agamaandpkn

8/16/2019 agamaandpkn

1/19

Agama Islam

Perkembangan Islam di Belgia

Oleh:Widya Ananda

XII MIA 8

qwertyuiopasdgh!kl"#$%bnmqw

ertyuiopasdgh!kl"#$%bnmqwert

yuiopasdgh!kl"#$%bnmqwertyu

opasdgh!kl"#$%bnmqwertyuiop

sdgh!kl"#$%bnmqwertyuiopasd

gh!kl"#$%bnmqwertyuiopasdgh

kl"#$%bnmqwertyuiopasdgh!kl"$%bnmqwertyuiopasdgh!kl"#$%

nmqwertyuiopasdgh!kl"#$%bnm

qwertyuiopasdgh!kl"#$%bnmqwertyuiopasdgh!kl"#$%bnmqwert

yuiopasdgh!kl"#$%bnmqwertyu

opasdgh!kl"#$%bnmqwertyuiopsdgh!kl"#$%bnmqwertyuiopasd

gh!kl"#$%bnmqwertyuiopasdgh

kl"#$%bnmqwertyuiopasdgh!kl"


2/19

Letak Geografs

Belgia salah satu negara kera!aan di &ropa Barat' (i sebelah utara

berbatasan dengan Belanda) dan di timur berbatasan dengan *erman dan

+uksemburg) sedang di selatan berbatasan dengan Peran$is' +uas

wilayahnya ,-'.-/ kilometer persegi' *umlah penduduknya 0'81-'--- !iwa'

2egara itu beribukota Brussell) dan merupakan negara paling ke$il di benua

&ropa'

Islam dan kaum Muslimin di Belgia

Menurut sensus tahun 3080 !umlah kaum Muslimin Belgia men$apai ,41'83.

!iwa' 5aum muslimin Belgia umumnya tinggal di kota6kota besar seperti

Brussell) 7harleroi dan lain6lain' Mayoritas kaum muslimin Belgia adalahkaum emigran dari beberapa negara Islam dan Arab' Menurut hasil

penelitian setiap seribu warga muslim terdapat tiga atau empat muslim asli

Belgia' (iperkirakan kaum muslimin pertama datang ke Belgia setelah

Perang (unia II'

Struktur Komunitas Muslim Belgia

ampir 0- 9 muslimin Belgia sebagai peker!a imegran asing;' anya . 9

yang berstatus sebagai mahasiswa' d 3=-- dollar ?< sekitar empat !uta

rupiah;' *umlah pendapatan itu belum termasuk tun!angan keluarga)

tun!angan pensiun dan lain6lainnya' @enomena pengangguran di sebagian

kalangan kaum muda di negeri itu) sering di!adikan alasan kelompok rasialis

untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin'


3/19

Kedudukan Islam dalam UU Belgia

Pada tanggal ,1>1>3081 M) pihak 5era!aan mengeluarkan satu keputusan

yang mengakui Islam sebagai salah satu dari tiga agama resmi di Belgia'

(ari surat keputusan tersebut warga muslim Belgia mendapatkan beberapa

hal positi diantaranya:

3' Islam sebagai salah satu bidang studi resmi yang dia!arkan di sekolah

6


4/19

.' Islami$ 7entre Brussel'

=' +embaga Para Imam Mes!id (ibawah naungan abitah Alam Islamy;

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Komunitas Muslim Belgia

Pertama) tantangan yang paling berat yang dihadapi muslim Belgia adalah

adanya kebi!akan politik rasial' Ini merupakan tantangan besar bagi kaum

muslimin Belgia' Masalah !ilbab) terlepas dari pengakuan resmi pihak

kera!aan ) masih men!adi masalah di kalangan siswi muslimah' i' Pada awalnya pihak Islami$ 7entre dan Cayasan

(akwah diper$ayakan untuk mendatangkan tenaga guru agama dari negara

6negara Arab dan Islam) khususnya mereka yang telah menyelesaikan

studinya di


5/19

engelolaan Keuangan !egara danKekuasaaan Kehakiman

enyalahgunaan Keuangan !egara Tersistematis

JAKARTA - Menyikapi perilaku penyimpangan dan pelanggaran hukumterhadap pengelolaan keuangan negara yang telah terpola dan berulang dariwaktu ke waktu, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merasa perlu untuk menggelar seminar nasional dan lokakarya bertema “Peningkatan EfektiitasPengawasan dan Penegakan !ukum "erkait Pengelolaan #euangan $egra pada "ingkat Daerah%. “&enomena penyimpangan dan pelanggaran hukumdalam pengelolaan keuangan negara diduga kuat bersumber dari hilir, yaitusistem peren'anaan dan penganggaran (P). *ntuk itu, dibutuhkan pemahaman bersama yang lebih sistematis atas faktor-faktor yangmenerangkan efektiitas pengawasan dalam penegakan hukum melaluiseminar dan lokakarya,% kata &arouk Muhammad (#etua Panitia kuntabilitas Publik DPD), di press roomDPD, komplek Parlemen, enayan +akarta, elasa (/).0ebih lan1ut, &arouk yang mengutip data 2P# men1elaskan dalam kurunwaktu 3 tahun terakhir DPD menemukan sekitar 4.353 kasus penyimpangan senilai 6p7,4 triliun yang hingga tahun /7 baru bisadiselesaikan 33, persen. “ementara /,8 persen di antaranya belumditindaklan1uti dan bahkan tidak bisa ditindaklan1uti dengan alasan yang sah,dengan potensi kerugian negara sekitar 6p/8,4 triliun,% u1ar &arouk Muhammad.*ntuk bidang penegakan hukum, menurut &arouk, terdapat deiasi yang'ukup besar antara perkara yang di1atuhi hukuman, dituntut, disidik dan yang dilaporkan. Dari 1umlah perkara yang ditangani Polri, #e1aksaan dan#P# dalam kurun waktu 8 tahun terakhir rata-rata /.389 kasus per tahun, 1umlah perkara yang dituntut rata-rata ./35 (#e1aksaan) dan 59 (#P#) atau3/,8 persen yang dionis bebas sekitar 7 persen,% ungkapnya. “Data itumenun1ukkan sistem penegakan hukum masih belum efektif,% tegasnya.eminar nasional itu, kata senator asal $usa "enggara 2arat, diharapkandapat menemukan masukan-masukan dalam rangka meminimalisir deiasi


6/19

antara rekomendasi 2P# dengan tindak lan1utnya dan praktik penyimpangan. ementara di bidang hukum, dapat diminimalisir deiasiantara 1umlah kasus yang masuk, yang ditangani dan yang diadili.eminar 1uga akan men'oba memaparkan fenomena penyalahgunaankeuangan yang disebabkan oleh kekuasaan dan pelanggaran hukum terkait

pengelolaan keuangan mulai dari prinsip-prinsip lemahnya transparansi,benturan dan multitafsir peraturan perundang-undangan, sistem integrasi yang setengah-setengah dan peluang-peluang hukum yang masih bisadimanfaatkan untuk penyalahgunaan kekuasaan serta kelemahan sistematau lembaga pengawasan dalam sistem desentralisasi otonomi daerah,imbuhnya. (fas/jpnn)

"# engelolaan Keuangan !egara Kesatuan $epublik Indonesia

%# Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan !egara


7/19

3' Pasal ,4 3; Anggaran pendapatan dan belan!a negara sebagai wu!uddari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang6undang dan dilaksanakan

,' se$ara terbuka dan bertanggung !awab untuk sebesarbesarnya

kemakmuran rakyat'4' Pasal ,4 ,; an$angan undang6undang anggaran pendapatan danbelan!a negara dia!ukan oleh Presiden untuk dibahas bersama (ewanPerwakilan akyat dengan memperhatikan pertimbangan (ewan Perwakilan(aerah

1' Pasal ,4 4; Apabila (ewan Perwakilan akyat tidak menyetu!uiran$angan anggaran pendapatan dan belan!a negara yang diusulkan olehPresiden) Pemerintah men!alankan Anggaran Pendapatan dan Belan!a2egara tahun yang lalu'

.' Pasal ,4A Pa!ak dan pungutan lain yang bersiat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang6undang=' Pasal ,4B Ma$am dan harga mata uang ditetapkan dengan undang6undang

/' Pasal ,47 al6hal lain mengenai keuangan negara diatur denganundang6undang

8' Pasal ,4( 2egara memiliki suatu bank sentral yang susunan)kedudukan) kewenangan) tanggung !awab) dan independensinya diaturdengan undang6undang

(ari ketentuan6ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut'

a'

Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belan!a 2egara APB2;menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannegara' al ini dikarenakan APB2 merupakan salah satu unsur penting untukkepentingan pembangunan nasional dan ada bagian6bagian yang berkaitandengan pembangunan daerah) pembahasannya dilakukan denganmemperhatikan pertimbangan (ewan Perwakilan (aerah'

b' APB2 merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung !awabpengelolaan keuangan negara yang ditu!ukan untuk sebesar6besarnyakemakmuran rakyat '

$' Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersiatkewa!iban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetu!ui

terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil6wakilnya di (ewanPerwakilan akyat' Berkaitan dengan pa!ak dan pungutan lain yang bersiatmemaksa) diharapkan (P memper!uangkan kepentingan dan aspirasirakyat dan agar kepentingan dan aspirasi rakyat men!adi pedoman dalampengambilan keputusan'

d' Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah'e' Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam undang6undang

dasar sa!a) tetapi diatur pula dalam peraturan perundang6undangan yang


8/19

dera!atnya di bawah undang6undang dasar' Misalnya) ?ndang6?ndangepublik Indonesia 2omor 3/ ahun ,--4 tentang 5euangan 2egara)?ndang6?ndang epublik Indonesia 2omor 3 ahun ,--1 tentangPerbendaharaan 2egara) Peraturan Pemerintah epublik Indonesia 2omor .8 ahun ,--. tentang Pengelolaan 5euangan (aerah) dan sebagainya'

' 2egara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangantertentu yang ditetapkan oleh undang6undang'

5emudian) apa sa!a yang men!adi sumber keuangan negaraG B?M(d' (enda dan


9/19

Ayat 3; disebutkan bahwa Presiden selaku #epalaPemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 5etentuan pasal tersebut menun!ukkan bahwa Presidenepublik Indonesia bertanggung !awab atas kegiatan pengelolaan keuangannegara yang dilakukan untuk men$apai tu!uan negara'

Apakah Presiden men!alankan sendiri kekuasaan pengelolaan lain yangnilainya tidak kalah besar seperti pa!ak) retribusi) keuntungan keuangannegaraG entu sa!a tidak' (alam Pasal = Ayat ,; ?ndang6?ndang epublikIndonesia 2omor 3/ ahun ,--4 tentang 5euangan 2egara diuraikanbahwa #ekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ():3' dikuasakan kepada Menteri #euangan, selaku pengelola ;skal dan


10/19

5euangan 2egara meliputi:a' hak negara untuk memungut pa!ak) mengeluarkan dan mengedarkan

uang) dan melakukan pin!amanDb' kewa!iban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketigaD

$' Penerimaan 2egaraDd' Pengeluaran 2egaraDe' Penerimaan (aerahD' Pengeluaran (aerahDg' kekayaan negara>kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang) surat berharga) piutang) barang) serta hak6hak lain yang dapatdinilai dengan uang) termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara> perusahaan daerahD

h' kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan>atau kepentingan umumD

i' kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan asilitas yang

diberikan pemerintah

# eran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral !egara$epublik Indonesia


11/19

memper!elas sasaran yang harus di$apai Bank Indonesia serta batas6batastanggung !awabnya' (engan demikian) ter$apai atau tidaknya tu!uan BankIndonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah'

?ntuk men$apai tu!uan) Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

a' menetapkan dan melaksanakan kebi!akan moneterDb' mengatur dan men!aga kelan$aran sistem pembayaranD$' mengatur dan mengawasi bank'

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen) bebas dari$ampur tangan Pemerintah dan>atau pihak6pihak lainnya' (engan kata lain)selain berkedudukan sebagai bank sentral) Bank Indonesia !ugaberkedudukan sebagai lembaga negara'

(ilihat dari sistem ketatanegaraan epublik Indonesia) kedudukanBank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak se!a!ardengan lembaga tinggi negara seperti (ewan Perwakilan akyat) Badan

Pemeriksa 5euangan) dan Mahkamah Agung' 5edudukan Bank Indonesia !uga tidak sama dengan 5ementerian 2egara karena kedudukan BankIndonesia berada di luar pemerintahan'


12/19

B# eran Badan emeriksa Keuangan MenurutUndang-Undang &asar !egara $epublik IndonesiaTahun %'()

%# Ketentuan Konstitusional tentang Badan emeriksaKeuangan

Pernahkah kalian ditanya oleh orang tua kalian mengenai penggunaanuang yang diberikan oleh merekaG Atau) pernahkah kalian membuat laporankeuangan kegiatan O


13/19

4' asil pemeriksaan tersebut ditindaklan!uti oleh lembaga perwakilandan> atau badan sesuai dengan undang6undang'

asal *03; Badan Pemeriksa 5euangan berkedudukan di ibu kota negara) dan memiliki

perwakilan di setiap pro%insi',; 5etentuan lebih lan!ut mengenai Badan Pemeriksa 5euangan diatur dengan

undang6undang'

asal *G3; Anggota Badan Pemeriksa 5euangan dipilih oleh (ewan Perwakilan akyat

dengan memperhatikan pertimbangan (ewan Perwakilan (aerah dandiresmikan oleh Presiden'

,; Pimpinan Badan Pemeriksa 5euangan dipilih dari dan oleh anggota'Berdasarkan ketentuan6ketentuan di atas) BP5 memiliki karakteristik yangmembedakannya dengan lembaga negara lainnya'

*# Ke,enangan Badan emeriksa Keuanganndonesia, 2adan *saha Milik $egara, 2adan 0ayanan*mum, 2adan *saha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yangmengelolakeuangan negara' 5emudian dalam Pasal 0 Ayat 3; disebutkanbahwa dalam melaksanakan tugasnya) BP5 berwenang:

a' menentukan ob!ek pemeriksaan) meren$anakan dan melaksanakanpemeriksaan) menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusundan menya!ikan laporan pemeriksaanD

b' meminta keterangan dan>atau dokumen yang wa!ib diberikan oleh setiaporang) unit organisasi Pemerintah Pusat) Pemerintah (aerah) +embaga2egara lainnya) Bank Indonesia) Badan ?saha Milik 2egara) Badan +ayanan?mum) Badan ?saha Milik (aerah) dan lembaga atau badan lain yangmengelola keuangan negaraD

$' melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang miliknegara) di tempat pelaksanaan kegiatan) pembukuan dan tata usahakeuangan negara) serta pemeriksaan terhadap perhitungan6perhitungan)


14/19

surat6surat) bukti6bukti) rekening koran) pertanggung!awaban) dan datarlainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negaraD

d' menetapkan !enis dokumen) data) serta inormasi mengenai pengelolaandan tanggung !awab keuangan negara yang wa!ib disampaikan kepada BP5D

e' menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi

dengan Pemerintah Pusat>Pemerintah (aerah yang wa!ib digunakan dalampemeriksaan pengelolaan dan tanggung !awab keuangan negaraD' menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung !awab

keuangan negaraDg' menggunakan tenaga ahli dan>atau tenaga pemeriksa di luar BP5 yang

beker!a untuk dan atas nama BP5Dh' membina !abatan ungsional PemeriksaDi' memberi pertimbangan atas


15/19

Berikut ini disa!ikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yangterdapat dalam ?ndang6?ndang (asar 2egara epublik Indonesia ahun301.

Bab I2

K/KU"S""! K/3"KIM"!

asal *(1; 5ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'.; 5ekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum)lingkungan peradilan agama) lingkungan peradilan militer) lingkunganperadilan tata usaha negara) dan oleh sebuah Mahkamah 5onstitusi'

=; Badan6badan lain yang ungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimandiatur dalam undang6undang'

asal *("3; Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi) mengu!i

peraturan perundang6undangan di bawah undang6undang terhadap undang6undang) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang6undang'

,; akim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak ter$ela)adil) proesional) dan berpengalaman di bidang hukum'

4; 7alon hakim agung diusulkan 5omisi Cudisial kepada (ewan Perwakilanakyat untuk mendapatkan persetu!uan dan selan!utnya ditetapkan sebagaihakim agung oleh Presiden'

1; 5etua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung'.;


16/19

negara yang kewenangannya diberikan oleh ?ndang6?ndang (asar)memutus pembubaran partai politik) dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum'

,; Mahkamah 5onstitusi wa!ib memberikan putusan atas pendapat (ewanPerwakilan akyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan>atau

Wakil Presiden menurut ?ndang6?ndang (asar'4; Mahkamah 5onstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusiyang ditetapkan oleh Presiden) yang dia!ukan masing6masing tiga orang olehMahkamah Agung) tiga orang oleh (ewan Perwakilan akyat) dan tiga orangoleh Presiden'

1; 5etua dan Wakil 5etua Mahkamah 5onstitusi dipilih dari dan oleh hakimkonstitusi'

.; akim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidakter$ela) adil) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan)serta tidak merangkap sebagai pe!abat negara'

=; Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi) hukum a$ara serta

ketentuan lainnya tentang Mahkamah 5onstitusi diatur denganundangundang'

asal *)


17/19

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilandi Indonesia' Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembagaperadilan yang berada di bawahnya' Mahkamah Agung mempunyaikekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan) organisasi) administrasi dankeuangan pengadilan'


18/19

e' Mahkamah 5onstitusiMahkamah 5onstitusi merupakan salah satu lembaga negara yangmelakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan' Mahkamah 5onstitusi

epublik Indonesia mempunyai 1 empat; kewenangan dan 3 satu;kewa!iban sebagaimana diatur dalam ?ndang6?ndang (asar 2egaraepublik Indonesia ahun 301.' Mahkamah 5onstitusi berwenang mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiat nal untuk hal6hal berikut'

3' Mengu!i undang6undang terhadap ?ndang6?ndang (asar 2egara epublikIndonesia ahun 301.

,' Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh ?ndang6?ndang (asar 2egara epublik Indonesia ahun 301.

4' Memutus pembubaran partai politik

1' Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Mahkamah 5onstitusiwa!ib memberikan putusan atas pendapat (P bahwa Presiden dan>atauWakil Presiden diduga:

3; telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadapnegara) korupsi) penyuapan) dan tindak pidana berat lainnyaD

,; telah melakukan perbuatan ter$elaD maupun4; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan>atau Wakil Presiden'

$angkuman

%# Kata Kun4i5ata kun$i yang harus kalian pahami dalam mempela!ari materi pad bab iniadalah konstitusi5 UU& !$I tahun %'()5 keuangannegara5 pemeriksaan keuangan5 dan kekuasaan kehakiman#

*# Intisari Materi


19/19

a' 5euangan negara merupakan komponen yang amat penting dalampenyelenggaraan negara' Proses pembangunan tidak akan ber!alan denganlan$ar) apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu'

b' Presiden epublik Indonesia bertanggung !awab atas kegiatan pengelolaankeuangan negara yang dilakukan untuk men$apai tu!uan negara'

$' Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari $ampur tanganPemerintah dan>atau pihak6pihak lainnya'd' BP5 merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung !awab keuangan negara sebagaimana dimaksuddalam ?ndang6?ndang (asar 2egara epublik Indonesia ahun 301.'

e' 5ekuasaan yudikati dalam sistem ketatanegaraan epublik Indonesiadisebut kekuasaan kehakiman' al ikhwal mengenai kekuasaan kehakimandiatur di dalam ?ndang6?ndang (asar 2egara epublik Indonesia ahun301. dan peraturan perundang6undangan lain di bawahnya'

agamaandpkn

Documents

Transcript of agamaandpkn