LAPORAN TAHUNAN
TAHUN
2017
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK JL. SUDIRMAN NO. 10 KOTA WAIKABUBAK
i
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun
dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017.
Laporan Tahunan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja Aparatur
Sipil Negara Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan
administrasi umum selama tahun 2017. Dengan segala keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber
daya manusia yang ada, kami tetap bertekad untuk terus berupaya menjaga kemandirian, kredibilitas
dan transparansi peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia demi membantu terwujudnya badan peradilan yang agung di negara
kesatuan Republik Indonesia ini.
Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017 ini disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk
peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Waikabubak pada masa yang akan
datang.
ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR ............................................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................................. 5
i. Standar Operasional Prosedur (SOP) .............................................................. 20
ii. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ............................................................................
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA. ...............................................................
i. Akreditasi Penjaminan Mutu..............................................................................
ii. Posbakum ..........................................................................................................
iii. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu .................................................................
iv. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ....................................................
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................................. 21
A. Sumber Daya Manusia .......................................................................................... 21
i. Mutasi ................................................................................................................
ii. Promosi ......................................................................................................... 24
iii. Pensiun ..............................................................................................................
iv. Diklat ..................................................................................................................
B. Penyelesaian Perkara ................................................................................................
i. Jumlah sisa perkara yang diputus ......................................................................
ii. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu .........................................................
iii. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
Kasasi dan PK ....................................................................................................
iv. Jumlah Perkara perdata yang berhasil di mediasi ..............................................
v. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi..........................................
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................................................
D. Pengelolaan Keuangan ......................................................................................... 30
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP ......................................................... 32
i Publikasi Perkara ........................................................................................... 32
F. regulasi Tahun 2017 .............................................................................................. 34
BAB IV PENGAWASAN ........................................................................................................ 37
A. Internal .................................................................................................................. 37
B. Evaluasi ................................................................................................................. 44
BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………
A. Kesimpulan ............................................................................................................ 37
B. Saran ..................................................................................................................... 44
LAMPIRAN ………………………………………………………………………………… iv
i
ii
1
3
18
23
24
24
29
29
29
31
31
33
33
33
34
34
34
35
35
36
36
37
40
43
43
46
49
49
61
62
62
62
iii
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Pengadilan Negeri Waikabubak adalah peradilan tingkat pertama yang melaksanakan
peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembangannya pada tahun 2004 Pengadilan Negeri
telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, yang sebelumnya kantor
Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah Departemen Kehakiman RI dan
pada saat itu diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
dimana Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara dari semua lingkungan peradilan
yang idenpenden dituntut agar dalam melaksanakan tugas yudisial harus terlepas dari
pengaruh eksekutif, Legislatif maupun pengaruh-pengaruh lainnya, sebagaimana yang
disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004.
Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang
penegakan hukum maupun di bidang pelayanan. Mahkamah Agung RI melalui Badan
Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi Internal berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang melakukan penilaian dan penjaminan mutu
kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk mewujudkan
Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima ( Indonesia Court Performance
Excellent – ICPE ). Berdasarkan hasil penilaian dan penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu (TAPM) seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah berhasil
memenuhi syarat mendapatkan Akreditasi A dan B.
Sejalan dengan keberhasilan Akreditasi Penjaminan Mutu, penerapan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) telah dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan dan masyarakat
umumnya dalam mengetahui sejauhmana proses/tahapan perkara yang sedang disidangkan di
Pengadilan.
Dengan adanya perbaikan dan perubahan yang telah dibuat sepanjang tahun 2017,
Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan bagi masyarakat pencari keadilan tentunya
tidak lagi menjadi momok yang menakutkan akan tetapi sudah menjadi lembaga yang
menjalankan misi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat pencari keadilan khususnya dan
merupakan lembaga yang terhormat bagi masyarakat pada umumnya.
Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VNI//2007 tentang
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 2
pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27
Nopember 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan surat dari Ketua Pengadilan
Tinggi Kupang Nomor : W26-U/13/RPA.01.02/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Data
untuk Laporan Tahunan.
Tujuan Pembuatan Laporan tahunan ini adalah untuk mengetahui pencapaian kegiatan-
kegiatan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan mengevaluasinya sebagai bentuk
peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
B. VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan
citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Waikabubak.
Visi Pengadilan Negeri Waikabubak adalah :
“Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri
Waikabubak”
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai Visi yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan
Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai Visinya, mewujudkan Badan Peradilan
Indonesia yang Agung.
Misi Pengadilan Negeri Waikabubak adalah :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Waikabubak
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Waikabubak
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Waikabubak
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 3
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Waikabubak telah diatur dalam undang
undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang Nomor 8 tahun
2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991.
Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas
tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak dapat melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi
lembaga peradilan yakni memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para
pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang
menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi
Umum.
Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur
Organisasi pada Pengadilan Negeri Waikabubak tergambarkan sebagai berikut :
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 4
HAKIM
1. SONY EKO ANDRIANTO, S.H.
2. NASUTION, S.H.
3. WAHYU EKO SURYOWATI S.H.,M.Hum
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TI DAN
PELAPORAN
BUNGSU D. MANUKOA, S.Kom.
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
SIPRIANUS YANTO BERE, S.E.
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA
SONY A. MELKIANUS
SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.
KETUA
WAKIL KETUA
PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M.Hum.
PANITERA
YUSUF FAOT, S.H.
SEKRETARIS
ARYO ENDARTO, S.T
WAKIL PANITERA
SITI MARLIYAH
PANITERA PENGGANTI
1. UMBU NDAWA DJURUMANA
2. BARA SIDIN
JURUSITA
1. DAUD DADI MERE
2. ANDRI S. DJAWA
JURUSITA PENGGANTI
1. APLIANA PUTHARATO
STAF
ANDI W. NDUN, Amd.
STAF
1. IMANUEL RIWU
2. ERLINA
3. FREDERIK UMBU DJAMA
STAF
(KOSONG)
PANITERA MUDA
PERDATA
(KOSONG)
PANITERA MUDA
PIDANA
RAUF LANGGA
PANITERA MUDA HUKUM
ALBERTUS ORA
STAF
THERESIA R. HADJA
STAF
MARIA K. LIM, S.H.
STAF
SOFIA W. ALGADRI
GARIS KOMANDO
GARIS KOORDINASI
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 5
Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang alur TUPOKSI pada Pengadilan Negeri
Waikabubak, selanjutnya kami uraikan mengenai alur Tugas pokok dan Fungsi masing-masing
Jabatan di Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai berikut :
1. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
Dalam Bidang Ketatalaksanaan Hukum
a. Membuat hal-hal baik, selaras dan serasi mengenai :
- Perencanaan (Planing, Programming) dan Pengorganisasian (Organizing);
- Pelaksanaan (Implementation dan executing);
- Pengawasan (Evaluation dan Controlling);
b. Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat bekerja sama
dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988
tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri/Tinggi.
c. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka
mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/petugas yang
bersangkutan.
d. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perkara dan mengawasi Keuangan
rutin/pembangunan.
e. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan dengan
seluruh karyawan.
f. Melakukan pengawasan internal dan external :
- Internal Pejabat Peradilan, Keuangan dan material
- Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
g. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi Bidang Hukum tertentu :
- Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk
kepentingan peningkatan jabatan;
- Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Mahkamah
Agung.
h. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada
asasnya harus diputus dalam waktu 5 (lima) bulan dan mengumumkan pada pertemuan
berkala dengan para Hakim.
i. Mempersiapkan Leader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
j. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI,
Koperasi dan PTWP.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 6
k. Melakukan koordinasi antara sesama instansi dilingkungan penegakan Hukum dan
kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi pemerintah di wilayah
Hukum Pengadilan apabila diminta.
l. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dalam masyarakat dan menaggapinya bila
dipandang perlu.
m. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan
Tinggi yang berkaitan dengan Hukum dan Perkara kepada para Hakim, Kepaniteraan
dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
n. Melaksanakan fungsi Mahkamah Agung yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap :
- Penyelenggaraan Peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan Pejabat
Kepaniteraan, Sekretariatan dan Jurusita diwilayah Hukumnya.
- Masalah – masalah yang timbul.
- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Sekretariatan dan
Jurusita diwilayah Hukumnya.
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah Hukumnya untuk diselesaikan dan
dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
o. Mengevaluasi laporan penanganan perkara, selanjutnya mengirimkan laporan secara
periodik kepada Mahkamah Agung.
p. Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk
pimpinan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggung jawab
langsung kepadanya.
Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan
Bidang Perdata
1. Mengatur pembagian tugas para Hakim.
2. Membagi semua berkas perkara dan atau surat –surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
3. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda
pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta
merahasiakannya.
4. Melaksanakan putusan serta merta :
a. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Ketua Pengadilan
Tinggi.
b. Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib meminta izin kepada Mahkamah Agung.
5. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 7
6. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua
dapat mengijinkan untuk beracara secara Prodeo).
7. Membagi perkara Gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
8. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan
menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
9. Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan.
10. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemangilan, agar terhadap termohon
eksekusi dapat dilakukan “teguran” (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi
lainnya.
11. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan “peringatan” atau somasi.
12. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan
perlawanan.
13. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya
atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
14. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku :
a. Menetapkan biaya Jurusita
b. Menetapkan biaya eksekusi
c. Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor lelang Negara
sebagai pelaksana lelang.
d. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-
Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
15. Pembagian berkas perkara :
a. Disetiap Pengadilan harus ada Majelis tetap yang ada menangani perkara – perkara
yang masuk di Pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan
alasan-alasan serupa lainnya;
b. Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut diatas ditentukan berpedoman pada
pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan
masing-masing Hakim;
c. Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk Majelis khusus untuk perkara-perkara
keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat;
16. Pemberian informasi perkara :
a. Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi
mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 8
b. Ketua Pengadilan berhak menolak mana kala informasi tersebut dapat mempengaruhi
kegiatan Pengadilan bila diumumkan kepada publik.
Bidang Pidana
1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan
acara singkat dan cepat;
2. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada
Hakim untuk disidangkan;
3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak
pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu : a. perkara anak; b. Terorisme; c.
Narkotika/Psikotropika; d. pencucian uang; atau e. perkara tindak pidana lainnya yang
ditentukan oleh Undang – Undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam rumah
tahanan Negara;
4. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;
5. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar
persidangan dapat dimulai tepat waktu;
6. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan Verstek kepada penyidik, isi
putusan banding dan isi putusan Kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi;
7. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara Pidana
dengan acara singkat dan cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya;
8. Menyediakan buku khusus untuk anggota Majelis Hakim yang ingin menyatakan berbeda
pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta
merahasiakanya;
9. Menyerahkan berkas permohonan Grasi kepada Hakim untuk diproses;
10. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat
(KIMWASMAT) secara periodik;
11. Pembagian berkas perkara;
a. Disetiap Pengadilan harus ada majelis tetap yang ada menangani perkara – perkara yang
masuk di Pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan –
alasan serupa lainnya;
b. Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut diatas ditentukan berpedoman pada
pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan
masing –masing Hakim;
c. Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk majelis khusus untuk perkara – perkara
keahlian tertentu dan perkara – perkara yang menarik perhatian masyarakat;
12. Pembagian informasi perkara :
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 9
a. Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi
mengenai perkara untuk menigkatkan transparansi.
b. Ketua Pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi
kegiatan Pengadilan bila diumumkan kepada publik.
2. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
g. pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.
Dalam Bidang Manajemen Peradilan
1. Merupakan unsur pembantu pimpinan.
2. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.
3. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
4. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus
menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara Perdata dan
perkara Pidana maupun situasi keuangan.
5. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat – surat
lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
6. Membuat akta dan salinan putusan.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 10
7. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
8. Melaksanakan eksekusi putusan perkara Perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan
dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan
Bidang Perdata
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
2. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
3. Menyusun berita acara persidangan.
4. Memberitahukan putusan Verstek dan putusan diluar hadirnya terdakwa.
5. Membuat salinan putusan.
6. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
7. Pemungutan biaya – baiaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara (Hak –hak
Kepaniteraan dan PNBP).
8. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
9. Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
10. Menerima surat kuasa khusus/ Insidentil.
11. Melaksanakan, melaporkan dan pertanggung jawaban eksekusi yang di perintahkan oleh
Ketua Pengadilan
12. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan /diperintahkan oleh
Ketua Pengadilan.
13. Membuat akta –akta :
a. Permohonan Banding
b. Pemberitahuan adanya permohonan Banding.
c. Penyampaian salinan memori Banding dan kontra memori Banding.
d. Pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage)
e. Pemberitahuan putusan Banding.
f. Pencabutan permohonan Banding.
g. Permohonan Kasasi.
h. Pemberitahuan memori Kasasi.
i. Penyampaian salinan memori Kasasi/kontra memori Kasasi.
j. Pernyataan terlambat mengajukan memori kasasi.
k. Pencabutan permohonan Kasasi.
l. Pemberitahuan putusan Kasasi.
m. Permohonan peninjauan kembali.
n. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 11
o. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.
p. Pencabutan permohonan peninjauan kembali.
q. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.
r. Pembuatan akta yang menurut peraturan Undang – Undang diharuskan dibuat oleh
Panitera.
Dalam menjalankan tugasnya Panitera mempunyai fungsi :
Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
yang berkaitan dengan persidangan termasuk mengurus daftar perkara, keuangan perkara dan
pelaksanaan putusan perkara perdata;
a. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi;
b. Tugas lainnya berdasarkan peraturan Perundang – undangan.
Bidang Pidana
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar,
barang bukti dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, termasuk menyiapkan
berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
3. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan Grasi yang di terima di
Kepaniteraan.
4. Membuat salinan putusan.
5. Membuat akta – akta :
a. Terima putusan
b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan.
c. Penolakan permohonan Banding bagi pengajuan Banding yang terlambat.
d. Permohonan Banding.
e. Pemberitahuan adanya permohonan Banding.
f. Penyampaian salinan memori /kontra memori Banding.
g. Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).
h. Pencabutan permohonan Banding.
i. Pemberitahuan putusan Banding.
j. Permohonan Kasasi.
k. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.
l. Penerimaan memori kasasi.
m. Penyampaian kontra memori kasasi.
n. Penerimaan kontra memori Kasasi.
o. Penyampaian tembusan kontra memori Kasasi.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 12
p. Mengajukan memori kasasi.
q. Pencabutan permohonan kasasi.
r. Pemberitahuan putusan kasasi.
s. Permohonan peninjauan kembali.
t. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.
6. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
7. Mengirimkan berkas permohonan Grasi ke Kejaksaan Negeri.
8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Negeri Waikabubak.
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta
sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak
Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di
lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak.
h. Menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf surat/laporan bagian kesekretariatan sebelum
diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri,
i. Membuat catatan tentang aktifitas para Kepala Sub Bagian untuk pembuatan bahan SKP
setiap bulan,
j. Mengkoordinasi penyusunan konsep RKA-KL Pengadilan Negeri Waikabubak setiap tahun,
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 13
k. Mengikuti/mendampingi penelahaan/konsultasi RKA-KL dan DIPA tingkat pusat dan
daerah,
l. Bertanggung jawab atas kebenaran, kerapian, kelancaran, dan kelengkapan setiap laporan
Kesekretariatan,
m. Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk bahan penyusunan laporan lebih lanjut
dan memberikan petunjuk/bimbingan kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku,
n. Bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
anggaran,
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.
4. Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Waikabubak
I. Wakil Ketua
Dalam Bidang Manajemen Peradilan
1. Membantu Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasian.
2. Mewakili Ketua Pengadilan bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan.
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan
hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Dalam Bidang Perdata
1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian
perkara permohonan.
Dalam Bidang Pidana
1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian
perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian
yang merata kepada semua Hakim.
II. Wakil Panitera
Dalam Bidang Manajemen Peradilan
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian.
2. Membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas – tugas
administrasi perkara, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 14
antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan
periodic.
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
Dalam Bidang Perdata dan Pidana
1. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi
pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertipan dalam mengisi buku
register perkara, membuat laporan periodik dan lain – lain.
2. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
3. Melaksanakan tugas Panitera yang didelegasikan kepadanya.
III. Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;
d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;
f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung;
i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum;
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 15
IV. Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;
e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;
g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;
i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung;
l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa;
m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum;
p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Panitera
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 16
V. Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara.
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
VI. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
Tugas Pokok yaitu :
1. Menyusun RKA-KL Pengadilan Negeri Waikabubak.
2. Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja kantor.
3. Pengelolaan/Pemeliharaan Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi.
4. Melakukan perawatan jaringan teknologi informasi.
5. Memantau email yang masuk dan keluar.
6. Memeriksa/mengkoreksi hasil peliputan dan narasi untuk data dalam website.
7. Memperbaharui pelayanan jasa koneksi penyedia web hosting.
8. Melakukan sinkronisasi aplikasi SIPP ke server MA-RI.
9. Melakukan backup data aplikasi SIPP.
10. Meneliti bahan pendukung laporan dan membuat penyusunan laporan (Laporan
Tahunan, LKJIP).
11. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan
VII. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan
tata laksana.
Tugas Pokok yaitu :
1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bagian Kepegawaian,
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 17
2. Mendistribusikan tugas-tugas bagian Kepegawaian kepada staf,
3. Membagi tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugas/fungsi masing-masing dengan
memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta mengawasi mekanisme pelaksanaan
tugas,
4. Mempersiapkan bahan rapat BAPERJAKAT serta memberikan saran-saran kepada
tim BAPERJAKAT,
5. Menganalisa dan mengevaluasi data-data Kepegawaian untuk pembuatan program
kerja dan penyusunan data Kepegawaian,
6. Mengkoordinir dan menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan serta laporan
Kepegawaian lainnya,
7. Membuat uraian tugas dan menyusun bahan-bahan untuk usulan PNS, promosi
jabatan, mutasi struktural/fungsional,
8. Menyusun dan mengarsipkan DUK, Bezzeting, serta data Kepegawaian lainnya,
9. Melakukan pencatatan atas prestasi staf dan memberikan penilaian SKP,
10. Mengkoordinir kegiatan upacara penyumpahan dan pelantikan jabatan,
11. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan,
VIII. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Tugas Pokok yaitu ;
1. Menatausahakan Barang milik Negara, mengadministrasi surat menyurat,
perlengkapan rumah tangga Pengadilan Negeri Waikabubak dan perpustakaan serta
mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan pimpinan dan
peraturan perundang-undangan.
2. Rincian tugas pokoknya sebagai berikut ;
3. Memimpin pelaksanaan tugas bagian Umum,
4. Menyusun rencana dan menjadwalkan kegiatan pelaksanaan tugas dengan
berpedoman kepada rencana kerja Kesekretariatan,
5. Membagi tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugas/fungsi masing-masing dengan
memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta mengawasi mekanisme pelaksanaan
tugas,
6. Menatausahakan Barang Milik Negara pada Pengadilan Waikabubak,
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPNL,
8. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan,
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 18
9. Mempersiapkan/menyediakan kebutuhan ATK dan barang inventaris untuk
keperluan perkantoran dan pimpinan,
10. Sebagai penaggung jawab barang-barang milik Negara yang berada pada Pengadilan
Negeri Waikabubak dan bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan
keamanan kantor,
11. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan perpustakaan,
12. Memberikan pertimbangan dan membuat SKP staf bagian Umum untuk bahan
pertimbangan atasan,
13. Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dengan berpedoman pada
rencana kerja Kesekretariatan,
14. Membagi tugas staf sesuai dengan fungsi masing-masing,
15. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Keuangan, serta mengawasi
mekanisme pelaksanaan tugas, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,
16. Meneliti SPP dan tagihan atau kwitansi yang berkaitan dengan penggunaan dana
yang bersumber dari DIPA,
17. Membuat SPM dan meneliti kelengkapan untuk disampaikan ke KPPN,
18. Membuat rencana penarikan dana DIPA,
19. Membuat konsep surat yang berhubungan dengan tugas Keuangan,
20. Memberikan pertimbangan dan merekomendasikan ke atasan atas kredit bank yang
diajukan pegawai.
21. Menyusun dan mengkoordinir laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
bagian Keuangan Pengadilan Negeri Waikabubak.
22. Menerima dan mengoreksi kelengkapan gaji dan mutasi pegawai.
23. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
i. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Sebagai salah satu indikator dari implementasi arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang
tertuang didalam Cetak Biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik
Indonesia serta bentuk dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 April 2012
Pengadilan Negeri Waikabubak telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
I Teknis Pengadilan
1. Panitera Muda Perdata 19 SOP
1. Perkara Perdata Gugatan
2. Perkara Perdata Gugatan Sederhana
3. Perkara Perdata Permohonan
4. Perkara Perdata Banding
5. Perkara Perdata Kasasi
Sudah di evaluasi
tanggal 07 April
2017
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 19
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
6. Perkara Perdata Peninjauan Kembali
7. Eksekusi Rill
8. Eksekusi Lelang
9. Sita Jaminan
10. Sita Eksekusi
11. Penerimaan Permohonan Delegasi
12. Pengajuan Permohonan Delegasi
13. Pengembalian Sisa Panjar
14. Pengambilan uang ke Bank BRI
15. Pengelolaan Biaya ATK Perkara Perdata
Gugatan
16. Pengelolaan Biaya ATK Perkara Perdata
Permohonan
17. Laporan Perkara Perdata
18. Surat Masuk
19. Surat Keluar
2. Panitera Muda Pidana 37 SOP
1. Penerimaan Perkara Pidana Biasa
2. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa
3. Penanganan Register Perkara Pidana Biasa
4. Penerimaan Perkara Pidana Singkat
5. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Singkat
6. Penanganan Register Perkara Pidana
Singkat
7. Penerimaan Perkara Pidana
Cepat(Tipiring)
8. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Cepat(Lalu Lintas)
9. Penanganan Register Pidana Cepat (Lalu
Lintas)
10. Penerimaan Permohonan Praperadilan
11. Pendaftaran Permohonan Praperadilan
12. Penanganan Register Permohonan
Praperadilan
13. Penerimaan Permohonan Banding Perkara
Pidana
14. Pendaftaran Permohonan Banding Perkara
Pidana
15. Penerimaan Memori Banding/Kontra
Memori Banding
16. Pencabutan Perkara Pidana Banding
17. Pengiriman Berkas Perkara Pidana
Banding
18. Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara
Pidana
19. Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara
Pidana
20. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa
Penerimaan Memori/Kontra Kasasi Pidana
Kasasi
21. Pencabutan Perkara Pidana Kasasi
22. Pengiriman Berkas Perkara Pidana Kasasi
23. Penerimaan Permohonan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana
24. Pendaftaran Permohonan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana
25. Pengiriman Berkas Perkara Pidana
Peninjauan Kembali
26. Penerimaan Permohonan Grasi Perkara
Sudah di evaluasi
tanggal 07 April
2017
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 20
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Pidana
27. Pengiriman Permohonan Grasi Perkara
Pidana
28. Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan
Penyitaan
29. Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan
Penggeledahan
30. Penerimaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Pasal 29 KUHAP
31. Penerimaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
32. Penerimaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3)
KUHAP
33. Penerimaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3)
KUHAP ke Pengadilan Tinggi
34. Penerimaan Barang Bukti
35. Pendaftaran dan Penanganan Barang Bukti
36. Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana
Biasa/Singkat
37. Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana
Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
3. Panitera Muda Hukum 23 SOP
1. Pembuatan Laporan Perkara Bulanan
2. Pengesahan Dokumen
PT/CV/Firma/Badan Hukum/ Akta
Notaris
3. Pendaftaran Surat Kuasa
4. Pelayanan Kuasa Insidentil
5. Kerjasama Kelembagaan dengan
Pemberian Layanan Posyakum Pengadilan
6. Layanan PosBakum
7. Prosedur Pengelolaan Pengaduan
8. Penanganan Surat Keterangan Bebas
Pidana
9. Pengarsipan Berkas
10. Penanganan Pelayanan Informasi Prosedur
Biasa
11. Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan
Hukum
12. Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan
Hukum
13. Pembuatan Laporan Perkara Caturwulan (
4 bulanan)
14. Pembuatan Laporan Semester (6 Bulanan)
15. Pembuatan Laporan Tahunan
16. Penanganan Papan Informasi Perkara
17. Penataan Arsip Berkas Perkara
18. Penanganan Pelayanan Informasi Prosedur
Khusus
19. Penanganan Pengelolaan CD Putusan
20. Pembuatan Surat Keputusan Ketua/Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
21. Penanganan Surat Keterangan Selesai
Penelitian
22. Pengawasan dan Pertanggungjawaban
POsyakum Pengadilan
23. Pelayanan Informasi Prosedur Keberatan
Sudah di evaluasi
tanggal 07 April
2017
4. Panitera Pengganti 2 SOP 1. Sop Panitera Pengganti Dalam Proses
Perkara Perdata
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 21
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
2. Sop Panitera Pengganti Dalam Proses
Perkara Pidana
5. Juru Suta/JSP 13 SOP
1. Panggilan Sidang
2. Pemberitahuan Putusan PN
3. Pemberitahuan Putusan Banding
4. Pemberitahuan Putusan Kasasi
5. Pemberitahuan Putusan PK
6. Pemberitahuan Pernyataan Banding
7. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi
8. Pemberitahuan/penyerahan Memori
Banding
9. Pemberitahuan/penyerahan Memori Kasasi
10. Pemberitahuan/penyerahan Memori Pk
11. Pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori
Banding
12. Pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori
Kasasi
13. Pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori
PK
II Non Teknis
1. Kasubbag PTIP 18 SOP
1. Surat Masuk
2. Surat Keluar
3. Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)
4. Pengajuan Revisi Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK)
5. Backup Data SIPP pada Server
6. Perawatan Perangkat Keras.
7. Pengelolaan Website
8. Peliputan dan Pengiputan Website
9. Pengumuman Sidang Tilang di Website
10. Pengelolaan, perawatan dan operasional
jaringan.
11. Pengelolaan surat elektronik (E-mail)
12. Perpanjangan Domain Website
13. Perpanjangan Web Hosting Website
14. Penyusunan Laporan Tahunan
15. Penyusunan RKT, IKU dan PKT
16. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP)
17. Sinkronisasi SIPP pada Server
18. Perawatan Server
- Sudah di evaluasi
tanggal 07 April
2017
2. Kasubbag Umum dan
Keuangan 46 SOP
1. Penerimaan Surat Masuk
2. Pengiriman Surat keluar
3. Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan
Harian)
4. Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester
/ Pertahun
5. Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor
(ATK)
6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub
Bagian Umum dan Keuangan
7. Pengolahan Aplikasi SIMAK BMN
(Kegiatan Harian)
8. Pelaporan Aplikasi SIMAK – BMN
Persemester / Pertahun
9. Pelaporan Aplikasi SIMAK – BMN
Persemester / Pertahun Tingkat Korwil
10. Penggolahan Perpustakaan
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 22
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
11. Penyusunan Uraian Tugas Tenaga Satpam,
Sopir dan Cleaning Service
12. Permintaan Barang – barang Alat Tulis
Kantor (ATK)
13. Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
dan Roda 4 (empat)
14. Pemeliharaan Gedung Kantor
15. Perawatan Alat Pengolah Data
16. Pembuatan Laporan Bulanan (Manual
Laporan Realisasi Anggaran)
17. Pembuatan Laporan Bulanan (Manual
Laporan Realisasi Anggaran)
18. Pembuatan Laporan Bulanan (Rekapitulasi
Laporan Realisasi Anggaran)
19. Pengajuan Uang Persediaan (UP)
20. Pengelolaan Administrasi Umum dan
Keuangan ( Pembuatan Kartu Identitas
Pengantar SPM/SP2D)
21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dan Pelaporan PNBP
22. Petugas Receptionis Kantor
23. Perawatan Barang Inventaris
24. Pelayanan kebersihan lingkungan kantor
25. Pengamanan Kantor
26. Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR)
27. Penyusunan Laporan E-Monev
Kementerian Keuangan
28. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas
(Triwulan) Satker
29. Pelaporan Keuangan (Pelaporan Bulanan)
30. Pelaporan Keuangan (Pelaporan Triwulan)
31. Pelaporan Keuangan (Pelaporan Semester
dan Tahunan)
32. Kenaikan Gaji Berkala
33. Penyusunan Laporan SAIBA Satker
34. Persiapan Rapat
35. Penerbitan SPP-LS untuk belanja Pegawai
(Pembayaran Kekurangan Gaji)
36. Penerbitan SPP-LS untuk belanja Pegawai
(Pembayaran Gaji Induk)
37. Penerbitan SPP-LS untuk belanja Pegawai
(Pembayaran uang makan)
38. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban
dimuka Tunjangan Khusus Kinerja
(Remunerasi)
39. Protokoler dan penerimaan tamu
40. Sop berkala pengemudi
41. Sop Rutin Pengemudi
42. Pengelolaan Parkir kendaraan
43. Pengajuan Gaji ke 13 (tigabelas)
44. Penerbitan SPP-LS untuk belanja Pegawai
(pembayaran Gaji Susulan)
45. Pembayaran dan validasi pajak
46. Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak
3. Kasubbag ORTALA
dan Kepegawaian 28 SOP
1. Pengelolaan surat dinas
2. Inventarisasi pegawai (bezetting pegawai)
3. Daftar urut senioritas (dus)
4. Daftar urut kepangkatan pns (duk)
5. Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pns
6. Pembuatan surat keputusan ketua
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 23
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
pengadilan negeri
7. Pengusulan kenaikan pangkat hakim/pns
8. Usulan kenaikan gaji berkala
9. Penanganan promosi/ mutasi hakim dan
pns
10. Usulan promosi jabatan
11. Usulan pensiun hakim
12. Usulan tanda penghargaan satya lencana
13. Pembuatan dp3/skp hakim dan pns
14. Penyelesaian surat tugas
15. Permintaan cuti hakim dan pns
16. Penyelesaian berkas hukuman disiplin
hakim/pns
17. Penyelesaian pembuatan kp4
18. Penyelesaian dokumen penyumpahan /
pelantikan
19. Pengusulan taspen karpeg/ karis/ karsu
20. Rapat baperjakat
21. Absensi hakim dan pegawai negeri sipil
22. Ujian dinas
23. Penyelesaian laporan bulanan
24. Penyelesaian laporan triwulan
25. Penyelesaian laporan tengah
tahun/semester
26. Penyelesaian laporan tahunan
27. Diklat
28. Rapat baperjakat
ii. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2017 Keterangan
1. Ketua 8
2. Wakil Ketua 8
3. Hakim 8
4. Hakim 8
5. Hakim 7
6. Panitera 15
7. Wakil Panitera 14
8. Panitera Muda Perdata - (kosong)
9. Panitera Muda Pidana 13
10. Panitera Muda Hukum 14
11. Panitera Pengganti -
12. Panitera Pengganti 5
13. Juru Sita/ 5
14. Juru Sita/ 6
15. Juru Sita Pengganti 3
16. Sekretaris 7
17. Kasubbag PTIP 20
18. Kasubbag Umum dan Keuangan 17
19, Kasubbag ORTALA dan Kepegawaian 15
20, Staf Perdata 11
21. Staf Pidana 8
22. Staf Hukum 8
23. Staf PTIP 9
24. Staf Umum dan Keuangan 13
25. Staf Umum dan Keuangan 11
26. Staf Umum dan Keuangan 12
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 24
B. Pelayanan Publik yang Prima
i. Akreditasi Penjaminan Mutu
Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengikuti program Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri yang merupakan program Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul /
Prima ( Indonesia Court Performance Excellent – ICPE ).
I. Dasar Hukum Dan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan:
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
2. Surat Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana selaku Ketua TAPM Badilum,
Nomor 116/DJU.3/OT.01.3/8/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, Tentang Persyaratan
untuk di Akreditasi oleh TAPM Badan Peradilan Umum;
3. Standar Sertifikasi Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001:2015,
diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFPE);
4. StandarSertifikasi Internasional Organization for Standardization (ISO) 19011:2015
Seri Standar SNI 19-9000;
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB) Mahkamah Agung R.I. sesuai Perme PANRB
no.14 Thn 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Standar Pengawasan (Buku-IV) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. (Bawas
MA .R.I);
7. Pembangunan Zona Intergritas sesuai Pemen PANRB no.20 Thn 2012 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
8. Standar Penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
II. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu Terhadap Pengadilan Negeri :
Adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (
Indonesia Court Performance Excellent – ICPE ).
III. Dasar Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, dilandasi :
1. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) dan Tata Laksana
Pengawasan Peradilan (Buku IV) ;
2. Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035;
3. Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu :
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 25
4.1. Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 03 Tahun 2012, Tanggal 10 April
2012, Tentang : Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada
Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4.2. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 02 Tahun 2014, Tanggal 17 Juni
2014, Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung
R.I. RI dengan Pemberi Hibah;
4.3. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015, Tentang :Organisasi
Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
4.4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2016, Tentang :Penegakan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
4.5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan
Badan Peradilan di bawahnya;
4.6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016, Tentang : Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistlebowing System);
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu :
5.1. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 Tahun 1992, Tanggal 21
Oktober 1992, Tentang :Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi;
5.2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 1998, Tanggal 18
Pebruari 1988, Tentang :Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan
Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
5.3. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 Tahun 2002, Tanggal 24
Desember 2002, Tentang :Petunjuk Penanganan Perkara Bagi Hakim Yang
Akan Pensiun;
5.4. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2004, Tanggal 24
Desember 2004, Tentang :Kebersihan Lingkungan Perkantoran;
5.5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2008, Tanggal 13 Juni
2008, Tentang :Pemungutan Biaya Perkara;
5.6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 09 Tahun 2008, Tanggal 24
Nopember 2008, Tentang :Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya
Perkara pada Pengadilan ;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 26
5.7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 Tahun 2010, Tanggal 29 April
2010, Tentang:Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan
Pengadilan ;
5.8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2011, Tanggal 31 Januari
2011, Tentang :Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun
2010, Tentang : Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
5.9. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 08 Tahun 2011, Tanggal 29
Desember 2011, Tentang :Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan
Peninjauan Kembali ;
5.10. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari
2014, Tentang :Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Dokumen Elektronik
sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
5.11. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2014, Tanggal 13 Maret
2014, Tentang :Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
5.12. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 Tahun 2014, Tanggal 30
September 2014, Tentang :Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
6. SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., yaitu :
6.1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006, , Tanggal 24 Agustus 2006, Tentang : Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
6.2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011, Tanggal 5 Januari 2011, Tentang :Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;
6.3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor
026/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Pebruari 2012, Tentang :Standar Pelayanan
Peradilan ;
6.4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor
122/KMA/SK/VII/2013, Tanggal 26 Juli 2013, Tentang :Kode Etik Pedoman
Perilaku Panitera dan Jurusita;
6.5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor
44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014, Tentang :Pemberlakuan
Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 27
6.6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor
194A/KMA/SK/XI/2014, Tanggal 25 Nopember 2014, Tentang: Pembentukan
Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I. Republik
Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I., yaitu
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor : 002 Tahun
2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung R.I. Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya ;
8. Bidang Kesekretariatan, Tentang :
Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kerja Utama
(IKU), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta Perjanjian Kerja, Pengelolaan Website, Pengelolaan
dan pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) dan Pengelolaan
Manajemen berbasis TI lainnya;
9. Surat Edaran dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,
yaitu :
9.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
2/DJU/KP.02.1/6/2014, Tanggal 10 Juni 2014, Tentang :Penegakan Displin di
Lingkungan Peradian Umum ;
9.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
3/DJU/HM02.3/6/2014, tanggal 20 Juni 2014, Tentang :Administrasi
Pengadilan berbasis tehnologi informasi di lingkungan Peradilan Umum;
9.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
353/DJU/SK/HM02.3/3/2015, Tanggal 24 Maret 2015, tentang :Prosedur
Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada
Lingkungan Peradilan Umum;
9.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
1185/DJU/SK/PS.01/5/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang :Alur Pemberian
Layanan Hukum Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum;
9.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :
06/DJU/PS.01/8/2015, Tanggal 19 Agustus 2015, Tentang Formulir, SOP dan
Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 28
9.6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015, Tanggal 22 September 2015, Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari
Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
9.7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, Tentang Penilaian dan Penjaminan Mutu pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
9.8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor:
520/DJU/PS.02/4/2016, Tanggal 13 April 2016, Tentang Survey Indeks
Kepuasaan Masyarakat;
Berdasarkan dasar hukum, tujuan dan dasar penilaian akreditasi penjaminan mutu diatas
maka Pengadilana Negeri Waikabubak pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2017 telah dilakukan
penilaian oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat
Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Juli 2017, Nomor W26-
U/1172/KP.01.01/7/2017. Terdapat beberapa hasil observasi/penilitian yang menjadi
ketidaksesuaian dan harus diperbaiki oleh Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga dapat
tercapainya tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri yaitu untuk mewujudkan
Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima. Hasil temuan dari Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh
Pengadilan Negeri Waikabubak meliputi Sarana dan Prasarana penunjang Akrediatasi
Penjaminan Mutu yang terdiri dari :
1. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Ruang Kesehatan.
3. Ruang Tunggu Ramah Anak.
4. Ruang Kaukus.
5. Ruang Tahanan Anak.
6. Ruang Pengacara, Bapas dan Peksos.
7. Ruang Tamu Terbuka.
8. Ruang Server.
9. Ruang Tunggu Pengunjung Sidang.
10. Area Kawasan Merokok.
Sebagai hasil dari perwujudan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri ini,
Pengadilan Negeri Waikabubak telah berhasil memenuhi syarat mendapatkan sertifikat
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, Nomor : TAPM.
176/QMR/SERTIFIKAT/11/2017, Terakreditasi : A (Excellent0.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 29
Gambar 1. Sertifikat Akreditasi
ii. Posbakum
Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak
memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa
pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Peradilan umum dapat menerima layanan pada Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
Pengadilan Negeri Waikabubak.
Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 2017 telah menjalin kerjasama dengan
Yohanes Bulu Dapa, SH.,MH, Dkk/Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
tentang Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Waikabubak yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor : W26-U9/ 512 /
OT.01.3/IV/2017.
iii. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak tidak pernah melakukan Sidang
Keliling.
iv. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)
Berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan melengkapi persyaratan yang ada,
pemohon (masyarakat tidak mampu) mendapatkan bantuan hukum dan melalui penetapan ketua
pengadilan maka biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 30
Pada Tahun 2017 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah berkisar 0%. Tidak
tercapainya target karena tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke Pengadilan
untuk beracara secara prodeo.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 31
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadilan Negeri Waikabubak dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan
peradilan yang agung, telah memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan satuan kerja. Adapun sumber daya manusia tersebut terdiri
dari tenaga teknis peradilan, pejabat struktural, staf pelaksana, dan tenaga honorer yang
berjumlah 25 (dua puluh lima) orang pegawai dan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer.
Tenaga Teknis Peradilan di Pengadilan Negeri Waikabubak sampai dengan bulan
Desember 2017 terdiri dari :
Ketua : 1 Orang
Wakil Ketua : 1 Orang
Hakim : 3 Orang
Panitera : 1 Orang
Wakil Panitera : 1 Orang
Panitera Muda : 2 Orang
Panitera Pengganti : 2 Orang
Jurusita : 2 Orang
Jurusita Pengganti : 1 Orang
JUMLAH : 14 Orang
Pengadilan Negeri Waikabubak per 31 Desember 2017 memiliki 5 (lima) orang hakim
yaitu :
NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN MASA KERJA PENDI
DIKAN GOL TMT NAMA TMT THN BLN
1 SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.
19710909199903 2 002
PEMBINA (IV/a) 1/4/2015 KETUA 15/12/2015 17 4 SI
2 PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum
19761120 200112 1 004
PEMBINA (IV/a) 1/4/2014 WAKIL.
KETUA 8/1/2016 14 3 S2
3 SONNY EKO ANDRIANTO,SH
19850114 200805 1 001
PENATA (III/c) 1/1/2016
HAKIM PRATAMA
MADYA 7/4/2015 8 5 SI
4 NASUTION, SH 19830228 200904 1 006
PENATA (III/c) 1/4/2013
HAKIM PRATAMA
MADYA 29/10/2015 7 4 SI
5 WAHYU EKO SURYOWATI, SH.M.Hum
19830109 2011012 006
PENATA MUDA
TK.I(III/b) 1/4/2015
HAKIM PRATAMA
MUDA 3/11/2014 5 9 S2
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 32
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak menurut Golongan,
Pendidikan dan Jenis Kelamin dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:
Berdasarkan tabel di atas, pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak berjumlah 25 orang
yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.
Berikut nama pegawai pada Pengadilan Negeri Waikabubak :
NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN PEND.
1 SARLOTA MARSELINA
SUEK,SH 197109091999032002 Pembina(IV/a) Ketua SI
2 PUTU G. NOVYARTHA, S.H.
,M.Hum 197611202001121004 Pembina(IV/a) Wakil ketua S2
3 SONNY EKO ANDRI ANT 0,SH 198501142008051001 Penata (III/c) Hakim SI
4 NASUTlON,S.H 198302282009041006 Penata (III/c) Hakim SI
5 WAHYU
E.SURYOWATI,SH.M.Hum 198301092011012006
Penata Muda
Tk.I(III/b) Hakim S2
6 YUSUF FAOT, S.H. 197207121993031005 Penata
Tk.I(III/d) Panitera SI
7 ARYO ENDARTO,ST 197805052005021005 Penata
Tk.I(III/d) Sekretaris SI
8 SITI MARLIYAH 196009101983022002 Penata (III/c) Wakil panitera SLTA
9 ALBERTUS ORA 197004221992031001 Penata (III/c) Panitera muda
Hukum SLTA
10 UMBU NDAWA JURUMANA 195808011985031006 Penata (III/c) Panitera
Pengganti SLTA
11 RAUF LANGGA 19711014199303001 Penata (III/c) Panitera muda
Pidana SLTA
12 SIPRIANUS YANTO BERE 197809032009041006 Penata (III/c) Kasubag.Umum
dan Keuangan SI
13 DAUD DADI MERE 196412311991031006 Penata Muda
Tk.I(III/b) Jurusita SLTA
14 APLIANA PUTARATHO 196204191988032002 Penata Muda
Tk.I(III/b)
Jurusita
Pengganti SLTA
15 BUNGSU D.
MANUKOA,S.Kom 197707082011011004
Penata Muda
Tk.I(III/b)
Kasubag.
Teknologi
Informasi dan
Perencanaan
SI
16 SONY ALEX MELKIANUS 197206251993031002 Penata Muda
Tk.I(III/b)
Kasubag.
Kepegawaian
Organisasi dan
Tatalaksana.
SLTA
17 BARA SIDIN 196306061990031007 Penata Muda
TK.I(III/b)
Panitera
Pengganti SLTA
18 MARIA KUNIAWATI LIM,SH 198903282014032004 Penata Muda
(III/a) Staf SI
19 ANDY WILSON NDUN 198404162009121004 Pengatur TK.I
(II/d) Staf D3
20 ANDRI STEFANUS DJAWA 198409152006041002 Pengatur (II/ c) Jurusita SLTA
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 33
NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN PEND.
21 IMANUEL RIWU 198311072006041003 Pengatur (II/c) Staf SLTA
22 SOFIAH WALDI ALGADRI 196604232014082001 Pengatur
Muda (II/a) Staf SLTA
23 ERLINA 196607192014082002 Pengatur
Muda (II/a) Staf SLTA
24 FREDERIK UMBU DJAMA 197502042014081001 Pengatur
Muda (II/a) Staf SLTA
25 THERESIA RAMBU HAJA 198502262014082002 Pengatur
Muda (II/a) Staf SLTA
Pada Tahun Anggaran 2017 ini, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak Nomor : W26-U9/89/KP.04.05/I/2017, Tanggal 05/01/2017 telah menunjuk 10
(sepuluh) orang tenaga honorer yang masing-masing ditugaskan sebagai:
- Petugas Pengamanan (SATPAM) : 2 (dua) orang.
- Petugas Kebersihan (Cleaning servis) : 6 (Enam) orang.
- Petugas Pengemudi : 2 (dua) orang.
1. Mutasi
NO JENIS
MUTASI NAMA/NIP SATKER ASAL
SATKER
TUJUAN SK
1 Mutasi
Masuk
RAUF LANGGA
NIP. 197110141993031002
PN.WAINGAPU PN.WAIKAB
UBAK
No.1766/DJU/SK/KP
04.5/11/2016
Tanggal 23 Nopember
2016
2. Promosi
NO NAMA/NIP TANGGAL SK
1
PUTU GDE NOVYARTHA,SH.M,Hum
NIP. 19761120 200112 1 004
01/04/2017 No.54/DJU/SK/KP04.1/2/2017
Tanggal :24-02-2017
2 NASUTION,SH
NIP. 19830228 200904 1 006
01/04/2017 No.486/DJU/SK/KP.04.1/4/2017
Tanggal: 26/04/2017
3 RAUF LANGGA
NIP. 197110141993031002
03/02/2017 No.1766/DJU/SK/KP 04.5/11/2016
Tanggal 23 Nopember 2016
4 ARYO ENDARTO,ST
NIP. 197805052005021005
01/04/2017 No. 3/KPT.KPG/KP.04.1/III/Tahun
2017, Tanggal 27 Maret 2017
5 SIPRIANUS YANTO BERE,SE
NIP.197809032009041006
01/10/2017 No. 5/SK.KPT.KPG/KP.04.1/9/2017
Tanggal. 29 September 2017
3. Pensiun
NO NAMA/NIP TANGGAL SK
1
YOHANIS NDAPAOLE/
195707251983111001
01/08/2017 No.000012/KEP/KV/13001/17
Tanggal 28 Juli 2017
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 34
4. Diklat
NO NAMA/NIP TANGGAL SK
1
2
Putu Gde Novyartha,SH.M.Hum
Nasution, SH
25 s/d 29 Juli
2017
06 s/d 09
Oktober 2017
27 Pebruari s/d
14 Maret 2017
Diklat Calon Pimpinan
Pengadilan Di Surabaya
Pelatihan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (HPH)
Diklat Sertifikasi Sistim Peradilan
Pidana Anak (SPPA) Terpadu
Seluruh Indonesia di Bogor
B. Penyelesaian Perkara
Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Waikabubak, keadaan perkara dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Sisa perkara yang diputus.
No. Nama Sisa Tahun
2016
Perkara
Masuk
Perkara yang
diputus
Sisa
Perkara Keterangan
1. Pidana Biasa 15 156 167 4 -
2. Pidana Khusus Anak - 12 12 - -
3. Pidana Cepat - 8 8 - -
4. Pidana Lalu Lintas - 1058 1058 - -
5. Perdata Gugatan 9 18 21 6 Perkara Cabut = 1
6. Perdata Permohonan - 4 4 -
NO PERKARA PIDANA JUMLAH
KETERANGAN BIASA ANAK SINGKAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sisa Tahun 2016
Masuk dalam tahun 2017
Putus
Terdakwa/Jaksa menerima
Terdakwa/Jaksa Banding
- Sisa Banding tahun sebelumnya
- Tambah tahun ini
Terdakwa/Jaksa Kasasi
- Sisa Banding tahun sebelumnya
- Tambah tahun ini
PK (peninjauan kembali)
Terdakwa minta Grasi
15
156
152
147
4
-
4
5
-
5
-
-
-
12
12
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sisa Tahun 2017 :
- Pidana Biasa : 4
- Pidana Anak : 0
- Pidana Singkat : 0
NO PERKARA PIDANA CEPAT DAN LALU
LINTAS JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
Sisa Tahun 2016
Masuk dalam tahun 2017
Putus
Kasasi
Grasi
-
1076
1076
-
-
Sisa Tahun 2017 : 0
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 35
NO PERKARA PIDANA PRA PERADILAN JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
Sisa Tahun 2016
Masuk dalam tahun 2017
Putus
-
1
1
Sisa Tahun 2017 : 0 Perkara
NO PERKARA PERDATA GUGATAN JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sisa Tahun 2016
Masuk dalam tahun 2017
Putus*
Para pihak menerima
Para pihak minta Banding
- Sisa Banding tahun sebelumnya
- Tambah tahun ini
Para pihak minta Kasasi
- Sisa Kasasi tahun sebelumnya
- Tambah tahun ini
PK (peninjauan kembali)
- Sisa PK tahun sebelumnya
- Tambah tahun ini
9
18
21
15
-
4
7
4
-
3
Sisa Tahun 2017 : 6 Perkara
*Perkara yang cabut = 1 Perkara
Mediasi Berhasil = 1 Perkara
NO PERKARA PERDATA PERMOHONAN JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
Sisa Tahun 2016
Masuk dalam tahun 2017
Putus
0
4
4
Sisa Tahun 2016 : 0 Perkara
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu.
No. Nama Sisa Tahun
2016
Perkara yang
diputus Keterangan
1. Pidana Biasa 15 167
2. Pidana Khusus Anak - 12
3. Pidana Cepat - 8
4. Pidana Lalu Lintas - 1058
5. Perdata Gugatan 9 18 Perkara Cabut = 1
Mediasi berhasil = 1
Perkara putus > 5 bln = 1
6. Perdata Permohonan - 4
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
No. Nama
Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan upaya
hukum
Keterangan
1. Pidana Biasa 158
2. Pidana Khusus Anak 12
3. Pidana Cepat 8
5. Perdata Gugatan 23
6. Perdata Permohonan 4
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 36
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi.
No. Nama Jumlah Perkara yang
berhasil di mediasi Keterangan
1. Pidana Cepat -
2. Perdata Gugatan 1
3. Perdata Permohonan -
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.
No. Nama Jumlah Perkara yang
berhasil melalui diversi Keterangan
1. Pidana Khusus Anak -
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis
Rasio perkara terhadap Majelis Hakim dijelaskan berikut ini :
No.
Rasio Perkara Terhadap Majelis Hakim
Jumlah Perkara (Pidana dan
Perdata) yang ditangani Majelis
Hakim Tahun 2017
Jumlah Majelis
Hakim Tahun 2017
Rasio Perkara terhadap
Majelis Hakim Tahun
2017
1 208 3 69:1
3. Putusan yang diajukan Banding
a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding
- 07/Pdt.G/2016/PN Wkb
- 04/Pdt.G/2017/PN Wkb
- 24/Pid.Sus/2017PN Wkb
- 12/Pid.Sus/2017PN Wkb
- 63/Pid.Sus/2017PN Wkb
- 123/Pid.Sus/2017PN Wkb
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding
- 06/Pdt.G/2016/PN Wkb
4. Putusan yang diajukan Kasasi
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi
- 12/Pdt.G/2011/PN Wkb
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk.
Kasasi
- 12/Pdt.G/2014/PN Wkb
- 26 Pdt.G/2014/PN Wkb
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 37
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi
- 9/Pdt.G/2013/PN Wkb
- 1/Pdt.G/2015/PN Wkb
- 5/Pdt.G/2015/PN Wkb
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkanTk. Banding dan dikabulkan sebagian
Tk. Kasasi
- 27/Pdt.G/2014/PN Wkb
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi yang
ditolak Tk. PK
- 3/Pdt.G/2014/PN Wkb
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Tanah dan Gedung/Bangunan
Keadaan tanah Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2017 adalah
No Lokasi Luas (m2)
No. Sertifikat Atas nama Peruntukan Nilai (Rp.)
1.
Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Bhayangkara
946 Sertifikat Hak Pakai No. 79
Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Tanah Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim
71.150.000,-
2. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Bhayangkara
537 Sertifikat Hak Pakai No. 80
Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Tanah Rumah Negara Hakim Thn 1986
40.475.000,-
3 Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Wanokaka
1.269 Sertifikat Hak Pakai No. 83
Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Tanah Bekas Rumah Ketua
133.445.000,-
4. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Waikabubak
441 Sertifikat Hak Pakai No. 81
Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Tanah Rumah Ketua
65.909.000,-
5. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Komerda Jalan Sudirman No. 10
1.627 Sertifikat No.82 Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Kantor PN. Waikabubak
227.980.000,-
6. Prop. : NTT, Kab. Sumba Tengah, Katikutana, Anakalang Jalan Waikabubak-Anakalang
1.153 Sertifikat No. 00009
Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Tnh Tempat Sidang Anakalang
23.243.327,-
7. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langgalero Jalan Weetabula-Tambolaka
1.832 Sertifikat No. 00020
Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Tnh Tempat Sidang Weetebula
33.644.955,-
8. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Kalumbang
1.335 Sertifikat No.65 Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI
Hibah Tanah Lapangan Tenis dari PEMDA
186.985.000,-
Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2017
adalah :
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 38
NO URAIAN Kuantitas
(Unit) Nilai (Rp.)
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 9.851.913.460,-
2 Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen 7 2.024.882.500,-
3 Rumah Negara Gol. II Tipe B Permanen 5 1.417.447.000,-
4. Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plant 2 189.477.000,-
5. Pagar Permanen 2 220.571.000,-
JUMLAH 16 13.704.290.960
Gedung kantor Pengadilan Negeri Waikabubak terdiri atas 1 (satu) gedung bertingkat lantai 2
(dua) yang terletak di Jalan Sudirman No.10 Kota Waikabubak.
a. Pengadaan
Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada pengadaan tanah dan bangunan.
b. Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung
serta halaman kantor sejumlah Rp. 61.365.000.- Selain itu :;:
juga telah dilaksanakan
pemeliharaan 8 (delapan) unit rumah dinas sejumlah Rp. 46.052.000,- Pemeliharaan ini
tidak menambah kuantitas dan nilai aset baik tanah maupun gedung dan bangunan.
c. Penghapusan
Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada penghapusan tanah dan gedung/bangunan.
2. Peralatan dan Mesin
Keadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Negeri Waikabubak per 31 Desember 2017 adalah
NO URAIAN KUANTITAS (UNIT) NILAI (Rp.) KETERANGAN
1 Station Wagon 3 425,583,117 Kondisi baik
2 Sepeda Motor 6 76,280,000 Kondisi baik
3 Cermin Besar 3 450,000 Kondisi baik
4 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 3 4,868,000 Kondisi baik
5 Mesin Fotocopy Folio 1 48,325,600 Kondisi rusak
6 Lemari Kayu 24 18,393,000 Kondisi baik
7 Rak Besi 10 6,807,000 Kondisi baik
8 Rak Kayu 9 11,545,000 Kondisi baik
9 filing Cabinet Besi 4 800,000 Kondisi rusak
10 Brangkas 2 23,800,000 Kondisi baik
11 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 2 200,000 Kondisi baik
12 Tabung Pemadam Api 5 14.179,800 Kondisi baik
13 Papan Visual/Papan Nama 22 3,148,000 Kondisi baik
14 White Board 8 1,100,000 Kondisi baik
15 Peta 1 50,000 Kondisi rusak
16 Mesin Absensi 2 9,165,000 Kondisi baik
17 Hand Metal Detector 1 500,000 Kondisi baik
18 Perkakas Kantor Lainnya 7 6,540,000 Kondisi baik
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 39
NO URAIAN KUANTITAS (UNIT) NILAI (Rp.) KETERANGAN
19 Meja Kerja Besi/Metal 8 1,500,000 Kondisi rusak
20 Meja Kerja Kayu 64 156,630,000 Kondisi baik
21 Kursi Besi/Metal 2 35,000 Kondisi rusak
22 Kursi Kayu 27 20,665,000 Kondisi baik
23 Sice 10 26,970,000 Kondisi baik
24 Bangku Panjang Kayu 49 18.926,400 Kondisi baik
25 Meja Rapat 12 48,079,200 Kondisi baik
26 Meja Komputer 4 3.100,000 Kondisi rusak
27 Tempat Tidur Kayu 1 3,000,000 Kondisi baik
28 Meja Resepsionis 1 2,129,800 Kondisi baik
29 Kursi Fiber Glaa/Plasttk 129 81,783,000 Kondisi baik
30 Jam Elektronik 2 110,000 Kondisi rusak
31 Mesin Penghisap Debu/V'acuum Cleaner 2 12,100,000 Kondisi baik
32 AC. Split 19 76,096,000 Kondisi baik
33 Kipas Angin 1 290,000 Kondisi baik
34 Televisi 2 2,657.000 Kondisi baik
35 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya 1 116,000 Kondisi baik
36 Sound System 1 7,100,000 Kondisi baik
37 Alat Hiasan 3 81,000 Kondisi baik
38 Lambang Garuda Pancasila 4 300,000 Kondisi baik
39 Tiang Bendera 8 3,375,000 Kondisi baik
40 Kaca Hias 1 50,000 Kondisi baik
41 Dispenser 2 1,200,000 Kondisi rusak
42 Mimbar/Podium 1 326,000 Kondisi rusak
43 Palu Sidang 5 925,000 Kondisi baik
44 Lambang Instansi 5 5,373,309 Kondisi baik
45 Handy Cara 1 5,500,000 Kondisi baik
46 Gordyin/Kray 100 25,000,000 Kondisi baik
47 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3 15,235,000 Kondisi rusak
48 Camera Digital 1 9.500,000 Kondisi Baik
49 Pesawat Telephone 3 850,000 Kondisi baik
50 Facsimile 1 1,125,000 Kondisi baik
51 Antene SHF Stationary 1 1,500,000 Kondisi rusak
52 Genset 1 72,488,600 Kondisi baik
53 P.C Unit 20 268,596,400 Kondisi baik
54 Lap Top 11 197,850,837 Kondisi baik
55 Printer (Peralatan Personal Komputer) 14 12,950,000 Kondisi baik
56 Server 2 71.585,000 Kondisi baik
57 Router
t
2 17,350,000 Kondisi baik
58 Scanner 3 26.350.000 Kondisi baik
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 40
a. Pengadaan
Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pengadaan peralatan dan mesin yang terdiri
dari :
1. Pengadaan Alat Pengola Data dan Komunikasi sejumlah Rp. 47.500.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sejumlah Rp. 60.000.000,-
3. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sejumlah Rp. 97.500.000,-
b. Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas
gedung diantaranya pemeliharaan kendaraan dinas, genset, komputer, server, AC split, faksimili,
mesin photo copy, instalasi listrik, dan alat rumah tangga dengan nilai total belanja pemeliharan
sejumlah Rp. 63.126.000,-
c. Penghapusan
Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada penghapusan Peralatan dan Mesin.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2017 menerima 2 (dua) DIPA masing-masing DIPA-
005.01.2.099972/2017 dengan pagu sebesar Rp. 3.991.581.000 dan DIPA-
005.03.2.099973/2017 dengan pagu sebesar Rp. 102.345.000,-
Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 6.903.986,
mencapai 79% dari estimasi pendapatan yang sejumlah Rp. 10.000.000 Realisasi pendapatan
pada Tahun Anggaran 2017 menurun sebesar Rp. 503.780,- dibandingkan realisasi pendapatan
pada Tahun Anggaran 2016 yang mencapai Rp. 7.407.766,-.
Sementara realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 92,87% atau Rp.
3.707.143.169 dari pagu belanja sebesar Rp. 3.991.581.000 Jika dibandingkan dengan realisasi
belanja pada Tahun Anggaran 2016 yang sebesar 3.921.041.578,- (97,13% dari pagu anggaran),
realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sejumlah Rp. 213.898.409,-
atau (5%). Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan alokasi anggaran atau jumlah pagu
di tahun 2017.
1. Belanja Pegawai
Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
NO KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6 7
1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 921.342.000 1.103.444.920 (182.102.920) 113,50%
2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
24.000 17.126 6.874 71.35%
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 41
NO KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6 7
3. 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS
67.447.000 66.593.070 853.930 98,73%
4. 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 18.251.000 19.454.975 (1.203.975) 106,57%
5. 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
14.040.000 26.130.000 (12.090.000) 186%
6. 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
1.056.445.000 940.425.000 116.020.000 89,01%
7. 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 163.958.000 119.812.189 44.145.811 97,17%
8. 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 61.396.000 56.632.440 4.763.560 92,24%
9. 511129 Belanja Uang Makan PNS
213.840.000 134.902.000 78.938.000 63%
10. 511151 Belanja Tunj. Umum PNS
65.032.000 16.630.000 48.402.000 25,57%
11. 512211 Belanja Uang Lembur 39.540.000 39.530.000 10.000 99,97%
12. 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim
165.000.000 95.850.000 69.150.000 58.09%
2. Belanja Barang
Berikut merupakan daftar Belanja Barang pada Pengadilan Negeri Waikabubak selama
tahun anggaran 2017.
DIPA 01
NO KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6 7
1. 521111 Belanja keperluan
Perkantoran
242.000.000 242.000.000 0,- 100%
2. 521114 Belanja Pengirman Surat
Dinas Pos
45.000.000 38.598.000 6.402.000,- 85,72%
3. 521115 Belanja Honor Operasional
satuan kerja
46.440.000 46.440.000 0,- 100%
4. 521811 Belanja Barang Persediaan
Konsumsi
95.950.000 95.950.000 0,- 100%
5. 521119 Belanja Barang Operasional
lainnya
20.560.000 20.560.000 0,- 100%
6. 522111 Belanja langgganan Listrik 150.400.000 99.627.000 50.773.000,- 66,24%
7. 522112 Belanja langganan Telpon 19.200.000 14.307.819 4.892.181,- 74,52%
8. 522113 Belanja Langganan Air 1.800.000 1.800.000 0,- 100%
9. 523111 Belanja Biaya pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
61.365.000 61.365.000 0,- 100%
10. 523119 Belanja Biaya pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Lainnya
46.052.000 46.052.000 0,- 100%
11. 523121 Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan mesin
87.126.000 86.576.000 550.000,- 99,37%
12. 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
27.605.000 27.605.000 0,- 100%
13. 524111 Belanja perjalanan biasa 179.195.000 179.189.311 5.689,- 100%
Jumlah Kegiatan 644.078.000 738.343.700 2.400.000 99,98%
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 42
Gambar 2. Piagam Penghargaan
DIPA 03
No Kode Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa Ket
1 2 3 4 5 6 7
1. 521211 Belanja Bahan 22.100.000 21.640.000 1.185.000,- 94,81%
2. 521811 Belanja Barang Persediaan 43.550.000 43.550.000 0,- 100%
3. 521114 Belanja pengiriman surat
dinas
3.350.000 1.440.000 1.910.000,- 42,99%
4. 524119 Belanja Perjalanan dalam
kota 7.000.000 5.370.000 1.630.000,- 76,71%
5. 522131 Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 24.000.000 0.- 100%
6. 051 Belanja Perkara Prodeo 1.620.000 0 1.620.000,- 0%
Jumlah Kegiatan 125.720.000 114.300.000 11.420.000 90,92%
3. Belanja Modal
Berikut daftar Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Waikabubak selama tahun anggaran
2017.
No Kode Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa Ket
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
532111
532111
532111
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin (Alat pengolah
data dan komunikasi
pendukung kesekretariatan)
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin (peralatan dan
fasilitas pendukung
perkantoran)
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin (alat pengolah
data dan komunikasi
pendukung SIPP)
47.500.000.-
60.000.000.-
97.500.000.-
47.500.000.-
59.840.000.-
97.405.000.-
0,-
160.000.-
95.000.-
99,97%
100%
Jumlah Kegiatan 205.000.000 204.745.000 255.000 99,97%
Pada Tahun 2017 ini Pengadilan Negeri Waikabubak mendapat piagam penghargaan dari
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur atas prestasi sebagai Peringkat I dalam Penilaian Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Semester I Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 43
Gambar 3. Terbaik I
Pengadilan Negeri Waikabubak juga meraih Sertifikat dari Kementrian Keuangan Republik
Indonesia Sebagai Terbaik I dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara 2017 Lingkup Pembayaran KPPN Waingapu
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
i. Publikasi Perkara
Sampai sekarang ini jumlah atau keadaan perangkat keras Teknologi informasi sebagai alat
pengolah data dan media informasi di Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1. PC Server 2 unit Kondisi Baik
2. PC Desktop
- Merk HP 5 unit Kondisi Baik (3),
Kondisi Rusak (2) - Merk Dell 6 unit Kondisi Baik
- Lain-lain 10 unit Kondisi Baik (3),
Kondisi Rusak (5)
- All In One Merk Acer
- All In One Merk Lenovo
2 unit
3 unit
Kondisi Baik (1), Kondisi Rusak (1) Kondisi Baik
3. Laptop - Merk Toshiba - Merk Acer - Merk Fujitsu - Merk Asus
8 unit 1 unit 2 unit 1 unit
Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik
4. Printer 17 unit Kondisi Baik (7) Kondisi Rusak (10)
5. Scanner 3 unit Kondisi Baik 6. UPS 4 unit Kondisi Baik (3)
Kondisi Rusak (1) 7. Router (Jaringan) 4 unit Kondisi Baik 8. Modem ADSL 2 unit Kondisi Baik 9. Switch 1 unit Kondisi Baik 10. ISP Telkom Speedy 2 Line Kondisi Baik
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 44
X 100 %
- Sistem Operasi
Sistem operasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Waikabubak secara umum
adalah Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10 sedangkan
untuk server menggunakan Linux Centos 7.
- Aplikasi Perkantoran
Secara umum aplikasi perkantoran yang dipergunakan adalah Microsoft Office 2007,
2010.
- Aplikasi Manajemen Perkara
Pengadilan Negeri Waikabubak sejak bulan Juni 2013 telah menerapkan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP dan telah diperbaharui/upgrade ke versi 3.2.0.
Sistem ini telah dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun di website dengan
alamat: http://sipp.pn-waikabubak.go.id. Per 31 Desember 2017 data perkara yang telah
terekam dalam SIPP adalah sebanyak 3.085 perkara yang terdiri dari 108 data perkara
gugatan, 566 data perkara permohonan, 749 data perkara pidana biasa, 0 data perkara
pidana singkat, 1 data perkara pidana pra peradilan, 25 data perkara pidana cepat, 1.613
data perkara lalu lintas dan 23 data perkara pidana anak.
Persentase penanganan perkara tahun 2017 yang dapat dilihat pada peta SIPP MA
http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/map/maps.php per tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar 95,57%. Hasil ini diperoleh dari persamaan:
Jumlah perkara minutasi tahun 2017 (216 perkara)
Sisa perkara tahun 2016 (27 perkara) + Jumlah perkara masuk tahun 2017 (199 perkara)
Rasio penanganan perkara tersebut di atas tidak memperhitungkan penanganan
perkara pelanggaran lalu lintas.
Sinkronisasi data perkara SIPP lokal baik dengan SIPP web maupun dengan SIPP
Mahkamah Agung telah rutin dilaksanakan setiap hari kerja. Pengguna SIPP lokal
Pengadilan Negeri Waikabubak saat ini adalah sejumlah 26 pengguna.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :
1651/DJU/SK/HM.02.3/11/2017 Tentang Pemenang Lomba Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2017 Pengadilan
Negeri Waikabubak meraih Peringkat 5 se-indonesia Dalam Rangka Lomba
Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Kategori I dengan
Jumlah Perkara 1 s.d 500 Tahun 2017 dengan nilai = 880.736.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 45
Gambar 4. Lomba SIPP
Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan media bagi masyarakat untuk
mengetahui informasi mengenai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri
Waikabubak, juga sangat membantu dalam otomatisasi pembuatan laporan dan data
statistik perkara di Pengadilan Negeri Waikabubak. Selain itu mempermudah
pengawasan dan evaluasi kinerja penyelesaian perkara oleh pimpinan di Pengadilan
Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang hingga ke Mahkamah Agung RI.
Aplikasi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang beralamat
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-waikabubak selama tahun 2017 telah
diunggah sebanyak 85 dokumen elektronik putusan.
- Situs Web
Pengadilan Negeri Waikabubak sejak bulan Februari 2010 telah memiliki situs web
dengan alamat: http://www.pn-waikabubak.go.id. Pada bulan Nopember 2016 situs
tersebut telah ditingkatkan versi CMSnya dan tampilannya di desain kembali sesuai
ketentuan stadarisasi template desain Pengadilan Negeri oleh Badan Peradilan Umum
untuk sebagai salah satu persyaratan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu.
- Aplikasi lainnya
Berbagai program/aplikasi yang mendukung kinerja aktivitas perkantoran adalah sebagai
berikut :
a. Aplikasi GPP
b. Aplikasi SAKPA
c. Aplikasi SPM
d. Aplikasi RKA-KL
e. Aplikasi AFS
f. Aplikasi PP39
g. Aplikasi Pin PP-SPM
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 46
h. Aplilasi SILABI
i. Aplikasi SIMAK-BMN
j. Aplikasi Persediaan
k. Aplikasi Absensi Sidik jari
Sementara untuk perangkat lunak untuk pengelolaan data kepegawaian . yang sifatnya
lokal dan umum lainnya masih belum ada. Selain Aplikasi di atas, Pengadilan Negeri
Waikabubak juga mengoperasikan Aplikasi berbasis online/html di antaranya :
- SAPK/BKN
Aplikasi yang dikeluarkan oleh badan Kepegawaian Negara berbasis website yang
dibangun dengan tujuan untuk pengelolaan data kepegawaian setiap satker baik satker
lembaga atau satker Kementerian menuju pengelolaan data Kepegawaian berbasis IT.
SAPK BKN tidak untuk publik hanya diperuntukan buat pengelolaan data Database
Kepegawaian Nasional.
- KOMDANAS Mahkamah Agung RI
Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
tujuan untuk pengelolaan data umum, Kepegawaian dan Keuangan Badan Peradilan di
Indonesia.
- Sistem Informasi Kepegawaian MA-RI (SIKEP MA RI)
Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan tujuan untuk pengelolaan data Sistem Informasi Kepegawaian. Aplikasi
ini tidak bersifat pelayanan intern satker.
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Itulah beberapa perangkat lunak / Aplikasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri
Waikabubak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk tahun anggaran 2017.
F. REGULASI TAHUN 2017
Berikut disampaikan daftar Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
maupun Surat Keputusan dari Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dan Sekretaris
Pengadilan Negeri Waikabubak yang diterbitkan selama Tahun 2017.
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
a. SK. Nomor. W26-U9/150/KP.00.3/I/2017, Tanggal, 03 Januari 2017 Tentang
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pada Pengadilan Negeri
Waikabubak.
b. SK. Nomor. W26-U9/151/KP.00.3/I/2017, Tanggal, 03 Januari 2017 Tentang
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 47
Penunjukan Humas Pengadilan Negeri Waikabubak Dan Hakim Pengawas Bidang
Penyelenggaraan Administrasi Umum/Perkara, Serta Hal-Hal Lain Yang Berkaitan
Dengan Mekanisme Organisasi Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
c. SK. Nomor. W26-U9/230/KP.00.3/2/2017, Tanggal 09 Pebruari 2017, Tentang Tim
Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Waikabubak.
d. SK. Nomor. W26-U9/225/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Waikabubak.
e. SK. Nomor. W26-U9/226/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang
Pembentukan Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Waikabubak.
f. SK. Nomor. W26-U9/240/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang TIM
Penyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017.
g. SK. Nomor. W26-U9/241/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang
Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan
Negeri Waikabubak.
h. SK. Nomor. W26.U9/242/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang TIM
Penyusun Standar Operasional Prosedur ( Sop ) Pengadiklan Negeri Waikabubak.
i. SK. Nomor. W26-U9/265/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 10 Februari 2017 Tentang
Penetapan Dan Penugasan Pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak.
j. SK. Nomor. W26-U9/383/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 17 Maret 2017 Tentang
Penunjukan Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Terhadap Hakim Dan Pegawai Negeri
Sipil Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
k. SK. Nomor. W26-U9/391/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 17 Maret 2017 Tentang TIM
Penilai Role Model Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
l. SK. Nomor. W26-U9/01/KPN.WKB/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 23 Maret 2017 Tentang
Penetapan Pejabat Dan Pegawai Sebagai Tokoh Role Model Pada Pengadilan Negeri
Waikabubak.
m. SK. Nomor. W26-U9/108/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 29 Maret 2017 Tentang
Pemberlakuan Pedoman Penangan Benturan Keopentingan Pada Pengadilan Negeri
Waikabubak.
n. SK. Nomor. 02/KPN-WKB/KP.01.3/VI/2017, Tanggal, 02 Juni 2017 Tentang
Penunjukkan Petugas Update Informasi dan Peraturan Perundang-Undangan Pada
Pengadilan Negeri Waikabubak.
o. SK. Nomor. 04/SK/KPN-WKB/VIi/2017, Tanggal, 17 Juli 2017 Tentang Pencabutan
Surat Keputusa Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 956/KPN/SK/X/2016
tentang Penunjukkan Admin dan Operator SIPP Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 48
p. SK. Nomor. W26-U9/KPN-WKB/04/KP.00.3/VII/2017, Tanggal, 18 Juli 2017 Tentang
Tata Tertib Kedinasan Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
q. SK. Nomor. W26-U9/KPN-WKB/05/KP.00.3/VII/2017, Tanggal, 18 Juli 2017 Tentang
Uraian Tugas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Kepaniteraan Dan Pejabat
Kesekretariatan Serta Seluruh Pegawai Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
r. SK. Nomor. W26-U9/1078/KP.00.3/10/2017, Tanggal, 12 Oktober 2017 Tentang
Penunjukan Pejabat Juru Bicara Dan Humas Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
2. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Kuasa Pengguna
Barang.
- W26-U9/85/UM.02.02/I/2017, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017.
- W26-U9/86/UM.02.02/I/2017, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017.
- W26-U9/87/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017.
- W26-U9/88/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017
- W26-U9/89/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017
- W26-U9/90/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017
- W26-U9/91/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017
- W26-U9/92/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017
- W26-U9/93/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017
3. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Kuasa Pengguna
Anggaran
- 14/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan IT
- 15/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Alat
Pengolah Data dan Komunikasi.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 49
- 16/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
- 17/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Alat
Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 50
BAB IV
PENGAWASAN
A. INTERNAL
1. Waskat
Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di
bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi,
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Berpedoman pada aturan tersebut
Pengadilan Negeri Waikabubak telah melaksanakan secara terus-menerus.
Sasaran pengawasan adalah aparat Pengadilan Negeri Waikabubak. Ruang lingkup
pengawasan secara umum meliputi penyelenggaraan,pelaksanaan dan pengelolaan organisasi,
administrasi dan financial pengadilan, antara lain:
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup
administrasi persidangan dan administrasi perkara.
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi
administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang, administrasi umum, dan administrasi
pengelolaan Teknologi Informasi.
c. Pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan.
d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja
pengadilan dan kualitas pelayanan publik.
Metode pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara:
a. Pengawasan langsung: pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus.
b. Pengawasan tidak langsung: melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan
pemberitaan media massa.
Tata urutan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Waikabubak
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap:
1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri:
- Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri.
- Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri.
- Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan
pelaksanaan tugas hakim dan pegawai di pengadilan negeri.
2. Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana dan Hakim Pengawas Bidang:
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 51
a. Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana:
- Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan.
- Penyelesaian/minutasi perkara.
- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat.
b. Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata:
- Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014.
- Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.
c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara
dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata.
d. Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta Hakim
Pengawas Bidang.
3. Panitera
a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP.
b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara
c. Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk
eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain.
d. Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan
hukum tetap dari kejaksaan.
e. Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta
konsignasi.
f. Memantau kedisiplinan pembaharuan data SIPP/CTS.
4. Sekretaris
a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP
b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi umum.
c. Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban
DIPA.
b. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
1. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan jajaran pada
Pengadilan Negeri.
2. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan
perkara perdata.
3. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.
4. Memantau penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No.
076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
5. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 52
c. Pengawasan oleh Panitera terhadap:
1. Wakil Panitera
a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
b. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara.
c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala.
d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan perkara
setiap bulannya.
f. Melakukan koreksi terhadap putusan perdata atau pidana yang akan dikirim upaya
banding/kasasi sesuai atau belum dengan putusan berita acara persidangan dan
putusan aslinya.
2. Panitera Pengganti
a. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Pengganti sudah sesuai SOP.
b. Meneliti berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah telah sesuai
atau belum
c. Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah telah sesuai atau
belum.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti
a. Pelaksanaan tugas-tugas para Jurusita/Jurusita Pengganti sudah sesuai SOP
4. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, dan Hukum:
a. Pelaksanaan tugas para Panitera Muda di kepaniteraan sesuai dengan SOP.
b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana,
Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf.
c. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda.
d. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda.
e. Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar putusan dalam
putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum.
5. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,
Perencanaan, TI dan Pelaporan dan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
a. Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai SOP.
b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan, Perencanaan, TI dan Pelaporan dan Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana terhadap kinerja staf.
c. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara ke Mahkamah Agung dan
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 53
instansi terkait.
d. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya.
e. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kasubbag.
f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.
6. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf
a. Panitera Muda Pidana
1. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan
pra peradilan.
2. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan
penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan dan pembatalan
penahanan.
3. Pelaksanaan registrasi barang bukti.
4. Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan.
5. Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum.
6. Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan.
7. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada
majelis.
8. Penyampaian salinan dan atau petikan putusan.
9. Pelaksanaan pemberkasan perkara.
10. Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung.
11. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk
diarsipkan.
12. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara pidana dan
dana bantuan hukum.
13. Pelaksanaan tugas sesuai SOP.
b. Panitera Muda Perdata
1. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan
pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi.
2. Pelaksanaan jurnal biaya perkara.
3. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada
majelis.
4. Pelaksanaan pemberkasan perkara.
5. Mempersiapkan pengiriman berkas-berkas ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah
Agung RI.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 54
6. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk
diarsipkan.
7. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara.
8. Penyerahan PNBP pada bendahara penerima.
9. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara perdata.
10. Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP.
c. Panitera Muda Hukum
1. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata.
2. Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI.
3. Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata.
4. Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara.
5. Pelaksanaan register badan hukum, serta kuasa, legalisasi, surat-surat keterangan
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
7. Pengawasan oleh Kepala Sub Bagian terhadap Staf
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.
2. Pencatatan barang persediaan.
3. Pencatatan permintaan barang persediaan.
4. Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.
5. Penghapusan barang milik negara.
6. Mengelola agenda surat-surat keluar.
7. Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan.
8. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.
9. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor dan petugas
piket harian.
10. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung RI.
11. Menjaga ketertiban di lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan.
12. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran.
13. Pelaksanaan penyetoran pajak.
14. Pelaksanaan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
15. Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran.
16. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 55
b. Sub Bagian Kepegawaian
1. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk.
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian.
3. Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan ^jabatan, usulan PNS,
mutasi, cuti, pembuatan DP3,kenaikan gaji berkala, pensiunan, usulan satya
lencana, pendidikan / pelatihan / bimbingan teknis, hukuman disiplin,
pembuatan konsep-konsep surat keputusan, surat tugas dan lain-lain.
4. Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.
5. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan
dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabhakti hakim.
6. Pembuatan konsep-konsep laporan.
7. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
8. Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan
1. Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL.
2. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran.
3. Pelaksanaan pengelolaan Website dan e-mail.
4. Pelaksanaan Perawatan Jaringan.
5. Pelaksanaan Perawatan Teknologi Informasi
6. Pembuatan Laporan Tahunan, LKJP dan Renstra..
7. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
Selain pengawasan internal, selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak juga telah
menerima kunjungan dalam rangka pengawasan antara lain :
A. Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri oleh tim asesmen Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dari Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 12 Juli
2016 sampai dengan 13 Juli 2017, dengan susunan tim sebagai berikut :
No. Nama Jabatan/ Gol.
1. H. Mochmad Hatta, S.H.M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/
Pembina Utama (IV/e)
2. Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H Hakim Tinggi/
Pembina Utama Madya (IV/d)
3. Sugiyanto, S.H.M.Hum Hakim Tinggi/
Pembina Utama Madya (IV/d)
4. Inrawaldi, S.H.M.H Hakim Tinggi/
Pembina Utama Madya (IV/d)
5. H. Adi Wahyono, S.H.M.H Panitera/
Pembina Tk. I (IV/b)
6. Oktein J. Susak, S.Pd., S.H., M.H. Staf Kepaniteraan Hukum/
Penata Muda Tk. I (III/b)
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 56
Beberapa hal yang menjadi temuan dari hasil asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri dari Pengadilan Tinggi Kupang ini akan menjadi bahan evaluasi pembinaan
bagi Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu sebagai berikut :
NO KESIMPULAN
1. Organisasi telah menyesuaikan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2015, Tentang : Organisasi Dan Tata
Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dan telah dibuat Struktur Organisasi;
2. Penulisan Nomenklatur di Organisasi belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2015;
3. Organisasi telah membuat Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu, berikut dokumen-
dokumen pendukungnya;
4. Organisasi telah memiliki Moto Berdikari, yaitu : “Berwibawa, Disiplin, Komunikatif,
Akuntabel, Responsif, Informatif, dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
5. Organisasi telah memiliki Visi Misi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Komitmen
Bersama dan telah diterapkan di Pengadilan;
Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai berikut :
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Waikabubak yang Agung.
Misi
- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Waikabubak;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Waikabubak
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Waikabubak
6. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan dalam bentuk media informasi di Pengadilan
7. Organisasi telah membuat Dokumen SAKIP ( IKU, RENJA/RKAK-L dan LKJip ) serta
laporan tahunan dan telah disosialisasikan;
8. Organisasi dalam penyusunan Dokumen SAKIP ( Renstra, Iku, LKJip dan RKAK-L ) belum
melibatkan semua pihak yang terkait;
9. Dalam rangka Transparansi RKAK-L Organisasi telah memberikan Informasi melalui media
DIPA 01 dan DIPA 03 di Papan Realisasi Anggaran dan Web Pengadilan;
10. Organisasi telah melakukan sosialisasi terhadap Blueprint Mahkamah Agung, Sosialisasi
Reformasi Birokrasi, sosialisasi SKP, sosialisasi SOP
11. Organisasi telah membuat LHKPN oleh para Hakim dan Pejabat Struktural;
12. Organisasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), di Kepaniteraan dan di
Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor : 002 Tahun
2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, namun dalam
pencantuman peraturan didalam SOP masih belum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-
undangan;
13. Organisasi telah membentuk Tim penanganan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 27 Januari 2017 Nomor :
W26.U9/108/KP.00.3/III/2017;
14. Organisasi sudah mensosialisasikan terhadap pelaksanaan PERMA No. 7, 8, dan 9 Tahun
2016;
15. Organisasi telah membuat Pakta Integritas sesuai dengan Permenpan No. 52 Tahun 2014, yaitu
telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dan pencanangan tersebut telah dilaksanakan
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 57
NO KESIMPULAN
dan disaksikan oleh Bupati, Kapolres, DPRD, Rutan dan Kejaksaan pada tanggal 10 Mei 2017;
16. Organisasi telah menetapkan Role Model dan pemilihannya telah sesuai dengan criteria penilaian
dalam notulen yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak pada
tanggal 22 Maret 2017 Nomor : W26-U9/39/KP.00.3/III/2017;
17. Organisasi telah memberikan fasilitas untuk penyandang Difabel ( toilet dan kursi roda);
18. Organisasi telah melaksanakan Simulasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana
gempa, namun belum ada dokumentasinya secara lengkap;
19. Organisasi telah memiliki sistem CCTV (ada 10 titik) dan Genzet 14.000 KVA;
20. Organisasi telah membuat Laporan Hakim Pengawas dan pengamatan (Kimwasmat) dan telah
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 1985 dan KUHAP;
21. Organisasi dalam pelaksanaan Internal Audit (IA) telah melakukan tahapan sesuai ketentuan,
tetapi masih perlu disempurnakan khususnya yang terkait dengan tindaklanjut dari temuan
auditor. Untuk itu perlu ditunjuk Tim Tinjauan Manajemen berdasarkan SK Ketua Pengadilan
Negeri Waikabubak.
22. Organisasi telah melakukan Survey kepuasan masyarakat sebagaimana dalam Permenpan
Nomor 16 Tahun 2014, Tentang “Pedoman Survei Kepuasaan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik “ dan telah melakukan beberapa tahapan, yaitu :
a. Tim survey
b. Jadwal Survey (minimal per 6 bulan)
c. Kuesioner
d. Analisa hasil survey;
e. Laporan Hasil Survey;
Namun Organsasi belum menindak-lanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap
hasil survey yang terendah;
23.
Organisasi telah membuat standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat
Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi, berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, tanggal 22
September 2015, yang meliputi
a. Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Tugas Tanggung Jawab PPID;
b. Jenis dan Prosedur Pelayanan Meja Informasi;
c. Register permohonan Informasi, perlu disesuaikan dengan SK Dirjen Badilum
d. Telah membuat Laporan Pelayanan Meja Informasi;
e. Meja Informasi tersedia Komputer untuk melihat SIPP dan jadwal sidang;
namun Meja Informasi dan Pengaduan belum sesuai dengan Standart yang ditetapkan;
24. Organisasi telah melakukan penegakan disiplin, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum, Nomor 2/DJU/KP02.1/6/2014, Tentang Penegakan Disiplin di
Lingkungan Peradilan Umum, yang meliputi
a. Melaksanakan Apel Pagi;
b. Membuat Rekapitulasi absen setiap bulan;
Belum dibuatkan aturan terhadap penegakan pelaksanaan aturan jam kerja;
25. Organisasi sudah menerapkan system loket pendaftaran perkara Perdata dan Pidana;
26. Organisasi dari Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti telah meng-input data perkara
kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sesuai dengan Surat Edaran Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014, tanggal 20 Juni 2014,
Tentang : Administrasi Pengadilan berbasis tehnologi informasi di lingkungan Peradilan
Umum dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :
353/DJU.HM.02.3/3/2015, tanggal 24 Maret 2014 tentang SOP Supervisi Aplikasi SIPP;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 58
NO KESIMPULAN
27. Penanganan Perkara didalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri
Waikabubak, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017, Pukul 15.30. WIT, 83,09 %;
28. a Organisasi dalam melakukan penyimpanan dokumen-dokumen control (Sistem Manajemen
Mutu) di Pengadilan belum ditata rapi dan belum disediakan lemari khusus, sehingga untuk
sementara disimpan di subbagian Kepegawaian;
29. Organisasi telah melakukan pemeriksaan Keuangan Perkara secara Mendadak setiap 3 (tiga)
bulan sekali dengan tertib;
30. Organisasi belum melaksanakan Template Putusan dan Standar Penomoran perkara,
sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014,
Tanggal 20 Maret 2014;
31. Organisasi telah menyediakan Ruang Posbakum kondisinya dalam keadaan bersih :
a. Telah dibuat MOU antara Pengadilan dengan lembaga bantuan hukum;
b. Telah tersedia Jadwal piket Advokat;
c. Telah dibuat mekanisme pengaduan, penyampaian keluhan dan penyelesaian masalah;
d. Telah disediakan Buku Register;
32. Pencatatan dalam kolom-kolom Register dan Penutupan Register Induk Perkara Perdata
(Gugatan / Permohonan), dan Register Induk Perkara Pidana (Biasa / Singkat) dan Pidana
Anak, telah dilakukan dengan tertib dan setiap akhir bulan ditutup oleh Petugas Register dimulai
dari nomor urut 1 sedangkan nomor perkara berlanjut, untuk penutupan akhir Tahun ditanda-
tangani oleh Panitera dan diketahui Ketua Pengadilan, dan pencatatan di dalam kolom-kolom
Register Induk Perkara Perdata maupun Register Induk Perkara Pidana telah sesuai dengan data
yang ada didalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
33. Organisasi telah melakukan pengembalian panjar biaya perkara kepada pihak (Penggugat /
Pemohon), sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang “Pemungutan Biaya
Perkara”
34. Organisasi telah melaksanakan penanganan bantuan delegasi sesuai dengan SEMA No. 6
Tahun 2014, Tentang “Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan”, yaitu
melaksanakan :
1. Penunjukan Koordinator Delegasi ;
2. Buku Register Delegasi ;
3. Penyampaian Pelaporan;
4. Pemberitahuan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah
dalam Situs Web Pengadilan
35. Penyampaian salinan Putusan dan Petikan dalam perkara Pidana, telah dilaksanakan oleh
Organisasi sesuai SEMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2010, Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
36. Organisasi telah melaksanakan penyampaian Laporan Bulanan sesuai Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1992, Tentang : Pengiriman Laporan oleh Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi, meliputi pelaporan :
a. Laporan Bulanan (Keadaan Perkara Perdata/ Keuangan Perkara Perdata dan Pidana);
b. Laporan 4 (empat) Bulanan (upaya hukum Perdata/Eksekusi/Pidana)
c. Laporan 6 (enam) Bulanan (Kegiatan Hakim perkara Perdata/Pidana
Akan tetapi pengiriman tersebut sering terlambat.
37. Organisasi belum melaksanakan pelaporan secara elektronik sebagaimana Surat Edaran
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor : 03/DJU/HM.02.3/6/2014, Tanggal 20
Juni 2014, Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan
Peradilan Umum;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 59
NO KESIMPULAN
38. Organisasi telah melaksanakan pelaporan mengenai Pelaksanaan Mediasi, sebagaimana
SK.KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016, Tentang Tata Kelola
Mediasi di Pengadilan, hanya pelaporan Mediasi yang berhasil yang dilaporkan kepada
Badilum, sesuai dengan surat tanggal 6 Juni 2017, Nomor : W.26.U.9/841/HK.02/5/2017;
39. Setiap penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti telah dibuatkan surat tugas oleh Panitera;
40. Organisasi telah melaksanakan penggunaan sistem barcode pada direktori putusan pada tingkat
Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata;
41. Organisasi dalam memproses permohonan perkara Perdata Banding tepat waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak pernyataan permohonan banding diajukan, demikian juga perkara Kasasi pengiriman
berkasnya ke Mahkamah Agung tidak pernah melebihi waktu 65 (enam puluh lima) hari
sejak permohonan pernyataan Kasasi diajukan;
42. Organisasi telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan court calendar dengan ketentuan
setiap perkara pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 5
bulan dan telah mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim dan panitera
pengganti.
43. Fingerprint sudah digunakan sebagai acuan oleh Organisasi dalam pembuatan absensi
remunerasi dan uang makan ;
44. Organisasi telah melaksanakan monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA
setiap bulan;
45. Organisasi sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada
pimpinan;
46. Organisasi sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan
kepada pimpinan;
47. Organisasi telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap
bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator
SIMAK BMN dan KPA);
48. Organisasi telah melaksanakan Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan DIPA 03
(berdasarkan PMK No.22/PMK.05/2016);
49. Orang yang masuk ke gedung pengadilan telah dilakukan pemeriksaan indentitas diri oleh
petugas dengan menggunakan alat metal detector, namun belum diberikan kartu pengunjung;
50. Surat Keputusan (SK) Pengelola Barang Milik Negara (BMN) telah ditandatangani oleh
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang;
51. Organisasi telah melakukan pengarsipan pada masing-masing bidangnya;
52. Pengelolaan Baperjakat telah dilaksanakan organisasi sepenuhnya dan dikelola oleh
Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, namun belum dibuatkan SOP mengenai Baperjakat
maupun Instruksi Kerja;
53. Masih terdapat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Waikabubak yang belum memilki
Karpeg, Karis/Karsu, namun oleh Organisasi telah diusulkan kepada BKN;
54. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) untuk Hakim telah dibuat oleh organisasi, namun untuk Daftar
Urut Senioritas (DUS) belum dibuat;
55. Arsip sub bagian kepegawaian dan ortala telah disusun secara sistematis dan rapi serta data
SIKEP sudah dilengkapi dengan E-Doc;
56. Organisasi telah membuat SK terhadap pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat
Komitmen, SK Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pemegang Uang Muka Dan Bendahara
Penerima);
57. Barang persediaan hasil stok opname dengan barang yang tercatat di aplikasi persediaan telah
sesuai;
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 60
NO KESIMPULAN
58. Kondisi WC terlihat baik dan bersih serta tersedianya air bersih secara terus menerus dan
kegiatan kebersihan telah dilengkapi check list;
59. Kondisi Ruang tahanan dalam keadaan baik dan bersih serta dapat dipantau oleh petugas;
60. Ruang tunggu Jaksa dalam keadaan baik dan kunci ruangan selalu disimpan di pengadilan
61. Rumah dinas yang dimiliki Organisasi ada 9 (sembilan) unit dan peruntukannya berdasarkan
SK Sekretaris, dan telah sesuai dengan SK Menteri KIMPRASWIL No. 373/KPTS/M/2001
tentang Sewa Rumah Negara. Nilai sewa yang tercantum sudah menggunakan rumus dari
ketentuan tersebut;
62. Organisasi memilki kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) kendaraan dan roda dua
sebanyak 6 (enam) kendaraan;
63. Ijin keluar kantor yang dikelola organisasi telah menggunakan formulir sesuai SK KMA
071/KMA/SK/V/2008.
64. Organisasi telah memiliki sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 5 (lima) unit;
65. Terhadap surat-surat yang dibuat oleh Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan belum
menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara No. 80
Tahun 2012, Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
66. Organisasi telah memiliki ruang, yaitu :
1. Ruang Diversi;
2. Ruang Ramah Anak;
3. Ruang Laktasi;
4. Ruang Tamu Terbuka;
5. Ruang Jaksa/Penuntut Umum;
6. Ruang Posbakum;
67. Organisasi telah menyediakan ruang mediasi dan ruang kaukus dan kondisi ruangan dalam
keadaan baik dan telah sesuai dengan standart serta telah ada daftar nama-nama mediator hakim
dan telah memiliki pendingin ruangan / AC sebagai sarana pendukung;
68. Organisasi telah memiliki ruang sidang (ruang sidang utama, ruang sidang biasa dan ruang
sidang anak).
69. Penataan ruang di Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah menerapkan 5 R ( Rajin, Resik,
Rapih, Ringkas, Rawat ).;
70. Tenaga Keamanan sebanyak 2 (dua) orang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Kepolisian
setempat;
71. Terhadap Infrastruktur perlu mendapatkan perhatian dari Organisasi;
72. Masih terdapat Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan
73. Terdapat Pegawai dalam Organisasi, yang bernama Umbu Ndawa Jurumana Panitera Pengganti,
sejak tahun 2014 sampai sekarang belum melaksanakan tugasnya sebagai Panitera Pengganti
dan tunjangan tetap dibayar penuh, namun Organisasi telah mengusulkan untuk diberhentikan
sebagai Panitera Pengganti, sebagaimana surat permohonan, Nomor 26.U9/223/KP.04.6/2/2017,
tanggal 9 Pebruari 2017, yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,
melalui Pengadilan Tinggi Kupang;
B. Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sesuai Surat Tugas nomor :
593/BP/ST/XI/2017 tanggal 26 s.d 29 September 2017, Tim Pemeriksa Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI yang terdiri dari Bapak H. Samsudin, Bapak Mario Parakas, Bapak
Amarildo Rizkia dan Bapak Agustaja Tiyusandy melakukan monitoring/pembinaan terhadap
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 61
pelayanan publik dan administrasi perkara bagian teknis dan adminitrasi bagian non teknis.
Monitoring/Pembinaan ini merupakan tindaklanjut dari pengawasan pada tahun 2014, untuk
melihat apakah kekurangan-kekurangan yang ditemukan saat itu sudah ditindaklanjuti/diperbaiki
atau belum. Pada kesempatan monitoring ini masih ditemukan beberapa kondisi pada beberapa
kriteria keadaan yang masih terdapat temuan oleh Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI,
terhadap beberapa temuan ini Pengadilan Negeri Waikabubak menyadari kekurangan-
kekurangan sebagaimana yang ditemukan dan bersedia memperbaiki kekurangan tersebut dan
berusaha tidak mengulangi lagi kekurangan atau kesalahan pada hari-hari mendatang, serta akan
melaporkan perkembangan perbaikannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
C. Pengawasan dari Badan Urusan Administrasi, Kepala Biro Keuangan Badan Urusan
Adminitrasi MA-RI, sesuai surat tugas nomor : ST-823/Bua.3/09/2017, dalam rangka Pembinaan
PNBP pada tanggal 2 Oktober 2017. Tim Biro Keuangan Badan Urusan Adminitrasi MA-RI
terdiri dari : Bapak Agus Purnomo, SH.,MSi, Ibu Sicilia Ferdinandus, BSc, Bapak Jatmiko H
Yuwono, S.Kom, dan didampingi oleh Bapak Daniel Neka, SH. Selaku Kabag. Perencanaan dan
Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Kupang. Tim memeriksa prosedur administrasi dan
laporan PNBP yang selama ini diterapakan pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan
memberikan arahan penggunaan Aplikasi PNBP yang sesuai dengan peruntukkannya sehingga
tidak menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pengawasan
yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan SK nomor : W26-
U9/151/KP.00.3/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Humas dan Hakim
Pengawas Bidang :
1. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. Koordinator Pengawas Bidang.
2. Sony Eko Andrianto, S.H., Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana dan Sub Bagian
Umum dan Keuangan.
3. Nasution, S.H. Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata dan Sub Bagian Kepegawaian.
4. Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
dan Sub Perencanaan, TI dan Pelaporan.
5. Nasution, S.H. Hakim Pengawas Pelaksanaan Putusan (KIMWASMAT).
6. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. Pejabat Humas.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 62
B. EVALUASI
Dari hasil temuan pengawasan maka telah dilaksanakan evaluasi melalui pembahasan atas
laporan baik secara lisan dan tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang
diselenggarakan secara berkala rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Pengadilan
Negeri Waikabubak.
Menindaklanjuti temuan tim asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dari
Pengadilan Tinggi Kupnag, maka Pengadilan Negeri Waikabubak telah memperbaiki semua
kekurangan dan telah siap untuk memenuhi syarat penilaian terwujudnya Akreditasi Penjaminan
Mutu pada Pengadilan Negeri Waikabubak.
Dari hasil tindaklanjut terhadap pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara
umum penyelenggaraan administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi
kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan
kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan
prasana yang tersedia.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 63
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dalam mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima ( Indonesia
Court Performance Excellent – ICPE ) Pengadilan Negeri Waikabubak telah berusaha
mewujudkannya pada tahun tahun 2017 dengan berhasil meraih beberapa prestasi yaitu meraih
Piagam Penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai A (excellent), meraih
Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Semester I, meraih Piagam Penghargaan sebagai Peringkat 5 se-Indonesia dalam rangka Lomba
Implementasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) kategori I dengan jumlah perkara 1-500 dan
meraih sertifikat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sebagai Terbaik I dalam
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2017 Lingkup
Pembayaran KPPN Waingapu. Tentunya merebut lebih mudah dibandingkan mempertahankan
berbagai penghargaan yang berhasil diraih, oleh karenanya Pengadilan Negeri Waikabubak
berusaha semaksimal upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
dengan sebaik-baiknya dan maksimal dalam tertib administrasi dalam bagian teknis dan bagian
non teknis dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.
Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal pada Pengadilan Negeri Waikabubak sangat
diperlukan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi
umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin
dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.
Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas
bidang.
B. Saran
1. Mengingat hingga saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan
Negeri Waikabubak sangat minim (5 orang hakim, 20 orang PNS, dan 10 orang tenaga
honorer) dan tingginya beban kerja yang dapat dilihat dari volume perkara, kami
mengharapkan agar Mahkamah Agung RI dapat menempatkan beberapa orang Hakim dan
pegawai pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Hal ini perlu kami tekankan karena pada
tahun 2020 ada 1 (satu) orang Wakil Panitera dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti yang
akan memasuki purnabhakti, dengan keadaan SDM yang sedemikian minim dapat
berimbas pada tingkat penyelesaian penanganan perkara semakin rendah dan banyak
tenaga fungsional yang merangkap sebagai staf.
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 64
2. Kendaraan Bermotor dinas roda dua ada 3 (tiga) unit yang umur manfaatnya sudah habis
mohon tahun 2019 bisa disediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan Bermotor dinas
roda dua.
3. Pengadilan Negeri Waikabubak belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata
Laporan Keuangan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga
tersebut untuk Pengadilan Negeri Waikabubak.
4. Diharapkan agar Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Kupang dapat lebih
menggiatkan bimbingan teknis tentang peraturan-peraturan terbaru misalnya seperti
bimbingan teknis mengenai penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan, sistem
penilaian prestasi kerja PNS dan sistem peradilan anak, sehingga pengadilan yang berada
di daerah dapat lebih memahami dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut dengan baik
dan benar.
Top Related