Post on 30-Jan-2018
f
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKANTAHUN 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANTAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam mukadimahnya senantiasa dilakukan secara terus menerus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) merupakan unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas membina kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK), yaitu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya, telah melakukan berbagai program yang kreatif dan inovatif bagi peningkatan kompetensi PTK yang dilakukan dengan efektif dan efisien berbasis TIK, diantaranya Uji Kompetensi Guru (UKG) online, dan Evaluasi Diri Sekolah. Berbagai sistem informasipun dikembangkan untuk memberikan layanan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan waktu tunggu bagi penggunanya untuk memperbaiki informasinya secara langsung, seperti aplikasi penetapan peserta Sertifikasi Guru dan UKG online, peserta diklat implementasi kurikulum 2013 dan perencanaan gaji guru PNS.
BPSDMPK-PMP menyakini penggunaan TIK dan pengintegrasian sistem informasi dapat mempermudah PTK dalam memperoleh informasi di era global ini. Setelah melakukan integrasi sistem NUPTK/PegID dengan EDS di tahun 2013 lalu, maka di tahun 2014 BPSDMPK-PMP akan mengintegrasikan NUPTK/PegID, EDS, PK Guru dan PK KS, serta memperbaiki tata kelola kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pengembangan integrasi inipun sedang diproses pengintegrasiannya dengan NRG, NUKS dan diklat-diklat bagi PTK.
BPSDMPK-PMP berharap semua proses integrasi sistem informasi yang ada di semua eselon II dan UPTnya dapat diselesaikan pada tahun 2014 sehingga dapat membantu unit utama lainnya di Kemdikbud dan Kementerian lainnya, seperti memberikan informasi penerima tunjangan sertifikasi, masukan PK Guru untuk Penilaian Angka Kredit bagi guru dengan pangkat IV/b sampai dengan IV/e dan sebagainya.
Akhir kata tak ada gading yang tak retak, tetapi peningkatan mutu pendidikan harus terus lakukan bagi penerus bangsa sehingga cita-cita bangsa pada tahun 2045 dapat terpenuhi. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi penggunanya.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................DAFTAR ISI.............................................................................................................
BAB I PENDAHAULUAN...................................................................................1A. LATAR BELAKANG............................................................................2B. DASAR HUKUM...................................................................................C. TUJUAN...............................................................................................D. SASARAN............................................................................................
BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI SISTEM NUPTK/PegID, EDS, DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH ............................................................................A. MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN.......................................
1. NUPTK...........................................................................................2. Evaluasi Diri Sekolah(EDS)............................................................3. Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)...................................................4. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK KS) .................5. Tata Kelola Pengawas...................................................................
B. ALUR PROSES PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN...................................1. Alur Proses Pelaksanaan NUPTK....................................................2. Alur Proses Pelaksanaan EDS........................................................3. Alur Proses Pelaksanaan PK Guru.................................................4. Alur Proses Pelaksanaan PK KS .....................................................5. Alur Proses Tata Kelola Pengawas.................................................
C. INTEGRASI SISTEM NUPTK, PELAKSANAAN EDS,PELAKSANAAN PK GURU DAN PELAKSANAAN PK KS.........................
BAB III STRATEGI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN...............................................A. MEKANISME PELAKSANAAN................................................................B. ORGANISASI PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN..............C. KRITERIA SUMBERDAYA MANUSIA.....................................................
BAB IV PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN.......................................
BAB V PENUTUP.................................................................................................
LAMPIRAN
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan3
BAB IPENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3), pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam hal ini penjaminan mutu dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).
Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tentang lingkup standar nasional meliputi:standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sementara ayat 2 menyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Salah satu alat untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan tersebut adalah evaluasi diri sekolah (EDS). Sedangkan dalam pasal 92 ayat 8 PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan4
Sejalan dengan diterbitkannya Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sejak tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengupayakan tercipta budaya mutu pendidikan dengan mendorong terlaksananya proses penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberikan peningkatan kapasitas untuk dapat melakukan EDS secara mandiri dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengacu kepada hasil EDS tersebut. Hasil integrasi verifikasi dan validasi/pemutahiran NUPTK dengan EDS secara online yang dilakukan pada tahun 2013, telah memberikan informasi pemetaan mutu pendidikan, pada Standar Nasional Pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Hasil Pemetaan mutu pendidikan tahun 2013 telah didistribusikan ke dinas Pendidikan
Propinsi/Kabupaten/Kota melalui LPMP di setiap Propinsi.
Merujuk hasil integrasi NUPTK dengan EDS, maka tahun 2014 ini pemetaan mutu pendidikan
akan mengerucut pada Penilaian Kinerja (PK) Guru oleh Kepala Sekolah/Guru Senior dan
Penilaian Kinerja (PK) kepala sekolah oleh Pengawas Sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, peraturan bersama menteri
pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor : 03/v/pb/2010 nomor : 14
tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan
peraturan menteri pendidikan nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan
jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Pelaksanaan Penilaian Kinerja dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya
PK Guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat
suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat
tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas
pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga
profesional.
Sebagaimana diketahui bersama, Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas,
fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan5
diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan
Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau
dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh
guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional
menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan
fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penilaian Kinerja Guru (PK
Guru) diharapkan dapat menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua
jenjang pendidikan. Sehingga akan diproses peta penjaminan mutu pendidikan pada standar
pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih rinci.
Pelaksanaan pemetaan tahun 2014 ini melibatkan banyak instansi yang terkait seperti Sekretariat BPSDMPK-PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Sekolah, serta Ditjen Pendidikan Islam, Mapenda, dan sekolah pada kementerian agama. Besarnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran pemetaan mutu dan banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mendorong BPSDMPK-PMP untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu bentuk optimalisasi adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan proses pemetaan ini dengan proses pemutahiran NUPTK yang saat ini menjadi sala satu media yang sangat penting dalam menjamin memberikan identitas baku bagi para pendidik dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diintegrasikan antara data yang ada dalam NUPTK dengan pelaksanaan EDS, Serta Penilaian Kinerja Guru.
Dengan demikian sangat diperlukan suatu panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dalam rangka mengintegrasikan verifikasi dan validasi/pemutahiran NUPTK dengan EDS, serta PK Guru oleh Kepala Sekolah dan PK Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah.
B.Dasar Hukum
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan6
Dasar hukum Pemetaan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan.5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP).6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Standar
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.7. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru8. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan.9. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
nomor : 03/v/pb/2010 nomor : 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan
fungsional guru dan angka kreditnya
10. Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional guru dan Angka
Kreditnya
11. Permeneg PAN dan RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
sekolah
12. Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah
13. Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
14. Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
15. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dan diperbaharui Permendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Permendikbud No. 37 dan 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan7
17. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelyanan Minimal Pendidikan Dasar.
C.TujuanTujuan penyusunan panduan pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan untuk memberikan informasi kepada semua stakeholder terkait dalam melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, sehingga dihasilkan peta mutu yang valid, akuntabel dan berkesinambungan.
D. Sasaran Panduan pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan ditujukan kepada :1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) sebagai panduan melaksanakan pemetaan mutu pendidikan Nasional;
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai panduan melaksanakan pemetaan mutu pendidikan tingkat Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai panduan melaksanakan pemetaan mutu pendidikan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Sekolah sebagai acuan teknis dalam melakukan evaluasi diri sekolah dan aktivasi NUPTK dan PegID.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan8
BAB IIPEMETAAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI SISTEM NUPTK, EDS, PENILAIAN KINERJA GURU DAN
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
A.Mekanisme Pemetaan Mutu PendidikanPemetaan Mutu Pendidikan merupakan agenda rutin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Pada tahun 2014, agenda Pemetaan Mutu Pendidikan akan dilaksanakan melalui 4 mekanisme, yakni : (1) NUPTK, (2) EDS, (3) PK Guru dan (4) Tata Kelola Pengawas.1. NUPTK
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia. NUPTK dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas tahun 2006.
Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2011 NUPTK dikelola oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian lainnya, antara lain: Sertifikasi PTK, Uji Kompetensi PTK, Diklat Kurikulum PTK, aneka Tunjangan bagi PTK dan program-program lainnya. NUPTK diberikan kepada PTK yang telah memiliki PTK Registrasi ID (Peg ID) dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya bagi peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Proses penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan oleh semua pihak dari tingkat pemerintah pusat,
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan9
pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah merintis berbagai upaya penjaminan mutu pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai bagian penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan sebagai dasar dan landasan dalam menyusun strategi dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan.
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) telah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) BPSDMPK-PMP. Program EDS dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan mendistribusikan instrumen kuisoner-kuesioner kepada responden di setiap sekolah. Hasil dari pengisian instrumen kuisoner kuesioner tersebut menjadi dasar dari proses analisa mutu pendidikan mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional.
Pelaksanaan EDS pada tahun 2014 merupakan lanjutan dari program tahun lalu yang memetakan mutu pendidikan seluruh sekolah di Indonesia sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai 6 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Dengan tersedianya data-data tersebut, semua pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan yang sama di dalam melakukan analisis kondisi mutu pendidikan serta menyusun rencana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
3. Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
Penilaian Kinerja Guru merupakan salah satu mekanisme pemetaan mutu pendidikan yang
telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2010 dalam bentuk pilot
project di beberapa Kab/Kota di Indonesia, bekerja sama dengan world bank melalui Program
BERMUTU (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher
Upgrading).
Mekanisme tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan10
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 14 tahun 2010 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/v/pb/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Penilaian Kinerja Guru dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan
di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru
yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian kinerja Guru
dilakukan oleh Kepala Sekolah dan atau guru senior yang diberi kewenangan untuk
melakukan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun hasil PK Guru dapat
dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan sebagai dasar penetapan perolehan
angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam
Permeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Oleh karena itu PK Guru harus dilaksanakan
dengan baik dan obyektif, untuk menghasilkan guru yang profesional. Untuk mengefektifkan
PK Guru tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara online dan masif kepada semua
guru dan kepala sekolah. PK Guru disesuaikan dengan Alur Pembinaan Guru Profesional.
Adapun Alur Pembinaan Guru Profesional secara skematik dapat ditunjukkan pada gambar
berikut ini.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan11
Gambar 2.1. Alur Pembinaan Guru Profesional4. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PK KS)
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah merupakan salah satu mekanisme pemetaan mutu
pendidikan yang baru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun
2014 bekerja sama dengan Ausaid, Australia melalui Program ProDEP (Professional
Development fir Education Personnel) dalam bentuk hibah, yang dilakukan di beberapa
Kab/Kota di Indonesia sebagai pilot project. PK KS dilakukan oleh Pengawas Sekolah untuk
meningkatkan kompetensi Kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 28 tahun 2010
tentang tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan melaksanakan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PK KS ini akan mencoba untuk memetakan mutu
pendidikan, khususnya standar PTK, yaitu Kepala Sekolah sehingga akan diperoleh Kepala
Sekolah yang berkompetensi dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di satuan
pendidikannya.
5. Tata Kelola Pengawas
Tata kelola Pengawas Sekolah dilaksanakan berdasarkan Permeneg PAN dan RB nomor 21
tahun 2010, yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pengawas sebagai berikut :
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan12
Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan
akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
Pengawas Sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus
sebagai PNS. Adapun beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah)
jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan
pembimbingan di sekolah binaan.
Sasaran Satuan Pendidikan dan/atau Guru yang dibina oleh Pengawas Sekolah adalah :
1. Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling
sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan paling
sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok
mata pelajaran;
3. Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru;
dan
4. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru Bimbingan dan
Konseling.
Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolahnya paling sedikit 5 (lima) satuan
pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang
mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat
lain.
Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut :
1. Pengawas Sekolah Muda memiliki pangkat Penata, golongan ruang III/c s.d Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan salah satu rincian kegiatan Pengawas Sekolah
melaksanakan pembinaan Guru;
2. Pengawas Sekolah Madya memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a s.d Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan salah satu rincian kegiatan Pengawas Sekolah
melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan13
3. Pengawas Sekolah Utama memiliki pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
s.d Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dengan salah satu rincian kegiatan Pengawas
Sekolah melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Sekolah.
B.Alur Proses Pemetaan Mutu Pendidikan1.NUPTK
a.PTK Registrasi ID (pegID)
PTK Registrasi ID (Peg ID) merupakan Kode Identitas Unik yang diberikan kepada PTK yang telah melakukan registrasi identitas dirinya sehingga terdaftar resmi di database BPSDMPK-PMP, Kemdikbud. Peg ID digunakan sebagai prasyarat dan kode referensi pada program-program yang dilaksanakan oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud. PegID juga berfungsi sebagai akun login ke layanan Aplikasi NUPTK dan sebagai syarat untuk memproses pengajuan NUPTK.
b.Keaktifan PTK 2014
Sebagai pelaksanaan agenda kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan hingga 31 Desember 2014, maka setiap PTK berkewajiban melaporkan status keaktifan NUPTK/PegID masing-masing secara online di Layanan PADAMU NEGERI menggunakan akun masing-masing mulai 18 Agustus 2014. Sebagai bukti keaktifan NUPTK/PegID setiap PTK akan diberikan Kartu Identitas yang masa berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Kartu Identitas PTK dimaksud dapat dicetak secara mandiri oleh setiap PTK melalui akun login masing-masing di Layanan PADAMU NEGERI.
1) Tahapan Persiapan
Merupakan kelanjutan dari tahapan verifikasi validasi Tahun 2013 lalu yang
menghasilkan output berupa akun sekolah yang sudah terdistribusi, Status PTK yang
sudah ber- NUPTK/PegID bintang empat, Akun Dinas pendidikan kab/kota dan akun
LPMP. Sehingga Tahapan tersebut jika belum dilalui harus dilewati terlebih dahulu.
Adapun persiapan di tahun 2014 berupa:
a) Bagi sekolah yang belum mempunyai akun SIAP Padamu Negeri agar mengajukan
terlebih dahulu dengan prosedur sebagai berikut:
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan14
Satuan pendidikan mengajukan akun ke dinas pendidikan kabupaten/kota,
menggunakan formulir A07 pengajuan akun satuan pendidikan, dengan syarat
satuan pendidikan tersebut telah memiliki NPSN yang dapat diakses pada
website http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php .
Dinas pendidikan kabupaten/kota akan menginput informasinya pada menu
pengajuan akun satuan pendidikan baru, dan mengarsipkan formulir A07, surat
tugas sebagai kepala sekolah/madrasah oleh dinas/yayasan, sertifikat NPSN
yang sudah dilegalisir, print out Identitas Satuan Pendidikan/Lembaga dan
Dokumen dan Perijinan (sumber :
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php).
LPMP akan memeriksa keabsahan informasi pada formulir pengajuan dengan
memanfaatkan website http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php. Bila
informasinya sesuai, maka LPMP akan menyetujuinya
LPMP akan menerbitkan akun satuan pendidikan
Pengecualian dapat dilakukan kepada satuan pendidikan yang belum memiliki
NPSN yang dapat diakses pada website
http:// referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php , tetapi memiliki guru yang
sudah disertifikasi. Maka dapat diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
ke LPMP untuk mendapatkan akun satuan pendidikan, dengan menyertakan
surat permohonan dispensasi dari ssatuan pendidikan tersebut.
b) Bagi PTK yang belum memiliki PegID (belum berbintang 4) harus melakukan
registrasi PTK sampai memiliki PegID (bintang 4).
c) Bagi sekolah yang belum mempunyai akun SIAP Padamu Negeri agar mengajukan
terlebih dahulu dengan prosedur sebagai berikut:
Sekolah mengajukan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, menggunakan
formulir pengajuan akun sekolah.
Dinas pendidikan kabupaten/kota akan merekap daftar pengajuan sekolah,
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pendataan Padamu Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan distempel untuk kemudian diserahkan ke LPMP
LPMP akan memeriksa kebenaran isi data pada formulir pengajuandengan
memanfaatkan website http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
LPMP akan menerbitkan akun sekolah.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan15
d) Bagi PTK yang belum memiliki PegID dan berbintang 4 harus melakukan
registrasi PTK sehingga mendapatkan PegID kemudian menyelesaikannya sampai
status registrasi bintang 4.
2) Tahapan Pelaksanaan
Adapun mekanisme keaktifan NUPTK/PegID pada tahun 2014 dengan menyelesaikan
proses sebagai berikut :
a) Guru
Mengisi angket Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2014;
Mengisi survey kurikulum 2013 bagi PTK yang telah mengikuti diklat
implementasi kurikulum 2013;
Melakukan pengecekan Portofolio, yaitu mengunggah photo dan edit data
rinci;
Mencetak kartu identitas PTK (kartu digital).
b) Kepala Sekolah
Mengisi angket Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2014;
Prasyarat : semua gurunya sudah melakukan aktivasi PTK untuk tahun 2014,
30 siswa telah mengisi EDS (untuk sekolah yang memiliki siswa kurang dari
30 siswa, silahkan mengajukan permohonan dispensasi kepada Dinas di
kab/kota setempat untuk disetujui oleh LPMP);
Mengisi survey kurikulum 2013 bagi PTK yang telah mengikuti diklat
implementasi kurikulum 2013;
Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru kepada semua guru di sekolahnya;
Melakukan pengecekan Portofolio, yaitu mengunggah photo dan edit data
rinci;
Mencetak kartu identitas PTK (kartu digital).
c) Pengawas
Mengisi angket Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2014;
Mengisi survey kurikulum bagi PTK yang telah mengikuti diklat kurikulum
2013;
Prasyarat :
(1) Pengawas Akademik (Pengawas yang membina Guru) : memastikan semua
guru binaannya sudah melakukan aktivasi PTK untuk tahun 2014 dan
memastikan guru-guru binaannya telah selesai dinilai Kinerjanya oleh
kepala sekolah (PK Guru).
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan16
(2) Pengawas Manajerial (Pengawas yang membina Kepala Sekolah) :
memastikan semua kepala sekolah binaannya sudah melakukan aktivasi
PTK untuk tahun 2014 dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah binaannya;
(3) Pengawas Gabungan (Pengawas yang membina Guru dan Kepala
Sekolah) : memastikan semua guru dan kepala sekolah binaannya sudah
melakukan aktivasi PTK untuk tahun 2014, memastikan guru-guru
binaannya telah selesai dinilai Kinerjanya oleh kepala sekolah (PK Guru)
dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah binaannya.
Melakukan pengecekan Portofolio, yaitu mengunggah photo dan edit data
rinci;
Mencetak kartu identitas PTK (kartu digital).
c. Pengajuan NUPTK Baru
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh
NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :
1) PTK berstatus PNS :
Memiliki PegID Aktif
Memiliki SK ketetapan CPNS (SK CPNS hanya untuk PegID)
Memiliki SK ketetapan PNS
Memiliki SK setiap kenaikkan pangkatnya
Memiliki SK ketetapan PNS terakhir
2) PTK berstatus Non PNS
a) Bagi PTK dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah negeri
memenuhi syarat sebagai berikut:
Memiliki PegID Aktif
SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru, dan menyatakan bahwa
pembayaran Gaji berasal dari APBN/APBD.
- SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).
(sebaiknya dihapus saja, sampai ada peraturan turunannya PP atau yang lainnya)
b) Bagi PTK dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah swasta
memenuhi syarat sebagai berikut :
Memiliki PegID Aktif
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan17
Berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY)
SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala
Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal
terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau
berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut
(contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010).
Pemberian NUPTK baru bagi PTK akan dilakukan apabila PTK telah mendapatkan surat
penetapan PegID. Untuk pengajuan NUPTK yang ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan, hanya dapat diajukan kembali pada periode penerbitan NUPTK tahun
berikutnya setelah memenuhi persyaratan. PTK harus memastikan memenuhi persyaratan
sebelum mengajukan NUPTK.
Bagi PTK yang telah mempunyai PegID dan memenuhi syarat mengajukan NUPTK
mencetak surat Pengajuan NUPTK Baru dengan melampirkan dokumen fisik. Surat
pengajuan NUPTK telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah beserta dokumen fisik
diserahkan kepada admin kabupaten/kota untuk dilakukan pemeriksaan. Admin
kabupaten/kota akan mengeluarkan surat bukti pemeriksaan fisik dan akan
menyerahkannya kepada LPMP beserta surat pengajuan NUPTK dan dokumen fisik.
LPMP akan melakukan pemeriksaan dokumen serta mengeluarkan Surat Bukti Penerbitan
NUPTK.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan18
Gambar 2.2. Alur pengajuan NUPTK Baru
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan19
Mutasi PTKYang dimaksud mutasi adalah jika PTK yang sudah selesai mengikuti verval atau sudah berbintang empat berpindah sekolah induknya ke sekolah lain baik itu dalam satu kabupaten/kota, berbeda kabupaten/kota atau berbeda provinsi.
Persyaratan Umum dari mutasi adalah SK penempatan di sekolah yang baru atau sekolah tujuan. Proses transaksional mutasi di sistem padamu dimulai dari login PTK dengan mengajukan mutasi dengan mencetak format ajuan mutasi untuk diserahkan ke Admin Dinas Kabupaten/Kota asal untuk ditindaklanjuti setelah format tersebut dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel sekolah asal. Untuk PTK yang mutasi ke sekolah dengan Kabupaten/kota yang berbeda wajib membawa format cetak persetujuan mutasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wilayah sekolah asal terlebih dahulu sebelum menyerahkannya ke Dinas Kabupaten/Kota wilayah sekolah tujuan. Hal yang sama juga berlaku untuk mutasi dengan binaan yang berbeda seperti dari sekolah dibawah Kemenag mutasi ke sekolah dibawah Kemdikbud. PTK harus memperoleh cetak ajuan dari Mapenda terlebih dahulu sebelum menyerahkan format tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Jenis-jenis mutasi terdiri dari:
1. Mutasi antar sekolah dalam satu kab/kota.2. Mutasi antar sekolah berbeda kabupaten/kota atau berbeda Provinsi.3. Mutasi antar sekolah Naungan kemdikbud ke naungan kemenag.4. Mutasi PTK sekolah Kemdikbud ke Sekolah Naungan Kemenag.5. Sekolah berubah naungan dari Kemenag menjadi kemdikbud .6. Sekolah berubah status dari swasta menjadi Negeri dibawah naungan
Kemdikbud Adapun persyaratan mutasi PTK adalah sebagai berikut:
1. Mutasi NUPTK dengan status Non PNS dari Sekolah swasta ke Sekolah Negeri dibawah naungan Kemdikbud, Mutasi dari sekolah swasta ke negeri terdapat persyaratan tambahan yang berlaku untuk PTK Non PNS yang ber NUPTK yaitu harus menunjukkan SK Bupati/Walikota, jika tidak punya, NUPTK dibatalkan dan mendapatkan PegId;
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan20
2. Mutasi NUPTK dari sekolah kemenag ke sekolah Negeri dibawah kemdikbud jika status PTK Non PNS maka harus menyertakan SK Bupati /Walikota jika tidak NUPTK dibatalkan dan diberikan PegID;
3. Mutasi NUPTK PTK Non PNS naungan Kemdikbud ke Sekolah Naungan Kemenag. Jika suatu sekolah berubah naungan maka otomatis berdampak dengan PTK di sekolah tersebut, oleh karena itu persyaratannya harus sesuai dengan kondisi yang sepadan yaitu: Jika Sekolah tersebut menjadi negeri naungan Kemdikbud maka PTK Non PNS di sekolah tersebut harus memiliki SK Bupati/Walikota jika tidak NUPTK diganti dengan PegID;
4. Untuk Sekolah naungan kemdikbud yang berubah dari Swasta menjadi Negeri juga berdampak langsung ke PTK di dalamnya sehingga persyaratan tambahannya adalah jika PTK non PNS di sekolah tersebut ingin menginduk di sekolah tersebut maka harus memiliki SK Bupati/Walikota.
Alih Fungsi PTKYang dimaksud alih fungsi PTK adalah jika seorang PTK berpindah jabatannya, misalanya seorang Guru diangkat menjadi Pengawas Sekolah ataupun sebaliknya Pengawas Sekolah dimutasi menjadi Guru. Begitu juga jika seorang Laboran menjadi Guru atau sebaliknya. Alih fungsi juga bisa berupa perubahan status kepegawaian dari PTK Non PNS menjadi PTK PNS atau sebaliknya. Proses transaksi alih fungsi juga dimulai dari login PTK. PTK mencetak format alih fungsi yang kemudian diserahkan ke admin dinas kab/kota setelah format tersebut dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel sekolah asal. Adapun persyaratan dari alih fungsi adalah SK tugas atau jabatannya saat ini ataupun SK PNS untuk yang beralih fungsi menjadi guru PNS.
2.Alur Proses Pelaksanaan EDS
Pelaksanaan implementasi EDS tahun 2014 diprioritaskan pada pemetaan seluruh sekolah di Indonesia sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Badan PSDMPK-PMP penyesuaian dalam tahapan pelaksanaan EDS untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
Pelaksanaan EDS dibagi menjadi 5 tahapan yang meliputi: persiapan pelaksanaan, distribusi instrumen, pelaksanaan pemetaan di sekolah,
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan21
kompilasi & pengiriman data, pengolahan & analisis data seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3 Tahapan Pelaksanaan EDS 2014
1. Tahapan persiapan pelaksanaan meliputi : persiapan instrumen, penyusunan panduan, dan persiapan sistem informasi.
2. Sosialisasi meliputi : sosialisasi melalui web, pengiriman surat kepada pemerintah daerah, sosialisasi LPMP kepada Pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah kabupaten/kota kepada satuan pendidikan,
3. Pelaksanaan EDS meliputi: pengisian instrumen EDS oleh Guru, siswa/orangtua/wali dan Kepala Sekolah,
4. Pengolahan & analisis EDS meliputi: Cleansing EDS, dan pengembangan OLAP/dashboard.
Sama dengan tahun 2013, pelaksanaan EDS 2014 dilakukan dengan pendekatan transaksi real
time berbasis internet. Pengisian instrumen dilakukan saat responden terkoneksi dengan situs
http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu. Proses pelaksanaan EDS online dilakukan untuk
meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dengan asumsi semakin banyaknya jumlah
satuan pendidikan yang telah memiliki fasilitas TIK (komputer, laptop, dan internet) serta
semakin berkembangnya dan stabilnya jaringan komunikasi data di seluruh Indonesia. Hal ini
sejalan pula dengan disediakannya fasilitas internet oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Jaringan Pendidikan Nasional dan dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru
(UKG) dengan menggunakan teknologi online. Mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada
gambar 2.4.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan22
Gambar 2.4 Alur Proses Pelaksanaan EDS Online 2014
3.Alur Proses Pelaksanaan PK GuruPK Guru dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagaimana terlihat
pada skema berikut.Gambar 2.5 Tahapan Pelaksanaan PK Guru
Secara rinci keenam langkah pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut:
Langkah Pertama : Wawancara Sebelum Pengamatan
Sebelum dilakukan pengamatan dan pemantauan, perlu diadakan wawancara antara penilai
dan guru yang akan dinilai. Tujuannya adalah:
1) Memastikan bahwa guru memahami jalannya proses penilaian;
2) Memeriksa dokumen-dokumen yang perlu untuk wawancara diantaranya rencana
pelaksanaan pembelajaran, silabus, daftar hadir siswa dan jurnal guru;
3) Mengumpulkan bukti sesuai dengan indikator yang terkait dan memastikan bahwa semua
prosedur dalam petunjuk pelaksanaan PK Guru diikut;
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan23
4) Memastikan bahwa guru memiliki cukup bukti untuk mengetahui bahwa guru telah
mengumpulkan dan menggunakan informasi terkait peserta didik dalam merancang
pembelajaran;
5) Memberikan kesempatan kepada guru untuk menjelaskan, mendiskusikan dan
mengungkapkan hal-hal yang dianggapnya penting dalam proses pembelajaran;
6) Membuat kesepakatan rentang waktu untuk pelaksanaan pengamatan/observasi (bukan
tanggal dan hari, tapi diantara rentang waktu 10 hari setelah wawancara).
Langkah Kedua: Pengamatan dan Pemantauan
Tidak ada batasan mengenai jumlah pelaksanaan pengamatan atau pemantauan1. Yang
terpenting adalah:
1) Pengamatan dan pemantauan dapat dilakukan lebih dari satu kali sepanjang rentang waktu
yang disepakati;
2) Tujuan pengulangan pengamatan dan pemantauan adalah agar penilai dapat
mengumpulkan bukti/data yang cukup untuk dapat memberikan skor masing-masing butir
indikator secara adil dan transparan;
3) Jika penilai belum mendapatkan bukti/data dalam satu kali pertemuan, maka penilai dapat
melakukan pengamatan ulang sampai cukup bukti/data untuk menentukan skor penilaian;
4) Kegiatan mengajar guru harus diamati sedikitnya satu kali pertemuan utuh (minimal 2 jam
pelajaran);
5) Kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan kapan saja setelah penilai menerima penugasan;
6) Persentase waktu untuk pengamatan dan pemantauan tergantung dari jenis guru. Untuk
guru kelas dan mapel persentase pengamatan lebih banyak dari pemantauan, tetapi untuk
guru bimbingan konseling (BK) persentase pemantauan lebih banyak.
Langkah Ketiga: Perbandingan dan Pemberian Skor
Sebelum pertemuan persetujuan, penilai harus membandingkan bukti dengan indikator/butir
indikator dan memberikan skor sesuai dengan data yang telah dikumpulkan melalui proses
penilaian.
Langkah Keempat: Pertemuan Persetujuan
Setelah pengamatan dan pemantauan selesai dilaksanakan, penilai dan guru menyepakati
waktu pertemuan persetujuan. Hal penting dalam pertemuan persetujuan adalah:
1) Penilai harus menjelaskan skor yang diberikan untuk setiap indikator dan butir indikator;
1Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum pengamatan, pengamatan selama pelaksanaan proses pembelajaran, dan diskusi setelah pengamatan. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan atau wawancara dengan warga sekolah.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan24
2) Penilai harus meminta kesepakatan dari guru tentang skor yang diberikan dan jika perlu
menjelaskan alasannya terkait dengan data yang dikumpulkan;
3) Penilai harus memberi kesempatan kepada guru untuk menyampaikan umpan balik
tentang skor yang diberikan. Penilai hanya perlu mencatat penjelasan guru sebagai bukti
baru dan tidak perlu mengomentarinya.
Langkah Kelima: Mediasi Penyelesaian Masalah (Bila diperlukan)
Langkah kelima dilaksanakan bila terjadi ketidaksepakatan antara penilai dan guru yang
dinilai. Hal penting dalam mediasi adalah:
1) Jika penilai dan guru tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil akhir dari
penilaian, maka hal ini harus dicatat dalam format yang disediakan dan penilai
melaporkan kepada kepala sekolah/madrasah;
2) Kepala sekolah/madrasah harus merespon laporan tersebut dengan cara, 1) kepala
sekolah/madrasah sendiri berhak menetapkan skor indikator yang belum disepakati sesuai
dengan bukti yang dapat dipercaya, 2) kepala sekolah/madrasah dapat menunjuk penilai
lain untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap indikator yang tidak disepakati,
3) dalam hal kepala sekolah tidak dapat memutuskan skor indikator yang tidak disepakti,
kepala sekolah/madrasah menyampaikan hal tersebut kepada Kepala UPT/Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi untuk menunjuk penilai lain untuk melakukan
penilaian ulang.
Langkah Keenam: Konversi Hasil PK Guru
Skor hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagai nilai kinerja guru. Hasil konversi ini
selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan
angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru.
Penetapan hasil konversi PK Guru ke angka redit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit
kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Kepala
sekolah dapat mengkonversi hasil perhitungan PK Guru ke dalam angka kredit, tetapi hanya
berupa usulan/estimasi untuk keperluan perolehan angka kredit guru.
Usulan angka kredit (estimasi) berdasarkan hasil perhitungan PK Guru dicatat dalam format
penghitungan angka kredit yang ditandatangani oleh penilai PK Guru, guru yang dinilai dan
diketahui oleh kepala sekolah. Selanjutnya Tim Penilai Angka Kredit (tingkat kabupaten/kota,
provinsi, atau pusat) akan menghitung Angka Kredit unsur pembelajaran bersama dengan
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan25
angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya
inovatif) dan unsur penunjang dan merekapnya di dalam Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional guru.
Sebelum melakukan penetapan hasil konversi PK Guru ke angka kredit, Tim Penilai Angka
Kredit harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru apabila hasil PK Guru dianggap
kurang valid. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen
(hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam format laporan hasil PK Guru, catatan hasil
pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam format kumpulan
data beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan
penetapan angka kredit. Jika ternyata ada ketidaksesuaian terhadap hasil yang disampaikan
oleh sekolah, maka Tim Penilai Angka Kredit dapat meminta penjelasan/ klarifikasi dari
kepala sekolah. Jika hasil penjelasan/ klarifikasi oleh kepala sekolah belum dapat
menyakinkan Tim Penilai Angka Kredit, maka Tim Penilai Angka Kredit tersebut berhak
mengunjungi sekolah untuk memastikan kesesuaian antara hasil PK Guru dan kinerja guru
yang dinilai. Hal ini hanya dilakukan terhadap kasus tertentu yang terkait dengan data
penilaian yang tidak sesuai.
+ PPK
………………
4.Alur Pelaporan Hasil PK GuruKepala Sekolah wajib melaporkan hasil PK Guru seluruh guru di sekolahnya secara online melalui sistem Padamu Negeri menggunakan login individu Kepala Sekolah. Hal ini merupakan salah satu syarat dari aktivasi NUPTK/PegID. Berikut tahapan dari pelaporan hasil PK Guru ke sistem setelah Kepala sekolah melakukan PK Guru secara manual menggunakan instrument yang dapat dicetak terlebih dahulu:
1. Menggunakan login Kepala Sekolah melakukan input Nilai PK yang terdiri dari 14
kompetensi ke sistem Padamu Negeri per guru disekolahnya.
2. Melakukan perhitungan Angka Kredit Guru dengan melakukan input ke sistem.
3. Mengunggah format cetak lampiran S22 yang sudah ditanda tangani ke sistem setelah
berkas dipindai menggunakan scanner ataupun difoto.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan26
4. Mencetak Surat ajuan dari sistem untuk kemudian dikirim beserta berkas S22 ke Dinas
Pendidikan Kab/Kota
Kepala Sekolah juga wajib melaporkan PK Guru dengan tugas tambahan untuk guru bertugas:
a) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Akademik
b) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kesiswaan
c) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Sarpras
d) Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Humas
e) Menjadi Ketua Program Keahlian/Studi, atau sejenisnya
f) Menjadi Kepala Perpustakaan
g) Menjadi Kepala Laboratorium, Bengkel, Unit Produksi, atau sejenisnya
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan27
Gambar 2.6 Alur Proses Pelaksanaan PK Guru Online 2014
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan28
5.Alur Proses Pelaksanaan PK Kepala Sekolah Pelaksanaan PK KS oleh Pengawas Sekolah pada prinsipnya sama dengan PK Guru, tetapi komponen penilaiannya saja yang berbeda. Komponen penilaiannya meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Hal ini sejalan dengan permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah. Pengawas sekolah bertanggung jawab untuk melaporkan hasil seluruh PK Kepala Sekolah binaannya secara online ke dalam sistem Padamu Negeri menggunakan login individu Pengawas. Pengawas Sekolah berkewajiban secara aktif memonitor proses pelaporan PK Guru oleh Kepala Sekolah ke dalam sistem Padamu sebagai salah satu syarat Pengawas Sekolah mengaktifkan NUPTK nya. Pengawas dapat melakukan aktifasi NUPTK nya setelah semua kepala sekolah binaannya selesai melakukan PK Guru seluruh Guru di sekolahnya. Adapun alur proses pelaporan hasil PK Kepalas sekolah adalah sebagai berikut:
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan29
Gambar 2.7 Alur Proses Pelaksanaan PK KS Online 2014C.Integrasi Sistem NUPTK, Pelaksanaan EDS dan Pelaksanaan PK Guru
dan Pelaksanaan PK Kepala Sekolah
Integrasi pelaksanaan NUPTK dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran NUPTK dan Pemetaan Mutu Pendidikan, sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya. Integrasi yang dilakukan mencakup dua hal yaitu:
1. Integrasi Sistem Informasi2. Integrasi Pelaksanaan dan 3. Integrasi Sumber daya
Wujud integrasi sistem NUPTK, EDS dan PK Guru tergabung dalam sebuah sistem yang disebut PADAMU NEGERI. PADAMU NEGERI merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan Pengembangan
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan30
Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) untuk mendukung program Pemetaan Mutu Pendidikan sejak tahun 2013.
Melalui Layanan Sistem Informasi PADAMU NEGERI ini Program Pemetaan Mutu Pendidikan mencakup Aktivasi NUPTK/PegID, Pengisian Instrumen Evaluasi Diri Sekolah, Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Guru, dan Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah secara terpadu dan online. Melalui Layanan Sistem Informasi PADAMU NEGERI ini, BPSDMPK-PMP berupaya mendorong terwujudnya program - program pembangunan untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan.
Berikut Alur Integrasi Sistem NUPTK, Pelaksanaan EDS, Pelaksanaan PK Guru dan Pelaksanaan PK Kepala Sekolah :
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan31
Gambar 2.8 Integrasi Pelaksanaan NUPTK, EDS, PK Guru dan PK KS
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan32
BAB IIISTRATEGI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
A. Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2014 yang meliputi Aktivasi NUPTK/PegID, Pengisian Instrumen Evaluasi Diri Sekolah, Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Guru, dan Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dilaksanakan secara terpadu dan online melalui Layanan Sistem Informasi berbasis web dengan domain http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu. Mekanisme tersebut digambarkan pada diagram di bawah ini:
Gambar 3.1 Mekanisme Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pedidikan tahun 2014
Diagram tersebut menjelaskan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tahun 2014 melibatkan unsur BPSDMPK-PMP yang meliputi : Sekretariat BPSDMPK-PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Peran di daerah melibatkan LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan dan PTK. Keterlibatan masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan33
1. BPSDMPK-PMP
a. Mengembangkan instrumen pemetaan mutu pendidikan.b. Mengembangkan aplikasi transaksional NUPTK/PegID, EDS, Penilaian
Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang terintegrasi dengan Layanan Sistem Informasi PADAMU NEGERI berbasis online.
c. Menyiapkan desain analisis hasil pemetaan mutu pendidikan berbasis online.
d. Menyusun panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan.
2. LPMP
a. Menyiapkan petugas pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan Pembekalan Admin Pemetaan Mutu Pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota.
b. Memfasilitasi kegiatan kesekretariatan dan pendampingan dalam rangka Pemetaan Mutu Pendidikan.
c. Melakukan Supervisi, Asistensi dan Audit pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
d. Melakukan analisis hasil evaluasi diri sekolah dan hasil PK Guru seluruh satuan pendidikan, serta analisis hasil PK Kepala Sekolah di wilayah kerjanya.
e. Menyusun profil PTK yang ada di wilayahnya.f. Menyusun profil pemetaan mutu pendidikan yang ada di wilayahnya.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Mensosialisasikan program pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dan PTK yang berada di wilayahnya.
b. Mengusulkan koordinator dan admin pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota pada LPMP untuk dibuatkan Surat Keputusan Kepala LPMP.
c. Memastikan bahwa kegiatan pemetaan mutu pendidikan melalui Aktivasi NUPTK/PegID dari seluruh satuan pendidikan dan PTK yang ada di wilayahnya sudah masuk ke database melalui sistem informasi PADAMU NEGERI.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan34
d. Memastikan Instrumen Evaluasi Diri Sekolah, Instrumen Penilaian Kinerja Guru, dan Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah terinput ke database melalui sistem informasi PADAMU NEGERI.
4.Pengawas
a. Melakukan pengawasan perkembangan program pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau PTK binaannya.
b. Mengisi instrumen pemetaan mutu pendidikan dengan ketentuan:1) Pengawas Akademik
a) Wajib mendaftar guru binaannyab) bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu
pendidikan, termasuk pengisian instrumen oleh PTK binaan tersebut.
2) Pengawas Manajeriala) Wajib mendaftarkan sekolah binaannya b) bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu
pendidikan di sekolah binaan, termasuk pengisian instrumen oleh seluruh responden di sekolah binaan tersebut dan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah binaannya.
3) Pengawas Gabungana) Wajib mendaftar guru dan sekolah binaannya b) bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu
pendidikan, termasuk pengisian instrumen oleh PTK binaan tersebut dan bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah binaan, termasuk pengisian instrumen oleh seluruh responden di sekolah binaan tersebut dan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah binaannya.
c. Pengawas bisa melakukan aktifasi NUPTK jika seluruh proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah dan/atau PTK binaannya telah selesai, sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
5.Satuan Pendidikan
a. Mempersiapkan responden dari unsur kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah dan mempersiapkan satu orang operator sekolah.
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan35
b. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan
c. Mengisi instrumen pemetaan dengan ketentuan:1. Kepala Sekolah dan Pendidik
Bertanggung jawab pada keseluruhan proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah termasuk pengisian instrumen oleh keseluruhan responden di sekolah tersebut.
Pengisian instrumen pemetaan mutu pendidikan untuk kepala sekolah dan pendidik dilakukan bersamaan dengan proses aktivasi NUPTK.
NUPTK kepala sekolah akan dinyatakan aktif jika seluruh proses pemetaan mutu pendidikan di sekolah tersebut telah selesai.
2. Siswa Instrumen pemetaan mutu pendidikan untuk siswa diisi secara
online dengan menggunakan akun login yang diberikan oleh admin sekolah.
3. Admin Sekolah Mendistribusikan akun siswa responden EDS.
B. Organisasi Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
a.Tingkat Pusat
1) Pengarah
a)Kepala BPSDMPK-PMP
b)Sekretaris BPSDMPK-PMP
c)Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, BPSDMPK-PMP
d)Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, BPSDMPK-PMP
e)Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, BPSDMPK-PMP
2) Penanggung jawab
a) Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat BPSDMPK-PMP
b) Kepala Bidang Bidang Pengembang Tenaga Teknis dan Fungsional non Pendidik,
Pusbang Tendik
c) Kepala Bidang pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar
d) Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar PPMP
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan36
3) Pengelola
a) Kepala Seksi Data dan Informasi, Bagren Set. BPSDMPK-PMP
b) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Pengembang Tenaga Teknis dan
Fungsional non Pendidik
c) Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Bidang Pengembang Tenaga Teknis dan
Fungsional non Pendidik
d) Kepala Sub Bidang Peningkatan kompetensi pendidikan dasar, bidang
pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar
e) Kepala Sub Bidang Pemetaan Mutu Bidang PM Dikdas PPMP
f) Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Bidang PM Dikdas PPMP
4) Pelaksana
a) Admin BPSDMPK-PMP, Kemdikbud
b) Help desk pusat
b. Tingkat Propinsi
1) Penanggung Jawab: Kepala LPMP
2) Pengelola
a) Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
b) Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
c) Kepala Seksi Sistem Informasi
3) Pelaksana
a) Admin LPMP
b) Help desk propinsi
c. Tingkat Kabupaten/Kota
1) Koordinator Kabupaten/Kota
2) Admin Kabupaten/Kota
3) Help desk kabupaten/kota
4) Admin Sekolah
C. Kriteria SDM PemetaanOptimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu pendidikan mensyaratkan adanya
ketersediaan sumberdaya manusia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
NO SDM PEMETAAN KRITERIA
1. Admin LPMP 1. PNS di LPMP
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan37
NO SDM PEMETAAN KRITERIA
2. Menguasai TIK 3. Menguasai substansi sistem informasi Pemetaan
Mutu Pendidikan (basis NUPTK/PegID, EDS, PK Guru, dan PK KS)
2. Tim Layanan Konsultasi (Help desk) Propinsi
1. PNS di LPMP2. Menguasai TIK 3. Menguasai substansi sistem informasi Pemetaan
Mutu Pendidikan (basis NUPTK/PegID, EDS, PK Guru, dan PK KS)
3. Koordinator Dinas Kabupaten/Kota
1. PNS Kabupaten/Kota yang diusulkan 2. Menguasai TIK 3. Menguasai substansi sistem informasi Pemetaan
Mutu Pendidikan (basis NUPTK/PegID, EDS, PK Guru, dan PK KS)
4. Admin Sekolah 1. Guru/Staf TU Sekolah2. Menguasai TIK
D. Peranan SDM Pemetaan Mutu Pendidikan (sebaiknya dihapus saja, karena tidak ada pembiayaan khusus kepada semua petugas)Peran dan tanggung jawab masing-masing sumber daya manusia yang terlibat pada pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tahun 2014 di setiap tahapnya dapat dilihat sebagai berikut :
Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan38
a. Peta Peran Tahap Persiapan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan TAHAPAN KEGIATAN
BPSDMPK-PMP LPMP ADMIN KAB/KOTA ADMIN SEKOLAH
PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
Mengembangkan instrumen pemetaan mutu pendidikan (EDS, PK Guru & PK Kepala Sekolah) dan menyusun panduannya
Memberikan akun kepada Admin Kabupaten/kota bagi satuan pendidikan yang belum terdaftar di sistem berdasarkan laporan
Melaporkan satuan pendidikan yang belum terdaftar di sistem kepada LPMP untuk mendapatkan akun.
Memastikan semua PTKnya sudah terdaftar di satuan pendidikannya dengan benar
Mengembangkan aplikasi pemetaan mutu pendidikan dan menyusun panduannya
Mendownload pedoman-pedoman pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan
Memperbaiki tata kelola kepala sekolah dan pengawas sekolah di wilayah kerjanya
Mendisitibusikan akun siswa responden EDS
Menyusun panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan
Menetapkan Koordinator dan admin Kabupaten/kota
Membantu menonaktifkan guru yang akan menjadi dosen dan alasan lainnya
Memastikan profile satuan pendidikannya sudah benar
Menyediakan basis data awal NUPTK / PegID untuk referensi aktivasi.
Melakukan mutasi antar sekolah ataupun ke luar dan masuk ke wilayah kerjanya
Mengembangkan Instrumen Audit dan menyusun panduannya
Menetapkan Tim Help Desk Substansi dan IT LPMP
Memastikan semua satuan pendidikannya sudah memiliki akun dan semua ptknya telah memiliki NUPTK/PegID di wilayah kerjanya
Menetapkan Tim Help Desk Substansi dan IT BPSDMPK-PMP
Penetapan admin LPMP
Menetapkan admin LPMPMembuat Materi Sosialisasi
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
b. Peta Peran Tahap Pelaksanaan Pemetaan Mutu PendidikanTAHAPAN KEGIATAN
BPSDMPK-PMP LPMP ADMIN KAB/KOTA ADMIN SEKOLAH
PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
Memastikan aplikasi pemetaan mutu pendidikan siap dipergunakan
Memonitor pelaksanaan aktivasi NUPTK/PegID skala provinsi.
Memonitor proses aktivasi akun di seluruh sekolah dan aktivasi NUPTK/PegID para ptk di wilayah kerjanya.
Memandu dan mengarahkan para PTK untuk melaksanakan proses aktivasi NUPTK/PegID.
Memastikan Instrumen pemetaan mutu pendidikan siap dipergunakan
Memberi bantuan dan dukungan teknis secara online
Memberi bantuan dan dukungan teknis secara online / tatap muka
Memberi bantuan dan dukungan teknis secara tatap muka
Menjamin ketersediaan dan kehandalan sistem.
Menelusuri dan memberi persetujuan terhadap pengajuan NUPTK baru.
Melayani proses pengajuan NUPTK Baru bagi PTK yang belum memiliki sebelumnya.
Memastikan bahwa setiap PTK di sekolah telah melengkapi Data Rinci dan upload photo pada sistem.
Melaksanakan fungsi help desk bagi admin LPMP
Melaksanakan fungsi help desk bagi admin Kabupaten/Kota
Melakukan pengarsipan semua dokumen para PTK yang melakukan proses pemetaan mutupendidikan di sekolah.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Melaksanakan Audit Data Memastikan kepala sekolah telah melakukan PK Guru
c. Peta Peran Tahap Pengolahan dan Analisis DataTAHAPAN KEGIATAN
BPSDMPK-PMP LPMP ADMIN KAB/KOTA ADMIN SEKOLAH
PENGOLAHAN DAN ANALISIS HASIL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
Memberikan informasi PK Guru (bagi guru dengan pangkat IV/b s.d IV/e) sebagai bahan Penilaian Angka Kredit bagi Guru
Menyelenggarakan workshop pengolahan dan analisis data hasil pemetaan
Menyusun dan mempublikasikan peta mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota
Mengetahui peta mutu pendidikan tingkat Satuan Pendidikan
Menyusun dan mempublikasikan hasil PK Guru dan PK KS
Menyusun dan mempublikasikan peta mutu pendidikan tingkat provinsi
Memberikan informasi PK Guru (bagi guru dengan pangkat III/a s.d IV/b) sebagai bahan Penilaian Angka Kredit bagi Guru
Mengetahui hasil PK Guru tingkat Satuan Pendidikan
Menyusun dan mempublikasikan peta mutu pendidikan nasional
Menyusun dan mempublikasikan hasil PK Guru dan PK KS tingkat Propinsi
Menyusun dan mempublikasikan hasil PK Guru dan PK KS tingkat Kabupaten/Kota
Mengembangkan aplikasi OLAP/BI
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB IV
PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan dilakukan secara terintegrasi
dengan pelaksanaan aktivasi NUPTK/PegID, Pelaksanaan EDS, dan Pelaksanaan PK Guru di
satuan pendidikan, serta Pelaksanaan PK KS. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ini
dilakukan secara transaksi real time berbasis internet. Seluruh responden, harus mengisi data
dan menjawab pertanyaan pada aplikasi yang disediakan pada web dengan alamat
http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu Dengan demikian seluruh responden harus
mempunyai akses terhadap internet, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
A. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan di tahun 2014, BPSDMPK-PMP akan menyusun dan memperbaiki
instrumen EDS, PK Guru dan PK KS, serta Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu
Pendidikan. Persiapan aplikasi, kemudahan akses dan jaringan, serta perbaikkan
infrastruktur dilakukan untuk menunjang kelancaran pemetaan mutu pendidikan.
Pengelolaan dan perawatan yang dilakukan secara berkesinambunganpun perlu
dilakukan selama pemetaan mutu pendidikan ini dilaksanakan.
Admin LPMP, help desk propinsi, admin pemetaan mutu pendidikan maupun help desk
kabupaten/kota diharapkan mampu berperan aktif mencarikan solusi dari permasalahan
yang terjadi di lapangan.
B. Tahap Pelaksanaan
1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melakukan aktivasi NUPTK/PegID
melalui akun PTK nya masing-masing;
2. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas wajib mengupload photonya masing-masing;
3. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang sudah mengikuti diklat implementasi
kurikulum 2013 wajib mengisi Survey terkait Implementasi Kurikulum 2013;
4. Semua Guru wajib mengisi Instrumen EDS kecuali Guru jenjang TK;
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan41
5. Semua Kepala Sekolah wajib melakukan Penilaian Kinerja Guru kepada semua guru
yang ada di sekolahnya. Penilaian dilakukan secara manual/offline, kemudian akan
diinput secara online ke sistem PADAMU NEGERI;
6. Semua Pengawas manajerial/gabungan wajib melakukan Penilaian Kinerja kepada
Kepala Sekolah Penilaian dilakukan secara manual/offline, kemudian akan diinput
secara online ke dalam sistem;
7. Admin sekolah membuat akun untuk seluruh responden EDS bagi
siswa/orangtua/wali.
8. Instrumen EDS untuk siswa diisi secara online dengan menggunakan akun yang
diberikan oleh admin sekolah. Dalam hal siswa yang tidak dapat akses internet, dapat
diwakili oleh orang tua atau walinya atau operator sekolah.
9. Kepala sekolah melalui Admin Sekolah/Tata Usaha mengarsipkan seluruh dokumen
pendukung yang terkait dengan Pemetaan Mutu Pendidikan.
C. Tahap Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Setelah pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan selesai, satuan pendidikan harus
menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil peta mutu pendidikannya, yang dapat
diakses oleh Admin Sekolah dari situs http://padamu.kemdikbud.go.id. Rencana tindak
lanjut ini dapat berupa penyusunan RKS/RKAS atau perbaikan RKS/RKAS yang
hasilnya dapat memperbaiki mutu pendidikan pada satuan pendidikan tersebut, sesuai 8
Standar Nasional Pendidikan.
Selama pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan Admin Pemetaan, koordinator
kabupaten/kota dan LPMP harus dapat memastikan bahwa Instrumen EDS, Instrumen PK
Guru dan Instrumen PK KS terinput, serta aktivasi NUPTK/PegID sudah dilakukan oleh
semua PTK. LPMP, koordinator kabupaten/kota dan Admin pemetaan mutu pendidikan
tingkat kabupaten/kota diharapkan melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada satuan
pendidikan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan oleh tim help desk LPMP dan tim help desk
kabupaten/kota. Jika memungkinkan, asistensi dan bimbingan teknis dapat dilakukan secara
tatap muka baik di satuan pendidikan maupun tempat lain yang disepakati.
Informasi terkait kendala, hambatan, dan kesulitan merupakan faktor penentu kesuksesan
pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan. Oleh karenanya BPSDMPK-PMP - LPMP
melakukan pemantauan dan evaluasi secara online maupun onsite. Pemantauan onsite
dilaksanakan secara sampling dan dilakukan melalui analisis terhadap informasi yang tersedia
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan42
sebagai hasil dari pemantauan online diikuti dengan verifikasi dokumen pendukung dan
interview dengan satuan pendidikan. Pemantauan onsite dilakukan secara terpadu oleh
BPSDMPK-PMP, LPMP, dan tim koordinasi kabupaten/kota. Panduan pelaksanaan dan
instrumen pemantauan akan disusun dalam buku terpisah.
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan43
BAB V
PENUTUP
Hal-hal yang telah tertuang dalam panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini
diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara yang terlibat, sehingga
dapat mendukung pelaksanaan aktivasi NUPTK/PegID, pelaksanaan EDS, Pelaksanaan PK
Guru dan PK KS secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Panduan ini merupakan acuan bagi pihak pelaksana, khususnya yang ada di daerah seperti
LPMP, dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta sekolah. Hal-hal yang belum diatur dalam
panduan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri. BPSDMPK-PMP
akan melakukan penyempurnaan secara berkala apabila dianggap perlu.
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan44
LAMPIRANLampiran 1.a. Aktivasi NUPTK/PegID bagi Guru
Lampiran 1.b. Aktivasi NUPTK/PegID bagi Kepala Sekolah
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan45
Lampiran 1.c. Aktivasi NUPTK/PegID bagi Pengawas Sekolah
Lampiran 2. Alur Registrasi PTK
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan46
Lampiran 3. Alur Pengajuan NUPTK Baru
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan47
Lampiran 4.
DAFTAR MATA PELAJARAN BERDASARKAN JENJANG
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
1 Guru Kelas TK 020KB000
2 Guru Kelas SD 027KD000
3 Guru Kelas SDLB 800KF000
4 Kesenian (dan budaya) SD 217GD000
5 Kesenian (dan budaya) SMP 217GG000
6 Kesenian (dan budaya) SMA 217GJ000
7 Kesenian (dan budaya) SMK 217GM000
8 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD 220GD000
9 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP 220GG000
10 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA 220GJ000
11 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK 220GM000
12 Bahasa Inggris SD 157GD000
13 Bahasa Inggris SMP 157GG000
14 Bahasa Inggris SMA 157GJ000
15 Bahasa Inggris SMK 157GM000
16 PKN SMP 154GG000
17 PKN SMA 154GJ000
18 PKN SMK 154GM000
19 Matematika SMP 180GG000
20 Matematika SMA 180GJ000
21 Matematika SMK 180GM000
22 Bahasa Indonesia (dan Sastra) SMP 156GG000
23 Bahasa Indonesia (dan Sastra) SMA 156GJ000
24 Bahasa Indonesia (dan Sastra) SMK 156GM000
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan48
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
25 TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMP 224GG000
26 TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMA 224GJ000
27 Keterampilan SMP 227GG000
28 Keterampilan SMA 227GJ000
29 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMP 097GG000
30 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMP 097GG000
31 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMA 097GJ000
32 Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) SMK 097GM000
33 Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) SMP 100GG000
34 Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) SMA 214GJ000
35 IPS SMK 100GM000
36 Biologi SMA 190GJ000
37 Biologi SMK 190GM000
38 Fisika SMA 184GJ000
39 Fisika SMK 184GM000
40 Kimia SMA 187GJ000
41 Kimia SMK 187GM000
42 Ekonomi SMA 210GJ000
43 Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) SMA 214GJ000
44 Antropologi SMA 215GJ000
45 Geografi SMA 207GJ000
46 Sejarah SMA 204GJ000
47 Bahasa Arab SMA 167GJ000
48 Bahasa Arab SMK 167GM000
49 Bahasa Jerman SMA 160GJ000
50 Bahasa Jerman SMK 160GM000
51 Bahasa Perancis SMA 164GJ000
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan49
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
52 Bahasa Perancis SMK 164GM000
53 Bahasa Jepang SMA 170GJ000
54 Bahasa Jepang SMK 170GM000
55 Bahasa Mandarin SMA 174GJ000
56 Bahasa Mandarin SMK 174GM000
57Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) SMK
330GM000
58 Kewirausahaan SMK 331GM000
59 Bimbingan dan Konseling (Konselor) SMP 810GG000
60 Bimbingan dan Konseling (Konselor) SMA 810GJ000
61 Bimbingan dan Konseling (Konselor) SMK 810GM000
62 Teknik Konstruksi Baja SMK 401GM501
63 Teknik Konstruksi Kayu SMK 402GM501
64 Teknik Konstruksi Batu dan Beton SMK 403GM501
65 Teknik Gambar Bangunan SMK 406GM501
66 Teknik Furnitur SMK 616GM501
67 Teknik Plambing dan Sanitasi SMK 407GM502
68 Teknik Survey dan Pemetaan SMK 521GM514
69 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMK 415GM503
70 Teknik Distribusi Tenaga Listrik SMK 417GM503
71 Teknik Transmisi Tenaga Listrik SMK 414GM503
72 Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 617GM503
73 Teknik Otomasi Industri SMK 618GM503
74 Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMK 536GM506
75 Teknik Pemesinan SMK 424GM504
76 Teknik Pengelasan SMK 421GM504
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan50
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
77 Teknik Fabrikasi Logam SMK 422GM504
78 Teknik Pengecoran Logam SMK 423GM504
79 Teknik Gambar Mesin SMK 426GM504
80 Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin SMK 425GM504
81 Teknik Kendaraan Ringan SMK 586GM505
82 Teknik Sepeda Motor SMK 587GM505
83 Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK 429GM505
84 Teknik Alat Berat SMK 428GM505
85 Teknik Ototronik SMK 430GM505
86 Air Frame dan Power Plant SMK 470GM506
87 Pemesinan Pesawat Udara SMK 467GM506
88 Konstruksi Badan Pesawat Udara SMK 469GM506
89 Konstruksi Rangka Pesawat Udara SMK 468GM506
90 Kelistrikan Pesawat Udara SMK 472GM506
91 Elektronika Pesawat Udara SMK 473GM506
92Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara SMK
471GM506
93 Teknik Konstruksi Kapal Baja SMK 476GM507
94 Teknik Konstruksi Kapal Kayu SMK 481GM507
95 Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass SMK 588GM507
96 Teknik Instalasi Pemesinan Kapal SMK 478GM507
97 Teknik Pengelasan Kapal SMK 477GM507
98 Kelistrikan Kapal SMK 479GM507
99 Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal SMK 480GM507
100 Interior kapal SMK 589GM513
101 Teknik Pemintalan Serat Buatan SMK 484GM508
102 Teknik Pembuatan Benang SMK 485GM508
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan51
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
103 Teknik Pembuatan Kain SMK 486GM508
104 Teknik Penyempurnaan Tekstil SMK 590GM508
105 Garmen SMK 591GM508
106 Persiapan Grafika SMK 492GM509
107 Produksi Grafika SMK 491GM509
108 Geologi Pertambangan SMK 495GM510
109 Teknik Instrumentasi Gelas SMK 502GM511
110 Teknik Instrumentasi Logam SMK 501GM511
111 Kontrol Proses SMK 499GM511
112 Kontrol Mekanik SMK 500GM511
113 Kimia Industri SMK 505GM512
114 Kimia Analisis SMK 506GM512
115 Nautika Kapal Penangkap Ikan SMK 511GM513
116 Teknika Kapal Penangkap Ikan SMK 512GM513
117 Nautika Kapal Niaga SMK 509GM513
118 Teknika Kapal Niaga SMK 510GM513
119 Teknik dan Manajemen Produksi SMK 592GM516
120 Teknik Produksi Perminyakan SMK 595GM517
121 Teknik Pemboran Minyak SMK 596GM517
122Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia SMK
597GM517
123 Teknik Audio-Video SMK 533GM515
124 Teknik Elektronika Industri SMK 534GM515
125 Mekatronika SMK 598GM515
126 Teknik Transmisi Telekomunikasi SMK 599GM601
127 Teknik Suitsing SMK 517GM601
128 Teknik Jaringan Akses SMK 600GM601
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan52
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
129 Rekayasa Perangkat Lunak SMK 524GM601
130 Teknik Komputer dan Jaringan SMK 525GM602
131 Multimedia SMK 526GM602
132 Animasi SMK 565GM602
133Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian SMK
530GM603
134Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio SMK
529GM603
135 Keperawatan SMK 575GM301
136 Keperawatan Gigi SMK 577GM301
137 Analis Kesehatan SMK 580GM301
138 Farmasi SMK 582GM301
139 Farmasi Industri SMK 601GM301
140 Perawatan Sosial SMK 602GM302
141 Seni Lukis SMK 603GM406
142 Seni Patung SMK 604GM406
143 Desain Komunikasi Visual SMK 605GM406
144 Desain Interior dan Landscaping SMK 606GM406
145 Desain dan Produksi Kria Tekstil SMK 460GM403
146 Desain dan Produksi Kria Kulit SMK 461GM403
147 Desain dan Produksi Kria Keramik SMK 462GM403
148 Desain dan Produksi Kria Logam SMK 463GM403
149 Desain dan Produksi Kria Kayu SMK 464GM403
150 Seni Musik Klasik SMK 568GM405
151 Seni Musik Non Klasik SMK 569GM405
152 Seni Tari SMK 570GM405
153 Seni Karawitan SMK 571GM405
154 Seni Pedalangan SMK 572GM405
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan53
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
155 Seni Teater SMK 573GM405
156 Usaha Perjalanan Wisata SMK 607GM404
157 Akomodasi Perhotelan SMK 549GM404
158 Jasa Boga SMK 608GM401
159 Patiseri SMK 434GM401
160 Kecantikan Kulit SMK 437GM402
161 Kecantikan Rambut SMK 438GM402
162 Busana Butik SMK 609GM407
163 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK 553GM104
164 Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK 558GM104
165Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman SMK
560GM104
166 Agribisnis Ternak Ruminansia SMK 445GM101
167 Agribisnis Ternak Unggas SMK 446GM101
168 Agribisnis Aneka Ternak SMK 610GM101
169 Perawatan Kesehatan Ternak SMK 611GM101
170 Agribisnis Perikanan SMK 449GM102
171 Agribisnis Rumput Laut SMK 453GM102
172 Mekanisasi Pertanian SMK 612GM101
173 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK 456GM104
174 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian SMK 458GM104
175 Penyuluhan Pertanian SMK 613GM101
176 Kehutanan (4 Tahun) SMK 614GM107
177 Administrasi Perkantoran SMK 539GM201
178 Akuntansi SMK 540GM202
179 Perbankan SMK 543GM202
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan54
No. Mata Pelajaran Jenjang Kode
180 Pemasaran SMK 615GM203
181 Bahasa Jawa SD 746GD000
182 Bahasa Jawa SMP 746GG000
183 Bahasa Jawa SMA 746GJ000
184 Bahasa Jawa SMK 746GM000
185 Bahasa Sunda SD 748GD000
186 Bahasa Sunda SMP 748GG000
187 Bahasa Sunda SMA 748GJ000
188 Bahasa Sunda SMK 748GM000
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan55
DAFTAR MATA PELAJARAN SESUAI KURIKULUM 2013
No Jenjang Mata Pelajaran1 Taman Kanak Guru Kelas2 Sekolah Dasar Guru Kelas3 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas4 Sekolah Dasar Seni Budaya dan Prakarya5 Sekolah Menengah Pertama Seni Budaya6 Sekolah Menengah Atas Seni Budaya7 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Budaya8 Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan9 Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
10 Sekolah Menengah Atas Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan11 Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan12 Sekolah Dasar Bahasa Inggris13 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Inggris14 Sekolah Menengah Atas Bahasa Inggris15 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Inggris
16 Sekolah Menengah PertamaPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
17 Sekolah Menengah AtasPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
18 Sekolah Menengah KejuruanPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
19 Sekolah Menengah Pertama Matematika20 Sekolah Menengah Atas Matematika21 Sekolah Menengah Kejuruan Matematika22 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Indonesia23 Sekolah Menengah Atas Bahasa Indonesia24 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Indonesia25 Sekolah Menengah Pertama TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)26 Sekolah Menengah Atas TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)27 Sekolah Menengah Pertama Keterampilan28 Sekolah Menengah Atas Keterampilan29 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)31 Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)32 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)33 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)34 Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)35 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)36 Sekolah Menengah Atas Biologi37 Sekolah Menengah Kejuruan Biologi38 Sekolah Menengah Atas Fisika39 Sekolah Menengah Kejuruan Fisika40 Sekolah Menengah Atas Kimia41 Sekolah Menengah Kejuruan Kimia42 Sekolah Menengah Atas Ekonomi
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan56
No Jenjang Mata Pelajaran43 Sekolah Menengah Atas Sosiologi44 Sekolah Menengah Atas Antropologi45 Sekolah Menengah Atas Geografi46 Sekolah Menengah Atas Sejarah Indonesia47 Sekolah Menengah Atas Bahasa Arab48 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Arab49 Sekolah Menengah Atas Bahasa Jerman50 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Jerman51 Sekolah Menengah Atas Bahasa Perancis52 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Perancis53 Sekolah Menengah Atas Bahasa Jepang54 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Jepang55 Sekolah Menengah Atas Bahasa Mandarin56 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Mandarin
57 Sekolah Menengah KejuruanKeterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)
58 Sekolah Menengah Kejuruan Prakarya dan Kewirausahaan59 Sekolah Menengah Pertama Bimbingan dan Konseling (Konselor)60 Sekolah Menengah Atas Bimbingan dan Konseling (Konselor)61 Sekolah Menengah Kejuruan Bimbingan dan Konseling (Konselor)62 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Baja63 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kayu64 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Batu dan Beton65 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Gambar Bangunan66 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Furnitur67 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Plambing dan Sanitasi68 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Survey dan Pemetaan69 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik70 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Distribusi Tenaga Listrik71 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Transmisi Tenaga Listrik72 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instalasi Tenaga Listrik73 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Otomasi Industri74 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pendinginan dan Tata Udara75 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemesinan76 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengelasan77 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Fabrikasi Logam78 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengecoran Logam79 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Gambar Mesin80 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin81 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Kendaraan Ringan82 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Sepeda Motor83 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif84 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Alat Berat85 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Ototronik86 Sekolah Menengah Kejuruan Air Frame dan Power Plant
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan57
No Jenjang Mata Pelajaran87 Sekolah Menengah Kejuruan Pemesinan Pesawat Udara88 Sekolah Menengah Kejuruan Konstruksi Badan Pesawat Udara89 Sekolah Menengah Kejuruan Konstruksi Rangka Pesawat Udara90 Sekolah Menengah Kejuruan Kelistrikan Pesawat Udara91 Sekolah Menengah Kejuruan Elektronika Pesawat Udara
92 Sekolah Menengah KejuruanPemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara
93 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kapal Baja94 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kapal Kayu95 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass96 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instalasi Pemesinan Kapal97 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengelasan Kapal98 Sekolah Menengah Kejuruan Kelistrikan Kapal99 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal
100 Sekolah Menengah Kejuruan Interior kapal101 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemintalan Serat Buatan102 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pembuatan Benang103 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pembuatan Kain104 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Penyempurnaan Tekstil105 Sekolah Menengah Kejuruan Garmen106 Sekolah Menengah Kejuruan Persiapan Grafika107 Sekolah Menengah Kejuruan Produksi Grafika108 Sekolah Menengah Kejuruan Geologi Pertambangan109 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instrumentasi Gelas110 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Instrumentasi Logam111 Sekolah Menengah Kejuruan Kontrol Proses112 Sekolah Menengah Kejuruan Kontrol Mekanik113 Sekolah Menengah Kejuruan Kimia Industri114 Sekolah Menengah Kejuruan Kimia Analisis115 Sekolah Menengah Kejuruan Nautika Kapal Penangkap Ikan116 Sekolah Menengah Kejuruan Teknika Kapal Penangkap Ikan117 Sekolah Menengah Kejuruan Nautika Kapal Niaga118 Sekolah Menengah Kejuruan Teknika Kapal Niaga119 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik dan Manajemen Produksi120 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Produksi Perminyakan121 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pemboran Minyak122 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia123 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Audio-Video124 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Elektronika Industri125 Sekolah Menengah Kejuruan Mekatronika126 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Transmisi Telekomunikasi127 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Suitsing128 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Jaringan Akses129 Sekolah Menengah Kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak130 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan58
No Jenjang Mata Pelajaran131 Sekolah Menengah Kejuruan Multimedia132 Sekolah Menengah Kejuruan Animasi
133 Sekolah Menengah KejuruanTeknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian
134 Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio135 Sekolah Menengah Kejuruan Keperawatan136 Sekolah Menengah Kejuruan Keperawatan Gigi137 Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan138 Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi139 Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Industri140 Sekolah Menengah Kejuruan Perawatan Sosial141 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Lukis142 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Patung143 Sekolah Menengah Kejuruan Desain Komunikasi Visual144 Sekolah Menengah Kejuruan Desain Interior dan Landscaping145 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Tekstil146 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Kulit147 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Keramik148 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Logam149 Sekolah Menengah Kejuruan Desain dan Produksi Kria Kayu150 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Musik Klasik151 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Musik Non Klasik152 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Tari153 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Karawitan154 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Pedalangan155 Sekolah Menengah Kejuruan Seni Teater156 Sekolah Menengah Kejuruan Usaha Perjalanan Wisata157 Sekolah Menengah Kejuruan Akomodasi Perhotelan158 Sekolah Menengah Kejuruan Jasa Boga159 Sekolah Menengah Kejuruan Patiseri160 Sekolah Menengah Kejuruan Kecantikan Kulit161 Sekolah Menengah Kejuruan Kecantikan Rambut162 Sekolah Menengah Kejuruan Busana Butik163 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura164 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Tanaman Perkebunan
165 Sekolah Menengah KejuruanAgribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman
166 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Ternak Ruminansia167 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Ternak Unggas168 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Aneka Ternak169 Sekolah Menengah Kejuruan Perawatan Kesehatan Ternak170 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Perikanan171 Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis Rumput Laut172 Sekolah Menengah Kejuruan Mekanisasi Pertanian173 Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian174 Sekolah Menengah Kejuruan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan59
No Jenjang Mata Pelajaran175 Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian176 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (4 Tahun)177 Sekolah Menengah Kejuruan Administrasi Perkantoran178 Sekolah Menengah Kejuruan Akuntansi179 Sekolah Menengah Kejuruan Perbankan180 Sekolah Menengah Kejuruan Pemasaran181 Sekolah Dasar Bahasa Jawa182 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Jawa183 Sekolah Menengah Atas Bahasa Jawa184 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Jawa185 Sekolah Dasar Bahasa Sunda186 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Sunda187 Sekolah Menengah Atas Bahasa Sunda188 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Sunda189 Taman Kanak Agama Islam190 Taman Kanak Agama Kristen191 Taman Kanak Agama Katolik192 Taman Kanak Agama Hindu193 Taman Kanak Agama Budha194 Taman Kanak Agama Konghuchu195 Sekolah Dasar Agama Islam196 Sekolah Dasar Agama Kristen197 Sekolah Dasar Agama Katolik198 Sekolah Dasar Agama Hindu199 Sekolah Dasar Agama Budha200 Sekolah Dasar Agama Konghuchu201 Sekolah Menengah Pertama Agama Islam202 Sekolah Menengah Pertama Agama Kristen203 Sekolah Menengah Pertama Agama Katolik204 Sekolah Menengah Pertama Agama Hindu205 Sekolah Menengah Pertama Agama Budha206 Sekolah Menengah Pertama Agama Konghuchu207 Sekolah Menengah Atas Agama Islam208 Sekolah Menengah Atas Agama Kristen209 Sekolah Menengah Atas Agama Katolik210 Sekolah Menengah Atas Agama Hindu211 Sekolah Menengah Atas Agama Budha212 Sekolah Menengah Atas Agama Konghuchu213 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Islam214 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Kristen215 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Katolik216 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Hindu217 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Budha218 Sekolah Menengah Kejuruan Agama Konghuchu219 Sekolah Dasar Muatan Lokal (MULOK)
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan60
No Jenjang Mata Pelajaran220 Sekolah Menengah Pertama Muatan Lokal (MULOK)221 Sekolah Menengah Atas Muatan Lokal (MULOK)222 Sekolah Menengah Kejuruan Muatan Lokal (MULOK)223 Taman Kanak Bimbingan dan Konseling224 Sekolah Dasar Bimbingan dan Konseling225 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas226 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas227 Sekolah Luar Biasa Guru Kelas228 Sekolah Luar Biasa Seni Budaya229 Sekolah Luar Biasa Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan230 Sekolah Luar Biasa Bahasa Inggris
231 Sekolah Luar BiasaPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
232 Sekolah Luar Biasa Matematika233 Sekolah Luar Biasa Bahasa Indonesia234 Sekolah Luar Biasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)235 Sekolah Luar Biasa Keterampilan236 Sekolah Luar Biasa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)237 Sekolah Luar Biasa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)238 Sekolah Luar Biasa Biologi239 Sekolah Luar Biasa Fisika240 Sekolah Luar Biasa Ekonomi241 Sekolah Luar Biasa Sosiologi242 Sekolah Luar Biasa Antropologi243 Sekolah Luar Biasa Geografi244 Sekolah Luar Biasa Sejarah Indonesia
245 Sekolah Luar BiasaKeterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)
246 Sekolah Luar Biasa Prakarya dan Kewirausahaan247 Sekolah Luar Biasa Bimbingan dan Konseling248 Sekolah Luar Biasa Bahasa Jawa249 Sekolah Luar Biasa Bahasa Sunda250 Sekolah Luar Biasa Agama Islam251 Sekolah Luar Biasa Agama Kristen252 Sekolah Luar Biasa Agama Katolik253 Sekolah Luar Biasa Agama Hindu254 Sekolah Luar Biasa Agama Budha255 Sekolah Luar Biasa Agama Konghuchu256 Sekolah Luar Biasa Muatan Lokal (MULOK)257 Sekolah Menengah Pertama Al-Quran Hadis258 Sekolah Menengah Pertama Akidah Akhlak259 Sekolah Menengah Pertama Fikih260 Sekolah Menengah Pertama Sejarah Kebudayaan Islam261 Sekolah Menengah Pertama Bahasa Arab262 Sekolah Menengah Pertama Tafsir - Ilmu Tafsir263 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Hadis
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan61
No Jenjang Mata Pelajaran264 Sekolah Menengah Pertama Ilmu Kalam265 Sekolah Menengah Pertama Ushul Fikih266 Sekolah Menengah Atas Al-Quran Hadis267 Sekolah Menengah Atas Akidah Akhlak268 Sekolah Menengah Atas Fikih269 Sekolah Menengah Atas Sejarah Kebudayaan Islam270 Sekolah Menengah Atas Bahasa Arab271 Sekolah Menengah Atas Tafsir - Ilmu Tafsir272 Sekolah Menengah Atas Ilmu Hadis273 Sekolah Menengah Atas Ilmu Kalam274 Sekolah Menengah Atas Ushul Fikih275 Sekolah Menengah Kejuruan Al-Quran-Hadis276 Sekolah Menengah Kejuruan Akidah-Akhlak277 Sekolah Menengah Kejuruan Fikih278 Sekolah Menengah Kejuruan Sejarah Kebudayaan Islam279 Sekolah Menengah Kejuruan Bahasa Arab280 Sekolah Menengah Kejuruan Tafsir - Ilmu Tafsir281 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Hadis282 Sekolah Menengah Kejuruan Ilmu Kalam283 Sekolah Menengah Kejuruan Ushul Fikih284 Taman Kanak Guru Kelas RA285 Sekolah Dasar Guru Kelas MI
286 Sekolah DasarPendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
287 Sekolah Menengah Atas Prakarya dan Kewirausahaan288 Sekolah Menengah Atas Sosiologi (IPS)289 Sekolah Menengah Atas Bahasa dan Sastra Indonesia290 Sekolah Menengah Atas Bahasa dan Sastra Inggris291 Sekolah Menengah Pertama Prakarya293 Sekolah Menengah Kejuruan Prakarya dan Kewirausahaan294 Sekolah Luar Biasa Prakarya dan Kewirausahaan295 Sekolah Dasar Pendidikan Agama dan Budi Pekerti296 Sekolah Dasar Bahasa Indonesia297 Sekolah Dasar Matematika298 Sekolah Dasar Ilmu Pengetahuan Alam299 Sekolah Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial300 Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Agama dan Budi Pekerti301 Sekolah Dasar Al-Quran Hadis302 Sekolah Dasar Akidah Akhlak303 Sekolah Dasar Fikih304 Sekolah Dasar Sejarah Kebudayaan Islam305 Sekolah Dasar Bahasa Arab306 Sekolah Menengah Atas Pendidikan Agama dan Budi Pekerti307 Sekolah Menengah Atas Sejarah308 Sekolah Menengah Kejuruan Sejarah Indonesia
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan62
No Jenjang Mata Pelajaran309 Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan63