Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Utara
Sitematika Pemaparan
Pendahuluan Tinjauan Pustaka Gambaran Umum Wilayah Pendekatan Metodologi
Pendahuluan
Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Pekerjaan
Latar Belakang (1)
PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpu Nomor.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Latar Belakang (2)
UU No.2 Tahun 2012 Perpres 71 Tahun 2012 Perpres 40 Tahun 2014 Perpres 99 Tahun 2014 Perpres 30 Tahun 2015 Perpres 13 Tahun 2013 Permenkeu 13 Tahun 2013 Permendagri 72 Tahun 2012 Peraturan Kepala BPN 5 Tahun 2012 Pergub 32 Tahun 2013
Latar Belakang (3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ( sebagai revisi atas Kepres Nomor 7 Tahun 1998) ;
Terbitnya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Permenkeu Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, yang direvisi kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Nomor 56 Tahun 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK/011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Latar Belakang (4)
Jaringan jalan yang ada sudah tidak mampu menampung bangkitan dan tarikan kendaraan
Menimbulkan kemacetan Menambah biaya operasional kendaraan
Mendorong jalur distribusi industri manufaktur Kabupaten Bekasi ke wilayah timur pulau Jawa
Sebagian lahan telah menjadi milik perusahaan swasta (meskipun belum balik nama)
Tujuan dan Sasaran (1)
Tujuan Tersusunnya dokumen rencana pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Lintas Utara yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah
Tujuan dan Sasaran (2)
Sasaran Terumuskannya maksud dan tujuan rencana pembangunan; Teridentifikasinya kesesuaian rencana ralan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan; Teridentifikasinya Letak tanah dan Luas tanah yang dibutuhkan; Teridentifikasinya gambaran umum status tanah; Terumuskannya perkiraan jangka waktu pelaksanaan
Pengadaan Tanah; Teridentifikasinya perkiraan nilai tanah; dan Tersusunnya rencana penganggaran pembiayaan
pembangunan
Tinjauan Pustaka
Dasar Hukum dan Kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Teori lokasi von Tunen, bahwa surplus ekonomi suatu lahan banyak ditentukan oleh lokasi ekonomi (jaraknya ke kota). Land Rent land Value
Gambaran Umum Wilayah
Letak Geografis dan Batas Administrasi Kependudukan Ekonomi
Letak Geografis dan Batas Administrasi
Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 Kecamatan Utara : Laut Jawa Selatan : Kabupaten Bogor Barat : DKI Jakarta dan
Kota Bekasi Timur : Kabupaten
Karawang
Kependudukan
KecamatanJumlah Penduduk (jiwa)
2010 2011 2012 2013
Setu 111.670 117.478 118.615 128.816
Serang Baru 103.587 112.976 114.263 127.747
Cikarang Pusat 56.756 60.605 61.162 67.630
Cikarang Selatan 143.030 155.845 157.956 185.228
Cibarusah 74.587 77.722 78.501 83.968
Bojongmanggu 25.033 25.131 25.077 25.534
Cikarang Timur 91.326 94.423 95.418 100.598
Kedungwaringin 55.654 56.415 56.833 58.400
Cikarang Utara 230.563 240.997 244.312 262.608
Cikarangbahagia 90.654 92.512 93.485 96.952
Cibitung 195.566 207.945 210.997 231.335
Cikarang Barat 211.578 222.181 225.160 243.264
Tambun Selatan 417.008 434.567 441.315 469.668
Tambun Utara 137.099 148.101 150.004 166.630
Babelan 209.564 222.099 225.234 248.270
Tarumajaya 109.296 115.257 116.606 128.866
Tambelang 35.376 35.386 35.341 35.523
Sukawangi 43.119 43.544 43.735 44.770
Sukatani 70.299 71.566 72.255 74.655
Sukakarya 42.468 42.569 42.740 43.106
Pebayuran 92.821 93.370 93.944 95.167
Cabangbungin 47.844 47.672 47.859 47.336
Muaragembong 35.503 35.600 35.736 36.041
Sumber : BPS Kabupaten Bekasi
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi dirinci Berdasarkan Kecamatan
KecamatanKepadatan Penduduk ( jiwa per
km2 )2011 2012 2013
Setu 1.890 1.908 2.072Serang Baru 1.771 1.791 2.002Cikarang Pusat 1.273 1.285 1.421Cikarang Selatan 3.012 3.053 3.580Cibarusah 1.542 1.558 1.666Bojongmanggu 418 418 425Cikarang Timur 1.840 1.860 1.961Kedungwaringin 1.789 1.803 1.852Cikarang Utara 5.566 5.642 6.065Cikarangbahagia 2.007 2.028 2.103Cibitung 4.590 4.658 5.107Cikarang Barat 4.138 4.194 4.531Tambun Selatan 10.083 10.239 10.897Tambun Utara 4.303 4.358 4.841Babelan 3.492 3.541 3.904Tarumajaya 2.110 2.134 2.359Tambelang 933 935 937Sukawangi 648 651 666Sukatani 1.907 1.926 1.990Sukakarya 1.004 1.008 1.017Pebayuran 969 975 988Cabangbungin 959 963 952Muaragembong 254 255 257
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bekasi dirinci Berdasarkan
Kecamatan
Ekonomi Pada periode 2003 – 2013
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi juga terlihat dari tumbuh dan berkembangnya kawasan kluster – kluster industri yang ada di Kabupaten Bekasi Contoh Cikarang dsb
Sumber : BPS Kabupaten Bekasi
Pendekatan
Pendekatan Penataan Ruang Pendekatan Normatif
Pendekatan Penataan Ruang
Dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada
kawasan/wilayah perencanaan. Menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan
pemanfaatan ruang dengan fungsi dan daya dukung kawasan berdasarkan hasil analisis aspek fisik lingkungan, ekonomi,dan sosial budaya.
Menjaga kesesuaian antara rencana tata ruang yang telah ada dengan rencana sektoral daerah. Dal hal ini adalah RTRW Kab. Bekasi yang telah ada dengan rencana jalan
Pendekatan Normatif
Pendekatan perencanaan dan analisis kebijakan, dengan mekanisme sebagai berikut: Perumusan Masalah (Definisi) menghasilkan informasi dari proses review dan
analisis normatif (kebijakan, peraturan, dokumen perencanaan, dsb), mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Peramalan (Prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk pula pilihan tidak melakukan sesuatu
Rekomendasi (Preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah
Pemantauan (Deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi saat ini dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dan konsekuensi pemecahan masalah.
Metodologi
Berdasarkan keluaran: Metodologi penilaian kesesuaian dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Metodologi penentuan letak tanah Metodologi pengidentifikasian gambaran umum status
tanah Metodologi perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan
tanah Metodologi perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan Metodologi perkiraan nilai tanah Metodologi rencana penganggaran pembiayaan
pembangunan
Metodologi Penilaian Kesesuaian Dengan RTRW Kabupaten Bekasi (1)
Apakah rencana jalan ini sudah ada di....? RTRW Provinsi Jawa Barat RTRW Kabupaten Bekasi RPJMD Kabupaten Bekasi Rencana Sektoral Daerah Kabupaten Bekasi
Jika belum, maka: Identifikasi faktor timbulnya kebutuhan jalan
Contoh: VCR, ekonomi, dsb Analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan Untuk
mengetahui apakah ada dampak yang bertentangan dengan RTRW atau tidak (alih fungsi lahan dsb)
Sosial, tergusurnya penduduk di sekitar kawasan Ekonomi, hilangnya sumber mata pencaharian petani Ekonomi, meningkatkan aksesibitas, jalur distribusi barang
merangsang pertumbuhan ekonomi Lingkungan, berkurangnya daerah resapan
Metodologi Penilaian Kesesuaian Dengan RTRW Kabupaten Bekasi (2)
Kebutuhan Data Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA
RTRW Provinsi Jawa Barat RTRW Kabupaten Bekasi RPJMD Kabupaten Bekasi Rencana Sektoral Daerah Kabupaten Bekasi Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS) (sudah
ada) Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS)
(sudah ada) Peta Trase Rencana Jalan (sudah ada) Studi Kelayakan Jalan (Feasibilyty Study) Tatralok Transportasi Kabupaten Bekasi
Kelurahan/Desa Data status dan kepemilikan lahan Data Ekonomi Sektoral Kabupaten Bekasi (time series)
Metodologi Penentuan Letak Tanah (1) Apakah letak tanah telah ditetapkan
sebelumnya? Jika belum ditetapkan ... ?
Metode overlay peta trase jalan dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Bekasi
Letak jalan tidak boleh melintasi lahan yang tidak boleh dialihfungsikan
Metodologi Penentuan Letak Tanah (2) Kebutuhan Data
Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS) (sudah ada)
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS ) (sudah ada)
Peta Trase Rencana Jalan (sudah ada)
Metodologi Perkiraan Luas Kebutuhan Tanah (1) Perkiraan luas Kebutuhan Tanah dilihat
dari ;Lebar jalan, yang diketahui dari DED rencana
jalan lintas utara Lebar sempadan jalan yang terdiri dari green
belt dan pedestrian ways. (ditetapkan bersama antara tim teknis dan konsultan)
Metodologi Perkiraan Luas Kebutuhan Tanah (2) Kebutuhan data ;
Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA
DED rencana jalan lintas utara
Rapat / Asistensi Lebar sempadan jalan yang terdiri dari green belt
dan pedestrian ways. (ditetapkan bersama antara tim teknis dan konsultan)
Metodologi Pengidentifikasian Gambaran Umum Status Tanah (1) Survei Data Sekunder
Peta BidangPeta Penggunaan Lahan
Jika peta bidang tidak ada
Data Kepemilikan LahanData Status Lahan
Survei Data PrimerPenajaman Data Penggunaan LahanPenajaman Data Kepemilikan Lahan
Metodologi Pengidentifikasian Gambaran Umum Status Tanah (2) Kebutuhan Data
Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA
Peta Bidang (sudah ada) Data Kepemilikan Lahan Data Status Lahan
Metodologi Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan (1)
Kurva S Estimasi sederhana (jika tidak ada data unt kurva
S) Striping 600 m2 / hari Cut 40 m3 / jam x 7 jam Fill 40m3 / jam x 7 jam dengan tebal 0,5 m Pemadatan 100 m2 / hari x 2 (harus 2 x) Lantai kerja 180 m2 / jam Hard surface 24 m2 / jam Perkerasan 24 hari
Metodologi Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan (2)
Kebutuhan Data :Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Studi kelayakan jalan RAB pembangunan jalan
komponen biaya langsung personil
Metodologi Perkiraan Nilai Tanah (1) Teori von Tunen
land rent and land value Analisis Biaya
Koreksi terhadap asumsi teori von Tunen Kemiringan lahan, penggunaan lahan dsb
Metode Pemetaan ArcGISOtomasi perhitungan perkiraan nilai lahan
Metodologi Perkiraan Nilai Tanah (2) Kebutuhan Data
Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA Peta Pola Ruang (sudah ada) Peta Struktur Ruang (sudah ada) Peta Pusat Pusat Pelayanan
Survey Primer Harga Lahan ( diambil sample pada tiap tiap
penggunaan lahan yang ada dan di pusat perkotaan dan daerah pinggiran )
Metodologi Rencana Penganggaran Pembiayaan Pembangunan (1)
Latar Belakang:Sebagian lahan telah menjadi milik
perusahaan swasta (meskipun belum balik nama)
Keberadaan jalan menguntungkan perusahaan swasta yang tanahnya dilewati jalan
Meningkatnya aksesibiltas, harga lahan, dsb
Metodologi Recana Penganggaran Pembiayaan Pembangunan (2) Pendekatan Partisipatif
Penyusunan rencana FGD dengan stakeholder Materi FGD, identifikasi stakeholder
Eksplorasi peluang Publik Private Partnership Insentif: keringanan pajak dsb...
Analisis Aksesibiltas Pemberian skoring, contoh:
Jalan Nasional =10 Jalan Provinsi = 7,5 Jalan Kab/Kota = 5 Tidak ada jalan = 0
Metodologi Recana Penganggaran Pembiayaan Pembangunan (3) Kebutuhan Data
Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA
Peta Rencana Pola Ruang (sudah ada) Peta Bidang (sudah ada) Data Kepemilikan Lahan Data Status Lahan
Top Related