270460511 Edit Final Panduan Pelaksanaan DPJP Juni 2014 BB

7/26/2019 270460511 Edit Final Panduan Pelaksanaan DPJP Juni 2014 BB

1/23

Panduan Pelaksanaan

Dokter Penanggung Jawab

Pelayanan

(DPJP)

0


2/23

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rumah sakit adalah institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian atau

kecacatan. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau

meminimalkan risiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama

1


3/23

proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman

bagi pasien.

Oleh karena itu keselamatan pasien di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam

semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif,

efisien dan aman bagi pasien, diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi

dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan

kewenangannya.

Selanjutnya kerjasama para Profesional Pemberi suhan !PP" pasien merupakan

prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut dan dilengkapi dengan komunikasi yang

baik. #idak dapat dipungkiri bahwa peranan dokter sebagai ketua tim sangat besar dan

sentral dalam menjaga keselamatan pasien, karena semua proses pelayanan berawal

dan ditentukan oleh dokter.

Sebagai instrumen monitoring dan e$aluasi maka tidak kalah pentingnya faktor catatan

medis yang lengkap dan baik, dimana semua proses pelayanan terhadap pasien direkam

secara real time dan akurat. pabila terjadi sengketa medis maka rekam medis ini

benar benar dapat menjadi alat bukti bagi rumah sakit bahwa proses pelayanan telah

dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur, atau kalau terjadi sebaliknya dapat pula

berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki proses pelayanan yang ada.

Salah satu elemen dalam pemberian asuhan kepada pasien (patient care)adalah asuhan

medis. suhan medis diberikan oleh dokter yang dalam standar keselamatan pasien

disebut DP%P & Dokter Penanggung %awab Pelayanan.

Pengaturan tentang DP%P sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan medis di rumah

sakit untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelayanan yang kurang baik karena

terjadinya duplikasi, interaksi obat yang kurang terkontrol, kontra indikasi, ketidak

jelasan peranan dokter bila hanya diminta pendapat saja, dll.

Panduan ini disusun untuk memudahkan rumah sakit mengelola penyelenggaraan

asuhan medis oleh DP%P dalam rangka memenuhi Standar kreditasi Rumah Sakit

$ersi '()'.

TUJUAN

Tujuan Umum &

*eningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit .

Tujuan Khusus &

2


4/23

*emberikan perlindungan kepada pasien agar memperoleh asuhan medis yang terbaik.

*emberikan kemudahan kepada rumah sakit untuk mengelola penyelengggaraan asuhan

medis oleh DP%P dalam rangka memenuhi Standar kreditasi Rumah Sakit $ersi '()'.

*emberikan panduan dan kejelasan tentang peranan DP%P.

*emberikan panduan dan kejelasan tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama tim

dalam memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit .

SASARAN :

Para Direktur Rumah Sakit dan Para *anajer Pelayanan di Rumah sakit

+omite *edis

Para dokter pemberi asuhan medis di rumah sakit

+elompok profesi medis Staf medis -ungsional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi & emergensi,

rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus

!/U,0/U,0emodialisis".

BAB III

DASAR

1. UU no 11'((2 tentang Rumah Sakit pasal 3 & Rumah Sakit mempunyai fungsi & huruf

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan

yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis

3


5/23

1. UU no 11'((2 tentang Rumah Sakit pasal '2 Setiap Rumah Sakit mempunyai

kewajiban & huruf r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit

(hospital by laws)

Penjelasan Pasal '2 huruf r & 4ang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit

(hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan

peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw)yang disusun dalam rangka

menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)dan

tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf medis

Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical

Privilege).

1. UU no '2'((1 tentang Praktik +edokteran pasal 5 Pengaturan praktik kedokteran

bertujuan untuk

1. memberikan perlindungan kepada pasien6

2. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh

dokter dan dokter gigi6 dan

a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

2. UU no 11'((2 tentang Rumah Sakit pasal 15 menyatakan rumah sakit wajib

menerapkan Standar +eselamatan Pasien.

3. Permenkes )72)'()) tentang +eselamatan Pasien Rumah Sakit.

4. Pasal 8 Permenkes )72)'()) mengatur hal berikut &

Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan Standar +eselamatan Pasien

Standar +eselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat !)" meliputi

0ak pasien6

*endidik pasien dan keluarga6

+eselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan6

Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan e$aluasi dan program peningkatan

keselamatan pasien6

Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien6

*endidik staf tentang keselamatan pasien6 dan

+omunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

5. Pada 9ampiran Permenkes )72)'()) pengaturan tentang Standar . 0ak pasien,

adalah sebagai berikut &

Standar & Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi

tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden.4


6/23

+riteria &

).). 0arus ada dokter enan!!un! ja"a# e$a%anan.

).'. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan.

).5. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas

dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan,

pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden.

6. Permenkes 833'()) tentang penyelenggaraan +omite *edik di Rumah Sakit

7. Permenkes )15:'()( tentang Standar Pelayanan +edokteran

8. Standar kreditasi Rumah Sakit $ersi '()', +omisi kreditasi Rumah Sakit

9. +ode ;tik +edokteran ndonesia, P< D, '()'

10.S+ Pengurus igi

15. +eputusan +onsil +edokteran ndonesia no )2+++;P='((7 tentang


7/23


8/23

Dalam UU 11'((2 pasal 3 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah

sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai

kebutuhan medis.

Pada penjelasan pasal 3 huruf b, disebutkan & yang dimaksud dengan pelayanan

kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut

dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. 4ang

dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya

kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan

teknologi kesehatan sub spesialistik. Dengan demikian asuhan medis kepada pasien

diberikan oleh dokter spesialis.

BAB &I

PELA'ANAN BER)*KUS PADA PASIEN

(PATIENT CENTERED CARE)

suhan pasien dalam standar akreditasi rumah sakit $ersi '()' harus dilaksanakan

berdasarkan pola Pelayanan


9/23

PP melaksanakan asuhan pasien dalam ' proses, sesmen pasien dan mplementasi

rencana termasuk monitoring. sesmen pasien terdiri dari 5 langkah &

Pengumpulan nformasi, a.l. anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain penunjang, dsb

nalisis informasi, menghasilkan kesimpulan a.l. masalah, kondisi, diagnosis, untuk

mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien

*enyusun rencana pelayanan Care Plan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien

mplementasi rencana serta monitoring adalah pemberian pelayanannya.

Pencatatannya dilakukan dengan metode SOP pada /atatan Perkembangan Pasien

#erintegrasi.

ASUHAN (EDIS

suhan medis di rumah sakit diberikan oleh dokter spesialis, disebut sebagai DP%P.

Di unit instalasi gawat darurat dokter jaga yang bersertifikat kegawat?daruratan, a.l.

#9S, /9S, PP>D, menjadi DP%P pada saat asuhan awal pasien gawat?darurat. Saat

pasien dikonsul rujuk ke dokter spesialis dan memberikan asuhan medis, maka

dokter spesialis tsb menjadi DP%P pasien tsb menggantikan DP%P sebelumnya, yaitu

dokter jaga >D tsb diatas.

8


10/23

Pemberian asuhan medis di rumah sakit agar mengacu kepada


11/23

memiliki S+ dari Direktur +epala Rumah Sakit berupa Surat Penugasan +linis

SP+ (Clinical appointment), dengan lampiran Rincian +ewenangan +linis R++

(Clinical Privilege).Penerbitan SP+ dan R++ tsb harus melalui proses kredensial

dan rekredensial yang mengacu kepada Permenkes 833'()) tentang

penyelenggaraan +omite *edik di Rumah Sakit.

Regulasi tentang e$aluasi kinerja profesional DP%P ditetapkan Direktur dengan

mengacu ke Permenkes 833'()) tentang penyelenggaraan +omite *edik di

Rumah Sakit dan Standar kreditasi Rumah Sakit $ersi '()', khususnya


12/23

DP%P Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DP%P terkait

DP%P Utama dapat merupakan pilihan dari pasien

Pada pelayanan /U maka DP%P Utama adalah ntensi$is.

Pengaturan tentang pengelompokan Staf *edis ditetapkan diorganisir oleh

Direktur sesuai kebutuhan. Pengelompokan dapat dilakukan a.l. dengan kategori

per disiplin !+elompok Staf *edis D kepada dokter spesialis tsb.

pabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DP%P, maka harus ditunjuk

DP%P Utama yang berasal dari para DP%P pasien terkait. +esemua DP%P tsb bekerja

secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi

!dibedakan dengan bekerja sendiri?sendiri".

Peran DP%P Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi

pasien ybs !sebagai @+etua #im@", dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis

komprehensif ? terpadu ? efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi yang

efektif dan membangun sinergisme dengan mendorong penyesuaian pendapat

(adjustment)antar anggota, mengarahkan agar tindakan masing?masing DP%P bersifat

kontributif !bukan inter$ensi", dan juga mencegah duplikasi.

11


13/23

#im membuat keputusan melalui DP%P Utama, termasuk keinginan DP%P

mengkonsultasikan ke dokter spesialis lain agar dikoordinasikan melalui DP%P

Utama. +epatuhan DP%P terhadap jadwal kegiatan dan ketepatan waktu misalnya a.l.

kehadiran atau menjanjikan waktu kehadiran, adalah sangat penting bagi pemenuhan

kebutuhan pasien serta untuk kepentingan koordinasi sehari?hari.

Dibawah koordinasi DP%P Utama , sekurang'nya ada rapat #im yang melibatkan

semua DP%P ybs sesuai kebutuhan pasien6 rumah sakit diharapkan menyediakan

ruangan untuk rapat #im di tempat?tempat pelayanan, misalnya di Rawat nap, /U,

U>D, dll. DP%P Utama juga bertugas untuk menghimpun komunikasi data tentang

pasien .

Setiap penunjukan DP%P harus diberitahu kepada pasien dan keluarga, dan pasien

dan keluarga dapat menyetujuinya ataupun sebaliknya. Rumah sakit berwenang

mengubah DP%P bila terjadi pelanggaran prosedur.

+oordinasi dan transfer informasi antar DP%P dilakukan secara lisan dan tertulis

sesuai kebutuhan.


14/23

koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan

efektif dalam tim. #ermasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pulang (discharge

plan)yang dapat dilakukan pada awal masuk rawat inap atau pada akhir rawat inap

!Standar kreditasi Rumah Sakit $ersi '()',


15/23

Pada kasus tertentu DP%P sebagai ketua tim dari para professional pemberi asuhan

bekerjasama erat dengan *anajer Pelayanan Pasien (!ospital Case "anager), sesuai

dengan Panduan Pelaksanaan *anajer Pelayanan Pasien !dari +RS, edisi '()5", agar

terjaga kontinuitas pelayanan baik waktu rawat inap, rencana pemulangan, tindak lanjut

asuhan mandiri dirumah, kontrol dsb.

Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan !kumulatif, bila lebih dari satu" tentang

DP%P, dalam bentuk satu formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan

penambahan pengurangan penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DP%P, tanggal

mulai dan akhir penanganan pasien, DP%P Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan

14


16/23

akhir sebagai DP%P Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir. !-ormulir

Daftar DP%P, terlampir".

Rumah sakit yang terletak jauh dari kota besar, atau di daerah terpencil, penetapan

kebijakan tentang asuhan medis yang sifatnya khusus agar dikonsultasikan dengan

pemangku kepentingan a.l. +omite *edis, -akultas +edokteran ybs bagi residen,

Organisasi Profesi, D, Dinas +esehatan,


17/23

tentang bagaimana bukti pengawasan yang didokumentasikan, termasuk frekuensi dan

lokasi dokumentasi

RS memiliki prosedur mengidentifikasi dan memonitor keseragaman proses super$isi

klinis, monitoring dan e$aluasi pelayanan asuhan klinis .

pabila super$isi klinis tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan potensi

untuk terjadinya kejadian yang tidak diharapkan pada rumah sakit.

Super$isi dan umpan balik yang dihasilkan penting untuk mengakuisisi dan

mengembangkan keterampilan klinis dan profesionalisme seluruh staf medis yang

terlibat dalam asuhan medis. Super$isi dilakukan secara bertahap meningkatkan

otoritas dan kemandirian, pengawasan dan umpan balik .

Super$isi yang berlebihan dapat menghambat perkembangan para staf untuk menjadi

praktisi yang kompeten dalam disiplin mereka.

RS harus menetapkan kebijakan tentang tingkatan super$isi masing?masing staf medis

non DP%P.

#ingkatan Super$isi bagi PPDS dan DR &

Super$isi #inggi Super$isi *oderat

#inggi

Super$isi *oderat Super$isi Rendah

Untuk PPDS&

Proses keputusan

Rencana suhan #indakan oleh

DP%P

DP%P melakukan

tindakan sendiri,

PPDS

memperhatikan,

membantu

pelaksanaan

tindakan

Pencatatannya di

rekam medis ttdDP%P dan PPDS

Untuk PPDS&

Proses keputusan

Rencana #indakandisuper$isi oleh

DP%P

PPDS melakukan

tindakan, DP%P

mensuper$isi

langsung !onsite"

Pencatatannya di

rekam medis ttd

PPDS dan DP%P

Untuk PPDS&

Proses keputusan

Rencana suhandilaporkan untuk

persetujuan DP%P,

sebelum tindakan,

kecuali kasus gawat

darurat

PPDS melakukan

tindakan, DP%P

mensuper$isi tidak

langsung, sesudah

tindakan, e$aluasi

laporan tindakanPencatatannya di

rekam medis ttd

PPDS dan DP%P

Untuk PPDS&

Proses keputusan

Rencana oleh PPDSPPDS melakukan

tindakan, super$isi

DP%P melalui

komunikasi per

telpon, melalui

laporan per telpon,

laporan tertulis di

rekam medis

Pencatatannya di

rekam medis harus

di$alidasi dgn ttdDP%P

Pada keadaan khusus,

PPDS berada

ditempat terpencil

tanpa DP%P terkait,

ttg proses $alidasi

dibuat kebijakan

khusus oleh RS.

. . Untuk DR&

Proses sesmen

Untuk DR&

Proses sesmen

16


18/23

Pasien !P &

Pengumpulan

nformasi, nalisis

informasi,

Penyusunan

Rencana" danmplementasinya

dilakukan dengan

komunikasi se!era

dengan DP%P

Pencatatannya di

rekam medis ttd

DR, $alidasi oleh

DP%P

Pasien !P &

Pengumpulan

nformasi, nalisis

informasi,

Penyusunan

Rencana" danmplementasinya

dilakukan dengan

komunikasi dengan

DP%P

Pencatatannya di

rekam medis ttd

DR, $alidasi oleh

DP%P

BAB ,I

PENUTUP

Untuk dapat memenuhi standar akreditasi rumah sakit $ersi '()', maka rumah sakit

memerlukan regulasi yang adekuat tentang DP%P dalam pelaksanaan asuhan medis,

dan panduan ini merupakan acuan utama bagi rumah sakit. Diperlukan pengaturan

yang spesifik untuk setiap rumah sakit karena keunikan budaya, situasi dan kondisisetiap rumah sakit, termasuk juga keunikan budaya tenaga medis. Regulasi harus

mencerminkan pengelolaan risiko klinis dan pelayanan berfokus kepada pasien

(patient centered care). Regulasi tsb diatas agar dapat diterapkan oleh para pemberi

asuhan, termasuk DP%P, sehingga terwujud asuhan pasien yang bermutu dan aman.

9ampiran &


19/23

18


20/23


21/23

20


22/23

21


23/23

+epustakaan

Permenkes no )72)'()) tentang +eselamatan Pasien Rumah Sakit

UU no 11'((2 tentang Rumah Sakit

UU Bo '2 #ahun '((1 Praktik +edokteran

Perkonsil no ))'()' tentang Standar +ompetensi Dokter ndonesia

Perkonsil no 1:'()( tentang +ewenangan #ambahan Dokter Dokter >igi

Permenkes no )15:'()( Standar Pelayanan +edokteran

*anual +omunikasi ;fektif, ++, '((7

+ep+onsil no ):'((7 Penyelenggaraan Praktik +edokteran 4ang

270460511 Edit Final Panduan Pelaksanaan DPJP Juni 2014 BB

Documents

Transcript of 270460511 Edit Final Panduan Pelaksanaan DPJP Juni 2014 BB