Post on 30-Apr-2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENINGKATAN PERANGUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
(BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014)
Oleh :
EKO SUBOWO
DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JAKARTA2018
ISU STRATEGIS GWPP1. GWPP MELAKUKAN BINWAS KE KAB/KOTA
2. SEKRETARIAT GWPP
3. GWPP MELANTIK BUPATI/WALIKOTA
4. GWPP MENGAWASI PERDA
5. GWPP EVALUASI ANGGARAN KAB/KOTA
6. GWPP MELAKUKAN PENGAWASAN PREVENTIF ATAS PERDA APBD,
PAJAK, RETRIBUSI, TATA RUANG KAB/KOTA
7. GWPP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8. GUBERNUR MENGENAI SANKSI KEBUPATI/WALIKOTA
9. KORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA
10. MENGAWASI STOK KAB/KOTA DAN TUGAS2 LAIN
11. PENGAWASAN RAPERDA KECAMATAN
12. ALOKASI DAK
13. PENYERAHAN P3D
Pasal 10 ayat (2) UU 23 tahun 2014
Urusan pemerintahan Absolut yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat diselenggarakan :
a. Sendiri oleh pemerintah Pusat;
b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
berdasarkan asas dekonsentrasi.
Pasal 19 UU 23 tahun 2014
(1) Urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat diselenggarakan :
a. Sendiri oleh pemerintah Pusat;
b. Dengan cara melimpahkan kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat atau kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi;
atau
c. Dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas
Pembantuan.
BIAYA 42 TUGAS ATRIBUTIF GWPP DEKON KEMENDAGRI
TNI/POLRI
dewan pertimbangan
KY
UUD 1945
Kementerian Negara
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
KAB/KOTA
DPRDKDH
KPU
BANK
SENTRAL
DPR DPDMPR
PERWAKILAN
BPK PROV
PRESIDEN/
WAPRESBPKMA MK
DPRDKDH
PROVINSI
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
( DALAM KORIDOR UUD 1945) 4
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
PEMERINTAH PUSAT
TERGANTUNG & SUBORDINASI
DAERAH OTONOM
PROVINSI
DAERAH OTONOM
KAB / KOTA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
SEBAGAI DAERAH OTONOM 5
GUBERNUR
(WAKIL PEMERINTAH)
Pembinaan,
Pengawasan,
Supervisi,
Monev
Fasilitasi
Kab/Kota
melaksanakan Otda
PELAYANAN
OPTIMAL
PERAN GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH DIBANTU
PERANGKAT GUBERNUR
(GWP)
6
PENGUATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT
1. DALAM UU 23/2014 DIPERJKUAT PERAN GUB SBG WAKIL PUSAT TERLIHAT DARI TUGAS DAN WEWENANGNYA
2. BIAYANYA DARI APBN
3. BISA SBG OULET MENGURANGI TEKANAN BIROKRASI DI PUSAT
4. TUGAS POKOKNYA MONEV DAN FASILITASI KAB/KOTA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
5. BEBAS DARI INTERVENSI DPRD KARENA SBG PERANGKAT PUSAT
PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS URUSAN
PEMERINTAHAN
1. GUBERNUR BINWAS APA KAB/KOTA TELAH MELAKSANAKAN URUSAN SESUAI NSPK
2. DALAM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN AKAN DILAKUKAN MAPPING OLEH PUSAT DAN DAERAH SEHINGGA TERJADI SINERJI PUSAT DAN DAN DAERAH UNTUK FOKUS MENCAPAI TARGET NASIONAL
3. GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT MEMBANTU K/L DALAM MEMFASILITASI PEMETAAN TSB
4. PEMETAAN AKAN MENCIPTAKAN SINERJI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL ATAS SUATU URUSAN PEMERINTAHAN
8
PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN DAERAH
1. KELEMBAGAAN UNTUK MEWADAHI URUSAN YG
DIPETAKAN
2. AKAN TERCIPTA SINERJI KELEMBAGAAN ANTARA
PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA ATAS SUATU
URUSAN PEMERINTAHAN
3. PERDA URUSAN DAN KELEMBAGAAN AKAN DI
EVALUASI OLEH GUBERNUR MELALUI PEMBERIAN
NOMOR REGISTER PERDA KAB/KOTA OLEH
GUBERNUR
9
PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS PERSONIL
1. UNTUK MENDUDUKI JABATAN HARUS MEMENUHI
KOMPETENSI MANAJERIAL, TEHNIS DAN
PEMERINTAHAN
2. GUBERNUR MENGAWASI PADA PEMENUHAN
STANDARD KOMPETENSI
10
PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS
KEUANGAN DAERAH
1. PENGENDALIAN AKAN DILAKUKAN PADA SISI SPENDING UNTUK MEMBIAYAI PELAYANAN DASAR YG MENGACU PADA SPM
2. DAK AKAN MEMBANTU DAERAH YG MENGALAMI BACKLOG KEUANGAN UNTUK MEMBIAYAI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN TERMASUK UNTUK MEMBIAYAI KEKURANGAN BIAYA PELAYANAN DASAR
3. PERAN GUBERNUR ADALAH SEBAGAI FILTER UNTUK MENENTUKAN DAERAH MANA YG DIBANTU MELALUI DAK DAN UNTUK URUSAN APA
4. GUBERNUR AKAN BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER PELAYANAN PUBLIK MELALUI DAK DAN MENCEGAH KAB/KOTA JANGAN LOBI KE PUSAT
11
PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS
PELAYANAN PUBLIK
1. AKAN ADA MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DARI PEMDA KPD
MASYARAKAT
2. DALAM MAKLUMAT TERSEBUT AKAN DITENTUKAN JENIS
PELAYANAN YG DISEDIAKAN PEMDA, BAGAIMANA AKSES
NYA, BERAPA BIAYANYA, BAGAIMANA PROSEDURNYA
3. GUBERNUR MENJATUHKAN SANKSI BAGI KAB/KOTA
APABILA PEMDA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI
DGN MAKLUMAT TSB.
4. GUBERNUR MELAKUKAN BINWAS, MONEV DAN FASILITASI
THD KAB/KOTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK.
12