SKRIPSI

PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT

TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

HUKUM (ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING) DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)

Oleh:

A . IS W AN R AN D IE P OE T R A

B 1 1 1 0 7 2 3 3

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

i

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING) DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)

OLEH

A N D I I S W AN R AN D I E P O E T R A

B 1 1 1 0 7 2 3 3

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : ANDI ISWAN RANDIE POETRA

No. Pokok : B 111 07 233

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE

SPECIALITEIT TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI

SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAAG VAN

RECHTSVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus

Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2011

PEMBIMBING I

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. NIP. 19570801 198503 1 005

PEMBIMBING II

Abd. Asis, S.H., M.H. NIP. 19620618 198903 1 002

iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT

TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

HUKUM (ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING) DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)

disusun dan diajukan oleh:

ANDI ISWAN RANDIE POETRA

B 111 07 233

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam

rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Kamis, 24 Oktober 2011

Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19570801 198503 1 005 NIP. 19620618 198903 1 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

iv

ABSTRAK

ANDI ISWAN RANDIE POETRA (B 111 07 233), “Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag van Rechtsvervolging) dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS)”. Dibimbing oleh: M. Syukri Akub selaku Pembimbing 1 dan Abdul Azis selaku Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Asas Lex Systematische Specialiteit dapat diterapkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS serta untuk mengetahui sejauh mana para praktisi hukum memahami asas Lex Systematische Specialiteit untuk kemudian mereka terapkan, khususnya dalam perkara a quo.

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar, yakni di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Selain mewawancarai hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga mewawancarai pakar hukum pidana melalui jejaring social dan dunia maya, yakni pakar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita.

Dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan aturan dan asas hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar. Asas hukum yang dilanggar adalah asas Lex Systematische Specialiteit. Asas Lex Systematische Specialiteit mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua undang-undang khusus (Lex Specialis), harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Undang-undang yang bersifat sistematis itulah yang seharusnya diterapkan. Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan asas dan ketentuan tersebut sehingga pada akhirnya menjatuhkan putusan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging) terhadap terdakwa Darmawan Daraba dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS.

v

ABSTRACT

ANDI ISWAN RANDIE POETRA (B 111 07 233), “Application of the Principle of Lex Systematische Specialiteit to Verdict of Released From Prosecution (Ontslaag van Rechtsvervolging) in Banking Corruption (Case Study Verdict No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS)”. Supervised by: M. Syukri Akub as 1st Supervisor and Abd. Azis as 2nd Supervisor.

This research aims to determine whether the principle of Lex Systematische Specialiteit can be applied to verdict of released from prosecution which was imposed by the judges in verdict no. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. it also aims to find out the extent of legal practitioner‟s understanding about the principle which will be applied by them, especially in the current case.

This research was held in jurisdiction of Makassar, which was in State Court of Makassar. Besides interviewing the judge in State Court of Makassar, writer also did an interview with criminal law expert via social network and internet, which was an international criminal law expert from Padjadjaran University, Romli Atmasasmita.

In verdict no. 345/Pid.B/2008/PN.MKS, writer found some errors in application of rules and principles of law by judges in State Court of Makassar. The principle which was violated is the principle of Lex Systematische Specialiteit. The principle implies that if an act can be entangled by two or more special law (lex specialis), should be carefully considered which legislation is more systematic, where the scope of the act was done, who the subject of the infringement is, and also what the object of the offense is. The more systematic one is the legislation which is supposed to be applied. The judges in this case did not apply the principle and the rules, so in the end of the process they imposed the verdict of released from prosecution to dependant in verdict no. 345/Pid.B/2008/PN.MKS.

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena

atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat

terselesaikan. Tak lupa pula salam dan salawat penulis haturkan kepada

Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari

zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ilmu

pengetahuan seperti sekarang ini.

Kehadiran skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang

telah memberikan arahan, bantuan, serta dukungan. Sekedar memberi

penghormatan atas jasa-jasa seluruh pihak yang telah terkait dalam

penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta

jajaran, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.FM. selaku Dekan,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1,

Prof. Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2, serta

Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3,

terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah

diberikan selama ini.

vii

2. Pembimbing 1 penulis, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.,

serta Pembimbing 2 penulis, Bapak Abd. Azis, S.H., M.H. yang

telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga

skripsi ini rampung. Tak lupa pula Ibu Padma M. Liman, S.H.,

M.H. yang telah menemani penulis diskusi dan memberikan

penulis wawasan baru mengenai skripsi penulis hingga akhirnya

skripsi penulis bisa rampung.

3. Para dosen penguji penulis, Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.

selaku Penguji 1, Ibu Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Penguji 2,

Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penguji 3 serta Bapak

Kaisaruddin Kamaruddin S.H., M.H. selaku Penguji Pengganti

pada Ujian Seminar Penelitian penulis. Terima kasih atas ilmu-

ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang

berlangsung dan setelah ujian selesai.

4. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang

telah memberikan penulis ilmu yang berharga selama penulis

mengikuti kegiatan perkuliahan. Semoga kelak ilmu yang

diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah bagi beliau semua.

5. Staff Akademik, khususnya Ibu Aji, Pak Bunga, Ibu Ida, Ibu Sri,

dan staff lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima

kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama

mengurus segala sesuatunya.

viii

6. Oma Joyce dan Ibu Ros selaku staff di Perpustakaan Fakultas

Hukum Unhas yang telah membantu penulis selama ini terkait

segala sesuatunya di Perpustakaan.

Doa dan dukungan moril terbesar, baik secara langsung maupun

tidak langsung selama ini tentu tak bisa dielakkan berasal dari pihak

keluarga penulis, yakni:

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Hj. Nurdewi dan Ayahanda Andi

Ramlie Terru, S.Sos., M.Si. Terima kasih atas jasa-jasanya yang

telah bersusah payah melahirkan, membanting tulang demi

membesarkan penulis, serta mendidik penulis hingga bisa menjadi

pribadi seperti yang sekarang ini. Kasih sayang dan cinta ibunda

selama ini telah mengajarkan penulis agar menjadi orang yang

lebih peka dan sensitif terhadap orang lain di sekitar penulis, terima

kasih atas kesabarannya menghadapi tingkah laku penulis yang

mungkin banyak tidak berkenan. Tak lupa pula didikan ayahanda

serta ungkapan-ungkapan mengenai hidup darinya yang banyak

penulis jadikan acuan dalam hidup, kelak akan membentuk penulis

menjadi orang yang lebih kuat dan bisa menghadapi kerasnya

hidup (pembicaraan-pembicaraan ringan di antara kita akan selalu

penulis kenang). Kesuksesan penulis akan selalu menjadi bukti

sahih kesuksesan beliau berdua sebagai orang tua. Maafkan

semua tingkah laku penulis yang tidak berkesan. Semoga kelak

ix

apa yang telah diberikan kepada penulis dapat membawa beliau

berdua ke gerbang surga. Amin Ya Rabbal Alamin.

2. Adik-adik penulis, A. Tareq Kemal Randie Poetra (Kemal) , Alm.

A. Akhirul Ikbal Randie Poetra (Ikbal), A. Mappakainge’ Randie

Poetra (Dede) dan A. Tanrasula Randie Poetra (Andra) yang

selalu menjadi pemicu semangat penulis untuk bekerja keras.

Terkhusus untuk adinda penulis Ikbal yang telah tenang di sana,

satu hal yang akan selalu kakanda sesali hingga penghujung umur

adalah karena kakanda tidak ada mengantarmu ke tempat

peristirahatan terakhirmu. Doa kami selalu untukmu, dek.

3. Keluarga besar Petta Nenek Hj. Juhrah di Carima, Bone Selatan

dan Opa H. Ngali Amin di Gorontalo. Terima kasih atas doa,

support, dukungan serta kasih sayangnya selama ini.

4. Tante Hj. Simba beserta keluarga yang telah dengan sabar

mengurus penulis dan bertindak sebagai orang tua kedua penulis

hingga kini. Terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya

menerima penulis dan mengurus penulis, walaupun penulis tahu

kedua hal itu bukanlah hal yang mudah. Terima kasih pula atas

ajaran-ajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Hanya Allah SWT yang mampu membalas seluruh jasa-jasa beliau

sekeluarga.

5. Om Iwan sekeluarga yang telah sering penulis repotkan. Terima

kasih atas jasa-jasanya mengantarkan penulis kesana-kemari

x

ketika penulis masih belum mengenal lokasi-lokasi di Makassar.

Terima kasih juga karena sudah menjadi om yang gaul untuk

menjadi teman cerita yang seru.

6. Om Fadli sekeluarga. Terima kasih karena telah memberikan hal

nyata sebagai tempat penulis untuk menyalurkan hobi sehingga

hobi itu bermanfaat dan terarah. Buku Tes IQ beliau yang penulis

pegang sejak SMP telah penulis rasakan manfaatnya ketika SMA,

ajaran-ajaran beliau mengenai bahasa Inggris banyak berarti bagi

kehidupan penulis kini, beliau pula yang menimbulkan minat penulis

yang besar di bidang IT serta sepakbola. Juga terima kasih telah

menjadi om yang gaul bagi penulis namun tetap senantiasa

mengingatkan penulis akan pentingnya ibadah serta mengingat dan

bersyukur kepada Sang Maha Pencipta.

7. Serta seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan

mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis

sebutkan per satu.

Selain keluarga, dukungan terbesar juga berasal dari para sahabat

dan teman-teman penulis, sehingga kiranya penulis merasa perlu

mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka adalah:

1. Empat belas saudara sekaligus sahabat-sahabatku yang abnormal,

anak-anak Fi-Cel: Hajar Astuti Asmaun (Hajar), Shabrina (Shabe‟),

Restya Noor Ghumalien (Resty), Syarif Al Fajrin (Faje‟), Satrio

BudiDharmawan (Yoyo), Widia Winarni Bunga (Rara), Muhammad

xi

Yasir Kurays (Achil), Fila Meirina Pumpun (Fila), Aditia Tri Hadian

(Abel), Nur Idawati Rasma (Idha), Ahmad Syukri Zarkasyi (Sukri),

Anggita Widiasmi Hamid (Anggi), Waode Nurmila (Ode‟), dan Erdea

Rizqy Yusufy (eRDe). Mengenal kalian menjadi salah satu titik balik

dalam hidupku yang tak akan mungkin terlupakan. Takkan pernah ada

kalimat yang cukup untuk menggambarkan kalian beserta momen-

momen gila yang pernah tercipta di antara kita. Just want to say, really

proud to have you all, guys.

2. Sembilan manusia yang sangat fenomenal dan luar biasa, yang

tergabung bersama penulis di Keluarga Bocah Undang-Undang.

Mereka itu adalah KaBe Brothers: Muhammad Akram, S.H. alias

Akram Si KUHP Berjalan, Zaldi, S.H. alias Zaldi Si Pencetus Ide-ide

Gila, Muhammad Fadhil, S.H. alias Fadhil Si Raja Ikan dan Asrianto,

S.H. alias Anto Si Cashflow Quadran. Tak lupa pula dengan KaBe

Sisters-ku: Nurhidayah Khaeril, S.H. alias Yaya yang tak pernah bisa

keluar malam, Andi Dian Mappetangnga, S.H. alias Dian yang polos

dan membingungkan, Amirah Lahaya, S.H. alias Mira yang mini dan

super smart, Fadlia Widhaswara alias Lia yang sangat berprestasi,

serta last but not least, Syarifah Fitri Rahman Alhasny alias Titi yang

super duper keren dan gokil (semoga dua yang terakhir bisa cepat

nyusul, hehehe.. Amiiinn..). Suatu hari kelak kita pasti akan

mencengangkan dunia dengan keberadaan dan semua keistimewaan

xii

kita, guys. Dan semoga juga suatu hari nanti teka-teki logo yang ada di

baju kita dapat terpecahkan sebelum kita menutup usia.

3. Teman-teman seperjuangan penulis di Tim Moot Court Competition

ALSA 2010 di Universitas Sriwjaya, Palembang: Asrianto, Muhammad

Fadhil, Zaldi, A. Muhammad Reza, Abdul Musakkir, Risma Muhrianti,

Sitti Paradiba Rambega, Nuryanti Meliana, Masdiana, Baharuddin,

Firda Mutiara, Siti Nurlin, Nur Ikhsan Fiandy, M. Tizar Adhiatma, Mikel

Kelvin, A. Putri Cahaya Khairani dan A. Djuari Iskandar. Kebersamaan

selama kurang lebih 4 bulan bersama kalian adalah salah satu

kenangan terindah bagi penulis selama berada di Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.

4. Rekan-rekan ALSA LC Unhas baik senior, seangkatan maupun junior

yang telah menemani penulis selama menjalani kehidupan di Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada Kanda

Fathurrahman, S.H., Kanda M.K. Nursal N.S., S.H., Kanda

Supriyadi, S.H., Kanda Muh. Ilham Bakri, S.H., Kanda Muh. Arsy,

S.H., Kanda Muh. Nur Saleh, S.H., Kanda Muh. Safril Hajir, S.H.,

Kanda Mala Ilyas, S.H., Kanda Dhea Adith R.P., S.H., Kanda

Amaliyah, S.H., Kanda Reski Amelia, S.H., Kanda Iustika

Puspasari, S.H., Kanda Rafiqah Fakhruddin, S.H., dan Kanda M.

Solihin, S.H., terima kasih atas segala bimbingan, petuah-petuah,

serta yang paling sering, traktirannya selama ini kepada penulis. Tak

xiii

lupa pula beberapa junior penulis: Muste‟, Ayu, Tami, Ros, Nulnul,

Fidhyah, Agung, Azwar, Akki, Ara, Aulia, Dian, Arin, Aso‟, Adi dan Ju.

5. Teman-teman KKN Reguler Unhas Kec. Patimpeng tahun 2010,

khususnya keluargaku di Posko Patimpeng: Muh. Arhan Rajab, Atika

Puspita Marzaman, Rini Yulianingsih Rifai Taliu, Naim, Muhammad

Aris, Endang Suswati, Rezki Amelia, Nur Islam Hakim, A. Irmayanti,

Etta Desa, Etta Riri, A. Nanda dan A. Wiwi. The moment that we spent

together, even it only in a short time, will mean a lot for me.

6. Teman-teman English Meeting penulis, yaitu Randy Rinaldi, A. Santri

Syamsuri, Faudzan Farhana, Devyta, Asrianto, Minarty, M. Khaerul

Kadar, P.R. Silooy, M. Yudho Perdana, dan A. Muhammad Reza.

7. Teman-teman penulis di PIA: A. Ahrifah Buana, Nur Asma Masjidi,

Rahmat Karunia Galib, Ishak Adriansyah, Ahmad Abbas Az-Zukhruf,

Atirah Jemmain, Fathurrahman, M. Syaiful Amir, Ririn Gustiana, Putri

Ayu Anggraini, Wira Hartaman, Eka Nurinasari, Yuly Pramudita,

Edward Sim, Anastasia Sim, Fariz Parahita Roestam, Heidy, Nurmala

Dewi, Ma‟am Arda, Ma‟am Evi, Ma‟am Mala, dan Ma‟am Maya.

8. Teman-teman Banana FC (tim sepakbola penulis), yaitu: Hendra Ali,

Hendra Dauta, Randy Rinaldi, Imam Agus Faisal, Andi Santri

Syamsuri, Ahsan Yunus, Arieyanto Yusmin, Muhammad Fadhil,

Arandy Ahmad, Afrizal Fahrul Jaya, Muh. Zudjudi, M. Irsyad, dan Andi

Muhammad Reza (Coach) yang bersama-sama penulis sempat meraih

juara 1 Liga Hukum.

xiv

9. Segenap keluarga besar EKSTRADISI 2007 yang merupakan

angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

telah bersama-sama dengan penulis selama 4 tahun ini.

SPECIAL THANKS TO:

1. Sepupu penulis yang paling baik, Hadijah Samad, yang telah rela

laptopnya di“sandera” untuk beberapa waktu selama proses

penyusunan skripsi ini. Tanpanya, skripsi ini mungkin akan selesai

jauh lebih lama dari yang penulis perkirakan.

2. Kekasih penulis, Andi Ahrifah Buana, yang telah dengan sabar

menemani dan menyemangati penulis selama ini di saat-saat susah

dan senang. Terima kasih atas segala perhatian, support, doa dan

seluruh yang telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi

ini kini bisa rampung.

3. Beberapa orang yang telah membuat penulis merasa menemukan

keluarga selama berada di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, yakni my bro: Fadhil, Zaldi, Anto, dan Akram, adik-

adik penulis: Firda, Diba, dan Risma, serta kakanda penulis:

Kanda Nursal, Kanda Accul, Kanda Adi, serta Kanda Safril.

Bersama mereka telah penulis lewati segala canda, tawa, haru,

sedih, marah, jengkel, susah, senang, gelisah, malu, gila, hinaan,

cercaan, kedinginan, kepanasan, kekenyangan dan berbagai

ekspresi lainnya. Terima kasih atas bantuan, dorongat semangat,

xv

serta yang paling utama, “penindasan” kalian karena itulah salah

satu hal yang memacu penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi

ini.

Akhir kata, segala kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan

segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, saran dan

kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini

dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang hukum.

Makassar, Oktober 2011

Penulis

xvi

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................. i

Persetujuan Pembimbing ................................................................. ii

Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi ............................................ iii

Lembar Pengesahan Skripsi ........................................................... iv

Abstrak ............................................................................................. v

Abstract ............................................................................................ vi

Ucapan Terima Kasih ...................................................................... vii

Daftar Isi ........................................................................................... xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ......................................................... 10

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................... 10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asas Lex Specialis dan Turunannya .............................. 12

2.1.1. Ajaran mengenai Asas Lex Specialis .................. 12

2.1.2. Turunan Asas Lex Specialis ................................ 13

2.2. Pidana dan Tindak Pidana ............................................. 14

2.2.1. Pengertian Pidana ................................................ 14

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana .................................... 16

xvii

2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana ................................. 19

2.2.3.1. Aliran Monisme ...................................... 20

2.2.3.2. Aliran Dualisme ...................................... 24

2.3. Putusan ......................................................................... 27

2.3.1. Pengertian Putusan .............................................. 27

2.3.2. Jenis-jenis Putusan ............................................. 28

2.3.2.1. Putusan Pemidanaan ............................. 29

2.3.2.2. Putusan Bebas (Vriijspraak) ................... 30

2.3.2.3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

Hukum(Ontslaag Van Rechtsvervolging). 33

2.3.3. Syarat Sah Putusan ............................................ 34

2.4. Korupsi .......................................................................... 35

2.4.1. Pengertian Korupsi .............................................. 35

2.4.2. Subjek Tindak Pidana Korupsi ............................ 39

2.4.3. Penggolongan Tindak Pidana Korupsi ................ 41

2.5. Perbankan ..................................................................... 44

2.5.1. Pengertian Perbankan ......................................... 44

2.5.2. Macam-macam Bank .......................................... 46

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian ........................................................ 48

3.2. Jenis dan Sumber Data ............................................. 48

3.3. Teknik Pengumpulan Data ......................................... 49

3.4. Analisis Data .............................................................. 49

xviii

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Ketentuan Pidana pada Kasus Tindak Pidana

Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No.

345/Pid.B/2008/PN-Mks.) ................................................. 51

4.1.1. Posisi Kasus ................................................. 51

4.1.2. Dakwaan Penuntut Umum (PU) ..................... 56

4.1.3. Tuntutan Penuntut Umum (PU) ..................... 59

4.1.4. Amar Putusan ............................................... 60

4.2. Analisis Penulis terhadap Surat Dakwaan ............... 63

4.3. Penerapan Asas Systematische Specialiteit (Lex

Specialis Systematic) ................................................ 71

4.4. Analisis Putusan ...................................................... 75

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan ............................................................. 101

5.2. Saran ....................................................................... 103

Daftar Pustaka

Lampiran

xix

“Allah akan meninggikan orang-orang

yang beriman di antaramu dan orang-orang

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Firman Allah dalam surah Al-Mujaadilah ayat 11)

Rasulullah SAW bersabda:

“Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap

orang islam” (Riwayat Ibnu Majah,

Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi,

Dari Anas bin Malik)

“Barangsiapa berjalan untuk menuntut

ilmu maka Allah akan memudahkan

jalan baginya ke surga” (HR. Muslim)

“Ilmu tanpa agama adalah buta,

Agama tanpa ilmu adalah lumpuh.”

by Albert Einstein

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi di masa kini bukanlah suatu hal yang asing lagi

terdengar di telinga kita. Tiap kali kita memperhatikan media-media

di sekitar kita, baik itu media cetak maupun media elektronik, selalu

saja ada informasi mengenai tindak pidana korupsi. Masalah

pemberantasan korupsi memang merupakan salah satu masalah

utama dalam penegakan hukum di negara kita. Pada tahun 2010

saja Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara

terkorup se-Asia Pasifik1.

Banyaknya terdakwa korupsi yang yang diputuskan bebas

(vriijspraak) maupun lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag

van rechtsvervolging) merupakan salah satu hal yang menghambat

pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalahnya, ada banyak

celah yang dapat digunakan untuk membebaskan para terdakwa

korupsi dari jeratan hukum. Seorang terdakwa kasus korupsi bisa

saja diputus bebas (vriijspraak) oleh hakim dengan alasan salah

satu atau lebih unsur pasal yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti. Bahkan, seorang terdakwa korupsi bisa juga diputus lepas

1 Diakses dari situs http://nasional.kompas.com pada tanggal 3 Maret 2011 pukul 21.10

WITA.

2

dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging) dengan

alasan yang dibuat-buat.

Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh organ-organ

pemerintah saja, tetapi juga dapat menyentuh orang di luar jajaran

birokrasi. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(untuk selanjutnya disebut UU Tipikor), yang berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dalam rumusan pasal di atas tidak dicantumkan redaksi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana yang

dicantumkan dalam Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal tersebut

memang ditujukan agar orang-orang yang merugikan keuangan

negara tetapi bukan merupakan pegawai negeri dapat pula dijerat

dengan undang-undang ini. Orang selain pegawai negeri ini

mengacu pada orang yang diwajibkan selalu atau sementara

3

menjalankan jabatan umum2, sebagaimana yang diistilahkan oleh

Logemann3 dengan ambtsdrager die geen ambtenaar is, atau yang

disebut oleh Tirtamidjaja4 dengan orang yang sebenarnya bukan

pegawai negeri, tetapi tokh diserahi jabatan umum. Intinya, siapa

saja, baik pegawai pemerintah maupun bukan, selama

perbuatannya merugikan keuangan negara maka ia dapat didakwa

melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini menurut penulis merupakan konsekuensi dari UU

Tipikor sendiri yang sifatnya sangat luas karena hanya

mengisyaratkan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara.

Kerugian negara tersebut bisa saja lahir dari sektor apapun, seperti

sektor pajak dan sektor perbankan. Padahal, kedua sektor itu telah

memiliki undang-undang tersendiri yang didalamnya juga terdapat

ketentuan pidana untuk mengancam siapa saja yang akan

melakukan tindak pidana di sektor tersebut. Undang-undang Tipikor

seakan-akan hadir sebagai undang-undang yang lebih superior

karena dapat mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan

keuangan negara. Di satu sisi, hal ini membawa efek positif karena

Undang-undang Tipikor menjadi suatu alternatif bagi jaksa untuk

mendakwa setiap orang yang dianggap merugikan keuangan

negara. Namun di sisi lain, sifat luas dari Undang-undang Tipikor ini

2 Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 91. 3 J.H.A. Logemann, 1954, Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht Saksama, Jakarta, hal.

104. 4 M.H. Tirtamidjaja, 1955, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, hal. 167.

4

kadangkala menimbulkan kebingungan dalam menentukan tindak

pidana apa yang telah seseorang. Misalnya saja pada seseorang

yang merugikan keuangan negara dari sektor perbankan, akan

terjadi perbedaan pendapat bahwa orang tersebut akan dianggap

melakukan korupsi atau dianggap melakukan kejahatan perbankan.

Salah satu alasan banyaknya dijatuhkan putusan bebas

(vriijspraak) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum

(ontslaag van rechtsvervolging) menurut penulis adalah karena

kurang mendalamnya pengetahuan penegak hukum, khususnya

hakim, terhadap tindak pidana korupsi serta asas-asas yang

berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Salah satu contohnya

adalah yang penulis temukan dalam Putusan No.

345/Pid.B/2008/PN.Mks. Pada kasus yang terjadi antara tahun 1999

sampai dengan tahun 2003 namun baru diputus pada tahun 2008

tersebut, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan campuran oleh

Penuntut Umum, yakni tindak pidana korupsi atau kejahatan

perbankan. Pada surat dakwaan penuntut umum dijelaskan bahwa

Terdakwa melakukan pencairan dan penarikan dana tanpa seizin

dan sepengetahuan nasabah terhadap 30 rekening nasabah

sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu

juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) dengan cara-

cara yang juga melawan hukum, seperti memalsukan tanda tangan

nasabah dan berbohong. Selanjutnya dijelaskan bahwa kerugian

5

nasabah tersebut telah digantikan oleh pihak BRI. Berdasarkan

pembuktian di muka persidangan, perbuatan terdakwa berdasarkan

keterangan tim audit terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar

lebih dari tiga milyar karena BRI menggantikan dana para nasabah

akibat perbuatan terdakwa. Selain itu, adapula kerugian negara dari

sektor pajak berupa PPh sebesar Rp. 82.450.366,59. Sebelum

diajukan ke persidangan, terdakwa sudah pernah menyerahkan

sejumlah uang untuk menutupi kerugian BRI, namun hanya sebesar

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dana tersebut tentu

saja tidak cukup untuk menutupi kerugian BRI, namun terdakwa

berjanji akan mengganti sisanya. Majelis hakim dalam perkara

tersebut menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

(ontslaag van rechtsvervolging) dengan alasan perbuatan terdakwa

bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan

perdata, yakni hubungan hutang-piutang antara terdakwa dengan

pihak BRI karena terdakwa telah mengembalikan uang negara

sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan berjanji

akan mengembalikan sisa uang yang digelapkannya.

Penulis merasa putusan tersebut ganjil karena dijatuhkan

oleh hakim seakan-akan tanpa mempertimbangkan perbuatan-

perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan

tersebut, menurut penulis setidaknya ada dua kesalahan mendasar

yang dilakukan oleh hakim. Kesalahan hakim yang pertama adalah

6

hakim mengenyampingkan Pasal 4 Undang-undang Tipikor. Pasal

tersebut menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara

sekalipun tidak menghapuskan penjatuhan pidana kepada pelaku

tindak pidana korupsi. Apabila kerugian BRI sebesar Rp.

3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga

ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) tersebut dianggap

merupakan kerugian negara, hakim seharusnya mencermati redaksi

Pasal 4 Undang-undang Tipikor. Jika ketentuan pasal ini diterapkan

tentu saja terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum walaupun ia telah mengembalikan keuangan negara

tersebut.

Kesalahan hakim yang kedua dan menurut penulis yang

paling fatal adalah hakim mengenyampingkan asas Lex

Systematische Specialiteit. Asas ini memang merupakan asas

dalam hukum pidana yang sifatnya masih sangat baru dan belum

terlalu populer di kalangan orang hukum. Penulis sendiri

menemukan belum banyak referensi atau buku yang membahas

mengenai asas ini, baik membahas khusus secara terperinci dan

detail maupun membahas secara garis besar. Hal ini tentu saja

dapat menyusahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di

bidang hukum, khususnya hukum pidana. Akan tetapi, itu tidak

seharusnya dijadikan alasan hakim atas ketidaktahuannya terhadap

asas ini.

7

Asas Lex Systematische Specialiteit merupakan turunan dari

asas Lex Specialis derogat lege Generali yang sudah sangat familiar

di kalangan orang hukum. Asas ini mengisyaratkan bahwa

ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-

undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan

pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat

khusus dari undang-undang khusus yang telah ada. Untuk

menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan maka

perlu dicermati subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang

dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area

delicti berada. Misalnya, apabila subyek personal, obyek dugaan

perbuatan yang dilanggar, maupun lingkungan delicti berada dalam

konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan,

meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik

yang dapat mencakupnya.

Dalam kasus a quo, hakim tidak mempertimbangkan asas

Lex Systematische Specialiteit tersebut. Hakim hanya memfokuskan

pemeriksaan pada tindak pidana korupsinya. Padahal seandainya

hakim mengetahui adanya asas Lex Systematische Specialiteit,

maka tentu saja sedari awal hakim sudah harus mengabaikan tindak

pidana korupsinya dan cukup fokus ke tindak pidana perbankannya

saja. Apalagi jika hakim cermat dalam membaca UU Tipikor secara

keseluruhan, hakim tentu saja akan menyadari bahwa esensi dari

8

asas ini telah terkandung dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor.

Dengan demikian, semakin kuatlah pendapat penulis bahwa telah

terjadi kesalahan penerapan hukum dalam kasus a quo.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

(ontslaag van rechtsvervolging) harus benar-benar dilakukan oleh

hakim secara cermat dengan memperhatikan teori-teori dari pakar-

pakar hukum mengenai masalah tersebut. Mengenai putusan lepas

dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging) sendiri,

di Indonesia ada dua paham di antara para pakar hukum mengenai

kapan seseorang dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging). Hal ini terkait

dualisme terhadap delik di lingkungan pakar hukum kita. Unsur-

unsur delik menurut Moeljatno yang juga diikuti A. Zainal Abidin

Farid5 yaitu:

1. Perbuatan kriminal, yang merupakan unsur objektif, meliputi:

a) Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik;

b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik formil

maupun materiil.

2. Pelaku, yang merupakan unsur subjektif, meliputi:

a) Adanya kesalahan, baik dolus maupun culpa;

b) Adanya kemampuan bertanggung jawab.

5 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 235.

9

Menurut aliran monisme terhadap delik, seseorang baru

dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

(ontslaag van rechtsvervolging) jika pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sesuai dengan

pasal 191 ayat (2) KUHAP. Sedangkan menurut aliran dualisme

terhadap delik yang mengisyaratkan adanya pemisahan antara

unsur subjektif (pelaku) dan unsur objektif (perbuatan), putusan

lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging)

dijatuhkan apabila unsur subjektif dalam suatu perkara, yang terdiri

dari adanya kesalahan pembuat dan adanya kemampuan

bertanggung jawab, tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dengan berbagai masalah yang

telah dijelaskan maka penulis terdorong untuk meneliti secara

mendalam dan membahas mengenai “Penerapan Asas Lex

Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari Segala

Tuntutan Hukum (Onslaag van Rechtvervolging) dalam Tindak

Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No.

345/Pid.B/2008/PN-Mks.)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka untuk

memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan

dibahas oleh penulis adalah:

10

1. Apakah asas Lex Systematische Specialiteit dapat diterapkan

dalam kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan yang

diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van

rechtsvervolging) dalam putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-

Mks.?

2. Apakah penerapan hukum dalam Putusan No.

345/Pid.B/2008/PN-Mks tersebut telah sesuai dengan teori

asas Lex Systematische Specialiteit dalam hukum pidana?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya asas Lex

Systematische Specialiteit diterapkan dalam kasus tindak

pidana korupsi di bidang perbankan yang diputus lepas dari

segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging) dalam

putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum dalam putusan

No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks. tersebut sudah sesuai dengan

teori asas Lex Systematische Specialiteit dalam hukum

pidana atau belum.

Dari tujuan penulisan diatas, maka penulisan skripsi ini

diharapkan dapat:

11

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu

perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana nasional,

khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi,

ke arah yang lebih baik dengan mendapat sumbangan pikiran

yang baru sehingga dapat membantu dalam sisi praktis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sebagai

referensi bagi berbagai kalangan yang memiliki minat di

bidang kajian korupsi.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan bagi pemerintah

dan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan

supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan

referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil

langkah-langkah strategis dalam memberantas tindak pidana

korupsi yang kian menjamur.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asas Lex Specialis dan Turunannya

2.1.1. Ajaran mengenai Asas Lex Specialis

Ajaran Lex Specialis sudah semakin berkembang dalam

pemahaman Hukum Pidana. Ajaran tersebut kini tidak hanya sekedar,

membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (lex

generalis), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang

demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar

perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi

atau berada di luar KUHP . Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi UU

Perbankan (juga UU Kehutanan, Lingkungan, Pajak, Kepabeanan,

Keimigrasian, Ketenagalistrikan, Kehutanan, Pertambangan dan lain-lain).

Indrianto Seno Adji, seorang Guru Besar Hukum Pidana pada

beberapa universitas di Indonesia sekaligus anggota tim perancang

beberapa undang-undang, dalam makalahnya yang berjudul “KORUPSI:

Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”6 menjelaskan bahwa asas

hukum pidana mengenai asas Lex Specialis dinamis dan limitatif sifatnya,

terutama:

6 Makalah dengan judul “Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?” ini disampaikan

pada Diskusi Panel dengan topik “Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban Pidana”, pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010, pukul 14.00-15.30 WIB di Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika No. 81, Bandung, Jawa Barat.

13

(1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus; dan

(2) ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus.

2.1.2. Turunan Asas Lex Specialis

Telah dijelaskan pada sub sub bab sebelumnya bahwa kini asas

Lex Specialis telah mengalami perkembangan sehingga tidak hanya

mengatur mengenai undang-undang khusus mengenyampingkan undang-

undang yang umum, tetapi juga telah memberikan solusi-solusi terhadap

penerapan suatu undang-undang khusus terhadap undang-undang

khusus lainnya. Solusi-solusi tersebut dicerminkan dari asas-asas yang

diturunkan dari asas Lex Specialis, yakni asas Logische Specialiteit serta

asas Systematische Specialiteit. Penulis akan memberikan penjelasan

singkat mengenai kedua asas tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Asas Logische Specialiteit

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan

dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas Logische

Specialiteit yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Logis.

Maksudnya, ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila

ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus,

juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum.

Misalnya terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu

terhadap anaknya maka Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada

14

Pasal 338 KUHP, atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang

diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001.

2. Asas Systematische Specialiteit

Untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang

diberlakukan maka berlaku asas Systematische Specialiteit (lebih populer

dikenal dengan istilah Lex Specialis Sistematic) yang dapat diartikan

sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah

ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-

undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana

tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia

akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan

apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU

khusus (lex specialis). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan

perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan

dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan

adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU

Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

2.2. Pidana dan Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan

istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dapat mempunyai

15

arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu berkonotasi dengan

bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus,

maka perlu ada pembatasan pengertian dan makna sentral ayang

dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan

beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut:

Menurut Sudarto7, pidana adalah nestapa yang diberikan

oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar

dirasakan berbagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan

yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan

undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut

menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan

dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh8 mengemukakan bahwa pidana

adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang

sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan

penderitaan kepada pelanggar atau membuat efek jera tetapi juga

diitujukan untuk membuat pelanggar dapat kembali hidup

7 Niniek Suparni, dkk, 2008, Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka

Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 tahun 2001, LIPI Press, Jakarta, Hal. 11.

8 ibid, Hlm. 12

16

bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pidana dalam hukum

pidana hanyalah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan

hidup bermasyarakat yang adil, aman dan tentram.

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam bahasa

Belanda, yakni strafbaar feit. Hingga kini, belum ada terjemahan

resmi dari pemerintah Indonesia terhadap istilah tersebut sehingga

antara satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain menggunakan

terjemahan yang berbeda terhadap apa yang dimaksud strafbaar

feit tersebut. Ada pakar hukum hukum yang menggunakan istilah

Tindak Pidana seperti Wirjono Prodjodikoro yang juga digunakan di

hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita, ada yang

menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh A.

Zainal Abidin Farid, serta istilah “Delik” sebagaimana yang biasa

dipakai oleh Utrecht. Untuk menjelaskan pengertian dari strafbaar

feit itu sendiri, berikut akan penulis kemukakan beberapa definisi

dan penjelasan beberapa pakar hukum mengenai strafbaar feit.

Menurut Simons9, seorang guru besar hukum pidana pada

Universitas Utrecht, strafbaar feit yang ia terjemahkan sebagai

peristiwa pidana adalah:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

9 S.R. Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Ahaem-

Petehaem, Jakarta, hal. 201.

17

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kesalahan yang dimaksud Simons mencakup kesalahan

dalam arti yang luas, yakni dolus dan culpa. Simons membagi

unsur strafbaar feit menjadi dua bagian. Pertama, unsur objektif

yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari

keadaan atau masalah tertentu tertentu; dan unsur subyektif yang

meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari

petindak.

Van Hamel, guru besar hukum pidana pada Universitas

Kerajaan di Leiden, menjelaskan bahwa istilah strafbaar feit

sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat apabila istilah yang

digunakan yaitu strafwaardig feit, yang beliau jelaskan sebagai

perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan

hukum, strafwaardig (patut untuk dipidana), dan dapat dicela

karena kesalahan (en aan schuld te wijten).

Vos memberikan definisi strafbaar feit yang lebih singkat,

yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan

perundang-undangan diberikan pidana.

Menurut Pompe10, ada dua macam definisi mengenai

strafbaar feit, yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat

perundang-undangan. Secara teoritis, strafbaar feit (peristiwa

pidana) adalah:

10 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225.

18

Pelanggaran norm (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Sedangkan secara perundang-undangan, strafbaar feit

adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan

mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian; tidak

berbuat; berbuat pasif), biasanya dilakukan di dalam beberapa

keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.

Hazewinkel-Suringa11 menjelaskan bahwa Strafbaar feit

sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah

ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat

di dalamnya.

Menurut Utrecht12, istilah peristiwa pidana lebih tepat

digunakan karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan

(handelen atau doen) atau suatu melalaikan (verzuim atau nalaten)

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena

perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana itu adalah suatu

peristiwa hukum (rechsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan

yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

11 Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, hal. 181. 12 Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 251.

19

Perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut

hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun

dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar

bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan

(schuld), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.sedangkan

dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya

suatu “wederrechtelikheid”. Dengan kata lain untuk menjatuhkan

suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan

pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab,

atau seseorang yang dapat dipidana apabila straafbaar feit yang

telah ia lakukan tidak bersifat ”wederrechtelikheid” dan telah

dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan para pakar hukum

di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang

menyebabkan orang yang melakukannya dapat dijatuhkan pidana.

2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang

berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana)

dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan

dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang

merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monisme, sedangkan

20

yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut alisan dualisme.

Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran tersebut.

2.2.3.1. Aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme

dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati

terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan

antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari

unsur-unsur delik, makna kelakuan (plegen) dan kepembuatan

(daderschap), dan pertanggungjawaban pidana sehingga

melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana

secara keseluruhan.

Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana,

baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van

Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh

monisme memberikan definisi strafbaar feit yang menjadi dasar

perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe13 sebagai “suatu

pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap

mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan

adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan

menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua

13 Andi Zainal Abidin Farid, op. cit.

21

unsur dalam strafbaar feit. Pertama, unsur obyektif yang meliputi

kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum

dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari

kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan

dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang14 menyebutkan

bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri

pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk

ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur

obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat

misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti

yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan

menurut Pasal 340 KUHP;

14

Lamintang, op. cit., hal. 193-194.

22

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

a. Sifat melanggar hukum;

b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP

atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398

KUHP;

c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam

hal ini, Satochid15 menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan

tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan

pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers16

sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang strafbaar

feit (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum

yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur

15 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, t.t., Jakarta,

hal. 73. 16 JE. Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 135

23

dari kejahatan.17 Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung

jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan

pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli

di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku

pidana, yaitu:

a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan

culpa.

b. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada

alasan pemaaf).

2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:

a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam

undang-undang

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik

secara formil maupun materiil (tidak ada alasan

pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari

ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel

pada tahun 1931. Inti ajaran finale handlungslehre menyatakan

bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak

17 Ibid. Hal. 136.

24

terpisahkan dari perbuatan.18 Eksistensi kesengajaan yang

termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama finale

handlungslehre, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari

intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan

tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam

konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan

berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan

pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada

perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan

kesengajaan pelaku.

Tujuan utama finale handlungslehre adalah menyatukan

perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan

pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah

kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang

diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas

tujuan, kehendak yang mengandalikan kejadian-kejadian yang

bersifat kausal itu adalah suatu ”rugggeraat” dari suatu perbuatan

final.19

2.2.3.2. Aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan

pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini,

18 Roeslan Saleh, 1985, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum

Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hal. 13. 19 Ibid. hal, 18-20.

25

kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur

pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin

dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung

unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat

dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada

pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan

perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap

pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah

perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat

mempertangungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan

pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan

pidana yang dikemukakan Moeljatno20, “perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan

tersebut”.

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila

perbuatan tersebut dirangkum dalam UU dan tidak dibenarkan oleh

alasan pembenar. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari

perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, sebagaimana dikutip

A. Zainal Abidin Farid, bahwa perbuatan pidana (stafbare

20 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

26

handlung) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan

rumusan UU dan tidak adanya alasan pembenar. Sedangkan bagi

pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar

pemaaf.21

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 Wetboek van

Strafvordering Nederland yang memerintahkan hakim yang

memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu

apakah terdakwa terbukti mewujudkan strafbaarfeit, kalau sudah

terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa

bersalah (strafbaarheid), kalau terbukti bersalah dan memenuhi

unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim

mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang

dijatuhkan.22 Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana

dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam

memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang

yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan

perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan

diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah

hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum

acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

21

Andi Zainal Abidin Farid, op. cit., hal. 44-45. 22 Andi Zainal Abidin Farid, op. cit., hal. 43.

27

2.3. Putusan

2.3.1. Pengertian Putusan

Proses beracara di pengadilan berakhir dengan putusan

akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya

tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya

tersebut. Dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek, putusan

diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang

dapat dibentuk tertulis maupun lisan23. Kamus istilah hukum

Fockema Andreae mengartikan kata putusan (Vonnis) sebagai

“vonnis tetap” (definitief). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis

adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.24

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11

KUHAP yang mengatakan bahwa: Putusan pengadilan adalah

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini.

23 Peristilahan Hukum dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, hal. 221. 24 Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.

406.

28

2.3.2. Jenis-jenis Putusan

Berdasarkan sifatnya, ada dua jenis putusan yang

dikeluarkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana,

yaitu:

1. Jenis putusan bersifat formil, yakni putusan yang bukan

merupakan putusan akhir, seperti:

a. Putusan hakim yang berisi pernyataan bahwa pengadilan

tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara

(onbevoeglde verklaring). (Pasal 148 ayat (1) KUHAP)

b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut

Umum Batal (niet verklaring van de acte van verwjzing)

Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Contoh : surat dakwaan tidak

memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan

Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet onvankelijk

verklar) Pasal 156 KUHAP. Contoh : perkara sudah

daluarsa.

d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara

oleh karena perselisihan kewenangan (prejuditiel).

2. Jenis putusan yang bersifat materiil, yakni jenis putusan

pengadilan yang merupakan putusan akhir (einds vonnis).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dikenal ada 3 (tiga) macam putusan hakim pidana, sebagaimana

29

yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1)

KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP

yaitu :

1. Putusan Bebas (Vrijspraak), diatur dalam Pasal 191 yat (1);

2. Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag

van rechtsvervolging), diatur dalam Pasal 191 ayat (2);

3. Putusan Pemidanaan, diatur dalam Pasal 193 ayat (1).

2.3.2.1. Putusan Pemidanaan

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dicantumkan bahwa:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

pengadilan menjatuhkan pidana”. Hal ini berarti bahwa seseorang

baru bisa dijatuhkan sanksi pidana apabila Majelis Hakim dalam

sidang pengadilan tersebut berpendapat bahwa ia bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pendapat

hakim ini tentu saja harus didasarkan pada proses pembuktian

dalam sidang pengadilan tersebut, di mana maajelis hakim

memperhatikan apakah alat-alat bukti yang diajukan telah sesuai

dan berkorelasi antara satu dengan yang lainnya yang

menunjukkan bahwa terdakwa memang bersalah.

Alat-alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi

30

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Hakim dalam memutus seseorang bersalah harus didukung

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang

diatur di atas. Selain itu, antara satu alat bukti dengan alat bukti

yang lain harus terdapat saling kesesuaian, seperti yang tercantum

dalam Pasal 183 KUHAP. Apabila terdapat beberapa alat bukti

namun antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain

bertentangan maka alat bukti tersebut hanya dihitung sebagai satu

alat bukti. Selain butuh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah, hakim juga wajib memutus berdasarkan keyakinannya bahwa

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukannya, sesuai dengan sistem pembuktian pidana

di negara kita, yakni Beyond Reasonable Doubt. Jadi jelaslah

bahwa tanpa ada keyakinan dari hakim, hakim tidak boleh

menjatuhkan putusan pemidanaan, dan antara alat-alat bukti yang

ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat.

2.3.2.2. Putusan Bebas (Vriijspraak)

Mengenai kapan seseorang dapat dijatuhkan putusan

Bebas (vriijspraak) atau Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

(ontslaag van rechtsvervolging), di negara-negara yang menganut

31

sistem Eropa-Kontinental, khususnya Indonesia dan Belanda, ada

pandangan yang berbeda dari beberapa ahli hukum. Hal ini terkait

dengan perbedaan pandangan oleh para ahli hukum terhadap

delik, yakni para ahli hukum yang menganut pandangan monisme

terhadap delik dan ahli yang menganut pandangan dualisme

terhadap delik.

Menurut aliran monisme dan sebagaimana pula yang telah

dicantumkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas

dirumuskan dalam pasal yang berbunyi sebagai berikut: “Jika

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus

bebas”. Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak

cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas,

apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan

menemui hal-hal sebagai berikut:

a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang

secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup

membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan

32

terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh

hakim.

b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP

dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa

putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian

dan pendapat hakim bahwa:

(1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama

sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke

persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan

terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan.

(2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang

didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum

pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan

Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

(3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai

cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini

lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.25

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi

Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa,

25

Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 348.

33

perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti

yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela

terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan

hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau

menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa,

sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa

kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim,

sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan

terdakwa harus diputus bebas.

Berbeda dengan aliran monisme, aliran dualisme

menjelaskan bahwa putusan bebas (vriijspraak) seharusnya

dijatuhkan kepada seseorang apabila unsur objektif dari suatu delik

tidak terbukti. Unsur objektif yang dimaksud adalah perbuatan

terdakwa mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum.

2.3.2.3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag van

rechtsvervolging)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van

rechtsvervolging) sebagaimana yang dianut oleh penganut ajaran

monisme diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

34

tuntutan hukum”. Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum

dapat disebabkan:

Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak

cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan

perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau

penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut

tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk

lingkup hukum perdata.

Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan

terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48,

49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.26

Sedangkan menurut aliran dualisme, putusan lepas dari

segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging) dijatuhkan

kepada seseorang apabila dalam sebuah proses di pengadilan

tidak terbukti unsur subjektif dari suatu delik. Unsur seubjektif yang

dimaksud adalah seseorang tersebut mampu bertanggung jawab

dan adanya kesalahan orang tersebut.

2.3.3. Syarat Sah Putusan

Syarat sah suatu putusan diatur dalam Pasal 197 KUHAP.

Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal

197 KUHAP, bisa mangakibatkan putusan “batal demi hukum”.

26 Ibid. Hal. 411.

35

Syarat mengenai sahnya suatu putusan adalah mengenai isi yang

harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan

harus memuat syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 197 KUHAP.

Adapun rumusan mengenai syarat sah suatu putusan yang

diatur dalam Pasal 197 KUHAP sebagai berikut :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. Identitas Terdakwa;

c. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan

penuntut umum;

d. Pertimbangan yang lengkap;

e. Tuntutan pidana penuntut umum;

f. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pemidanaan

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis

h. Pernyataan kesalahan terdakwa.

i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti.

2.4. Korupsi

2.4.1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu gejala masyarakat yang pernah

dialami oleh hamper seluruh negara. Hal tersebut menyebabkan

pengertian korupsi senantiasa berkembang maupun berubah

36

mengikuti perubahan zaman, sejalan dengan cara

penanggulangannya yang juga selalu berkembang.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin corruptio atau

corruptus27 (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya juga

dikatakan bahwa kata corruption tersebut berasal dari kata

corrumpere, suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Kata dari

bahasa latin itulah yang kemudian turun ke banyak bahasa Eropa,

seperti corruption dan corrupt (Inggris), corruption (Prancis), dan

corruptie atau korruptie (Belanda). Kemungkinan dari bahasa

Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, yaitu

korupsi. Di beberapa negara, korupsi dikenal dengan beberapa

istilah, seperti gin moung (Muangthai) yang berarti makan bangsa,

tanwu (Cina) yang berarti “keserakahan bernoda”, dan oshoku

(Jepang) yang berarti kerja kotor.28

Secara harafiah, arti dari “korupsi” adalah kebusukan,

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang

menghina, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, ataupun

menyogok. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam The Lexicon

Webster Dictionary, yaitu:

corruption {L. corruption (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity;

27 Fockema Andreae, 1983, Kamus Hukum, Bina Cipta, Bandung, huruf c, Bina Cipta. 28

Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, Hal. 122.

37

corrupt of dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word” (The Lexicon 1978).

Walau kata corruptio memiliki banyak arti, corruptio lebih

sering dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti yang

disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977).

Corruptio = omkoping, nomet men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi

diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,

penerimaan uang sogok dan sebagainya.29

L. Bayley mengatakan bahwa perkataan “korupsi” dikaitkan

dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan

penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat

adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi

keuntungan pribadi.

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa korupsi adalah apabila

seorang yang memegang kekuasaan yang berwenang untuk

melakukan hal-hal tertenti seperti seorang pejabat yang

bertanggung jawab melalui uang atau media lainnya yang tidak

diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil

29 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976.

38

langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan

dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Selain itu, Syed Hussein Alatas30 memberikan definisi lain

mengenai korupsi yaitu:

Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.

Selanjutnya Hussein menambahkan bahwa yang termasuk

pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-

teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam

kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian

mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat

yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya

empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni

penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.31

Pengertian korupsi juga dijelaskan oleh Baharuddin Lopa32,

yang menjelaskan bahwa:

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang behubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya

30 Syed Hussein Alatas, 1980, The Sociology of Corruption, The Nature < Function, Causes and

Prevention of Corruption, Times Book International, Singapore, hal. 11. 31 Ibid. 32

Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Buku Kompas, Jakarta, hal. 6.

39

sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang meteriil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam memilih.

2.4.2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang

berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, ditentukan

bahwa yang menjadi subjek hukum pidana hanyalah natuurlijke

persoon (manusia). Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal KUHP,

Buku II dan Buku III. Manusia sebagai subjek hukum sebagaimana

yang telah diatur dalam KUHP, yang merupakan lex generali dari

undang-undang pidana, kemudian menjadi acuan bagi hampir

seluruh peraturan perundang-undangan yang terdapat ancaman

pidana di dalamnya. Namun, di peraturan perundang-undangan lain

yang bersifat khusus (lex specialis) yang di dalamnya terdapat

ancaman pidana hampir semuanya kini telah memasukkan pula

korporasi (rechtpersoon) sebagai subjek hukum.

Undang-Undang Tipikor telah mengalami beberapa kali

perubahan, mulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999, hingga Undang-Undang No. 20 Tahun

2001. Di bawah ini penulis akan menguraikan subjek hukum dalam

40

tindak pidana korupsi berdasarkan ketiga undang-undang tersebut,

yaitu:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang ini yang menjadi subjek hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan pegawai

negeri dan tidak menyebutkan bahwa pelaku termasuk badan

hukum atau korporasi. Dengan demikian, pelaku yang

merupakan suatu badan atau korporasi tidak dapat

dipertangggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang telah

dilakukannya.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang ini, subjek hukum dalam tindak pidana

korupsi dicantumkan dalam unsur setiap pasal sebagai “Setiap

Orang”. Yang dimaksud setiap orang di sini meliputi: orang

perorangan, Pegawai Negeri dan korporasi.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini juga sama dengan Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dapat

41

dipertanggungjawabkan adalah dengan sebutan “setiap orang”

yang artinya orang perorangan, korporasi dan pegawai negeri.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa subjek

hukum yang diatur dalam ketiga undang-undang tersebut di atas

yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana korupsi

adalah :

1) Manusia atau orang perorangan;

2) Suatu badan atau korporasi; dan

3) Pegawai Negeri.

2.4.3. Penggolongan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam Pasal 2,

Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal

11, Pasal 12, Pasal 12 b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21,

Pasal 22 , Pasal 23 dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44

rumusan tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan dalam 5

(lima) kelompok yaitu:

1. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat

dikelompokkan sebagai berikut, yakni:

a. Tindak Pidana Korupsi Murni

42

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi

yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan

dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum

yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara

dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau

pelaksana pekerjaan yang bersifat publik; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana

korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan

hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran

pelaksana tugas penegak hukum dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak

pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni:

a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana

korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang

yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi

ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Khusus

43

Tindak pidana korupsi khusus adalah tindak pidana dimana

pelakunya adalah pejabat atau orang yang berkualitas

sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP; dan

b. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari peraturan

perundangan-undangan di luar KUHP.

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak

Pidana

Dilihat dari tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka

tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif

adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannnya

mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau

bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang

untuk mewujudkannya diperlukan perbuatan aktif; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Pasif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak piana yang unsur

tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.

44

5. Atas Dasar Dapat/Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau

Perekonomian Negara

Atas dasar ini tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan

sebagai berikut :

a. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara; dan

b. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.

2.5. Perbankan

2.5.1. Pengertian perbankan

Perbankan berasal dari kata dasar bank. Bila kita menelusuri

terminologi dan sejarah kata “bank”, kita akan menemukan bahwa

kata “bank” sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu banca yang

berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk.33 Sebab, pada

zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan

pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di

bangku-bangku di halaman pasar. Versi lain menyatakan bahwa

kata banca juga berarti tempat penukaran uang.

Dalam Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, kata

“bank” diartikan sebagai:

33

Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13.

45

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk

memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran

fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga

bank memperoleh keuntungan dengn meminjamkan uangnya

dengan memungut bunga.

2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau

tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Di samping itu, dalam Black’s Law Dictionary juga

memberikan pengertian dari bank sebagai suatu institusi yang

mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang

mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan

pinjaman, dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut

dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank

yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam,

plate, emas, dan lain-lain.

Definisi bank juga dijelaskan dalam Dictionary of Banking

and Finance dari Jerry M. Rosenberg, yaitu:

Bank is an organization, normally a corporation, chartered by the state or federal government, the principal functions of which are: (a) to receive demand and time deposits, honor instruments drawn against them, and pay interest on them as permitted by law, (b) to discount notes, make loans, and invest in government or other securities, (c) to collect checks, drafts, notes, etc, (d) to issues drafts and cashier‟s checks, (e) to certify depositor checks, and (f) when authorized by a chartering government, to act an fiduciary capacity.

46

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan dicantumkan pengertian bank yang lebih

spesifik bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan dijelaskan pengertian dari perbankan, yakni:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.5.2. Macam-macam Bank

Munir Fuady memberikan dalam bukunya Hukum Perbankan

Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu

menggolongkan bank ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Bank Sentral;

2. Bank Komersil;

3. Bank Umum;

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);

5. Bank Investasi (Investment Bank);

6. Bank Devisa;

47

7. Bank Korporat (Corporate Banking);

8. Bank Retail (Retailed Banking);

9. Bank Syariat (Bank Bagi Hasil);

10. Bank Pembangunan Daerah.

48

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan

berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi

ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi

penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan

dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai

dengan objek yang diteliti, yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di

lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada

pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah polisi, jaksa, dan

hakim yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi

kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-

dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya

dengan materi yang dibahas.

49

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai

buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada

hubungannya dengan objek penelitian.

2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data

dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

dan membuat pedoman wawancara dan dilakukan terhadap

narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar

dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan,

motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan

penanganan perkara tindak pidana korupsi.

2. Studi Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara

mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dikaji.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan

50

metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan

serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari

hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan

hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisi guna

menjawab permasalahan yang diteliti.

51

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Ketentuan Pidana pada Kasus Tindak Pidana

Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No.

345/Pid.B/2008/PN-Mks.)

4.1.1. Posisi Kasus

Berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi-saksi,

keterangan tersangka, adanya barang bukti diketahui, bahwa

Terdakwa Darmawan Daraba sebagai Pegawai Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep.: 056 P-

SDM/Bin/91/1996. Terdakwa secara berturut-turut pada hari dan

tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai

dengan tahun 2003 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar (selanjutnya disebut

BRI Sumba Opu) atau di suatu tempat tertentu yang masih

merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

52

negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-

cara yang akan diuraikan selanjutnya.

Terdakwa Darmawan Daraba telah melakukan pencairan dan

penarikan dana tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan nasabah

terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah BRI Sumba Opu, yang

terdiri dari 2 (dua) rekening deposito dan 28 (dua puluh delapan)

rekening nasabah BRITAMA. Pencairan dan penarikan dana yang

dilakukan Terdakwa Darmawan Daraba tanpa seizin atau tanpa

sepengetahuan nasabah terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah

BRI Sumba Opu yang terdiri dari 2 (dua) rekening deposito dan 28

(dua puluh delapan) rekening nasabah BRITAMA, dengan rincian

pencairan sebagai berikut:

1. Pencairan dan Penarikan Dana dari Bilyet Deposito

Terdakwa Darmawan Daraba melakukan pencairan Bilyet

Deposito Nomor Rekening 3401-3336.8 di buku pada tanggal 23

Maret 1999 atas nama Ny. Noor Hayati Wiryotanoto H. sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), di mana bilyet tersebut

sebelumnya memang Ny. Noor Hayati Wiryotanoto H. dititipkan

kepada Terdakwa. Bilyet deposito tersebut dicairkan dananya

tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara tanda tangan

nasabah dipalsukan dan dananya tidak diserahkan kepada Ny.

Noor Hayati Wiryotanoto H. tetapi diambil sendiri oleh Terdakwa

Darmawan Daraba.

53

Untuk meyakinkan deposan Ny. Noor Hayati Wiryotanoto

H. bahwa uang depositonya ada di bank, Terdakwa Darmawan

Daraba memberikan bilyet deposito yang sudah terpakai, yaitu

bilyet Nomor Seri DB4940302 atas nama Dedi Kurniawan

dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibuka

pada tanggal 23 Maret 1999 yang telah diubah baik nama

maupun jumlah nominalnya menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah).

Pada tanggal 1 Januari 2000, nasabah Ny. Noor Hayati

Wiryotanoto H. mendatangi Kantor BRI Cabang Sumba Opu

Makassar untuk mencairkan depositonya di rekening lainnya

dengan Nomor Rekening 3401-3337 sebesar Rp. 170.000.000,-

(seratus tujuh puluh juta rupiah). Uang pencairan deposito

tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa Darmawan

Daraba dan ditambahkan lagi dengan uang tunai senilai Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibukakan rekening

deposito baru dengan nominal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua

puluh juta rupiah).

Uang deposan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua

puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa Darmawan Daraba

tidak dibukakan rekening deposito baru untuk Ny. Noor Hayati

Wiryotanoto H. tetapi diambil dan digunakan sendiri oleh

Terdakwa Darmawan Daraba. Untuk meyakinkan deposan Ny.

54

Noor Hayati Wiryotanoto H. bahwa seolah-olah telah dibukakan

rekening deposito yang baru sebesar Rp. 220.000.000,- (dua

ratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa Darmawan Daraba

memberikan bilyet deposito yang sudah terpakai atas nama Muh.

Azfar dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama

Noor Hayati Wiryotanoto H. dengan nominal menjadi Rp.

220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Total jumlah dana rekening Deposito No. 34-00-3336.8

atas nama Ny. Noor Hayati Wiryotanoto H. yang diambil dan

digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Darmawan

Daraba adalah Rp. 100.000.000,- + Rp. 220.000.000,- = Rp.

320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

2. Pencairan dan Penarikan Dana dari Rekening Nasabah

BRITAMA

Terdakwa Darmawan Daraba telah mengambil dan

mengeluarkan dana rekening BRITAMA milik para nasabah

tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dengan cara-

cara yaitu:

* Memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan;

* Meminta fiat override kepada pejabat yang lebih tinggi

(Operator Officer), Supervisor, Asisten Manager Operasional

atas pencairan dana yang melampaui kewenangan Terdakwa

55

Darmawan Daraba dengan nominal di atas Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) tanpa melampirkan buku simpanan

(BUSIM).

* Menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan

nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan bank

rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% pertahun.

* Melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keadaan secara

manual di luar sistem OLSIB yang berlaku di BRI.

Terhadap 28 rekening nasabah BRITAMA yang

disalahgunakan oleh Terdakwa Darmawan Daraba berdasarkan

hasil audit, totalnya adalah Rp. 2.770.944.895,- (dua milyar tujuh

ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu

delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Setelah

diperhitungkan dengan bunga dan pajak maka jumlah uang dari

rekening nasabah BRITAMA yang disalahgunakan oleh

Terdakwa Darmawan Daraba adalah sebesar Rp.

3.041.316.031,- (tiga milyar empat puluh satu juta tiga ratus

enam belas ribu tiga puluh satu rupiah).

Total keseluruhan pencairan dan penarikan dana nasabah

yang dilakukan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa Darmawan

Daraba secara melawan hukum, baik dari rekening deposito

maupun rekening BRITAMA adalah sebesar Rp. 320.000.000,- +

56

3.041.316.031,- = Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus

enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu

rupiah).

Setelah diaudit dan ditemukan uang yang disalahgunakan

oleh terdakwa sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus

enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu

rupiah), pihak BRI Sumba Opu membuat kebijaksanaan dengan

menggantikan semua dana nasabah yang digelapkan oleh

Terdakwa Darmawan Daraba. Selanjutnya, Terdakwa Darmawan

Daraba juga sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan beberapa asetnya

juga telah disita oleh pihak BRI walaupun nilainya belum setara

dengan jumlah uang yang digelapkannya. Terdakwa Darmawan

Daraba lalu berjanji bahwa ia akan menggantikan sejumlah uang

yang telah dibayarkan oleh BRI kepada nasabah yang uangnya

digelapkan oleh Terdakwa Darmawan Daraba.

4.1.2. Dakwaan Penuntut Umum (PU)

Surat dakwaan dalam perkara tersebut disusun oleh Penuntut

Umum secara campuran, yakni campuran antara dakwaan

subsidaritas dan dakwaan alternatif. Adapun surat dakwaan

Penuntut Umum kepada Terdakwa Darmawan Daraba tertanggal 11

57

Maret 2008 dengan No. Register Perkara: PDS-02/Mks/Ft.1/02/2008

adalah sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Darmawan Daraba sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 056P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Darmawan Daraba sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 056P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia

58

(BRI) Cabang Sumba Opu Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Darmawan Daraba sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 056P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (10 KUHP.

59

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Darmawan Daraba sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 056P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (10 KUHP.

4.1.3. Tuntutan Penuntut Umum (PU)

Tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Darmawan Daraba pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Daraba terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Pertama Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darmawan Daraba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Makassar, dan menghukum pula

60

Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.954.850.600,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam wakti 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, makan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 29 tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti nomor urut 30 sampai dengan 39 dikembalikan kepada pihak BRI Cabang Sumba Opu Makassar;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4.1.4. Amar Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas

nama Terdakwa Darmawan Daraba dalam amar putusannya dalam

Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.Mks menyatakan:

1. Terdakwa Darmawan Daraba terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa Darmawan Daraba dari segala tuntutan hokum (Ontslaag van rechtsvervolging);

3. Memulihkan hak Terdakwa Darmawan Daraba dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa: 1. DEPOBRI Rekening No. 34-01-0421.6 a.n.

Noorhayati Darwis tanggal 1 September 1997 jumlah Rp. 5.000.000,-;

2. UN-06 Rekening Piutang Intern a.n. Darmawan Daraba tanggal 21 November 2003;

3. DEPOBRI Rekening No. 34-01-3337-1 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 170.000.000,-;

61

4. Daftar mutasi harian a.n. Darmawan Daraba tanggal 01-08-2000 jam 16:41:21;

5. Daftar mutasi harian a.n. Yenny Lumanga tanggal 13-07-1999 jam 15:15:22;

6. Slip pengambilan tabanas BRI Rekening No. 33-01-2704.3 a.n. Eddy Tamrin jumlah Rp. 50.000.000,-;

7. Slip pengambilan tabanas BRI Rekening No. 33-01-4074.3 a.n. Eddy Tamrin jumlah Rp. 15.000.000,-;

8. Slip pengambilan tabanas BRI Rekening No. 0343-01-004021-50-7 a.n. Umrayani W. jumlah Rp. 30.000.000,-;

9. DEPOBRI Rekening No. 34-01-3336-8 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 100.000.000,-;

10. DEPOBRI Rekening No. 34-01-3337 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 170.000,-;

11. Daftar mutasi harian a.n. Darmawan Daraba tanggal 01-08-2000 jam 16:41:23;

12. Slip pengambilan tabanas BRI Rekening No. 33-02-5209-0 a.n. Umar L.;

13. Curriculum Vitae a.n. Darmawan Daraba; 14. Pernyataan No. 02 (Kantor Notaris Peters Djakusito,

S.H.) 15. Surat Keputusan No.Kep.056P-SDM/BIN/02/1996

tentang pengangkatan pegawai dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. BRI Persero;

16. Surat Keputusan No.Kep.115-SDM/BIN/90 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas sementara BRI Pimpinan Wilayah BRI Ujung Pandang;

17. Surat pernyataan a.n. Darmawan Daraba tanggal 17 Desember 2003;

18. Laporan auditor independen No.15.B/AUDITAMAN/GA/3/2004 tanggal 31 Maret 2004;

19. Slip pengambilan tabanas BRI Rekening No. 32-02-0173.5;

20. Satu bundel piutang intern a.n. Darmawan Daraba; 21. Satu bundel slip setoran pembayaran kepada BRI; 22. Time Deposit No.ID.0037252 a.n. Eka Firman E.

ACCT No. 37-61-0060.0 tanggal 13 Januari 1999 jumlah US$ 3.000,-;

23. Rekening piutang intern a.n. Darmawan Daraba jumlah Rp. 27.049.699,18 tanggal 21 November 2003;

62

24. Surat Keputusan No.Kep.23.SSS/SDM/PKM/07/99 tentang alih tugas/jabatan Pegawai dan Pemindahan Unit Kerja;

25. Surat Keputusan No.Kep.39.XIII/KC/SDM/11/99 tentang pemberian fiat bayar tunai, pengecekan dan pengesahan pemindahbukuan Kanca BRI Sumba Opu;

26. Surat a.n. Darmawan Daraba kepada BRI cabang Sumba Opu tanggal 05 April 2003;

27. Daftar uraian jabatan tanggal 01 Mei 2000; 28. Surat Keputusan No. Kep.R.140-KC-

XIII/SDM/03/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai hukuman jabatan tanggal 17 Maret 2003;

29. Tanda terima 7 (tujuh) Akta Jual Beli tanggal 03 Juni 2003; tetap terlampir dalam berkas perkara.

30. Tanah kebun di Bili-bili, Akte Jual Beli (AJB) No.095/KPR/XI/2002 tanggal 11 September 2002 a.n. Darmawan Daraba;

31. Tanah Pekarangan di Pao-pao, AJB No.866/KSO/KCP/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 a.n. Rahmi Rande (istri Darmawan Daraba);

32. Tanah dan bangunan AJB No.82/JB/II/2002 a.n. Rahmi Rande (istri Darmawan Daraba);

33. Tanah dan bangunan AJB No.66/KR/V/2002 tanggal 5 Mei 2002 a.n. Rahmi Rande (istri Darmawan Daraba);

34. Tanah Pekarangan di Pao-pao, AJB No.735/KSO/KCP/IX/2000 tanggal 05 September 2000 a.n. Rahmi Rande (istri Darmawan Daraba);

35. Tanah Pekarangan di Pao-pao, AJB No.737/KSO/KCP/IX/2002 tanggal 05 September 2002 a.n. Darmawan Daraba;

36. Tanah Pekarangan di Pao-pao, AJB No.738/KSO/KCP/IX/2000 tanggal 05 September 2000 a.n. Darmawan Daraba;

37. Tanah Pekarangan di Masamba, SHM No.00696/Desa Bone a.n. Rahmi Rande (istri Darmawan Daraba);

38. Tanah kebun di Bili-bili, Akte Jual Beli (AJB) No.134/KPR/XI/2002 tanggal 31 Desember 2002 a.n. Darmawan Daraba luas 5400 m2;

63

39. Tanah Pekarangan di Pao-pao, AJB No.736/KSO/KCP/IX/2000 tanggal 05 September 2000 a.n. Rahmi Rande (istri Darmawan Daraba); dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2009.

4.2. Analisis Penulis terhadap Surat Dakwaan

Harun M. Husein terkait penyusunan surat dakwaan

menjelaskan bahwa apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak

pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa

melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa

perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat

dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar,

maka jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif atau

subsidair/subsidaritas. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa

tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang

berdiri sendiri-sendiri, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan

kumulatif. Sedangkan apabila dalam suatu dakwaan terdapat

beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang

bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidaritas maka

digunakan dakwaan campuran/kombinasi.

64

Dalam kasus Terdakwa Darmawan Daraba, jenis surat

dakwaan yang digunakan adalah surat dakwaan

campuran/kombinasi, yakni campuran antara surat dakwaan

sudsidaritas dan surat dakwaan alternatif.

Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan alternatif dan surat

dakwaan subsidaritas digunakan apabila suatu akibat yang

ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung

beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan

keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak

pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Meskipun

dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi

yang akan dibuktikan hanya satu saja dari tindak pidana yang

didakwakan itu. Namun, yang membedakan antara dakwaan

alternatif dengan dakwaan subsidaritas adalah pada dakwaan

alternatif, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan atau

memilih dakwaan yang mana yang menurut penilaian dan keyakinan

hakim telah terbukti. Sedangkan pada dakwaan subsidaritas, hakim

menilai secara berurut dimulai dari dakwaan yang paling berat

ancaman hukumannya hingga dakwaan yang dipandang terbukti.

Apabila salah satu dakwaan dianggap telah terbukti, dakwaan

selanjutnya dianggap tidak perlu dibuktikan lagi.

Harun M. Husein juga menjelaskan tata cara penyusunan

surat dakwaan di mana pada surat dakwaan alternatif tidak diatur

65

mengenai penempatan pasal-pasal yang didakwakan. Penuntut

Umum bebas menempatkan pasal-pasal dalam dakwaaan tanpa

harus mempertimbangkan urutan dakwaan ataupun ancaman

hukuman dari masing-masing pasal. Selain itu, antara satu dakwaan

dengan dakwaan lain dihubungkan dengan kata penghubung “atau”.

Sedangkan pada surat dakwaan yang berbentuk subsider, tindak

pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan

pada lapisan atas (primair) dan tindak pidana yang diancam dengan

pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya (subsidair, lebih

subsidair, dst.).

Apabila dilihat dari asasnya, penyusunan surat dakwaan yang

dilakukan oleh penuntut umum pada kasus Terdakwa Darmawan

Daraba ini menurut penulis sudah tepat, karena disusun

berdasarkan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih berat.

Dakwaan pertama menggunakan dakwaan korupsi (UU No. 31

Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), di mana Pasal 2 sebagai

primair (ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20

tahun penjara, dan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana

mati) dan Pasal 3 sebagai subsidair (ancaman pidana minimal 1

tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara). Sedangkan

dakwaan kedua menggunakan dakwaan kejahatan perbankan (UU

No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998), di mana Pasal 49

ayat (1) huruf a sebagai primair dan Pasal 49 ayat (1) huruf b

66

sebagai subsidair (keduanya diancam dengan pidana penjara

minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 10

Milyar rupiah dan maksimal 200 Milyar rupiah). Namun menurut

penulis, selama ini sudah terlalu sering terjadi kesalahan fatal yang

mungkin tidak disadari dan telah menjadi budaya di kalangan

praktisi hukum kita. Kesalahan fatal itu terkait penyusunan surat

dakwaan dalam hal dakwaan korupsi dengan komposisi pasal 2

sebagai primair dan pasal 3 sebagai subsidair. Menurut penulis,

menyusun surat dakwaan di mana pasal 2 sebagai primair dan

pasal 3 sebagai subsidair akan menimbulkan kesulitan dari segi

pembuktian. Hal ini dikarenakan karena pasal 3 yang bersifat lebih

khusus (mempunyai elemen khusus) daripada pasal 2.

Penulis memberikan contoh terkait dengan penyusunan surat

dakwaan yang disusun secara subsidaritas, misalnya seseorang

yang didakwa primair pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)

dan pasa 338 KUHP (pembunuhan biasa). Redaksi dari pasal 340

KUHP dan 338 KUHP adalah sebagai berikut:

Primair : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan yang direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. (Pasal 340 KUHP)

Subsidair : Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. (Pasal 338 KUHP)

67

Apabila dilihat dari unsur kedua pasal di atas, ada unsur yang

membedakan pasal 340 KUHP dengan pasal 338 KUHP, yakni

dalam pasal 340 KUHP terdapat unsur “dengan direncanakan

terlebih dahulu”. Apabila dalam proses pembuktian di persidangan

dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka masih

dimungkinkan proses pembuktian ke dakwaan subsidair. Misalnya,

dalam hal seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti kecuali unsur

“dengan direncanakan terlebih dahulu”, maka hakim dapat

memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur

dalam dakwaan subsidair. Namun bila dakwaan disusun dengan

pasal 338 KUHP sebagai primair dan pasal 340 KUHP sebagai

subsidair, jika dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka

secara otomatis dakwaan subsidairnya pun tidak terbukti.

Sedangkan dalam kasus Terdakwa Darmawan Daraba, surat

dakwaan disusun dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Primair : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Subsidair : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur yang membedakan pasal 2 dengan pasal 3 adalah

unsur “melawan hukum” dan unsur “menyalahgunakan

68

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukannya”. Dalam hal ini, Indrianto Seno Adji,

salah seorang pakar hukum pidana di Indonesia, menjelaskan

bahwa selama ini sering sekali terjadi kekeliruan implementasi unsur

pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor, yakni unsur “melawan

hukum” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”,

di mana selama ini kedua unsur tersebut dipandang sebagai unsur

yang berdiri sendiri-sendiri. Padahal menurut Indrianto Seno Adji,

unsur “melawan hukum” adalah unsur yang bersifat umum pada

setiap delik, sehingga ia merupakan genuus delict. Sedangkan

unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” merupakan

salah satu bentuk dari unsur “melawan hukum” sehingga ia

merupakan species delict.

Pendapat Indrianto Seno Adji tersebut dikuatkan pula oleh

Parlas Nababan, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri

Makassar, berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 1 Juni

2011. Parlas Nababan mengatakan bahwa unsur “melawan hukum”

adalah unsur yang umum dan harus selalu ada pada setiap delik,

sehingga unsur “melawan hukum” merupakan genuus delict. Hal ini

menurut beliau jelas karena tidak mungkin seseorang dapat

dipidana jika ia tidak melawan hukum, dalam konteks ini hukum

69

pidana. Sedangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya” merupakan species dari unsur “melawan hukum”

karena ia merupakan salah satu bentuk melawan hukum. Beliau

juga menambahkan bahwa hal ini merupakan salah satu keunikan

undang-undang korupsi sekaligus menunjukkan bahwa pembuat

undang-undang tidak taat asas. Menurut beliau, salah satu alasan

pemberatan pidana dalam hukum pidana adalah karena dilakukan

oleh seseorang yang berstatus dan dalam kaitan jabatannya

sebagai pegawai negeri. Oleh sebab itu, karena pasal 3 bersifat

lebih khusus daripada pasal 2, sehingga ancaman hukuman pada

pasal 3 seharusnya lebih berat daripada pasal 2.

Dari keterangan para ahli hukum di atas, penulis

menyimpulkan bahwa pada dasarnya unsur “melawan hukum” dan

unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” bukanlah

dua unsur yang sepenuhnya berbeda. Unsur “melawan hukum”

merupakan unsur yang bersifat umum, di mana salah satu bentuk

perbuatan “melawan hukum” adalah “menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukannya”. Mempertimbangkan Pasal 2 Undang-

undang Tipikor dalam proses pembuktian secara tidak langsung

juga berarti mempertimbangkan Pasal 3 Undang-undang tersebut.

70

Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/Kr 1983 yang

menyatakan bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan pertama

maka dakwaan kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan berarti hanya

satu dakwaan yang harus dibuktikan. Dengan begitu, seharusnya

apabila dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka secara

otomatis dakwaan subsidair pun tidak terbukti.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa Penuntut Umum

terlalu berani dan gegabah dalam mendakwa Terdakwa Darmawan

Daraba melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada

pendapat penulis setelah menganalisis salah satu unsur esensial

dalam tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara.

Konsep keuangan negara sendiri sebenarnya masih dapat

diperdebatkan apabila korupsi tersebut terjadi pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) yang telah berbentuk Perseroan Terbatas

(PT), yang akan penulis jelaskan pada sub bab selanjutnya. Selain

itu, ada pula asas yang menurut penulis dikesampingkan atau

mungkin memang tak diketahui oleh Penuntut Umum dan Majelis

Hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu asas systematische

specialiteit atau yang lebih dikenal dengan asas lex specialis

sistematic. Penjelasan lebih lanjut mengenai asas tersebut sekaligus

mengenai kriteria suatu undang-undang dikatakan bersifat lebih

sistematis akan penulis jelaskan pada sub bab selanjutnya.

71

4.3. Penerapan Asas Systemastische Specialiteit (Lex Specialis

Sistematic)

Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa asas Lex Specialis telah

mengalami perkembangan sehingga tidak hanya mengatur mengenai

undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum,

tetapi juga telah memberikan solusi-solusi terhadap penerapan suatu

undang-undang khusus terhadap undang-undang khusus lainnya. Doktrin

dinamis dari ajaran dan asas Lex Specialis ini sangat berkaitan dengan

ajaran asas Concursus dan Deelneming yang apabila keliru dalam

pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan

pemahaman asas-asas Hukum Pidana.

Sebagai contoh dalam hal perbankan, pelanggaran Prudential

Priciples34 Perbankan tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif,

karena berdasarkan pendekatan akademis doktrinal melalui asas Lex

Specialis Sistematic atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran

terhadap prinsip kehati-hatian adalah menjadi area Tindak Pidana

Perbankan, bukan Tindak Pidana Korupsi. Ini semua harus menjadi

landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas

Concursus. Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya

diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan

selalu sebagai perbuatan koruptif. Asas Kekhususan yang Sistematis

merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan

34 Prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

72

kembali arah asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan

wewenang” dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna “all

embracing act dan all purpose act”.35

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas

Systematische Specialiteit (Kekhususan yang Sistematis) sebagai doktrin

akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya

dalam keterkaitan antara perundangan administrasi yang bersanksi

pidana (Administrative Penal Law) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka

pembentuk undang-undang, khususnya Muladi (saat itu mejabat sebagai

Menteri Kehakiman RI), memberikan pemahaman eksplisitas melalui

Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999.

Mengingat telah ada asas Systematische Specialiteit (Kekhususan

yang Sistematis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin

telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-

batasannya melalui Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini” .

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah

bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan

tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara

tegas jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra Undang-

35 Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum. Cetakan 1, Jakarta, Hal. 172.

73

undang Korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu

tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah

Undang-Undang Tipikor. Jadi, tidak semata-mata Undang-Undang Tindak

Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai

perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba

atau jaring. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar UU

Kepabeanan tetapi selain didakwa melanggar UU Kepabeanan, juga

dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Dimensi Administrative Penal Law agar tidak semata-mata sebagai

perbuatan yang absorsi sebagai tindak pidana korupsi ditegaskan pula

oleh Parman Soeparman (saat itu sebagai Ketua Muda Bidang Tindak

Pidana Mahkamah Agung RI) dalam makalahnya berjudul “Dimensi

Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi” dan Hasil

Rakernas Mahkamah Agung R.I. dengan Jajaran Pengadilan Empat

Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Makassar tanggal 2-6

September 2007.

Bahkan perlunya asas Lex Specialis Sistematic ditegaskan pula

oleh Romli Atmasasmita, seorang pakar hukum pidana internasional dan

Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

dalam kaitannya dengan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999. Berdasarkan

surat penulis kepada beliau via e-mail pada tanggal 4 Juli 2011 dan

dibalas pada tanggal 5 Juli 2011, beliau menyatakan bahwa asas Lex

Specialis Sistematis merujuk pada hukum pidana administratif atau UU

74

administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (Administrative Penal

Law). Asas tersebut, menurut beliau, hanya berlaku pada UU Pajak, UU

Perbankan, UU Pasar Modal, dan UU administratif lainnya yang diperkuat

dengan sanksi pidana. Jika dalam ruang lingkup UU tersebut terjadi tindak

pidana (misalnya terjadi tindak pidana perpajakan atau tindak pidana

perbankan) maka diberlakukan ketentuan sanksi yang terdapat dalam UU

tersebut, kecuali di dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran

atas UU tersebut merupakan tindak pidana khusus tertentu (misalnya

korupsi atau pencucian uang).

Romli Atmasasmita juga menambahkan bahwa UU Tipikor tidak

berlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu

perbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatu UU lain,

misalnya UU Perbankan, Perpajakan atau Pasal Modal. Adanya asas Lex

Specialis Sistematic dan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 menghindarkan

UU Pemberantasan Korupsi menyimpangi asas concursus idealis pada

Pasal 63 ayat 1 KUHP.

Undang-undang Tipikor sendiri merupakan undang-undang yang

sering disebutkan sebagai Undang-undang „Sapu Jagad‟ karena sifatnya

yang terlalu luas. Salah satu kekurangan Undang-undang Tipikor menurut

penulis adalah karena hanya mengisyaratkan adanya kerugian negara

(Pasal 2 dan Pasal 3). Unsur “merugikan keuangan negara” menurut

penulis sifatnya sangat luas. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai

apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, atau sampai manakah

75

ruang lingkup “keuangan negara” itu. Ada beberapa penjelasan yang

berbeda dan saling bertentangan mengenai apa yang dimaksud dengan

“keuangan negara” sehingga dalam penerapannya, ada banyak pula

persepsi berbeda mengenai hal tersebut. Hal ini jika tidak segera

diselesaikan maka akan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Sebagai contoh, seseorang yang melakukan kejahatan perpajakan

dapat dikatakan merugikan keuangan negara sehingga dapat didakwa

korupsi, begitu pula dengan seseorang yang melakukan kejahatan

perbankan dapat dikatakan merugikan keuangan negara sehingga dapat

pula didakwa korupsi. Hal ini sudah sangat lumrah terjadi di kalangan

praktisi hukum, khususnya Penuntut Umum yang bertugas untuk membuat

surat dakwaan. Padahal kejahatan perpajakan dan kejahatan perbankan

telah memiliki undang-undang tersendiri yang dapat digunakan untuk

memutus perkara tersebut. Jika tidak segera diperjelas batasan-batasan

“keuangan negara”, Undang-undang Tipikor akan menjadi undang-undang

yang sangat super dan akan mengesampingkan asas Lex Specialis

Sistematic. Hal ini yang menyebabkan penulis mengistilahkan Undang-

undang Tipikor sebagai “LEX SPECIALIS YANG TIDAK SPECIALIS”.

4.4. Analisis Putusan

Sebelum jauh masuk ke dalam pembahasan substansi mengenai

penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara di

atas, penulis akan lebih dahulu menganalisis mengenai redaksi putusan

76

bebas (vriijspraak) dan redaksi putusan lepas dari segala tuntutan hukum

(ontslaag van rechtsvervolging). Menurut M. Syukri Akub36

, redaksi

putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) dan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 KUHAP) kurang tepat. Setelah

membandingkan dan menganalisis redaksi pengertian kedua pasal

tersebut, penulis merasa bahwa pendapat beliau beralasan dan sepakat

dengan pendapat beliau pada beberapa bagian. Penulis merasa redaksi

yang ada sekarang bersifat ambigu sehingga sangat membingungkan dan

dapat membuat terjadinya salah penafsiran karena tiap orang bisa saja

memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Berikut akan penulis paparkan

analisis penulis.

Redaksi putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP,

yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Sedangkan redaksi putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijelaskan

dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

36

Beliau adalah seorang pakar Hukum Pidana dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus merupakan pembimbing penulis.

77

Secara sederhana, bila kita sekilas melihat redaksi dari Pasal 191

ayat 1 KUHAP, yang terlintas di pikiran kita adalah bahwa putusan bebas

dijatuhkan jika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan. Artinya, perbuatan pidana yang didakwakan kepada

terdakwa juga secara otomatis tidak terbukti karena terdakwa tidak

bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Logikanya jelas, jika seseorang didakwa melakukan tindak pidana namun

tidak dapat dibuktikan kesalahannya maka dapat disimpulkan bahwa tidak

ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

Kemudian bandingkan dengan redaksi dari Pasal 191 ayat 2

KUHAP yang menyatakan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan

hukum dijatuhkan bila hakim menganggap perbuatan terdakwa terbukti,

tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana. Redaksi ini unik karena

selanjutnya memunculkan pertanyaan, perbuatan seperti apa yang

dimaksud terbukti pada redaksi ini, tetapi bukan suatu tindak pidana. Pada

prakteknya, putusan lepas biasanya dijatuhkan pada seseorang yang

misalnya didakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan

tetapi kemudian dari fakta persidangan majelis hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang dilakukan orang tersebut bukan termasuk dalam lingkup

hukum pidana melainkan termasuk dalam ranah hukum lain. Sebagai

contoh, si A, yang berprofesi sebagai seorang pedagang, membuat

perjanjian dengan rekan bisnisnya yang bernama si B bahwa setiap bulan

si A akan mengambil barang di CV milik si B untuk dijual di toko miliknya.

78

Menurut perjanjian, barang yang diambil oleh si A akan dibayarkan

kepada si B setiap awal bulan selanjutnya. Pada awalnya bisnis mereka

berjalan lancar, hingga pada bulan ke-6 si A terlambat membayar karena

pembelinya kurang. Hal ini terus berlanjut hingga bulan ke-9. Karena

sudah berkali-kali memperingatkan si A namun si A masih belum bias

membayar, si B lalu menuntut si A dengan tuduhan penggelapan dan

penipuan. Namun pada prosesnya di pengadilan, majelis hakim memutus

si A lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan perbuatan si A

bukan merupakan penggelapan maupun penipuan, melainkan

wanprestasi terhadap perjanjian. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa

perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Yang

terbukti adalah perbuatan yang melanggar ranah hukum lain (perdata).

Jika redaksi putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum

dibandingkan, kita dapat melihat bahwa pada intinya keduanya sama-

sama mengisyaratkan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada

terdakwa tidak terbukti. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan adalah jika

memang keduanya sama-sama mengisyaratkan perbuatan pidana yang

didakwakan tidak terbukti, lalu mengapa harus dibedakan jenis

putusannya? Apabila keduanya berbeda, apa sebenarnya perbedaan

mendasar antara kedua putusan tersebut?

Setelah penulis membaca beberapa referensi, untuk mengetahui

jawaban dari pertanyaan di atas menurut penulis perlu dipertimbangkan

79

pendapat dari Yahya Harahap. Yahya Harahap37 dalam bukunya

menjelaskan bahwa bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183

KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, putusan bebas

pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak

terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat

membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan

tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini

juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi

bukan saksi.

3. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup

terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak

didukung oleh keyakinan hakim.

Kesimpulan dari pendapat Yahya Harahap adalah putusan bebas

dijatuhkan apabila ada satu atau lebih unsur dari dakwaan yang tidak

terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan. Apabila

alat-alat bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau apabila alat-

37 Yahya Harahap, op. cit.

80

alat bukti yang diajukan cukup namun tidak didukung pula oleh keyakinan

hakim, maka hakim wajib menjatuhkan putusan bebas.

Selain itu, perlu pula diperhatikan pendapat Chairul Huda38 yang

pada pokoknya mengatakan:

"Dalam praktik umumnya jika tidak terbuktinya melawan hukum yang disebutkan dalam bagian inti rumusan (bestandeel) tindak pidana yang didakwakan, menyebabkan putusan bebas (vrijspraak). Suatu perbuatan sekali pun mencocoki rumusan tindak pidana tetapi tidak bersifat melawan hukum, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana, sehingga lebih tepat jika Terdakwanya kemudian dibebaskan. Dengan kata lain, termasuk diputus bebas, jika sifat melawan hukum suatu tindak pidana tidak terbukti. Atau suatu tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, jika tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dipandang tidak bersifat melawan hukum".

Pendapat tersebut dikuatkan pula dengan pendapat Andi Hamzah39 yang

menyatakan:

"apabila melawan hukum yang merupakan bagian inti (bestandeel) delik tidak terbukti maka putusannya bebas (vrijspraak). Jadi melawan hukum sebagai bagian inti (bestandeel) delik harus tercantum dalam dakwaan, dan itulah yang harus dibuktikan".

Sementara menurut Yahya Harahap, Terdakwa dilepas dari segala

tuntutan hukum dapat disebabkan karena dua hal. Pertama adalah seperti

yang sudah menjadi pengetahuan umum dan telah penulis contohkan

sebelumnya, perbuatan pidana yang didakwakan tidak cocok dengan

tindak pidana karena perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup

hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum lain (misalnya perdata,

38 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hal . 52. 39 Andi Hamzah, 2008, Asas- Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta. hal. 133.

81

HAN, dll.). Keadaan kedua adalah terdapat keadaan-keadaan istimewa

yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yakni karena adanya

pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 dalam KUHP.40 Penulis memberikan contoh,

misalnya saja ada orang gila yang melakukan pembunuhan. Jika

perbuatannya disesuaikan dengan pasal pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

seluruh unsur Pasal 338 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun, adanya ketentuan pasal 44 KUHP membuat orang gila tersebut

tidak dapat dipidana sehingga hakim harus memutuskan orang gila itu

lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pendapat Yahya Harahap di atas, penulis lalu menarik

kesimpulan bahwa pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar

mengenai kapan seharusnya putusan bebas dan lepas dari segala

tuntutan hukum dijatuhkan jika mengacu kepada KUHAP. Perbedaan

mendasar itu ialah pada putusan bebas, terdakwa memang sama sekali

tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Apabila ada

unsur pasal yang tidak terbukti, alat bukti tidak cukup untuk membuktikan

kesalahan terdakwa, atau alat bukti tidak cukup menimbulkan keyakinan

hakim bahwa terdakwa bersalah, maka secara otomatis terdakwa

dianggap tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus

diputus bebas. Sedangkan pada putusan lepas, sebenarnya terdakwa

melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu

bisa saja melawan hukum pidana maupun melawan ranah hukum yang

40 Ibid. Hal. 411.

82

lain. Akan tetapi, dalam hal terdakwa melakukan perbuatan melawan

hukum pidana, adanya dasar-dasar peniadaan pidana dalam KUHP

(alasan pemaaf dan alasan pembenar), yakni dalam pasal 44, 48, 49, 50,

dan 51, mengakibatkan terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan

hukum. Begitu pula jika ia melakukan perbuatan melawan hukum di ranah

hukum yang lain, karena hukum pidana tidak boleh menghukumnya maka

terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum namun ia tetap

dapat diproses pada ranah hukum yang lain (misalnya digugat secara

perdata).

Menurut penulis sudah saatnya bagi para pakar-pakar hukum di

Indonesia menganalisis dan memperbaiki substansi maupun redaksi dari

peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam hukum

pidana, khususnya KUHP yang merupakan peninggalan Belanda serta

KUHAP kita yang dibuat 30 tahun yang lalu. Pembaharuan-pembaharuan

(revisi) terhadap KUHP dan KUHAP sangat dibutuhkan karena selama ini

banyak peraturan perundang-undangan kita yang dibuat oleh legislator-

legislator yang buta hukum sehingga banyak terjadi kekacauan hukum.

Peran para pakar hukum sangat dibutuhkan agar KUHP dan KUHAP tepat

sasaran dan tidak menimbulkan redaksi-redaksi ambigu yang dapat

mengundang nafsu para praktisi-praktisi hukum nakal untuk

menafsirkannya sesuai keinginan mereka masing-masing.

Mengenai substansi putusan, dalam perkara yang ditangani Majelis

Hakim PN Makassar tersebut, sedari awal menurut penulis prosesnya

83

memang sudah salah. Dimulai dari kelalaian Penuntut Umum yang

menurut penulis terlalu berani dalam mendakwa Terdakwa Darmawan

Daraba dengan dakwaan korupsi. Posisi kasus yang telah penulis

paparkan sebelumnya menjelaskan bahwa Terdakwa Darmawan Daraba

yang bekerja pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumba Opu,

Makassar, menggelapkan dana 30 rekening nasabah sebesar Rp.

3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus

enam belas ribu tiga puluh satu rupiah). Selanjutnya, nasabah yang tidak

terima mengadu ke pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam proses

penyelesaiannya, pihak BRI selanjutnya mengganti seluruh dana nasabah

yang digelapkan oleh terdakwa sehingga BRI menanggung kerugian

sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta

tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah). Kerugian BRI inilah

yang kemudian dipandang oleh pihak Penuntut Umum merupakan

kerugian Negara, sehingga Penuntut Umum kemudian mendakwa

terdakwa dengan dakwaan korupsi.

Penganalogian kerugian BRI sama dengan kerugian Negara

menurut penulis merupakan salah satu kekeliruan Penuntut Umum. Hal ini

dikarenakan masih banyak perdebatan di kalangan ahli-ahli hukum

mengenai konsep keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ada banyak pendapat

yang pro, namun tak sedikit pula yang kontra. Ada kalangan sarjana

hukum dan praktisi hukum yang berpendapat bahwa harta kekayaan

84

BUMN yang berbentuk PT berasal dari Negara sehingga harta kekayaan

dianggap merupakan keuangan/kekayaan Negara. Konsekuensinya,

orang yang menyebabkan kerugian pada BUMN yang berbentuk PT

menurut kalangan ini dianggap sama dengan melakukan korupsi. Namun,

ada pula kalangan sarjana hukum dan praktisi hukum yang berpendapat

bahwa harta kekayaan BUMN yang berbentuk PT bukanlah

keuangan/kekayaan Negara. Pendapat ini didasarkan pada syarat bahwa

harta kekayaan PT merupakan harta kekayaan yang terpisah dari harta

kekayaan organ-organnya. Dengan demikian, apabila suatu BUMN

dijalankan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) maka secara otomatis

harta kekayaannya terpisah dari kekayaan Negara selaku pemegang

saham sehingga tidak termasuk lagi ke dalam keuangan negara. Menurut

kalangan ini, orang yang merugikan keuangan BUMN yang berbentuk PT

tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis pada dasarnya tidak berada pada posisi untuk menyatakan

bahwa pendapat mana yang penulis anggap benar di antara kedua

pendapat yang dijelaskan sebelumnya. Untuk menentukan pendapat

mana yang benar, perlu dilakukan kajian dan analisis tersendiri mengenai

hal tersebut secara mendalam. Yang menjadi fokus penulis, terkait

dengan perkara yang sedang penulis analisis, bahwa dengan adanya pro-

kontra pandangan terhadap keuangan negara pada BUMN yang

berbentuk PT seharusnya Penuntut Umum tidak mengambil resiko

mendakwa terdakwa dengan dakwaan korupsi. Seharusnya Penuntut

85

Umum mendakwa Terdakwa Darmawan Daraba melakukan kejahatan

perbankan saja karena sifatnya lebih pasti.

Undang-undang perbankan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam

administrative penal law (undang-undang administratif yang didalamnya

mengandung sanksi pidana). Satu hal yang harus dipahami bahwa tidak

semua pelanggaran terhadap administrative penal law dapat digolongkan

sebagai tindak pidana korupsi. Untuk menentukan sebuah tindak pidana

sebagai tindak pidana korupsi harus mengacu kepada ketentuan Pasal 14

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ( "UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" atau "UU TIPIKOR") yang

menentukan bahwa:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Romli Atmasasmita menjelaskan dalam makalahnya yang berjudul

“Politik Hukum Pemberantasan Korupsi”41 bahwa di dalam KUHP, Pasal

63 ayat (1) ditegaskan jika suatu tindak pidana masuk ke dalam dua

peraturan pidana, maka peraturan pidana dengan ketentuan pidana yang

lebih berat yang harus diberlakukan (asas concursus idealis). Di dalam

ayat (2) ditegaskan lebih jauh bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam

41 Diakses dari situs http://bloggampoeng.blogspot.com pada tanggal 26 Juli 2011 pukul 17.00 WITA. Makalah tersebut juga pernah dimuat pada surat kabar Media Indonesia, edisi Rabu, 17 Oktober 2007.

86

suatu aturan pidana yang umum dan masuk pula dalam aturan pidana

yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (lex

specialis derogat lege generali).

Dalam prakteknya, banyak terjadi kesalahan penerapan asas Lex

Specialis Systematic yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu

dilakukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan bahkan Penasehat

Hukum. Dari sisi Penuntut Umum, penulis yakin bahwa Penuntut Umum

tidak memperhatikan atau mungkin malah memang tidak tahu bahwa ada

Pasal 14 dalam UU TIPIKOR. Ketika dihadapkan dengan pilihan

ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan, Penuntut Umum tidak

konsisten terhadap pijakan UU TIPIKOR dalam pemberantasan korupsi,

dan justru kembali menggunakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)

KUHP sebagai lege generali. Penuntut Umum pada prakteknya seringkali

mendakwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, walaupun

sebenarnya orang tersebut melakukan tindak pidana perbankan atau

tindak pidana perpajakan. Seharusnya Penuntut Umum memperhatikan

dan menerapkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor, yang pada intinya

menetapkan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi baru berlaku

apabila perbuatan tertentu dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai

tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di luar Undang-undang

Korupsi. Dalam Undang-undang Perbankan sendiri penulis mencermati

bahwa tidak ada satu pun pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran

terhadap UU Perbankan atau salah satu pasal dalam UU Perbankan

87

merupakan tindak pidana korupsi, sehingga mengacu pada Pasal 14,

menurut penulis terhadap kasus ini UU Tipikor tidak dapat digunakan.

Penuntut Umum seharusnya tidak mengajukan dakwaan tindak pidana

korupsi, melainkan mengajukan dakwaan tindak pidana sebagaimana

diatur di dalam UU lain itu seperti, ketentuan pidana dalam UU Perbankan,

UU Pajak, UU Pasar Modal dll.

Selain Penuntut Umum, Majelis Hakim yang mengadili perkara

korupsi seharusnya begitu menerima surat dakwaan yang menyimpang

atau bertentangan dengan bunyi Pasal 14 UU TIPIKOR segera

menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Parlas Nababan, salah seorang hakim pada

Pengadilan Negeri Makassar. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim

terlalu naïf karena hanya menitikberatkan pertimbangan pada dakwaan

korupsinya. Sedari awal Majelis Hakim sudah berpendapat bahwa

perbuatan Terdakwa Darmawan Daraba merupakan tindak pidana

korupsi, sehingga Majelis Hakim sudah tidak

mempertimbangkan/memperhatikan dakwaan kejahatan perbankan dari

Penuntut Umum. Padahal, Majelis Hakim sebenarnya juga harus

memperhatikan bahwa ada asas Lex Specialis Sistematis, sehingga

Majelis Hakim harus benar-benar paham dan memeriksa undang-undang

yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, menurut penulis

seharusnya Penuntut Umum maupun Majelis Hakim paham dan

menyadari kekeliruannya bahwa perkara ini sebenarnya bukanlah

88

pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor, melainkan murni

pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang

Perbankan.

Penasehat Hukum Terdakwa yang dituntut tindak pidana korupsi

juga menurut penulis menunjukkan ketidakpahamannya terhadap hukum

secara mendalam. Seharusnya sejak awal Penasehat Hukum Terdakwa

mengajukan eksepsi terhadap dakwaan dengan dasar hukum Pasal 14

tadi. Namun di dalam praktek, eksepsi tidak dilakukan, dakwaan tetap

diajukan, dan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan tetap terus

diperiksa dan diputus pengadilan sampai kepada tingkat kasasi atau PK.

Penulis berpendapat bahwa sudah jelas bahwa Penuntut Umum,

Majelis Hakim serta Penasehat Hukum dalam perkara ini melakukan

kesalahan. Menurut penulis, Terdakwa Darmawan Daraba secara tegas

dan nyata terbukti bersalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, yang akan penulis kemukakan sebagai berikut:

Dakwaan pertama

Primair : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

89

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Setiap Orang

- Bahwa Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001 menentukan “setiap orang adalah orang perorangan atau

termasuk korporasi”. Sehubungan dengan perkara ini yang

dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi

subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum,

dalam hal ini adalah Terdakwa Darmawan Daraba yang dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kesadaran

bertingkah laku, bertindak serta memiliki identitas jati diri yang jelas

seperti yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan serta

Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut.

- Di hadapan Majelis Hakim, para saksi yang diajukan oleh Penuntut

Umum mengakui dengan jelas bahwa Terdakwa Darmawan Daraba

pernah bekerja sebagai Teller pada Bank Rakyat Indonesia

Cabang Sumba Opu, Makassar, dan selama persidangan

berlangsung terhadap dirinya dan perbuatannya tidak ditemukan

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

menghilangkan kesalahan atau membebaskan Terdakwa dari

pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

90

Secara Melawan Hukum

- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi hanya

mencakup sifat melawan hukum formil sehingga harus dibuktikan

bahwa dalam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa benar ada

norma-norma hukum yang dilanggar.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

terbukti bahwa untuk memperlancar perbuatannya melakukan

penggelapan uang nasabah, Terdakwa melakukan perbuatan-

perbuatan yang memenuhi unsur pasal dalam KUHP.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yenny Lumanga dan Saksi

Hj. Haderiah Arman, rekan kerja terdakwa yang berprofesi sebagai

teller, serta diperkuat oleh keterangan terdakwa, Terdakwa

Darmawan Daraba berbohong kepada rekannya bahwa nasabah

pemilik rekening dan deposito yang ingin menarik uangnya sedang

berada di luar kantor dan menunggu Terdakwa Darmawan Daraba

untuk mengambilkan uangnya padahal sebenarnya nasabah

tersebut tidak ada. Perbuatan Terdakwa Darmawan Daraba

tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa Darmawan Daraba juga

bertentangan dengan Sistem Prosedur (Sisdur) BRI karena

Terdakwa Darmawan Daraba melakukan pencatatan buku

tabungan dengan menggunakan tangan, Terdakwa menerima

penyetoran dana tabungan dari nasabah namun tidak membukukan

91

setoran nasabah ke dalam sistem aplikasi yang berlaku di BRI,

serta Terdakwa menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan

pemilik rekening. Semua perbuatan Terdakwa tersebut

bertentangan dengan Sisdur yang ada di BRI.

Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” terbukti

secara sah menurut hukum.

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau

Suatu Korporasi

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah sama artinya

dengan membuat agar bertambah sejumlah harta kekayaan.

- Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur „‟memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama

artinya dengan membuat agar bertambah sejumlah harta kekayaan,

baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

berdasarkan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, ditemukan

bahwa Terdakwa Darmawan Daraba menggunakan uang hasil

penggelapan rekening tabungan maupun deposito nasabah Bank

Republik Indonesia cabang Sumba Opu, Makassar, untuk membeli

beberapa petak tanah yang terletak di kabupaten . Seluruh alat

bukti tersebut juga telah diakui oleh terdakwa.

92

Dengan demikian unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya

Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi” terbukti secara

sah menurut hukum.

Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

- Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan

menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian

yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama

artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau

berkurangnya keuangan negara.

- Adapun yang dimaksud keuangan negara didalam penjelasan

umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa

keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

apapaun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termauk

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan

kewajiban yang timbul karena :

a) Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung

jawaban lembaga dan pertanggung jawaban pejabat

lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah.

b) Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung

jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik

93

Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak

ke-3 berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan aa kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat

pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan

rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian

negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi

atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

- Bahwa Bank Republik Indonesia merupakan bank yang merupakan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroaan

Terbatas (PT) di mana pada Badan Usaha Milik Negara seperti ini

dimungkinkan ada pemegang saham dari pihak lain, namun negara

tetap sebagai pemegang saham terbesar, yakni minimal saham

negara 51%.

- Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan terungkap bahwa

Terdakwa Darmawan Daraba menggelapkan dana nasabah total

sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu

juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah). Sebagai

konsekuensi perbuatan terdakwa, pihak BRI telah melakukan

94

penggantian dana nasabah sebesar Rp3.361.316.031,- (tiga milyar

tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh

satu rupiah). sesuai dengan dana yang telah digelapkan oleh

Terdakwa Darmawan Daraba. Akibat penggantian oleh BRI

tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 3.361.316.031,-

(tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas

ribu tiga puluh satu rupiah).

Dengan demikian unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara

Atau Perekonomian Negara” terbukti secara sah menurut

hukum.

Dakwaan kedua:

Primair : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang

dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

95

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi.

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- Bahwa Pegawai Bank adalah orang yang bekerja pada suatu bank,

yang berposisi selain Dewan Komisaris ataupun Direksi, yang

diangkat berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah bank yang

bersangkutan.

- Bahwa dalam bukti terdapat Surat Keputusan No. Kep. 056P-

SDM/BIN/02/1996 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas

tetap Kantor Wilayah PT. BRI Persero a.n. Darmawan Daraba dan

Surat Keputusan No. Kep. 115-SDM/BIN/90 tentang pengangkatan

pegawai dalam dinas sementara BRI Pimpinan Wilayah BRI Ujung

Pandang a.n. Darmawan Daraba. Hal tersebut juga diperkuat

dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang

mengakui bahwa Terdakwa Darmawan Daraba memang pernah

bekerja sebagai Teller pada BRI cabang Sumba Opu, Makassar.

96

Dengan demikian unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi,

atau Pegawai Bank” terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan Sengaja

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau

menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat

perbuatan yang dilakukan tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan diperkuat dengan

barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa

Terdakwa Darmawan Daraba telah melakukan perbuatannya sejak

tahun 1999 hingga tahun 2003.

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” terbukti secara sah

menurut hukum.

Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu dalam

Pembukuan atau Dalam Proses Laporan, maupun dalam Dokumen

atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening

Suatu Bank

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan disesuaikan dengan

fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Darmawan

Daraba telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

97

a. Menarik dana dalam rekening nasabah tanpa sepengetahuan

nasabah pemilik rekening tersebut.

b. Penyalahgunaan dana setoran pemilik rekening tidak dibukukan

dalam sistem pembukuan bank.

c. Menulis tangan yang terdapat dalam buku simpanan nasabah.

d. Menerbitkan, memalsukan bilyet deposito nasabah di bawah

umur kemudian diubah/diganti nama dengan nasabah dewasa

dengan jumlah nominal yang berbeda.

e. Menerbitkan/menggunakan bilyet deposito yang telah terpakai

dengan mengubah nama nasabah, jumlah nominal dan nomor

seri bilyet.

Dengan demikian unsur “Membuat atau Menyebabkan Adanya

Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau Dalam Proses

Laporan, maupun dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan

Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank” terbukti

secara sah menurut hukum.

Dari pembuktian kedua dakwaan di atas (dakwaan korupsi dan

dakwaan kejahatan perbankan) terlihat bahwa berdasarkan fakta-fakta

persidangan, seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara

sah dan meyakinkan. Namun dengan adanya asas Lex Specialis

Systematic, Majelis Hakim seharusnya lebih menekankan proses

98

pembuktian pada dakwaan perbankannya. Hal ini sejalan sebagaimana

yang telah diberikan contoh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan No. 123 PK/PID.SUS/2009 atas permohonan Peninjauan

Kembali (PK) atas nama Terpidana Tony Wong. Dalam perkara tersebut,

Terpidana Tony Wong didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan

penggelapan pajak terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Terpidana

Tony Wong di bidang kehutanan. Penulis mengutip pertimbangan Majelis

Hakim yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali tersebut, yakni

sebagai berikut:

7.16. Bahwa ketentuan pidana tindak pidana administrasi (administrative crime) yang diatur dalam Pasal 78 dan 79 Bab XIV UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut tidak secara tegas dan jelas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka ketentuan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan atau tidak dapat didakwakan dalam tindak pidana kehutanan yang diatur dalam ketentuan pidana UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut.

7.17. Bahwa andai kata pun Terdakwa, quad non, dianggap

melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas systematische specialiteit (kekhususan yang sistematis), perbuatan Terdakwa tunduk pada dugaan pelanggaran kehutanan yang diatur dalam UU Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), karena subjek pelanggaran adalah kalangan kehutanan, objek perbuatannya adalah berkenaan dengan kehutanan, dan dengan menggunakan sarana dan prasarana kehutanan;

7.18. Bahwa satu dan lain hal, substansi dakwaan Penuntut Umum

mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa

99

didominasi mengenai hutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehutanan;

7.19. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan

Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan Terdakwa mutlak berada di bawah Yurisdiksi UU Kehutanan (UU Nomor 41 tahun 1999).

Dengan demikian, hal tersebut semakin menguatkan pendapat

penulis bahwa seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan

pemidanaan dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana perbankan karena telah terbuktinya surat dakwaan dari Penuntut

Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Selain itu, alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum menurut penulis kurang tepat. Majelis Hakim

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena ada

perbuatan Terdakwa Darmawan Daraba yang menyerahkan uang

sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada pihak BRI

dan berjanji akan segera melunasi sisanya. Majelis Hakim selanjutnya

menganggap bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan pihak

BRI adalah hubungan hukum perdata, yakni hutang piutang, dan bukan

perbuatan pidana sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas

dari segala tuntutan hukum. Seandainya Majelis Hakim menitikberatkan

perbuatan Terdakwa Darmawan Daraba sebagai perbuatan korupsi,

seharusnya Majelis Hakim juga mencermati bunyi Pasal 4 UU TIPIKOR,

yang berbunyi sebagai berikut:

100

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Dari bunyi pasal di atas sudah jelas bahwa seandainya tidak ada asas Lex

Specialis Systematic pun, Majelis Hakim tetap tidak dapat menjatuhkan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan

hubungan hukum antara Terdakwa dengan pihak BRI adalah hubungan

hutang piutang karena adanya redaksi Pasal 4 UU Tipikor. Dengan

demikian, menurut penulis sudah jelas bahwa alasan Majelis Hakim telah

melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum karena bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 14 UU

Tipikor.

101

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menarik

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan

pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Asas Lex Systematische Specialiteit merupakan suatu solusi untuk

menentukan UU mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal

suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (lex

specialis). Asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana dikatakan

bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang

bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai

suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari undang-undang

khusus yang telah ada. Sedangkan untuk menentukan undang-undang

khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih

UU khusus maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal,

obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh,

maupun lingkungan dan area delicti berada. Adanya asas ini

selanjutnya mengakibatkan UU Tipikor tidak serta merta selalu dapat

digunakan dalam hal suatu tindak pidana mengakibatkan kerugian

negara. Asas ini terkandung pada Pasal 14 UU Tipikor yang

menentukan UU Tipikor baru berlaku apabila secara tegas dinyatakan

102

dalam suatu UU khusus bahwa pelanggaran terhadap ketentuan

Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus

Terdakwa Darmawan Daraba, perbuatan tersebut dilakukan dalam

lingkup perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan perbankan,

objek perbuataan berkenaan dengan perbankan, dan perbuatan

dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana perbankan.

Sehingga menurut penulis, asas ini dapat dan seharusnya diterapkan

oleh majelis hakim dan UU Perbankan adalah yang paling tepat untuk

digunakan. Selain itu, dalam UU Perbankan juga tidak dinyatakan

bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang perbankan

merupakan tindak pidana korupsi sehingga pada dasarnya UU Tipikor

tidak tepat untuk digunakan.

2. Penerapan hukum dalam kasus Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks

belum tepat. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum membuat

dakwaan tanpa memperhatikan bunyi Pasal 14 UU Tipikor, padahal

berdasarkan Pasal 14 UU Tipikor seharusnya UU perbankan yang

lebih tepat untuk digunakan tanpa harus mendakwa korupsi Terdakwa

Darmawan Daraba. Majelis Hakim memutus Terdakwa Darmawan

Daraba lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini bertentangan dengan

fakta-fakta persidangan yang membuktikan secara tegas dan jelas

bahwa Terdakwa Darmawan Daraba terbukti melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan pemidanaan kepada

Terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

103

Majelis Hakim sedari awal terlalu naïf karena hanya menitikberatkan

pemeriksaan pada tindak pidana korupsinya saja. Selain itu, apabila

Majelis Hakim memang menitikberatkan pemeriksaan pada tindak

pidana korupsinya, seharusnya Majelis Hakim lebih jeli karena dalam

UU Tipikor terdapat redaksi Pasal 4 yang menjelaskan bahwa

pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan

dipidananya seorang pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar

Pasal 2 dan/atau Pasal 3. Oleh karena itu, penjatuhan putusan lepas

dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Darmawan Daraba

dalam kasus Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks tidak tepat karena

tidak sesuai dengan ketentuan pidana.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan masalah yang

penulis temukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih jeli dalam

memperhatikan undang-undang yang akan digunakan untuk

mendakwa atau mengadili Terdakwa. Kepada Penuntut Umum

diharapkan agar lebih jeli dalam membuat surat dakwaan agar surat

dakwaan yang dibuat menjadi tepat sasaran dan proporsional. Dan

kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dalam menjatuhkan putusan

sebab Majelis Hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan di muka

bumi dalam menyatakan keadilan. Semua itu tidak lain hanya

104

bertujuan agar tercipta rasa keadilan sebagai tujuan dari pemidanaan

itu sendiri.

2. Diharapkan kepada para pakar-pakar hukum agar mulai

mempertimbangkan untuk mengkaji ulang dan melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap undang-undang kita, khususnya apabila undang-

undang tersebut sangat sering digunakan. Misalnya seperti mengkaji

ulang redaksi putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum

karena redaksinya bersifat ambigu, ataupun mengkaji ulang UU Tipikor

agar tidak menjadi undang-undang yang sering diistilahkan “Undang-

undang Sapu Jagad” karena sifatnya yang terlalu umum. Hal tersebut

bertujuan agar undang-undang kita menjadi tepat sasaran dan tidak

dapat dipermainkan lagi oleh para aparat penegak hukum yang nakal.

105

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Hussein. 1986. Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES.

Anonim. 2007. Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Chazawi, Adami. 2002. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas, Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Fuady, Munir. 1999. Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Hamzah, Andi. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_______________. 2008. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, Yahya. 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.

Husein, Harun M. 2005. Surat Dakwaan: Tehnik Penyusunan, fungsi dan Permasalahannya. Jakarta: Rineka Cipta.

Jonkers, J.E. 1987. Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lopa, Baharuddin. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Buku Kompas.

Marpaung, Leden. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

106

_______________. 2003. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan. Jakarta: Djambatan.

Masriani, Yulies Tiena. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Niniek Suparni, dkk. 2008. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 Jo. Uu.no.20 tahun 2001. Jakarta: LIPI Press.

Prakoso, Djoko. 1996. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UUNo. 31 Tahun 1999). Bandung: CV Mandar Maju

Saleh, Roeslan. 1985. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Seno Adji, Indriyanto. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Cetakan 1. Jakarta:

Sianturi, S.R. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem.

Situmorang, Victor M. 1994. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhardi, Gunarto. 2003. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kanisius.