-1-

BAB I

PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

Deskripsi Singkat Topik :

Pokok Bahasan :

Sub Pokok Bahasan : 1. Problematika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

2. Perbedaan Antara Desa dan Kelurahan

Waktu : 1 (satu) kali tatap muka pelatihan (selama 100 menit)

Tujuan : Praja dapat memahami perkembangan model

pertanggungjawaban Kepala Desa dari Masa ke Masa

Metode : Ceramah

Keberadaan pemerintah daerah sesungguhnya memiliki peran ganda,

pada satu sisi berperan sebagai penyelenggara pemerintahan dan pada sisi yang

lain berperan sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah. Peran

pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah nampak dari

adanya pengaturan terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah,

sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, pemerintah

daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam

keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah terutama berkaitan

dengan penyediaan barang dan jasa serta pelayanan publik.

-2-

Begitu pentingnya keberadaan pemerintah sehingga wajar apabila

masyarakat memerlukan organisasi pemerintah karena banyak bagian penting dari

kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi lain seperti halnya

organisasi swasta baik pencari laba maupun organisasi swasta nirlaba. Organisasi

swasta pencari laba dianggap gagal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

menyangkut kebutuhan eksternalitas dan barang publik karena motifnya yang

hanya mengejar keuntungan semata. Begitu pula halnya dengan organisasi swasta

nirlaba hanya mampu memberikan pelayanan dalam skala kecil dan sederhana,

serta terbatas pada lapisan masyarakat tertentu saja.

Rasyid (1996:10) menyatakan pendapatnya bahwa :

Pemerintahan modern, dengan kata lain, pada hakekatnya adalah

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah, lebih lanjut Rasyid (1996:38)

mengemukakan setidaknya ada tiga fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu :

Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan

(development). Dipandang dari kacamata etika, keberhasilan seseorang di

dalam memimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya

mengemban ketiga fungsi yang hakiki itu.

Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan

akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan

menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

-3-

Pendapat berlainan dikemukakan oleh Ndraha (2003 : 75-76), bahwa

fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintah melainkan fungsi ad

interim ketika masyarakat belum mampu membangun dirinya sendiri. Oleh sebab

itu, konsep pembangunan hanya dikenal di negara ketiga. Asumsinya, semakin

berhasil pembangunan maka semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat

sehingga semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan tersebut.

Fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah dan pemerintah daerah

pada tahap pertama adalah ingin menciptakan law and order (ketenteraman dan

ketertiban) sehingga muncul istilah pemerintah sebagai “penjaga malam” yaitu

pemerintah yang seolah-olah diumpamakan hanya bertugas menjaga ketenteraman

dan ketertiban semata. Fungsi pemerintah sebagai penjaga malam dirasakan

belumlah cukup karena sesuai kodratnya bahwa kebutuhan manusia senantiasa

meningkat dan berbeda satu sama lain karena berbagai faktor. Intinya, manusia

tidak pernah puas dan menginginkan hidupnya sejahtera, lebih baik daripada yang

lalu maupun sekarang. Tingkatan rasa aman merupakan dasar (primer) disamping

tercukupinya kebutuhan pokok yang lain.

Pada tahap selanjutnya, muncul tuntutan keberadaan pemerintah yang

lebih luas yaitu harus mampu mengupayakan kesejahteraan (welfare) bagi

rakyatnya, sehingga muncul welfare state yaitu negara yang bertujuan

memakmurkan rakyatnya (Oentarto dkk, 2004:2). Terdapat dua “main stream”

utama untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan warganya, pertama

adalah melalui kebijakan sentralisasi, kemudian yang kedua adalah dengan cara

desentralisasi. Keduanya sama-sama berpotensi untuk berhasil dan gagal,

-4-

tergantung pada pilihan dari elit penguasa dan bagaimana elit tersebut

menerapkan cara yang dipilihnya tersebut. Masalahnya bukan pada apa warna

kucing tapi bagaimana kucing itu mampu menangkap tikus (Oentarto dkk, 2004 :

3-6).

Kebijakan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

daerah yang telah digagas paska kegagalan rezim orde baru pada Tahun 1998

pada dasarnya merupakan koreksi terhadap sistem sentralisasi yang dianut oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Kegagalan itu nampak dari rendahnya

kreativitas dan daya inovasi daerah serta ketergantungannya pada dukungan pusat

dalam segala bidang.

Keluarnya paket kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan angin segar dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk

mengelola dan mendayagunakan segenap potensinya untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran masyarakat.

Di pihak lain, semakin besar kewenangan daerah sebenarnya berkorelasi

terhadap besaran beban daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan dan

pembiayaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya seperti

hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, memilih

pemimpin, mengelola aparatur daerah, memungut pajak dan retribusi daerah,

mengelola kekayaan daerah dan juga mendapatkan sumber pembiayaan yang

berasal dari daerah sendiri yang sah. Sebagai konsekuensinya, daerah wajib

-5-

menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan

memfasilitasi proses pembangunan di daerah. Tidak seimbangnya keduanya

berakibat pada kegagalan misi pemerintah daerah.

Secara umum, pemberian otonomi luas kepada daerah sebagaimana

tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di

samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Problematika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa

yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pembentukan,

penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya

atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa

ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di

luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang

dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena

-6-

alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka

otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa yang

dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lainNagari di Sumatera

Barat, Gampong di Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam

(NAD), Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan

Selatan danPapua, Negeri di Maluku. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa

dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya

dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari

Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur

kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara

Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur

dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa

yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana

dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6

(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya. Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi

kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui

yang ditetapkan dengan Perda.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa

-7-

dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa

dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan

lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun Tetangga,

Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa;

3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau

pemerintah kabupaten/kota;

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

perundangan diserahkan kepada desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban. Desa dapat mendirikan badan usaha

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa dapat

mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan

keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui

camat.

-8-

B. Perbedaan Antara Pemerintah Desa dan Kelurahan

Data terbaru Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Mei 2010 menunjukkan

bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 75.244 yang terdiri dari

67.172 (89%) desa dan 8.072 kelurahan (11%).

“Pertanggungjawaban Kades/Lurah sangat berkaitan dengan Tupoksi, Wewenang

dan Kewajibannya”

Banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk melakukan reformasi desa dan

pemerintahannya di Indonesia antara lain menyangkut :

1) variasi bentuk desa dan pemerintahannya yang sangat tinggi,

2) ketidakpastian kedudukan keorganisasian pemerintah desa ( ada sikap

ambivalensi dari pemerintah supradesa);

3) kualitas sumber daya aparat desa yang relatif sangat rendah;

4) manajemen pemerintahan yang masih sangat tradisional;

5) potensi sumber keuangan yang sangat terbatas, karena sudah habis diambil

oleh pemerintahan supradesa;

Organisasi pemerintah desa bersifat ambivalen dan semu, dalam arti bukan

sbg organisasi pemerintah yg sesungguhnya. Cirinya :

- pegawainya bukan pegawai pemerintah;

- tidak mempunyai penghasilan tetap yag berasal dari anggaran negara;

- tidak memiliki karier & uang pensiun;

- tidak memiliki kewenangan utk mengumpulkan pendapatan, yang ada

hanyalah penerimaan ( bersifat pasif); artinya pemerintah desa tidak

mempunyai kewenangan memungut pajak dan retribusi atas namanya

-9-

sendiri, kecuali yang berasal penugasan dari Pemerintah dan atau

Pemerintah Daerah;

Dilihat dari komposisi asal-usul penduduknya, dapat dibedakan tiga kategori

Desa yaitu :

a. Desa Geneologis, apabila lebih dari 75% penduduknya berasal dari desa

setempat dan masih mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat. Pada Desa

geneologis, ikatan adat istiadat umumnya masih kuat.

b. Desa Campuran, apabila penduduk asli yang berasal dari desa setemnpat

jumlahnya hampir seimbang (50%) dengan penduduk pendatang. Ikatan

adat istiadat umumnya sudah mulai memudar.

c. Desa Teritorial, apabila lebih dari 75% penduduknya berasal dari

pendatang. Ikatan adat istiadat biasanya sudah memudar. Hubungan sosial

antar warga diatur dengan hukum-hukum nasional.

Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, Desa memiliki otonomi yang

bersifat pengakuan, bukan pemberian dari pemerintah pusat.

Isi otonomi Desa menyangkut :

a. hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara bebas;

b. hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas;

c. hak untuk membuat peraturan hukumnya sendiri;

d. hak untuk mempunyai pegawainya sendiri.

• Kebebasan penggunaan hak-hak di atas dibatasi oleh :

- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

- kepentingan umum;

-10-

Sejak dari jaman penjajahan Belanda sampai sekarang, kedudukan desa

adalah sebagai sebuah “self governing society”. Pola hubungan yang digunakan

adalah “indirect rule”.

Organisasi pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan semu, karena

pegawainya tidak digaji dari keuangan negara, tidak ada karier, serta tidak

ada pensiun. Desa juga tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak

dan atau retribusi atas namanya sendiri, melainkan hanya membantu

memungut pajak dan atau retribusi dari pemerintah supradesa (pusat,

propinsi, kabupaten/kota).

Pemerintah Desa sebenarnya lebih sesuai dinamakan sebagai lembaga

kemasyarakatan yang berfungsi membantu menjalankan tugas-tugas

pemerintahan.

MODEL PENGEMBANGAN DESA

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan adanya tiga model

pengembangan desa dan pemerintahannya, yakni :

1. Model otonomi tradisional seperti yang sekarang;

2. Model otonomi rasional berdasarkan perintah Tap MPR Nomor IV/MPR-

RI/2000 rekomendasi Nomor 7.

3. Model otonomi desa eklektik, yakni memadukan antara otonomi

tradisional dengan otonomi rasional.

-11-

MODEL OTONOMI TRADISIONAL

* Ciri- ciri model otonomi tradisional bagi desa dengan pemerintahannya

yaitu sebagai berikut :

a) otonominya bersifat pengakuan; bukan pemberian. Hal ini sejalan

dengan semangat yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

b) berbasis pada hukum adat;

c) kedudukan organisasinya bersifat ambivalen;

d) kedudukan kepegawaian perangkat desanya bersifat ambivalen.

• Kekuatan model ini :

a) ada dasar konstitusionalnya;

b) sudah menjadi model dan paradigma yang berjalan sejak jaman Hindia

Belanda, dengan beberapa perubahan secara terbatas.

• Kelemahan model ini :

a) hukum adat sebagai basisnya sebagian besar sudah mulai melemah

sehingga kehilangan daya ikat pada kesatuan masyarakat hukum.

b) karena bersifat ambivalen, menimbulkan ketidakpastian mengenai hak,

wewenang, tanggung jawab, kedudukan keorganisasian, sumber

keuangan, serta kepegawaian.

c) menimbulkan banyak polarisasi bentuk sesuai lingkaran hukum adatnya

masing-masing ( vide pendapat van Vollen Hoven tentang 19 lingkaran

hukum adat di Indonesia).

-12-

MODEL OTONOMI RASIONAL

Ciri-ciri model ini antara lain:

a) otonominya bersifat pemberian dari pemerintah pusat sehingga bersifat

rasional;

b) memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari keuangan

negara.

c) mempunyai birokrasi tersendiri yang formal serta mempunyai anggota

perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

d) sama dengan daerah otonom lain, desa mempunyai hak untuk

memungut retribusi dan pajak atas namanya sendiri.

Kekuatan model ini :

a) mempunyai kedudukan, bentuk, wewenang, tugas dan tanggung jawab

yang konsisten dengan daerah otonom lainnya.

b) memperkuat demokrasi pada tingkat lokal, pada semua dimensi (politik,

ekonomi, sosial dan budaya).

• Kelemahan model ini :

a) apabila tidak dilakukan amalgamasi melalui parameter yang disepakati

akan menimbulkan proliferasi birokrasi yang luar biasa, yang pada

gilirannya akan menambah beban negara.

b) tanpa pendidikan politik yang sistemik dan berkelanjutan, akan

membuka konflik politik horisontal yang meluas.

-13-

MODEL OTONOMI EKLEKTIK

Model ini sebenarnya memadukan kekuatan model otonomi tradisional

dengan model otonomi rasional.

Ciri-ciri model ini yaitu sebagai berikut :

a) secara bertahap pemerintah pusat memberikan urusan-urusan

pemerintahan untuk menjadi urusan rumah tangga desa ( otonomi

pengakuan dipadukan dengan otonomi pemberian);

b) secara bertahap pemerintah pusat memberikan sumber-sumber

keuangan untuk dipungut sendiri, seiring dengan sumber-sumber

keuangan yang bersifat tradisional;

Kekuatan model ini :

a) sepanjang disiapkan grand design yang jelas dan transparan, dapat

dilakukan perubahan secara incremental tanpa terlampau menimbulkan

gejolak yang berarti.

b) kecepatan perubahannya dapat dirancang sesuai perkembangan politik

nasional serta kemampuan keuangan negara.

• Kelemahan model ini :

a) menyimpang dari teori yang umum berlaku;

b) karena merupakan sebuah eksperimen baru, keberhasilannya masih

belum dapat diprediksikan secara jelas.

-14-

POLA PENGEMBANGAN

Pola pengembangan desa dan pemerintahannya dapat dilakukan secara :

1. Incremental

a. menyeluruh

b. bertahap

2. Serentak

Pola pengembangan incremental dilakukan secara bertahap sesuai tingkat

perkembangan masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pola ini dapat dilakukan dengan adanya ujicoba satu desa untuk setiap

provinsi untuk kurun waktu lima tahun, kemudian dilanjutkan ujicoba satu

desa untuk setiap kabupaten/kota untuk lima tahun berikutnya. Dari hasil

ujicoba, dilakukan penyempurnaan konsep untuk diberlakukan secara

meluas.

-15-

Lampiran : Perbedaan Antara Desa dan Kelurahan

Menurut Peraturan Perundang-undangan

NO PERBEDAAN KEPALA DESA LURAH (KELURAHAN)

1. Dasar Hukum PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 2. Definisi Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat

Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

3. Kedudukan Ketidakpastian kedudukan keorganisasian pemerintah

desa (ada sikap ambivalensi dari pemerintah supradesa). Ke depan menjadi daerah otonom tingkat III???

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota

yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

4. Kewenangan/urusan yang

dijalankan Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

mencakup :

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak

asal usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada

desa;

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Pasal 4 (2)

Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati/Walikota (Kewenangan delegatif)

5. Tugas Pokok Pemimpin

(Kepala Desa dan Lurah) Pasal 14 ayat (1)

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 4 ayat (1)

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

(Kewenangan atributif)

Pasal 5 ayat (1)

-16-

1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Lurah mempunyai

tugas :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

6. Wewenang Kepala Desa dan

Lurah Pasal 14 ayat (2) Kepala Desa mempunyai wewenang : 1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

2. mengajukan rancangan peraturan desa;

3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat

persetujuan bersama BPD;

4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa

mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan

bersama BPD;

5. membina kehidupan masyarakat desa;

6. membina perekonomian desa;

7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Lurah mempunyai hak :

Membuat peraturan dan keputusan lurah, dan tupoksinya diatur lebih lanjut dalam Perwal/Perbup.

7. Hak Kepala Desa dan Lurah Pasal 27

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan

tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai

dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari

Pegawai Negeri Sipil.

-17-

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang

diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam

APBDesa.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional

Kabupaten/Kota.

(4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).

b. Masa kerja minimal 10 tahun.

c. Kemampuan teknis di bidang administrasi

pemerintahan dan memahami sosial budaya

masyarakat setempat.

Gaji sesuai standar pangkat/gol.

Kewajiban Pasal 15

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang

bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja

pemerintahan desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa

yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai

sosial budaya dan adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

Memimpin kelurahan

-18-

dan

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan

melestarikan lingkungan hidup.

Mekanisme

Pemilihan/Pengangkatan Pasal 43 – 54

Kepala Desa dipilih secara langsung, dengan periode 6

tahunan.

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota

Pertanggungjawaban Pasal 15

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

masyarakat.

Pasal 3

Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati/Walikota melalui Camat.

-19-