PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN PULAU TERPENCIL RAWAN BENCANA PERBATASAN PULAU TERPENCIL RAWAN BENCANA PERBATASAN, PULAU TERPENCIL, RAWAN BENCANA PERBATASAN, PULAU TERPENCIL, RAWAN BENCANA DAN KONFLIK, MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KONFLIK, MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADUSTRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
TUPOKSI KEMENTERIAN PDT
PERPRES NO. 47 Tahun 2009
• Perpres Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 47, disebutkan bahwa KPDT merupakan salah satu dari sebelas Kementerian yang menangani Urusan
47 9
salah satu dari sebelas Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah.
• Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 TentangKementerian Negara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya
UU Nomor 39 Tahun 2008
Kementerian Negara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPDT menyelenggarakan fungsi:a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;) p j g y ;c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
2
PRINSIP DAN STRATEGI PERCEPATAN PDT
Pemerataan
Keadilan
Pemihakan
PemberdayaanPemberdayaan
Percepatan
Kemitraan
Pembangunan Berkelanjutan
3
1) Peningkatan Kualitas Sumber daya ManusiaP i k t K it K i h M k t
KERANGKA STRATEGIS PERCEPATAN PDT
a. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Masyarakatb. Penguatan Kapasitas Ketrampilan Dan Manajerialc. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinand. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemenuhan Kecukupan Nutrisi
P i k t K lit P didik M k te. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
2) Optimalisasi potensi wilayah daerah tertinggala. Pengembangan 'SATU‐PRUKAB', pemilihan satu produk unggulan untuk satu kabupaten
sekaligus menjadi unggulan kawasan (PRUKAS) dalam rangka pengembangan produkg j gg ( ) g p g g punggulan nasional (PRUNAS)
b. Peningkatan alokasi investasi pemerintahc. Penguatan peran investasi swastad. Pengembangan jaringan Corporate Social Responsibility (CSR)g g j g p p y ( )
3) Pengembangan infrastruktur daerah tertinggala. Peningkatan kualitas akses dan jaringan daerah terisolir dan terluarb. Pengembangan akses dan jaringan ekonomi dan produksi antar wilayah
P b i f t kt l dc. Pengembangan infrastruktur layanan dasard. Pengembangan infrastruktur informatika dan komunikasie. Penataan dan pengelolaan lahan
4) Penguatan modal sosial dan lingkungan hidupa. Penguatan kapasitas kelembagaan birokrasib. Penguatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakatc. Pengelolaan keberlanjutan lingkungan hidup
4
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005--20252025MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah‐wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah‐wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata‐rantai proses industri dan distribusi.
3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah‐wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah‐wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
4. Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal
5
PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinangg g
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur11 Prioritas Nasional7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik
11 K b d K i i d I i T k l i11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
6
DEFINISI & KRITERIA DAERAH TERTINGGAL DEFINISI & KRITERIA DAERAH TERTINGGAL
DEFINISI :
Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurangberkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional
KRITERIA KETERTINGGALAN
berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
(1) Perekonomian Masyarakat (Prosentase Penduduk Miskin)
(2) Sumberdaya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja)
(3) Prasarana dan Sarana (Infrastruktur : Transportasi, Listrik, Telepon, Pasar, Bank)
(4) Kemampuan Keuangan Daerah (Celah Fiskal)
(5) Aksesibilitas (Jarak dan Tingkat Kesulitan Daerah)(5) Aksesibilitas (Jarak dan Tingkat Kesulitan Daerah)
(6) Karakteristik Daerah (Bencana, Konflik, Perbatasan)
7
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN DANTERTINGGAL DI PERBATASAN DAN PULAU TERPENCIL
Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dalam RPJPN 2005-2025
UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yanglebih merata dan berkeadilan, maka pengembangan kawasan perbatasandiarahkan sebagai berikut:
“Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakanpembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadioutward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitasekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunanyang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, jugadiperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagipengembangan pulaupulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dariperhatian”perhatian”
9
Pembangunan Perbatasan dalam Prioritas Nasional dan Bidang RPJMN 2010-2014
BUKU 1 Prioritas Nasional BUKU 2 Prioritas Bidang
11 Prioritas Nasional:11 Bidang :
1 Kebijakan pengarusutamaan dan lintas 11 Prioritas Nasional:1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan Kemiskinan5. Ketahanan Pangan
1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang
2. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama
3. Ekonomi4 Ilmu pengetahuan dan teknologi5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha8. Energi9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10. Daerah Tertinggal Terdepan Terluar &
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi5. Sarana dan prasarana6. PolitikSub bidang : politik dalam negeri dan
komunikasiPrioritas sub bidang : pelembagaan10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &
Pasca-konflik11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologi
Prioritas Lainnya :
Prioritas sub bidang : pelembagaandemokrasi
7. Pertahanan dan keamanan8. Hukum dan aparatur9. Wilayah dan tata ruang
P i it Bid P b K Prioritas Lainnya :1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2. Bidang Perekonomian3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Bidang : Pembangunan Kawasan Perbatasan
7. Sumber daya alam dan lingkungan hidup8. Sistem pendukung manajemen
pembangunan nasional
10
PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN
I. Aspek Batas Wilayah1. Segmen batas negara di darat dan di laut (Batas Laut Wilayah, Zona Ekonomi Ekslusif,
d B L d K i ) b l l h d ih d l i l idan Batas Landas Kontinen) belum tuntas seluruhnya dan masih ada overlapping claim
2. Kerusakan dan pergeseran pilar‐pilar batas darat
3. Minimnya ketersediaan Pos Lintas Batas (PLB) beserta fasilitas penunjangnya untukmemfasilitasi aktivitas lintas batas negara secara efektifmemfasilitasi aktivitas lintas batas negara secara efektif.
II. Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum1. Maraknya gangguan keamanan seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, pelintas
batas illegal, perdagangan illegal, serta berbagai bentuk penyelundupan;
2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan
3. Sistem dan pola pengamanan perbatasan masih belum terintegrasi
4. Masih rendahnya kesejahteraan aparatur terkait dengan pengamanan dan pengawasanperbatasan
11
PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN
III. Aspek Pembangunan Kawasan 1. Belum berkembangnya pusat‐pusat pelayanan di kawasan perbatasan sehingga kegiatan sosial
dan ekonomi terbatas, masyarakat berorientasi kepada pusat pelayanan di negara tetangga;
2. Minimnya sarana dan prasarana transportasi yang menyebabkan keterisolasian
3. Minimnya ketersediaan sarana komunikasi dan informasi masih terbatas, sehingga informasi danwawasan tentang perkembangan nasional kurang diketahui masyarakat
4. Minimnya akses masyarakat kepada pelayanan sosial dasary y p p y
5. Pemanfaatan SDA kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan;
6. Lemahnya koordinasi antarsektor, antar pusat dan daerah, dan antarpemerintah daerah.
7. Masih kurang efektifnya kerjasama sosial‐ekonomi perbatasan antar negara dalam mendorongb d k bpercepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
1. Masih minimnya partisipasi swasta dalam pembangunan
2. Masih rendahnya kualitas SDM percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
3 Rendahnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat
12
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat
4. Kesenjangan pembangunan yang tinggi dengan di wilayah negara tetangga (Malaysia);
PERBATASAN NKRI DENGAN 10 NEGARA
RI‐MALRI‐MAL
RI‐PHILRI‐PALAU
RI‐SINGNegara yang berbatasan Darat :1. Papua Nugini2. Timor Leste3. Malaysia4. Singapura
RI‐RDTLLESTE
Negara Yang Berbatasan Laut :1. Australia2. Filipina3. Palau4. Thailand
RI‐SIN
5. Vietnam6. India
Batas Laut TeritorialBatas Landas Kontinen
Batas Zona Ekonomi Eksklusif
13
PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS
Ind – India
P.Rondo (NAD)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar
Ind ‐ Vietnam
P.Sekatung (RIAU)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar
Ind ‐ Singapura
P.Nipa (Riau)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar
Ind ‐ Philipina
P.Marore (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar
Ind ‐ Philipina
P.Miangas (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar
Ind ‐ Palau
P.Fani (PAPUA)•Tdk Berpenddk•Ada Suar•Ada Suar •Ada Suar•Ada Suar •Ada Suar •Ada Suar
Ind ‐ Philipina
P.Marampit (MALUT)B d d k
•Ada Suar
Ind ‐ Palau
P.Fanildo dan Bras (PAPUA)dk ddk•Berpenduduk
•Tidak Ada Suar•Tdk Berpenddk•Tdk Ada Suar
Ind ‐Malaysia
P.Berhala (SUMUT)•Tidak Berpenduduk•Ada Mercusuar
Dit. TRLP3K, DKPSumber: Dishidros TNI‐AL
Ind ‐ Australia
P.Dana (NTT)•Tidak Berpenduduk•Tidak Ada Suar
Ind – Timor Leste
P.Batek (NTT)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar blm operasional•Tidak Ada Suar •Ada Suar, blm operasional
15
PENANGANAN LOKPRI HINGGA 2014 SESUAI DOKUMEN GRAND DESIGN PERBATASAN
LOKPRI 2012 2013 2014
Lokpri Darat 28 (TA) 28 (TL) 28 (TP)
( ) ( )13 (TA) 13(TL)
27 (TA)
Lokpri Laut 11 (TA) 11 (TL) 11 (TP)
18 (TA) 18 (TL)
14 (TA)
JUMLAH PER TAHAPAN
39 (TA)39 (TL)31 (TA)
39 (TP)31 (TL)41 (TA)
JUMLAH TOTAL YG DITANGANI
39 70 111
TA : TAHAP AWAl; TL : TAHAP LANJUTAN; TP: TAHAP PEMANTAPAN
16
SEBARAN LOKASI KABUPATEN PERBATASAN DAN KABUPATEN PERBATASAN TERTINGGAL
349 Kabupaten dan 91 Kota Daerah
183 Kab/Kota Daerah Tertinggal
Tertinggal (Nasional)Daerah Tertinggal (KPDT)
15 Kabupaten Perbatasan Darat
39 Kabupaten / Kota Perbatasan (Nasional)
27 Kabupaten Perbatasan Daerah Tertinggal
Perbatasan Darat
12 Kabupaten
38 Kabupaten 14 Kabupaten
12 Kabupaten Perbatasan Laut
38 Kabupaten Perbatasan yang mempuanyai 60 Pulau Terluar (N i l)
14 Kabupaten Perbatasan yang Mempunyai 56 Pulau Terluar
(Nasional)
17
RENCANA PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASANDI DAERAH TERTINGGAL
Modal Dasar Potensi Daerah Perbatasan
Peningkatan Kwantitas Potensi Lokal Melalui :
Pengendalian1 Program Grand Design & Master Plan2 Pengawasan Pembangunan
(Monitoring & Evaluasi)3 P t & M d i i Nil i il i B d
Sumber Daya AL
Lokal Melalui :
Program Pendidikan
3 Penguatan & Modernisasi Nilai-nilai Budaya Lokal
ALam
Sumber Daya Manuasia
Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Pembentukan Kader Penggerak
Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan
Kesra Kawan Perbatasan
Manuasia
Nilai Kearifan
Kader Penggerak Pembangunan Perbatasan
K di i F ili i d K bij kLokal Prsarana & Srana Komunikasi dan Informasi
Koordinasi Fasilitasi dan Kebijakan 1 Pemerintah Pusat dan Daerah2 Kebijakan Peraturan Khusus3 Investasi/ Permodalan4 Iptek dan Ilmu Pendukung Pengelolaan p g g
Perbatasan5 Managemen Pengelolaan Perbatasan6 SDM & Tenaga Kerja Terlatih
18
PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN TERTINGGAL
MASALAH PERBATASAN Peningkatan Kemampuan Masyarakat
Kemandirian Dnsi Sumber DayaWilayah di Daerah
STRATEGI KPDT
Penangan Masalah
ASPEK PERTAHAN
ASPEK SARANA & PRASARANA
y yTertingigal di Daerah Perbatasan
Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber DayaDaerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan
REVITALISASI INFRSTRUKTUR PERBATASANPERTAHAN
KEAMANANPRASARANA
INFRASTRUKTUR
Aspek
Aspek
ASPEK
Penguatan Integritas Ekonomi Antara Daerah Tertinggal dan Daerah Maju
Penanganan Pengembangan Daerah
PERBATASAN
Aspeksumberdaya
Manusi
ASPEK TAPAL BATAS
sumberdayaManusi
ASPEK EKONOMI SOSIAL & BUDAYA
Penanganan Pengembangan Daerah Khusus
STRATEGI PERTAHANAN PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PERBATASAN
Menegakan Pilar Utama {Politik Ekonomi, Pertahanan secara Konsisten
Memperluas Pengaruh DalamMemperluas Pengaruh Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Nasional
19
RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI PENANGANAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN DAERAH TERTINGGAL
Tujuan1. Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pulau‐Pulau Kecil Terdepan di daerah
i l d j di i b i l h k h ld k i dtertinggal yang dapat menjadi Mainstream bagi seluruh Stakeholder terkait, dengan
mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan 2011‐2014.
2. Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pulau‐Pulau Kecil Terdepan di daerah tertinggal
yang dapat menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan PPKT
tahunan bagi seluruh stakeholders terkait secara terperinci di 8 Provinsi, 10
Kabupaten, 11 Kecamatan dan 13 PPKT, sehingga dapat lebih terarah dan bersinergi.
Sasaran1 T b /k k i ik d il i l l i d1. Tersusunnya gambaran/karakteristik secara detail, potensi pengelolaan serta isu dan
permasalahan PPKT di perbatasan tertinggal di 8 Provinsi.
2. Terumuskannya Rencana Induk dan Rencana Aksi secara terpadu antarsektor dan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan PKKT di 8 Provinsi.
20
Integrasi Perencanaan Integrasi Perencanaan PusatPusat--Daerah Daerah dalam Pengelolaan Perbatasan & PPKTdalam Pengelolaan Perbatasan & PPKT
Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun)(RPJP – RTRW)
Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun)(RPJM – Reninduk)
Rencana Strategis Sektoral (5 tahun)
Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan
Rencana Kerja Tahunan
Nasiona
l
RPJMN 2010‐2014
RENSTRA K/L
RKP NASIONAL
RENJA K/L
RPJPN 2005‐2025
GRAND DESIGNPERBATASAN
N
RPJMPROVINSI
RENCANA AKSIPERBATASAN
RPJP PROVINSI
RTRWN 2008‐2028
RKPD PROV
RENCANA INDUK PERBATASAN RKA K/L
Provinsi
PROVINSI
RTRW PROVINSI RENCANA INDUK KWS. PERBATASAN
RAD Perbatasan Provinsi
RENSTRA SKPD PROVINSI
RENJA SKPDProvinsi
RKA SKPDP i i
ten/Ko
ta RPJMKABUPATEN
RPJP KAB/KOTA
ProvProvinsi
RENSTRA SKPD
RKPD KAB/KOTA
RENJA SKPD
Provinsi
Kabu
pa
RTRW KAB/KOTA RENCANA INDUK KWS.,PERBATASAN
Kab/Kota
RAD Perbatasan Kab/Kota
RENSTRA SKPD KAB/ KOTA
RENJA SKPD Kab/Kota
RKA SKPD Kab/Kota 21
Struktur Tingkatan Rencana Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan dan PPKT
GRAND DESIGN 2010 - 2025Jangka Panjang
RENCANA INDUK 2011 - 2014Jangka Menengah
RENCANA AKSI 2011…2014Jangka Tahunan
RENCANA AKSI 2011…2014
Menjadi acuan BNPP , K/L terkait, dan BPP di daerah dalam j , ,pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan
22
KETERKAITANRENCANA INDUK DENGAN RENCANA AKSI
RENCANA INDUK : JANGKA WAKTU 5 TAHUN
Visi, Misi, Tujuan
Kebijakan Strategi
Dampak/Impact
Kebijakan, Strategi dan Agenda ProgramHasil/Outcome
RENCANA AKSI (12 PROVINSI) : JANGKA WAKTU TAHUNAN
Kegiatan/aktivitasKeluaran/Output Kegiatan/aktivitas
Pendanaan
Keluaran/Output
Masukan/Input
24
PENUTUP
1. Pengembangan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk PPKT perlu mengacu kepada grand design, rencana induk dan rencana aksi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPP, untuk ditindaklanjuti oleh seluruh K/L dan Pemda dalam pembangunan perbatasan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 mendatang, dengan fokus lokasi pada kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) yang telah p p ( p ) y gditetapkan secara bertahap selama kurun waktu 2011‐2014;
2. Pendekatan pembangunan perbatasan dan PKKT perlu diseimbangkan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan denganantara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan, dengan mengupayakan pengamanan perbatasan dan PKKT berbasis kegiatan sosial ekonomi maritim, dengan dukungan insfrastruktur yang memadai, yang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antarayang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;
3. Dukungan Kementerian PDT dalam penyediaan sarana prasarana d k d l k i i i b d kh d lpendukung pada lokasi prioritas perbatasan dan khususnya pada pulau‐
pulau kecil terluar yang berada pada kabupaten daerah tertinggal, melalui Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan PKKT tertinggal. 25
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN DAERAHPENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL RAWAN BENCANA
Wilayah Rawan Bencanay
12 Kabupaten
TSUNAMI
21 Kabupaten
LETUSAN GUNUNG API
Total Daerah RB :83 40 Total Daerah
Total Daerah RB :128 Kabupaten Kabupaten
GEMPA BUMI
Kabupaten
BANJIR
Tertinggal :183 Kabupaten
15 Kabupaten
63 Kabupaten9 17 102
I II III
KEKERINGAN LONGSOR
Sumber : Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2010-2012 (Bappenas & BNPB)
Prioritas Daerah Rawan Bencana
PRIORITAS I PRIORITAS II PRIORITAS III(9) (17) (102)
ACEH TIMURACEH BARAT DAYABENER MERIAHPIDIE JAYA
SERAM BAGIAN BARATRAJA AMPATJAYAWIJAYANABIRE
SAMBASBENGKAYANGSANGGAUKETAPANG
MALUKU TENGGARA BARATSUPIORIPOLEWALI MANDARMAMUJU
Tingkat Kerawanan 4-6 Tingkat Kerawanan 3 Tingkat Kerawanan 1-2
SUKABUMI
NAGAN RAYASOLOKPASAMAN BARATLAHATMUSI RAWAS
PIDIE JAYANIASTAPANULI TENGAHKEPULAUAN MENTAWAIPADANG PARIAMANBANYU ASINKAURLEBONG
NABIREYAPEN WAROPENPEGUNUNGAN BINTANGTOLIKARASARMIKEEROMWAROPENSIMEULUE
KETAPANGSINTANGKAPUAS HULUSEKADAUBARITO KUALAMALINAUKEPULAUAN TALAUDSELAYAR
MAMUJUSUMBA TENGAHKAYONG UTARABOVEN DIGOELMAPPI
SUKABUMILOMBOK TIMURBIMAENDEACEH BESARGARUT
MUSI RAWASOKU SELATANLAMPUNG BARATLAMPUNG UTARAPANDEGLANGLOMBOK BARAT
KEPAHIANGLOMBOK TENGAHSUMBAWASUMBA TIMURTIMOR TENGAH SELATANTIMOR TENGAH UTARAFLORES TIMUR
ACEH SINGKILACEH SELATANACEH BARATGAYO LUESNIAS SELATANPAKPAK BHARATPESISIR SELATAN
JENEPONTOBUTONKONAWE SELATANKOLAKA UTARAKONAWE UTARAPOHUWATOGORONTALO UTARA
NGADAMANGGARAI BARATMALUKU TENGAH
DOMPUKUPANGBELUSIKKANAGEKEOKEPULAUAN SITARO
KEPULAUAN SANGIHEBANGGAI KEPULAUANBANGGAIMOROWALIPOSODONGGALATOLI‐TOLI
SOLOK SELATANOGAN ILIREMPAT LAWANGMUKOMUKOWAY KANANBONDOWOSOSITUBONDO
MAMASABURU SELATANSERAM BAGIAN TIMURHALMAHERA BARATKEPULAUAN SULAKAIMANA
KEPULAUAN SITAROSORONG
BUOLPARIGI MOUTONGTOJO UNA‐UNAPANGKAJENE KEPULAUANBOALEMOMAJENE
LEBAKSUMBAWA BARATSUMBA BARATMANGGARAIROTE NDAOMANGGARAI TIMURSUMBA BARAT DAYA
TELUK WONDAMASORONG SELATANMERAUKEBIAK NUMFORPANIAIPUNCAK JAYAMIMIKA
PERSANDINGAN
PRIORITAS I (9) PRIORITAS I (10)PRIORITAS I (9)BENCANA
PRIORITAS I (10)KONFLIK
1. SUKABUMI2. LOMBOK TIMUR3 BIMA
1. YAHUKIMO2. PUNCAK JAYA3. TIMOR TENGAH SELATAN
3. BIMA4. ENDE5. ACEH BESAR
3. TIMOR TENGAH SELATAN4. BELU5. HALMAHERA BARAT6 MALUKU TENGAH
6. GARUT7. NGADA8 MANGGARAI BARAT
6. MALUKU TENGAH7. PANIAI8. SUKABUMI
8. MANGGARAI BARAT9. MALUKU TENGAH
9. KEPULAUAN ARU10. HALMAHERA UTARA
KEGIATAN PRBKEGIATAN PRB1. Penyusunan kebijakan dan peraturan turunan dari
Undang‐undang Penanggulangan Bencana;2 k i d h i ik2. Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko
bencana;3. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di g g p gg g
berbagai tingkatan sampai dengan di tingkat lokal;4. Peningkatan penyadaran masyarakat dan pendidikan
kebencancaan;kebencancaan;5. Implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat
komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan mas arakat terhadap bencana dankerentanan masyarakat terhadap bencana dan mengidentifikasi faktor‐faktor risiko yang mendasari bencana.
PRIORITAS AKSIPRIORITAS AKSI
1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan;
2. Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana dserta penerapan sistem peringatan dini;
3. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan;untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan;
4. Pengurangan faktor‐faktor penyebab risiko bencana;5. Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua 5 e gua a es apa e g adap be ca a pada se ua
tingkatan masyarakat.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGISPENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
Permasalahan Pembangunan Wilayah Strategis di Permasalahan Pembangunan Wilayah Strategis di Daerah TertinggalDaerah TertinggalDaerah TertinggalDaerah Tertinggal
1.1. Masih belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, Masih belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, antarprovinsi, serta antarpelaku usaha baik domestik maupun internasional;antarprovinsi, serta antarpelaku usaha baik domestik maupun internasional;p p pp p p
2.2. Masih diperlukan penelaahan mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan Masih diperlukan penelaahan mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan keterkaitan pengembangan KEK dengan KAPET dan KPBPB yang perlu mempertimbangkan keterkaitan pengembangan KEK dengan KAPET dan KPBPB yang perlu mempertimbangkan karakteristik geografi, sosial, dan budaya lokal.karakteristik geografi, sosial, dan budaya lokal.
3.3. Masih banyak wilayahMasih banyak wilayah‐‐wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh programberada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program––program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.
4.4. Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapan mampu menjadi Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapan mampu menjadi ‘‘growth polegrowth pole’’ dan dan mampu mempercepat pembangunan di wilayah sekitarnya, termasuk daerah tertinggal, mampu mempercepat pembangunan di wilayah sekitarnya, termasuk daerah tertinggal, ternyata belum banyak berkembangternyata belum banyak berkembang
55 K b f i i kK b f i i k k i l d l b il h dik i l d l b il h di5.5. Kurang berfungsinya sistem kotaKurang berfungsinya sistem kota‐‐kota nasional dalam pengembangan wilayah, dimana kota nasional dalam pengembangan wilayah, dimana seharusnya pembangunan perkotaan dan perdesaan saling terkait membentuk suatu sistem seharusnya pembangunan perkotaan dan perdesaan saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kotaIndonesia karena peran kota‐‐kota sebagai kota sebagai ‘‘motor penggerakmotor penggerak’’ ((engine of developmentengine of development) belum ) belum b j l d b ikb j l d b ikberjalan dengan baik,berjalan dengan baik,
34
Sasaran Pengembangan Sasaran Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal
Sasaran Pengembangan Sasaran Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggaly g ggy g ggy g ggy g gg
11 Terwujudnya percepatan pembangunan diTerwujudnya percepatan pembangunan di1.1. Terwujudnya percepatan pembangunan di Terwujudnya percepatan pembangunan di Wilayah Strategis dan percepatan Wilayah Strategis dan percepatan pertumbuhan lainnya yang mampu menjadipertumbuhan lainnya yang mampu menjadipertumbuhan lainnya yang mampu menjadi pertumbuhan lainnya yang mampu menjadi penggerak bagi daerah tertinggal disekitarnya, penggerak bagi daerah tertinggal disekitarnya, dalam suatu sistem wilayah perkembangandalam suatu sistem wilayah perkembangandalam suatu sistem wilayah perkembangan dalam suatu sistem wilayah perkembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.
22 TerwujudnyaTerwujudnya pusat pertumbuhan danpusat pertumbuhan dan2.2. Terwujudnya Terwujudnya pusat pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi di penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggaldaerah tertinggal melalui pengembanganmelalui pengembangandaerah tertinggal daerah tertinggal melalui pengembangan melalui pengembangan Sistem Ekonomi Wilayah Strategis.Sistem Ekonomi Wilayah Strategis.
35
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal
1.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Untuk mendorong pembangunan wilayah strategis Untuk mendorong pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi pada daya saing sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi pada daya saing sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya, melalui sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya, melalui mata rantai proses produksi dan distribusimata rantai proses produksi dan distribusimata rantai proses produksi dan distribusi.mata rantai proses produksi dan distribusi.
2.2. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Strategi Pengembangan Wilayah Strategis adalah : a)a) Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Daerah Tertinggal.Daerah Tertinggal.b)b) Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan Daerah Tertinggal.Daerah Tertinggal.c)c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis Daerah Tertinggal.Daerah Tertinggal.d)d) Pembentukan dan pengembangan KelembagaanPembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Terpadu. Ekonomi Terpadu.
3.3. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan bagi pengembangan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal dengan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan pengembangan dengan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan pengembangan investasi investasi di di daerah tertinggal. daerah tertinggal.
4.4. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Meningkatkan peran dunia usaha dalam Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Meningkatkan peran dunia usaha dalam S a eg e ge ba ga aya S a eg s e cepa a e a u e g a a pe a du a usa a da aS a eg e ge ba ga aya S a eg s e cepa a e a u e g a a pe a du a usa a da apengelolaan pengembangan produk unggulan pengelolaan pengembangan produk unggulan di Daerah Tertinggaldi Daerah Tertinggal melalui Fasilitasi Pertemuan dengan pelaku melalui Fasilitasi Pertemuan dengan pelaku dunia usaha.dunia usaha.
5.5. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembangunan infrastruktur yang mendukung Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis daerah tertinggal melalui dukungan dari K/L terkaittwilayah strategis daerah tertinggal melalui dukungan dari K/L terkaitt
66 St t i P b Wil h St t i P t l l i P b t k d b K l bSt t i P b Wil h St t i P t l l i P b t k d b K l b6.6. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Terpadu Ekonomi Terpadu melalui Peningkatan Kapasitas SDMmelalui Peningkatan Kapasitas SDM..
36
Regional Management: Model Pengembangan Regional Management: Model Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal
Regional Management: Model Pengembangan Regional Management: Model Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal
37
Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(2) AKSESS Regional Management(2) AKSESS Regional Management
Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(2) AKSESS Regional Management(2) AKSESS Regional Management
2
5
14
2 1
KONDISI SAAT INI
C it b ildi ih 3
•Capacity building masih terus dalam rangka optimalisasi;•Belum ada kegiatan yang
Sulawesi Selatan :1.Kab. Bulukumba2.Kab. Bantaeng
•Belum ada kegiatan yang berarti
38
g3.Kab. Selayar 4.Kab. Jeneponto5.Kab. Sinjai
Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(5) Jonjokbatur Regional Management(5) Jonjokbatur Regional Management
Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(5) Jonjokbatur Regional Management(5) Jonjokbatur Regional Management
KONDISI SAAT 3
INI• Capacity building
kelembagaan
2
telah memadai;• Kegiatan
menjurus kepada d
1
Nusa Tenggara Barat
perdagangan biasa (komoditi pertanian/cabai, dll)
39
Nusa Tenggara Barat1. Kab. Lombok Tengah2. Kab. Lombok Barat3. Kab. Lombok Timur
dll).
Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(6) Kawasan Sumbawa Regional Management(6) Kawasan Sumbawa Regional Management
Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(6) Kawasan Sumbawa Regional Management(6) Kawasan Sumbawa Regional Management
KONDISI SAAT 3 5 KONDISI SAAT INI
• Kesepakatan Kerjasama (MoU) 2
3
4
5
Kerjasama (MoU) telah ditandatangani tahun 2010
1
tahun 2010• Belum ada
kegiatan yang berarti
Nusa Tenggara Barat:1.Kab. Sumbawa Barat2.Kab. Sumbawa
40
berarti3.Kab.Dompu4.Kab.Bima5.Kota Bima
Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGISDALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS
Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011
Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGISDALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS
Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011
No. Nama RM / Kabupaten Status Daerah Inisiator
II RM AKSESS1 Kab. Bulukumba Daerah Maju Bappeda Kab. Bulukumba
Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011
j pp2 Kab. Bantaeng Daerah Maju3 Kab. Jeneponto Daerah Tertinggal Pengembangan Potensi Rumput Laut4 Kab. Sinjai Daerah Maju5 Kab. Selayar Daerah Tertinggaly gg
5 kab 2 Kab masuk kategori DTIII RM KAUKUS SETARA KUAT
1 Kab. Bengkulu Utara Daerah Maju Bappeda Kab. KAUR2 Kab Bengkulu Selatan Daerah Maju2 Kab. Bengkulu Selatan Daerah Maju
3 Kab. KAUR Daerah TertinggalPeningkatan Potensi Pariwisata dan Industri Penunjang
4 Kab. Lampung Barat Daerah Tertinggal
5 Kab OKU Selatan D h T ti l5 Kab. OKU Selatan Daerah Tertinggal
5 kab 3 Kab masuk kategori DTIV RM JANGHIANGBONG
1 Kab. Rejang Lebong Daerah Maju Bappeda Kab. Rejang lebongb hi h l2 Kab. Kepahiang Daerah Tertinggal
3 Kab. Lebong Daerah TertinggalPeningkatan Produksi Perikanan Dan Pemasaran Didukung Sektor Pariwisata
3 kab 2 Kab masuk kategori DT 41
Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGISDALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS
Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011
Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGISDALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS
Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011
No. Nama RM / Kabupaten Status Daerah Inisiator
V RM JONJOK BATUR
Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011
V RM JONJOK BATUR
1 Kab. Lombok Barat Daerah Tertinggal Bappeda Kab. Lombok tgh
2 Kab. Lombok Tengah Daerah TertinggalPeningkatan Potensi Pariwisata dan Industri
3 Kab. Lombok Timur Daerah Tertinggal Penunjang
3 kab/kota 3 Kab masuk kategori DT
VI RM PULAU SUMBAWA
1 Kab. Sumbawa Barat Daerah Tertinggal Bappeda Kab Sumbawa Barat
2 Kab. Sumbawa Daerah Tertinggal
3 Kab. Dompu Daerah TertinggalPeningkatan Potensi Ternak & Tani (Sapi, Jagung, Rumput Laut) dan Industri Penunjang
4 Kab. Bima Daerah Tertinggal
5 Kota Bima Daerah Maju
5 kab/kota 4 Kab masuk kategori DT/ g
* Jumlah Kabupaten = 30 Kabupaten
* Jumlah Kab. Tertinggal = 15 Kabupaten
42
KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAERAHDAERAH TERTINGGALTERTINGGAL
KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAERAHDAERAH TERTINGGALTERTINGGAL
1.1. KAPET Bandar Aceh Darussalam KAPET Bandar Aceh Darussalam –– NAD (3 Kab/Kota): Kota Banda Aceh, NAD (3 Kab/Kota): Kota Banda Aceh, Kab. Aceh BesarKab. Aceh Besar, Kab. , Kab. ( / ) ,( / ) , ,,Pidie)Pidie)
2.2. KAPET Bima KAPET Bima –– Nusa Tenggara Barat (3 Kab/Kota: Nusa Tenggara Barat (3 Kab/Kota: Kab. BimaKab. Bima, Kota Bima, , Kota Bima, Kab. DompuKab. Dompu))
3.3. KAPET Mbay KAPET Mbay –– Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota: Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota: Kab. NgadaKab. Ngada, Pulau Flores), Pulau Flores)yy gg (gg ( gg ))
4.4. KAPET Khatulistiwa KAPET Khatulistiwa –– Kalimantan Barat (7 Kab/Kota: Kota Singkawang, Kalimantan Barat (7 Kab/Kota: Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Kab. Bengkayang, Kab. SambasSambas, , Kab. SanggauKab. Sanggau, , Kab. SintangKab. Sintang, , Kab. LandakKab. Landak, , Kab. Kapuas HuluKab. Kapuas Hulu) )
5.5. KAPET Palapas KAPET Palapas –– Sulawesi Tengah (4 Kab/Kota: Kota Palu, Sulawesi Tengah (4 Kab/Kota: Kota Palu, Kab. DonggalaKab. Donggala, , Kab. Parigi MountongKab. Parigi Mountong, , Kab. SigiKab. Sigi))
6.6. KAPET Bank Sejahtera Sultra KAPET Bank Sejahtera Sultra –– Sulawesi Tenggara (4 Kab/Kota): Kota Kendari, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara (4 Kab/Kota): Kota Kendari, Kab. Kolaka, Kab. Kab. KonaweKonawe, Kab. Pomalo, Kab. Pomalo
7.7. KAPET Seram KAPET Seram –– Maluku (3 Kab/Kota: Maluku (3 Kab/Kota: Kab. Seram Bag. BaratKab. Seram Bag. Barat, , Kab. Seram Bag. TimurKab. Seram Bag. Timur, , Kab. Maluku Kab. Maluku TengahTengah))
8.8. KAPET Teluk Cenderawasih KAPET Teluk Cenderawasih –– Papua (5 Kab/Kota): Papua (5 Kab/Kota): Kab. Biak NumforKab. Biak Numfor, , Kab. YapenKab. Yapen, , Kab. WaropenKab. Waropen, , Kab SupioriKab Supiori Kab NabireKab Nabire))Kab. SupioriKab. Supiori, , Kab. NabireKab. Nabire))
43
Keterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganKeterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganUsulan KEK LokasiUsulan KEK Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RM
Keterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganKeterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganUsulan KEK LokasiUsulan KEK Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RMUsulan KEK, Lokasi Usulan KEK, Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RMUsulan KEK, Lokasi Usulan KEK, Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RM
44
RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI DAERAHDAERAH
RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI DAERAHDAERAH
TERTINGGALTERTINGGALTERTINGGALTERTINGGAL
11 Fokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsiFokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi‐‐provinsi:provinsi:1.1. Fokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsiFokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi‐‐provinsi: provinsi: 1.1. Sumatera Utara (untuk inisiasi RM Nias dan fasilitasi RM Lake Toba),Sumatera Utara (untuk inisiasi RM Nias dan fasilitasi RM Lake Toba),
2.2. Sulawesi Selatan (untuk fasilitasi RM AKSESS dan inisiasi RM Teluk Bone), Sulawesi Selatan (untuk fasilitasi RM AKSESS dan inisiasi RM Teluk Bone),
33 Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat)Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat)3.3. Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat), Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat),
4.4. Nusa Tenggara Barat (untuk fasilitasi RM Jonjokbatur dan inisiasi RM Sumbawa), Nusa Tenggara Barat (untuk fasilitasi RM Jonjokbatur dan inisiasi RM Sumbawa), serta serta
55 Kalimantan Barat (untuk fasilitasi BPKalimantan Barat (untuk fasilitasi BP‐‐Kapet Khatulistiwa)Kapet Khatulistiwa)5.5. Kalimantan Barat (untuk fasilitasi BPKalimantan Barat (untuk fasilitasi BP‐‐Kapet Khatulistiwa).Kapet Khatulistiwa).
2.2. Akan dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tertinggal Akan dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tertinggal
dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011‐‐2025, 2025,
dalam rangka mensinergikan pengembangan Regional Management dengan dalam rangka mensinergikan pengembangan Regional Management dengan
Revitalisasi KAPET dan keterkaitannya dengan koridor ekonomi IndonesiaRevitalisasi KAPET dan keterkaitannya dengan koridor ekonomi Indonesia
45
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGAN KAWASANPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
TUJUANTujuan UmumPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Terpadu. p
Tujuan Khusus1. Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasany g g g
Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) denganperencanaan pembangunan daerah dan nasional.
2 Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk2. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa)dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
3 M i k k i i h d k d l3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.
SASARAN
Sasaran LokasiKawasan perdesaan di Kabupaten Tertinggal.
Kriteria Sasaran LokasiKawasan perdesaan yang terdiri dari desa‐desa yang termasuk p y g y gdalam kelompok desa potensial berkembang. Memiliki sumber daya manusia yang relatif maju, akan tetapi mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal ataumengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju. Kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan6 (enam) desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan.
48
PENDEKATAN DAN PRINSIP DASAR
PENDEKATAN1. Pemberdayaan2 P h2. Penghargaan3. Pengembangan berbasis kawasan
PRINSIP DASARPRINSIP DASAR1. Desentralisasi2 TerpadudanSinergi2. TerpadudanSinergi3. Partisipatif4. Keragamang5. Keseimbangan6. Keberpihakan7. Transparansi dan Akuntabel
49
KOMPONEN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADUPEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU
Bantuan Manajemen & Teknis Melalui Fasilitator a tua a aje e & e s e a u as tatoKabupaten dan Fasilitator Kawasan Perdesaan
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan dalam percepatan pembangunan perdesaan.
Fasilitasi KPDT melalui pendanaan diharapkan semakin meningkatkan kontribusi daerah dansemakin meningkatkan kontribusi daerah dan masyarakat dalam pembangunan perdesaan terpadu
50
Mekanisme Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (BEDAH DESA)
PENGUATAN KOORDINASI MELALUI
Perdesaan Terpadu (BEDAH DESA)
PROGRAM PERCEPATAN
KOORDINASI MELALUI TIM KOORDINASI DI BERBAGAI JENJANG
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN TERPADU(BEDAH DESA)
INTEGRASI KE DALAM PERENCANAAN
REGULER
FASILITASI KEBIJAKAN MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
BEDAH DESA
M k t k di i d f ilit i d k R I d k
51
Memperkuat koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Induk, Rencana Aksi dan Rencana Investasi dalam Pembangunan Kawasan
Perdesaan Terpadu (Bedah Desa)
SKEMA PERENCANAAN BEDAH DESA
Kebijakan jPembangunan
Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
K/L, PEMDAs
Rencana Aksi
Koordinasi Perencanaan Bedah Desa
Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
KPDT
Rencana Investasi
Rencana Kegiatan Pengembangan
Kawasan PerdesaanDaerah Tertinggal
Dunia Usaha, LSM, Donor
Fungsi koordinasi dan fasilitasiKeterangan :
52
Operasionalisasi Bedah Desa
Kriteria & Indikator
Evaluasi Program/ Kegiatan
KAWASAN PERDESAAN Analisis ‐ Konsultasi
Profil Kawasan
StrategiStrategiPengembangan
Perdesaan
Rencana Induk
Prinsip‐Prinsip Pengembangan
Skema Pembiayaan Rencana IndukBedah Desa
Rencana Aksi Bedah Desa Aspek Keterkaitan Spasial
Anatomi Desa
Sosial‐Ekonomi – Fisik‐Kelembagaan
Skema Pembiayaan- Pemerintah ( K/L )- Daerah (APBD Prov & Kab)- Masyarakat/Dunia Usaha
p p
Rencana Investasi Bedah Desa
53
Ilustrasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa yang memiliki Desa A yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama.Pesisir
Desa A
Desa D
Intervensi Bedah Desa mendorong keterkaitan antar d d l
Peternakan PersawahanD C
Desa B
desa dalam satu kawasan atau antarkawasan perdesaan, dengan Perhutanan
Desa C
p , gmenyiapkan kelembagaan dan rencana pengembangan
Diperkuat dengan kelembagaan Forum Bedah Desa di Kabupaten dan Balai Bedah Desa di Kawasan pengembangan
kawasan Kabupaten, dan Balai Bedah Desa di Kawasan Perdesaan.
54
SUMBER PENDANAAN
1. APBN DIPA KPDT sebagaistimulan awal pengembanganB d hDBedahDesa
2. Didukung pendanaan sektoralpusat (APBN K/L lainnya) Peran Daerah
Danap ( / y )
3. Didukung pendanaan APBD Provinsi
Peran Daerah
Rp Peran Investasi
4. Didukung dan dilanjutkanpendanaan APBD KabupatenTertinggal Peran Pusat
Peran Publik
KabupatenTertinggal
5. Dikembangkan melaluipendanaan/investasi
k d
WaktuT1 T2
masyarakat dan swasta
55
SINERGI PENDEKATAN KEWILAYAHAN
SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTORSEKTOR-SEKTOR SEKTOR-SEKTOR
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERDESAAN “TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR, “SINERGIS ANTARSEKTOR,
56
DI SUATU KAWASAN” DI SUATU KAWASAN”
Unsur Pokok yang diperlukan dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan TerpaduPengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu
Memperkuat kapasitas perencanaan yang komprehensifMemperkuat kapasitas perencanaan yang komprehensif (Rencana Induk Kawasan, Rencana Aksi, dan Rencana Investasi)
Mempercepat upaya dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan
Memperkuat Policy‐Linkages [antar K/L, antara Pusat dan Daerah, dan antardaerah]
57
Lingkup Program Bedah Desa dan Prukab
PEMBANGUNAN LOKUS
PROGRAM
PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)
LOKUS
PROGRAM PRIORITAS
KPDT
PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB) FOKUS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI
58
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)
BERBASIS PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
Konsolidasi Instrumen PPDT dalam Pengembangan Bedah Desa dan PrukabPengembangan Bedah Desa dan Prukab
P2IPDT
P2SEDTP2SEDT
P2DTKBEDAH DESA
P2WP
P4DTPRUKAB
P2KPDT59
Konsolidasi Klaster Instrumen PPDT Penanggulangan Ketertinggalan (6 Instrumen‐Bedah Desa‐Prukab)
P2IPDT
BEDAH DESA PRUKABInstrumen PPDT
1. Terfasilitasinya integrasi RencanaInduk Pengembangan Kawasan
1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usahaP2IPDT
P2SEDT
Induk Pengembangan KawasanPerdesaan Terpadu (RencanaInduk Bedah Desa) denganperencanaan pembangunan daerah dan nasional.
2. Terfasilitasinya pembentukan
dan ketrampilan usaha kelompok masyarakat;
2. Menguatnya modal usaha;3. Menguatnya kelembagaan usaha;
P2DTK
P2WP
forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa) dalam pembangunan kawasan
d t d
4. Berkembangnya aktivitas ekonomi pada berbagai rantai pasokan PRUKAB termasuk aktivitas pada berbagai produk turunannya;
P4DT
perdesaan terpadu.3. Meningkatnya kapasitas
pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
berbagai produk turunannya;5. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, serta nilai tambah dan mutu produk;
P2KPDTperdesaan terpadu.
4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosialdasar, ekonomi dan wilayah.
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.
60
PRUKABBEDAH DESA:
Sinergi Instrumen Bedah Desa berbasis Prukab
PRUKAB(produk unggulan kabupaten)Memfasilitasi pengembangan satu produk yang menjadi unggulan
•Rencana induk pengembangan ekonomi•Pelembagaan pendukung kegiatan ekonomi•Stimulan pengembangan kawasan
kabupaten
produk
produk
produk
produk
61
Penutup dan Tindak Lanjut1. Konsolidasi instrumen percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu
dilakukan melalui integrasi dan sinergi antara 6 instrumen PPDT yang selama ini telah dilakukan dengan pemberdayaan pemerintah dan
k ( l l i B d h D ) b b i b i imasyarakat (melalui Bedah Desa) yang berbasis pengembangan investasi produk unggulan daerah tertinggal (Prukab), untuk meningkatkan dayasaing daerah tertinggal dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada koridor ekonomi indonesiaperluasan pembangunan ekonomi pada koridor ekonomi indonesia
2. Pemerintah daerah tertinggal melalui fasilitasi KPDT diharapkan dapat menyusun suatu rencana induk dan rencana aksi Bedah Desa serta rencana investasi yang berbasis Prukab serta mengupayakan kerjasamarencana investasi yang berbasis Prukab, serta mengupayakan kerjasama antardaerah tertinggal di masing2 koridor ekonomi mulai tahun 2012
3. Dengan dasar Rencana Induk, Rencana Aksi dan Rencana Investasi yang disusun KPDT akan memfasilitasi percepatan pembangunan daerahdisusun, KPDT akan memfasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pelaksanaan instrumen PPDT yang dikonsolidasikan dalam program percepatan pembangunan kawasan percesaan terpadu (Bedah Desa) yang berbasis Prukab, termasuk koordinasi dengan K/L(Bedah Desa) yang berbasis Prukab, termasuk koordinasi dengan K/L terkait, dalam rangka meningkatkan dayasaing perekonomian daerah melalui kemitraan dan peranserta swasta dan masyarakat di daerah 62
FASILITASI DAN INTERVENSI KPDT TAHUN 2010‐2012 DALAM PEMBANGUNAN PULAU2 TERLUARPEMBANGUNAN PULAU2 TERLUAR, PERBATASAN DAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TERTINGGALKABUPATEN TERTINGGAL
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR TH 2010
NO JENIS BANTUAN
KABUPATEN PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
1 PENYEDIAAN AIR BERSIH(14KAB)
PESISIR SELATAN, OGAN KOMERING ILIR, LOMBOK TIMUR, BIMA, FLORES TIMUR, ENDE, KEP. SANGIHE, KEP.
KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD(2 KAB)
KEP.SANGIHE, LOMBOK TIMUR, BIMA, ENDE,
KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD(2 KAB)( ) , , ,
TALAUD, PARIGI MAUTONG, TOJO UNA-UNA, SIGI, TORAJA UTARA, GORONTALO UTARA, BURU,
( ) , ,PESISIR SELATAN, FLORES TIMUR, KEP. TALAUD(7 KAB)
( )
2 JALAN TAPANULI TENGAH GARUT MALUKU SIKKA GARUT BIMA BELU2 JALAN(21 KAB)
TAPANULI TENGAH, GARUT, BANGKALAN, LEBAK, BIMA, BELU, SIKKA, MANGGARAI, SANGGAU, HULU SUNGAI UTARA, MOROWALI, BUOL, JENEPONTO, PANGKAJENE KEPULAUAN, TORAJA UTARA, BUTON, MUNA, MAMASA, MALUKU TENGGARA
MALUKU TENGGARA BARAT,(1 KAB)
SIKKA,GARUT,BIMA, SORONG, MUNA, BUTON, TAPANULI TENGAH, PANGKAJENE KEPULUAUAN(8 KAB)
BELU, SANGGAU,MALUKU TENGGARA BARAT(3 KAB)
, ,BARAT, SORONG,
( )
3 PENDIDIKAN(10 KAB)
PADANG PARIAMAN, LEBONG, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN, SUKABUMI, PAMEKASAN, LEBAK, POSO MUNA HALMAHERA BARAT
SUKABUMI, MUNA, LEBONG, PAMEKASAN(4 KAB)POSO, MUNA, HALMAHERA BARAT. (4 KAB)
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2010
NO JENIS BANTUAN
KABUPATEN PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
4 ENERGI(83KAB) ACEH BARAT, SIMEULUE, NIAS BARAT, PAK- PAK
BARAT, OGAN KOMERING ILIR, PESISIR SELATAN, PASAMAN BARAT PASAMAN SOLOK
SIMEULUE, PANDEGLANG, NUNUKAN, SANGIHE
PAK- PAK BARAT, KEP-SANGIHE, SAMBAS
NATUNA, KUPANG, ALOR, ROTE ENDAO, NUNUKAN, KEP-SANGIHE, KEP-TALAUD MALUKUPASAMAN BARAT, PASAMAN , SOLOK,
SAROLANGUN, LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, WAYKANAN, PANDEGLANG, LEBAK , GARUT, BONDOWOSO, SAMPANG, BANGKALAN, KAPUAS HULU, BENGKAYANG , SANGGAU, SINTANG, SAMBAS , KUTAI BARAT, NUNUKAN, MALINAU, LOMBOK TENGAH, BIMA, LOMBOK
SANGIHE, TALAUD, SITARO, TOLI-TOLI, KEP-ARU, MALUKU TENGGARA BARAT, ALOR,
SAMBAS, GARUT, LOMBOK TIMUR, BIMA, NGADA, MALUKU TENGAH,
TALAUD, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA. (9 KAB)
UTARA, LOMBOK TIMUR, LOMBOK BARAT, SUMBAWA BARAT, SUMBAWA, BELU, ALOR, NGADA, KUPANG, SABU RAIJUA, TIMOR TENGAH SELATAN, PULANG PISANG, SERUYAN, HULU SUNGAI UTARA, MALUKU BARAT DAYA, MALUKU BARAT DAYA, KEP. ARU, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU TENGAH KEP SULA HALMAHERA BARAT
KUPANG, SABU RAIJUA, LOMBOK BARAT, RAJA AMPAT, MERAUKE, ASMAT
PASAMAN BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAMPUNG UTARATENGAH, KEP. SULA, HALMAHERA BARAT,
MOROTAI, HALMAHERA TIMUR, GORONTALO, GORONTALO UTARA, BONE BOLANGO, PAHUWATO, KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, KEP. SITARO, MAMUJU, MAMUJU UTARA, MAJENE, LUWU, LUWU TIMUR, TORAJA UTARA, BULUKUMBA, SELAYAR, PANGKAJENE KEP, POSO, DONGGALA, SIGI, TOJO
ASMAT, MALUKU BARAT DAYA.(17 KAB)
UTARA , PANDEGLANG, SORONG, MUNA, KONAWE, BUTON, MIMIKA, ACEH G J , OSO, O GG , S G , OJO
UNA-UNA, TOLI-TOLI, MOROWALI, PARIGI MOUTONG, BUTON, MUNA, KOLAKA UTARA, BOMBANA, KONAWE SELATAN, KONAWE UTARA, BUTON UTARA, WAKATOBI, DOGIYAI, TOLIKARA, PUNCAK JAYA, DEIYAI, ASMAT, MIMIKA, MERAUKE, MAPPI, MAYBRAT, KAIMANA, RAJA AMPAT,
A A SO O G
,BARAT, MAMUJU, KEP-TALAUD, SUMBAWA, KEP-PANGKAJENE,
A A A ATAMBRAUW, SORONG. RAJA AMPAT.(24 KAB)
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011No Jenis bantuan Kabupaten Pulau terluar
(9 k b)Rawan
bPerbatasan
(6 k b)(9 kab) bencana(27 kab)
(6 kab)
1 Penyediaan air bersih(85 kab)
TELUK WONDAMA, NIAS SELATAN, ACEH SINGKIL, ACEH BARAT, PAKPAK BHARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAH LUNTO, PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN,
NIAS,ALOR, NIAS SELATAN, PANDEGLANG
PAKPAK BHARAT,SIKKA,SAMBAS,SUKABUMI,GARU
BELU, ALOR, ROTENADAU,SAMBAS,BENGKAYANG, SANGGAU
, ,MUSIRAWAS, BANYUASIN, OKU SELATAN, OGAN ILIR, SELUMA, LEBONG, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN, BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, PANDEGLANG, LEBAK, LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR LOMBOK UTARA BELU
, SITARO, HALMAHERA TIMUR, ROTE NDAU, SABU RAIJUA, LOMBOK BARAT
,T, LOMBOK TIMUR, BIMA, ENDE, NGADA, HALMAHERA UTARA, PASAMAN BARATLOMBOK TIMUR, LOMBOK UTARA, BELU,
ALOR, LEMBATA, SIKKA, FLORES TIMUR, ENDE, NGADA, MANGGARAI, MANGGARAI BARAT, MANGGARAI TIMUR, SAMBAS, BENGKAYANG, HULU SUNGAI UTARA, SITARO, BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, DONGGALA, BUOL, PARIGI MOUTONGTOJO UNA-UNA SELAYAR
BARAT BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAHAT, OKU SELATAN, LAMPUNGPARIGI MOUTONGTOJO UNA UNA, SELAYAR,
JENEPONTO, PANGFKAJENE KEPULAUAN, BUTON, MUNA, KONAWE,KONAWE SELATAN, BOALEMO, PAHUWATO, GORONTALO UTARA, MAJENE, POLEWALI MANDAR, HALAMHERA TENGAH, HALMAHERA UTARA, SORONG SELATAN, KAIMANA, SUMBAWA BARAT,
LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, SORONG, MUNA, KONAWE, FLORES
YAPEN WAROPEN, BIAK NUMFOR, SUKABUMI, GARUT, TORAJA UTARA, MOROWALI, BIMA, SABURAIJUA, DOMPU, HALMAHERA TIMUR, SANGGAU, HALMAHERA SELATAN, JAYAWIJAYA, LAHAT, PASAMAN BARAT, ROTENADAU, LAHAT, BANGKALAN
TIMUR, BANGGAI, ACEH BARAT, LEBONG, SUMBAWA, YAPEN WAROPENWAROPEN, PAMEKASAN
NO JENIS KABUPATEN PULAU RAWAN PERBATASAN
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011
NO JENIS BANTUAN
KABUPATEN PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
2 JALAN(38 KAB)
SAMPANG, MALUKU TENGGARA BARAT, BONDOWOSO, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN, PESAWARAN, LOMBOK TIMUR, DONGGALA, BENGKAYANG, OGAN KOMERING ILIR,
NIAS,BANGGAI KEPULAUAN, NIAS SELATAN,
GARUT,LOMBOK TIMUR, PESISIR SELATAN,
BELU, BENGKAYANG, SANGGAU, MALUKU TENGGARA BARAT
PANDEGLANG, TAPANULI TENGAH, PAMEKASAN, LEBONG, BELU, HULU SUNGAI UTARA, NIAS SELATAN, SITUBONDO, PADANG PARIAMAN, PESISIR SELATAN, SOLOK, EMPAT LAWANG, SERUYAN, POLEWALI MANDAR, KAIMANA, PIDIE JAYA, SIGI, BANGGAI KEPULAUAN, GARUT, GORONTALO UTARA PANGKAJENE KEPULAUAN
PANDEGLANG, MALUKU TENGGARA BARAT, (5 KAB)
SOLOK, PANDEGLANG, BUTON, TAPANULI TENGAH, LEBONG, PANGKAJENE
(4 KAB)
GORONTALO UTARA, PANGKAJENE KEPULAUAN, SANGGAU, BUOL, MAMASA, BUTON, TORAJA UTARA, BANGKALAN, MOROWALI,
PANGKAJENE KEPULAUAN, PAMEKASAN(10 KAB)
3 PENDIDIKAN(49 KAB)
MALUKU TENGGARA BARAT, PIDIE JAYA, OGAN KOMERING ILIR, LEBAK, SUKABUMI, POLEWALI MANDAR GORONTALO UTARA KONAWE
NIAS,KUPANG, NIAS SELATAN
PAKPAK BHARAT, SAMBAS SUKA
KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU SAMBASMANDAR, GORONTALO UTARA, KONAWE
SELATAN, MOROWALI, TORAJA UTARA, JAYAWIJAYA, BELU, BOMBANA, HALMAHERA TIMUR, MIMIKA, BUTON UTARA, SIGI, BIMA, NUNUKAN, NIAS SELATAN, LAMPUNG BARAT,WAYKANAN,PANDEGLANG, BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG,
SELATAN, PANDEGLANG, NUNUKAN, HALMAHERA,TIMUR, MALUKU TENGGARA
SAMBAS,SUKABUMI, LOMBOK TIMUR, BIMA,ENDE, PASAMAN BARAT, LAMPUNG
BELU, SAMBAS, BENGKAYANG,NUNUKAN, MALUKU TENGGARA BARAT, MOROTAI, (8 KAB)
SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, LOMBOK TIMUR, LOMBOK BARAT, SUMBAWA, BIMA, SUMBAWA BARAT, KUPANG, ENDE, MANGGARAI, MOROTAI, HALMAHERA SELATAN, SAMBAS, BENGKAYANG, NUNUKAN, PADANG PARIAMAN, PASAMAN BARAT, PAKPAK BHARAT, LAMPUNG UTARA, PESAWARAN,
TENGGARA BARAT, LOMBOK BARAT(8 KAB)
LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, TIMOR TENGAH UTARA, KONAWE, BUTON,
KAYONG UTARA, TIMOR TENGAH UTARA, TIMOR TENGAH SELATAN
MIMIKA, SUMBAWA, PAMEKASAN(15 KAB)
NO JENIS KABUPATEN PULAU RAWAN PERBATASAN
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011NO JENIS
BANTUANKABUPATEN PULAU
TERLUARRAWAN
BENCANAPERBATASAN
4 ENERGI(83KAB)
PASAMAN BARAT, TORAJA UTARA, KAPUAS HULU, ENDE, ACEH JAYA, ACEH SELATAN, ACEH BARAT, NIAS, TAPANULI TENGAH, SOLOK, KEP MENTAWAI, NATUNA, OKI, LAHAT, LAMPUNG BARAT,
NIAS SELATAN, KEP. MENTAWAI, NATUNA,PAND
SIKKA, GARUT, BIMA, ENDE, HALMAHERA UTARA,
NATUNA, KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ALOR, ROTE NDAO, SAMBAS, BENGKAYANG,
BONDOWOSO, SAMPANG, LOMBOK UTARA, DOMPU, MANGGARAI, BELU, KUPANG, NAGEKEO, TIMOR TENGAH UTARA, ROTE NDAO, SAMBAS, BENGKAYANG, KAYONG UTARA, SERUYAN, NUNUKAN, MALINAU, BARITO KUALA, HULU SUNGAI UTARA, MAMASA, BOMBANA, KONAWE SELATAN BUTON TOJO UNA UNA POSO
EGLANG,NUNUKAN, KEP. TALAUD,SITARO,TOL-TOLI, MALUKU BARAT DAYA , ALOR KUPANG
PASAMAN BARAT, SOLOK, LAHAT, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, SORONG
KAPUAS HULU, MALINAU, NUNUKAN, KEP. TALAUD, MALUKU BARAT DAYA, MOROTAI, RAJA AMPAT, BOVEN DIGOEL.(16KAB)
SELATAN, BUTON, TOJO UNA-UNA, POSO, SELAYAR, TALAUD, SITARO, BOALEMO, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, SERAM BAGIAN BARAT, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA BARAT, RAJA AMPAT, SORONG, TAMBRAW, YALIMO, BOVEN DIGOEL, DEIYAI, NIAS BARAT, SIJUNJUNG, LEBONG, LAMPUNG UTARA,
ALOR,KUPANG, ROTE NDAO, RAJA AMPAT, TAMBRAW.(14 KAB)
SORONG, TIMOR TENGAH UTARA, KONAWE, BUTON, TAPANULI TENGAH, ACEH , , , ,
BANGKA SELATAN, BANGKALAN, BIMA, ALOR, SIKKA, TIMOR TENGAH SELATAN, TOLI-TOLI, KOLAKA UTARA, MUSI RAWAS, LEBAK, PANDEGLANG, KAUR, EMPAT LAWANG, GARUT, SIGI, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA UTARA, SUMBA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, MALUKU BARAT DAYA MOROTAI NIAS SELATAN BELU
,BARAT, KEP. TALAUD, LEBONG, RAJA AMPAT.(19KAB)
BARAT DAYA, MOROTAI, NIAS SELATAN, BELU, SUMBA TENGAH
RENCANA LOKASI INFRASTRUKUR TAHUN 2012No JENIS
BANTUANKABUPATEN PULAU
TERLUARRAWAN
BENCANAPERBATASA
NBANTUAN TERLUAR(32 KAB)
BENCANA(36 KAB)
N(27 KAB)
1 PENYEDIAAN AIR BERSIH(157 KAB)
SIMEULEU, ACEH SINGKIL, ACEH SELATAN, ACEH TIMUR, ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH JAYA, PIDIE JAYA, (NAD)-NIAS BARAT, NIAS UTARA, NIAS, TAPANULI TENGAH, NIAS SELATAN, PAKPAK BHARAT, (SUMUT)-KEPULAUAN MENTAWAI, PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAH LUNTO, PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN, DARAMAS RAYA, PASAMAN PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN, DARAMAS RAYA, PASAMAN BARAT(SUMBAR)-OGAN KOMERING ILIR, LAHAT, MUSIRAWAS, BANYUASIN, OKU SELATAN, OGAN ILIR, EMPAT LAWANG(SUMSEL)-KAUR,SELUMA, MUKO-MUKO,LEBONG, KEPAHIANG, BENGKULU TENGAH(BENGKULU)-PESAWARAN, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN,(LAMPUNG)-BANGKA SELATAN(BABEL)-NATUNA, ANAMBAS(KEP.RIAU)
SIMEULEU, ACEH BESAR, NIAS, NIAS SELATAN, NIAS UTARA, KEP.
PAKPAK BHARAT,KEEROM,SIKKA, KEP.SANGIHE, SAMBAS
NATUNA, KEP. ANAMBAS, KUPANG, NATUNA, ANAMBAS(KEP.RIAU)
-SUKABUMI, GARUT (JABAR)-BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, PAMEKASAN, SAMPANG (JATIM)-PANDEGLANG, LEBAK (BANTEN)-LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR, DOMPU, BIMA, SUMBAWA BARAT, LOMBOK UTARA, SUMBAWA(NTB)-SABU RAIJUA, SUMBA TIMUR, KUPANG, TIMOR TENGAY SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ALOR, SIKKA, ENDE, NGADA, MANGGARAI, ROTE NADAO, MANGGARAI BARAT(NTT)
UTARA, KEP. MENTAWAI, NATUNA, KEP. ANAMBAS,ALOR, BANGGAI KEPULAUAN, KEP. ARU,KEP. SULA, PANDEGLANG,NUNUKAN, KEP. SANGIHE,
SAMBAS, SUKABUMI,GARUT, LOMBOK TIMUR,BIMA, ENDE, NGADA, MALUKU TENGAH, HALMAHERA UTARA, PASAMAN BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAHAT OKU SELATAN
ANAMBAS, KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU,ALOR, ROTENADAU, SAMBAS, BENGKAYANG, SANGGAU, SINTANG, KAPUAS HULU, KUTAI , ( )
-SAMBAS, BENGKAYANG, SANGGAU, SINTANG, KAPUAS HULU, MELAWI(KALBAR)-SERUYAN, (KALTENG)-BARITO KUALA, HULU SUNGAI UTARA(KALSEL)-KUTAI BARAT, MALINAU, NUNUKAN(KALTIM)-KEPULAUAN SANGIHE, KEP. TALAUD. KEP. SITARO(SULUT)-BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, MOROWALI, POSO, DONGGALA, TOLI-TOLI, BUOL, PARIGI MOUTONG, TOJO UNA-UNA, SIGI (SULTENG)
, ,KEP. TALAUD, SITARO, TOLI-TOLI, HALAMHERA TIMUR, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, KUPANG, ROTE NDAU, SABU
LAHAT, OKU SELATAN, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG,SORONG, TIMOR TENGAH UTARA, MUNA , KONAWE, BUTON, MIMKA, BANGGAI, TAPANULI TENGAH, ACEH BARAT, MAMUJU KEP TALAUD
,BARAT, MALINAU, NUNUKAN, KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, KEP. ARU, MOROTAI, RAJA , , , , ( )
-SELAYAR, JENEPONTO, PANGKAJENE KEPULAUAN, TORAJA UTARA, (SULSEL)-BUTON, MUNA, KONAWE, BOALEMO, POHUWATO(GORONTALO)-MAJENE, POLEWALI MANDAR, MAMASA, MAMUJU, MAMUJU UTARA(SULBAR)-MALUKU TENGARA BARAT, MALUKU TENGAH, BURU, KEP. ARU, SERAM BAGIAN BARAT, SERAM BAGIAN TIMUR, MALUKU BARAT DAYA, BURU SELATAN (MALUKU)
,RAIJUA, SUMBA TIMUR, LOMBOK BARAT, RAJA AMPAT, TAMBRAU, SUPIORI, SARMI, MERAUKE, ASMAT
MAMUJU, KEP. TALAUD, LEBONG, SUMBAWA, PANGKAJENE KEP.RAJA AMPAT, YAPEN WAROPEN, SARMI, PAMEKASAN
,AMPAT, MERAUKE, BOVEN DIGOEL, PEG. BINTANG, KEEROM, SUPIORI
( )-HALMAHERA BARAT, HALMAHERA TENGAH, KEP. SULA, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA UTARA, HALMAHERA TIMUR, MOROTAI(MALUT)-KAIMANA, TELUK WONDAMA, TELUK BINTUNI, SORONG SELATAN, SORONG, RAJA AMPAT, TAMBRAU, MAYBRAT,(PAPUA BARAT)-MERAUKE, JAYAWIJAYA, NABIRE, KEPULAUAN YAPEN, BIAK NUMFOR, PANIAE, MIMIKA, BOVEN DIGOEL, ASMAT, YAHUKIMO, PEG.BINTANG, SARMI, KEEROM, SUPIORI, MAMBERAMO RAYA, LANNY JAYA, MAMBERAMO TENGAH, PUNCAK, DOGIYAI, INTAN JAYA(PAPUA)
TABEL DAFTAR PULAU - PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL
JUMLAH PULAUNO Berpenduduk Tidak Berpenduduk
KTI KBI KTI KBI
21 PULAU DI 11 3 PULAU DI 3 27 PULAU 16 PULAU21 PULAU DI 11 KAB
3 PULAU DI 3 KAB
27 PULAUDI 8 KAB
16 PULAUDI KBI
No Koridor Ekonomi Kabupaten Nama Pulau Luas WilayahDEMOGRAFI
Status Terpencil
Berbatasan Dng Negara
DAFTAR PULAU - PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL
No Koridor Ekonomi Kabupaten Nama Pulau Luas Wilayah Berbatasan Dng Negara
STATUSJUMLAH penduduk
Status Terpencil
1 Aceh Barat P. SIMEULUCUT 714 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir2 Aceh Besar P. RUSA 2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir india
3 Nias Selatan P. SIMUK 13,04 km2 Berpenduduk 1559 Terisolir
4 Nias Utara P. WUNGA 9 km2 Berpenduduk Terisolir5
MentawaiP. SIBARUBARU 2,05 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
6 P. SINYAUNYAU 1,22 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
7P. TOKONG MALANG BIRU
0,2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia
8 P. DAMAR 0,1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir MalaysiaSUMATERA Anambas
8 P. DAMAR 0,1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia9 P. MANGKAI 3 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia10 P. TOKONG NANAS 0,25 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia11 P. TOKONG BELAYAR 0,2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia12 P. TOKONGBORO 0.08 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia13 P. SEMIUN I km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia
Natuna14 P. SEBETUL 0.2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Vietnam15 P. SEKATUNG 1.65 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Vietnam16 P. SENUA 0,32 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia17 P. SUBI KECIL 7 km2 Berpenduduk 100 Terisolir Malaysia18 P. KEPALA 0,02 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia19 JAWA Pandeglang P. DELI 950 Ha Tdk Berpenduduk Terisolir Australia19 JAWA Pandeglang P. DELI 950 Ha Tdk Berpenduduk Terisolir Australia20
KALIMANTAN NunukanP. SEBATIK 414,16 km2 Berpenduduk 13776 Tdk Terisolir Malaysia
21 P. GOSONG MAKASAR 0.02 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia
22
SULAWESI Sangihe
P. KAWALUSU (KAWALUSO)
0.9 km2 Berpenduduk 650 Terisolir Philipina
23 P. KAWIO 0,9 km2 Berpenduduk 392 Terisolir Philipina24 P MARORE 3 12 km2 Berpenduduk 652 Tdk Terisolir Philipina24 P. MARORE 3,12 km2 Berpenduduk 652 Tdk Terisolir Philipina25 P. BATU BAWAIKANG 0,45 km2 Tidak Berpenduduk Terisolir Philipina
Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB)Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)
26
Talaud
P. MIANGAS 3.15 km2 Berpenduduk 792 Tdk Terisolir Philipina
27 P. MARAMPIT 12 km2 Berpenduduk 1273 Tdk Terisolir Philipina
28 P. INTATA 25 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Philipina
SULAWESI
29 P. KAKARUTAN 7.62 km2 Berpenduduk 784 Tdk Terisolir Philipina
30 Sitaro P. MAKALEHI 420 Ha Berpenduduk 1425 Tdk Terisolir Philipina
31
Toli‐toli
P. LINGIAN /
LINGAYAN122.55 ha Berpenduduk 262 Terisolir Malaysia
32 P. SALANDO 0.3 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysiap y
33 P. DOLANGAN 1.2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia
34Halmahera
TimurP. JIEW 0,7 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau
35 P. ARARKULA 1 ha Tdk Berpenduduk Terisolir
36 P KARAWEIRA 0 77 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
Kep. Aru
36 P. KARAWEIRA 0.77 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
37 P. PANAMBULAI 1.30 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
38 P. ENU 16,74 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
39 P. KULTUBAI UTARA 2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
40 P. KULTUBAI SELATAN 0,6271 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir
41 P KARANG 3 827 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
MALUKU ‐ PAPUA
41 P. KARANG 3,827 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
42 P. BATU GOYANG 0,65 Ha Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
43
Maluku
Tenggara Barat
P. LARAT 6.75 ha Berpenduduk 19765 Tdk Terisolir Australia
44 P. ASUTUBUN 3.363 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste
45 P. SELARU 1.062,3 ha Berpenduduk 11388 Terisolir Australia
46 P BATARKUSU 0 03 h Tdk B d d k T i li Ti L t46 P. BATARKUSU 0,03 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste
47
Maluku Barat
Daya
P. MASELA 46.37 km2 Berpenduduk 2879 Tdk Terisolir Timor Leste
48 P. MEATIMIARANG 1.33 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste
49 P. LETI 90.53 km2 Berpenduduk 10548 Tdk Terisolir
50 P. KISAR 81,83 km2 Berpenduduk 7286 Tdk Terisolir
51 P. WETAR 2.662 ha Berpenduduk 7937 Tdk Terisolir
52 P. LIRAN 17,54 km2 Berpenduduk 660 Tdk Terisolir
Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB)Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)
53 Alor P. ALOR 2.119,7 km2 Berpenduduk 7203 Tdk Terisolir
NUSA TENGGARA
54 Kupang P. BATEK 16,67 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste
55 Rote Ndao P. NDANA 2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
56 Sabu Raijua P. DANA 13 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
57 Sumba Timur P. MANGUDU 1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
58 Lombok BaratP. SOPHIALOUISA /
GILI SEPATANG300 M2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia
59 P BUDD 0 6 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Palau59Raja Ampat
P. BUDD 0.6 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Palau
60 P. FANI 9 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau
61 Tambraw P. MIOSSU 0.84 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau
62 P FANILDO 0 1 k 2 Tdk B d d k T i li P l
MALUKU ‐ PAPUA
62
Supiori
P. FANILDO 0.1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau
63 P. BRAS 309 Ha Berpenduduk 200 Terisolir Palau
64P. BEPONDI
(BESONDI)2,5 km2 Berpenduduk Terisolir Palau
65 Sarmi P. LIKI (LIKIFENDO) 6 km2 Berpenduduk 263 Tdk Terisolir Papua Newguinea
66 Merauke P. KOLEPON 14.357 km2 Berpenduduk 16487 Terisolir
67 Asmat P. LAAG 1 ha Tdk Berpenduduk Terisolir
Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB)Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)
TERIMA KASIH
Untuk Informasi Lebih Lanjut dapat berkomunikasi dengan:Untuk Informasi Lebih Lanjut, dapat berkomunikasi dengan:
Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus,
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Dr. Suprayoga Hadi ([email protected] dan [email protected])
74
Top Related