1. Yasmine Amalia Rusnandha 8H 27 PPKn Disiplin itu Indah
2. Pengertian Peraturan Perundang- undangan Nasional UU No. 12
Tahun 2011 Peraturan perundang- undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwewenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan.
3. Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Dasar
peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat
dijadikan landasan yudiris. Peraturan perundang-undangan yang masih
berlaku hanya dapat dihapus atau dicabut oleh peraturan
perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi, Peratuan
perundang undangan yang baru mengesampingkan yang lama.
4. Peratuan perundang-undangan yang lebih tinggi
mengeyampingkan peraturan perundang- undangan yang lebih rendah.
Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingakan
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis
peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
5. Sesuai pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 peraturan
perundang-undangan terdiri atas UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Ketetapan MPR UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU Peraturan
Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah
Provinsi (Perda Provinsi) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda
Kota/Kabupaten)
6. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut
pasal 5 Kejelasan Tujuan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat setiap
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat pembentuk yang berwewenang. Jika tidak, peraturan
perundang-undangan tersebut dibatalkan. Kesesuaian antar jenis,
hirarki dan materi muatan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan
7. Dapat dilaksanakan harus memperhitungkan efektivitas
peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat secara
filosofis, sosiologis, dan yudiris. Kejelasan rumusan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan
sistematikan, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan makna ganda.
Keterbukaan dalam pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapanm dan pengundangan bersifat
transparan dan terbuka.
8. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut
pasal 6 Pengayoman harus berfungsi memberikan perlindungan untuk
menciptakan ketentraman masyarakat. Kemanusiaan harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat warga
Indonesia secara proposional. Kekeluargaan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat daam pengambilan keputusan.
Kenusantaraan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasar pada UUD 1945 dan
9. Bhinneka Tunggal Ika harus memperhatikan keragaman penduduk,
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta serta budaya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan
harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga
negara. Kesamaan kedudukan tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakab berdasarkan latar belakang antara lain, SARA, gender,
atau status sosial. Ketertiban dan kepastian hukum harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan
individum masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
10. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Inodnesia
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara historis UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. MPR berwewenang mengubah
dan menetapkan UUD sesuai pasal 3 ayat (1). Sudah dilakukan
perubahan sebanyak 4x.
11. Tata cara perubahan UUD 1945, antara lain a. Usul perubahan
pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota MPR dan disampaikan secara tertulis serta alasannya. b.
Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya
2/3 anggota MPR. c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh
sekurang-kurangnya 50%+1 anggota MPR. d. Khusus mengenai bentuk
NKRI tidak dapat dilakukan perubahan
12. Kesepakatan dasar dalam mengubah UUD Negara Repbulik
Indonesia Tahun 1945: a. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara
Repbulik Tahun 1945. b. Tetap mempertahankan Negara Republik
Kesatuan Indonesia. c. Mempertegas sistem pemerintah presidensial.
d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat
hal-ha bersifat normatif (bukan) akan dimasukkan ke pasal-pasal. e.
Melakukan perubahan dengan cara adendum, menambah pasal perubahan
tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya untuk kepentingan
bukti sejarah.
13. Ketetapan MPR Tingkat I: Pembahasan oleh badan pekerja
Majelis(BP MPR) menghasilkan Rancangan Ketetapan/keputusan majelis
sebagai bahan pembicaraan Tingkat II. Tingkat II:pembahasan
olehRapat paripurna majelis yg didahului oleh penjelasan pimpinan
dan dilanjutkan dgn pemandangan umun fraksi-fraksi. Tingkat III:
Pembahasan oleh komisi/panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil
pembicaraan Tingkat I & II,Pembahasan tingkat III merupakan
Rancanan Ketetapan /keputusan Majelis. Tingkat IV: Pengambilan
putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar Laporan
Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dgn kata
terakhir dari fraksi.
14. UU dam Peraturan Pemerintah Pengganti UU usulan oleh DPR
DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden Presiden
menugasi mentri terkai untuk membahas RUU bersama DPR. RUU
disetujui DPR dan Presiden. Presiden mengesahkan menjadi
Undang-undang.
15. diusulkan oleh Presiden Presiden mengajukan RUU kepada
Pimipinan DPR, memuat mentri terkait untuk membahas bersama DPR.
DPR bersama Pemerintah membahas RUU dari Presiden. RUU disetujui
DRP dan Presiden. Presiden mengesahkan menjadi UU.
16. diusulkan DPD DPD mengajukan RRU kepada DPR secara
tertulis. DPD membahas RRU dari DPD melalui alat kelengkapan DPR.
DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden. Presiden
menugasi mentri terkait untuk mebahas RUU bersama DPR. RUU distujui
DPR dan Presdien. Presiden mengesahkan menjadi UU.
17. Peraturan Pemerintah Tahap perencanaan rancangan PP
disiapkan oleh kementiran/lembaga nonkementrian sesuai dengan
bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk
panitia antakementrian/lembaga nonkementrian. Taha[ penetapan dan
pengundangan, PP ditetapkan Presiden kemudian diundangkan oleh
Sekretaris Negara.
18. Peraturan Presiden Pemebentuk panitia
antarkementrian/lembaga nonkementrian oleh pengusul.
Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
pemerintahan di bidang hukum. Pengesahan dan penetapan oleh
Presdien.
19. Peraturan Daerah Provinsi diusulkan oleh DPRD Provinsi DPRD
Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara
tertulis. DPRD Provinsi membahas rancangan Perda Provinsi bersama
Gubernur. Disetujui bersama. Gubernur mengesahkan menjadi Perda
Provinsi.
20. diusulkan oleh Gubernur Gubernur mengajukan rancangan Perda
kepada DPRD Provinsi secara tertulis. DPRD Provinsi membahas
rancangan Perda bersama Gubernur. Rancangan Perda disetujui
bersama, kemudian disahkan Gubernur menjadi Perda Provinsi.
21. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRD
Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda
kepada Walikota/Bupati. DPRD Kabupaten/Kota membahan rancangan
Perda bersama Walikota/Bupati. Disetujui bersama, kemudia disahkan
Walikota/Bupati sebagai Perda Kabupaten/Kota.
22. diusulkan oleh Walikota/Bupati Bupati/Walikota mengajukan
rancangan Perda secara tertulis kepada DPRD Kota/Provinsi. DPRD
Kota/Kabupaten membahas rancangan Perda bersama Walikota/Bupati.
Disetujui bersama, lalu disahkan oleh Walikota/Bupati.