KE FEDERASI RUSIA
TANGGAL 31 OKTOBER S.D 6 NOVEMBER 2010
I. PENDAHULUAN
A Dasar Hukum
1. Pasal 20, Pasal 20 A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
01/DPR
RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib;
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 14 Juli 2010
tentang kunjungan
kerja ke luar negeri dalam rangka Pembahasan Rancangan
Undang-Undang
tentang Rumah Susun;
5. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia
mengenai Persetujuan atas Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, yang
disampaikan
dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW. 01./8086/DPR RI/VII/2010
tentang
Persetujuan Permohonan Izin Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi V
DPR-RI
dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif
tentang
Rumah Susun.
B. Susunan Anggota Delegasi
Adapun delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam
Kunjungan
Kerja ke Rusia pada tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 6
November 2010
adalah sebagai berikut:
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi V DPR RI
atas RUU
tentang Rumah Susun ke Rusia adalah untuk mengetahui,
mempelajari,
mendapatkan data dan informasi, mencari contoh, perbandingan, serta
memperoleh
penjelasan secara langsung mengenai bagaimana pengaturan,
kebijakan, dan
pelaksanaan mengenai rumah susun. Pengumpulan informasi ini
dimaksudkan
sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Rumah
Susun.
NO. NO.
1. A-434 IR. H. MULYADI
F-PD KETUA
F-PDIP PIMPINAN
F-PD ANGGOTA
F-PD ANGGOTA
F-PD ANGGOTA
F-PG ANGGOTA
F-PKS ANGGOTA
F-Gerindra ANGGOTA
F-Hanura ANGGOTA
Lebih khusus, tujuan kunjungan kerja ke Rusia adalah untuk
1. Mengetahui pengaturan dan pelaksanaan kebijakan secara umum di
bidang
pembangunan rumah susun, apakah memiliki semangat keberpihakan
bagi
masyarakat yang tidak mampu (masyarakat berpenghasilan
rendah/MBR).
2. Mengetahui pengaturan dan kebijakan di bidang tata ruang terkait
dengan
pembangunan rumah susun sejak perencanaan, pelaksanaan,
hingga
pengawasan.
3. Mengetahui tata cara penyusunan peraturan, prosesnya, dan
proyeksi ke
depan keberlakuan peraturan tersebut, terutama bagaimana peran
serta
masyarakat atau kalangan akademisi dalam penyusunan
peraturan.
4. Mengetahui lembaga dan peraturan yang khusus menangani serta
mengatur
penyelenggaraan rumah susun, bagaimana menciptakan sinkronisasi
dan
koordinasinya.
5. Mengetahui tugas dan kewenangan pemerintah dan lembaga terkait
lainnya
dalam penyelenggaraan pembangunan rumah susun, serta apakah
peran
pemerintah memiliki fungsi regulator, fasilitator, operator,
ataupun campuran.
6. Mengetahui pengaturan dan kebijakan pembiayaan rumah susun,
terkait
alokasi anggaran, mekanisme, tata cara, perbankan, dan pemupukan
dana
(tabungan) bagi pembangunan perumahan dan permukiman.
7. Mengetahui konsep dalam menangani pertumbuhan kawasan
perkotaan,
pengaturan dan kebijakan mengenai penanganan dan peremajaan
perumahan
kumuh dan juga terkait dengan pengawasan dan
pengendaliaannya.
8. Mengetahui pengaturan dan kebijakan terkait dengan kepemilikan
rumah
warga negara asing.
Waktu kunjungan kerja ke negara Federasi Rusia diselenggarakan pada
tanggal
31 Oktober sampai dengan 6 November 2010. Adapun pelaksanaan
kunjungan kerja
tersebut, adalah:
1. Senin, 1 November 2010 Jam 19.00 Delegasi mengadakan pertemuan
dengan
Duta Besar RI di Moscow, Dr. Hamid Awaluddin, beserta para pejabat
di
lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moscow,
Rusia.
2. Selasa, 2 November 2010 Jam 11.00 Delegasi bertemu dengan Wakil
Ketua The
Federal Assembly of The Russian Federation, The State Duma, Valeriy
V. PANOV
didampingi anggota Parlemen/Majelis Rendah Rusia/DUMA Negara
yang
membidangi masalah Perumahan dan Rumah Susun.
3. Selasa, 2 November 2010 Jam 16.00 Delegasi bertemu dengan Wakil
Menteri
Pembangunan Daerah, Constantine Kalarosky beserta pejabat
Kementerian
Pembangunan Daerah Federasi Rusia, yang salah satu tugasnya
adalah
menangani masalah Rumah Susun.
4. Rabu, 3 November 2010 Delegasi melakukan kunjungan lapangan
meninjau
Rumah susun dan infrastruktur di Moscow, termasuk meninjau stasiun
kereta
bawah tanah (Metro).
meninjau Rumah Susun dan infrastruktur di Saint Peterburg, termasuk
meninjau
rumah susun bagi masyarakat yang tidak mampu (ditangani oleh dinas
sosial).
II. PROFIL NEGARA FEDERASI RUSIA
A. UMUM
Ibu kota
55°45′N 37°37′E / 55.75°LU 37.617°BT
Bahasa resmi
Bahasa Rusia resmi di seluruh wilayah; 27 bahasa resmi lainnya
di
berbagai wilayah
Kelompok etnik
Rusia 79,8%, Tatar 3,8%, Ukraina 2%, Bashkir 1,2%, Chuvash 1,1%,
Chechnya 0,9%, Armenia 0,8%,
lainnya – 10,4%
- Ketua Dewan Federasi Sergey Mironov (FR)
- Ketua Duma Negara Boris Gryzlov (UR)
Luas
- Sensus 2002 145.166.731[2]
-
- Per kapita
- Musim panas (DST) (UTC+3 sampai +13)
Lajur kemudi kanan
Kode telepon +7
Rossiyskaya Federatsiya) atau Rusia , alihaksara: Rossiya;
bahasa Tatar:), adalah sebuah negara yang membentang dengan luas
disebelah
timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km²,
Rusia adalah
negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah
Republik Rakyat
Cina (Tiongkok), Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menduduki
peringkat
ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika
Serikat, Indonesia, Brasil,
dan Pakistan. Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian
terbesar Uni Soviet.
Rusia adalah ahli warisutama Uni Soviet; negara ini mewarisi 50%
jumlah penduduk,
2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan
persenjataannya.
Kota-kota besar di Rusia antara lain Moskow, Saint Petersburg,
Nizhny Novgorod,
Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Chelyabinsk, Rostov na Donu,
Ufa, Volgograd,
Perm, Krasnoyarsk, Saratov, Voronezh, Tolyatti, Krasnodar,
Ulyanovsk, dan Izhevsk.
Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara
adidaya lagi.
Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh
dibandingkan
dengan status Uni Soviet dulu.
1. Sejarah
dikenal sebagai bangsa Varangia yang dipimpin oleh tokoh
semilegendaris Rurik yang
menyeberangi Laut Baltik serta pada tahun 862 M memasuki kota
Novgorod dan
memerintah di sana. Pada tahun 882 ia menguasai Kiev, kota Slavia
yang berkembang
menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel.
Pada tahun 989
Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga Kaukasus dan Laut Hitam
serta mengambil
ajaran Gereja Ortodoks Yunani. Kerajaan Kiev Rusia berakhir setelah
serangan Mongol
pada tahun 1237 oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan.
dengan kemenangan di Kulikovo. Kemudian daerah-daerah yang tercerai
berai
disatukan kembali oleh Ivan IV; ia menaklukan Kazan (1552),
Astrakhan (1516) serta
menguasai Siberia. Pemerintahan dilanjutkan oleh penerusnya sampai
wangsa
Romanov naik tahta yang diawali dengan diangkatnya oleh Michael
Romanov sebagai
Tsar (1613). Dinasti Romanov berkuasa selama 304 tahun hingga tahun
1917 dengan
Tsar Nikolai II sebagai tsar terakhir. Pada bulan Februari 1917
dibentuk Pemerintahan
Sementara di bawah Pangeran Lyvov dan Alexander Kerensky sampai 25
Oktober 1917,
saat pemerintahan tersebut digantikan Pemerintahan Revolusi
Bolshevik oleh Vladimir
Ilyich Lenin.
Stalin (1922) yang mewujudkan Uni Soviet (Soviet berarti Dewan)
dengan
bergabungnya negara-negara di sekitar Rusia. Pemerintahan Uni
Soviet berakhir setelah
pada tanggal 25 Desember 1991 Presiden Mikhail Gorbachev
mengundurkan diri serta
berkibarnya bendera tiga warna Rusia di Kremlin.
2. Geografi
Wilayah Rusia berada pada benua Eropa, khususnya Eropa Timur serta
benua
Asia di mana Pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua.
Wilayah paling luas
adalah Siberia yang umumnya beriklim tundra. Karena letaknya di
belahan bumi yang
paling utara, maka wilayah perairan Rusia umumnya tertutupi es
dengan beberapa laut
yang bebas es yakni Laut Barents, Laut Putih, Laut Kara, Laut
Laptev dan Laut Siberia
Timur yang merupakan bagian dari Arktik atau kutub utara, serta
Laut Bering, Laut
Okhotsk dan Laut Jepang yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik.
Iklim di
kawasan Rusia adalah Tundra, yang sangat dingin.
Rusia memiliki beberapa pulau, antara lain Novaya Zemlya, daratan
Franz-Josef,
kepulauan Siberia Baru, pulau Wrangel di Samudra Arktik, Kepulauan
Kuril dan Sakhalin
(yang masih dipersengketakan dengan Jepang). Rusia memiliki
beberapa sungai, di
antaranya Sungai Dnieper (perbatasan degan Ukraina) dan Sungai
Volga. Selain itu
terdapat Laut Kaspia serta Laut Hitam yang berbatasan dengan Turki.
Melalui Selat
Bosphorus dan Selat Dardanela, kapal-kapal Rusia dari Laut Hitam
dapat berlayar
menuju Laut Tengah dan Terusan Suez.
Berbatasan dengan negara-negara Baltik yakni Estonia dan Latvia
kemudian
Belarus dan Ukraina
Laut Kaspia, Kazakhstan, Republik Rakyat Cina, Mongolia dan Korea
Utara
Samudra Pasifik utara meliputi Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Selat
Bering
(dengan pulau Big Diomede atau Ostrov Ratmanov yang memiliki
jarak
beberapa mil dari pulau Little Diomede, bagian dari Alaska (Amerika
Serikat)
Di sebelah utara dengan Samudra Arktik (Kutub Utara)
Memiliki Oblast Kaliningrad dengan ibu kota Kaliningrad yang
berbatasan dengan
Polandia dan Lituania serta Laut Baltik.
Federasi Rusia terdiri dari 83 subjek federal, terdiri dari
21 republik yang menikmati otonomi dalam skala besar dalam sebagian
besar
bidang serta dibagi sesuai etnis-etnis tertentu, otonomi secara
nominal yang
masing-masing memiliki konstitusi sendiri, presiden, dan parlemen.
Republik
diizinkan untuk menetepkan bahasa aslinya sendiri di samping bahasa
Rusia,
tetapi diwakili oleh pemerintah di hubungan internasional. Republik
berarti
rumah bagi minoritas etnis di Rusia.
46 oblast (provinsi), merupakan jenis paling umum dari subyek
federal dengan
gubernur yang ditunjuk secara federal dan dipilih legislator secara
local.
10 krai (wilayah), 9 krai/ teritori: secara umum sama seperti
oblast otonom,
desain territorial adalah sejarah, aslinya diberikan kepada daerah
paling luar
dan akhir juga pada divii administrative yang terdiri atas okrug
otonom dan
oblast otonom.
3 okrug (distrik otonom), aslinya entitas otonom dengan oblast dan
krai dibuat
berdasarkan etnis minoritas. Status mereka diangkat ke subjek
federal pada
tahun 1990 dengan pengecualian oblast otonom Chukotka, semua
oblast
otonom masih secara administratif menjadi bagian.
dan satu oblast otonom. Selain itu, terdapat pula dua kota federal
(Moskwa dan
St. Petersburg).
Ada pula pembagian berdasarkan distrik federal (federalny okrug),
di mana
Rusia dibagi menjadi delapan distrik federal. Distrik federal ini
adalah jenjang
antara pemerintah subjek dan pemerintah federal. Distrik ada 8,
masing-masing
diadministrasikan oleh seorang duta yang ditunjuk oleh presiden
Rusia. Tidak
seperti subjek federal, distrik federal bukan tingkat pemerintahan
sub-nasional,
tetapi tingkatan administrasi pemerintah federal. Duta distrik
federal menjalankan
hubungan antara subjek federal dan pemerintah. Bertanggung jawab
mengawasi
hubungan pemenuhan subjek federal dengan hukum federal.
4. Demografi
Rusia memiliki populasi sebesar 142 juta jiwa hingga menduduki
peringkat 9
dalam tingkat populasi dunia membawa Rusia menjadi salah satu
negara dengan
tingkat populasi yang cukup tinggi. Uniknya, Rusia mempunyai
kepadatan penduduk
yang rendah karena luasnya yang besar. Kepadatan penduduk yang
tertinggi berada di
tenggara Siberia yang bertemu dengan Samudra Pasifik jarang dihuni,
sementara
bagian selatannya adalah kawasan yang terpadat.
Terdapat lebih dari 160 kelompok etnis dan suku-suku pribumi yang
berbeda di
Rusia. Menurut sensus tahun 2002, 79,8% penduduknya berasal dari
suku Rusia, 3,8%
suku Tatar, 2% suku Ukraina, 1,2 suku Bashkir, 1,1% suku Chuvash,
0,9% suku
Chechen, 0,8% suku Armenia. 10,3% sisanya termasuk orang-orang yang
tidak
menyebutkan sukunya serta 0,56% suku Avar, 0,43% suku Azerbaijan,
0,56% suku
Belarusia, suku Buryat, suku Han, suku Evenk, 0,14%Ingush, suku
Inuit, Yahudi, 0,36%
suku Kabardino, suku Kalmyk, 0.13% suku Karacay, suku Karelia,
0,45% suku Kazakh,
0,20% suku Komi, suku Korea, 0.42% suku Mari, suku Mordvin, suku
Nenetse, 0,35%
suku Ossetia, suku Polandia, 0,17% suku Tuvan, suku Udmurt, suku
Uzbek, suku Yakut,
dan lain-lain. Hampir seluruh dari kelompok-kelompok ini tinggal di
kawasannya
masing-masing; hanya suku Rusia yang dapat ditemukan dalam jumlah
yang signifikan
di seluruh kawasan di negara tersebut.
5. Bahasa
Bahasa Rusia adalah satu-satunya bahasa resmi negara, namun
republik-republik
di Rusia sering turut menetapkan bahasa daerah mereka sebagai
bahasa resmi kedua di
samping bahasa Rusia. Abjad Sirilik adalah satu-satunya bentuk
tulisan resmi.
Contohnya, Konstitusi Rusia memperbolehkan Tatarstan menetapkan
bahasa Tatar.
Bahasa Rusia juga merupakan bahasa Resmi di Perserikatan
Bangsa-bangsa,
kebanyakan buku di dunia ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa
Rusia
6. Agama
Gereja Ortodoks Rusia adalah agama Kristen yang paling dominan di
Rusia yang
membentuk sekitar 63-66% dari jumlah penduduk. Itu menjadikan
Gereja Ortodoks
Rusia menjadi agama dominan di Rusia .Bahkan,pada tahun 1997,
Gereja ortodoks
menjadi bagian warisan budaya Rusia. 95% Kristen di Rusia terdaftar
dalam Gereja
Ortodoks.
Islam adalah agama terbesar kedua dengan presentase 5-6% atau
sekitar 15-20
juta, namun itu terlihat terlalu banyak karena menurut Roman
Silantyev hanya ada
sekitar 7-9 juta orang. Agama-agama lainnya termasuk berbagai
aliran Protestan,
agama Yahudi, Katolik Roma, dan agama Buddha. Agama seseorang
umumnya
sementara orang-orang keturunan kelompok Turki beragama Islam
terutama di negara
bagian/Republik Adygea, Kabardino-Balkaria, Nogai, Dagestan,
Karachay-
Cherkessia,dan Chechnya . Agama Buddha umumnya dianut oleh orang
Buryatia, Tuva,
dan Altai. Agama Shamanisme Altai dianut oleh orang Altai.
Burkhanisme oleh orang di
Republik Altai.
sebagai kepala negara. Selama masih kerupakan kekaisaran, terutama
pada masa
Dinasti Romanov, Rusia mengalami persinggungan politik dengan
negara-negara Eropa,
di antaranya konflik dengan pemerintahan Perancis pimpinan Napoleon
Bonaparte,
Krisis Balkan karena menginginkan pelabuhan yang bebas dari es di
Eropa yang
dinamakan Politik Air Hangat, Penyatuan Pan Slavia serta sering
mengalami
pertempuran dengan Turki Usmani (Ottoman) Turki dalam memperebutkan
wilayah
Kaukasus dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I. Akibat politik
ini pula terjadi
pertempuran dengan Jepang dan intervensi terhadap Tiongkok. Masa
selanjutnya,
politik Rusia dilebur dengan kepentingan Uni Soviet yang mengambil
sikap independen
bahkan menentang ketika terjadi penggulingan kekuasaan Mikhail
Gorbachev oleh
Gennady Yanayev menjelang keruntuhan Uni Soviet yang diprakarsai
Presiden Boris
Yeltsin.
Pemerintahan dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta
perdana
menteri yang bertanggung jawab terhaadap parlemen namun dengan
peranan yang
terbatas dibandingkan dengan Presiden. Sejak pembangkangan Wakil
Presiden
Aleksander Ruskoi dan ketua parlemen asal Chechnya, Ruslan
Khasbulatov, lembaga
wakil presiden dihapus. Parlemen memiliki dua kamar, yakni Majelis
Federal
( ; Federalnoye Sobraniye) yang merupakan majelis tinggi dan
majelis rendah yang dikenal dengan Duma.
Karena Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam
etnis,
setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme.
Ada beberapa
kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis
berlarut-larut,
seperti di Chechnya dan Ingushetia.
atas pemilihan di Ukraina, kerjasamanya dengan Belarus, ditambah
degan tradisi di
Rusia yang dianggap cocok dengan budaya sentralisasi, demokratisasi
malah membuat
harga diri Rusia merosot di mata dunia dan menimbulkan berbagai
macam gejolak dan
krisis berkepanjangan.
Masa Tsar atau Kekaisaran
Perkembangan dari Parlemen Rusia tidak bisa lepas dari reformasi
yang
dilakukan melalui Perestroika dan Glasnot. Perestroika adalah
proses yang ditujukan
untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan
masyarakat Soviet
yang pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat sistem sosialisme
dengan tujuan
akhirnya adalah untuk memperbaiki masyarakat secara politik,
ekonomi, dan moral.
Sedangkan Glasnot (keterbukaan) mengisyaratkan bahwa pembungkaman
yang
tersistemasi selama beberapa dasawarsa terakhir telah mengakibatkan
tidak
terakomodasinya partisipasi publik dalam proses kehidupan politik
dan sosial. Melalui
glasnot memperbolehkan suara yang selama ini dibatasi dan dibungkam
untuk muncul
ke permukaan. Begitu keterbukaan dilakukan, aspirasi politik yang
biasanya hanya
boleh disalurkan lewat partai komunis, kini boleh disuarakan oleh
kekuatan politik lain.
Langkah pembaharuan dilakukan juga pada struktur politik Negara,
yaitu
ditandai dengan memasukkan amandemen Konstitusi untuk upaya
reformasi sistem
politik. Beberapa perubahan pokok menyangkut prosedur pemilihan
umum yang baru,
Sidang Wakil Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan Dewan
Tinggi sebagai organ
pelaksana (parlemen), tetap yang terdiri dari 2 kamar. Anggota
parlemen berjumlah
628 Anggota yang terdiri dari dua kamar, yaitu Duma Negara atau
biasa disebut
dengan Duma (Majelis Rendah) berjumlah 450 anggota. Lembaga
parlemen lainnya
dibentuk berdasarkan konstitusi yang disetujui berdasarkan
referendum Desember
1993.
Parlemen digambarkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi permanen
karena
memiliki masa sidang yang tetap. Jadwal kerja seperti itu
membedakan antara
parlemen yang baru dengan parlemen dari era Soviet yang hanya
"stempel karet"
dimana mereka bersidang hanya beberapa hari pada setiap tahunnya.
Konstitusi yang
baru juga mengarahkan bahwa kedua kamar bertemu dalam pembukaan
masa sidang,
walaupun pertemuan bersama tersebut dilakukan untuk mendengarkan
pidato penting
dari presiden atau para pemimpin asing.
Pada awal reformasi, parlemen hanya bersifat transisi (1994-1995)
tetapi
berhasil mengesahkan sekitar 500 undang-undangan dalam dua tahun.
Karena itu
ketika parlemen baru terbentuk pada Januari 1996 mereka diberikan
daftar undang-
undang tersebut, dan mereka ditugaskan di komisi-komisinya untuk
mempelajari
kelemahan undang-undang tersebut dan menyiapkan undang-undang
penggantinya.
Adapun yang menjadi agenda utama adalah memperbaharui Hukum
Perdata, terutama
yang menyangkut dengan kewajiban kontrak, sewa, asuransi, kredit
dan pinjaman,
kemitraan dan pengaturan lainnya yang mendukung era pasar
bebas.
Dalam perkembangannya, parlemen semakin memperlihatkan peranan
dalam
membangun demokratisasi dan mendorong kemajuan pembangunan.
Semakin
berperannya parlemen, ditandai dengan kebebasan untuk menghimbau
Kremlin untuk
mempertimbangkan kemerdekaan atas dua daerah separatis, Abkhazia
dan Selatan
Ossetia. Hal tersebut secara tegas disampaikan oleh parlemen (Duma)
pada 21 Maret
2008. Begitu juga untuk mendorong kemajuan pembangunan, parlemen
memfasilitasi
dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan strategic planning
dalam
pembangunannya.
a. Dewan Federasi
Dewan Federasi sesuai dengan nama dan komposisi lebih menekankan
pada isu-
isu tentang daerah (subnational yurisdiksi), seperti penyesuaian
terhadap perbatasan
dan penetapan atas keputusan presiden mengenai hukum darurat perang
atau
keadaan darurat. Sebagai Majelis Atas juga mempunyai tanggung-jawab
dalam
mengkonfirmasi tentang kekuasaan umum dan dan keadilan yang
menyangkut
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung atas
rekomendasi
presiden. Konstitusi juga memerintahkan Dewan Federasi Dewan
membahas rancangan
undang-undang yang diajukan oleh Mejelis Rendah yang berkaitan
dengan anggaran,
pajak, dan urusan fiskal lain. Disamping itu membahas rancangan
undang-undang
tentang perdamaian dan peperangan dan ratifikasi perjanjian
internasional. Dalam
disposisi dan pertimbangan tentang berbagai hal menyangkut
legislasi, bagaimanapun
Dewan Federasi mempunyai kekuasaan yang lebih rendah dibanding
Duma. Karakter
part-time dari cara kerja Dewan Federasi menyebabkan struktur
komisi kurang
berkembang dan kehilangan sedikit kekuasaannya ketika berhadapan
dengan Duma.
Karena itu Dewan Federasi tidak lebih menjadi badan yang bersifat
konsultatif daripada
pembuat undang-undang.
Dewan Federasi terdapat 12 komisi dan dua komisi tidak tetap. Di
Dewan
Federasi lebih sedikit komisi dikarenakan statusnya yang part-time.
Dewan Federasi
dikenakan biaya dalam kerjasama dengan Duma dalam menyelesaikan dan
rancangan
undang-undang lainnya. Undang-undang federal tentang anggaran,
peraturan bea
cukai, pengawasan kredit, dan ratifikasi perjanjian internasional
yang harus
dipertimbangkan oleh Dewan setelah diadopsi dari Duma, di mana
sebagian besar
perundang-undangan yang diperkenalkan. Kekuasaan khusus Federasi
Dewan adalah:
1) Memberikan persetujuan atas perubahan batas-batas negara.
2) Memberikan persetujuan atas Keputusan Presiden tentang
pemberlakukan daurat perang.
darurat.
Rusia.
7) Menyetujui pencalonan hakim di Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi Arbitrase oleh Presiden.
8) Menyetujui pencalonan Jaksa Agung oleh Presiden.
9) Menunjuk Wakil Ketua dan setengah setengah Anggota Pemeriksa
dari
Badan Pemeriksa Keuangan.
Duma Negara, atau dalam bahasa Rusia Gosudarstvennaya Duma
yang
seringkali disingkat sebagai Gosduma. Lembaga ini menggantikan
Soviet Tertinggi pada
tahun 1993. Nama Duma diambil dari parlemen dalam Kekaisaran Rusia,
yang dibentuk
sebagai akibat revolusi tahun 1905-1907. Selanjutnya berkaitan
dengan struktur Duma
akan menjelaskan tentang Anggota Duma, Fraksi, Komisi-Komisi dan
Pimpinan Duma,
dan Dewan Duma Negara.
Anggota Duma
Sesuai dengan yang diatur dalam Konstitusi 1993, Anggota Duma
dipilih oleh
warga negara yang telah berusia 18 tahun untuk masa keanggotaan 4
tahun. Untuk
menjadi Anggota Duma, kandidat minimal berusia 21 tahun,
berkewarganegaraan
Rusia.
Wakil rakyat di Duma bekerja full-time dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, dan
mereka tidak iijinkan untuk memegang jabatan secara bersamaan di
parlemen lokal dan
jabatan di pemerintahan. Anggota Duma memiliki kekebalan hukum
terhadap semua
tindakan di gedung parlemen.
Berdasarkan hasil pemilu 2 Desember 2007, terbentuk empat fraksi,
yaitu:
1. United Russia dengan 315 kursi.
2. Communist Party of the Russian Federation (CPRF) dengan 57
kursi.
3. Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) dengan 40 kursi.
4. Just Russia dengan 38 kursi.
Komisi-Komisi
Duma membentuk committees dan commmissions yang berhubungan
dengan
jenis tertentu isu. Komisi di Duma juga dapat membentuk panitia
kecil. Saat ini, Duma
memiliki terdapat 31 committees, dan 1 commmissions. Contoh
committees yang ada
di Duma adalah; the Defense Committee, the Committee on Foreign
Affairs; the
Committee on Industry, Contruction, Transport and Energy; the
Committee on Budget;
the Committee on Information Policy; the Committee on Security; the
Committee on
Culture, the Committee on Education and Science; dan lainnya. Tak
kalah tenting
adalah the Committee on Etic dan sebagainya. Disamping itu adalah
Commission yaitu
Komisi Undang-Undang Konstitusi dan Struktur Negara.
Umumnya alokasi jabatan ketua dan keanggotaannya ditentukan
diantara fraksi dan
umumnya proporsi dari suara di parlemen. Tidak sama dengan
komisi-komisi di era
sebelumnya, di bawah Konstitusi 1993 mempunyai tanggung-jawab
penting dalam
proses legislasi, mempersiapkan dan mengevaluasi rancangan
undang-undang,
melaporkannya ke sidang di masing-masing majelis dan melakukan
pembahasan. Pada
tahun 1996 struktur komisi-komisi mengikuti parlemen
sebelumnya.
Pimpinan Duma
Duma memilih ketua untuk menjalankan tata tertib di Duma. Ketua
Duma
(Chairman of the State Duma) dipilih untuk masa kerja 4 tahun dan
merupakan wakil
resmi untuk hubungan internasional. Status Ketua Duma ini merupakan
urutan ke-4
dari hirarki Negara. Ketua Duma mempresentasikan Duma dengan
segala
kewenangannya. Jika Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua Pertama
atau Wakil Ketua
lainnya menggantikan peran dan fungsinya.
Dewan Duma Negara (the Council of the Duma)
Dewan Duma Negara mempunyai 8 anggota yang berasal dari pimpinan
fraksi
dan komisi-komisi dan mereka bertemu seminggu dua kali. Dewan Duma
Negara
mempunyai fungsi yang berkaitan dengan sidang yaitu:
1) Menjamin dilaksanakannya ketentuan Konstitusi dan Tata
Tertib.
2) Memberikan menyampaikan yang berkaitan dengan Duma (juru
bicara).
3) Menetapkan daftar juru bicara, memberikan dan menarik izin untuk
bicara.
4) Menetapkan jadwal sidang, memutuskan apa yang dapat
dilaksanakan,
memverifikasi prosedur voting dan membatalkan voting bila
terjadi
kekacauan.
Dewan Duma Negara juga mempunyai kewenangan khusus dalam:
1) Membahas dan mensahkan Anggaran Duma dan rinciannya yang
sebelumnya diajukan Sekretaris Jenderal.
2) Menjalankan peran khusus terhadap hubungan luar negeri yang
berikaitan
dengan pertahanan.
memanggil polisi jika terjadi kekacauan di Duma.
Dewan Duma Negara mempunyai fasilitas berupa:
1) Gaji 40 persen yang lebih besar dari Anggota Duma biasa.
2) Mendapatkan mobil resmi.
1) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas penunjukan
Kepala
Pemerintahan.
pemerintah.
termasuk isu-isu yang diangkat oleh Duma.
4) Memutuskan persoalan keyakinan dalam Pemerintah Federasi
Rusia.
5) Menunjuk dan memberhentikan Ketua Bank Sentral.
6) Menunjuk dan memberhentikan Ketua dan setengah Anggota
Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan.
7) Menunjuk dan memberhentikan Komisaris Hak Asasi Manusia.
8) Mengumumkan amnesti.
memerlukan mayoritas dua pertiga).
Hubungan antar parlemen antara Indonesia dengan Rusia telah
berkembanga
dengan baik. Pada bulan Desember 2003 atas undangan Gosduma Rusia,
Moscow
dikunjungi oleh delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, pada
bulan Nopember
2004 delegasi Dewan Federasi yang dikepalai oleh Kepala Komite
Pertahanan dan
Keamanan V.A. Ozerov mengunjungi Jakarta. Pada bulan April 2005
wakil kepala
Gosduma A.N.Chilingarov sebagai utusan khusus Presiden Rusia ikut
ambil bagian
dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara Asia dan Afrika dalam
rangka
memperingati 50 tahun konferensi Bandung. Dalam masing-masing
parlemen kedua
negara tersebut telah dibentuk kelompok persahabatan .
Pada bulan Januari 2006 diadakan kunjungan Kepala Dewan Federasi
Majelis
Federasi Rusia C.M. Mironov, pada bulan Juni Kepala Parlemen
Indonesia A. Laksono
mengunjungi Rusia. Kelompok besar yang terdiri dari anggota
parlemen Rusia ikut serta
dalam sidang ke-14 Forum Parlemen Asia Pasifik di Jakarta (Januari
2006).
Pada bulan Mei 2006 diadakan kunjungan kerja ke Jakarta oleh
delegasi Aparatur
Dewan Federasi dalam rangka mempelajari pengalaman pihak Indonesia
dalam
penyelenggaraan sidang Forum Parlemen Asia Pasifik, dimana
sidangnya yang ke-15
akan diselenggarakan di Moscow pada bulan Januari 2007.
Pada bulan Juli 2006, Moscow dikunjungi oleh delegasi yang
dikepalai oleh
Kepala Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia T.Sambuaga,
delegasi tersebut
ikut ambil bagian dalam seminar dengan topik “Kemitraan Strategis
Rusia dan
Indonesia : pandangan dari segi politik, ekonomi, pertahanan dan
keamanan”.
Delegasi persahabatan dan kerjasama dengan Rusia dari Parlemen
Indonesia
mengadakan kunjungan ke Rusia pada akhir Oktober 2006 atas undangan
Duma
(Parlemen Rusia).
C. Ekonomi
Rusia memiliki perindustrian yang cukup maju yang merupakan warisan
dari masa
pemerintahan Stalin. Industri yang dikenal antara lain industri
perlengkapan dan
peralatan militer, misalnya industri pesawat tempur yang
menghasilkan MiG dan Sukhoi
serta helikopter, pesawat terbang, tank, rudal dan persenjataan
ringan seperti senapan
Kalashnikov. Selain itu ada pula industri berat seperti industri
baja, pertambangan
mineral, batu bara dan minyak bumi. Rusia juga memiliki industri
pertanian yang
digalakkan Stalin dengan pertanian kolektifnya.
Sekalipun merupakan negara industri yang tergabung G-8, Rusia masih
berusaha
mengatasi masalah ekonominya agar mampu menjadi negara adikuasa
kembali seperti
ketika masa Uni Soviet.
Sistem pendidikan di Rusia meliputi taman kanak-kanak (playgroup,
sejak usia
bayi 1 tahun sampai taman kanak-kanak lanjut sejak usia 3 tahun),
sekolah menengah
(sejak usia 7 tahun), "gimnasium" (semacam sekolah menengah dengan
kurikulum
yang lebih luas), sekolah dan sekolah kejuruan, perguruan tinggi
(institut, universitas
dan akademi).
Sekolah menengah terdiri dari 3 tahun sekolah dasar, 6 tahun
sekolah menengah
utama dan 2 tahun sekolah menengah penuh. Ada sekolah menengah
khusus di mana
mata pelajaran tertentu diutamakan, misalnya bahasa, matematika,
fisika dan lain-lain.
Sejumlah perguruan tinggi mengikuti sistem Barat dan mempunyai dua
peringkat: BA (4
tahun) dan MA (2 tahun) tetapi kebanyakannya tetap sesuai sistem
lama yaitu tanpa
gelar BA dan MA (para tamatan diberi kualifikasi saja, misalnya
guru sekolah,
penerjemah, insinyur dan lain-lain) dengan tempo pelajaran 5-6
tahun. Jumlah
universitas negeri (1994) ialah lebih dari 40, disertai 80
universitas khusus (teknik,
medis, keguruan, pertanian) yang dulu bertaraf institut saja dan
lebih dari 30
universitas swasta.
Pendidikan di semua tingkat bebas biaya (kecuali perguruan swasta).
Perguruan
di Rusia antara lain Universitas Negeri Kazan, Universitas Negeri
Moskow, dan lain-lain.
Tokoh pendidikan di Rusia yang terkenal adalah Dmitri
Mendeleev
E. Pertahanan keamanan
Rusia mewarisi sebagian besar kekuatan militer Uni Soviet, namun
kesulitan
ekonomi yang melanda Rusia membuatnya kesulitan membiayai kekuatan
militernya.
Yang paling sulit dirasakan Angkatan Laut yang banyak membesituakan
armadanya,
termasuk kapal-kapal induknya sehingga saat ini hanya memiliki satu
kapal saja.
Setelah musibah kapal selam Kursk di Laut Barents pada tahun 2000,
kekhawatiran
bertambah.
Hal yang sama dialami oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara,
namun
keduanya tidak separah Angkatan Laut karena masih mengadakan riset
untuk
memperbaharui persenjataan yang dimilikinya meskipun tidak semaju
Amerika Serikat
maupun pada masa Uni Soviet.
Produk Unggulan Rusia
Nuklir
Rusia masih memiliki persenjataan nuklir warisan Uni Soviet yang
sebagian diduga
dimiliki oleh negara-negara federasinya dan juga oleh negara-negara
yang kini
independen seperti Ukraina dan Kazakstan.
Peluncur Luar Angkasa
Uni Soviet dahulu memiliki stasiun peluncur ruang angkasa
(kosmodrom) di
Baikonur, namun kosmodrom tersebut saat ini berada di wilayah
Kazakstan
dengan berpenduduk Rusia-Kazakh dan memiliki tingkat kriminalitas
tertinggi.
Untuk itu Rusia merasa perlu untuk mencarikan stasiun pengganti
untuk
kepentingan ruang angkasa baik kepentingan sipil, bisnis, dan
militer.
Pada masa Uni Soviet, terdapat dinas rahasia yang dikenal dengan
nama KGB.
Pada masa Presiden Boris Yeltsin dibentuk dinas keamanan yang
bernama FSB.
Budaya
Rusia adalah negara multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai
macam budaya.
Budaya dominan di sana adalah budaya Gereja Ortodoks Yunani yang
telah
merasuk ke sendi-sendi kehidupan rakyat Rusia. Kebudayaan Slavia
yang
Ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang nomaden, paganisme di
Timur
Jauh menambah keragaman di Rusia.
Seni Arsitektur
Telah diketahui Rusia bermula dari negara Novgorod Lalu ke masa
Rus' Kiev.
Namun arsitekturnya lebih berkembang lagi pada masa
Vladimir-Suzdal,
Keadipaten Agung Moskwa, Kekaisaran Rusia, Uni Sovyet, sampai
sekarang,
Federasi Rusia. Arsitektur Rusia terdiri dari:
Religioznye Postroiki atau Bangunan Keagamaan/ ,
terdiri dari Gereja, Masjid, Kuil, Vihara, dan sebagainya. Pengaruh
Ortodoks
sebagainya. Pengaruh muslim terlihat dari Masjid Qolsharif, Masjid
Peringatan
Seribu Tahun Islam, Masjid Nurullah dan lain-lain.Namun, di Kazan,
tepatnya
di Kazan Kremlin terdapat kolabrasi antara seni Kekristenan dan
Islam yang
unik bahkan satu-satunya di Rusia.
Grazhdanskaya Arxitektura atau seni arsitektur biasa.
Masakan Rusia
Hidangan asli Rusia adalah sapi orloff, sapi Strogannof, ayam Kiev,
Charlotte Russe,
dari hasil kreasi koki Perancis. Masakan Rusia juga dipengaruhi
Gereja Ortodoks.
Orang Rusia membuat sup Shchi saat mereka berpuasa daging, saat
natal mereka
membuat Kutia, saat Paskah mereka membuat Paskha. Makanan lain
adalah Khumis
yang mereka pelajari dari orang Bashkir di Kirgizstan dan
Kazakhstan. Sauerkraut
dari fermentasi kubis yang akhirnya dipelajari oleh orang Tartar
dari Tiongkok.
Makanan lain ialah Kholodets, Kotleta, Pierogi, Okroshka, Kvas, dan
vodka.
Komposisi Etnis (2002)[6]
1. Pengantar
menciptakan pasar perumahan dan bukan lagi alokasi administratif
perumahan. Hanya
sedikit orang, termasuk para reformis di pucuk pemerintahan, yang
menyadari nilai
ekonomis,sosial, dan politik dari reformasi perumahan. Pada tahap
ini, tujuan mereka
sangat sempit, yaitu untuk membebaskan negara dari beban konstruksi
dan beban
pemeliharaan, serta untuk mendapatkan masukan dari para pemilik
real estat untuk
mendukung kegiatan pemerintah daerah. Hanya sedikit yang dicapai
dari reformasi ini,
mengingat rumit dan saling bertentangannya undang-undang
kepemilikan swasta,
perselisihan kepentingan antarkelompok pada tingkat local dan
federal, serta hambatan
di masyarakat lapis bawah.
Oleh karena itu setiap kebijakan berorientasi pasar yang sukses di
negara lain
ex-blok sosial, kemungkinan akan sulit diterapkan di Rusia.
Karenanya, di St Petersburg,
kota terbesar kedua di Rusia, program privatisasi berumur pendek
dan berakhir pada
awal tahun 1993. Masyarakat urban, seperti halnya mikrokosmos, di
dalamnya terjadi
interaksi antara faktor politik, ekonomi, dan sosial yang menyoroti
perkotaan dalam
konteks Rusia pascasosialis yang lebih luas.
2. Permasalahan Yang Dihadapi
massal dari proyek nasional “Perumahan Terjangkau dan Nyaman bagi
Warga
Rusia” antara lain adalah hambatan dalam pelaksanaan, penilaian
terhadap kebijakan
perumahan pemerintah, dan diskusi mengenai peran lembaga keuangan
dalam
memasok pembeli rumah dengan harga yang terjangkau.
Di sepanjang periode Soviet, perumahan di perkotaan selalu menjadi
masalah
karena pasokannya yang sedikit dan kebutuhan penduduk yang besar.
Industiralisasi
dan urbansasi yang terus terjadi di Uni Soviet pada abad kedua
puluh menjadi penekan
besar ketersediaan perumahan, dan pemerintah Soviet baru mulai
memprioritaskan
perumahan layak pada akhir 1950-an. Pada saat terjadi Revolusi di
tahun 1917, delapan
puluh persen penduduk Rusia (dan satu persentase yang lebih besar
di wilayah Uni
Soviet lainnya) tinggal di perdesaan. Pada tahun 1990-an, jumlah
yang hampir sama
tinggal di perkotaan. Artinya terjadi pergeseran dramatis dari desa
ke kota, seperti juga
yang terjadi di negara lain di dunia.
Kemiskinan dan kekurangan mendorong mereka yang berada di
perdesaan,
sementara kampanye industrialisasi resmi di Soviet mengundang (dan
terkadang
memaksa) gerakan pindah ke kota. Antara tahun 1920an sampai 1950an,
sejumlah
besar keluarga Uni Soviet tinggal di apartemen bersama, sementara
yang lain tinggal di
barak dan asrama (perumahan massal bagi pekerja) yang kondisinya
lebih buruk.
Bagi kebanyakan keluarga, mendapatkan satu kamar di apartemen
komunal
merupakan langkah besar dalam mengatakan itu perumahan mereka,
terutama jika
mereka mendapatkannya di kota yang paling diinginkan seperti Moskow
atau
Leningrad. Seperti Iraida Yakovlevna dalam buku "Sebuah Kamar
untuk
Anaknya," banyak orang tanpa rumah, terutama mereka yang berasal
dari perdesaan,
mencoba untuk bekerja sebagai petugas pembersih untuk mendapatkan
kamar di kota.
Di Uni Soviet, perumahan di kota merupakan milik pemerintah.
Perumahan
tersebut dibagikan oleh pemerintah kota atau departemen pemerintah
berdasarkan
meter persegi per orang. Aturannya, penyewa tidak mempunyai pilihan
terhadap rumah
yang ditawarkan. Sewa dan pembayaran untuk layanan komunal seperti
air dan listrik
tidak menjadi anggaran utama dari keluarga. Mereka tidak membayar
biaya real,
karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Akses warga terhadap
perumahan sama
seperti akses mereka terhadap barang konsumsi artinya tergantung
apda posisi mereka
di masyarakat dan tempat kerja mereka. Sering kali perumahan
(maksudnya
“perumahan departemen”) disediakan oleh kantor. Pengawasan
administrative terhadap
perumahan dan perpindahan penduduk dilakukan dengan menggunakan
izin tinggal.
Di perkotaan, sampai tahun 1970an, kebanyakan keluarga tinggal di
satu kamar
di apartemen komunal, tempat mereka menderita karena terlalu ramai
dan tidak ada
harapan akan perbaikan situasi. Sebagai perbandingan minoritas ada
yang tinggal di
apartemen “swasta” atau tinggal di asrama dan barak. Walaupun sejak
tahun 1930an,
apartemen swasta untuk setiap keluarga menjadi target kebijakan
perumahan Uni
Soviet, konstruksi skala besar mulai dimulai tetapi berhenti pada
1950an.
Pembangunan tersebut adalah untuk konstruksi besar-besaran bangunan
blok
kualitas rendah bertingkat lima yang disebut "Khrushchevki" (atau
"Khrushcheby" yang
berirama dengan kata Rusia "trushchoby " yang artinya kumuh),
Walaupun demikian,
target yang dideklarasikan itu tidak dapat dipenuhi, bahkan sampai
tahun 1980an
ketika proyek apartemen swasta bermunculan dan menjadi bentuk utama
perumahan di
perkotaan. Pada saat yang sama, di beberapa kota, termasuk
Leningrad, hampir
sepertiga penduduk ada dalam “daftar untuk mendapatkan
rumah”.
Sejak tahun 1960an, mereka yang tidak masuk dalam daftar rumah
karena
ruang yang ditempatinya melebihi aturan resmi (mereka tinggal di
tempat dengan luas
lebih dari lima meter persegi per orang) dapat menyumbang dana
pribadinya untuk
proyek konstruksi bersama dan mendapatkan apa yang disebut
“apartemen
koperasi”. Hanya separuh yang mampu saja yang dapat memanfaatkan
proyek ini,
dan jumlah ruang yang ditempati sudah melebihi batasan tertentu.
Batasannya adalah
Sembilan meter persegi per orang yang sampai awal 1980an, yang
sesudahnya mulai
meningkat. Dalam perhitungan meter persegi, pemerintah
mempertimbangkan tidak
hanya ruang keluarga utama, tetapi jika ada the dacha.
Bagi mereka yang dapat bergabung dalam koperasi, perumahan dapat
diperoleh
dan terjangkau: harga per meter persegi dari apartemen koperasi
adalah sama dengan
rata-rata gaji bulanan. Jika dibandingkan dengan St. Petersburg
kontemporer (2006),
nilai pasar per meter persegi di apartemen baru yang termurah
adalah sepuluh kali
rata-rata gaji bulanan.
Akan tetapi ada cara lain untuk memperbaiki kondisi hidup
seseorang, walaupun
tidak banyak, yaitu dengan “pertukaran”: anda dapat menukar rumah
anda dengan
orang lain. Jika, sebagai contoh, satu keluarga dengan satu kamar
besar di apartemen
komunal dibagi dua (misalnya karena bercerai), mereka dapat menukar
ruang
tinggalnya dengan dua kamar kecil di apartemen komunal lain. Mereka
yang
mendapatkan satu ruang besar dikatakan “tinggal bersama” (bahasa
Rusia
s"ezzhayutsya) dan mereka yang menukar dengan dua kamar kecil
dikatakan
“menjauh” atau “berpisah” (bahasa Rusia raz"ezzhayutsya).
6. Pokok-Pokok Diskusi dalam Pertemuan
a. Dengan DUMA Negara
undang-undang perumahan baru yang direncanakan untuk mengembangkan
pasar
perumahan dan meningkatkan persediaan perumahan yang terjangkau.
Paket Undang-
undang baru terdiri dari 27 undang-undang yang mulai berlaku tahun
2005 dan
diharapkan membawa perubahan pada sektor perumahan. Permasalahan
hukum utama
yang mendapatkan perhatian masyarakat adalah Kode Baru Perumahan
yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Maret 2005. Kode baru Perumahan ini
mengantikan Kode
Perumahan pertama tahun 1983, yaitu kode perumahan yang hanya
dimiliki negara.
menyediakan perumahan sosial bagi masyarakat miskin. Tampaknya
dalam saham
perumahan yang akan ditempati umumnya dianggap sebagai prasyarat
untuk
pengembangan kelas menengah yang penting, karena kepemilikan rumah
dipandang
sebagai tanda masyarakat yang ekonominya stabil dan pasar yang
berfungsi dengan
baik.
dalam kebijakan perumahan Rusia. Dalam hal apapun, reformasi akan
menciptakan
sekelompok orang, yang jatuh di antara dua kategori, yang tidak
mampu untuk
membeli apartemen yang juga tidak "cukup miskin" dan berhak untuk
perumahan
sosial. Dukungan finansial akan diberikan untuk “kategori" dari
orang, yang berhak
untuk mendapatkan perumahan bersubsidi dapat diharapkan untuk
tumbuh secara
substansial. Menurut Kode Perumahan, yang berhak untuk mendapatkan
subsidi
perumahan adalah penyewa dari apartemen sewa baik dari sektor
swasta, anggota
koperasi, ataupun pemilik rumah.
Perumahan dan layanan komunal menjadi isu masyarakat Rusia saat
ini. Tarif
untuk perumahan dan jasa komunal membesar, tetapi kualitas layanan
tetap
buruk. Umumnya, orang tidak dapat menuntut pelayanan yang lebih
berkualitas dan
tidak menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu,
administrasi lokal
harus mengontrol kualitas perumahan dan layanan komunal.
Persyaratan tentang
kualitas ditentukan dalam undang-undang, namun dalam prakteknya
tidak dapat
terpenuhi.
Undang-undang perumahan baru, sangat ditujukan untuk membuat
pasar
perumahan yang lebih efektif dan bergerak ke arah ekonomi pasar di
sektor
perumahan.Sebagian besar telah mendorong warga negara untuk
beroperasi di pasar
perumahan sebagai konsumen aktif. Hasil dari reformasi perumahan
diharapkan dapat
terlihat hasilnya dalam beberapa tahun ke depan. Namun, reformasi
telah menghadapi
banyak kritik, dan ada sejumlah besar ekonomi yang skeptic, dan
meragukan bahwa
reformasi akan berhasil. Kode Perumahan telah dinobatkan sebagai
"hukum pemilik
rumah", yang berarti bahwa pemilik rumah, dan hanya bagian terkaya
dari mereka
akan mendapatkan manfaat dari reformasi.
b. Dengan Kementerian Pembangunan Daerah
Dalam pertemuan ini disampaikan, bahwa permasalahan yang
dihadapi
Indonesia ternyata merupakan permasalahan yang juga dihadapi oleh
Rusia dan belum
ditemukan penyelesaiannya. Sejauh ini kebijakan pengembangan
perumahan terutama
di perkotaan dan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
bimbingan
pemerintahan Federal. Pada saat yang sama, permasalahan yang
mengemuka di sektor
perumahan adalah masalah pembiayaan, terutama yang menyangkut
subsidi. Federasi
Rusia tidak hanya akan terlibat dalam menetapkan kebijakan
perumahan secara
keseluruhan, tetapi juga secara finansial yang harus ditangani
secara efektif.
Saat ini dukungan pembiayaan publik di sector perumahan pada
dasarnya
merupakan tanggung jawab daerah, dengan keuangan Federal yang
terbatas
anggaran biaya Federal diperkirakan hanya sekitar 20% dari total
anggaran biaya. Ada
juga variasi tingkat dukungan regional, yang mencapai 22%.
Persoalannya adalah Ini
apakah tingkat regional mampu membawa beban keuangan dan kebijakan
yang
demikian besar. Hubungan antara Federasi, wilayah dan kota telah
berkembang
dengan baik. Diharapkan Federasi dapat menciptakan kesempatan
untuk
menyelesaikan baclog perumahan melalui pendanaan yang memadai .
Artinya, untuk
mengembankan perumahan, Federasi Rusia perlu melakukan investasi
besar-
besaran. Sementara itu, untuk mendorong perkembangan kota yang
tepat perlu
dipastikan efektivitas dana Federal untuk memnuhi target pemenuhan
kebutuhan
perumahan.
Rusia dituangkan dalam Kebijakan "Konsep reformasi sektor
pelayanan
perumahan dan kepemilikan Federasi Rusia" dan menjadi salah satu
tujuannya.
Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah dengan pendekatan
reformasi yang
secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam hal
pemeliharaan
perumahan, tujuan yang dapat dikemukakan adalah pembagian fungsi
manajemen dan
pemeliharaan serta pengenalan cara melakukan tender secara
kompetitif dalam
pengadaan jasa. Dalam hal manajemen penyediaan perumahan, sesuai
dengan visi
Pemerintah dalam proses reformasi, asosiasi pemilik rumah multiflat
diatur sedemikian
rupa sehingga mereka sendiri yang berperan dalam manajemen
penyediaan rumah.
Dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sumber daya lokal,
perbaikan
pengaturan tarif perlu dilakukan dan pengaturan pelayanannya
dilaksanakan oleh
pengguna setempat dan berdasarkan perjanjian kontrak. Dan dalam hal
pembagian
tanggung jawab antara rumah per rumah dan negara, konsep yang
digunakan
mengatur bahwa biaya operasional yang dikeluarkan per rumah akan
meningkat secara
bertahap sampai pada akhirnya ditanggung penuh oleh rumah per
rumah.
Perkembangan terakhir memperlihatkan perlunya dorongan baru
reformasi
sektor perumahan. Berdasarkan undang-undang Pemerintahan subprogram
baru yang
disetujui adalah Reformasi dan modernisasi sektor perumahan dan
kepemilikan Federasi
Rusia dari program federal Zhilische untuk 2002-2010. Pilar dokumen
adalah dua
pertanyaan. Pertama adalah pengenalan sistem akun pribadi (rekening
bank) warga
negara, yang akan menjadi dasar bagi skema konseptual baru mengenai
subsidi.
Menurut dokumen ini, dana yang disediakan oleh Pemerintah sebagai
subsidi, harus
dapat diakses oleh pemilik rumah, sehingga ada sistem kendali yang
efektif dari
monopoli. Tapi apa yang lebih penting adalah pengenalan terhadap
sistem yang
memungkinkan diterimanya subsidi tertarget, yaitu bantuan
pemerintah bagi mereka
yang berpendapatan rendah dan pada saat yang bersamaan skema ini
juga disubsidi
oleh perusahaan dalam pemeliharaan dan penyediaan bagi semua
pemilik rumah.
Pertanyaan Kedua, adalah mengenai dokumen tentang kondisi kritis
dari
infrastruktur perumahan. Modal yang digunakan sudah lebih dari 60%.
Konsekuensi
dari kondisi tersebut adalah besarnya kemungkinan sistem yang sudah
berjalan akan
rusak, efisiensi yang rendah dari kapasitas yang ada, kerugian
energi yang besar.
Alasannya adalah sektor secara sistematis kurang didanai selama
satu dekade terakhir
dan terutama karena anggaran dari berbagai tingkatan yang ada tidak
digunakan
sebagaimana mestinya. Hutang yang besar, yang diperparah dengan
kondisi keuangan
perusahaan yang ada di sektor tersebut tidak memungkinkan
diperbaharuinya peralatan
dan dilaksanakannya perbaikan modal yang seharusnya
dilakukan.
4. Sistem Pembiayaan Sektor Perumahan
Sebagai bagian dari reformasi ekonomi di sektor perumahan,
restrukturisasi
sistem pembiayaan perumahan telah dilakukan pada awal tahun 90an.
Subyek dari
resturkturisasi Federasi Rusia dan pemerintah setempat berperan
lebih penting dalam
pengambilan keputusan untuk pembiayaan perumahan.
Pada tingkat federal, negara tetap bertanggung jawab terhadap
program nasional
yang penting ini, sementara beban meneydiakan perumahan bagi
penduduk telah
diserahkan ke 33 pemerintah kota. Oleh karena itu, menurut
undang-undang yang ada,
pengenalan akan transformasi juga diserahkan kepada otoritas
setempat dan otoritas
regional. Agar reformasi mencapai kemajuan, insentif ekonomi yang
tinggi juga perlu
diberikan untuk memperkenalkan transformasi tersebut karena perlu
upaya khusus
karena keputusan yang diambil tidak populer.
Dari sudut pandang pembiayaan kebutuhan keuangan untuk periode
berikutnya,
ditentukan oleh serapan pembiayaan sebelumnya. Praktek seperti ini
masih merupakan
bagian dari sistem anggaran dan menjadi kontradiksi terhadap
pelaksanaan reformasi.
Skema tersebut tidak hanya ada di sektor perumahan, tetapi juga
dalam beberapa hal
lain, yang dapat dilihat dari neraca otoritas regional dan lokal –
seperti kesehatan,
pendidikan dan lain-lain. Satu-satunya faktor pendorong konsumsi
sumber daya adalah
standar, penetapan harga maksimum untuk layanan yang disediakan.
Standar tersebut
terdokumentasikan dalam bentuk undang-undang federal diantaranya
termasuk
reformasi oleh pejabat berwenang di tingkat lokal dan daerah. Harga
dibedakan
berdasarkan wilayah ekonomi karena perbedaan iklim menyebabkan
variasi yang
signifikan. Standar federal seperti ini telah cukup memberikan
insentif yang tepat, tetapi
tidak cukup untuk menjamin selesainya sistem pendorong bagi
pemerintah yang
berperan sebagai agen.
Pada tahun 2001 satu langkah yang dapat dilakukan guna memberikan
dorongan
bereformasi dan terpisah dari sistem adalah hubungan interbudgetary
Rusia.
Pemerintah Rusia telah mendokumentasikan kesepakatan dengan Bank
Dunia mengenai
pengawasan dana sektor perumahan. Menurut skema yang telah
disetujui, Bank
memberikan kredit di kota-kota Rusia secara kompetitif dengan
memberikan
penghargaan terhadap mereka yang berhasil melaksanakan reformasi
perumahan.
Bekerjasama dengan lembaga bantuan Barat, struktur insentif yang
tepat di tingkat
daerah dan lokal telah diperbaiki.
5. Reformasi hubungan interbudgetary
disusun dan dikelola oleh Kelompok Kerja Peningkatan Reformasi
Hubungan Fiskal
Inter-Pemerintah. Konsep reformasi ditata secara strategis untuk
tiga tahun. Perlu
dicatat bahwa konsep ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh
pemerintah federal
yang berperan dalam meningkatkan sistem intra-regional yang sampai
saat ini menjadi
kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah baru yang diangkat pada Mei
2000, telah
memasukkan reformasi dalam sistem federalisme fiskal dan memperkuat
pengelolaan
keuangan daerah sebagai komponen program dari keseluruhan
reformasi. Kebijakan
dan langkah-langkah yang ada dalam Konsep terus dilakukan dan pada
bulan Mei 2001
telah disetujui agenda jangka menengah baru untuk 2002-2005.
Selama bertahun-tahun pemerintah federal hanya sedikit perperan
dalam
pengawasan atau pemantauan pengelolaan fiskal daerah. Program
Pemerintah
bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya pemerintah federal di bidang
pengawasan.
Program menekankan bahwa undang-undang federal harus secara jelas
menetapkan
serangkaian persyaratan minimal untuk anggaran daerah dan proses
penganggaran,
termasuk didalamnya klasifikasi anggaran dasar, neraca, akuntansi,
pelaporan, dan
prosedur pelaksanaan. Selain menetapkan persyaratan minimum,
pemerintah federal
memandang perlunya mendukung pemerintah daerah dalam manajemen
fiskal dan
standar kebijakan fiskal yang berkualitas.
Reformasi federalisme fiskal terdiri atas beberapa unsur. Pertama
lebih terfokus
pada kekuasaan untuk menggunakan anggaran. Tugas utama yang perlu
dilakukan
adalah melihat otoritas sub-nasional dengan kekuasaan penggunaan
yang diimbangi
dengan ketersediaan sumber daya finansial. Untuk melaksanakan tugas
ini dirancanglah
sejumlah target berikut. Secara jelas mendistribusikan kekuasaan
penggunaan
anggaran antartingkat pemerintahan yang berbeda, dan mengurangi
pelaksanaan
program yang diamanahkan pemerintah federal tetapi tanpa
biaya.
Menurut laporan Bank Dunia, Pemerintah Federasi Rusia telah
melakukan
kemajuan yang signifikan dalam menangani masalah ini. Penilaian
yang dibuat dalam
dokumen ini adalah sebagai berikut: Pada tahun anggaran 2001,
mandat yang tidak
disertai pendanaan tetap dilaksanakan dengan dana alihan ke tingkat
federal seperti
tunjangan anak dan dana bagi yang cacat. Selain itu diharapkan juga
beberapa
kemajuan lain dari Anggaran untuk 2002. Pendanaan untuk manfaat
sosial dan hak
istimewa ditetapkan oleh undang-undang federal, berasal dari
anggaran federal dan
dialokasikan melalui anggaran daerah dengan menggunakan subventions
dan subsidi
(hibah bersyarat) khusus untuk tujuan tersebut. Gugus tugas Khusus
Pemerintah dan
Administrasi Kepresidenan juga bekerja merancang peraturan guna
memperjelas
penugasan penggunaan anggaran.
besar pendapatan daerah berasal dari alokasi pajak federal (pajak
bersama).
Keuntungan anggaran pribadi dari sub-nasional hanya menutup kurang
dari 15 persen
kebutuhan belanja mereka. Dikarenakan pemerintah federal dapat
mengubah pajak
bersama, maka otoritas sub-nasional kurang dapat memberikan
insentif jangka panjang
dalam menjaga iklim investasi yang baik dan membangun basis wajib
pajak mereka.
Selain itu, ada kompetisi implisit dengan pemerintah federal atas
dasar pajak, yang
mendorong daerah untuk bekerja dengan uang pengganti dan dana
off-budget.
Terakhir, dikarenakan kurangnya kekuasaan hukum untuk membuat
kebijakan
perpajakan, maka pemerintah subnasional beralih ke cara semi-legal
untuk
mengumpulkan sumber dana (Tinjauan tahunan ekonomi Rusia, Biro
Analisis Ekonomi,
2001).
Unsur ketiga - bantuan keuangan dan pemerataan anggaran.
Pemerintah
membayangkan sistem bantuan dibagi menjadi apa yang ada saat ini,
investasi, dan
fasilitas yang menjanjikan. Dalam transfer saat ini, program
memerlukan pendanaan
terarah untuk membiayai mandat federal dan mekanisme terpisah
untuk
mempromosikan perimbangan yang lebih besar. Sebagian besar sumber
daya masih
akan disediakan oleh Dana Dukungan Keuangan Daerah. Prinsip-prinsip
yang mendasari
reformasi di daerah ini adalah bahwa bantuan keuangan kepada daerah
harus
berdasarkan pada formula sistematis, transparansi, kemudahan
verifikasi perhitungan
yang didukung data obyektif, kredibel dan non-negotiable.
Pendekatan ini memperkuat
kendala anggaran yang besar dan dan mendukung sistem sehingga pada
saatnya nanti
daerah akan mampu secara mandiri memperkirakan besarnya bantuan
keuangan dari
pemerintah federal untuk tahun depan dan untuk jangka
menengah.
IV. Kesimpulan
mengarah pada privatisasi. Sebelum reformasi di gulirkan pada tahun
1991, kebijakan
perumahan di Rusia berorientasi Negara. Artinya, Negara menyediakan
seluruh
kebutuhan rumah bagi rakyatnya, dan rakyat harus menerima apapun
yang diberikan
Negara tanpa bias memilih dan luasnya ditentukan berdasarkan jumlah
anggota
keluarganya.
Pemanfaatan sumber daya sektor perumahan di Rusia sangat tidak
efisien
dikarenakan adanya kendala anggaran yang ada pada masa Uni Soviet
dan kurangnya
dorongan untuk lebih memanfaatkan sumberdaya yang lebih banyak
dibuang. Selama
dekade terakhir beberapa langkah-langkah kebijakan telah dilakukan
Pemerintah untuk
memperbaiki hal ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat kendali
atas monopoli
ketersediaan sumber daya alam. Pengeluaran terkait dengan biaya
total perumahan
pada awal reformasi adalah sekitar 2/3. Di antara pengeluaran
tersebut adalah untuk
pemanas, pasokan air panas dan dingin, limbah, dan listrik. Yang
terakhir dibayar
melalui tagihan terpisah dan berdasarkan konsumsi sebenarnya.
Sebagian besar biaya dikeluarkan untuk pemanasan dan persediaan air
panas.
Dalam bidang ini, tugas jangka panjang dari reformasi adalah
transformasi bertahap
yang berdampak pada insentif yang tepat, efisiensi konsumsi sumber
daya rumah
tangga di kota-kota yang akan meningkat. Dan peran utama dimainkan
oleh sumber
daya hemat teknologi. Pengalaman menunjukkan bahwa keuntungan
dibidang ini dapat
berpengaruh besar karena konsumsi dan pasokan listrik dan mesin
pemanasan sangat
berpotensi. Pada tahun 1999 tarif penggunaan sumber daya lokal
mengalami
penurunan jika dilihat dari otorias pembuatan kebijakan, diikuti
dengan jumlah
kampanye auditor. Investigasi analitis terhadap penetapan tarif
dilakukan oleh Institute
for Urban Ekonomi, Moskow. Disain kelembagaan dari sub-industri
juga diperhatikan
dalam Kontrak dan biaya penyediaan sumber daya dari sub-industri
jasa sektor
pelayanan perumahan dan kepemilikan.
interbudgetary. Konsep reformasi diadopsi pada tahun 1998 dan
Pemerintah baru, yang
diangkat di bulan Mei 2000, sudah memasukkan hubungan tersebut ke
dalam bagian
dari keseluruhan program reformasi. Beberapa unsur yang sangat
penting bagi
pembangunan sektor perumahan. Pertama, keuntungan efisiensi yang
diharapkan dari
peningkatan kualitas operasional anggaran. Sejauh ini, salah satu
masalah terberat
adalah tunggakan dari berbagai tingkat otoritas negara kepada
organisasi yang
menyediakan layanan perumahan. Distribusi yang lebih jelas tentang
kekuasaan
penggunaan anggaran dan keseimbangan yang lebih baik dengan sumber
daya
keuangan yang tersedia akan berdampak positif pada operasional
perusahaan.
Kedua, diharapkan ada dampak yang lebih kuat dari reformasi yang
terkait
langsung dengan perumahan. Penghapusan mandat federal yang tidak
diiringi
pendanaan dan sistematisasi bantuan sosial akan merasionalisasikan
dan memperkuat
jaring pengaman yang ada. Penetapan persyaratan minimum yang sama
untuk
anggaran daerah dan proses penganggaran, termasuk klasifikasi
anggaran dasar,
neraca, akuntansi, pelaporan dan prosedur eksekusi akan
meningkatkan pembiayaan
penyediaan dan infrastruktur perumahan.
Jika dilakukan pembagian apa yang ada saat ini, investasi dan
fasilitas yang
mendorong reformasi, maka perubahan sistem mendasar dari bantuan
keuangan
terhadap anggaran perlu dilakukan secepat mungkin guna memenuhi
kebutuhan saat
ini.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
IR. H. MULYADI