Post on 25-Jul-2021
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kepatuhan Hukum
Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi
berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan,ketaatan
keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau sesorang. Jadi, dapatlah dikatakan
kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh
dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.
Kalau suatu undang-undang itu memenuhi syarat-syarat formal atau telah
mempunyai kekuatan secara yuridis, namun belum tentu secara sosiologis dapat
diterima oleh masyarakat, ini yang disebut kekuatan berlaku secara sosiologis. Masih
ada kekuatan berlaku yang disebut filosofische rechtsgetung, yaitu apabila isi undang-
undang tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus.
Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan negatif,
ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada
kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo ada 3 faktor
yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:
1. Compliance, Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu
imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang
mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan
ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah
hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari
pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila
ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum
tersebut.
2. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena
nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta
ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan
kaidah kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang
14
diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan
tergantung pada baik-buruk interaksi.
3. Internalization, Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena
secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah
sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia
mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu
konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari
kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-
kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap
kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini
merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena
hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia
memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari
ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu dasar
kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.
Jadi karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya dan untuk identifikasi
dirinya dalam kelompok manusia akan patuh.
Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari
kepentingan manusia, setelah tahu kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian
menentukan sikap untuk mematuhinya.1
B. Penegakan Hukum
Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau
rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang
bersifat makro dan mikro.2 Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada
1 http://erniebi.blogspot.co.id/
2 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87
15
hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang
tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur
penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.3
Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap
penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara ”tritunggal”
nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian
antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang
bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian
pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk
menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum
yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan
hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan
hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang
menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian
perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar
hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan
kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.4
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-
undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah
demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada
kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan
keputusan-keputusan hakim.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai
3 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
4 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 55
16
kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut
malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya
terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti
netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:5
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan
diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup
Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah
untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan
upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan (Bodenheimer, 1974). Suatu
ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Ketaatan dan
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan
keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena
mengatur perilaku.6
C. Hukum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu
5 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8
6 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 88
17
Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.7
C.1. Pengertian Pengangakutan Jalan
Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau
mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan
orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain Jadi, dalam pengertian
pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke
tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia
dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan
sebagai berikut :
1) Ada sesuatu yang diangkut.
2) tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3) ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.
Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai
benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu
untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari
pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan
dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.8 Pengangkutan adalah proses
kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa
barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan
barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.9
Sehingga Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari
7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung CV, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 158.
8 prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html
9 prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html
18
suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui
bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari
perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak
mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat
tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar
uang angkutan.10
C.2. Sumber Hukum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
Pada Hakikat Pengangkutan di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen
Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai
harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih
penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan
amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan: ”bahwa
tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu
urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta
pendidikan berlalu lintas”.
Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan
angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan
mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat
kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar
dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU
10 Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, bandung, Citra
Aditya.Bandung,2001
19
No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan
pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU
No. 22 Tahun 2009 bahwa : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini”.
Dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan.
Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni
:
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. Asas transparan,
b. Asas akuntabel,
c. Asas berkelanjutan,
d. Asas partisipatif,
e. Asas bermanfaat,
f. Asas efisien dan efektif,
g. Asas seimbang,
h. Asas terpadu dan
i. Asas mandiri.
Sedangkan Pasal 3 UULAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yakni:
a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,
lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian
nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
20
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat
membantu mewujudkan ketaatan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/
pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan
pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi
merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan
atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan
tugasnya mempunyai tanggung jawab untk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu
mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan
selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan
dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak
mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan
pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.
C.3. Ruang Lingkup Pengangkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurut Soekardono “Hukum Pengangkutan Darat” adalah keseluruhan
peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubunganhubungan hukum
yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu
tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi perikatanperikatan yang lahir dari
perjanjian tertentu termasuk juga perjanjian-perjnajian untuk memberikan perantaraan
untuk mendapatkan pengangkutan (ekspeditur).11
Undang-Undang Lalu Litan dan Angkutan Jalan ini berlaku untuk membina
dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan
lancar melalui, kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan.
Kegiatan yang menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi
11 Ibid, hlm. 8.
21
Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, dan Rekayasa Lalu
Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan sumber hukum dari hukum pengangkutan darat, secara garis besar
dapat, yaitu:
a. Sumber-sumber hukum yang berasal dari kodifikasi yaitu Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
b. Sumber-sumber hukum diluar kodifikasi yaitu Peraturan Perundang-Undangan,
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan,
c. Dan peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, yang
dapat dijadikan sebagai sumber hukum.12
Perlu diperhatikan bahwa sistem pengamanan pengangkutan darat perlu
mendapat perhatian khusus. Hal-hal lain yang menyebabkan kerugian pengangkut dan
penumpang. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22
Tahun 2009 pasal 200 ayat (3) menyebutkan “Untuk mewujudkan dan memelihara
keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan kegiatan:
1. Penyusunan program nasional keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan
angkutan jalan
3. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan
berlalu lintas dalam rangka meningkatkan ketaatan hukum dan etika masyarakat
dalam berlalu lintas,
4. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
5. Manajemen keamanan lalu lintas
6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patrol
7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi dan
8. Penegakan hukum Lalu Lintas.
12 Ibid. hlm. 9.
22
Dalam pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga
menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan umum wajib menyempurnakan
keamanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya apabila dilihat dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku sudah sangat baik untuk meningkatkan keamanan
dalam lalu lintas pengangkutan melalui darat, namun perlu diketahui bahwa
kenyataannya terhadap undang-undang tersebut masih kurang dalam penerapannya di
Indonesia. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan
pemerintah mengingat bahwa infrastruktur jalan darat juga merupakan salah satu aset
negara yang penting dalam meningkatkan perekonomian negara yang
berkesinambungan. Apabila infrastruktur itu baik, maka perekonomian juga akan
berkesinambungan baik, demikian juga sebaliknya, apabila infrastruktur kurang baik,
maka perkembangan perekonomian tidak lancar.
C.4. Jenis-jenis Pengangkutan Jalan.
Jenis-jenis angkutan umum dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
a. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga manusia dan/atau hewan.
c. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
d. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa
angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
e. Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
trayek; dan
Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak
dalam trayek
f. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhinstandar pelayanan minimal
meliputi:
23
Keamanan
Keselamatan
Kenyamanan
Keterjangkauan
Kesetaraan, dan
Keteraturan.
g. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggara kan angkutan orang
dan/atau barang wajib memiliki:
Izin penyelenggarakan angkutan orang dalam trayek
Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek,
dan/atau
Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
kewajiban diatas tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit
dengan menggunakan ambulans dan pengangkutan jenazah.
C.5. Hak dan Kewajiban Pemilik Angkutan Jalan.
Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum
berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari
perjanjian atau undang-undang. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara
pengankutan dan penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau
keadaan dalam proses pengangkutan. Kewajiban yang timbul dari ketentuan perjanjian
disebutnkewajiban perjanjian contractual obligations, sedangkan kewajiban yang
timbul dari ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang law
obligation. Kewajiban dan hak yang dibahas di sini adalah kewajiban dan hak
pengangkutan serta penumpang/pengirim dalam proses pengangkutan.13:
a. Kewajiban Perusahaan Angkutan Jalan.
Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas
dan angkutan jalan, pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib
13 Abdulkadir Muhammad.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. Hlm 145
24
menggunakan kendaraan bermotor umum penumpang, yaitu kendaraan bermotor
umum yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, baik dengan maupun tanpa
tempat bagasi. Kendaraan ini terutama diperuntungkan menjaga keselamatan dan
kenyamaan penumpang. Demikian juga pengangkutan barang dengan kendaraan
bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor umum barang, yaitu kendaraan
bermotor yang penggunaanya untuk memngakut barang. Pengangkutan orang atau
barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor
umum.
Perusahaan pengangkutan umum wajib mengankut orang dan/atau barang
setelah di sepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaaran biaya
pengankutan oleh orang dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengankutan oleh orang
dan/atau pengirim barang (pasal 186). Karcis penumpang atau surat pengangkutan
barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengankutan barang merupakan
tanda bukti telah terjadi tanda bukti telah terjadi perjanjian pengankutan barang
merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengankutan adalah pengangkutan
penumpang atau barang seta memberikan dokumen pengankutan dan sebagai imbalan
haknya memperoleh biaya pengankutan dari penumpang atau pengirim barang. Pihak-
pihak dapat juga memperjanjikan bahwa di samping ke wajiaban utama, pengangkutan
mempunyai kewajiban pelengkap, yaitu:
Menjaga serta merawat penumpang dan memelihara barang yang di
angkut dengan sebaik-baiknya.
Melepaskan dan menurunkan penumpang di tempat pemberhantian atau
ditempat tujuan dengan aman dan selamat
Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh,
lengkap, tidak rusak, atau terlambat.
Pengusaha pengangkutan umum wajb mengembalikan biaya pengangkutan
yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan
pemberangkatan (pasal 187). Perusaan pengangkutan umum wajib mengganti kerugian
yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karaena lalai dalam melaksanakan
pelayanan pengangkutan (pasal 188). Untuk itu, perusaan pengankutan umum wajib
25
mengangsurasikan tanggung jawabnya guna mencegah kemungkinan timbul kerugian
dalam hal terjadi musibah.
Perusaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan
oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan
pengangkutan (pasal 1991).14
b. Hak Perusahaan Angkutan Jalan
Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas
angkutan jalan, perusahaan pengangkutan umumnya berhak menerima biaya
pengangkutan pengangkutan atau memungut biaya pengangkutan dengan ketentuan
yang berlaku dalam peraturan atau perundang-undang
Disamping itu, dapat dapat diperjanjikan pula bahawa perusahaan
pengangkutan umum berhak menolak mengangkut barang yang dilarang oleh undang-
undang atau membahayakan ketertiban dan kepentingan umum, barang yang dilarang
itu, misalnya, barang selundupan, petasan, berbagai jenis narkoba, minuman keras,
ataupun hewan yang dilindungi.15
C.6. Pemeriksaan Secara Teknis Pengujian Laik Jalan Kendaran Bermotor.
pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan
kedaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap
ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Huruf b merupakan
kegiatan pengukuran kinerja minimal kedaraan bermotor berdasarkan ambang batas
laik jalan. Semua yang dimaksud wajib menggunakan peralatan uji, agar mendapatkan
hasil yang maksimal.
Pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor
dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor PM No. 133 Tahun 2015 pasa 11.
a. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:
14 Abdulkadir Muhammad.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. Hlm 152.
15 Abdulkadir Muhammad.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. Hlm 154.
26
Susunan
Perlengkapan
Ukuran
Rumah-rumak
Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukanya, dan
Berat kendaraan
b. Pemeriksaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual
dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu
c. Pemeriksaan secara fisual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
meliputi:
Nomer dan kondisi ranka kendaraan bermotor
Nomer dan tipe motor penggerak
Kondisi tengki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran
bahan bakar
Kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang
menggunakan bahan bakar tekanan tinggi
Kondisi dan posisi pipa pembuangan
Ukuran roda dan ban serta kondisi ban
Kondisi sistem suspensi
Kondisi sistem rem utama
Kondisi penutup lampu dan alat pembantu cahaya
Kondisi penel instrumen pada dashboard kendaraan
Kondisi kaca sepion
Kondisi spakbor
Bentuk bumper
Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan
Rencana teknis kendaraan sesuai peruntungannya
Kendaraan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil
bus, dan
27
Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong,
pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.
d. pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
Kondisi penerus daya
Sudut bebas kemudi
Kondisi rem parkir
Fungsi lampu dan alat pembantu cahaya
Fungsi penghapus kaca
Tingkat kegelapan kaca
Fungsi klakson
Kondisi dan fungsi sabuk pengaman
Ukuran kendaraan
Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar
darurat khusus untuk mobil bus
Teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas
menjadi tenaga penggerak).
e. Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta gandengan dan kereta
temlelan paling sedikit meliputi:
Pengukuran berat
Pengukuran dimensi dan
Pemeriksaan konstruksi.
Ada pun tata cara pengujian laik jalan kendaraan bermotor dalam PM No. 133
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, terdapat pada pasal 13
ayat (1).
1. Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:
Emisi gas buanag termasuk ketebalan asap gas buang
Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot
28
Kemampuan rem utama
Kemampuan rem parkir
Kincup roda depan
Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
Akurasi alat penunjuk kecepatan, dan
Kedalaman alur ban
Daya tembus cahaya pada kaca
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka semua kendaraan umum atau pelat
kuning wajib melakukan pengujian kelayakan.