ASAS-ASAS

HUKUM PERJANJIAN

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua

orang/pihak, berdasarkan mana pihak satu berhak

menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban

memenuhi tuntutan itu.

UNSUR-UNSUR PERIKATAN

hubungan hukum

harta kekayaan

pihak yang berkewajiban dan pihak yang

berhak

prestasi

Definisi

Sumber Perikatan

Perjanjian

Psl 1313

Sumber Perikatan

Undang-undang

Psl 1352 a.UU Semata-mata

b.UU Karena Perbuatan

Manusia

Objek Perikatan

Memberikan Sesuatu

Berbuat Sesuatu

Tidak Berbuat Sesuatu

Prestasi

Hak & Kewajiban

1

Debitur Berkewajiban membayar utang (Schuld) Berkewajiban memberikan harta kekayaannya untuk melunasi utang (haftung)

2

Kreditur Berhak menagih (vorderingsrecht)

Berhak menagih harta kekayaan debitur sebesar piutangnya (verhaalsrecht)

Wanprestasi

adalah suatu keadaan

dimana debitur tidak

melakukan apa yang

dijanjikan, lalai, alpa,

cidera janji.

1. Wanprestasi (Ingkar Kewajiban)

2. Overmacht (Keadaan Memaksa) / Force Majeur

Tidak Dipenuhinya Kewajiban :

Overmacht (Force Major)

Peristiwa yang terjadi “di luar

kesalahan” debitur setelah dibuat

perikatan yang debitur ”tidak” dapat

memperhitungkannya terlebih dahulu

pada saat dibuatnya perikatan, atau

sepatutnya tidak dapat memperhitung

kannya dan merintangi perikatan

tersebut.

Sedangkan wanprestasi terjadi apabila:

“Tidak melakukan“ apa yang disanggupi akan

dilakukannya.

Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi “Tidak

sebagaimana dijanjikan”.

Melakukan apa yang dijanjian tetapi “Terlambat”.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian

“Tidak Boleh” dilakukannya.

Risiko adalah Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan

karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak

Definisi Perjanjian

“Perjanjian” ialah

suatu perbuatan

hukum di mana

seseorang atau

lebih mengikatkan

diri kepada

seorang lain atau

lebih”

Psl 1313 KUHP

Asas Kebebasan Berkontrak

Mengenai perjanjian ini berhubungan erat dengan “Asas Kebebasan Berkontrak” (The Freedom of Contract) yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata & Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 BW

Isi “Asas Kebebasan Berkontrak” (Pasal 1338 KUH Perdata)

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu

Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad Baik

Hukum bisnis pada dasarnya mengacu kepada

asas tersebut diatas artinya para pihak dalam

membuat kontrak/perjanjian, bebas menentukan

syarat-syarat/ klausul yang dikehendaki, asal

tidak bertentangan dengan UU, kebiasaan dan

kepatutan.

Hal ini termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata

tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: Menurut

pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian

harus memenuhi 4 syarat, yakni adanya:

1. Kesepakatan para pihak

2. Kecakapan membuat suatu

perjanjian

3. Hal tertentu

4. Sebab yang halal

Hal tersebut mengingat bahwa dalam

Pasal 1339 KUH Perdata :

Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan,

kebiasaan atau oleh Undang-Undang”

Asas-asas Hukum Perjanjian

1. Teori Ucapan saat disetujui penawaran

2. Teori Pengiriman saat tawaran dikirim, kecuali

kalau dibatalkan kembali

3. Teori Diketahuinya Penawaran Disetujui saat

diketahui

4. Teori Penerimaan saat jawaban diterima

5. Teori sepatutnya offerte disetujui

Teori Saat Terjadinya Perjanjian

1.Belum dewasa

2.Di bawah pengampuan

3.Perempuan yang menikah ditentukan

dalam Undang-Undang (1330 KUHP)

Tidak Cakap membuat perjanjian, yakni:

Tidak cakap

Daluarsa

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat

perseorangan hapus karena lewatnya waktu 30 tahun.

Perjanjian Bernama

1. Jual Beli

2. Sewa Menyewa

3. Perjanjian Sewa Beli

4. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

5. Perjanjian Penitipan Barang

Jual Beli

Perjanjian Jual Beli adalah Suatu perjanjian bertimbal

balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

(Lihat Pasal 1457 KUHPerdata)

Perbedaan Jual beli biasa

dengan jual beli dagang

Jual Beli Biasa Jual Beli Dagang

Kontan

Lisan

Tanpa Klausul

Tanpa Dokumen

Kredit

Tertulis

Dengan Klausul

Dengan Dokumen

1. Perbuatan dilakukan atas nama perusahaan

2. Para pihak dua-duanya pengusaha atau

salah satu barang yang di beli di jual

kembali

3. Diperlukan sarana transportasi/ Asuransi

4. Disertai dengan syarat (beding) seperti:

- FAS (Free Alongside Ship)

- FOB (Free on Board)

- CIF (Cost, Insurance and Freight)

- CF (Cost and Freight)

- Franco

Kekhususan Jual beli dagang

Kewajiban penjual

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang

diperjualbelikan.

2. Menanggung kenikmatan tentram atas barang

tersebut dan menanggung terhadap cacat-

cacat tersembunyi.

Kewajiban pembeli

1. Membayar harga yang telah disepakati.

2. Mengambil barang di tempat yang telah

ditentukan.

Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan

dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan

pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang

tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya

(Lihat Pasal 1548 KUH Perdata)

Kewajiban Para pihak

Pihak yang Menyewakan Penyewa

1. Menyerahkan barang yang disewakan

2. Memelihara barang yang disewakan sehingga dapat digunakan

3. Memberikan kenikmatan tentram

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan barang yang diberikan

2. Membayar harga sewa yang telah ditentukan

Risiko dalam Sewa

Menyewa Apabila barang yang disewa

itu musnah karena sesuatu

peristiwa yang terjadi di luar

kesalahan salah satu pihak

maka perjanjian sewa

menyewa gugur demi

hukum.

Mengulang sewakan

Penyewa tidak boleh mengulang sewakan barang yang disewakan maupun melepaskan sewanya kepada orang lain.

Dengan dijualnya barang yang

disewa, suatu persewaan

yang dibuat sebelumnya

tidaklah diputuskan kecuali

apabila ia telah diperjanjikan

pada waktu menyewakan

barang (Pasal 1576 KUH

Perdata)

Perjanjian Sewa Beli

Sewa beli adalah Suatu perjanjian sewa

menyewa dengan hak opsi (Hak membeli

dengan nilai sisa oleh penyewa)

Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

1. Jasa-jasa tertentu, artinya salah satu pihak melakukan pekerjaan dan pihak lain membayar honor

2. Perburuhan hubungan antara buruh (tenaga kerja) dengan majikan

3. Pemborongan pekerjaan perjanjian antara pemilik dengan pemborong

(Lihat Pasal 1601 KUH Perdata)

Perjanjian Penitipan Barang

Penitipan Barang adalah apabila sesorang menerima

sesuatu barang dari seorang, dengan syarat* bahwa ia

akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud

asalnya.

* Dengan syarat maksudnya adalah

1. Sukarela artinya ada kesepakatan timbal balik antara pihak yang menitipkan

barang dan pihak yang menerima titipan

2. Terpaksa, karena ada malapetaka

You Can if You Think You Can