Post on 23-Dec-2020
Halaman 1 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Halaman 2 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Tahun 2019 yang merupakan salah satu wujud dalam
pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk kinerja Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta menjadi birokrasi bersih, dan melayani sebagaimana harapan
masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran
Peradilan Tata Usaha Negara untuk secara konsisten terus menegakkan dan
meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam
pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Tahun 2019 ini merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan kinerja Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2019 yang semata-mata kita tunjukkan
kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa output maupun
outcome dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah
ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
Agung”.
Jakarta, Januari 2020 KETUA,
H. Dr. Hari Sugiharto, SH., MH NIP. 19690714 199103 1 006
Halaman 3 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pengantar Daftar isi
BAB I Pendahuluan
BAB II 1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 4. Keadaan Perkara Tingkat PK
B. Penyelesaian Perkara 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus 2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu 3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 1. POSBAKUM 2. Perkara Prodeo
BAB III Sumber Daya Manusia Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / Golongan / Pendidikan 1. Mutasi 2. Promosi 3. Pensiun 4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana dan Teknologi Informasi 1. Pengelolaan Keuangan 2. Pengelolaan Saran dan Prasarana 3. Pengelolaan Teknologi Informasi - Implementasi E Court - Implementasi SIPP
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 1. Akreditasi Penjaminan Mutu 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Inovasi PelayananPublik
BAB VI Pengawasan A. Internal B. Evaluasi
BAB VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi
Halaman 4 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
Kebijakan Umum Peradilan
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat
administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor :
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang
ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta membuat Laporan Tahunan Tahun 2018.
Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan
lembaga peradilan tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di
bawah naungan Mahkamah Agung, maka PTUN Jakarta memiliki visi dan
misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
YANG AGUNG”
Halaman 5 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Rencana Strategis
Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan
serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta
melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para
Hakim dan Panitera / Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah
menyusun rencana strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Dari rencana strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan
pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan
Halaman 6 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan
dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas
Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Halaman 7 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB II
1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Keadaan Perkara Tingkat Pertama
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 94
perkara, pada tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
menerima Perkara masuk 267 Perkara, Perkara yang dicabut 45 Perkara,
Perkara yang diputus 220 Perkara, Perkara yang didismissal 22 Perkara,
Perkara Perlawanan 0 Perkara dan Sisa Perkara 74 Perkara.
1. Keadaan Perkara Tingkat Banding
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 62
perkara, pada tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
menerima Perkara masuk 145 Perkara, Perkara yang dicabut 1 Perkara,
Perkara yang diputus 147 Perkara, dan Sisa Perkara 59 Perkara
2. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 56
perkara, pada tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
menerima Perkara masuk 107 Perkara, Perkara yang dicabut 0 Perkara,
Perkara yang diputus 87 Perkara, dan Sisa Perkara 76 Perkara
3. Keadaan Perkara Tingkat PK Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 56
perkara, pada tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
menerima Perkara masuk 107 Perkara, Perkara yang dicabut 0 Perkara,
Perkara yang diputus 87 Perkara, dan Sisa Perkara 76 Perkara
Halaman 8 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
B.Penyelesaian Perkara 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 terdapat 74
Perkara sisa, dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 287 Perkara.
NO Jenis Perkara Sisa
Perkara
1 2 3
A GUGATAN
1 Pertanahan 21
2 Kepegawaian 17
3 Perijinan 9
4 Lingkungan Hidup -
5 Tender/Pengadaan Barang dan Jasa 1
6 Badan Hukum/ Parpol 8
7 Kepala Desa dan Perangkat Desa -
8 Kepala Daerah -
9 Proses Pemilihan Umum -
10 Penggantian Antar Waktu -
11 Ketenagakerjaan -
12 Sengketa Informasi Publik/KIP 1
13 Pengadaan Tanah -
14 Fiktif Positif 1
15 Penyalahgunaan Wewenang -
16 Tindakan Administrasi Pemerintahan 2
17 Merek -
18 Lain Lain 14
JUMLAH 74
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 terdapat Perkara
yang Putus Kurang dari 3 (Tiga) Bulan sejumlah 92 Perkara, Perkara yang
putus 3 (Tiga) sampai dengan 5 (Lima) bulan sejumlah 130 Perkara, dan
Perkara putus 5 (Lima) sampai dengan 12 (Dua Belas) Bulan sejumlah 65
Perkara dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 287 Perkara.
Halaman 9 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
NO PERKARA PUTUS TAHUN 2019
KURANG DARI 3 BULAN 3 - 5 BULAN 5 - 12 BULAN
1 265/G/2018/PTUN.JKT 181/G/2018/PTUN.JKT 131/G/LH/2018/PTUN.JKT
2 283/G/2018/PTUN.JKT 192/G/2018/PTUN.JKT 154/G/2018/PTUN.JKT
3 289/G/2018/PTUN.JKT 194/G/2018/PTUN.JKT 158/G/2018/PTUN.JKT
4 291/G/2018/PTUN.JKT 198/G/2018/PTUN.JKT 161/G/2018/PTUN.JKT
5 292/G/2018/PTUN.JKT 200/G/2018/PTUN.JKT 170/G/2018/PTUN.JKT
6 295/G/2018/PTUN.JKT 212/G/2018/PTUN.JKT 172/G/2018/PTUN.JKT
7 296/G/2018/PTUN.JKT 216/G/2018/PTUN.JKT 173/G/2018/PTUN.JKT
8 297/G/2018/PTUN.JKT 218/G/2018/PTUN.JKT 176/G/2018/PTUN.JKT
9 298/G/2018/PTUN.JKT 219/G/2018/PTUN.JKT 177/G/2018/PTUN.JKT
10 299/G/2018/PTUN.JKT 223/G/2018/PTUN.JKT 178/G/2018/PTUN.JKT
11 300/G/2018/PTUN.JKT 225/G/2018/PTUN.JKT 185/G/2018/PTUN.JKT
12 1/G/2019/PTUN.JKT 231/G/2018/PTUN.JKT 187/G/2018/PTUN.JKT
13 3/G/2019/PTUN.JKT 233/G/2018/PTUN.JKT 189/G/2018/PTUN.JKT
14 9/G/2019/PTUN.JKT 234/G/2018/PTUN.JKT 190/G/2018/PTUN.JKT
15 12/G/2019/PTUN.JKT 235/G/2018/PTUN.JKT 197/G/2018/PTUN.JKT
16 16/G/2019/PTUN.JKT 236/G/2018/PTUN.JKT 201/G/2018/PTUN.JKT
17 17/G/2019/PTUN.JKT 239/G/2018/PTUN.JKT 206/G/2018/PTUN.JKT
18 29/G/2019/PTUN.JKT 247/G/2018/PTUN.JKT 209/G/2018/PTUN.JKT
19 30/G/2019/PTUN.JKT 249/G/2018/PTUN.JKT 213/G/2018/PTUN.JKT
20 34/G/2019/PTUN.JKT 250/G/2018/PTUN.JKT 214/G/2018/PTUN.JKT
21 39/G/2019/PTUN.JKT 252/G/2018/PTUN.JKT 215/G/2018/PTUN.JKT
22 43/G/2019/PTUN.JKT 259/G/2018/PTUN.JKT 217/G/2018/PTUN.JKT
23 44/G/2019/PTUN.JKT 260/G/2018/PTUN.JKT 224/G/2018/PTUN.JKT
24 47/G/2019/PTUN.JKT 262/G/2018/PTUN.JKT 228/G/2018/PTUN.JKT
25 48/G/2019/PTUN.JKT 264/G/2018/PTUN.JKT 230/G/2018/PTUN.JKT
26 50/G/2019/PTUN.JKT 268/G/2018/PTUN.JKT 237/G/2018/PTUN.JKT
27 52/G/2019/PTUN.JKT 270/G/2018/PTUN.JKT 238/G/2018/PTUN.JKT
28 54/G/2019/PTUN.JKT 272/G/2018/PTUN.JKT 240/G/2018/PTUN.JKT
29 59/G/2019/PTUN.JKT 273/G/2018/PTUN.JKT 241/G/LH/2018/PTUN.JKT
30 61/G/2019/PTUN.JKT 278/G/2018/PTUN.JKT 243/G/2018/PTUN.JKT
31 64/G/2019/PTUN.JKT 279/G/2018/PTUN.JKT 244/G/2018/PTUN.JKT
32 65/G/2019/PTUN.JKT 284/G/2018/PTUN.JKT 246/G/2018/PTUN.JKT
33 66/G/2019/PTUN.JKT 285/G/2018/PTUN.JKT 248/G/2018/PTUN.JKT
34 72/G/2019/PTUN.JKT 287/G/2018/PTUN.JKT 251/G/2018/PTUN.JKT
35 73/G/2019/PTUN.JKT 288/G/KI/2018/PTUN.JKT 256/G/2018/PTUN.JKT
36 74/G/2019/PTUN.JKT 290/G/2018/PTUN.JKT 258/G/2018/PTUN.JKT
37 75/G/2019/PTUN.JKT 293/G/2018/PTUN.JKT 261/G/2018/PTUN.JKT
38 80/G/KI/2019/PTUN.JKT 294/G/2018/PTUN.JKT 267/G/2018/PTUN.JKT
39 86/G/2019/PTUN.JKT 2/G/2019/PTUN.JKT 269/G/2018/PTUN.JKT
40 87/G/2019/PTUN.JKT 4/G/2019/PTUN.JKT 274/G/2018/PTUN.JKT
41 93/G/2019/PTUN.JKT 5/G/2019/PTUN.JKT 275/G/2018/PTUN.JKT
Halaman 10 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
42 97/G/2019/PTUN.JKT 6/G/2019/PTUN.JKT 277/G/2018/PTUN.JKT
43 108/G/2019/PTUN.JKT 7/G/2019/PTUN.JKT 280/G/2018/PTUN.JKT
44 116/G/2019/PTUN.JKT 8/G/2019/PTUN.JKT 282/G/2018/PTUN.JKT
45 117/G/2019/PTUN.JKT 10/G/2019/PTUN.JKT 26/G/2019/PTUN.JKT
46 118/G/2019/PTUN.JKT 11/G/KI/2019/PTUN.JKT 27/G/2019/PTUN.JKT
47 124/G/2019/PTUN.JKT 13/G/2019/PTUN.JKT 31/G/2019/PTUN.JKT
48 127/G/KI/2019/PTUN.JKT 14/G/2019/PTUN.JKT 40/G/2019/PTUN.JKT
49 128/G/2019/PTUN.JKT 15/G/2019/PTUN.JKT 70/G/2019/PTUN.JKT
50 129/G/2019/PTUN.JKT 18/G/2019/PTUN.JKT 76/G/2019/PTUN.JKT
51 131/G/2019/PTUN.JKT 19/G/2019/PTUN.JKT 77/G/2019/PTUN.JKT
52 133/G/2019/PTUN.JKT 20/G/2019/PTUN.JKT 89/G/2019/PTUN.JKT
53 134/G/2019/PTUN.JKT 21/G/2019/PTUN.JKT 90/G/2019/PTUN.JKT
54 136/G/2019/PTUN.JKT 22/G/2019/PTUN.JKT 91/G/2019/PTUN.JKT
55 138/G/2019/PTUN.JKT 23/G/2019/PTUN.JKT 94/G/2019/PTUN.JKT
56 140/G/2019/PTUN.JKT 24/G/2019/PTUN.JKT 95/G/2019/PTUN.JKT
57 147/G/2019/PTUN.JKT 25/G/2019/PTUN.JKT 96/G/2019/PTUN.JKT
58 165/G/2019/PTUN.JKT 28/G/2019/PTUN.JKT 105/G/2019/PTUN.JKT
59 166/G/2019/PTUN.JKT 32/G/2019/PTUN.JKT 109/G/2019/PTUN.JKT
60 176/G/2019/PTUN.JKT 33/G/2019/PTUN.JKT 112/G/2019/PTUN.JKT
61 177/G/2019/PTUN.JKT 35/G/2019/PTUN.JKT 113/G/2019/PTUN.JKT
62 178/G/2019/PTUN.JKT 36/G/2019/PTUN.JKT 119/G/2019/PTUN.JKT
63 180/G/2019/PTUN.JKT 37/G/2019/PTUN.JKT 122/G/2019/PTUN.JKT
64 182/G/2019/PTUN.JKT 38/G/2019/PTUN.JKT 139/G/2019/PTUN.JKT
65 183/G/2019/PTUN.JKT 41/G/2019/PTUN.JKT 142/G/2019/PTUN.JKT
66 185/G/2019/PTUN.JKT 42/G/2019/PTUN.JKT
67 186/G/2019/PTUN.JKT 45/G/2019/PTUN.JKT
68 187/G/2019/PTUN.JKT 46/G/2019/PTUN.JKT
69 188/G/2019/PTUN.JKT 49/G/2019/PTUN.JKT
70 189/G/2019/PTUN.JKT 51/G/2019/PTUN.JKT
71 190/G/2019/PTUN.JKT 53/G/2019/PTUN.JKT
72 193/G/2019/PTUN.JKT 55/G/2019/PTUN.JKT
73 197/G/2019/PTUN.JKT 56/G/2019/PTUN.JKT
74 198/G/2019/PTUN.JKT 57/G/2019/PTUN.JKT
75 204/G/2019/PTUN.JKT 58/G/2019/PTUN.JKT
76 206/G/2019/PTUN.JKT 60/G/2019/PTUN.JKT
77 207/G/2019/PTUN.JKT 62/G/2019/PTUN.JKT
78 209/G/2019/PTUN.JKT 63/G/2019/PTUN.JKT
79 211/G/2019/PTUN.JKT 67/G/2019/PTUN.JKT
80 228/G/2019/PTUN.JKT 68/G/2019/PTUN.JKT
81 231/G/2019/PTUN.JKT 69/G/2019/PTUN.JKT
82 1/P/FP/2019/PTUN.JKT 71/G/2019/PTUN.JKT
83 2/P/FP/2019/PTUN.JKT 78/G/2019/PTUN.JKT
84 3/P/FP/2019/PTUN.JKT 79/G/2019/PTUN.JKT
Halaman 11 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
85 4/P/FP/2019/PTUN.JKT 81/G/2019/PTUN.JKT
86 5/P/FP/2019/PTUN.JKT 82/G/2019/PTUN.JKT
87 6/P/FP/2019/PTUN.JKT 83/G/2019/PTUN.JKT
88 7/P/FP/2019/PTUN.JKT 84/G/2019/PTUN.JKT
89 8/P/FP/2019/PTUN.JKT 85/G/2019/PTUN.JKT
90 9/P/FP/2019/PTUN.JKT 88/G/2019/PTUN.JKT
91 10/P/FP/2019/PTUN.JKT 92/G/2019/PTUN.JKT
92 11/P/FP/2019/PTUN.JKT 98/G/2019/PTUN.JKT
93 99/G/2019/PTUN.JKT
94 100/G/2019/PTUN.JKT
95 101/G/2019/PTUN.JKT
96 102/G/2019/PTUN.JKT
97 103/G/2019/PTUN.JKT
98 104/G/2019/PTUN.JKT
99 106/G/2019/PTUN.JKT
100 107/G/2019/PTUN.JKT
101 110/G/2019/PTUN.JKT
102 111/G/2019/PTUN.JKT
103 114/G/2019/PTUN.JKT
104 115/G/2019/PTUN.JKT
105 120/G/2019/PTUN.JKT
106 121/G/2019/PTUN.JKT
107 123/G/2019/PTUN.JKT
108 125/G/2019/PTUN.JKT
109 126/G/2019/PTUN.JKT
110 130/G/2019/PTUN.JKT
111 132/G/2019/PTUN.JKT
112 135/G/2019/PTUN.JKT
113 137/G/2019/PTUN.JKT
114 141/G/2019/PTUN.JKT
115 144/G/2019/PTUN.JKT
116 145/G/2019/PTUN.JKT
117 146/G/2019/PTUN.JKT
118 148/G/2019/PTUN.JKT
119 149/G/2019/PTUN.JKT
120 151/G/2019/PTUN.JKT
121 152/G/2019/PTUN.JKT
122 154/G/2019/PTUN.JKT
123 155/G/2019/PTUN.JKT
124 156/G/2019/PTUN.JKT
125 157/G/2019/PTUN.JKT
126 158/G/2019/PTUN.JKT
127 161/G/2019/PTUN.JKT
Halaman 12 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
128 162/G/2019/PTUN.JKT
129 164/G/2019/PTUN.JKT
130 172/G/2019/PTUN.JKT
92 Perkara 130 Perkara 65 Perkara
JUMLAH 287 perkara
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding 4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali (PK)
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
1. Pos Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan
tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi
dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan
ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka
pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang
mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan
hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.
Dalam Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan
pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 288 Jam Layanan dengan Biaya
sebesar Rp. 31.800.000, - yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Prodeo Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata
Usah Negara Jakarta dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta sehingga setiap orang yang tidak mampu secara
ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.
Halaman 13 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milter dan Peradilan Tata Usaha
Negara melalui peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
mengalokasikan Anggaran Pembebasan biaya panjar perkara sebesar Rp. 3.
600.000,-
Halaman 14 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB III Sumber Daya Manusia
Halaman 15 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat
penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak
system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan
Sumber Daya Manusia yang bias berkerjasama, berintegritas tinggi, beriwibawa,
kuat, cakap, berkualitas, professional, berdaya huna dan sadar akan tanggung
jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia
dengan tepat dan cermat sera sesuai dengan bidang tugasnya.
Mutasi
HAKIM
Masuk :
1. ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang diperbantukan di Dirjen Badilmiltun MARI menjadi Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram T.M.T 9 Januari 2019.
2. Muhamad Ilham, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 31 Januari
2019.
3. TAUFIK PERDANA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 01 Pebruari
2019.
4. Dr. H. HARI SUGIHARTO, SH.,MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 11
Pebruari 2019.
Halaman 16 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
5. INDAH MAYASARI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 11
Juli 2019
Keluar :
1. H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
T.M.T 11 Pebruari 2019.
2. WENCESLAUS, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar T.M.T 15 Pebruari 2019.
3. Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
T.M.T 15 Pebruari 2019.
4. OENOEN PRATIWI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
T.M.T. 26 Juli 2019
5. ADHI BUDHI SULISTYO, SH.,MH., Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung T.M.T.
26 Juli 2019.
6. Hj. SRI SUHARTININGSIH,SH.,MH., Panitera Pengganti PTUN Bengkulu
menjadi Panitera Pengganti PTUN Jakarta T.M.T. 9 April 2019.
Halaman 17 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Pegawai :
Keluar:
1. WAHYUNI, SH., Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Mutasi menjadi Staf pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak T.M.T 15 Oktober 2019
B. Promosi:
Panitera Penggati :
1. SUPRAPTI, SH.,MH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
T.M.T 1 April 2019.
2. DEWI AQUA KUSUMASARI, SH., Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta menjai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.
3. SUMAJA, SH., Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.
4. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST.,SH., Staf Sub Bagian Umum dan
Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.
5. LIA UTAMI NAWANGSIH, SE.,MH., Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.
Halaman 18 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
1. Pensiun
MOLANA YUSUF., Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.
524/SEK/Kp.I/HD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.
2. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
1. Diklat Bendahara Penerimaan Angkatan IV Tahun Anggaran 2019,
berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI, Nomor : 91/Bld/S/2019, tanggal 20 Februari 2019,
yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2019 yang
diikuti oleh : NURWITA, A.Md., Staf Panitera Muda Perkara / Bendahara
Penerima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Mengikuti Training of Trainers Program PPC Terpadu Angkatan III
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan surat dari Kepala
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor :
157/BLD/S/S/3/2019, tanggal 6 Maret 2019, yang dilaksanakan pada
tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2019 yang diikuti oleh : ENRICO
SIMANJUNTAK, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
3. Mengikuti FGD Proposal Penelitian. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
RI, Nomor : 143/Bld.2/Lit/S/3/2019, tanggal 4 Maret 2019, yang
dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2019 yang diikuti
oleh :
Halaman 19 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
1. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta.
2. UMAR DANI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
3. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta.
4. Mengikuti Diklat Manajemen Resiko Bagi Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama Tahun 2019. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI., Nomor : 116/Bld/S/2/2019, tanggal 28
Februari 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 22
Maret 2019 yang diikuti oleh : Dr. H. HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H., Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Mengikuti FGD Proposal Penelitian berjudul Implementasi E-Court
berdasarkan Perma 3 Tahun 2018. Berdasarkan surat dari Kepala
Puslitbang Kumdil Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,
Nomor : 226/Bld.2/Lit/3/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dilaksanakan
pada tanggal 20 Maret 2019 yang diikuti oleh:ENRICO SIMANJUNTAK,
S.H,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Mengikuti Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) 2018. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, Nomor : B-313/BPSDKI/31000/04/2019, tanggal 23
April 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, yang diikuti
Halaman 20 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
oleh: TIAS DESCARIASTY, SH Ka. Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Peloporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
7. Mengikuti Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca Berlakunya
Perma Nomor 6 Tahun 2018, berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
770 Djmt.3/B/7/2019, tanggal 01 Juli 2019, yang dilaksanakan pada
tanggal 8 s.d 12 Juli 2019, yang diikuti oleh: Dr. UMAR DANI, S.H.,M.H.,
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
8. Mengikuti Training of Trainer (TOT) Hak Asasi Manusia untuk Hakim dan
Calon Hakim. Berdasarkan surat dari Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan
Mahkamah Agung RI, Nomor : 1028/Bld.3/Dik/S/7/2019, tanggal 9 Juli
2019, yang dilaksanakan pada dilaksanakan pada tanggal 18 sampai
dengan 19 Juli 2019, yang diikuti oleh: ENRICO SIMANJUTAK, SH.,MH.,
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
9. Mengikuti Training of Trainer (TOT) Diklat III Program PPC Terpadu
Angkatan III Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.
Berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI, Nomor : 1061/Bld.3/Dik/S/7/2019, tanggal 16 Juli 2019, yang
dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2019, yang diikuti
oleh:
1. NELVY CHRISTIN SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
Halaman 21 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
2. ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta.
10. Mengikuti Pelatihan Jabatan Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan
III bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahung
Anggran 2019, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung RI, Nomor : 426/Bld/S/7/2019, tanggal 30 Juli 2019,
yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 sampai 4 September
2019 yang diikuti oleh: AFIKRI, SE.,MH, Staf Kepaniteraan Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
11. Mengikuti kegiatan FGD Penelitian dengan judul “Penyusunan Naskah
Akademik Pembentukan Kepaniteraan Muda Hukum pada Mahkamah
Agung”, berdasarkan surat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan
Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor :
947a/Bld.2/lit/S/8/2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang dilaksanakan pada
tanggal 4 sampai dengan 5 September 2019, yang diikuti oleh :
1. Dr. H. HARI SUGIHARTO, SH.,MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
2. DIDIK HARI WASITO, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
12. Mengikuti Diklat Sertifikasi Mediator, berdasarkan surat dari Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor :
32/WK.MA.Y/UND/IX/2019, tanggal 11 September 2019, yang
Halaman 22 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 September 2019, yang
diikuti oleh :
1. NELVY CHRISTI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
2. MUHAMAD ILHAM, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
13. Menghadiri Undangan FGD Hasil Penelitian dengan judul “Mewujudkan
Badan Peradilan Yang Agung dan Modern : Persepsi Publik Terhadap
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan”, berdasarkan surat
dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1086/Bld.2/Lit/S/9/2019,
tanggal 24 September 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober
2019, yang diikuti oleh :
1. DIDIK HARI WASITO, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
2. ONO HARYONO, SE., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
14. Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Mahkamah Agung
Tahun Anggaran 2019, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :
630/Bld/S/9/2019, tanggal 30 September 2019, yang dilaksanakan pada
tanggal 27 Oktober 2019 s/d 1 Nopember 2019, yang diikuti oleh: NANIK
Halaman 23 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
SETYORINI, A.Md., Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
15. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Gol III Gelombang II, berdasarkan surat
dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Nomor : 822/Bld/S/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang
dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan 28 Desember
2019 yang diikuti oleh: ANREW JONATHAN TARIGAH, SH., CPNS pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
16. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi
Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh
Indonesia, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum
dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1452/Bld.3/Dik/S/11/2019,
tanggal 7 November 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 16
Nopember 2019, yang diikuti oleh: SUSILOWATI SIAHAAN., SH.,MH.,
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
17. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Admnistrasi
Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat
Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh
Indonesia, Nomor : 1454/Bld.3/Dik/S/11/2019, tanggal 11 November 2019,
yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 22 Nopember 2019, yang diikuti
oleh:
Halaman 24 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
1. JOKO SETIONO, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
2. BAGUS DARMAWAN, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
3. MUHAMAD ILHAM, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
4. ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
18. Untuk mengikuti Forum Group Discussion Pembentukan Jabatan Fungsional
Panitera Pengganti, berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Nomor : 1675/SEK/KP.04.6/11/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang
dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Desember 2019, yang diikuti oleh:
1. DIDIK HARI WASITO, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
2. SRI HARTANTO, SH.,M.Kn., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta.
3. Hj. ROMLAH, SH.,MH., Panitera Muda HukumPengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.
4. DIAH KUMALA DEWI, SH.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta.
Halaman 25 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB IV
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi A. Pengelolaan Keuangan
Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
NO.
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KET.
1.
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta
(526732)
Rp.
9,379.822.000
Rp.
10.445.104.855
Rp.
1.065.282.855
TINGKAT
PENYERAPAN 111,36 %
Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
NO.
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KET.
1.
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta
(526732)
Rp.
2.663.743.000,-
Rp.
2.511.041.783,-
Rp.
152.701.780,
TINGKAT PENYERA
PAN 94.27 %
Program Sarana dan Prasarana
Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2019 Untuk PTUN Jakarta Mendapat
Pagu Anggaran Sebesar Rp.,- Dengan Perincian :
1. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Sebesar Rp. 18.672.000.000,-
2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Fasilitas Pendukung SIPP) sebesar Rp.
100.000.000,-
Halaman 26 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
NO.
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KET.
1.
PENGADILA
N TATA USAHA
NEGARA JAKARTA (526732)
Rp.
18.772.000.000,-
Rp.
18.197.926.798,-
Rp.
574.073.202,-
TINGKAT PENYER
APAN
96.94%
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN
Program peningkatan manajemen peradilan tahun 2019 untuk PTUN JAKARTA
mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 74.400.000,-
NO.
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KET.
1. PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA (526733)
Rp. 74.400.000,-
Rp. 42.331.000,-
Rp. 28.069.000,-
TINGKAT PENYERAPAN
64.13 %
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Hakim 3
3 Ruang Panitera 1
4 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Sidang Umum 3
7 Ruang Kepaniteraan 2
8 Komputer 30
9 Laptop 20
10 Printer 35
11 Scanner 5
12 Infokus 1
13 PABX 1
14 Mesin Ketik 1
Halaman 27 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
15 AC 25
16 Faximili 1
17 Genset 1
Rumah Dinas
No
Uraian
Tahun Perolehan
Kondisi Keterangan
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
I Rumah Dinas 1993 v
1.1 Ketua 1993 v
1.2 Wakil 1993 v
1.3 Hakim 1993 v
1.4 Hakim 1993 v
1.5 Hakim 1992 v
1.6 Hakim 1992 v
Kendaraan Dinas
No
Uraian
Tahun
Perolehan
Kondis
Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraaan Roda 4 v - -
1 Altis 2004 v - -
2 Toyota Vios 2009 v - -
3 Proton 2011 v - -
4 Toyota Kijang Kapsul 2003 v - -
II Jenis Kendaraaan Roda 2
Halaman 28 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
1 honda supra x 125D 2007 v - -
2 honda supra x 125D 2007 v - -
3 TIGER GL 200R 2007 - - v
4 Honda 2008 v - -
5 Honda 2008 v - -
6 Honda 2008 v - -
7 Honda 2008 v - -
8 Honda 2008 v - -
C. Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam Mendukung tugas pokok dan Fungsi Pengadilan serta melaksanakan SK
KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengintegrasikan teknologi
informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan
pelayanan Publik. Selama tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
telah menerima berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti
Personal Computer, Laptop, Printer, dan terus mengupdate perangkat lunak yang
dikelola sendiri atau oleh Mahkamah Agung serta melakukan sinkronsisasi data
secara berkala kepada Mahkamah Agung.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi
khususnya informasi perkara kepada masyarakat, antara lain :
Implementasi E Court
E Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap
masyarakat dalam hal : Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara
Online, Pengiriman Dokumen secara online (Jawaban, Replik, Duplik dan
Kesimpulan), Pemangilan Secara Online, dan Penyampaian Putusan secara
Halaman 29 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
online. Dalam tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan
gugatan masuk sebanyak 18 Perkara.
Implementasi SIPP
Aplikasi SIPP (Sistem Penelusuran Infromasi Perkara) merupakan wujud integrasi
teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang adminstrasi perkara. Aplikasi
SIPP (Sistem Penelusuran Infromasi Perkara) yang diimplementasikan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Aplikasi SIPP Versi 330-1. Aplikasi
SIPP (Sistem Penelusuran Infromasi Perkara) diperkenalkan pertama kali di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2016 , dan secara bertahap
dimplementasi oleh administrator dan user sampai dengan sekarang melalui
sipp.ptun-jakarta.go.id, Presentase Penanganan Perkara di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember tahun 2019 mencapai
sekitar 81,23 % , namun kendala yang dihadapi dalam melakukan implementasi
aplikasi SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah User menginput
data tidak tepat waktu dan tidak layaknya Perangkat Pendukung Hardware /
Komputer Khusus Pengguna User SIPP.
Halaman 30 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik
Akreditasi Penjaminan Mutu Dalam Rangka Mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, maka dalam tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan, dengan menjalankan beberapa program yaitu :
1. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1142/DJMT.3/B/9/2017, Perihal
Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 September 2017.
maka pada tanggal 19 sd 20 Oktober 2017., Telah dilaksanakan Akreditasi
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,Acara Pembukaan
dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh PLH Ketua
PTUN Jakarta, Bapak Subur MS, SH., MH, Panitera PTUN Jakarta, Bapak
Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono
Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh
Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Bapak Dr. H. Yodi
Martono Wahyunadi, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor
PERATUN Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI). Untuk Pemeriksaan
Akreditasi dilaksanakan diruang Rapat Ketua PTUN Jakarta. penilaian
terhadap 7 (tujuh) area yang menjadi poin-poin utama assesment. 7 (tujuh)
Area tersebut yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya
Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan
Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT
Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan
Halaman 31 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu . Pemeriksaan
Akreditasi dilaksanakan di awasi langsung oleh Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr.
H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Diruang Ketua PTUN Jakarta serta
Ruangan Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hakim, PP dan Posbakum., dari
hasil Pemeriksaan dari TIM Assesor Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen
Badilmiltun, dengan Hasil Penilaian B.
2. Kemudian Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan di ruang sidang
Kartika dan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH Panitera PTUN
Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN
Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan
Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim
Halaman 32 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Assesor, Ibu Hj. Lulik Tri Cahya Ningrum, SH., MH beserta
Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung
RI). Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan
dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia,
Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana
pengadilan, E Judicary, Layanan Pengadilan, PNBP dan Survei Kepuasan
dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan
selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan
Hasil Penilaian A (Excellent)
Pelayanan Terpadu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Bahwa berdasarkan (Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman) Peradilan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
pencari keadilan yang dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat, berbiaya
Halaman 33 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
ringan, Proposional, Akutabilitas, Transparan, Cepat, dan Modern. Maka dalam
rangka memberika pelayanan publik pada masyarakat dan pencari keadilan
sesuai dengan SK KMA No. : 026/KMA/SK/2012 Tentang Standar Pelayanan
Pengadilan seperti memberikan Pelayanan yaitu :
Pelayanan Permohonan Informasi
Pelayanan Administrasi Persidangan
1. Pelayanan Pengaduan
2. Meja E Court
melalui Penerapan Inovasi Pelayanan Pelayanan Pengadilan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Pelayanan Publik Terpadu
Excellent Service seperti antara lain dengan adanya system :
1. ONE GATE SERVICE (Konsep pelayanan pengadilan melalui satu pintu) .
Yang dimaksud One Gate Service yakni layanan melalui Satu Pintu yang
mampu mengakomodir berbagai jenis pelayanan yang ada di pengadilan
dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat memperoleh
layanan.
2. ONE DAY SERVICE Sistem layanan administrasi surat non perkara dalam
satu hari.
3. ONE DAY COURT SERVICE Konsep pelayanan pendaftaran perkara
dalam satu hari.
PENERIMA MANFAAT
Bahwa dengan adanya Pelayanan Publik Terpadu (Excellent Service)
yang Proposional, Akutabilitas, Transparan, Modern Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara akan menciptakan ketertiban layanan
Halaman 34 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
peradilan serta memberikan kemudahan akses layanan administrasi
peradilan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.
Halaman 35 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB VI Pengawasan
1. INTERNAL
Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, dilakukan dalam dua (2) hal, yaitu pengawasan melekat
dan pengawasan fungsional.
Halaman 36 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Keputusan nomor :
W2.TUN1/638C/638C/PS.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.
Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan secara
komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaran peradilan meliputi :
1. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup
Administrasi persidangan dan Administrasi perkara.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dilingkungan kesekretariatan mencakup
administrasi kepegawaian. Keuangan, inventaris, pelaporan, IT, dan
administrasi lainnya.
Pengawasan yang dimaksud untuk, memperoleh informasi apakah
penyelenggara teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan
program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
Hasil pengawasan dilaporankan oleh masing-masing Hakim Pengawas
Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) Bulan kepada Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
3. EVALUASI
Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang trasnparansi maka harus selalu
diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun
dibagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara
garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan.
Halaman 37 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
BAB VII Penutup
1. KESIMPULAN
Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja
yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan
pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.
Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal
memberikan pelayanan yang prima dibuktikan dengan telah diserahkannya
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A “ Excelent” oleh Direktur
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara tahun
2019, mendapatkan Sertifikat Zona Integritas oleh Kementerian Aparatur dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) tahun 2019, Juara III Laporan Realisasi
anggaran Bendahara Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun 2019,
dan telah mengoptimalkannya penggunaan system informasi teknologi informasi,
Aplikasi SIPP, ATP (Audio Text Persidangan) Ver2, Portal Info Perkara, dan E
Court yang sudah berbasis E Litigasi maupun pelayanan dalam bentuk manual
merupakan keberhasilan Bersama seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, meskipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal
maupun eksternal.
Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pelaksaaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya
peningkatan produktifitas kierja yang meliputi bidang kesekretariatan dan
kepaniteraan.
Halaman 38 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
REKOMENDASI
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2019, Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dan kami menyadari bahwa penyusunan Laporan ini masih
jauh dari kesempurnaan baik materi maupun sistematika, untuk itu kami berharap
adanya saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi
kesempurnaan dimasa mendatang.
Jakarta, Januari 2020
KETUA,
H. Dr. Hari Sugiharto, SH., MH NIP. 19690714 199103 1 006