
d. Perbaikan kode pertanyaan untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis
data.
No. Aspek Saran dan Masukan Responden
Asistensi/bimbingan teknis dan audit kepada Pihak Pelapor maupun pembinaan
secara langsung bersama asosiasi dan pelaku usaha perlu terus digalakkan
untuk membantu Pihak Pelapor dalam membuat laporan yang memenuhi
kriteria laporan berkualitas
Sosialisasi perlu terus dilakukan melalui seminar, focus group discussion,
ataupun kurikulum pelatihan Pusdiklat APUPPT PPATK.
Pada kegiatan-kegiatan sosialisasi, pembinaan, maupun asistensi yang menjadi
prioritas untuk disampaikan adalah PMPJ (Ketentuan Prinsip Mengenal
Pengguna Jasa) bagi sektor PBJ dan profesi dan dokumentasi data profil dan
transaksi pengguna jasa yang tidak lengkap.
Terkait pemenuhan permintaan HA/HP, PPATK perlu berupaya agar informasi
yang diberikan dapat semakin mampu untuk mendukung proses Bantuan
Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA), pemulihan aset, dan
identifikasi pelaku TPPU third party money laundering
Dalam pemenuhan (inquiry) HA/HP Indikasi TPPU, PPATK juga perlu
meningkatkan upaya pemenuhan informasi dan kecepatan waktu, khususnya
yang terkait dengan informasi Kepemilikan Manfaat/Beneficial Ownership,
informasi identitas profil pelaku dan pihak terkait, dan informasi transaksi,
termasuk underlying transaction.
Pada layanan di bidang hukum PPATK, meskipun sudah dinilai baik, kecepatan
waktu pemenuhan layanan hukum masih perlu untuk dibenahi.
Peningkatan kuantitas dan kualitas penerapan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor.
Hal yang penting diperhatikan, terutama terkait kelengkapan laporan yang berhubungan
dengan ketepatan waktu pelaporan.
Penanganan perkara TPPU
1
2
45 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
C. Realisasi Anggaran
Untuk mendukung tugas dan fungsi PPATK, pagu anggaran yang dialokasikan
untuk mencapai sasaran strategis PPATK sebesar Rp216.641.414.000,00. Pada tahun
berjalan, sehubungan dengan kebutuhan anggaran pemerintah untuk percepatan
penanganan pandemik COVID-19, PPATK melakukan revisi anggaran untuk refocusing
kegiatan dan anggaran, sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi
Rp243.960.199.000,00. PPATK berhasil merealisasikan anggaran per 31 Desember 2020
sebesar Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar
Rp243.960.199.000,0
Revisi anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, antara lain:
1. Pemenuhan pemotongan anggaran APBN-P tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Sharing cost untuk pemenuhan belanja pegawai.
3. Kebutuhan pengadaan tiga unit rumah di Pusdiklat APU PPT.
4. Percepatan penanganan wabah COVID-19.
Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran adalah
situasi pandemik COVID-19 yang mengakibatkan keterbatasan ruang gerak dalam
beberapa aspek. Selain itu, selama pandemik COVID-19, beberapa aktivitas dapat
dilakukan melalui metode work from home yang minimal dalam penggunaan anggaran.
Hal ini berdampak positif terhadap realisasi output yang dihasilkan oleh beberapa unit
kerja yang dapat melampaui target dengan anggaran yang minimal, sehingga terjadi
efisiensi pelaksanaan anggaran.
46 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK
Tahun 2019 dan 2020
Kode
Program/
Kegiatan
Nama Program/Kegiatan Realisasi
Tahun 2019
(Rp)
Realisasi
Tahun 2020
(Rp)
Persentase
Naik
(Turun) 01 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya PPATK
107.030.321.021 136.629.668.417
27,66%
01.3374 Pengawasan internal PPATK 565.453.540 283.762.874 (49,82%)
01.3375 Pengelolaan perencanaan dan
keuangan PPATK
73.377.391.367 101.732.336.005 38,64%
01.3376 Pengelolaan sumber daya
manusia, organisasi, dan
ketatalaksanaan PPATK
6.823.846.698 4.232.539.773 (37,97%)
01.3377 Penyelenggaraan ketatausahaan,
kerumahtanggan, dan
perlengkapan PPATK
26.263.629.416 30.381.029.765 15,68%
06 Program Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU dan
Pendanaan Terorisme
88.654.848.438 71.639.609.317
(19,19%)
06.3365 Pendidikan dan pelatihan anti
pencucian uang PPATK
20.102.770.068 21.524.883.696
7,07%
06.3379 Pengelolaan bidang hukum
PPATK
1.871.104.349 946.866.087 (49,40%)
06.3380 Pelaksanaan kerja sama dan
humas PPATK
16.021.356.252 3.610.866.297 (77,46%)
06.3381 Pengelolaan teknologi informasi
PPATK
37.463.118.062 36.262.398.581 (3,21%)
06.3382 Pengawasan kepatuhan pihak
pelapor
1.483.484.339 313.717.709 (78,85%)
06.3383 Pengawasan kewajiban
pelaporan dan pembinaan pihak
pelapor
2.403.721.073 656.384.726 (72,69%)
06.3384 Analisis transaksi dan
pengelolaan laporan masyarakat
1.336.145.173 710.228.863 (46,84%)
06.5232 Pemeriksaan dan pengembangan
riset TPPU
7.973.149.122 7.614.263.358 (4,50%)
Jumlah 195.685.169.459 208.269.277.734
6,43%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.19, pada tahun 2020 diketahui bahwa realisasi
anggaran PPATK per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.269.277.734,00, sehingga
realisasi anggaran pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp12.584.108.275,00 atau 6,43%
apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 sebesar
Rp195.685.169.459,00. Peningkatan realisasi anggaran yang sangat signifikan terdapat
47 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
pada kegiatan Pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK (38,64%) dan
Penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggan, dan perlengkapan PPATK (15,68%).
D. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
tingkat efisiensi K/L dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi
anggaran yang digunakan untuk pencapaian target. Capaian kinerja PPATK sebesar
120% telah berhasil melampaui target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 85,37%.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020, PPATK berhasil
mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi.
Kondisi ini juga menunjukkan bahwa PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara
efektif dan efisien.
Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:
a) Penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa.
b) Penggunaan fasilitas internal PPATK untuk pengadaan kegiatan rapat dan
konsinyering untuk efisiensi biaya paket meeting dalam/luar kota.
c) Kegiatan rapat dan pendidikan dan pelatihan sebagian besar dilaksanakan secara
daring karena masih terjadi pandemik COVID-19 di Indonesia.
d. Pengurangan kegiatan perjalanan dinas karena terdapat kebijakan pemerintah berupa
Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penularan COVID-19, sehingga
pelaksanaan kegiatan dialihkan melalui media daring.
d) Seluruh anggota tim di PPATK tidak diberikan honorarium tim sesuai dengan
kebijakan Kepala PPATK.
48 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tabel 3.20
Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK
Tahun 2020
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai
IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja dalam pengelolaan
anggaran. Berdasarkan nilai IKPA yang diterbitkan dalam aplikasi OM-SPAN oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai aspek pada masing-masing IKPA PPATK per
31 Desember 2020, sebagai berikut:
a. Nilai aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan sebesar 100.
b. Nilai aspek kepatuhan terhadap regulasi sebesar 96,90.
c. Nilai aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan PPATK sebesar 94,38.
d. Nilai aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar 190.
Nilai akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK adalah 95,20. Nilai ini
menunjukkan bahwa tingkat kinerja PPATK yang dilihat dari sisi kesesuaian
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan
kepatuhan terhadap regulasi telah berjalan dengan baik.
Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART merupakan instrumen
monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran. Nilai aspek pada masing-masing EKA PPATK per 31 Desember 2020,
sebagai berikut:
a. Aspek capaian keluaran sebesar 100.
49 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
b. Aspek konsistensi sebesar 97,26.
c. Aspek penyerapan anggaran sebesar 87,67.
d. Aspek efisiensi sebesar 16,51.
Dengan demikian, nilai akhir EKA PPATK adalah 95,81. Nilai ini menunjukkan
bahwa tingkat kinerja PPATK yang dilihat dari sisi kesesuaian capaian keluaran,
konsistensi, penyerapan anggaran, dan efisiensi telah berjalan dengan baik.
E. Kinerja dan Capaian Lainnya
Selama tahun 2020, PPATK berhasil meraih prestasi-prestasi yang sangat
membanggakan pada tingkat nasional dan internasional, meliputi:
1. Prestasi PPATK pada tingkat nasional, meliputi:
a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk
Laporan Keuangan PPATK tahun 2019. Penghargaan ini merupakan
penghargaan keempatbelas kali yang berhasil dicapai oleh PPATK.
b. Penghargaan Komisi Informasi Publik kepada PPATK sebagai Badan Publik
Menuju Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 tingkat
Lembaga Non Struktural.
Gambar 3.3
Penghargaan Opini WTP Tahun 2010-2019
c. Penghargaan atas capaian
opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
untuk Laporan Keuangan
PPATK selama sepuluh
tahun berturut-turut, yaitu
Laporan Keuangan
PPATK tahun 2010-2019.
50 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Gambar 3.4
Predikat I Kearsipan Tahun 2020
d. Predikat I (sangat
memuaskan) pada kategori
Lembaga Tinggi Negara,
Lembaga Setingkat
Kementerian, Lembaga
Non Struktural, dan
Lembaga Penyiaran
Publik berdasarkan hasil
pengawasan Arsip
Nasional RI.
e. JDIH PPATK meraih predikat terbaik III atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2020 yang mengedepankan aspek
terintegrasi, informatif, dan inovatif berdasarkan hasil penilaian dari BPHN
Kementerian Hukum dan HAM.
f. PPATK telah menghasilkan lima Hasil Pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap (inkhract). Putusan pengadilan atas lima hasil pemeriksaan tersebut
telah berkontribusi pada penerimaan negara dari pengenaan denda sebesar
Rp3.050.000.000,00, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp584 miliar,
penyitaan tujuh sertifikat tanah, dan satu mobil Bentley. Selain itu, PPATK juga
telah menyampaikan 908 Hasil Analisis dengan total tindak lanjut 178 Hasil
Analisis.
g. Dalam upaya mendukung penerimaan negara, penyampaian data/informasi
PPATK kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013 s.d. 2019 telah
menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp8.236.342.260.365,00
dan PNBP dari tindak pidana bidang perpajakan sebesar Rp784.427.042.181,00.
Selain itu, potensi penerimaan negara dari Hasil Analisis yang disampaikan tahun
2020 sebesar Rp1.616.946.842.146,00.
51 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
2. Prestasi PPATK pada tingkat internasional, meliputi:
PPATK menerima penghargaan World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative
(StAR) Recognition yang diberikan kepada negara yang mengirimkan
penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal
korupsi yang di dalamnya terdapat proses pengembalian aset yang baik,
sehingga memberikan manfaat kepada negara yang bersangkutan. PPATK
memenangkan kasus terbaik dari 24 kasus yang berasal dari 19 negara yang
mengikuti kompetisi tersebut.
F. Rencana Pengembangan
Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja
tahun 2020, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun
rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur,
dan aplikasi yang meliputi:
1. Pelaksanaan reorganisasi secara menyeluruh dengan mengubah proses bisnis
berkenaan dengan penggunaan aplikasi GoAML, peningkatan kerja sama
internasional, dan penguatan organisasi berbasis manajemen risiko.
2. Pengembangan program agen perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program
percontohan dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi
birokrasi di PPATK.
3. Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani pada setiap unit kerja.
4. Melakukan peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit
organisasi. Melalui peninjauan ulang ini, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unit-
unit kerja yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja
lainnya.
5. Membangun dan mengembangkan aplikasi sistem pengendalian produk hukum
PPATK yang akan membantu dalam melakukan monitoring produk hukum yang
sedang dilakukan penelaahan oleh Direktorat Hukum. Aplikasi ini diharapkan juga
akan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan
52 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
perundang-undangan di PPATK yang dapat mendukung program Reformasi
Birokrasi PPATK.
6. Persiapan kegiatan launching aplikasi GoAML dan bimbingan teknis aplikasi
GoAML kepada pihak internal dan eksternal PPATK agar perubahan penyampaian
laporan dari aplikasi GRIPS ke aplikasi goAML dapat berjalan dengan baik.
7. Persiapan implementasi aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
(SIPENDAR) pada tahun 2021.
8. Pengembangan aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dan aplikasi di Pusdiklat
APUPPT sesuai dengan keputusan Komite TI dan IT Master Plan.
9. Pembuatan SOP mengenai Rekomendasi Hasil Riset dan Pengembangan dan
menyusun mekanisme kerja antar-unit yang lebih terintegrasi dalam menghasilkan
dan memantau rekomendasi kepada pihak eksternal. Hal tersebut tentunya
memerlukan dukungan dan komitmen dari para stakeholders untuk dapat
menindaklanjuti rekomendasi PPATK sesuai dengan kondisi dan prioritas masing-
masing kementerian/lembaga dan key stakeholders lainnya.
10. Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis proaktif maupun inquiry, antara lain
berdasarkan hasil penilaian National Risk Assessment (NRA), kasus-kasus yang
menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian
besar, berkaitan dengan program prioritas pemerintah, menjadi perhatian pimpinan,
dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara.
53 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
Tahun 2020 adalah tahun pertama dari pelaksanaan lima tahun perencanaan
strategis yang tertuang dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024. Tahun 2020 menjadi salah
satu titik tolak keberhasilan atau kegagalan atas target yang telah dituangkan dalam
dokumen renstra tersebut. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPATK dalam pencapaian visi dan
misi selama tahun 2020, termasuk kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan
langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh dalam upaya mendukung pencapaian
Renstra PPATK Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan
rencana aksi selanjutnya.
Laporan Kinerja Tahun 2020 PPATK menyajikan pencapaian sasaran strategis yang
tercermin pada satu sasaran strategis dan satu IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian
Kinerja PPATK Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian
kinerja tahun 2020, sasaran strategis dan IKU PPATK telah berhasil mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan, Capaian kinerja PPATK pada tahun 2020 adalah 120%.
Capaian kinerja PPATK tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 20,57% apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja PPATK tahun 2019. Hal ini terjadi karena perubahan
parameter pengukuran kinerja yang digunakan dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024.
Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2020
sebesar Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar
Rp243.960.199.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar
7,27% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 92,64%. Namun
demikian, PPATK telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang
tersedia karena berhasil mencapai kinerja yang sangat baik.
Dampak pandemik COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan banyak
perubahan dari sisi metode kerja, pelaksanaan kegiatan, dan alokasi anggaran di PPATK.
Perubahan metode kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat selama
pandemik COVID-19 sebagian kegiatan dapat dilakukan melalui metode work from home
BAB IV
Penutup
54 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
yang minimal dalam penggunaan anggaran. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap
beberapa output yang dihasilkan oleh unit kerja yang realisasinya berhasil melampaui
target, sehingga terjadi efisiensi pelaksanaan anggaran. Selain itu, dukungan teknologi
informasi dalam percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di PPATK menjadi kebutuhan utama dalam menunjang pelaksanaan work from
home. Rapat koordinasi yang sebagian besar dilaksanakan melalui video conference
menyebabkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dari segi waktu dan biaya.
Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2020-
2024, PPATK memberikan perhatian terhadap IKU yang mendorong pencapaian target
kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis
PPATK. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, antara lain:
a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi capaian kinerjanya,
termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024.
b. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan
II di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-
masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja.
c. Melaksanakan Roadmap Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2020-2024 yang tertuang
dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 179 Tahun 2020 sebagai wujud komitmen
PPATK dalam mendukung penyelenggaraan program reformasi birokrasi.
d. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui
peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan whistleblowing system dan
penanganan benturan kepentingan secara berkala.
e. Meningkatkan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan
tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang menangani pertukaran
informasi dalam Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti
Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas kasus-kasus
kejahatan lintas negara.
55 Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020
f. Meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga
Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi
perilaku tindak pidana yang semakin meningkat dan beragam.
g. Internalisasi dan penguatan budaya organisasi kepada seluruh pegawai PPATK.
h. Penguatan sistem teknologi informasi dan database PPATK.
i. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan pilot project
Indeks Efektivitas APU-PPT Tahun 2020.
Tantangan PPATK pada tahun mendatang adalah memperkuat sumber daya manusia
yang andal dalam pemanfaatan teknologi digital, lebih kompeten, dan mampu berinovasi di
tengah kondisi pandemik COVID-19. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan tidak
hanya berorientasi output saja, melainkan dapat memberikan outcome yang bermanfaat
bagi PPATK dan masyarakat.
PPATK selalu berupaya meningkatkan pengelolaan kinerja, meskipun masih berada
dalam kondisi menghadapi situasi pandemik COVID-19. Keberhasilan PPATK juga tidak
terlepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan
dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja PPATK. Oleh karena itu, Laporan Kinerja
PPATK tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan
transparan atas capaian kinerja dan strategi PPATK dalam menghadapi tantangan
mendatang. Laporan kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam
meningkatkan capaian kinerja PPATK, sehingga berdampak positif terhadap upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PPATK
LAMPIRAN
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2019
PPATK
C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP 10 kali berturut-turut untuk Laporan
Keuangan Tahun 2010-2019 PPATK
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
D. Peringkat I “Sangat Memuaskan” pada Kategori Lembaga Tinggi Negara,
Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural Dan Lembaga
Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019 yang Diberikan oleh
Arsip Nasional RI
E. Penghargaan Bank Dunia dalam Best Egmont Case Award (BECA) sebagai Pemenang
World Bank’s Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Recognition Tahun 2020 pada
September 2020 (https://egmontgroup.org/en/content/2020-beca-winner)
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
F. Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)
G. JDIH PPATK Meraih Predikat Terbaik III atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2020 Berdasarkan Hasil Penilaian dari BPHN
Kementerian Hukum dan HAM
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
H. Kepala PPATK Melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Adminstrator, dan
Pejabat Fungsional di PPATK pada 18 Desember 2020
I. PPATK Menyelenggarakan Pelantikan Jabatan Fungsional dan Sumpah
Pegawai di PPATK pada 14 Mei 2020
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
J. Kegiatan Soft-Launching Public-Private Partnership di Jakarta pada 17 Desember
2020
K. Kegiatan Webinar Persiapan Implementasi Aplikasi goAML bagi BPR dan BPRS
pada 25 November 2020
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
L. Rapat Komite TPPU yang Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU pada 22 September 2020
yang menetapkan Stranas TPPU dan TPPT Periode 2020-2024 dan Rencana Aksi
Tahun 2020
M. Kegiatan Diseminasi Naskah Akademik dan Pilot Project Indeks Efektivitas Tahun
2020 di Jakarta pada 1 Desember 2020
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
N. Kegiatan FGD Preliminary NRA TPPU dan TPPT/PPSPM Tahun 2020 di Bandung
O. Kegiatan Peluncuran Hasil Financial Integrity Rating (FIR) Tahun 2020 di Bandung
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
P. Rencana Aksi PPATK Tahun 2020
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
.LAPORAN KINERJA PPATK TAHUN 2O20
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganJl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat
www.ppatk.go.id
PPATKRI PPID_PPATKPPID_PPATK PPATK
Top Related