Post on 03-Mar-2019
D A F T A R I S I :
Fungsi , Bentuk
dan Kriteria 1
Pembentukan
KEK 1
Kelembagaan 2
Lalu Lintas Barang 3
Fasilitas dan
Kemudahan 3
Ilustrasi Fasilitas
Ekspor dan Impor 4
Ketenagakerjaan 4
Pembentukan KEK
Ringkasan UU 39/2009
Kawasan Ekonomi Khusus D E F I N I S I
KEK: Kawasan
Ekonomi Khusus
DN: Dewan
Nasional
DK: Dewan
Kawasan
BU: Badan Usaha
UMKM: Usaha
Mikro, Kecil, Menengah
BAPPENAS
KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geo-strategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industry, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2 Telp : 021 392712 Fax : 3926601 Email : trp@bappenas.go.id
Bentuk Kriteria
KEK terdiri atas satu atau beberapa zona
Pembentukan dan Penetapan KEK
Setelah ditetapkan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK. KEK harus siap beroperasi dalam waktu tiga tahun dan dievaluasi secara tahunan oleh Dewan Na-sional, termasuk untuk perpanjangan waktu pembangunan paling lama dua tahun.
Kriteria utama lokasi KEK
Fungsi, Bentuk, dan Kriteria
H A L A M A N 2
DK KEK bertugas antara lain melak-sanakan kebijakan umum KEK, mem-bentuk administra-tor KEK, dan men-gawasi administrator dalam operasion-alisasi KEK, terma-suk penyelenggaraan system pelayanan terpadu satu pintu.
Konsep usulan KEK Marunda,Jakarta
R I N G K A S A N U U 3 9 / 2 0 0 9
Dewan Kawasan Sekretariat DK KEK
Sekretariat DN KEK
Dewan Nasional
DN KEK Bertugas menyusun RIN KEK, menetapakan kebija-kan umum dan stan-dar KEK, mereko-mendasikan pem-bentukan KEK serta memantau dan mengevaluasi KEK.
Kelembagaan Presiden
Administrator KEK
BU Pengelola
DN
ADM
DK
BP
Lalu Lintas Barang, Karantina, dan Devisa H A L A M A N 3 K E K
Pengaturan LALU LINTAS BARANG dari dan ke KEK seperti pembatasan ekspor dan impor tetap berlaku di KEK namun dapat dikecualikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai KARANTINA manusia, hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan tetap berlaku di KEK.
Semua transakasi perdagangan internasional dalam VALUTA ASING di KEK yang dilakukan melalui bank hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas dan Kemudahan
Fasilitas PPh dan PBB
Perpajakan
Kepabeaan dan
Cukai
Pajak dan Retribusi
Daerah
Pertanahan
Keimigrasian
Investasi
Fasilitas dan Kemu-
dahan Lainnya
Perizinan
Penangguhan bea masuk
Pembebasan cukai
Tidak dipungut PPN/PPnBm dan PPh impor
Keringanan dan pem-bebeasan pajak dan
retribusi daerah
Kemudahan keimigra-sian
Kemudahan keringanan per-izinan, usaha, perdagangan,
dan kepelabuhan,
Kemudahan mem-peroleh hak atas
tanah
Tidak berlaku ketentuan penanaman modal untuk
bidang usaha terbuka
R I N G K A S A N U U 3 9 / 2 0 0 9
Fasilitas lainnya terma-suk fasilitas keamanan
Ilustrasi Fasilitas Ekspor dan Impor
Ketenagakerjaan
H A L A M A N 4
Catatan: Penetapan upah minimum setidaknya mempertimbang-kan upah minimum sebagai jaring pengaman, kemampuan UMKM dan koperasi, dan kebutuhan hidup layak
Di KEK, dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Dewan Pengupahan oleh gubernur untuk menangani isu hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha dan penetapan pengupahan (UMR).
Lembaga Kerja Sama Tripartit
R I N G K A S A N U U 3 9 / 2 0 0 9