Aspek Etik dan Legal

dalam Keperawatan

Gawat Darurat

Yunus Elon, S.Kep., Ns, MSN

Faculty of Nursing

Adventist University of Indonesia

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI DKI

JAKARTA

1

Definisi aspek Etik dan legal dalam

konteks Keperawatan Gawat

darurat

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

2

Etik merupakan prinsip yang

menyangkut benar dan salah,

baik dan buruk dalam

berhubungan dengan orang lain.

Berhubungan dengan pertimbangan

dalam membuat keputusan dan

merupakan dasar dari keputusan tersebut

Dapat disimpulkan Ethic merupakan istilah yang

digunakan untuk merefleksikan bagaimana

seharusnya manusia berperilaku , apa yang

seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang

lain. Etik merupakan prinsip yang menyangkut

benar dan salah, baik dan buruk dalam

berhubungan dengan orang lain.

• Keperawatan telah

mengembangkan kode etik

dengan menggambarkan

kondisi ideal profesional

• Kode etik mencerminkan

prinsip etis yang secara

luas dapat diterima anggota

profesi

Kode Etik Keperawatan

Perawat emergensi memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien

Perawat emergensi mempertahankan kompetensi dan tanggung jawab dalam praktek keperawatan emergensi

Perawat emergensi melindungi klien manakala mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak cakap, tidak legal, sehingga keselamatannya terancam

Kode Etik Keperawatan Gawat

Darurat

Cont…

Perawat emergensi

menerima tanggung jawab,

pendelegasian dan

konsultasi

Perawat emergensi menjunjung tinggi,

hak-hak klien, kebebasan dan privacy

klien

Perawat emergensi selalu

belajar,

mengimplementasikan, dan

meningkatkan pengetahuan

Perawat emergensi bekerja sama

dengan profesional kesehatan

lain dan masyarakat untuk

mencapai derajat kesehatan

Alasan pentingnya aspek legal dalam

konteks pelayanan keperawatan gawat

darurat

• Membuat kontrak kerja (Memahami hak dan kewajiban)

• Praktek yang kompeten hanya dilakukan oleh seorang perawat yang kompeten

• Tambahkan penyuluhan kesehatan dan konseling dalam pemberian asuhan keperawatan

• Melaksanakan tugas delegasi, sesuai dengan kemampuan perawat yang akan diberikan delegasi.

• Pastikan semua data didokumentasikan secara benar dan dikomunikasikan secara jelas.

• Ketenagaan yang adekuat. 8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

6

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran: Pasal 73 ayat 1,2,3

– 1. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau

bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah

yang bersangkutan adalah dokter.

– 2. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

menimbulkan… dst

– 3. Ketentuan sebagaimana ayat 1,2 tidak berlaku bagi tenaga

kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan.

Penjelasan pasal 73 ayat 3: Tenaga kesehatan yang dimaksud antara lain

bidan dan perawat yang diberi kewenagan untuk melakukan tindakan

medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

7

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Menjelaskan

bahwa:

– Pasal 82 tentang pelayanan kesehatan bencana: PELAYANAN

kesehatan dimaksud pada ayat (2): tanggap darurat dan paska

bencana; mencakup pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan

untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

– Pasal 83 ayat (1) setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan

pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa dan

mencegah kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi

pasien.

– Ayat (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki.

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

8

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang izin

penyelengggaraan praktek perawat antara lain menjelaskan:

Pasal 2: Ayat 1) Perawat dapat menjalankan praktik pada

fasilitas pelayanan kesehatan.

Ayat 2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan

kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.

Ayat 3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan

minimal Diploma III (D III) Keperawatan.

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

9

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang izin penyelengggaraan

praktek perawat antara lain menjelaskan:

Pasal 8: Ayat (7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan

dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas.

Pasal 9: Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki.

Pasal 10: Ayat (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan

nyawa seseorang dan tidak ada dokter ditempat kejadian perawat

dapat melakukan pelayanan diluar kewenangannya. (Kepmenkes

No.1239/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 20 ayat 2)

Ayat (3)Dalam melasanakan pelayanan kesehatan harus

mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan

kemungkinan untuk dirujuk

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

10

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

Pasal 11dalam melaksanakan praktik, perawat

mempunyai hak:

a. Memperoleh perlindungan hukum dalam

melaksanakan praktek keperawatan sesuai standar

b. Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari klien

c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi

d. Menerima imbalan jasa profesi

e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko

kerja yang berkaitan dengan tugasnya

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

11

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

Permenkes Nomor 512 tahun 2007 tentang ijin praktek

dan pelaksanaan praktek kedokteran antara lain

menjelaskan:

Dokter dan dokter gigi dapat memberikan

pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada

perawat, bidan atau nakes lain secara tertulis…

sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang

dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

12

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang

registrasi tenaga kesehatan antara lain menjelaskan

bahwa…

1). Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

2). Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur

pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan

sesuai standar profesi

3). Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan

terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

13

Berbagai Kebijakan yang Memberikan

Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan

Keperawatan Gawat darurat

Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang registrasi tenaga

kesehatan antara lain menjelaskan bahwa: cont….

4). Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat

diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan

diklat/kegiatan ilmiah sesuai bidang tugasnya

5). Partisipasi tenaga kesehatan dapat digunakan sepanjang memenuhi

persyaratan perolehan suatu kredit profesi (SKP)

6). Perolehan satuan kredit profesi harus mencapai min 25 skp selama

5 tahun.

7). Jumlah skp ditentukan oleh organisasi profesi

8). Uji kompetensi secara nasional mulai 2012 bagi lulusan baru

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

14

8/28/2016 BTCLS AGD DINKES PROVINSI

DKI JAKARTA

15

Have a Great Day