2 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
DAFTAR ISI
Hal
Daftar Isi 2
Kata Pengantar 3
BAB I Pendahuluan 5
A. Kebijakan Umum 5
B. Visi Dan Misi 8
C. Tujuan dan Rencana Strategis 9
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 14
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 14
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 17
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 17
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 18
B. Penyelesaian Perkara 21
1. Jumlah sisa perkara yang diputus 10
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 21
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, Kasasi dan PK 21
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi 23
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 23
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 24
1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan
Realisasi Anggaran) 24
2. Sidang Keliling/pelayanan terpadu 24
3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara 24
BAB III Sumber Daya Manusia 25
1. Mutasi 25
2. Promosi 25
3. Pensiun 25
3 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti
Diklat) 59
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan
Teknologi Informasi 61
A. Pengelolaan Keuangan 61
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 62
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 65
1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum 65
2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum 67
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 71
1. Akreditasi Penjaminan Mutu 71
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 87
3. Inovasi Pelayanan Publik 90
BAB VI Pengawasan 94
A. Internal 94
B. Evaluasi 96
BAB VII Penutup 97
A. Kesimpulan 97
B. Rekomendasi 99
4 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, berkat
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan
Tahunan ini dengan baik. Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat
menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
Tahun 2019.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan
laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah
dicapai oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2019. Laporan
tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus
pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan informasi kepada publik
atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna
penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.
Demikan Laporan Tahunan ini kami buat dan ajukan dengan harapan
dapat berguna bagi peningkatan kinerja, citra dan wibawa penegakan
hukum khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Selanjutnya atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.
Teluk Kuantan, 07 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum
NIP : 19770623 200012 1 002
5 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama yang berada di lingkungan peradilan Umum adalah sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan
wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat
pertama (pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2004).
Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas-
tugasnya perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
serta sumber daya manusia yang handal, agar sistem administrasi dan
prosedur peradilan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya.
Guna mendukung dan mempersiapkan diri sebagai konsekwensi
pelaksanaan program Mahkamah Agung di bidang Pengawasan dan
Pendisiplinan yang diantaranya meliputi perbaikan sistem pengawasan
perilaku Hakim, perbaikan pengawasan administrasi peradilan dan
teknis yudisial serta pendisiplinan Hakim. Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan telah mengambil kebijakan dengan melakukan berbagai
pembenahan dibidang administrasi peradilan dan teknis peradilan,
kegiatan penunjang dan hubungan dengan lembaga atau instansi lain.
Pimpinan pengadilan dengan kesepakatan bersama melalui
rapat kerja telah menggariskan kebijakan-kebijakan umum, antara lain:
a. Bidang Administrasi
Kegiatan administrasi diharapkan berjalan lancar, tertib, dan
memenuhi asas peradilan yang cepat sederhana dengan biaya
ringan, serta penyelesaian administrasi yang tepat waktu :
1. Untuk mendayagunakan bagian-bagian dalam pengadilan
sebagai penyesuaian bagan organisasi lembaga Mahkamah
Agung dilakukan penertiban dan pelaksanaan fungsi, tugas dan
6 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
kedudukan sesuai dengan susunan/struktur organisasi
pengadilan;
2. Untuk penertiban administrasi umum dilakukan pengembangan
sistem informasi manajemen kepegawaian pada setiap satuan
kerja;
3. Pengadministrasian perkara dilakukan dengan sistem aplikasi
administrasi perkara meliputi proses keuangan, register dan
pelaporan, dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 14
Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi Perkara;
4. Penyusunan laporan daftar bulanan (court calender) yang tepat
waktu dari tiap-tiap satuan kerja digunakan sebagai alat
pengendalian kontrol awal untuk meningkatkan pengawasan;
b. Bidang Teknis Peradilan
1. Penertiban penerimaan berkas perkara yang cukup waktu dengan
melihat sisa masa penahanan Jaksa, waktu mempelajari dan
menetapkan majelis Hakim sampai diserahkan dan dipelajari
majelis Hakim yang ditunjuk dan menentukan hari sidang;
2. Membuat penetapan tentang Hakim Pengawas Bidang;
3. Membuat penetapan tentang Hakim Mediator;
4. Membuat Penetapan Majelis Hakim Tetap;
5. Membuat Penetapan Majelis Hakim Khusus terhadap perkara-
perkara tertentu secara insidentil;
6. Penertiban jadwal sidang untuk dilaksanakan tepat waktu;
7. Penertiban pemeriksaan persidangan sesuai dengan hukum
acara;
8. Penertiban pelaksanaan penetapan-penetapan dan relas-relas;
9. Penertiban berita acara sudah selesai pada sidang berikutnya;
10. Penertiban pada setiap pembacaan putusan, konsep putusan
harus sudah siap dan dibubuhi paraf Hakim ketua sidang dan
Hakim-Hakim anggota;
7 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
11. Penertiban minutering perkara paling lambat 20 hari terhitung
sejak tanggal perkara diputus;
12. Penertiban eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan
hukum tetap;
c. Bidang Kegiatan Penunjang
1. Mengoptimalkan kegiatan organisasi Dharmayukti Karini;
2. Mengoptimalkan kegiatan organisasi IKAHI;
3. Mengoptimalkan kegiatan PTWP;
d. Bidang Hubungan Dengan Instansi Lain dan Masyarakat
1. Menjadi penasehat pemerintah daerah dan memenuhi
undangan-undangan dalam kegiatan yang diadakan oleh
instansi lain dan masyarakat dengan tetap mengedepankan
tugas dan tanggung jawab, kebebasan dan kewibawaan
lembaga peradilan;
2. Menunjuk Hakim selaku koordinator dalam bidang kehumasan
untuk menerangkan situasi peradilan dengan tetap berkoordinasi
dengan pimpinan;
3. Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Keterbukaan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung (SK KMA) Nomor 1-144 KMA/SK/ I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan dilingkungan pengadilan negeri, dengan
melibatkan bidang kehumasan dengan memanfaatkan
semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada;
b. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada
masyarakat pencari keadilan terhadap tahap-tahap proses
pemeriksaan perkara maupun terhadap perkara-perkara
yang telah putus, sedang upaya hukum maupun telah
berkekuatan hukum tetap;
8 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Sebagai evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan umum yang
diambil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut, dalam setiap bulan
pada minggu pertama diadakan rapat kerja guna mendengar laporan
hasil dari tiap-tiap unit kerja dan kendala-kendala yang dihadapi serta
pemecahan persoalan bersama.
Untuk itulah setiap tahunnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
berusaha membuat usulan kegiatan (program) untuk melengkapi sarana
dan prasarana kantor dan Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).
B. Visi Dan Misi
Visi dan misi dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai
berikut :
1. Visi
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung”.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan mempunyai misi sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan
teknologi infromasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumberdaya
manusia pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan dengan mewujudkan keterbukaan
informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima
berbasis teknologi informasi.
C. Rencana Strategis
Upaya mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya harus dibuat dan
dilaksanakan dengan terencana dan strategi sesuai dengan kebijakan
9 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
umum yang telah digariskan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi,
tujuan yang ditetapkan maka Negeri Teluk Kuantan menetapkan lima
sasaran strategis yang terdiri dari:
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara
Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah
Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk
mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program
dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. adapun rencana
strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam mewujudkan visi dan
misi, yaitu:
a. Untuk Ketua Pengadilan Negeri
1. Ketua dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas dan
bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri dengan baik
sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pedoman dari
atasan mengenai organisasi, jalannya peradilan serta
administrasi peradilan dan bertanggung jawab terhadap
pengawasan dilingkungan Pengadilan Negeri yang dipimpinnya;
2. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pembagian tugas dan
pembagian tanggung jawab yang sedemikian rupa, sehingga
setiap tugas pekerjaan dapat dikerjakan dengan efisien serta
mudah dapat dikontrol setiap saat, dengan memberikan/meminta
tanggung jawab penuh kepada kepala-kepala bagian, panitera
maupun para hakim sebagai pengawas dalam bidang-bidang
tertentu;
3. Ketua Pengadilan Negeri guna keteraturan organisasi dan
administrasi secara terus-menerus melakukan pengawasan
10 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
untuk mencapai daya kerja yang maksimal untuk terwujudnya visi
dan misi pengadilan negeri khususnya dan Mahkamah Agung
pada umumnya;
4. Ketua Pengadilan Negeri akan mengambil tindakan yang tegas
dan bijaksana, bila perlu dengan mengambil tindakan-tindakan
administratif terhadap hakim atau karyawan yang bersalah
terhadap kesalahan yang mengganggu tercapainya peradilan
cepat, sederhana dengan biaya ringan dan melaporkan tindakan-
tindakan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
5. Ketua Pengadilan Negeri membuat suatu court calender yang
sebagai kontrol tentang situasi jalannya perkara dan bahan-
bahan laporan yang menggambarkan dengan jelas keadaan
Pengadilan;
6. Ketua Pengadilan Negeri membuat daftar khusus mengenai para
tahanan dan lamanya dalam tahanan;
7. Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan para hakim dan
panitera pengganti dengan mengadakan eksaminasi secara
berkala, maupun secara insidentil terhadap perkara-perkara
tertentu;
8. Ketua Pengadilan Negeri dibantu Wakil Ketua dan Panitera
menjaga agar peradilan dan administrasi peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
b. Untuk Para Hakim
1. Hakim Ketua Sidang bertanggung jawab atas pemeriksaan
perkara yang dibagikan oleh Ketua Pegadilan dan selalu
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat kerja
bulanan;
2. Setiap hakim membuat buku laporan kegiatan persidangan dan
dilaporkan setiap bulan dalam rapat kerja kepada Ketua
Pengadilan Negeri;
11 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
3. Hakim Ketua Sidang melaporkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri atas minutering berita acara sidang maupun putusan
dalam rapat kerja bulanan;
4. Setiap hakim memeriksa berita acara persidangan dan putusan
sebelum berkas perkara diminutering;
5. Semua penetapan-penetapan maupun relaas-relaas yang
bersangkutan harus segera dilaksanakan dan sudah dimasukkan
dalam berita acara sidang berikutnya serta kebenaran isinya
akan diteliti setiap hakim;
6. Pada waktu putusan seluruh berita acara persidangan harus
sudah selesai diminutering dan putusan setidaknya dalam bentuk
konsep;
7. Hakim wajib menjaga tingkah laku dalam persidangan sesuai
dengan martabat dan harkat sebagai hakim;
c. Untuk Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita
1. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda Perdata dan
Panitera Muda Pidana harus mengadakan administrasi yang
cermat mengenai jalannya perkara maupun situasi keuangannya;
2. Selain buku-buku register dan keuangan perlu juga diadakan
buku-buku pembantu yang dipegang oleh Panitera Muda Perdata
dan Pidana untuk mencatat setiap mutasi perkara maupun
keuangan dan pelaksanaannya bagi setiap perkara;
3. Setiap selesai sidang berita acara sidang harus segera dibuat
dan sebelum sidang berikutnya telah disampaikan kepada
majelis hakim untuk diteliti dan disampaikan dalam sidang
berikutnya telah minutering;
4. Setiap panitera pengganti dan juru sita/pengganti yang
melakukan tuganya harus segera mengisi buku pembantu yang
bersangkutan pada hari itu juga hasil kerjanya dan harus
diselesaikan termasuk keuangannya dan diketahui oleh Panitera
Muda;
12 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
5. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, panitera pengganti
segera meminta konsep putusan yang diparaf oleh hakim untuk
diminutir dan selambat-lambatnya 14 hari harus sudah selesai
untuk ditanda tangani oleh Majelis Hakim;
6. Agar memperhatikan tenggang waktu pengiriman berkas
perkara-perkara yang melakukan upaya hukum;
Untuk mewujudkan rencana dan strategi yang nantinya
agar dapat tercapai visi dan misi pengadilan negeri dan
menunjang peningkatan sumber daya manusia lebih profesional,
telah pula dilakukan sekali dalam sebulan pemaparan hakim-
hakim maupun karyawan yang selesai mengikuti pendidikan
dan/atau pelatihan, serta dilakukan diskusi dengan mengambil
suatu topik yang dipaparkan oleh salah satu hakim yang
dilakukan secara bergiliran.
13 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
14 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB II
KEADAAN PERKARA
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama
tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :
1. Rekapitulasi Perkara
1.1 Perkara Pidana
A. Pemeriksaan Biasa/Khusus
No Uraian Sisa Belum
Putus 2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa
Belum
Putus
2019
BD KS PK GR
1. Pidana
Biasa/Khusus 18 243 227 34 18 6 - -
JUMLAH 18 243 227 34 18 6 - -
Tabel 1. Rekapituasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2019
B. Pemeriksaan Anak
No Uraian
Sisa
Belum
Putus
2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa Belum
Putus 2019 BD KS PK GR
1. Pidana Anak - 7 7 - - - - -
JUMLAH - 7 7 - - - - -
Tabel 2. Rekapituasi Perkara Pidana Anak Tahun 2019
15 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
C. Pemeriksaan Singkat
No Uraian
Sisa
Belum
Putus
2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa belum
Putus 2019 BD KS PK GR
1. Pidana Singkat - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - - -
Tabel 3. Rekapituasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2019
D. Pemeriksaan Cepat
D.1 Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
No Uraian
Sisa
Belum
Putus
2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa
belum
Putus
2019
BD KS PK GR
1. Pidana Ringan
(Tipiring) - 5 5 - - - - -
JUMLAH - 5 5 - - - - -
Tabel 4. Rekapituasi Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2019
D.2 Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas
No Uraian Sisa Belum
Putus 2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa belum
Putus 2019
1. Pidana Lalu Lintas - 3094 3094 -
JUMLAH - 3094 3094 -
Tabel 5. Rekapituasi Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2019
16 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
1.2 Perkara Perdata
A. Perdata Gugatan (termasuk gugatan sederhana)
A.1 Pemeriksaan Tingkat Pertama
No Uraian Sisa Belum
Putus 2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa belum
Putus 2019
1. Pemeriksaan Tingkat Pertama - 34 23 11
JUMLAH - 34 12 11
Tabel 6. Rekapituasi Perkara Perdata Gugatan (termasuk gugatan sederhana)
Tahun 2019
B. Perdata Permohonan
No Uraian
Sisa
Belum
Putus
2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa
belum
Putus
2019
BD KS PK GR
1. Perdata
Permohonan 1 50 50 1 - - - -
JUMLAH 1 50 50 1 - - - -
Tabel 7. Rekapituasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019
A.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding
No Uraian Sisa Belum
Putus 2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa belum
Putus 2019
1. Pemeriksaan Tingkat Banding - 2 2 -
JUMLAH - 2 2 -
Tabel 8. Rekapituasi Pemeriksaan Tingkat Banding Perdata Gugatan Tahun 2019
17 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Putusan yang diajukan Banding
3.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Banding adalah 18
Perkara.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 11
Perkara.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 1
Perkara.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk.
Banding Nihil.
3.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Banding
adalah sebanyak 2.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 2
Perkara.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding :
Nihil.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk.
Banding : Nihil.
A.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
No Uraian Sisa Belum
Putus 2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa belum
Putus 2019
1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi - 1 - 1
JUMLAH - 1 1
Tabel 9. Rekapituasi Pemeriksaan Tingkat Kasasi Perdata Gugatan Tahun
2019
Putusan yang diajukan Kasasi
4.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Kasasi adalah 8
Perkara.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi : 3 Perkara.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi : Nihil.
18 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi : Nihil.
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi : Nihil.
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi : Nihil.
4.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Kasasi
adalah sebanyak 0 (nol) Perkara.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi : Nihil.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi : Nihil.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi : Nihil.
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi : Nihil.
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi : Nihil.
A.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
No Uraian Sisa Belum
Putus 2018
Masuk
2019
Putus
2019
Sisa belum
Putus 2019
1. Pemeriksaan Peninjauan Kembali - - - -
JUMLAH - - - -
Tabel 10. Rekapituasi Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perdata Gugatan
Tahun 2019
Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
5.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Peninjauan Kembali
(PK) adalah NIHIL, dimana putusannya belum turun.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
19 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan tingkat PK : Nihil.
f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :
Nihil.
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum
tetap yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum
tetap yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum
tetap yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang
dibatalkan Tk. PK : Nihil.
20 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum
tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.
5.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Peninjauan
Kembali (PK) adalah Nihil.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan tingkat PK : Nihil.
f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :
Nihil.
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum
tetap yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
21 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum
tetap yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum
tetap yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.
p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang
dibatalkan Tk. PK : Nihil.
q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum
tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.
B. PENYELESAIAN PERKARA
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
SELAMA TAHUN 2019
NO SATUAN
KERJA
PERKARA
JU
ML
AH
HA
KIM
KE
TE
RA
NG
AN
PIDANA
BIASA
PIDANA
ANAK
PERDATA
GUGATAN
PERDATA
PERMOHONAN
MA
SU
K
PU
TU
S
SIS
A
MA
SU
K
PU
TU
S
SIS
A
MA
SU
K
PU
TU
S
SIS
A
MA
SU
K
PU
TU
S
SIS
A
1. PN Teluk
Kuantan 243 227 34 7 7 - 34 23 11 50 49 1 3 -
JUMLAH 243 227 34 7 7 - 34 23 11 50 49 1 3 -
Tabel 11. Rekapituasi Perkara Diputus Tahun 2019
22 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
2. Rasio Perkara terhadap Majelis
2.1 Perkara Pidana
No
Nama Hakim
Jumlah Perkara
Keterangan B S C/LL
1 REZA HIMAWAN PRATAMA, SH., M.HUM 243 - -
2 RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., M.H 243 - 831
3 DUANO AGHAKA, SH 243 - 2270
Tabel 12. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perkara Pidana Tahun 2019
Ket: B = Pidana Biasa dan Anak; S = Pidana Singkat ; C/LL = Pidana
Cepat/Lalu Lintas
2.2 Perkara Perdata
No Nama Hakim Jumlah Perkara
Keterangan Gugatan Permohonan
1 REZA HIMAWAN PRATAMA, SH., M.HUM 22 -
2 RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., M.H 22 26
3 DUANO AGHAKA, SH 22 24
Tabel 13. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perkara Perdata Tahun 2019
23 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
SELAMA TAHUN 2019
NO SATUAN KERJA
PERKARA
JU
ML
AH
PA
NIT
ER
A D
AN
PA
NIT
ER
A
PE
NG
GA
NT
I K
ET
ER
AN
GA
N
PIDANA PERDATA
MA
SU
K
MIN
UT
AS
I
SE
LE
SA
I
MIN
UT
AS
I
SIS
A
MA
SU
K
MIN
UT
AS
I
SE
LE
SA
I
MIN
UT
AS
I
SIS
A
1. PN Teluk Kuantan 3318 3318 0 74 74 0 4
JUMLAH 3318 3318 0 74 74 0 4
Tabel 1. Rekapituasi Perkara Diminutasi Tahun 2019
Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
NO
JUMLAH PERKARA PERDATA
YANG DIMEDIASI TH. 2018
JUMLAH PERKARA PERDATA
YANG BERHASIL DIMEDIASI TH. 2019
STATUS KEBERHASILAN MEDIASI
DALAM PROSES
BERHASIL TIDAK
BERHASIL TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN
Jumlah perkara anak yang berhasil memalui diversi
NO
JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK
JUMLAH PERKARA DIVERSI
STATUS KEBERHASILAN DIVERSI
DALAM PROSES
BERHASIL TIDAK
BERHASIL TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN
1 7 2 2 - - -
24 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU
- POSBAKUM
SATUAN KERJA JUMLAH
ANGGARAN POSBAKUM (Rp.)
REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
(Rp.) (%)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Rp 24.000.000,00
Rp 24.000.000,00
100%
- SIDANG KELILING
SATUAN KERJA JUMLAH ZITTING
PLATE LOKASI SIDANG ZITTING PLATE
JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN DI
ZITTING PLATE TH. 2018
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
NIHIL NIHIL NIHIL
- PERKARA PRODEO
SATUAN KERJA JUMLAH PERKARA PRODEO
DISELESAIKAN TH. 2019
JUMLAH ANGGARAN
PRODEO (Rp.)
REALISASI ANGGARAN PRODEO
(Rp.) (%)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
25 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
1. Profil Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan per 31 Desember
2019 berdasarkan jabatan dan golongan adalah sebanyak 23 (dua
puluh tiga) orang. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut :
No Jabatan/Golongan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
IV/a, Ketua, Wakil Ketua, Panitera
III/c Hakim, Panmud Pidana, Panmud Perdata
III/b, , Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan,
Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panmud
Perdata, Panmud Hukum, Jurusita
III/a, Cakim/PNS, CPNS
II/c, CPNS
3
3
5
11
1
Jumlah 23
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Pegawai di
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan per 31 Desember 2019
26 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Tabel 3. Statistik Pegawai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan per 31
Desember 2019.
Jmlh
(org) SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 I II III IV
1 Ketua 1 - - - - - 1 - - - - 1
2 Wakil Ketua 1 - - - - 1 - - - - 1
3 Hakim 1 - - - - 1 - - - - 1 -
4 Panitera 1 - - - - - 1 - - - - 1
5 Sekretaris 1 - - - - 1 - - - - 1 -
6 Panitera Muda Hukum 1 - - - - - 1 - - - 1 -
7 Panitera Muda Perdata 1 - - - - 1 - - - - 1 -
8 Panitera Muda Pidana 1 - - 1 - - - - - - 1 -
9Kasubbag Umum dan
Keuangan1 - - - - 1 - - - - 1 -
10Kasubbag Perenc. TI
dan Pelaporan1 - - - - 1 - - - - 1 -
11Kasubbag
Kepegawaian, Org. dan - - - - - - - - - - - -
12 Panitera Pengganti - - - - - - - - - - - -
13 Jurusita 1 - - - - 1 - - - - 1 -
14 Jurusita Pengganti - - - - - - - - - - - -
15 Staf 3 - - - - - - - - 1 2 -
16 CPNS/CAKIM 9 - - - 1 11 - - - - 9 -
23 0 - 1 1 17 4 - - 1 19 3
No JabatanPendidikan Golongan
Total
27 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Sedangkan tenaga honorer yang ada berjumlah sebagai berikut :
1. Satpam : 2 (dua) orang
2. Pengemudi : 2 (satu) orang
3. Pramubakti : 4 (empat) orang
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu
membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang
pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut. Untuk lebih
menjamin obyektifitas dalam mengisi lowongan jabatan di
lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan setiap pengangkatan
dan pengusulan untuk menduduki suatu jabatan
mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kecakapan, pangkat,
kemampuan penguasaan ilmu maupun kemampuan memimpin
atau membimbing bawahan dan persyaratan-persyaratan lain yang
diperlukan sesuai dengan jabatan yang akan diisi.
Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
saat ini masih perlu ditambah agar dapat memberikan pelayanan
kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan dengan
sebaik-baiknya dan mampu bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya.
a. Sumber daya manusia pada Bidang Kepaniteraan dan
Kesekretariatan :
Panitera Pengganti : 3 Orang
Juru sita : 1 Orang
Kasubbag ; 2 Orang
Staf : 3 Orang
28 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Adapun keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang merupakan penjelasan rinci dari
bagan organisasi diatas adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
1 REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum Ketua
2 RINA LESTARI Br. SEMBIRING, S.H., M.H Wakil Ketua
3 DUANO AGHAKA, S.H Hakim
4 HASAN BASRI, S.H., M.H Panitera
5 RIDHO Panmud Pidana
6 DIDI KASMONO, S.H Panmud Perdata
7 SYUFWAN. DM, S.H., M.H Panmud Hukum
8 ALBERTUS TONI SETIYAWAN, S.Kom Jurusita
9 ERFI WARNI, S.E Sekretaris
11 LIRO YANI, S.E.Sy Kasubbag Umum dan Keuangan
12 -Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi
Tata Laksana
13 RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H Calon Hakim
14 TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H Calon Hakim
15 JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H Calon Hakim
16 GERI CANIGGIA, S.H Calon Hakim
17 AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H Calon Hakim
18 FAIQ IRFAN ROFII, S.H Calon Hakim
19 SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H Calon Hakim
20 YOSEP BUTAR BUTAR, S.H Calon Hakim
21 RISKY EDY NAWAWI, S.H Calon Hakim
22 DANI RAHMAT EFFENDI, S.H Analis Perkara Peradilan
23 DESIA NOVITA SARY, S.IP Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
24 ARI TORNANDO ZAI, A.Md Pengelola Sistem dan Jaringan
25 RIAN RIZALDI
HASNAWATI, S.H
INDAH WILLA PUTRI
DONI IRKHAS
REFA MEIKEL SEMBIRING
ANNISA KARINIA PUTRI
DEWI SETIA UTAMI
TAUFIK
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
Tenaga Honorer
HERU SAPUTRA, S.T10
29 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN
NEGERI TELUK KUANTAN
Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
telah disusun secara bersama-sama tim pembentukan Standar Operasional
Prosedur pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan telah disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pembuatan Standar Operasional
Prosedur dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 dan berlaku secara
efektif sejak 15 November 2018. Standar Operasional Prosedur Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan terdiri dari SOP Ketua, SOP Wakil Ketua, SOP
Hakim, SOP kepaniteraan Pidana, SOP kepaniteraan Perdata, SOP
kepaniteraan Hukum, SOP Panitera Pengganti, SOP Jurusita, SOP Subbag
Umum dan Keuangan, SOP Subbag Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana, SOP Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SOP
Kasir, SOP Sekretaris, SOP Panitera, SOP PTSP Hukum, SOP PTSP
Pidana , SOP PTSP Perdata, dan SOP PTSP Umum.
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PIDANA
UNIT KERJA
JUMLAH
KEGIATAN
TAHUN
2019
TERDIRI DARI
TEKNIS
Ketua 3 1. SOP MENETAPKAN MAJELIS HAKIM
2. SOP EKSEKUSI RIIL
3. SOP EKSEKUSI LELANG/PEMBAYARAN
SEJUMLAH UANG
Wakil Ketua 5 3. SOP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN
4. SOP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA
TIPIRING
30 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
5. SOP PENETAPAN HAKIM DALM PERKARA
LALU LINTAS
6. SOP PERPANJANGAN PENAHANAN
7. SOP IJIN SITA DAN PENGGELEDAHAN
Hakim 7 1. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA PRA PERADILAN
2. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA ANAK
3. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA LALU
LINTAS
4. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA BIASA (KHUSUS)
5. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA TIPIRING
6. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA
PERDATA GUGATAN
7. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA
PERDATA PERMOHONAN
Panitera 18 1. SOP ADMINISTRASI PENANGANAN
PERKARA PERDATA
2. SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA
PERDATA
3. SOP PROSES PERSIDANGAN PERKARA
PERDATA
4. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM
BANDING PERKARA PERDATA
5. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM KASASI
PERKARA PERDATA
6. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA
7. SOP PERKARA PERDATA EKSEKUSI
31 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
8. SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA
9. SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA
10. SOP PROSES PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA
11. SOP ADMINISTRASI PRA PERADILAN
12. SOP ADMINISTRASI UPAYA BANDING
PERKARA PIDANA
13. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM KASASI
PERKARA PIDANA
14. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA
15. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM GRASI
PIDANA
16. SOP ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU
17. SOP ADMINISTRASI LAPORAN KEADAAN
PERKARA PIDANA DAN PERDATA
18. SOP ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN
PERKARA PERDATA DAN PIDANA
Panmud Pidana 28 1. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA BIASA (DEWASA)
2. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DIVERSI BERHASIL
3. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DIVERSI GAGAL
4. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SINGKAT
5. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA TIPIRING
32 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
6. SOP PROSES PENANGANAN PERKARA
TILANG
7. SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
BANDING
8. SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
BANDING PEMILU
9. SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
10. SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI
11. SOP PERMOHONAN GRASI
12. SOP PERMOHONAN PRA PERADILAN
13. SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN
(3)
14. SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PU
BERDASARKAN PASAL 25
15. SOP PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN
BESUK
16. SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1)
17. SOP PENANGGUHAN PENAHANAN
PERKARA PIDANAN UMUM
18. SOP PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN
19. SOP PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN DIVERSI
33 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
20. SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN
PIDANA UMUM
21. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PIDANA UMUM
22. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PIDANA UMUM
23. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PK
PIDANA UMUM
24. SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH
PENYIDIK
25. SOP PERMOHONAN PERALIHAN
PENANGGUHAN PENAHANAN
26. SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
27. SOP IJIN BEROBAT
28. SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PEMILU
Panmud Perdata 22 1. SOP KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA
2. SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL
3. SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
KETERBUKAAN INFORMASI
4. SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
PARTAI POLITIK
5. SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN
KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
6. SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN BPSK
7. SOP PERMOHONAN KOSINYASI -
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
34 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
8. SOP PERMOHONAN PEMBATALAN
TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE
9. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
10. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PERDATA
11. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PERDATA
12. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI
PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK
TANGGUNGAN
13. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK
MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN
14. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL
15. SOP PERMOHONAN KONSIGNASI
16. SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE
NASIONAL
17. SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
KEMBALI
18. SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA
KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
19. SOP UPAYA HUKUM BANDING
20. SOP PERKARA PERDATA
GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN
APABILA MEDIASI BERHASIL
21. SOP PERKARA PERDATA
GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN
APABILA MEDIASI GAGAL
22. SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN
35 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Panmud Hukum 12 1. SOP PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS
TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN
2. SOP PENANGANAN PENGADUAN MELALUI
MEJA PENGADUAN
3. SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN
BADAN HUKUM
4. SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
5. SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT
BULANAN
6. SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM
BULANAN
7. SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN
8. SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA
KHUSUS
9. SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASAN
INSIDENTIL
10. SOP SURAT KETERANGAN TIDAK
TERSANGKUT PERKARA
11. SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
12. SOP LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH
TANGAN (WAARMEKING)
Panitera Pengganti 7 1. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DEWASA
2. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
ANAK
3. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
CEPAT (RINGAN)
4. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PRA
PERADILAN
36 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
5. SOP PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
GUGATAN
6. SOP PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN
7. SOP PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
GUGATAN SEDERHANA
Jurusita/JP 11 1. SOP PANGGILAN SIDANG PERKARA
PERDATA
2. SOP PEMBERITAHUAN ISI
PENETAPAN/PUTUSAN
3. SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA
PIDANA
4. SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN
BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PERDATA
5. SOP PEMBERITAHUAN
BANDING/KASASI/PERKARA PIDANA
6. SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING/KASASI/PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PERDATA
7. SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING/KASASI/PERKARA
PIDANA
8. SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI
BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PERDATA
9. SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI
BANDING/KASASI/PERKARA PIDANA
37 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
10. SOP PEMBERITAHUAN MEMERIKSA
BERKAS (INZAGE) UNTUK PERKARA
BANDING
11. SOP PANGGILAN TEGURAN AANMANING
Kasir 3 1. SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR
2. SOP PENETAPAN SISA PANJAR YANG TIDAK
DIAMBIL LEBIH DARI 6 BULAN
3. SOP KEUANGAN PERKARA PERDATA
NON TEKNIS
Sekretaris 7 1. SOP PELAKSANAAN URUSAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN
2. SOP PELAKSANAAN URUSAN
KEPEGAWAIAN
3. SOP PELAKSANAAN PENATAAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
4. SOP PELAKSANAAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK
5. SOP PELAKSANAAN URUSAN SURAT
MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN,
RUMAH TANGGA, KEAMANAN,
KEPROTOKOLAN DAN PERPUSTAKAAN
6. SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PELAPORAN
7. SOP PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN
Kasubbag
Perencanaan, TI,
dan Pelaporan
13 1. SOP PENANGANAN SURAT MASUK
2. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR
3. SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA
38 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
4. SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN TAHUN BERJALAN
5. SOP PEMELIHARAAN JARINGAN
6. SOP PENGISIAN/PEMBARUAN KONTEN
WEBSITE
7. SOP SINKRONISASI SIPP PERKARA
PERDATA TINGKAT PERTAMA
8. SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
9. SOP SINKRONISASI PERKARA PIDANA
TINGKAT PERTAMA
10. SOP REVISI DIPA DAN POK
11. SOP PENYUSUNAN LKjIP
12. SOP PENANGANAN HARDWARE/PENGOLAH
DATA RUSAK
13. SOP LAPORAN E-MONEV BAPPENAS
Kasubbag Umum
dan Keuangan
28 1. SOP PENANGANAN SURAT MASUK
2. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR
3. SOP PENANGANAN SURAT MASUK UMUM
DAN KEUANGAN
4. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR UMUM
DAN KEUANGAN
5. SOP PEMELIHARAAN BARANG
PERPUSTAKAAN
6. SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
7. SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA
8. SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA
9. SOP PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA
39 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
10. SOP PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG
INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS
11. SOP PENGEMUDI ATAU SOPIR
12. SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS
SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN
13. SOP LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN
(ATK)
14. SOP LAPORAN BMN SEMESTERAN
15. SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
16. SOP LAPORAN E-MONEV ANGGARAN
17. SOP LAPORAN CALK SEMESTERAN
18. SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA
19. SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA
UP/TUP
20. SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS
21. SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
MODAL - LS
22. SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
23. SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS
KINERJA (REMUNERASI)
24. SOP PENGELOLAAN RUANG SIDANG
25. SOP PENGAMANAN RUANG SIDANG
26. SOP PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN
DAN GEDUNG KANTOR
27. SOP PERAWATAN RUMAH DINAS
28. SOP PENERIMAAN TAMU
Kasubbag
Kepegawaian,
27
1. SOP DUK PNS
2. SOP DUS HAKIM
40 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Organisasi dan Tata
laksana
3. SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN
4. PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI
HAKIM DAN PNS
5. SOP INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING
PEGAWAI)
6. SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
7. SOP KGB
8. SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN KP4
9. SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PN TELUK KUANTAN
10. SOP PEMBUATAN SKP
11. SOP PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN
PNS
12. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
13. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
14. SOP PENYELESAIAN DOKUMEN
PELANTIKAN/PENYUMPAHAN DAN
MEDUDUKI JABATAN
15. SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT
CUTI HAKIM DAN PNS
16. SOP PENYELESAIAN SURAT TUGAS
17. SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM
DAN PNS
18. SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN
SATYA LENCANA
19. SOP PENGUSULAN TASPEN, KARPEG,
KARIS/KARSU
20. SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PNS
21. SOP USULAN PROMOSI JABATAN
22. SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS
23. SOP UJIAN DINAS
41 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
24. SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN
KEDALAM APLIKASI SIKEP
25. SOP USULAN CPNS MENJADI PNS
26. SOP REKAP HADIR/PULANG HAKIM
27. SOP PENGELOLAAN DOKUMEN PNS
28. SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN
KEDALAM APLIKASI KOMDANAS
C. TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI) PENGADILAN NEGERI TELUK
KUANTAN
Adapun alur tupoksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai
berikut:
1. Ketua Pengadilan
Tugas dan fungsinya :
a. Memberi keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis
pengadilan.
b. Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila
dipandang perlu.
c. Membagi perkara kepada Hakim
d. Memberi pengarahan dalam hal pelaksanaan sita, putusan dan
eksekusi.
e. Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim
dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan
hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi.
2. Wakil Ketua Pengadilan
Tugas dan fungsinya :
a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
42 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
c. Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan
pegawai secara internal serta melaporkannya kepada Ketua
Pengadilan.
d. Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana
tipiring/lalu lintas.
3. Majelis Hakim
Tugas dan fungsinya :
a. Menetapkan hari sidang.
b. Mengeluarkan Perintah Penahanan dengan Penetapan terhadap
diri Terdakwa jika dipandang perlu.
c. Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan
hukum acara yang berlaku.
d. Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita
acara persidangan serta menandatanganinya.
e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah
f. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan
dalam persidangan.
g. Hakim bertanggung jawab atas minutasi berkara perkara yang
sudah putus.
h. Memberikan laporan terhadap pelaksanaan persidangan secara
periodik kepada Wakil Ketua Pengadilan dan/ Ketua Pengadilan.
i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang perdata,
pidana, hukum, keuangan, personalia dan umum yang ditugaskan
kepadanya.
4. Panitera
Tugas dan fungsinya :
a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang Pengadilan serta menuangkannya dalam Berita Acara
Sidang.
43 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
b. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya
disimpan di Kepaniteraan.
c. Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register.
d. Menyelenggarakan administrasi pengadilan bidang kepaniteraan.
e. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera
Pengganti
f. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan
g. Membuat salinan putusan
h. Mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada
Pengadilan Tinggi.
i. Mengirimkan berkas perkara kasasi serta putusannya kepada
Mahkamah Agung.
5. Panitera Muda Perdata
Tugas dan fungsinya :
a. Melaksanakan administrasi perkara perdata.
b. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
kepaniteraan perdata.
c. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
d. Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register
keperdataan.
e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau
peninjauan kembali dan menyiapkan permohonan grasi.
f. Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap dan telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.
6. Panitera Muda Pidana
Tugas dan fungsinya :
a. Melaksanakan administrasi perkara pidana.
b. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan.
44 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
c. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
d. Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register
keperdataan.
e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau
peninjauan kembali.
f. Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap dan telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Hukum
Tugas dan fungsinya :
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip
berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah
diminutasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
b. Mengirim hasil evaluasi dan laporan periodik kepada Pengadilan
Tinggi.
8. Sekretaris
Tugas dan fungsinya :
b. Membuat laporan kesekretariatan secara periodik.
c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
d. Mendisposisi Surat di Bagian Kesekretariatan
e. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan
f. Membuat SK Pengelola Keuangan
g. Melaksanakan Pengecekan Barang Persediaan serta
Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan untuk melaksanakan Opname Fisik Barang Persediaan
h. Memeriksa serta Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan untuk melaksanakan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Gedung dan Lingkungannya
45 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
i. Memeriksa serta Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan untuk melaksanakan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
j. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk Melaksanakan Publikasi
Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan Website
k. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk Mengelola Informasi,
Dokumentasi dan Laporan pada Website Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan
l. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana untuk membuat Surat Pernyataan
Masih Menduduki Jabatan (SPMJ), DUK setiap Awal Tahun
m. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana untuk Mengupdate Data Pegawai
pada Aplikasi SIKEP
n. Melegalisir Usulan Kenaikan Pangkat / Promosi
Sekretaris membawahi pelaksanaan tugas sub bagian antara lain:
I. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Tugas dan fungsinya :
Melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan
pembinaan umum dan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Adapun lebih rinci tugas dari sub bagian umum dan
keuangan adalah sebagai berikut:
1) Mengkonsep dan membalas surat yang didisposisikan ke
Kasubbag Umum dan keuangan
2) Membuat SK Rumah Dinas, SK Pemakaian kendaraan bermotor
3) Melaksanakan, mempersiapkan kegiatan acara-acara di kantor
(pelantikan, pisah sambut, dan sebagainya)
46 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
4) Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf umum
serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
5) Membuat laporan-laporan (Laporan BMN dan Layanan
Informasi)
6) Monitoring kebersihan kantor
7) Menerima, mencatat dan mengelola surat masuk dan surat
keluar pada bagian keuangan
8) Melaksanakan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAKPA
9) Melaksanakan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN dan Korwil
10) Memeriksa dan menelaah SAI secara periodik
11) Melakukan pengawasan ketersediaan anggaran
12) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
13) Membuat Laporan Realisasi Anggaran Manual
14) Menginput Laporan dan mengelola data di Aplikasi Komdanas
15) Menginput laporan pada aplikasi Monev
16) Membuat Laporan CaLK
17) Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA
18) Membantu Sekretaris dalam membuat program kerja di bidang
kesekretariatan
19) Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Sekretaris
20) Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Hakim Pengawas
Bidang Keuangan
21) Membuat SPM
22) Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf keuangan
serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
II. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Tugas dan fungsinya :
Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina
administrasi kepegawaian organisasi dan tatalaksana di Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun
47 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
lebih rinci tugas dari Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan
Tatalaksana adalah sebagai berikut:
1) Menerima, mengelola dan mengagendakan surat masuk dan
surat keluar Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana
2) Membuat Rencana Kerja Tahunan, DUS, SOP, Job Description
dan Struktur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana
3) Menyiapkan, merekap dan membuat laporan daftar hadir, daftar
pulang dan cuti serta mengisi buku kontrol cuti
4) Menginput dan Mengupdate data Kepegawaian pada Aplikasi
Komdanas dan SIKEP serta membenahi bundel kepegawaian
5) Mengkonsep dan Membuat SK yang berhubungan dengan
kepegawaian
6) Membuat surat pemberitahuan KGB dan mengisi buku kontrol
KGB
7) Membuat Bezzeting dan DUK
8) Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta
mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
9) Membuat Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Hakim dan Pegawai
10) Melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan serta
membuat BA Sumpah, SPMT dan SPMJ Hakim dan Pegawai
yang baru melaksanakan tugas dan menduduki jabatan
11) Membuat Usulan Kenaikan Pangkat, usul Jabatan dan Pensiun
Hakim dan Pegawai serta mengisi buku kontrol kenaikan
pangkat
12) Membuat Usulan untuk mendapatkan tanda penghargaan Satya
Lencana Karya Satya Hakim dan Pegawai
13) Melaporkan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana pada Sekretaris dan Hakim Pengawas Bidang
48 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
14) Membuat usulan untuk penerbitan Karis/Karsu, Karpeg dan
Taspen
15) Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pejabat
Struktural dan Fungsional
III. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Tugas dan fungsinya :
Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina
administrasi bidang perencanaan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi dan pembuatan pelaporan di Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan, perumusan kebijakan fasilitasi perencanaan, teknologi
informasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun lebih rinci tugas dari Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah sebagai
berikut:
1) Menerima, memeriksa, mengonsep dan mengarsipkan
dokumen/surat elektronik ataupun berkas fisik sub bagian
perencanaan, teknologi informasi dan pelapor
2) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan
anggaran atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta
menyiapkan data pendukung
3) Malaksanakan fungsi sebagai administrator SIPP/CTS dan
melakukan sinkronisasi SIPP/CTS ke server MA RI dan website
Pengadilan serta backup data secara berkala
4) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan hardware, software,
jaringan komputer, akses internet dan alat pengolah data
lainnya.
5) Publikasi putusan di direktori putusan MA RI dan website
Pengadilan
6) Mengelola informasi, dokumentasi dan laporan pada website
Pengadilan
49 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
7) Menyusun Laporan LKjIP dan Laporan Pelayanan Publik
8) Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan tahunan dan
laporan lainnya
9. Kelompok Fungsional Panitera Pengganti
Tugas dan fungsinya:
a. Panitera Pengganti Membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan yang kemudian dituangkan
dalam Berita Acara Sidang.
b. Membantu Hakim dalam hal :
1) Membuat penetapan hari sidang
2) Membuat penetapan mengenai penahanan, dikeluarkan dari
tahanan atau dirubah jenis penahanan terhadap diri
Terdakwa.
3) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai
sebelum sidang berikutnya.
4) Meminutasi berkas perkara yang sudah putus dan telah
berkekuatan hukum tetap.
5) Mengisi register penundaan hari sidang.
6) Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera
Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata.
10. Jurusita pengganti
Tugas dan fungsinya:
a. Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan
Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita
acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran
pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran
50 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis
mata uang yang ditawarkan.
b. Membantu Hakim dalam hal :
1) Melaksanakan semua perintah Ketua sidang ;
2) Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman,
teguran, protes-protes dan pemberitahuan ;
3) Melakukan Penyitaan
4) Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan
resminya disampaikan pada pihak-pihak yang
berkepentingan.
5) Melakukan Eksekusi
D. KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PENGADILAN
NEGERI TELUK KUANTAN
Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses
kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan
pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Setiap
pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan
pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja
organisasi satuan kerja.
SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional
pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan
Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat
penilai. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan
sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan Pasal 12 ayat 2 UU 43
Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian Prestasi Kerja PNS
diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan
untuk mencapai hasil kerja yang disepakati serta dilakukan berdasarkan
51 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian
Prestasi Kerja terdiri atas : unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan
bobot 60% dan unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%.
Berikut disampaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk
b. Menerima dan mendiposisi berkas perkara
c. Melaksanakan pembinaan kepegawaian (ex. rapat bulanan)
d. Melaksanakan konsultasi ke PT dan MA
e. Menetapkan Perpanjangan Penahanan dari Hakim/ Majelis
Hakim
f. Menugaskan hakim pengawas bidang
g. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara
h. Menerima, memeriksa dan memutus perkara
i. Melaksanakan/menandatangani aanmaning dan penetapan-
penetapan baik surat eksekusi maupun non eksekusi
j. Menandatangani usulan/ surat-surat Keputusan
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Koordinator Hakim Pengawas Bidang
b. Menandatangani perpanjangan penahanan dari penyidik,
penuntut umum
c. Penetapan penunjukan hakim untuk perkara tipiring/perkara lalu
lintas
d. Menerima berkas perkara
e. Minutasi
f. Rapat Bulanan
g. Menandatangani izin persetujuan penyitaan
3. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima, memeriksa dan memutus perkara
52 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
b. Minutasi perkara
c. Melakukan mediasi
d. Melaksanakan pengawasan bidang
e. Mengontrol pengisian CTS
4. Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima dan Mendisposisi surat
b. Menjawab dan mengirim surat
c. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan 4 bulan dan 6
bulan dan tahunan
d. Menyusun dan melaksanakan anggaran
e. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi majelis hakim
f. Menandatangani salinan putusan dan penetapan
g. Menandatangani akte banding, kasasi dan PK dan Grasi
h. Melaksanakan Eksekusi
i. Melaksanakan pengelolaan Keuangan perkara dan uang pihak
ketiga
j. Melaksanakan konsultasi ke PT dan MA
k. Menerima berkas perkara
l. Membuat penetapan perkara
m. Membuat berita acara siding
n. Pengetikan putusan
o. Minutasi perkara
p. Memasukkan data perkara CTS
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima dan membalas surat yang di disposisi oleh pimpinan
ke Sekretaris
b. Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh masing-masing kepala
Sub Bagian sesuai disposisi pimpinan
c. Melaksanakan Pembinaan Pegawai
d. Melaksanakan Pengawasan
53 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
e. Menyusun laporan- laporan
f. Membuat dan menyusun rencana kerja
g. Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi
6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Mengkoreksi laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan
dan tahunan
b. Menerima dan membalas surat yang masuk ke bagian hukum
c. Menerima berkas perkara pidana dan perdata yang telah di
minutasi
d. Mengkoreksi register-register badan hukum
e. Membina staf
f. Memberikan data informasi yang berkaitan dengan bagian
hukum
7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima perkara masuk pidana biasa, singkat, anak
b. Menerima berkas perkara tipiring
c. Menerima berkas perkara lalu lintas
d. Membina staf
e. Mengkoreksi register pidana biasa, singkat, cepat, lalu lintas,
banding, kasasi, PK dan tahanan
f. Izin penyitaan dan penggeledahan
g. Menerima dan membalas surat yang berhubungan dengan
perkara pidana
h. Mengkoreksi laporan bulanan, triwulan, 4 bulanan, 6 bulanan dan
tahunan
8. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima perkara masuk perkara gugatan
b. Membuat dan menaksir panjar ongkos biaya perkara
c. Membuat SKUM
54 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
d. Membina Menyerahkan taksiran biaya perkara dan SKUM
kepada kasir
e. Menaksir besarnya biaya perkara banding, kasasi dan PK
f. Membina staf
g. Mengkoreksi register-register gugatan, banding, kasasi dan PK
h. Menerima dan membalas surat yang berhubungan dengan
perkara perdata
i. Mengkoreksi laporan bulanan, triwulan, 4 bulanan dan tahunan
j. Menerima jurnal keuangan gugatan, banding, kasasi dan PK
9. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan
a. Mengkonsep dan membalas surat yang didisposisikan ke
Kasubbag Umum dan Keuangan
b. Membuat SK Rumah Dinas, SK Pemakaian kendaraan bermotor
c. Melaksanakan, mempersiapkan kegiatan acara-acara di kantor
(pelantikan, pisah sambut, dll)
d. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf umum
serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
e. Membuat laporan-laporan (Laporan BMN dan Layanan
Informasi)
f. Monitoring kebersihan kantor
g. Menerima, mencatat dan mengelola surat masuk dan surat keluar
pada bagian keuangan
h. Membuat perencanaan kerja penggunaan Anggaran
i. Melaksanakan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAKPA
j. Melaksanakan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN dan Korwil
k. Memeriksa dan menelaah SAI secara periodik
l. Melakukan pengawasan ketersediaan anggaran
m. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
n. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Manual
55 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
o. Menginput Laporan dan mengelola data di Aplikasi Komdanas
p. Menginput laporan pada aplikasi Monev
q. Membuat Laporan CaLK
r. Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA
s. Membantu Sekretaris dalam membuat program kerja di bidang
kesekretariatan
t. Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Sekretaris
u. Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Hakim Pengawas
Bidang Keuangan
v. Membuat SPM
w. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf keuangan
serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
10. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima, mengelola dan mengagendakan surat masuk dan
surat keluar Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana
b. Membuat Rencana Kerja Tahunan, DUS, SOP, Job Description
dan Struktur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana
c. Menyiapkan, merekap dan membuat laporan daftar hadir, daftar
pulang dan cuti serta mengisi buku kontrol cuti
d. Menginput dan Mengupdate data Kepegawaian pada Aplikasi
Komdanas dan SIKEP serta membenahi bundel kepegawaian
e. Mengkonsep dan Membuat SK
f. Membuat surat pemberitahuan KGB dan mengisi buku kontrol
KGB
g. Membuat Bezzeting dan DUK
h. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta
mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
56 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
i. Membuat Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Hakim dan Pegawai
j. Melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan serta
membuat BA Sumpah, SPMT dan SPMJ Hakim dan Pegawai
yang baru melaksanakan tugas dan menduduki jabatan
k. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat, usul Jabatan dan Pensiun
Hakim dan Pegawai serta mengisi buku kontrol kenaikan pangkat
l. Membuat Usulan untuk mendapatkan tanda penghargaan Satya
Lencana Karya Satya Hakim dan Pegawai
m. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana pada Sekretaris dan Hakim Pengawas Bidang
n. Membuat usulan untuk penerbitan Karis/Karsu, Karpeg dan
Taspen
o. Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pejabat
Struktural dan Fungsional
11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima, memeriksa, mengonsep dan mengarsipkan
dokumen/surat elektronik ataupun berkas fisik sub bagian
perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan
b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan
anggaran atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta
menyiapkan data pendukung
c. Malaksanakan fungsi sebagai administrator SIPP/CTS dan
melakukan sinkronisasi SIPP/CTS ke server MA RI dan website
Pengadilan serta backup data secara berlaku
d. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan hardware, software,
jaringan komputer, akses internet dan alat pengolah data lainnya.
e. Publikasi putusan di direktori putusan MA RI dan website
Pengadilan
57 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
f. Mengelola informasi, dokumentasi dan laporan pada website
Pengadilan
g. Menyusun Laporan LAKIP dan Laporan Pelayanan Publik
h. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan tahunan dan
laporan lainnya
i. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf keuangan
serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas
12. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Menerima berkas perkara
b. Membuat penetapan hari sidang, penetapan penahanan,
penetapan penunjukan Penasehat Hukum Prodeo, penetapan
perpanjangan penahanan
c. Membuat berita acara sidang
d. Membuat petikan putusan
e. Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)
f. Minutasi perkara
g. Membuat surat Pengantar Pengiriman penetapan hari sidang
penahanan, dan penunjukan Penasihat Hukum Prodeo dan
Petiakan Putusan
h. Berkas perkara lalu lintas, tipiring
13. Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
a. Melaksanakan relaas panggilan
b. Membuat relaas panggilan sidang kepada penggugat dan
tergugat dalam perkara gugatan dan permohonan
c. Menjalankan relaas panggilan kepada penggugat dan tergugat
d. Melaksanakan pemberitahuan putusan, banding, kasasi dan PK
e. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan
PK
58 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
f. Menjalankan pemberitahuan memorie banding/ kasasi, kontra,
dan membaca berkas perkara
g. Menjalankan panggilan aanmaning
b. Mutasi
1. Mutasi Keluar
Pada Tahun 2019, tidak ada mutasi yang ke Pengadilan
Negeri lain.
2. Mutasi Masuk
Pada Tahun 2019, tidak ada yang masuk ke Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan.
c. Promosi
Pada Tahun 2019 tidak ada pegawai yang mendapatkan
promosi jabatan.
d. Pensiun
Sampai akhir bulan Desember 2019 di Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan tidak terdapat yang Pensiun.
59 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
e. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat
TABEL DIKLAT HAKIM DAN PEGAWAI
NO NAMA JABATAN NAMA DIKLAT PENYELENGGARA
DIKLAT
WAKTU
PELAKSANAAN
DIKLAT
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
1 RINA LESTARI Br. SEMBIRING,
S.H., M.H
Wakil Ketua
Pengadilan
Diklat Sertifikasi Hakim
Lingkungan Hidup BLDK MA RI
18 November
2019 s/d 01
Desember 2019
2 ERFI WARNI, S.E Sekretaris
1. Diklat PIM IV
MA RI bekerjasama
dengan Kementerian
Agama RI
28 Januari s/d 16
Mei 2019
2. Diklat Manajemen
Peradilan Tingkat Lanjut Pusdiklat MA RI Juli 2019
60 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
3 DANI RAHMAT EFFENDI, S.H Analis Perkara
Peradilan
LATSAR CPNS MA RI GOL
III
MA RI bekerjasama
dengan BPSDMD Provinsi
Sumatera Selatan
Juli s/d September
2019
4 DESIA NOVITA SARY, S.IP Analis SDM Aparatur LATSAR CPNS MA RI GOL
III
MA RI bekerjasama
dengan BPSDMD Provinsi
Sumatera Selatan
Juli s/d September
2020
5 ARI TORNANDO ZAI, A.Md Pengelola Sistem
dan Jaringan
LATSAR CPNS MA RI GOL
II
MA RI bekerjasama
dengan BKPSDM Lubuk
Linggau
Agustus s/d
Oktober 2019
61 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB IV
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi
Informasi
A. Pengelola keuangan
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 BAdan
Peradilan Umum
Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan total
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.540.093.000,- ( Dua miliar lima ratus
empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Daftar
Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2019
NO
Program
Pendukung
Layanan
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN SISA ANGGARAN
Rp. Rp. % Rp. %
1 BELANJA
PEGAWAI
Rp
1.508.043.000
Rp
1.498.352.137
99,36% Rp
9.690.863
0,64%
2 BELANJA
BARANG
Rp
608.550.000
Rp
585.315.229
96,18% Rp
23.234.771
3,82%
3 BELANJA
MODAL
Rp
423.500.000
Rp
417.207.050
98,51% Rp
6.292.950
1,49%
Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Tahun 2019
NO PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN SISA ANGGARAN
Rp. % Rp. %
1 BELANJA
BARANG
Rp
123.490.000
Rp
122.662.000
99,33% Rp
828.000
0,67%
62 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
a. Sarana dan Prasarana
1) Pengadaan
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan baru
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusan Presiden Nomor : 14 Tahun 2016 yang
mana sebelumnya dikenal sebagai Zeeting Plate di bawah
pengawasan Pengadilan Negeri Rengat di Teluk Kuantan.
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan bantuan pembangunan
pagar dan ruang tahanan dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi.
2) Kendaraan Dinas
NO
URAIAN
TAHUN
PEROLEHAN
KONDISI
KETERANGAN BAIK RUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
1 Jenis Kendaraan
Roda 4
1 Sedan - - - - -
2 Minibus 2019 - - - KETUA
3 Dst - - - - -
63 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
3) Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
I SARANA/ PRASARANA GEDUNG
1 Ruang Ketua 1 Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3 Ruang Panitera 1 Baik
4 Ruang Sekretaris 1 Baik
5 Ruang Sidang Umum 1 Baik
6 Ruang Hakim 1 Baik
7 Ruang Panmud
Pidana/Perdata
1 Baik
8 Ruang Server 1 Baik
9 Ruang Kasubbag UMUM
dan Keuangan/PTIP
1 Baik
10 Ruang PTSP 1 Baik
4) Sasaran Kinerja Pegawai
2 Jenis Kendaraan
Roda 2
1 HONDA 2019 v - KETUA
- v - - - PANITERA
- v - - -SEKRETARIS
2 Bebek Matic - - - - -
3 Dst - - - - -
64 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
NO UNIT KERJA JUMLAH
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
1 Ketua 10
2 Wakil Ketua 7
3 Hakim 4
4 Panitera 16
5 Panmud Pidana 7
6 Panmud Perdata 8
7 Panmud Hukum 6
8 Panmud dst 0
9 Panitera Pengganti dst 0
10 Jurusita/ JP dst 6
11 Sekretaris 12
12 Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan 6
13 Kasubbag Umum dan Keuangan 19
14 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan
Tata laksana
0
15 Calon Hakim 12
16 Analis Perkara Peradilan 5
17 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 6
18 Pengelola Sistem dan Jaringan 5
65 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) berdasarkan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan pasal 24 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah
Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
II SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN
NO URAIAN JUMLAH KET
1 Komputer 8 BAIK
2 Laptop 5 BAIK
3 Printer 4 BAIK
4 Air conditioner 6 BAIK
5 Genset - BAIK
6 Meja Kerja 21 BAIK
7 Kursi Kerja 27 BAIK
8 uninterruptible 4 BAIK
9 komputer jaringan 1 BAIK
10 lemari Kayu 6 BAIK
11 Tiang Bendera 2 BAIK
12 Fingger Printer 1 BAIK
13 rak server 1 BAIK
14 server 2 BAIK
66 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Seiring dengan perkembangan zaman, serta berkembangnya
teknologi informasi, dan juga tuntutan pencari keadilan mengharuskan
pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi,
Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal
4 (2) UU 48 Tahun 2009). Pada tahun 2018 Mahkamah Agung
mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik, yang dikenal dengan istilah E-court,
merupakan layanan bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan e-filling
(pendaftaran perkara secara online di pengadilan), e-payment
(pembayaran panjar biaya perkara secara online), e-summons
(pemanggilan pihak secara online). Saat ini penggunaan masih terbatas
karena hanya dapat digunakan oleh advokat saja. Akan tetapi tidak
menutup kemungkinan penggunaan E-Court akan dapat digunakan oleh
masyarakat umum.
E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran
perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara
online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan melalui
saluran elektronik. Aplikasi ini merupakan salah satu terobosan yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik. Pelaksanaan E-court bertujuan untuk mendukung tertib
administrasi perkara yang professional, transparan,akuntabel, efektif,
efisien dan modern demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,
dan berbiaya ringan untuk para pencari keadilan.
Pelaksanaan program perubahan / inovasi di Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan, penulis berfokus pada Kegiatan tentang optimalisasi
pelayanan e-court melalui pengadaan pojok e-court, pembentukan tim
pengelola e-court dan duta Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta
mengadakan sosialisasi e-court kepada assosiasi Advokat, Notaris, BPN,
Pengacara Negara terkait implementasi e-court di Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan mendapat sambutan yang
67 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
baik dari semua komponen yang ada di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,
termasuk oleh para pihak Advokat, Notaris, BPN, Pengacara Negara.
Kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan sampai pada saat E-
court dapat direalisasikan secara keseluruhan di seluruh Pengadilan di
wilayah Negara Republik Indonesia. Tentunya program ini membutuhkan
dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar.
b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum
Peningkatan administrasi, transparasi, dan akuntabilitas di
seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data
yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data
yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu
sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung
untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan
anggarannya, mengawasi kinerja Hakim dan staf pengadilan lain,
memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur
perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan
tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju e-
learning melalui TI.
Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
telah ditunjang jaringan/ koneksi Internet telkomspeedy, Astinet dan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk menjamin
pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan
akuntabel yang berbasis Teknologi Informasi (IT).
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga telah memilIki website
dengan alamat www.pn-telukkuantan.go.id sebagai sarana publikasi
mengenai profil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Berikut Sarana dan
Prasarana Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan :
68 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
1. Perangkat Keras
2. Jaringan
NO NAMA
PERANGKAT
JUMLAH SPESIFIKASI KETERANGAN
1 Jaringan LAN 1 Paket Cat versi 6 Kondisi Baik
2 Jaringan
Internet
INDIHOME
1 Unit BandWith 100 Mbps Kondisi Baik
NO NAMA
PERANGKAT
JUMLAH SPESIFIKASI KETERANGAN
1 Server SIPP 1 Unit Proc : Intel Xeon, HDD : 1
Tb, Memory : 8GB
Kondisi Baik
2 Server Backup 1 Unit Proc : Intel Xeon, HDD : 2
Tb, Memory : 16GB
Kondisi Baik
3 KVM - - Tidak Ada
4 Mikrotik 1 Unit CPU : Quad Core, Memori
: 1 GB
Kondisi Kurang
Baik
5 Komputer 8 Unit CPU : Core i5, HDD : 1
Tb, Memori : 4 Gb
Kondisi Baik
6 Switch 2 unit 16 Port Kondisi Baik
7 Scanner 2 Unit Scanner Color / Black
White ukuran f4
Kondisi Baik
8 Access Point 5 Unit Frekwensi 5 Ghz Kondisi Baik
9 Anjungan E-
Court
1 Unit Android Touchscreen Kondisi Baik
10 LCD Display 4 Unit Layar Curved Kondisi Baik
11 LCD TV Display 4 Unit Audio/Video Display Kondisi Baik
12 Mini PC 2 Unit Procesor Intel Pentium Kondisi Baik
69 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
3 Jaringan
Internet
ASTINET
1 Unit Bandwith Domestik :
15 Mbps Global : 2
Mbps
Kondisi Baik
3. Perangkat Lunak
NO NAMA
PERANGKAT
JUMLAH SPESIFIKASI KETERANGAN
1 Website PN
Teluk Kuantan
1 unit Joomla Kondisi Baik
2 Aplikasi
SIJAMU
(Sistem
Penjamin
Mutu)
1 Unit Webbase Kondisi Baik
3 Aplikasi SIAGA
(Sistem
Informasi Surat
Tugas)
1 Unit Webbase Kondisi Baik
4 Aplikasi
MENAWAN
(Mencari
Informasi via
WA PN Teluk
Kuantan)
1 Unit Whatsapp Bot Kondisi Baik
70 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
4. Publikasi Perkara
1. LISTRIK
- Kapasitas Listrik : 16500VA
NO
NAMA
PERANG
KAT
JENIS
PUBLIK
ASI
SPESIFIKAS
I KETERANGAN
1 SIPP
Publikasi
perkara
yang
sedang
ditangani
Versi 3.3.0-1 http://sipp.pn-
telukkuantan.go.id
2 JDIH
Publikasi
dokument
asi dan
informasi
hukum
Webbase http://jdih.pn-
telukkuantan.go.id
3 Direktori
putusan
Publikasi
Direktori
Putusan
yang
ditangani
Webbase
https://putusan3.mahkamah
agung.go.id/pengadilan/
profil/pengadilan/pn-teluk-
kuantan
4
Informasi
Jadwal
Sidang
Publikasi
Jadwal
Sidang di
Lingkung
an Kantor
Webbase
http://192.168.100.100/SIP
P32/slide_sidang
71 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB V
Peningkatan Pelayanan Publik
A. Akreditasi penjamin mutu
Seluruh proses reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan mengarah pada rekonseptualisasi organisasi dan mekanisme
kerja instansi secara menyeluruh. Proses ini dapat mengganggu
(disruptive) bagi staf maupun terhadap proses atau mekanisme kerja
yang selama ini sudah berjalan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan jika
berbagai perubahan tersebut tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh
karena itu tujuan dari manajemen perubahan adalah untuk memastikan
dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil selama proses
perubahan, fokus dan mudah dalam menjalankannya, terutama selama
periode penyesuaian organisasi dan prosedur. Manajemen perubahan
juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat
yang timbul karena terjadinya perubahan dalam organisasi.
Pengelolaan perubahan tidak hanya terkait dengan bagaimana
mengelola dan mengendalikan perubahan yang terkait dengan
organisasi, tata laksana, manajemen SDM, dan perbaikan sistem
lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam manajemen perubahan
adalah bagaimana mengubah pola pikir dan budaya kerja seluruh SDM
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Dalam hal ini manajemen perubahan ditekankan pada upaya
pimpinan untuk mempengaruhi seluruh SDM Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan agar dapat menerima, mendukung, dan menyesuaikan diri
dengan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Dalam konteks ini,
keberhasilan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
salah satunya ditentukan oleh sejauh mana seluruh SDM Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan terlibat dan menjadi bagian dari proses perubahan
itu sendiri.
Secara mendasar, yang diharapkan dari reformasi birokrasi
adalah perubahan perilaku Pejabat pada Pengadilan Negeri Teluk
72 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Kuantan sebagai pelaku utama, dan publik serta pemangku kepentingan
lainnya sebagai pendukung serta pendorong perubahan. Untuk
mencapainya perlu dikembangkan suatu strategi dan rencana aksi
program manajemen perubahan yang komprehensif yang merupakan
jembatan utama dalam manajemen perubahan sekaligus merupakan
bagian integral dari disain dan implementasi reformasi birokrasi.
Kegiatan manajemen perubahan (proses sosialisasi dan internalisasi)
yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertujuan untuk
mendorong seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan agar berkomitmen dan berpartisipasi dalam melaksanakan
reformasi birokrasi.
Sesuai dengan keluaran yang dihasilkan dan tujuan yang akan
dicapai dari kegiatan manajemen perubahan, terdapat beberapa
indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan
dari kegiatan tersebut, yaitu:
1. Terbentuknya Tim yang menangani Manajemen Perubahan yang
sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program manajemen
perubahan;
2. Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi
komunikasi yang sudah ditetapkan dan didokumentasikan;
Regulasi yang sudah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan adalah sebagai berikut:
1. Sudah menerapkan jam kerja seperti yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Peningkatan fungsi Hakim Pengawas dengan membuat laporan
berkala secara bulanan dan dibahas dalam rapat bulanan.
3. Sudah menerapkan pengenaan sanksi, berupa pemotongan
tunjangan remunerasi.
4. Telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Teluk
Kuantan tentang Penanggungjawab Absensi Nomor :
W4.U15/143/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23 November 2018 pada
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
73 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
5. Telah dibuat uarian tugas setiap pegawai dan ditandatangani oleh
Atasan Langsung masing-masing
a. Perundang-Undangan
Kegiatan identifikasi Peraturan Perundangan bertujuan untuk
melakukan inventarisasi mengenai peraturan yang telah diterbitkan
oleh pemerintah. Adapun kegiatan pemetaan Peraturan Perundangan
bertujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundangan-
undangan yang dikeluarkan oleh instansi baik dengan peraturan
perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh instansi sendiri
maupun oleh Kementerian/Lembaga lain dapat
dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan. Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya/tersusunnya
pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi yang
sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
74 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
NO URAIAN REGULASI NOMOR TANGGAL DIKELUARKAN OLEH
1 SURAT EDARAN SEKMA RI NOMOR 13 TAHUN 2019 20 Agustus 2019 Sekretaris Mahkamah
Agung
2 SK PENUNJUKAN ADMIN DAN
OPERATOR SIKEP
W4.U15/944/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019 Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
3 SK PENEMPATAN STAF
KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN
W4.U15/1748/KP.04.10/11/2019 13 November
2019
Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
4 SK PENUNJUKAN PETUGAS PTSP W4.U15/1747/KP.04.10/11/2019 13 November
2019
Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
5 SK PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN
BIAYA PROSES BERPERKARA
W4.U15/1457/KP.04.10/IX/2019 24 September
2019
Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
6 SK PENUNJUKAN KASIR PERDATA W4.U15/1458/KP.04.10/IX/2019 24 September
2019
Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
7 SK TIM PENGELOLA E-COURT W4.U15/1311/KP.04.10/VIII/2019
28 Agustus 2019 Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
75 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
8 SK PENUNJUKAN OPERATOR
APLIKASI RKA-K/L
W4.U15/946/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019 Ketua Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan
9 TIM Penyusun Yurispudensi MA
Mengenai Rumusan Kaidah Hukum
Dalam Putusan-Putusan Penting
SK MA No : 39/KMA/SK/II/2019 28 Februari 2019 KMA
10 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP) Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di
Bawahnya
SK MA No : 50/KMA/SK/III/2019 15 Maret 2019 KMA
11 Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani (WBBM) Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan
Dibawahnya
SK MA No : 58/KMA/SK/III/2019 28 Maret 2019 KMA
76 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
12 TIM Penyusun Format (Template) dan
Pedoman Penulisan Putusan /
Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama
Dan Tingkat Banding Pada Empat
Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
SK MA No : 62/KMA/SK/III/2019 29 Maret 2019 KMA
13 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama Pada Empat Lingkungan
Peradilan
SK MA No : 71/KMA/SK/IV/2019 15 April 2019 KMA
14 Penunjuk Teknis Administrasi Perkara
dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik
SK MA No :
129/KMA/SK/VIII/2019
13 Agustus 2019 KMA
15 Administrasi Perkara Dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elektronik
Perma No : 1 Tahun 2019 6 Agustus 2019 KMA
16 Pengenaan Tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan
Di Luar Perkara
SEMA No : 1 Tahun 2019 29 Mei 2019 KMA
77 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
17 Ketentuan Pemakaian Toga Hakim Dan
Kalung Jabatan Dalam Acara-Acara
Resmi Di Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
SK MA No : 32/KMA/SK/II/2019 19 Februari 2019 KMA
18 Himne Mahkamah Agung SK MA No :
123/KMA/SK/VIII/2019
6 Agustus 2019 KMA
19 Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat
Pertama
SK MA No :
74A/KMA/SK/IV/2019
26 April 2019 KMA
20 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada Di
Bawahnya
SK MA No : 57/KMA/SK/III/2019 28 Maret 2019 KMA
21 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi
Perlengkapan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SIPERMARI)
SK MA No : 99/KMA/SK/VII/2019 11 Juli 2019 KMA
78 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
22 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
dan Pembangunan Zona Integritas Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya
SK MA No :
75A/KMA/SK/IV/2019
26 April 2019 KMA
23 Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban
Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan DI Bawahnya
SK Sekma No :
415/SEK/SK/V/2019
31 Mei 2019 SEKMA
24 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan DI Bawahnya
SK Sekma No :
378/SEK/SK/V/2019
22 Mei 2019 SEKMA
25 Pembentukan Satuan Tugas Implemntasi
Serta Pengembangan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Mahkamah Agung
SK Sekma No :
360/SEK/SK/V/2019
22 Mei 2019 SEKMA
79 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
b. Penataan dan Penguatan Organisasi
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah
dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup
dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan,
sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan,
sasaran staregis serta visi dan misi organisasi. Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus
mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi
yang belum terpenuhi saat ini kedaslam struktur organisasinya. Hasil
evaluasi kinerja organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan
antara struktur organisasi dengan kebutuhan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi secara maksimal.
Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan
dari program penguatan organisasi adalah:
1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat
fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen
struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan
2. Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata
kerja, uraian tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara
fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tata laksana,
pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.
c. Penataan Tata Laksana
Penataan Tata Laksana yang difokuskan pada penataan Standard
Operating Procedure (SOP). SOP merupakan prosedur yang mutlak
harus dibuat dan dijadikan acuan dalam suatu organisasi. SOP adalah
prosedur yang harus dijalankan dalam melaksanakan kegiatan dan
sekaligus berperan sebagai alat kendali atas jalannya suatu pekerjaan
atau aktivitas.
Dalam era Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) saat ini, peran
TIK dalam birokrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh
karena itu teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu
80 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
komponen penting dalam program ketatalaksanaan. Penggunaan e-
government atau TIK di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak hanya
terkait dengan pelayanan yang bersifat internal tetapi juga dengan
pelayanan kepada pihak eksternal. Penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi secara internal adalah dalam bentuk sistem informasi
perencanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian (SIKEP),
keuangan dan perbendaharaan, aset dan persediaan, dan lain-lain.
Dalam konteks pelayanan eksternal diterapkan dalam bentuk proses
pengadaan secara elektronik (e-procurement), perencanaan
pengadaan RAPBN, monitoring dan evaluasi pengadaan, serta
pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan.
Regulasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO URAIAN REGULASI NOMOR TANGGAL DIKELUARKAN
OLEH
1 SURAT EDARAN
SEKMA RI NOMOR 13 TAHUN 2019 20 Agustus 2019
Sekretaris
Mahkamah
Agung
2 SK PENUNJUKAN
ADMIN DAN
OPERATOR SIKEP
W4.U15/944/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
3 SK PENEMPATAN
STAF KEPANITERAAN
DAN
KESEKRETARIATAN
W4.U15/1748/KP.04.10/11/2019 13 November 2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
4 SK PENUNJUKAN
PETUGAS PTSP W4.U15/1747/KP.04.10/11/2019 13 November 2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
5 SK PENUNJUKAN TIM
PENGELOLAAN
BIAYA PROSES
BERPERKARA
W4.U15/1457/KP.04.10/IX/2019 24 September
2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
81 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
6 SK PENUNJUKAN
KASIR PERDATA W4.U15/1458/KP.04.10/IX/2019 24 September
2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
7 SK TIM PENGELOLA
E-COURT W4.U15/1311/KP.04.10/VIII/2019 28 Agustus 2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
8 SK PENUNJUKAN
OPERATOR APLIKASI
RKA-K/L
W4.U15/946/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019
Ketua Pengadilan
Negeri Teluk
Kuantan
9
TIM Penyusun
Yurispudensi MA
Mengenai Rumusan
Kaidah Hukum Dalam
Putusan-Putusan
Penting
SK MA No : 39/KMA/SK/II/2019 28 Februari 2019 KMA
10
Pemberlakuan Aplikasi
Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP)
Pada Mahkamah
Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya
SK MA No : 50/KMA/SK/III/2019 15 Maret 2019 KMA
11
Pedoman
Pembangunan Zona
Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani
(WBBM) Pada
Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan
Dibawahnya
SK MA No : 58/KMA/SK/III/2019 28 Maret 2019 KMA
82 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
12
TIM Penyusun Format
(Template) dan
Pedoman Penulisan
Putusan / Penetapan
Pengadilan Tingkat
Pertama Dan Tingkat
Banding Pada Empat
Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia
SK MA No : 62/KMA/SK/III/2019 29 Maret 2019 KMA
13
Pemberlakuan Aplikasi
Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
Pengadilan Tingkat
Banding dan
Pengadilan Tingkat
Pertama Pada Empat
Lingkungan Peradilan
SK MA No : 71/KMA/SK/IV/2019 15 April 2019 KMA
14
Penunjuk Teknis
Administrasi Perkara
dan Persidangan Di
Pengadilan Secara
Elektronik
SK MA No :
129/KMA/SK/VIII/2019 13 Agustus 2019 KMA
15
Administrasi Perkara
Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara
Elektronik
Perma No : 1 Tahun 2019 6 Agustus 2019 KMA
16
Pengenaan Tarif
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Terhadap
Surat Keterangan Di
Luar Perkara
SEMA No : 1 Tahun 2019 29 Mei 2019 KMA
83 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
17
Ketentuan Pemakaian
Toga Hakim Dan
Kalung Jabatan Dalam
Acara-Acara Resmi Di
Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya
SK MA No : 32/KMA/SK/II/2019 19 Februari 2019 KMA
18 Himne Mahkamah
Agung
SK MA No :
123/KMA/SK/VIII/2019 6 Agustus 2019 KMA
19
Kriteria Klasifikasi
Pengadilan Tingkat
Pertama
SK MA No :
74A/KMA/SK/IV/2019 26 April 2019 KMA
20
Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Di
Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan
Peradilan yang Berada
Di Bawahnya
SK MA No : 57/KMA/SK/III/2019 28 Maret 2019 KMA
21
Pemberlakuan Aplikasi
Sistem Informasi
Perlengkapan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
(SIPERMARI)
SK MA No : 99/KMA/SK/VII/2019 11 Juli 2019 KMA
22
Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi
dan Pembangunan
Zona Integritas Di
Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan
Peradilan Di Bawahnya
SK MA No :
75A/KMA/SK/IV/2019 26 April 2019 KMA
84 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
23
Pedoman Pelaksanaan
Analisis Beban Kerja Di
Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan
Peradilan DI Bawahnya
SK Sekma No :
415/SEK/SK/V/2019 31 Mei 2019 SEKMA
24
Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan Di
Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan
Peradilan DI Bawahnya
SK Sekma No :
378/SEK/SK/V/2019 22 Mei 2019 SEKMA
25
Pembentukan Satuan
Tugas Implemntasi
Serta Pengembangan
Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis
Mahkamah Agung
SK Sekma No :
360/SEK/SK/V/2019 22 Mei 2019 SEKMA
d. Penataan Sistem Manajemen SDM
Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
bertujuan untuk membangun sistem penilaian kinerja para pegawai
berdasarkan kinerja yang diharapkan dapat dinilai dengan
menggunakan sistem yang baku sehingga dapat menjamin
obyektifitasnya. Dengan pelaksanaan sistem manajemen SDM ini
diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pegawai dalam
perjalanannya mengembangkan karir dimana pegawai Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan memiliki acuan yang pasti dalam
pengembangan sesuai dengan kompetensinya. Keberhasilan
Reformasi Birokrasi secara umum dititik beratkan pada SDM yang
berkualitas. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu
manajemen dalam menerapkan sistem penghargaan dan
memudahkan manajemen dalam perencanaa, pengembangan dan
pembinaan SDM di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Target yang ingin dicapai adalah :
85 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
Aparatur pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan.
Regulasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Semua Pegawai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah
menyusun SKP akhir tahun 2019 dan diketahui masing-masing
atasan langsungnya;
2. Telah dibuat Uraian Tugas setiap pegawai dan ditandatangani oleh
atasan langsung masing-masing.
e. Penguatan Akuntabilitas
Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja
dalam rangka reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
adalah:
(1) Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan; dan
(2) Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Regulasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun 2019
2. Telah mempersiapkan meja Informasi dengan sarana dan
prasarana kelengkapan Meja Informasi sesuai Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-
NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Mahkamah
Agung RI.
86 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
f. Penguatan Pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan.
Penguatan organisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi
pimpinan dalam melakukan penugasan dan koordinasi dikarenakan
tidak adanya duplikasi tugas dan fungsi dari unit kerja dan masing-
masing jabatan. Dengan penguatan pengawasan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi menjadi lebih tepat dan cepat sesuai rencana
tahapan.
Regulasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Telah dibentuk Tim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor :
W4.U15/140/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23 November 2018,
tentang Pengawasan Perdata, Sub Bagian Umum dan Keuangan
dan Humas. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan Nomor : W4.U15/140/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23
November 2018, tentang pengawasan Kepaniteraan Pidana dan
Wasmat. Surat Keputusan Negeri Teluk Kuantan Nomor :
W4.U15/140/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23 November 2018,
tentang pengawasan hukum, kepegawaian, dan IT.
g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah :
87 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan;
2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan.
Regulasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Telah membuat papan pengumuman/papan informasi.
b. Telah tersedia kotak saran di depan Kantor Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan, dan E-mail : [email protected]
c. Mempublikasikan informasi publik yang tertuang dalam web resmi
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan alamat: http://pn-
telukkuantan.go.id
d. Mempublikasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan alamat : http://sipp.pn-
teluk kuantan.go.id
e. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selalu siap menindaklanjuti saran
dan masukan guna meningkatkan pelayanan pengadilan, baik
secara lisan ataupun tertulis.
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan
Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di
permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya
senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan
pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah
Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya
sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan
Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap
penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan
88 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.
Pengadilan Negeri Sigli sebagai lembaga Peradilan di bawah
Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai
menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi
Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan
pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan
melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien,
ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP
di Pengadilan Negeri Sigli ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang
menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan
perundangan lainnya yang berlaku.
Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1)
Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan
yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek
penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari
pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-
kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga
Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:
1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah
ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan
89 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta
penyelesaian permohonan layanan,
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan
kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses
sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk
pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar
menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat
sebelum diajukan ke meja PTSP.
Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh
seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam
pelaksanaanya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan
pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu
dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas
PTSP, yang antara lain sebagai berikut:
1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur
administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk
setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Tinggi/Pengadilan Negeri,
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan
persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan
dan ramah, serta berpenampilan rapi.
90 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
“Gambar PTSP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan”
C. Informasi Pelayanan Publik
a. 6 Aplikasi Inovasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan saat ini:
1. SIKEP-KU (Sistem kepegawaian & Keuangan)
Aplikasi manajemen data SIKEP Mahkamah Agung dengan
Keuangan sehingga memudahkan bagian Kepegawaian mendata
KGB pegawai
91 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
2. SIKPEGEL (Sistem Kontrol Pegawai elektronik)
Aplikasi sistem informasi pegawai melalui barcode scanner
3. E-KASPER (Sistem Elektronik Kasir Perdata)
Aplikasi untuk memudahkan kasir perdata merekap kas masuk dan
kas keluar.
92 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
4. MENAWAN (Mencari Informasi via Whatsapp PN Teluk Kuantan)
Aplikasi mencari informasi dengan mudah untuk mengecek
perkembangan perkara, denda tilang, informasi pelayanan yang
dapat menjawab pertanyaan masyarakat 1 x 24 jam.
5. SIJAMU (Sistem Informasi Jaminan Mutu)
Aplikasi untuk menyimpan data arsip Penjaminan mutu secara
digital seperti SK, SOP, Manual mutu dll yang saling berintegrasi.
6. SIAGA (Sistem Informasi Surat Tugas)
Aplikasi untuk membuat surat tugas dan merecord perjalanan surat
tugas secara otomatis.
93 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
b. Aplikasi Inovasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam proses
pengembangan :
1. E-POSBAKUM (Pelayanan Hukum secara Elektronik)
2. Transkip Berita Acara Sidang Elektronik
3. ATSP (Aplikasi Terpadu Satu Pintu)
94 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB VI
PENGAWASAN
A. Internal
Pengawasan Internal di lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia terdiri dari Pengawasan di tingkat pusat yang dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengawasan di tingkat
daerah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Berikut
pengawasan yang di lakukan di tingkat daerah provinsi Riau :
N
O
NAMA KEGIATAN
PENGAWASAN
SUBJEK
PENGAWAS
OBJEK YANG
DIAWASI WAKTU TEMPAT
1 AKREDITASI PT PEKANBARU
PN TELUK
KUANTAN
17/07/201
9
PN TELUK
KUANTAN
2
MEWUJUDKAN DAN
KERJASAMA
MEMBANGUN PERADILAN
BERSIH
KOMISI
YUDISIAL
HAKIM PN
PEKANBARU
17/10/201
9
PN TELUK
KUANTAN
Sedangkan untuk Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan terdiri dari Pengawasan dari Atasan Langsung dan
Pengawasan dari Hakim – Hakim Pengawas seperti yang telah
diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui
Keputusan Nomor : KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994 Tentang
Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat
diuraikan sebagai beikut:
A. Pengawasan dari Atasan Langsung
A.1 Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah atasan
langsung dari Wakil Ketua, para Hakim dan
Panitera/Sekretaris, karena jabatannya tersebut Ketua
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengawasi secara
95 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
langsung pekerjaan dari Wakil Ketua, para Hakim dan
Panitera/Sekretaris.
A.2 Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah atasan
langsung dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda
Perdata dan Panitera Muda Hukum, karena jabatannya
tersebut Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
mengawasi secara langsung pekerjaan dari Panitera
Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda
Hukum.
A.3 Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah
atasan langsung dari Kasubbag Umum, Kasubbag
Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan, karena
jabatannya tersebut Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan mengawasi secara langsung pekerjaan dari
Kepegawaian dan Keuangan Kasubbag PTIP.
A.4 Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera
Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Kasubbag
Keuangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah
atasan langsung dari staf masing-masing bagian karena
jabatannya tersebut Panitera Muda Pidana, Panitera
Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum,
Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan
Pelaporan dan Kasubbag Keuangan Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan mengawasi secara langsung pekerjaan
dari staf masing-masing bagian.
B. Pengawasan dari Hakim Pengawas :
B.1 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
B.2 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana
B.3 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
B.4 Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala
B.5 Hakim Pengawas Bidang Keuangan dan keuangan
96 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
B.6 Hakim Pengawas Bidang PTIP
B.7 Hakim Pengawas Bidang Wasmat
Hakim pengawas melaporkan kinerja dan prestasi pekerjaan dari
bidang – bidang yang mereka awasi kepada Ketua Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan setiap bulannya pada rapat kerja bulanan
secara lisan dan membuat berita acara pengawasan setiap 3
(tiga) bulan sekali.
B. Evaluasi
Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok
manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas – tugas yang harus
dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
rencana dan aturan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanakan tugas
pengawasan di bidang administrasi yustisial maupun administrasi umum,
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di bantu oleh para Hakim untuk
dapat mengawasi kegiatan administrasi pada Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan. Hakim Pengawas bidang melakukan pengawasan di bidang tugas
pengawasannya setiap bulannya. Dan hasil dari pengawasan tersebut
setiap bulannya dituangkan dalam laporan pengawasan yang diberikan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Adapun kondisi saat ini yaitu per 31 Desember 2019 jumlah Hakim
yang aktif yaitu Hakim Karir 3 (tiga) Orang terdiri dari Ketua dan Wakil
Ketua, Hakim 1 (satu) Orang. Dari hal tersebut Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan mengalami kendala untuk menentukan Hakim Pengawasan,
mudah – mudahan kedepan akan ada tambahan lagi sehingga tenaga
Pengawasan mencukupi.
97 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penulisan laporan Out Line Laporan Tahunan ini dapat
kami simpulkan bahwa pelaksanaan tugas pada kantor Penghadilan
Negeri Teluk Kuantan baik yang bersifat teknis maupun non teknis
(administratif) belum dapat dijalankan dengan maksimal. Akan tetapi
berusaha untuk mendukung program-program yang dicanangkan oleh
Mahkamah Agung didalam melakukan perubahan dan pembaharuan di
bidang sumber daya manusia peradilan dengan melaksanakan kegiatan
administrasi yang lancar, tertib, dan tepat waktu serta memenuhi asas
peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan sesuai dengan
Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu “Terwujudnya Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan yang Agung”.
Hal ini disebabkan karena terdapatnya faktor-faktor penghambat
sebagai berikut:
1. Hambatan Berupa Sarana dan Prasarana.
Dengan keadaan Gedung kantor ini sarana aktifitas kinerja kurang
mendukung dengan keterbatasan prasarana saat ini, demi
kelancaran kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka perlu
diadakannya perbaikan baik dari segi pengadaan Gedung kantor
baru dan alat pendukung untuk terlaksananya oprasional yang
efektif yang sesuai dengan standarnya. Hal ini membawa dampak
pada:
1. Keterbatasan standar Prosedur pengadilan negeri teluk
Kuantan.
2. Kurangnya fasilitas baik alat pengolahan data serta
minimnya pengadaan fasilitas yang diberikan.
98 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
2. Hambatan Sumber Daya Manusia
Kurangnya tenaga Staf yang menduduki struktural di Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan, sehingga penunjukan tugas kurang optimal,
berikut nama–nama Hakim, Pegawai dan Honorer Pada
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
NO NAMA JABATAN
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
1
REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,
M.Hum Ketua
2
RINA LESTARI Br. SEMBIRING, S.H.,
M.H Wakil Ketua
3 DUANO AGHAKA, S.H Hakim
4 HASAN BASRI, S.H., M.H Panitera
5 RIDHO Panmud Pidana
6 DIDI KASMONO, S.H Panmud Perdata
7 SYUFWAN. DM, S.H., M.H Panmud Hukum
8
ALBERTUS TONI SETIYAWAN,
S.Kom Jurusita
9 ERFI WARNI, S.E Sekretaris
10 HERU SAPUTRA, S.T Kasubbag Perencanaan,
TI, dan Pelaporan
11 LIRO YANI, S.E.Sy
Kasubbag Umum dan
Keuangan
12 -
Kasubbag Kepegawaian
dan Organisasi Tata
Laksana
13 RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H Calon Hakim
14 TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H Calon Hakim
15 JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H Calon Hakim
16 GERI CANIGGIA, S.H Calon Hakim
17 AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H Calon Hakim
99 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
18 FAIQ IRFAN ROFII, S.H Calon Hakim
19
SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG,
S.H Calon Hakim
20 YOSEP BUTAR BUTAR, S.H Calon Hakim
21 RISKY EDY NAWAWI, S.H Calon Hakim
22 DANI RAHMAT EFFENDI, S.H Analis Perkara Peradilan
23 DESIA NOVITA SARY, S.IP Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur
24 ARI TORNANDO ZAI, A.Md
Pengelola Sistem dan
Jaringan
25 RIAN RIZALDI
Tenaga Honorer
HASNAWATI, S.H
INDAH WILLA PUTRI
DONI IRKHAS
REFA MEIKEL SEMBIRING
ANNISA KARINIA PUTRI
DEWI SETIA UTAMI
TAUFIK
B. Rekomendasi
Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam
menunjang Visi dan Misinya. Dari pemaparan permasalahan-
permasalahan tersebut diatas, dengan hormat kami
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sarana dan Prasarana
Pengadaaan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan pengadilan yang
baru beroperasional sejak 28 Oktober 2018, dengan
keterbatasan Gedung yang beralamatkan di Jalan Perintis
Kemerdekaan No. 181 menyebabkan operasional tidak berjalan
efektif yang mana jumlah ruangan yang sangat sedikit serta
100 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
keadaan Gedung yang kurang layak Oleh sebab itu sarana dan
prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses kinerja
secara maksimal dan efektif. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
juga membutuhkan alat pengolahan data serta meubeler hal ini
diperuntukkan agar Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat
melaksanakan kegiatan sesuai dengan standarisasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
2. Pengelolaan Keuangan
Penambahan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi demi
kelancaran administrasi Kantor Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan.
3. Penambahan tenaga Staf PNS maupun Honorer untuk
meningkatkan tugas di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
Teluk Kuantan, 07 Januari 2010
KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum
NIP : 19770623 200012 1 002
Top Related