PADA MUSRENBANG RKPD
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2017
Jambi, 19 April 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh:MENTERI DALAM NEGERI
TJAHJO KUMOLO
Kesejahteraan Masyarakat
ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2017
penajaman, penyelarasan, &
klarifikasi
Rancangan RKPDTahun 2017
(Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2017)
Kesepakatan
Partisipasi seluruh
pemangku kepentingan
landasan PEMDA melaksanakan
pembangunan daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD
Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda
“RKPD merupakan penjabarandari RPJMD”
rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun”
memuat
Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan,pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah
Substansial
• menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
• Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadilandasan penyusunan R-APBD Tahun 2017
• DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjagakonsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya
Formal
• memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggungjawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing.
• Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiranpemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah
Operasional
Faktual
instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
RPJPD : Sudah
RPJMD : Sudah
RKPD : tepat waktu
100%
RPJPD
Sudah Belum
91%
9%
RPJMD
Sudah Belum
64%
36%
RKPD
TEPAT WAKTU TERLAMBAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHDENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017
peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya
perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial,
serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta
semangat bela Negara
Pembangunan manusia
upaya mendukung terwujudnya kedaulatan
pangan, kedaulatan energidan ketenagalistrikan,
kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri
Pembangunan sektor unggulan
• peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran sertaantarkawasan
• mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah
Pemerataan pembangunan antarwilayah
3 Dimensi Pembangunan dan
NAWACITA JOKOWI-JK
RPJMN 2015-2019
RPJMDJAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri danberkepribadian berlandaskan gotong royong
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi,dengan mengamanakan sumberdaya maritime, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dandemokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif danmemperkuat jati diri sebagai negara maritime
4. Muwujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indoensia menjadi negara maritim yangmandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif, demokratis dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangkanegara kesatuan
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukanreformasi sistem dan penegakan hukum yang bebaskorupsi, bermartabat dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakatIndonesia
Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi denganmenggerakkan sector-sktor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisocial Indonesia
1
PRIORITAS (NAWA CITA)
MISI
VISI
Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas)wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisatordalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasarmanusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusiayang berkualitas.
Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik,dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik gunameningkatkan kemandirian energi.
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidakmenyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan
NORMA POKOK KABINET KERJA
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
1. REVOLUSI MENTAL2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PERUMAHAN
Nawa cita5
Nawa Cita8 & 9
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
1. Kedaulatan pangan2. Kedaulatan energy dan
ketenagalistrikan3. Kemaritiman dan kelautan4. Pariwisata dan Industri
Nawa Cita6 & 7
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
1. Antar kelompok pendapatan2. Antar wilayah: a. Desa, b. perbatasan, c.
tertinggal, d. perkotaanNawa Cita 3
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
KONDISI PERLU
Kepastian danPenegakan hukum
Keamanan danketertiban
Politik dan DemokrasiTata kelola dan
reformasi birokrasi
Nawa Cita 4 Nawa Cita 1 Nawa Cita 9 Nawa Cita 2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TARGET MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019
SUMBER; BAPPENAS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PULAU SUMATERA
Mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayahpulau Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensidaerah, melalui: (1) pengembangan hilirisasi komoditas batubara, serta Pengembangan industry berbasis komoditas kelapasawit ,karet, bauksit, timah dan kaolin, (2) Penyediaaninfrastruktur wilayah, dan (3) Peningkatan SDM, ilmu danteknologi secara terus menerus
1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalamperdagangan internasional.
2. Lumbung energy nasional termasukpengembangan energy terbarukan biomas
3. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis kelapa sawit, karet, timah,bauksit dan kaolin
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasismaritime melalui pengembangan industryperikanan, wisata bahari, industryperkebunan, dan industry pertambangan
TUJUAN
TEMA PEMBANGUNAN SUMATERA
BUKU III RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
PERTUMBUHAN EKONOMI
PENGANGGURAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BUKU III RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Revolusi mental
Pembangunan Pendidikan
Pembangunan Kesehatan
Pembangunan Perumahandan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi danketenagalistikan
Pariwisata
Kemaritiman dan Kelautan
Kawasan Industri danKawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
Perbatasan Negara danDaerah Tertinggal
Pembangunan Pedesaandan Perkotaan
Pembangunan KonektifitasNasional
KONDISI PERLU
Stabilitas keamanan danketertiban
Konsolidasi demokrasi danefektifitas diplomasi
Kepastian dan penegakanhukum
Reformasi birokrasi
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN RKP 2017
Memacu pembangunaninfrastruktur dan ekonomiuntuk meningkatkankesempatan kerja, mengurangikemiskinan dan kesenjanganantar wilayah
1. ANGGARAN HARUS BERORIENTASIMANFAAT UNTUK RAKYAT DANBERORIENTASI PADA PRIORITASUNTUK MENCAPAI TUJUANPEMBANGUNAN NASIONAL
3. MEMANGKAS PROGRAM YANGNOMENKLATURNYA TIDAK JELASDAN TIDAK ADA MANFAATNYABAGI RAKYAT
1. Holistik-Tematik:
2. Integratif; dan
3. Spasial
2. KEBIJAKAN ANGGARAN TIDAKDIDASARKAN PADA MONEYFOLLOW FUNCTION, TETAPI PADAMONEY FOLLOW PROGRAMPRIORITAS. TIDAK PERLU SEMUATUGAS DAN FUNGSI (TUSI)DIBIAYAI SECARA MERATA
TEMA RKP 2017
PENDEKATAN
KEBIJAKAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS NASIONAL SEKTOR UNGGULAN TERKAIT PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
KEDAULATAN PANGAN
PARIWISATA
KEMARITIMAN DAN
KELAUTAN
KEDAULATAN ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN
KAWASAN INDUSTRI
DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KAWASAN SUMATERA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
POTENSI WILAYAH SUMATERA
PERTANIAN
PERKEBUNAN
PERTAMBANGAN
INDUSTRI
KEHUTANAN
BUKU III RPJMN
2015-2019
POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
Produksi padi tahun 2013: 16,74 jutaton, jagung: 3.985.308 ton, kopi:492.670 ton, the 22.550 ton.
Produksi kelapa sawit:18.895.449 ton, karet65% produksi nasional,memiliki 14% lahankaret nasional
Mencakup batu bara, minyakbumi, gas bumi, bijih timah,bauksit dan kaolin
Mencakup industrypengolahan
Mencakup swakamarga satwa, cagaralam, taman nasional,tahura, wisata alam,kawasan hutanlindung, dan kawasanhutan produksi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGALIHAN P3D
1. Pengelolaan pendidikan menengah
2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
5. Pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
7. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan
10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,
daerah terpencil dan perdesaan.
Urusan pemerintahan yang mengalami perubahan kewenangan antar level pemerintahan
Merujuk pada pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, serah terima P3D sebagai akibat dari perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah UU 23/2014 diundangkan
PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH
MENGALIHKAN URUSAN PEMERINTAHAN MENCAKUP
MENCAKUP PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA
DOKUMEN (P3D
PEMDA YANG MENERIMA PENGALIHAN KEWENANGAN
MERENCANAKAN DALAM RPJMD DAN RKPD, SERTA MENGANGGARKAN
DALAM APBD
Telah diterbitkan SE mendagri Nomor 120/253/SJ tentang
Penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Tindak Lanjut Pengalihan P3D
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Pasal 18 UU 23/2014
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang pelaksanaannya mengacu pada SPM
Akan segera ditetapkan Peraturan pemerintah tentang Standar pelayanan Minimal (SPM)
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Mengatur tentang jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
1. Perlu penyerasian pada aspek perencanaan antara pusat dan daerah;
2. Petunjuk teknis DAK diharapkan memuat arahan kegiatan untuk pemanfaatan dengan menu terbuka;
3. Perlunya pembenahan percepatan pembentukan ULP dan peningkatan kualitas SDM ULP;
4. Sesuai dengan amanat UU 23/2014 Ps. 295 ayat (2), Daerah segera memfasilitasi pembentukan badan hukum organisasi masyarakat calon penerima hibah DAK sesuai dengan juknis masing-masing DAK;
5. Memantapkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu;
6. Meningkatkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan pelaporan DAK perbidang dengan mengembangkan e-monev secara terpadu; dan
7. Untuk DAK Infrastruktur Publik Daerah perlu adanya kesepakatan pengambil kebijakan dipusat tentang menu-menu bidang/subbidang DAK yang dapat didanai dari DAK IPD.
Alokasi DAK (Dalam Jutaan)
DAK FISIK ALOKASI
DAK REGULER 55,094,258.67
DAK IPD 27,538,632.33
DAK AFFIRMASI 2,820,675.00
ISU STRATEGIS
Lanjutan
Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisikebakaran hutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutandan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.
Kemaritiman, potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baikmigas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara,serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, harus didukung denganinfrastruktur yang memadai.
Wilayah Perbatasan, yang memfokuskan pada sasaran pengembanganwilayah terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depanNegara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2323
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Top Related