KE FEDERASI RUSIA
TANGGAL 31 OKTOBER S.D 6 NOVEMBER 2010
I. PENDAHULUAN
A Dasar Hukum
1. Pasal 20, Pasal 20 A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR
RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib;
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 14 Juli 2010 tentang kunjungan
kerja ke luar negeri dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang
tentang Rumah Susun;
5. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengenai Persetujuan atas Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, yang disampaikan
dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW. 01./8086/DPR RI/VII/2010 tentang
Persetujuan Permohonan Izin Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi V DPR-RI
dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang
Rumah Susun.
B. Susunan Anggota Delegasi
Adapun delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam Kunjungan
Kerja ke Rusia pada tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 6 November 2010
adalah sebagai berikut:
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi V DPR RI atas RUU
tentang Rumah Susun ke Rusia adalah untuk mengetahui, mempelajari,
mendapatkan data dan informasi, mencari contoh, perbandingan, serta memperoleh
penjelasan secara langsung mengenai bagaimana pengaturan, kebijakan, dan
pelaksanaan mengenai rumah susun. Pengumpulan informasi ini dimaksudkan
sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Rumah Susun.
NO. NO.
1. A-434 IR. H. MULYADI
F-PD KETUA
F-PDIP PIMPINAN
F-PD ANGGOTA
F-PD ANGGOTA
F-PD ANGGOTA
F-PG ANGGOTA
F-PKS ANGGOTA
F-Gerindra ANGGOTA
F-Hanura ANGGOTA
Lebih khusus, tujuan kunjungan kerja ke Rusia adalah untuk
1. Mengetahui pengaturan dan pelaksanaan kebijakan secara umum di bidang
pembangunan rumah susun, apakah memiliki semangat keberpihakan bagi
masyarakat yang tidak mampu (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR).
2. Mengetahui pengaturan dan kebijakan di bidang tata ruang terkait dengan
pembangunan rumah susun sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengawasan.
3. Mengetahui tata cara penyusunan peraturan, prosesnya, dan proyeksi ke
depan keberlakuan peraturan tersebut, terutama bagaimana peran serta
masyarakat atau kalangan akademisi dalam penyusunan peraturan.
4. Mengetahui lembaga dan peraturan yang khusus menangani serta mengatur
penyelenggaraan rumah susun, bagaimana menciptakan sinkronisasi dan
koordinasinya.
5. Mengetahui tugas dan kewenangan pemerintah dan lembaga terkait lainnya
dalam penyelenggaraan pembangunan rumah susun, serta apakah peran
pemerintah memiliki fungsi regulator, fasilitator, operator, ataupun campuran.
6. Mengetahui pengaturan dan kebijakan pembiayaan rumah susun, terkait
alokasi anggaran, mekanisme, tata cara, perbankan, dan pemupukan dana
(tabungan) bagi pembangunan perumahan dan permukiman.
7. Mengetahui konsep dalam menangani pertumbuhan kawasan perkotaan,
pengaturan dan kebijakan mengenai penanganan dan peremajaan perumahan
kumuh dan juga terkait dengan pengawasan dan pengendaliaannya.
8. Mengetahui pengaturan dan kebijakan terkait dengan kepemilikan rumah
warga negara asing.
Waktu kunjungan kerja ke negara Federasi Rusia diselenggarakan pada tanggal
31 Oktober sampai dengan 6 November 2010. Adapun pelaksanaan kunjungan kerja
tersebut, adalah:
1. Senin, 1 November 2010 Jam 19.00 Delegasi mengadakan pertemuan dengan
Duta Besar RI di Moscow, Dr. Hamid Awaluddin, beserta para pejabat di
lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moscow, Rusia.
2. Selasa, 2 November 2010 Jam 11.00 Delegasi bertemu dengan Wakil Ketua The
Federal Assembly of The Russian Federation, The State Duma, Valeriy V. PANOV
didampingi anggota Parlemen/Majelis Rendah Rusia/DUMA Negara yang
membidangi masalah Perumahan dan Rumah Susun.
3. Selasa, 2 November 2010 Jam 16.00 Delegasi bertemu dengan Wakil Menteri
Pembangunan Daerah, Constantine Kalarosky beserta pejabat Kementerian
Pembangunan Daerah Federasi Rusia, yang salah satu tugasnya adalah
menangani masalah Rumah Susun.
4. Rabu, 3 November 2010 Delegasi melakukan kunjungan lapangan meninjau
Rumah susun dan infrastruktur di Moscow, termasuk meninjau stasiun kereta
bawah tanah (Metro).
meninjau Rumah Susun dan infrastruktur di Saint Peterburg, termasuk meninjau
rumah susun bagi masyarakat yang tidak mampu (ditangani oleh dinas sosial).
II. PROFIL NEGARA FEDERASI RUSIA
A. UMUM
Ibu kota
55°45′N 37°37′E / 55.75°LU 37.617°BT
Bahasa resmi
Bahasa Rusia resmi di seluruh wilayah; 27 bahasa resmi lainnya di
berbagai wilayah
Kelompok etnik
Rusia 79,8%, Tatar 3,8%, Ukraina 2%, Bashkir 1,2%, Chuvash 1,1%, Chechnya 0,9%, Armenia 0,8%,
lainnya – 10,4%
- Ketua Dewan Federasi Sergey Mironov (FR)
- Ketua Duma Negara Boris Gryzlov (UR)
Luas
- Sensus 2002 145.166.731[2]
-
- Per kapita
- Musim panas (DST) (UTC+3 sampai +13)
Lajur kemudi kanan
Kode telepon +7
Rossiyskaya Federatsiya) atau Rusia , alihaksara: Rossiya;
bahasa Tatar:), adalah sebuah negara yang membentang dengan luas disebelah
timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km², Rusia adalah
negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat
Cina (Tiongkok), Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menduduki peringkat
ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil,
dan Pakistan. Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni Soviet.
Rusia adalah ahli warisutama Uni Soviet; negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk,
2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya.
Kota-kota besar di Rusia antara lain Moskow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod,
Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Chelyabinsk, Rostov na Donu, Ufa, Volgograd,
Perm, Krasnoyarsk, Saratov, Voronezh, Tolyatti, Krasnodar, Ulyanovsk, dan Izhevsk.
Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya lagi.
Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan
dengan status Uni Soviet dulu.
1. Sejarah
dikenal sebagai bangsa Varangia yang dipimpin oleh tokoh semilegendaris Rurik yang
menyeberangi Laut Baltik serta pada tahun 862 M memasuki kota Novgorod dan
memerintah di sana. Pada tahun 882 ia menguasai Kiev, kota Slavia yang berkembang
menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel. Pada tahun 989
Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga Kaukasus dan Laut Hitam serta mengambil
ajaran Gereja Ortodoks Yunani. Kerajaan Kiev Rusia berakhir setelah serangan Mongol
pada tahun 1237 oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan.
dengan kemenangan di Kulikovo. Kemudian daerah-daerah yang tercerai berai
disatukan kembali oleh Ivan IV; ia menaklukan Kazan (1552), Astrakhan (1516) serta
menguasai Siberia. Pemerintahan dilanjutkan oleh penerusnya sampai wangsa
Romanov naik tahta yang diawali dengan diangkatnya oleh Michael Romanov sebagai
Tsar (1613). Dinasti Romanov berkuasa selama 304 tahun hingga tahun 1917 dengan
Tsar Nikolai II sebagai tsar terakhir. Pada bulan Februari 1917 dibentuk Pemerintahan
Sementara di bawah Pangeran Lyvov dan Alexander Kerensky sampai 25 Oktober 1917,
saat pemerintahan tersebut digantikan Pemerintahan Revolusi Bolshevik oleh Vladimir
Ilyich Lenin.
Stalin (1922) yang mewujudkan Uni Soviet (Soviet berarti Dewan) dengan
bergabungnya negara-negara di sekitar Rusia. Pemerintahan Uni Soviet berakhir setelah
pada tanggal 25 Desember 1991 Presiden Mikhail Gorbachev mengundurkan diri serta
berkibarnya bendera tiga warna Rusia di Kremlin.
2. Geografi
Wilayah Rusia berada pada benua Eropa, khususnya Eropa Timur serta benua
Asia di mana Pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Wilayah paling luas
adalah Siberia yang umumnya beriklim tundra. Karena letaknya di belahan bumi yang
paling utara, maka wilayah perairan Rusia umumnya tertutupi es dengan beberapa laut
yang bebas es yakni Laut Barents, Laut Putih, Laut Kara, Laut Laptev dan Laut Siberia
Timur yang merupakan bagian dari Arktik atau kutub utara, serta Laut Bering, Laut
Okhotsk dan Laut Jepang yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Iklim di
kawasan Rusia adalah Tundra, yang sangat dingin.
Rusia memiliki beberapa pulau, antara lain Novaya Zemlya, daratan Franz-Josef,
kepulauan Siberia Baru, pulau Wrangel di Samudra Arktik, Kepulauan Kuril dan Sakhalin
(yang masih dipersengketakan dengan Jepang). Rusia memiliki beberapa sungai, di
antaranya Sungai Dnieper (perbatasan degan Ukraina) dan Sungai Volga. Selain itu
terdapat Laut Kaspia serta Laut Hitam yang berbatasan dengan Turki. Melalui Selat
Bosphorus dan Selat Dardanela, kapal-kapal Rusia dari Laut Hitam dapat berlayar
menuju Laut Tengah dan Terusan Suez.
Berbatasan dengan negara-negara Baltik yakni Estonia dan Latvia kemudian
Belarus dan Ukraina
Laut Kaspia, Kazakhstan, Republik Rakyat Cina, Mongolia dan Korea Utara
Samudra Pasifik utara meliputi Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Selat Bering
(dengan pulau Big Diomede atau Ostrov Ratmanov yang memiliki jarak
beberapa mil dari pulau Little Diomede, bagian dari Alaska (Amerika Serikat)
Di sebelah utara dengan Samudra Arktik (Kutub Utara)
Memiliki Oblast Kaliningrad dengan ibu kota Kaliningrad yang berbatasan dengan
Polandia dan Lituania serta Laut Baltik.
Federasi Rusia terdiri dari 83 subjek federal, terdiri dari
21 republik yang menikmati otonomi dalam skala besar dalam sebagian besar
bidang serta dibagi sesuai etnis-etnis tertentu, otonomi secara nominal yang
masing-masing memiliki konstitusi sendiri, presiden, dan parlemen. Republik
diizinkan untuk menetepkan bahasa aslinya sendiri di samping bahasa Rusia,
tetapi diwakili oleh pemerintah di hubungan internasional. Republik berarti
rumah bagi minoritas etnis di Rusia.
46 oblast (provinsi), merupakan jenis paling umum dari subyek federal dengan
gubernur yang ditunjuk secara federal dan dipilih legislator secara local.
10 krai (wilayah), 9 krai/ teritori: secara umum sama seperti oblast otonom,
desain territorial adalah sejarah, aslinya diberikan kepada daerah paling luar
dan akhir juga pada divii administrative yang terdiri atas okrug otonom dan
oblast otonom.
3 okrug (distrik otonom), aslinya entitas otonom dengan oblast dan krai dibuat
berdasarkan etnis minoritas. Status mereka diangkat ke subjek federal pada
tahun 1990 dengan pengecualian oblast otonom Chukotka, semua oblast
otonom masih secara administratif menjadi bagian.
dan satu oblast otonom. Selain itu, terdapat pula dua kota federal (Moskwa dan
St. Petersburg).
Ada pula pembagian berdasarkan distrik federal (federalny okrug), di mana
Rusia dibagi menjadi delapan distrik federal. Distrik federal ini adalah jenjang
antara pemerintah subjek dan pemerintah federal. Distrik ada 8, masing-masing
diadministrasikan oleh seorang duta yang ditunjuk oleh presiden Rusia. Tidak
seperti subjek federal, distrik federal bukan tingkat pemerintahan sub-nasional,
tetapi tingkatan administrasi pemerintah federal. Duta distrik federal menjalankan
hubungan antara subjek federal dan pemerintah. Bertanggung jawab mengawasi
hubungan pemenuhan subjek federal dengan hukum federal.
4. Demografi
Rusia memiliki populasi sebesar 142 juta jiwa hingga menduduki peringkat 9
dalam tingkat populasi dunia membawa Rusia menjadi salah satu negara dengan
tingkat populasi yang cukup tinggi. Uniknya, Rusia mempunyai kepadatan penduduk
yang rendah karena luasnya yang besar. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di
tenggara Siberia yang bertemu dengan Samudra Pasifik jarang dihuni, sementara
bagian selatannya adalah kawasan yang terpadat.
Terdapat lebih dari 160 kelompok etnis dan suku-suku pribumi yang berbeda di
Rusia. Menurut sensus tahun 2002, 79,8% penduduknya berasal dari suku Rusia, 3,8%
suku Tatar, 2% suku Ukraina, 1,2 suku Bashkir, 1,1% suku Chuvash, 0,9% suku
Chechen, 0,8% suku Armenia. 10,3% sisanya termasuk orang-orang yang tidak
menyebutkan sukunya serta 0,56% suku Avar, 0,43% suku Azerbaijan, 0,56% suku
Belarusia, suku Buryat, suku Han, suku Evenk, 0,14%Ingush, suku Inuit, Yahudi, 0,36%
suku Kabardino, suku Kalmyk, 0.13% suku Karacay, suku Karelia, 0,45% suku Kazakh,
0,20% suku Komi, suku Korea, 0.42% suku Mari, suku Mordvin, suku Nenetse, 0,35%
suku Ossetia, suku Polandia, 0,17% suku Tuvan, suku Udmurt, suku Uzbek, suku Yakut,
dan lain-lain. Hampir seluruh dari kelompok-kelompok ini tinggal di kawasannya
masing-masing; hanya suku Rusia yang dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan
di seluruh kawasan di negara tersebut.
5. Bahasa
Bahasa Rusia adalah satu-satunya bahasa resmi negara, namun republik-republik
di Rusia sering turut menetapkan bahasa daerah mereka sebagai bahasa resmi kedua di
samping bahasa Rusia. Abjad Sirilik adalah satu-satunya bentuk tulisan resmi.
Contohnya, Konstitusi Rusia memperbolehkan Tatarstan menetapkan bahasa Tatar.
Bahasa Rusia juga merupakan bahasa Resmi di Perserikatan Bangsa-bangsa,
kebanyakan buku di dunia ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Rusia
6. Agama
Gereja Ortodoks Rusia adalah agama Kristen yang paling dominan di Rusia yang
membentuk sekitar 63-66% dari jumlah penduduk. Itu menjadikan Gereja Ortodoks
Rusia menjadi agama dominan di Rusia .Bahkan,pada tahun 1997, Gereja ortodoks
menjadi bagian warisan budaya Rusia. 95% Kristen di Rusia terdaftar dalam Gereja
Ortodoks.
Islam adalah agama terbesar kedua dengan presentase 5-6% atau sekitar 15-20
juta, namun itu terlihat terlalu banyak karena menurut Roman Silantyev hanya ada
sekitar 7-9 juta orang. Agama-agama lainnya termasuk berbagai aliran Protestan,
agama Yahudi, Katolik Roma, dan agama Buddha. Agama seseorang umumnya
sementara orang-orang keturunan kelompok Turki beragama Islam terutama di negara
bagian/Republik Adygea, Kabardino-Balkaria, Nogai, Dagestan, Karachay-
Cherkessia,dan Chechnya . Agama Buddha umumnya dianut oleh orang Buryatia, Tuva,
dan Altai. Agama Shamanisme Altai dianut oleh orang Altai. Burkhanisme oleh orang di
Republik Altai.
sebagai kepala negara. Selama masih kerupakan kekaisaran, terutama pada masa
Dinasti Romanov, Rusia mengalami persinggungan politik dengan negara-negara Eropa,
di antaranya konflik dengan pemerintahan Perancis pimpinan Napoleon Bonaparte,
Krisis Balkan karena menginginkan pelabuhan yang bebas dari es di Eropa yang
dinamakan Politik Air Hangat, Penyatuan Pan Slavia serta sering mengalami
pertempuran dengan Turki Usmani (Ottoman) Turki dalam memperebutkan wilayah
Kaukasus dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I. Akibat politik ini pula terjadi
pertempuran dengan Jepang dan intervensi terhadap Tiongkok. Masa selanjutnya,
politik Rusia dilebur dengan kepentingan Uni Soviet yang mengambil sikap independen
bahkan menentang ketika terjadi penggulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh
Gennady Yanayev menjelang keruntuhan Uni Soviet yang diprakarsai Presiden Boris
Yeltsin.
Pemerintahan dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta perdana
menteri yang bertanggung jawab terhaadap parlemen namun dengan peranan yang
terbatas dibandingkan dengan Presiden. Sejak pembangkangan Wakil Presiden
Aleksander Ruskoi dan ketua parlemen asal Chechnya, Ruslan Khasbulatov, lembaga
wakil presiden dihapus. Parlemen memiliki dua kamar, yakni Majelis Federal
( ; Federalnoye Sobraniye) yang merupakan majelis tinggi dan
majelis rendah yang dikenal dengan Duma.
Karena Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis,
setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada beberapa
kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis berlarut-larut,
seperti di Chechnya dan Ingushetia.
atas pemilihan di Ukraina, kerjasamanya dengan Belarus, ditambah degan tradisi di
Rusia yang dianggap cocok dengan budaya sentralisasi, demokratisasi malah membuat
harga diri Rusia merosot di mata dunia dan menimbulkan berbagai macam gejolak dan
krisis berkepanjangan.
Masa Tsar atau Kekaisaran
Perkembangan dari Parlemen Rusia tidak bisa lepas dari reformasi yang
dilakukan melalui Perestroika dan Glasnot. Perestroika adalah proses yang ditujukan
untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan masyarakat Soviet
yang pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat sistem sosialisme dengan tujuan
akhirnya adalah untuk memperbaiki masyarakat secara politik, ekonomi, dan moral.
Sedangkan Glasnot (keterbukaan) mengisyaratkan bahwa pembungkaman yang
tersistemasi selama beberapa dasawarsa terakhir telah mengakibatkan tidak
terakomodasinya partisipasi publik dalam proses kehidupan politik dan sosial. Melalui
glasnot memperbolehkan suara yang selama ini dibatasi dan dibungkam untuk muncul
ke permukaan. Begitu keterbukaan dilakukan, aspirasi politik yang biasanya hanya
boleh disalurkan lewat partai komunis, kini boleh disuarakan oleh kekuatan politik lain.
Langkah pembaharuan dilakukan juga pada struktur politik Negara, yaitu
ditandai dengan memasukkan amandemen Konstitusi untuk upaya reformasi sistem
politik. Beberapa perubahan pokok menyangkut prosedur pemilihan umum yang baru,
Sidang Wakil Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan Dewan Tinggi sebagai organ
pelaksana (parlemen), tetap yang terdiri dari 2 kamar. Anggota parlemen berjumlah
628 Anggota yang terdiri dari dua kamar, yaitu Duma Negara atau biasa disebut
dengan Duma (Majelis Rendah) berjumlah 450 anggota. Lembaga parlemen lainnya
dibentuk berdasarkan konstitusi yang disetujui berdasarkan referendum Desember
1993.
Parlemen digambarkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi permanen karena
memiliki masa sidang yang tetap. Jadwal kerja seperti itu membedakan antara
parlemen yang baru dengan parlemen dari era Soviet yang hanya "stempel karet"
dimana mereka bersidang hanya beberapa hari pada setiap tahunnya. Konstitusi yang
baru juga mengarahkan bahwa kedua kamar bertemu dalam pembukaan masa sidang,
walaupun pertemuan bersama tersebut dilakukan untuk mendengarkan pidato penting
dari presiden atau para pemimpin asing.
Pada awal reformasi, parlemen hanya bersifat transisi (1994-1995) tetapi
berhasil mengesahkan sekitar 500 undang-undangan dalam dua tahun. Karena itu
ketika parlemen baru terbentuk pada Januari 1996 mereka diberikan daftar undang-
undang tersebut, dan mereka ditugaskan di komisi-komisinya untuk mempelajari
kelemahan undang-undang tersebut dan menyiapkan undang-undang penggantinya.
Adapun yang menjadi agenda utama adalah memperbaharui Hukum Perdata, terutama
yang menyangkut dengan kewajiban kontrak, sewa, asuransi, kredit dan pinjaman,
kemitraan dan pengaturan lainnya yang mendukung era pasar bebas.
Dalam perkembangannya, parlemen semakin memperlihatkan peranan dalam
membangun demokratisasi dan mendorong kemajuan pembangunan. Semakin
berperannya parlemen, ditandai dengan kebebasan untuk menghimbau Kremlin untuk
mempertimbangkan kemerdekaan atas dua daerah separatis, Abkhazia dan Selatan
Ossetia. Hal tersebut secara tegas disampaikan oleh parlemen (Duma) pada 21 Maret
2008. Begitu juga untuk mendorong kemajuan pembangunan, parlemen memfasilitasi
dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan strategic planning dalam
pembangunannya.
a. Dewan Federasi
Dewan Federasi sesuai dengan nama dan komposisi lebih menekankan pada isu-
isu tentang daerah (subnational yurisdiksi), seperti penyesuaian terhadap perbatasan
dan penetapan atas keputusan presiden mengenai hukum darurat perang atau
keadaan darurat. Sebagai Majelis Atas juga mempunyai tanggung-jawab dalam
mengkonfirmasi tentang kekuasaan umum dan dan keadilan yang menyangkut
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung atas rekomendasi
presiden. Konstitusi juga memerintahkan Dewan Federasi Dewan membahas rancangan
undang-undang yang diajukan oleh Mejelis Rendah yang berkaitan dengan anggaran,
pajak, dan urusan fiskal lain. Disamping itu membahas rancangan undang-undang
tentang perdamaian dan peperangan dan ratifikasi perjanjian internasional. Dalam
disposisi dan pertimbangan tentang berbagai hal menyangkut legislasi, bagaimanapun
Dewan Federasi mempunyai kekuasaan yang lebih rendah dibanding Duma. Karakter
part-time dari cara kerja Dewan Federasi menyebabkan struktur komisi kurang
berkembang dan kehilangan sedikit kekuasaannya ketika berhadapan dengan Duma.
Karena itu Dewan Federasi tidak lebih menjadi badan yang bersifat konsultatif daripada
pembuat undang-undang.
Dewan Federasi terdapat 12 komisi dan dua komisi tidak tetap. Di Dewan
Federasi lebih sedikit komisi dikarenakan statusnya yang part-time. Dewan Federasi
dikenakan biaya dalam kerjasama dengan Duma dalam menyelesaikan dan rancangan
undang-undang lainnya. Undang-undang federal tentang anggaran, peraturan bea
cukai, pengawasan kredit, dan ratifikasi perjanjian internasional yang harus
dipertimbangkan oleh Dewan setelah diadopsi dari Duma, di mana sebagian besar
perundang-undangan yang diperkenalkan. Kekuasaan khusus Federasi Dewan adalah:
1) Memberikan persetujuan atas perubahan batas-batas negara.
2) Memberikan persetujuan atas Keputusan Presiden tentang
pemberlakukan daurat perang.
darurat.
Rusia.
7) Menyetujui pencalonan hakim di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi Arbitrase oleh Presiden.
8) Menyetujui pencalonan Jaksa Agung oleh Presiden.
9) Menunjuk Wakil Ketua dan setengah setengah Anggota Pemeriksa dari
Badan Pemeriksa Keuangan.
Duma Negara, atau dalam bahasa Rusia Gosudarstvennaya Duma yang
seringkali disingkat sebagai Gosduma. Lembaga ini menggantikan Soviet Tertinggi pada
tahun 1993. Nama Duma diambil dari parlemen dalam Kekaisaran Rusia, yang dibentuk
sebagai akibat revolusi tahun 1905-1907. Selanjutnya berkaitan dengan struktur Duma
akan menjelaskan tentang Anggota Duma, Fraksi, Komisi-Komisi dan Pimpinan Duma,
dan Dewan Duma Negara.
Anggota Duma
Sesuai dengan yang diatur dalam Konstitusi 1993, Anggota Duma dipilih oleh
warga negara yang telah berusia 18 tahun untuk masa keanggotaan 4 tahun. Untuk
menjadi Anggota Duma, kandidat minimal berusia 21 tahun, berkewarganegaraan
Rusia.
Wakil rakyat di Duma bekerja full-time dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan
mereka tidak iijinkan untuk memegang jabatan secara bersamaan di parlemen lokal dan
jabatan di pemerintahan. Anggota Duma memiliki kekebalan hukum terhadap semua
tindakan di gedung parlemen.
Berdasarkan hasil pemilu 2 Desember 2007, terbentuk empat fraksi, yaitu:
1. United Russia dengan 315 kursi.
2. Communist Party of the Russian Federation (CPRF) dengan 57 kursi.
3. Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) dengan 40 kursi.
4. Just Russia dengan 38 kursi.
Komisi-Komisi
Duma membentuk committees dan commmissions yang berhubungan dengan
jenis tertentu isu. Komisi di Duma juga dapat membentuk panitia kecil. Saat ini, Duma
memiliki terdapat 31 committees, dan 1 commmissions. Contoh committees yang ada
di Duma adalah; the Defense Committee, the Committee on Foreign Affairs; the
Committee on Industry, Contruction, Transport and Energy; the Committee on Budget;
the Committee on Information Policy; the Committee on Security; the Committee on
Culture, the Committee on Education and Science; dan lainnya. Tak kalah tenting
adalah the Committee on Etic dan sebagainya. Disamping itu adalah Commission yaitu
Komisi Undang-Undang Konstitusi dan Struktur Negara.
Umumnya alokasi jabatan ketua dan keanggotaannya ditentukan diantara fraksi dan
umumnya proporsi dari suara di parlemen. Tidak sama dengan komisi-komisi di era
sebelumnya, di bawah Konstitusi 1993 mempunyai tanggung-jawab penting dalam
proses legislasi, mempersiapkan dan mengevaluasi rancangan undang-undang,
melaporkannya ke sidang di masing-masing majelis dan melakukan pembahasan. Pada
tahun 1996 struktur komisi-komisi mengikuti parlemen sebelumnya.
Pimpinan Duma
Duma memilih ketua untuk menjalankan tata tertib di Duma. Ketua Duma
(Chairman of the State Duma) dipilih untuk masa kerja 4 tahun dan merupakan wakil
resmi untuk hubungan internasional. Status Ketua Duma ini merupakan urutan ke-4
dari hirarki Negara. Ketua Duma mempresentasikan Duma dengan segala
kewenangannya. Jika Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua Pertama atau Wakil Ketua
lainnya menggantikan peran dan fungsinya.
Dewan Duma Negara (the Council of the Duma)
Dewan Duma Negara mempunyai 8 anggota yang berasal dari pimpinan fraksi
dan komisi-komisi dan mereka bertemu seminggu dua kali. Dewan Duma Negara
mempunyai fungsi yang berkaitan dengan sidang yaitu:
1) Menjamin dilaksanakannya ketentuan Konstitusi dan Tata Tertib.
2) Memberikan menyampaikan yang berkaitan dengan Duma (juru bicara).
3) Menetapkan daftar juru bicara, memberikan dan menarik izin untuk bicara.
4) Menetapkan jadwal sidang, memutuskan apa yang dapat dilaksanakan,
memverifikasi prosedur voting dan membatalkan voting bila terjadi
kekacauan.
Dewan Duma Negara juga mempunyai kewenangan khusus dalam:
1) Membahas dan mensahkan Anggaran Duma dan rinciannya yang
sebelumnya diajukan Sekretaris Jenderal.
2) Menjalankan peran khusus terhadap hubungan luar negeri yang berikaitan
dengan pertahanan.
memanggil polisi jika terjadi kekacauan di Duma.
Dewan Duma Negara mempunyai fasilitas berupa:
1) Gaji 40 persen yang lebih besar dari Anggota Duma biasa.
2) Mendapatkan mobil resmi.
1) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas penunjukan Kepala
Pemerintahan.
pemerintah.
termasuk isu-isu yang diangkat oleh Duma.
4) Memutuskan persoalan keyakinan dalam Pemerintah Federasi Rusia.
5) Menunjuk dan memberhentikan Ketua Bank Sentral.
6) Menunjuk dan memberhentikan Ketua dan setengah Anggota
Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan.
7) Menunjuk dan memberhentikan Komisaris Hak Asasi Manusia.
8) Mengumumkan amnesti.
memerlukan mayoritas dua pertiga).
Hubungan antar parlemen antara Indonesia dengan Rusia telah berkembanga
dengan baik. Pada bulan Desember 2003 atas undangan Gosduma Rusia, Moscow
dikunjungi oleh delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, pada bulan Nopember
2004 delegasi Dewan Federasi yang dikepalai oleh Kepala Komite Pertahanan dan
Keamanan V.A. Ozerov mengunjungi Jakarta. Pada bulan April 2005 wakil kepala
Gosduma A.N.Chilingarov sebagai utusan khusus Presiden Rusia ikut ambil bagian
dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara Asia dan Afrika dalam rangka
memperingati 50 tahun konferensi Bandung. Dalam masing-masing parlemen kedua
negara tersebut telah dibentuk kelompok persahabatan .
Pada bulan Januari 2006 diadakan kunjungan Kepala Dewan Federasi Majelis
Federasi Rusia C.M. Mironov, pada bulan Juni Kepala Parlemen Indonesia A. Laksono
mengunjungi Rusia. Kelompok besar yang terdiri dari anggota parlemen Rusia ikut serta
dalam sidang ke-14 Forum Parlemen Asia Pasifik di Jakarta (Januari 2006).
Pada bulan Mei 2006 diadakan kunjungan kerja ke Jakarta oleh delegasi Aparatur
Dewan Federasi dalam rangka mempelajari pengalaman pihak Indonesia dalam
penyelenggaraan sidang Forum Parlemen Asia Pasifik, dimana sidangnya yang ke-15
akan diselenggarakan di Moscow pada bulan Januari 2007.
Pada bulan Juli 2006, Moscow dikunjungi oleh delegasi yang dikepalai oleh
Kepala Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia T.Sambuaga, delegasi tersebut
ikut ambil bagian dalam seminar dengan topik “Kemitraan Strategis Rusia dan
Indonesia : pandangan dari segi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan”.
Delegasi persahabatan dan kerjasama dengan Rusia dari Parlemen Indonesia
mengadakan kunjungan ke Rusia pada akhir Oktober 2006 atas undangan Duma
(Parlemen Rusia).
C. Ekonomi
Rusia memiliki perindustrian yang cukup maju yang merupakan warisan dari masa
pemerintahan Stalin. Industri yang dikenal antara lain industri perlengkapan dan
peralatan militer, misalnya industri pesawat tempur yang menghasilkan MiG dan Sukhoi
serta helikopter, pesawat terbang, tank, rudal dan persenjataan ringan seperti senapan
Kalashnikov. Selain itu ada pula industri berat seperti industri baja, pertambangan
mineral, batu bara dan minyak bumi. Rusia juga memiliki industri pertanian yang
digalakkan Stalin dengan pertanian kolektifnya.
Sekalipun merupakan negara industri yang tergabung G-8, Rusia masih berusaha
mengatasi masalah ekonominya agar mampu menjadi negara adikuasa kembali seperti
ketika masa Uni Soviet.
Sistem pendidikan di Rusia meliputi taman kanak-kanak (playgroup, sejak usia
bayi 1 tahun sampai taman kanak-kanak lanjut sejak usia 3 tahun), sekolah menengah
(sejak usia 7 tahun), "gimnasium" (semacam sekolah menengah dengan kurikulum
yang lebih luas), sekolah dan sekolah kejuruan, perguruan tinggi (institut, universitas
dan akademi).
Sekolah menengah terdiri dari 3 tahun sekolah dasar, 6 tahun sekolah menengah
utama dan 2 tahun sekolah menengah penuh. Ada sekolah menengah khusus di mana
mata pelajaran tertentu diutamakan, misalnya bahasa, matematika, fisika dan lain-lain.
Sejumlah perguruan tinggi mengikuti sistem Barat dan mempunyai dua peringkat: BA (4
tahun) dan MA (2 tahun) tetapi kebanyakannya tetap sesuai sistem lama yaitu tanpa
gelar BA dan MA (para tamatan diberi kualifikasi saja, misalnya guru sekolah,
penerjemah, insinyur dan lain-lain) dengan tempo pelajaran 5-6 tahun. Jumlah
universitas negeri (1994) ialah lebih dari 40, disertai 80 universitas khusus (teknik,
medis, keguruan, pertanian) yang dulu bertaraf institut saja dan lebih dari 30
universitas swasta.
Pendidikan di semua tingkat bebas biaya (kecuali perguruan swasta). Perguruan
di Rusia antara lain Universitas Negeri Kazan, Universitas Negeri Moskow, dan lain-lain.
Tokoh pendidikan di Rusia yang terkenal adalah Dmitri Mendeleev
E. Pertahanan keamanan
Rusia mewarisi sebagian besar kekuatan militer Uni Soviet, namun kesulitan
ekonomi yang melanda Rusia membuatnya kesulitan membiayai kekuatan militernya.
Yang paling sulit dirasakan Angkatan Laut yang banyak membesituakan armadanya,
termasuk kapal-kapal induknya sehingga saat ini hanya memiliki satu kapal saja.
Setelah musibah kapal selam Kursk di Laut Barents pada tahun 2000, kekhawatiran
bertambah.
Hal yang sama dialami oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara, namun
keduanya tidak separah Angkatan Laut karena masih mengadakan riset untuk
memperbaharui persenjataan yang dimilikinya meskipun tidak semaju Amerika Serikat
maupun pada masa Uni Soviet.
Produk Unggulan Rusia
Nuklir
Rusia masih memiliki persenjataan nuklir warisan Uni Soviet yang sebagian diduga
dimiliki oleh negara-negara federasinya dan juga oleh negara-negara yang kini
independen seperti Ukraina dan Kazakstan.
Peluncur Luar Angkasa
Uni Soviet dahulu memiliki stasiun peluncur ruang angkasa (kosmodrom) di
Baikonur, namun kosmodrom tersebut saat ini berada di wilayah Kazakstan
dengan berpenduduk Rusia-Kazakh dan memiliki tingkat kriminalitas tertinggi.
Untuk itu Rusia merasa perlu untuk mencarikan stasiun pengganti untuk
kepentingan ruang angkasa baik kepentingan sipil, bisnis, dan militer.
Pada masa Uni Soviet, terdapat dinas rahasia yang dikenal dengan nama KGB.
Pada masa Presiden Boris Yeltsin dibentuk dinas keamanan yang bernama FSB.
Budaya
Rusia adalah negara multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya.
Budaya dominan di sana adalah budaya Gereja Ortodoks Yunani yang telah
merasuk ke sendi-sendi kehidupan rakyat Rusia. Kebudayaan Slavia yang
Ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang nomaden, paganisme di Timur
Jauh menambah keragaman di Rusia.
Seni Arsitektur
Telah diketahui Rusia bermula dari negara Novgorod Lalu ke masa Rus' Kiev.
Namun arsitekturnya lebih berkembang lagi pada masa Vladimir-Suzdal,
Keadipaten Agung Moskwa, Kekaisaran Rusia, Uni Sovyet, sampai sekarang,
Federasi Rusia. Arsitektur Rusia terdiri dari:
Religioznye Postroiki atau Bangunan Keagamaan/ ,
terdiri dari Gereja, Masjid, Kuil, Vihara, dan sebagainya. Pengaruh Ortodoks
sebagainya. Pengaruh muslim terlihat dari Masjid Qolsharif, Masjid Peringatan
Seribu Tahun Islam, Masjid Nurullah dan lain-lain.Namun, di Kazan, tepatnya
di Kazan Kremlin terdapat kolabrasi antara seni Kekristenan dan Islam yang
unik bahkan satu-satunya di Rusia.
Grazhdanskaya Arxitektura atau seni arsitektur biasa.
Masakan Rusia
Hidangan asli Rusia adalah sapi orloff, sapi Strogannof, ayam Kiev, Charlotte Russe,
dari hasil kreasi koki Perancis. Masakan Rusia juga dipengaruhi Gereja Ortodoks.
Orang Rusia membuat sup Shchi saat mereka berpuasa daging, saat natal mereka
membuat Kutia, saat Paskah mereka membuat Paskha. Makanan lain adalah Khumis
yang mereka pelajari dari orang Bashkir di Kirgizstan dan Kazakhstan. Sauerkraut
dari fermentasi kubis yang akhirnya dipelajari oleh orang Tartar dari Tiongkok.
Makanan lain ialah Kholodets, Kotleta, Pierogi, Okroshka, Kvas, dan vodka.
Komposisi Etnis (2002)[6]
1. Pengantar
menciptakan pasar perumahan dan bukan lagi alokasi administratif perumahan. Hanya
sedikit orang, termasuk para reformis di pucuk pemerintahan, yang menyadari nilai
ekonomis,sosial, dan politik dari reformasi perumahan. Pada tahap ini, tujuan mereka
sangat sempit, yaitu untuk membebaskan negara dari beban konstruksi dan beban
pemeliharaan, serta untuk mendapatkan masukan dari para pemilik real estat untuk
mendukung kegiatan pemerintah daerah. Hanya sedikit yang dicapai dari reformasi ini,
mengingat rumit dan saling bertentangannya undang-undang kepemilikan swasta,
perselisihan kepentingan antarkelompok pada tingkat local dan federal, serta hambatan
di masyarakat lapis bawah.
Oleh karena itu setiap kebijakan berorientasi pasar yang sukses di negara lain
ex-blok sosial, kemungkinan akan sulit diterapkan di Rusia. Karenanya, di St Petersburg,
kota terbesar kedua di Rusia, program privatisasi berumur pendek dan berakhir pada
awal tahun 1993. Masyarakat urban, seperti halnya mikrokosmos, di dalamnya terjadi
interaksi antara faktor politik, ekonomi, dan sosial yang menyoroti perkotaan dalam
konteks Rusia pascasosialis yang lebih luas.
2. Permasalahan Yang Dihadapi
massal dari proyek nasional “Perumahan Terjangkau dan Nyaman bagi Warga
Rusia” antara lain adalah hambatan dalam pelaksanaan, penilaian terhadap kebijakan
perumahan pemerintah, dan diskusi mengenai peran lembaga keuangan dalam
memasok pembeli rumah dengan harga yang terjangkau.
Di sepanjang periode Soviet, perumahan di perkotaan selalu menjadi masalah
karena pasokannya yang sedikit dan kebutuhan penduduk yang besar. Industiralisasi
dan urbansasi yang terus terjadi di Uni Soviet pada abad kedua puluh menjadi penekan
besar ketersediaan perumahan, dan pemerintah Soviet baru mulai memprioritaskan
perumahan layak pada akhir 1950-an. Pada saat terjadi Revolusi di tahun 1917, delapan
puluh persen penduduk Rusia (dan satu persentase yang lebih besar di wilayah Uni
Soviet lainnya) tinggal di perdesaan. Pada tahun 1990-an, jumlah yang hampir sama
tinggal di perkotaan. Artinya terjadi pergeseran dramatis dari desa ke kota, seperti juga
yang terjadi di negara lain di dunia.
Kemiskinan dan kekurangan mendorong mereka yang berada di perdesaan,
sementara kampanye industrialisasi resmi di Soviet mengundang (dan terkadang
memaksa) gerakan pindah ke kota. Antara tahun 1920an sampai 1950an, sejumlah
besar keluarga Uni Soviet tinggal di apartemen bersama, sementara yang lain tinggal di
barak dan asrama (perumahan massal bagi pekerja) yang kondisinya lebih buruk.
Bagi kebanyakan keluarga, mendapatkan satu kamar di apartemen komunal
merupakan langkah besar dalam mengatakan itu perumahan mereka, terutama jika
mereka mendapatkannya di kota yang paling diinginkan seperti Moskow atau
Leningrad. Seperti Iraida Yakovlevna dalam buku "Sebuah Kamar untuk
Anaknya," banyak orang tanpa rumah, terutama mereka yang berasal dari perdesaan,
mencoba untuk bekerja sebagai petugas pembersih untuk mendapatkan kamar di kota.
Di Uni Soviet, perumahan di kota merupakan milik pemerintah. Perumahan
tersebut dibagikan oleh pemerintah kota atau departemen pemerintah berdasarkan
meter persegi per orang. Aturannya, penyewa tidak mempunyai pilihan terhadap rumah
yang ditawarkan. Sewa dan pembayaran untuk layanan komunal seperti air dan listrik
tidak menjadi anggaran utama dari keluarga. Mereka tidak membayar biaya real,
karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Akses warga terhadap perumahan sama
seperti akses mereka terhadap barang konsumsi artinya tergantung apda posisi mereka
di masyarakat dan tempat kerja mereka. Sering kali perumahan (maksudnya
“perumahan departemen”) disediakan oleh kantor. Pengawasan administrative terhadap
perumahan dan perpindahan penduduk dilakukan dengan menggunakan izin tinggal.
Di perkotaan, sampai tahun 1970an, kebanyakan keluarga tinggal di satu kamar
di apartemen komunal, tempat mereka menderita karena terlalu ramai dan tidak ada
harapan akan perbaikan situasi. Sebagai perbandingan minoritas ada yang tinggal di
apartemen “swasta” atau tinggal di asrama dan barak. Walaupun sejak tahun 1930an,
apartemen swasta untuk setiap keluarga menjadi target kebijakan perumahan Uni
Soviet, konstruksi skala besar mulai dimulai tetapi berhenti pada 1950an.
Pembangunan tersebut adalah untuk konstruksi besar-besaran bangunan blok
kualitas rendah bertingkat lima yang disebut "Khrushchevki" (atau "Khrushcheby" yang
berirama dengan kata Rusia "trushchoby " yang artinya kumuh), Walaupun demikian,
target yang dideklarasikan itu tidak dapat dipenuhi, bahkan sampai tahun 1980an
ketika proyek apartemen swasta bermunculan dan menjadi bentuk utama perumahan di
perkotaan. Pada saat yang sama, di beberapa kota, termasuk Leningrad, hampir
sepertiga penduduk ada dalam “daftar untuk mendapatkan rumah”.
Sejak tahun 1960an, mereka yang tidak masuk dalam daftar rumah karena
ruang yang ditempatinya melebihi aturan resmi (mereka tinggal di tempat dengan luas
lebih dari lima meter persegi per orang) dapat menyumbang dana pribadinya untuk
proyek konstruksi bersama dan mendapatkan apa yang disebut “apartemen
koperasi”. Hanya separuh yang mampu saja yang dapat memanfaatkan proyek ini,
dan jumlah ruang yang ditempati sudah melebihi batasan tertentu. Batasannya adalah
Sembilan meter persegi per orang yang sampai awal 1980an, yang sesudahnya mulai
meningkat. Dalam perhitungan meter persegi, pemerintah mempertimbangkan tidak
hanya ruang keluarga utama, tetapi jika ada the dacha.
Bagi mereka yang dapat bergabung dalam koperasi, perumahan dapat diperoleh
dan terjangkau: harga per meter persegi dari apartemen koperasi adalah sama dengan
rata-rata gaji bulanan. Jika dibandingkan dengan St. Petersburg kontemporer (2006),
nilai pasar per meter persegi di apartemen baru yang termurah adalah sepuluh kali
rata-rata gaji bulanan.
Akan tetapi ada cara lain untuk memperbaiki kondisi hidup seseorang, walaupun
tidak banyak, yaitu dengan “pertukaran”: anda dapat menukar rumah anda dengan
orang lain. Jika, sebagai contoh, satu keluarga dengan satu kamar besar di apartemen
komunal dibagi dua (misalnya karena bercerai), mereka dapat menukar ruang
tinggalnya dengan dua kamar kecil di apartemen komunal lain. Mereka yang
mendapatkan satu ruang besar dikatakan “tinggal bersama” (bahasa Rusia
s"ezzhayutsya) dan mereka yang menukar dengan dua kamar kecil dikatakan
“menjauh” atau “berpisah” (bahasa Rusia raz"ezzhayutsya).
6. Pokok-Pokok Diskusi dalam Pertemuan
a. Dengan DUMA Negara
undang-undang perumahan baru yang direncanakan untuk mengembangkan pasar
perumahan dan meningkatkan persediaan perumahan yang terjangkau. Paket Undang-
undang baru terdiri dari 27 undang-undang yang mulai berlaku tahun 2005 dan
diharapkan membawa perubahan pada sektor perumahan. Permasalahan hukum utama
yang mendapatkan perhatian masyarakat adalah Kode Baru Perumahan yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Maret 2005. Kode baru Perumahan ini mengantikan Kode
Perumahan pertama tahun 1983, yaitu kode perumahan yang hanya dimiliki negara.
menyediakan perumahan sosial bagi masyarakat miskin. Tampaknya dalam saham
perumahan yang akan ditempati umumnya dianggap sebagai prasyarat untuk
pengembangan kelas menengah yang penting, karena kepemilikan rumah dipandang
sebagai tanda masyarakat yang ekonominya stabil dan pasar yang berfungsi dengan
baik.
dalam kebijakan perumahan Rusia. Dalam hal apapun, reformasi akan menciptakan
sekelompok orang, yang jatuh di antara dua kategori, yang tidak mampu untuk
membeli apartemen yang juga tidak "cukup miskin" dan berhak untuk perumahan
sosial. Dukungan finansial akan diberikan untuk “kategori" dari orang, yang berhak
untuk mendapatkan perumahan bersubsidi dapat diharapkan untuk tumbuh secara
substansial. Menurut Kode Perumahan, yang berhak untuk mendapatkan subsidi
perumahan adalah penyewa dari apartemen sewa baik dari sektor swasta, anggota
koperasi, ataupun pemilik rumah.
Perumahan dan layanan komunal menjadi isu masyarakat Rusia saat ini. Tarif
untuk perumahan dan jasa komunal membesar, tetapi kualitas layanan tetap
buruk. Umumnya, orang tidak dapat menuntut pelayanan yang lebih berkualitas dan
tidak menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, administrasi lokal
harus mengontrol kualitas perumahan dan layanan komunal. Persyaratan tentang
kualitas ditentukan dalam undang-undang, namun dalam prakteknya tidak dapat
terpenuhi.
Undang-undang perumahan baru, sangat ditujukan untuk membuat pasar
perumahan yang lebih efektif dan bergerak ke arah ekonomi pasar di sektor
perumahan.Sebagian besar telah mendorong warga negara untuk beroperasi di pasar
perumahan sebagai konsumen aktif. Hasil dari reformasi perumahan diharapkan dapat
terlihat hasilnya dalam beberapa tahun ke depan. Namun, reformasi telah menghadapi
banyak kritik, dan ada sejumlah besar ekonomi yang skeptic, dan meragukan bahwa
reformasi akan berhasil. Kode Perumahan telah dinobatkan sebagai "hukum pemilik
rumah", yang berarti bahwa pemilik rumah, dan hanya bagian terkaya dari mereka
akan mendapatkan manfaat dari reformasi.
b. Dengan Kementerian Pembangunan Daerah
Dalam pertemuan ini disampaikan, bahwa permasalahan yang dihadapi
Indonesia ternyata merupakan permasalahan yang juga dihadapi oleh Rusia dan belum
ditemukan penyelesaiannya. Sejauh ini kebijakan pengembangan perumahan terutama
di perkotaan dan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bimbingan
pemerintahan Federal. Pada saat yang sama, permasalahan yang mengemuka di sektor
perumahan adalah masalah pembiayaan, terutama yang menyangkut subsidi. Federasi
Rusia tidak hanya akan terlibat dalam menetapkan kebijakan perumahan secara
keseluruhan, tetapi juga secara finansial yang harus ditangani secara efektif.
Saat ini dukungan pembiayaan publik di sector perumahan pada dasarnya
merupakan tanggung jawab daerah, dengan keuangan Federal yang terbatas
anggaran biaya Federal diperkirakan hanya sekitar 20% dari total anggaran biaya. Ada
juga variasi tingkat dukungan regional, yang mencapai 22%. Persoalannya adalah Ini
apakah tingkat regional mampu membawa beban keuangan dan kebijakan yang
demikian besar. Hubungan antara Federasi, wilayah dan kota telah berkembang
dengan baik. Diharapkan Federasi dapat menciptakan kesempatan untuk
menyelesaikan baclog perumahan melalui pendanaan yang memadai . Artinya, untuk
mengembankan perumahan, Federasi Rusia perlu melakukan investasi besar-
besaran. Sementara itu, untuk mendorong perkembangan kota yang tepat perlu
dipastikan efektivitas dana Federal untuk memnuhi target pemenuhan kebutuhan
perumahan.
Rusia dituangkan dalam Kebijakan "Konsep reformasi sektor pelayanan
perumahan dan kepemilikan Federasi Rusia" dan menjadi salah satu tujuannya.
Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah dengan pendekatan reformasi yang
secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam hal pemeliharaan
perumahan, tujuan yang dapat dikemukakan adalah pembagian fungsi manajemen dan
pemeliharaan serta pengenalan cara melakukan tender secara kompetitif dalam
pengadaan jasa. Dalam hal manajemen penyediaan perumahan, sesuai dengan visi
Pemerintah dalam proses reformasi, asosiasi pemilik rumah multiflat diatur sedemikian
rupa sehingga mereka sendiri yang berperan dalam manajemen penyediaan rumah.
Dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, perbaikan
pengaturan tarif perlu dilakukan dan pengaturan pelayanannya dilaksanakan oleh
pengguna setempat dan berdasarkan perjanjian kontrak. Dan dalam hal pembagian
tanggung jawab antara rumah per rumah dan negara, konsep yang digunakan
mengatur bahwa biaya operasional yang dikeluarkan per rumah akan meningkat secara
bertahap sampai pada akhirnya ditanggung penuh oleh rumah per rumah.
Perkembangan terakhir memperlihatkan perlunya dorongan baru reformasi
sektor perumahan. Berdasarkan undang-undang Pemerintahan subprogram baru yang
disetujui adalah Reformasi dan modernisasi sektor perumahan dan kepemilikan Federasi
Rusia dari program federal Zhilische untuk 2002-2010. Pilar dokumen adalah dua
pertanyaan. Pertama adalah pengenalan sistem akun pribadi (rekening bank) warga
negara, yang akan menjadi dasar bagi skema konseptual baru mengenai subsidi.
Menurut dokumen ini, dana yang disediakan oleh Pemerintah sebagai subsidi, harus
dapat diakses oleh pemilik rumah, sehingga ada sistem kendali yang efektif dari
monopoli. Tapi apa yang lebih penting adalah pengenalan terhadap sistem yang
memungkinkan diterimanya subsidi tertarget, yaitu bantuan pemerintah bagi mereka
yang berpendapatan rendah dan pada saat yang bersamaan skema ini juga disubsidi
oleh perusahaan dalam pemeliharaan dan penyediaan bagi semua pemilik rumah.
Pertanyaan Kedua, adalah mengenai dokumen tentang kondisi kritis dari
infrastruktur perumahan. Modal yang digunakan sudah lebih dari 60%. Konsekuensi
dari kondisi tersebut adalah besarnya kemungkinan sistem yang sudah berjalan akan
rusak, efisiensi yang rendah dari kapasitas yang ada, kerugian energi yang besar.
Alasannya adalah sektor secara sistematis kurang didanai selama satu dekade terakhir
dan terutama karena anggaran dari berbagai tingkatan yang ada tidak digunakan
sebagaimana mestinya. Hutang yang besar, yang diperparah dengan kondisi keuangan
perusahaan yang ada di sektor tersebut tidak memungkinkan diperbaharuinya peralatan
dan dilaksanakannya perbaikan modal yang seharusnya dilakukan.
4. Sistem Pembiayaan Sektor Perumahan
Sebagai bagian dari reformasi ekonomi di sektor perumahan, restrukturisasi
sistem pembiayaan perumahan telah dilakukan pada awal tahun 90an. Subyek dari
resturkturisasi Federasi Rusia dan pemerintah setempat berperan lebih penting dalam
pengambilan keputusan untuk pembiayaan perumahan.
Pada tingkat federal, negara tetap bertanggung jawab terhadap program nasional
yang penting ini, sementara beban meneydiakan perumahan bagi penduduk telah
diserahkan ke 33 pemerintah kota. Oleh karena itu, menurut undang-undang yang ada,
pengenalan akan transformasi juga diserahkan kepada otoritas setempat dan otoritas
regional. Agar reformasi mencapai kemajuan, insentif ekonomi yang tinggi juga perlu
diberikan untuk memperkenalkan transformasi tersebut karena perlu upaya khusus
karena keputusan yang diambil tidak populer.
Dari sudut pandang pembiayaan kebutuhan keuangan untuk periode berikutnya,
ditentukan oleh serapan pembiayaan sebelumnya. Praktek seperti ini masih merupakan
bagian dari sistem anggaran dan menjadi kontradiksi terhadap pelaksanaan reformasi.
Skema tersebut tidak hanya ada di sektor perumahan, tetapi juga dalam beberapa hal
lain, yang dapat dilihat dari neraca otoritas regional dan lokal – seperti kesehatan,
pendidikan dan lain-lain. Satu-satunya faktor pendorong konsumsi sumber daya adalah
standar, penetapan harga maksimum untuk layanan yang disediakan. Standar tersebut
terdokumentasikan dalam bentuk undang-undang federal diantaranya termasuk
reformasi oleh pejabat berwenang di tingkat lokal dan daerah. Harga dibedakan
berdasarkan wilayah ekonomi karena perbedaan iklim menyebabkan variasi yang
signifikan. Standar federal seperti ini telah cukup memberikan insentif yang tepat, tetapi
tidak cukup untuk menjamin selesainya sistem pendorong bagi pemerintah yang
berperan sebagai agen.
Pada tahun 2001 satu langkah yang dapat dilakukan guna memberikan dorongan
bereformasi dan terpisah dari sistem adalah hubungan interbudgetary Rusia.
Pemerintah Rusia telah mendokumentasikan kesepakatan dengan Bank Dunia mengenai
pengawasan dana sektor perumahan. Menurut skema yang telah disetujui, Bank
memberikan kredit di kota-kota Rusia secara kompetitif dengan memberikan
penghargaan terhadap mereka yang berhasil melaksanakan reformasi perumahan.
Bekerjasama dengan lembaga bantuan Barat, struktur insentif yang tepat di tingkat
daerah dan lokal telah diperbaiki.
5. Reformasi hubungan interbudgetary
disusun dan dikelola oleh Kelompok Kerja Peningkatan Reformasi Hubungan Fiskal
Inter-Pemerintah. Konsep reformasi ditata secara strategis untuk tiga tahun. Perlu
dicatat bahwa konsep ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah federal
yang berperan dalam meningkatkan sistem intra-regional yang sampai saat ini menjadi
kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah baru yang diangkat pada Mei 2000, telah
memasukkan reformasi dalam sistem federalisme fiskal dan memperkuat pengelolaan
keuangan daerah sebagai komponen program dari keseluruhan reformasi. Kebijakan
dan langkah-langkah yang ada dalam Konsep terus dilakukan dan pada bulan Mei 2001
telah disetujui agenda jangka menengah baru untuk 2002-2005.
Selama bertahun-tahun pemerintah federal hanya sedikit perperan dalam
pengawasan atau pemantauan pengelolaan fiskal daerah. Program Pemerintah
bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya pemerintah federal di bidang pengawasan.
Program menekankan bahwa undang-undang federal harus secara jelas menetapkan
serangkaian persyaratan minimal untuk anggaran daerah dan proses penganggaran,
termasuk didalamnya klasifikasi anggaran dasar, neraca, akuntansi, pelaporan, dan
prosedur pelaksanaan. Selain menetapkan persyaratan minimum, pemerintah federal
memandang perlunya mendukung pemerintah daerah dalam manajemen fiskal dan
standar kebijakan fiskal yang berkualitas.
Reformasi federalisme fiskal terdiri atas beberapa unsur. Pertama lebih terfokus
pada kekuasaan untuk menggunakan anggaran. Tugas utama yang perlu dilakukan
adalah melihat otoritas sub-nasional dengan kekuasaan penggunaan yang diimbangi
dengan ketersediaan sumber daya finansial. Untuk melaksanakan tugas ini dirancanglah
sejumlah target berikut. Secara jelas mendistribusikan kekuasaan penggunaan
anggaran antartingkat pemerintahan yang berbeda, dan mengurangi pelaksanaan
program yang diamanahkan pemerintah federal tetapi tanpa biaya.
Menurut laporan Bank Dunia, Pemerintah Federasi Rusia telah melakukan
kemajuan yang signifikan dalam menangani masalah ini. Penilaian yang dibuat dalam
dokumen ini adalah sebagai berikut: Pada tahun anggaran 2001, mandat yang tidak
disertai pendanaan tetap dilaksanakan dengan dana alihan ke tingkat federal seperti
tunjangan anak dan dana bagi yang cacat. Selain itu diharapkan juga beberapa
kemajuan lain dari Anggaran untuk 2002. Pendanaan untuk manfaat sosial dan hak
istimewa ditetapkan oleh undang-undang federal, berasal dari anggaran federal dan
dialokasikan melalui anggaran daerah dengan menggunakan subventions dan subsidi
(hibah bersyarat) khusus untuk tujuan tersebut. Gugus tugas Khusus Pemerintah dan
Administrasi Kepresidenan juga bekerja merancang peraturan guna memperjelas
penugasan penggunaan anggaran.
besar pendapatan daerah berasal dari alokasi pajak federal (pajak bersama).
Keuntungan anggaran pribadi dari sub-nasional hanya menutup kurang dari 15 persen
kebutuhan belanja mereka. Dikarenakan pemerintah federal dapat mengubah pajak
bersama, maka otoritas sub-nasional kurang dapat memberikan insentif jangka panjang
dalam menjaga iklim investasi yang baik dan membangun basis wajib pajak mereka.
Selain itu, ada kompetisi implisit dengan pemerintah federal atas dasar pajak, yang
mendorong daerah untuk bekerja dengan uang pengganti dan dana off-budget.
Terakhir, dikarenakan kurangnya kekuasaan hukum untuk membuat kebijakan
perpajakan, maka pemerintah subnasional beralih ke cara semi-legal untuk
mengumpulkan sumber dana (Tinjauan tahunan ekonomi Rusia, Biro Analisis Ekonomi,
2001).
Unsur ketiga - bantuan keuangan dan pemerataan anggaran. Pemerintah
membayangkan sistem bantuan dibagi menjadi apa yang ada saat ini, investasi, dan
fasilitas yang menjanjikan. Dalam transfer saat ini, program memerlukan pendanaan
terarah untuk membiayai mandat federal dan mekanisme terpisah untuk
mempromosikan perimbangan yang lebih besar. Sebagian besar sumber daya masih
akan disediakan oleh Dana Dukungan Keuangan Daerah. Prinsip-prinsip yang mendasari
reformasi di daerah ini adalah bahwa bantuan keuangan kepada daerah harus
berdasarkan pada formula sistematis, transparansi, kemudahan verifikasi perhitungan
yang didukung data obyektif, kredibel dan non-negotiable. Pendekatan ini memperkuat
kendala anggaran yang besar dan dan mendukung sistem sehingga pada saatnya nanti
daerah akan mampu secara mandiri memperkirakan besarnya bantuan keuangan dari
pemerintah federal untuk tahun depan dan untuk jangka menengah.
IV. Kesimpulan
mengarah pada privatisasi. Sebelum reformasi di gulirkan pada tahun 1991, kebijakan
perumahan di Rusia berorientasi Negara. Artinya, Negara menyediakan seluruh
kebutuhan rumah bagi rakyatnya, dan rakyat harus menerima apapun yang diberikan
Negara tanpa bias memilih dan luasnya ditentukan berdasarkan jumlah anggota
keluarganya.
Pemanfaatan sumber daya sektor perumahan di Rusia sangat tidak efisien
dikarenakan adanya kendala anggaran yang ada pada masa Uni Soviet dan kurangnya
dorongan untuk lebih memanfaatkan sumberdaya yang lebih banyak dibuang. Selama
dekade terakhir beberapa langkah-langkah kebijakan telah dilakukan Pemerintah untuk
memperbaiki hal ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat kendali atas monopoli
ketersediaan sumber daya alam. Pengeluaran terkait dengan biaya total perumahan
pada awal reformasi adalah sekitar 2/3. Di antara pengeluaran tersebut adalah untuk
pemanas, pasokan air panas dan dingin, limbah, dan listrik. Yang terakhir dibayar
melalui tagihan terpisah dan berdasarkan konsumsi sebenarnya.
Sebagian besar biaya dikeluarkan untuk pemanasan dan persediaan air panas.
Dalam bidang ini, tugas jangka panjang dari reformasi adalah transformasi bertahap
yang berdampak pada insentif yang tepat, efisiensi konsumsi sumber daya rumah
tangga di kota-kota yang akan meningkat. Dan peran utama dimainkan oleh sumber
daya hemat teknologi. Pengalaman menunjukkan bahwa keuntungan dibidang ini dapat
berpengaruh besar karena konsumsi dan pasokan listrik dan mesin pemanasan sangat
berpotensi. Pada tahun 1999 tarif penggunaan sumber daya lokal mengalami
penurunan jika dilihat dari otorias pembuatan kebijakan, diikuti dengan jumlah
kampanye auditor. Investigasi analitis terhadap penetapan tarif dilakukan oleh Institute
for Urban Ekonomi, Moskow. Disain kelembagaan dari sub-industri juga diperhatikan
dalam Kontrak dan biaya penyediaan sumber daya dari sub-industri jasa sektor
pelayanan perumahan dan kepemilikan.
interbudgetary. Konsep reformasi diadopsi pada tahun 1998 dan Pemerintah baru, yang
diangkat di bulan Mei 2000, sudah memasukkan hubungan tersebut ke dalam bagian
dari keseluruhan program reformasi. Beberapa unsur yang sangat penting bagi
pembangunan sektor perumahan. Pertama, keuntungan efisiensi yang diharapkan dari
peningkatan kualitas operasional anggaran. Sejauh ini, salah satu masalah terberat
adalah tunggakan dari berbagai tingkat otoritas negara kepada organisasi yang
menyediakan layanan perumahan. Distribusi yang lebih jelas tentang kekuasaan
penggunaan anggaran dan keseimbangan yang lebih baik dengan sumber daya
keuangan yang tersedia akan berdampak positif pada operasional perusahaan.
Kedua, diharapkan ada dampak yang lebih kuat dari reformasi yang terkait
langsung dengan perumahan. Penghapusan mandat federal yang tidak diiringi
pendanaan dan sistematisasi bantuan sosial akan merasionalisasikan dan memperkuat
jaring pengaman yang ada. Penetapan persyaratan minimum yang sama untuk
anggaran daerah dan proses penganggaran, termasuk klasifikasi anggaran dasar,
neraca, akuntansi, pelaporan dan prosedur eksekusi akan meningkatkan pembiayaan
penyediaan dan infrastruktur perumahan.
Jika dilakukan pembagian apa yang ada saat ini, investasi dan fasilitas yang
mendorong reformasi, maka perubahan sistem mendasar dari bantuan keuangan
terhadap anggaran perlu dilakukan secepat mungkin guna memenuhi kebutuhan saat
ini.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
IR. H. MULYADI