20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan Copyright 1976

a. Undang-undang No.28 Tahunn 2014 tentang Hak Cipta

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat

Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi

perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan

negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini,hal

ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-

undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881.1 Secara yuridis

formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun

1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23

September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulaiberlaku 23

September 1912. Dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada

tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan Auteurswet 1912.

Tidak lama setelah pemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda

mengikatkan diripada Konvensi Bern 1886.2

1Undang- Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang- undang hak cipta

yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini undang- undang hak cipta yang lebih

awal mendahuluinya yang merupakan undang- undang hak cipta pertama di Belanda

diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai undang- undang hak cipta

nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886. Suyud Margono, Hukum

Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-

TRIPs Agreement, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

2Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi

21

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini

kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan

yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang

Dasar1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat

dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan

Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.3 Pada tahun

1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari

Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak

cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa

memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar

royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam

pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah

Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta,

yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi.4

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini

ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk

tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telahberlangsung dari

waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat

yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang

dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi

Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

3 Suyud Margono, op.cit., hlm. 57. 4Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak

Cipta,Paten, Merek dan Seluk- beluknya), hlm.22.

22

kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Setelah 37 tahun Indonesia

merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu

Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April

1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut Auteurswet

1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat

dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini

pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 1912 namun

disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.5 Perkembangan

kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:6

a. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya

cipta seseorang;

b. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta

ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang

disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal

tersebut;

c. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang

hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih

5 Rahmadi Usman, op. cit., hlm. 59. 6 Suyud Margono, op.cit., hlm. 58.

23

perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu

menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan

penyempurnaan atas Undang – Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka

pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang - Undang Nomor 7 Tahun

1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta.

Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala

perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadidi

dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang

menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti

rekaman dan video dikategorikan sebagai karya - karya yang dilindungi.

Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan

pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan

penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak

korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat

dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu

ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan

terhadap pelakunya.7

7Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5-

6.

24

Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun UU Nomor 6 Tahun

1982 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan UU Nomor 12 Tahun

1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta

yang telah diubah UU Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang

ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-

Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade

Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade

Counterfeit Goods/ TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing

the World Trade Organization). Dengan keterkaitan tersebut negara kita

telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan

dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah

UndangUndang Hak Cipta.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the

Protection of Arstistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang

Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor

18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights

Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor

19 Tahun 1997. Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui

UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai

dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu

disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya

intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya umtuk memajukan

25

perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni

dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut

dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan

seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual

masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai

agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam

melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang

baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

b. Copyright 1976.

Sejarah undang-undang hak cipta Amerika berasal dari

diperkenalkannya mesin cetak ke Inggris pada akhir abad ke-15. Seiring

bertambahnya jumlah tekanan, pihak berwenang berusaha

mengendalikan penerbitan buku dengan memberikan monopoli yang

hampir monopoli pada penerbitan di Inggris. The Licensing Act of 1662

mengkonfirmasi bahwa monopoli dan membuat daftar buku-buku

berlisensi untuk dikelola oleh Perusahaan Stationer, sebuah kelompok

printer yang memiliki wewenang untuk menyensor publikasi. Tindakan

1662 tersebut gagal pada tahun 1695 yang menyebabkan relaksasi

penyensoran pemerintah, dan pada tahun 1710 Parlemen memberlakukan

Statuta Anne untuk menangani masalah penjual buku dan printer Inggris.

Tindakan 1710 menetapkan prinsip kepemilikan hak cipta penulis dan

26

jangka waktu perlindungan hak cipta karya cipta (empat belas tahun, dan

dapat diperpanjang selama empat belas lebih jika pengarangnya masih

hidup saat kadaluarsa).

Undang-undang tersebut mencegah monopoli penjual buku dan

menciptakan "domain publik" untuk sastra dengan membatasi

persyaratan hak cipta dan dengan memastikan bahwa setelah sebuah

karya dibeli, pemilik hak cipta tidak lagi memiliki kendali atas

penggunaannya. Meskipun undang-undang itu memberikan hak cipta

seorang penulis, manfaatnya sangat minim karena untuk mendapatkan

pekerjaan seorang penulis harus menyerahkannya ke penjual buku atau

penerbit. Sejak Statuta Anne hampir tiga ratus tahun yang lalu, undang-

undang AS telah direvisi untuk memperluas cakupan hak cipta, untuk

mengubah istilah perlindungan hak cipta, dan untuk mengatasi teknologi

baru. Selama beberapa tahun, AS telah mempertimbangkan dan

bertindak berdasarkan reformasi hak cipta. Pemerintah Kanada

mempertimbangkan reformasi hak cipta juga.

a) 1787: Konstitusi AS

Menurut Pasal I, Bagian 8, Klausul 8 Konstitusi AS ,

"Kongres harus memiliki kekuatan ... untuk mempromosikan

kemajuan sains dan seni yang bermanfaat, dengan mengamankan

waktu yang terbatas bagi penulis dan penemu hak eksklusif atas

tulisan masing-masing. Dan penemuan. "

b) 1790: Undang-Undang Hak Cipta 1790

27

Kongres Pertama menerapkan ketentuan hak cipta Konstitusi

AS pada tahun 1790. Undang-Undang Hak Cipta 1790, Undang-

Undang untuk Dorongan Belajar, dengan Mengamankan Salinan

Peta, Diagram, dan Buku kepada Penulis dan Pemilik Salinan

tersebut, dimodelkan Pada Statuta Anne (1710). Ini memberi hak

kepada penulis Amerika untuk mencetak, mencetak ulang, atau

menerbitkan karya mereka selama empat belas tahun dan

memperbaharui untuk empat belas tahun lagi. Undang-undang

tersebut dimaksudkan untuk memberi insentif kepada penulis,

seniman, dan ilmuwan untuk menciptakan karya orisinil dengan

menyediakan monopoli pencipta. Pada saat bersamaan, monopoli

terbatas untuk merangsang kreativitas dan kemajuan "sains dan seni

yang bermanfaat" melalui akses publik yang luas terhadap karya-

karya di "ranah publik". Revisi besar untuk tindakan tersebut

dilaksanakan pada tahun 1831, 1870, 1909, dan 1976.

c) 1831: Revisi Undang-Undang Hak Cipta

Istilah perlindungan karya berhak cipta diperpanjang sampai

dua puluh delapan tahun dengan kemungkinan perpanjangan empat

belas tahun. Kongres mengklaim bahwa pihaknya memperpanjang

masa jabatan tersebut untuk memberi perlindungan yang sama

kepada orang-orang Amerika di Eropa. Perpanjangan ini berlaku

baik untuk karya masa depan maupun karya terbaru yang hak

ciptanya tidak kedaluwarsa.

28

d) 1870: Revisi Undang-Undang Hak Cipta

Administrasi pendaftaran hak cipta dipindahkan dari pengadilan

distrik masing-masing ke Kantor Hak Cipta Perpustakaan Kongres.

Istilah perlindungan tidak diperpanjang dalam revisi ini.

e) 1886: Konvensi Berne

Tujuan Konvensi Bern memberikan dasar untuk saling mengakui

hak cipta antara negara-negara berdaulat dan mempromosikan

pengembangan norma-norma internasional dalam perlindungan hak

cipta. Negara-negara Eropa membuat undang-undang hak cipta

seragam yang saling memuaskan untuk menggantikan kebutuhan

pendaftaran terpisah di setiap negara. Perjanjian tersebut telah

direvisi lima kali sejak tahun 1886. Catatan khusus adalah revisi

pada tahun 1908 dan 1928. Pada tahun 1908, Undang-Undang Berlin

menetapkan durasi hak cipta atas kehidupan penulis ditambah 50

tahun, memperluas cakupan tindakan untuk memasukkan yang lebih

baru. Teknologi, dan formalitas terlarang sebagai prasyarat

perlindungan hak cipta. Pada tahun 1928, Undang-Undang Roma

pertama kali mengakui hak moral para penulis dan seniman,

memberi mereka hak untuk menolak modifikasi atau penghancuran

sebuah karya dengan cara yang dapat merugikan atau mengurangi

reputasi para seniman. Amerika Serikat menjadi penandatangan

Berne pada tahun 1988.

29

f) 1891: Perjanjian Hak Cipta Internasional

Karena undang-undang hak cipta Amerika hanya berlaku untuk

publikasi Amerika, penulis Eropa tidak dapat memperoleh

keuntungan dari publikasi dan penjualan karya mereka dengan harga

sangat murah selama abad kesembilan belas. Gerakan "buku murah"

yang disebut, menyebar dengan cepat oleh penerbit pemula yang

baru setelah Perang Saudara, mengancam "prinsip sopan santun"

dari penetapan harga sopan yang dipatuhi oleh penerbit besar dan

mapan seperti Henry Holt. Pada tahun 1880-an buku murah

membanjiri pasar Amerika. Pada tahun 1890, asosiasi, dan serikat

pekerja printer digabungkan untuk mendukung undang-undang hak

cipta internasional (Vaidhyanathan, 50-55).

g) 1909: Revisi Undang-Undang Hak Cipta AS

Revisi utama Undang-Undang Hak Cipta AS diselesaikan pada

tahun 1909. RUU tersebut memperluas cakupan kategori yang

dilindungi untuk mencakup semua karya kepengarangan, dan

memperpanjang masa perlindungan sampai dua puluh delapan tahun

dengan kemungkinan perpanjangan dua puluh delapan. Kongres

membahas kesulitan menyeimbangkan kepentingan publik dengan

hak pemilik:

"Objek utama yang diinginkan dalam memperluas

perlindungan hak cipta yang diberikan pada musik adalah

30

memberi komposer pengembalian yang memadai untuk nilai

komposisinya, dan ini merupakan tugas yang serius dan sulit

untuk menggabungkan perlindungan komposer dengan

perlindungan Publik, dan untuk membingkai suatu tindakan

bahwa hal itu akan mencapai tujuan ganda untuk menjamin

komposer pengembalian yang memadai untuk semua

penggunaan yang dibuat dari komposisinya dan pada saat yang

sama mencegah pembentukan monopoli yang menindas, yang

mungkin didasarkan pada yang sangat Hak yang diberikan

kepada komposer untuk tujuan melindungi kepentingannya

"(HR No. 2222, 60th Cong, 2nd Sess, hal. 7 [1909]).”

h) 1976: Revisi Undang-Undang Hak Cipta AS

Revisi tahun 1976 dilakukan dengan dua alasan utama. Pertama,

perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap apa yang

mungkin menjadi hak cipta, bagaimana karya bisa disalin, dan apa

yang merupakan pelanggaran harus ditangani. Kedua, revisi tersebut

dilakukan untuk mengantisipasi kepatuhan Konvensi Berne oleh AS.

Rasanya undang-undang tersebut perlu diubah agar AS sesuai

dengan hukum, praktik, dan kebijakan hak cipta internasional.

Tindakan tahun 1976 mendahului semua undang-undang hak cipta

sebelumnya dan memperpanjang masa perlindungan terhadap

kehidupan penulis ditambah 50 tahun (karya untuk dipekerjakan

dilindungi selama 75 tahun). Tindakan tersebut mencakup bidang

31

berikut: lingkup dan materi pokok yang tercakup, hak eksklusif, hak

cipta, pemberitahuan hak cipta dan pendaftaran hak cipta,

pelanggaran hak cipta, penggunaan wajar dan pertahanan dan

pemulihan terhadap pelanggaran.

Dengan revisi ini, untuk pertama kalinya penggunaan wajar dan

doktrin penjualan pertama dikodifikasi, dan hak cipta diperluas ke karya

yang tidak dipublikasikan. Sebagai tambahan, sebuah seksi baru

ditambahkan, bagian 108, yang memungkinkan fotokopi perpustakaan

tanpa izin untuk keperluan beasiswa, pelestarian, dan pinjaman

interlibrary dalam kondisi tertentu.

Selain bagian 108, bagian 107 penting bagi perpustakaan karena berisi

pengecualian hak eksklusif pemilik untuk membuat dan

mendistribusikan salinan karya mereka. Ini menyatakan bahwa :

"penggunaan wajar karya berhak cipta, termasuk penggunaan

semacam itu oleh reproduksi dalam salinan atau phonorecords atau

dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian itu, untuk tujuan seperti

kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran (termasuk banyak

salinan untuk penggunaan kelas ), Beasiswa, atau penelitian,

bukanlah pelanggaran hak cipta.".

Untuk menentukan apakah penggunaan suatu karya adalah

penggunaan wajar, keempat faktor berikut harus dipertimbangkan:

tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya berhak cipta, jumlah dan

32

substansial dari bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan

keseluruhan, dan Efek dari penggunaan pada pasar potensial.8

B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara tentunya hakim harus

mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar putusannya. Menurut

Mackenzei, dalam menjatuhkan putusan ada beberapa teori yang dapat

dipergunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan

kepentinagan pihak-pihak yang tesangkut atau berakitan dengan

perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang

berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan

kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau

kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang

wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan

pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu

8http://www.arl.org/focus-areas/copyright-ip/2486-copyright-timeline

33

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada

penegtahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu

dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas

dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang

dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya,

seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan

yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok

perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan

34

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang

jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para

pihak yang berperkara.9

C. Tinjauan Teori tentang kedudukan hewan sebagai subyek hukum

Subjek hukum berasal dari terjemahan Rechtsubject (Belanda) atau Law

of subject (Inggris). Pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan

kewajiban. Pengertian subject hukum menurut Algra adalah setiap orang yang

mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum

(rechtsbevoegheid) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan

kewajiban.10

Manusia pribadi atau naturlijk persoon sebagai subjek hukum mempunyai

hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku.

Manusia sebagai subjek hukum itu diatur secara luas pada buku I tentang

orang (van personen) KUHPer, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-

Undang Orang Asing dan beberapa perundang-undangan lainnya.11

Menurut pasal 1 KHUPer mengatakan bahwa12:

“Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan”

9 Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.

Malang: Sinar Grafika. Hal. 105-110 10Salim. 2002. Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW).Jakarta. Sinar Grafika Offset. Hal.23. 11 Kansil. Modul Hukum Perdata I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 1, hal 85 12 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya

Paramita. Cet 34, hal 3

35

Pada pasal 2 KUHPer menegaskan bahwa anak yang ada dalam

kandungan bila kepentingan si anak menghendakinya, dan apabila si anak itu

mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada.13

Secara riil menurut KUHPer manusia sebagai subjek hukum berlaku

sejak ia lahir dan berakhir dengan kematiannya, sehingga dikatakan bahwa

selama manusia hidup, maka ia menjadi manusia pribadi. Pengecualian

diadakan oleh pasal 2 KUHPerdata, yaitu14:

a. Ayat (1) Anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila

kepentingan anak menghendaki.

b. Ayat (2) Apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya

maka dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW tersebut sering disebut

rechfictie dan merupakan ketentuan yang sangat penting dalam masalah

warisan.15

Di Indonesia masih belum mengatur tentang kedudukan seekor hewan

sebagai subjek hukum. Kedudukan hewan masih termasuk dalam benda

bergerak yang disebutkan dalam pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH

Perdata bahwa benda dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Benda yang bersifat kebendaan (Benda Bergerak). Benda bergerak juga

dibedakan atas dua yaitu :

13 R. Abdoel Djamali, S.H. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, cet

3, hal 151 14 R. Abdoel Djamali, S.H., Op.cit hal.3 15R. Soeroso, S,H. Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 7, hal 142

36

a. Benda bergerak karena sifatnya Misalnya : kursi, meja, dan hewan

– hewan yang dapat berpindah sendiri.

b. Benda bergerak karena ketentuan undang – undang Misalnya : hak

memungut hasil atas benda – benda bergerak, saham – saham

perseroan terbatas.

2) Benda yang bersifat tidak kebendaan (Benda Tidak bergerak)

Benda tidak bergerak dibedakan atas tiga yaitu :

a. Benda bergerak karena sifatnya. Misalnya : tanah, tumbuh –

tumbuhan, arca, patung.

b. Benda tidak bergerak karena tujuannya. Misalnya : mesin alat –

alat yang dipakai dalam pabrik.

c. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang – undang. Misalnya

: hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Berbeda halnya dengan hukum yang berkembang di Swiss, Jerman, dan

Austria yang sudah menetapkan hewan sebagai subyek hukum yang bahkan

sudah dibuatkan Undang-undang khusus tentang Kesejahteraan Hewan.

D. Tinjauan tentang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam

berperkara di Pengadilan dan PETA (People for the Ethical Treatment

of Animals).

a. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Organisasi non-pemerintah internasional (LSM) memiliki sejarah yang

dimulai setidaknya pada akhir abad kedelapan belas. Diperkirakan pada

37

tahun 1914, ada 1083 LSM. LSM internasional penting dalam gerakan anti-

perbudakan dan gerakan untuk hak pilih perempuan, dan mencapai

puncaknya pada saat Konferensi Perlucutan Senjata Sedunia.Namun,

ungkapan "organisasi non-pemerintah" atau NGO baru mulai populer

dengan dibentuknya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun

1945 dengan ketentuan dalam Pasal 71 dari Bab 10 Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa untuk sebuah peran konsultasi bagi organisasi yang bukan

pemerintah atau anggota Negara bagian.

Definisi "LSM internasional" (INGO) pertama kali diberikan dalam

resolusi 288 (X) dari ECOSOC pada tanggal 27 Februari 1950: ini

didefinisikan sebagai "organisasi internasional manapun yang tidak

didirikan oleh sebuah perjanjian internasional". Peran vital LSM dan

"kelompok besar" lainnya dalam pembangunan berkelanjutan diakui di Bab

27 Agenda 21, yang mengarah pada pengaturan intensif untuk hubungan

konsultatif antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi non-

pemerintah. Telah diamati bahwa jumlah INGO yang didirikan atau

dibubarkan sesuai dengan "keadaan dunia" umum, meningkat dalam

periode pertumbuhan dan penurunan pada periode krisis. Perkembangan

pesat sektor non-pemerintah terjadi di negara-negara barat akibat proses

restrukturisasi negara kesejahteraan. Globalisasi lebih lanjut dari proses itu

terjadi setelah jatuhnya sistem komunis dan merupakan bagian penting dari

konsensus Washington.

38

Globalisasi selama abad ke-20 memunculkan pentingnya LSM. Banyak

masalah tidak bisa diatasi dalam sebuah negara. Perjanjian internasional dan

organisasi internasional seperti World Trade Organization berpusat pada

kepentingan perusahaan kapitalis.Dalam upaya untuk mengimbangi

kecenderungan ini, LSM telah berkembang untuk menekankan masalah

kemanusiaan, bantuan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan.

Contoh yang menonjol dari hal ini adalah Forum Sosial Dunia, yang

merupakan konvensi saingan untuk Forum Ekonomi Dunia yang diadakan

setiap tahun di bulan Januari di Davos, Swiss. Forum Sosial Dunia kelima

di Porto Alegre, Brasil, pada bulan Januari 2005 dihadiri oleh perwakilan

dari lebih dari 1.000 LSM.Dalam hal isu lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan, KTT Bumi di Rio pada tahun 1992 adalah yang pertama

menunjukkan kekuatan LSM internasional, ketika sekitar 2.400 perwakilan

LSM memainkan peran sentral dalam pertimbangan. Beberapa berpendapat

bahwa di forum seperti ini, LSM menggantikan apa yang seharusnya

menjadi bagian gerakan rakyat jelata. Apapun masalahnya, jaringan

transnasional LSM sekarang luas.

Isu lain yang membuat LSM berkembang lebih lanjut adalah

ketidakefisienan beberapa struktur global berat. Misalnya, pada tahun 1994,

mantan utusan PBB ke Somalia Mohamed Sahnoun menerbitkan sebuah

buku berjudul "Somalia: The Missed Opportunities", di mana dia dengan

jelas menunjukkan bahwa ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba

memberikan bantuan kemanusiaan, mereka benar-benar mengungguli LSM,

39

yang memiliki kompetensi Dan dedikasi sangat kontras dengan

kewaspadaan dan ketidakefisienan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

berlebihan, utusan utama Somalia mereka beroperasi dari keamanan meja

mereka di Nairobi. Penolakan Boutros Boutros-Ghali, yang kemudian

Sekretaris Jenderal PBB menerima kritik ini menyebabkan misi awal

Mohamed Sahnoun di Somalia dimulai.16 Status hukum LSM tidak pasti

dan tidak sempurna. Pencarian LSM untuk pengakuan status mereka di

bawah hukum internasional hampir seabad. Permintaan pertama untuk efek

itu disuarakan dalam sebuah resolusi di Brussels 1910 di kongres dunia

asosiasi internasional. Empat puluh tahun dan 2 Perang Dunia kemudian,

masyarakat internasional memberi permulaan sebuah jawaban, dengan

mengadopsi Konvensi Hague 1956 tentang pengakuan kepribadian legal

perusahaan asing, asosiasi dan yayasan. Namun, pemerintah lebih dari

sekadar ragu untuk memberlakukan instrumen hukum internasional swasta

ini. Itu tidak pernah mulai berlaku.

Inisiatif baru diambil pada tahun 1959 oleh Union of International

Associations, yang berkampanye atas nama asosiasi internasional (tidak

hanya asing) dan proposal yang beredar ke berbagai organisasi di seluruh

dunia. Salah satunya, FAO, yang dikelilingi oleh nebula LSM, bereaksi

positif. Mengingat fakta bahwa banyak LSM dan LSM di seluruh dunia

berkantor pusat di Eropa, FAO menyarankan bahwa organisasi Eropa tertua

dan terluas, Dewan Eropa, harus memimpin jalannya. Dewan

16http://ngowatchdog.org/history-of-ngo/2016/History of NGO

40

menerima.Daftar belanja asli LSM sangat ambisius dan termasuk

permintaan akan hak istimewa perpajakan. Namun, Dewan Eropa, yang

sadar akan pepatah «qui trop embrasse mal étreint», mengurangi proposal

tersebut menjadi satu item tunggal: pengakuan hukum internasional, alfa

dan omega LSM. Namun, pertanyaan pajak itu tidak dilupakan namun

diambil oleh organisasi lain, Interphil dan cabang Eropa yang terakhir,

Europhil, yang masih mengerjakan masalah ini. Ini sedang mempersiapkan

meja bundar tentang perpajakan LSM di Barbados musim panas 2000).

Konvensi N ° 124, pada tanggal 24 April 1986, lebih dari 75 tahun

setelah resolusi Brussels, Konvensi tentang pengakuan kepribadian hukum

organisasi non-pemerintah internasional, yang terdaftar dalam European

Treaty Series di bawah N ° 124, ditandatangani pada sebuah upacara di

Strasbourg. Mulai 1 Januari 1991. Terdiri dari 11 artikel pendek. Di

bawahnya, sebuah LSM internasional yang didirikan di negara A secara

otomatis dikenali seperti di negara-negara B, C dan D. Konvensi N ° 124

adalah instrumen hukum internasional pertama dan satu-satunya di LSM.

Sembilan negara telah meratifikasi atau menandatangani Konvensi tersebut,

dan diharapkan orang lain akan mengikuti, terutama di Eropa Tengah dan

Timur. Empat negara yang memiliki populasi LSM besar: Inggris, Belgia,

Prancis dan Swiss, telah meratifikasinya. Dua partai di Eropa tengah,

Austria dan Slovenia, menempati fungsi jembatan antara Timur dan Barat.

Dua yang lain memiliki hubungan yang sangat khusus dengan LSM asing:

Yunani, di mana begitu banyak lembaga arkeologi asing aktif dan Portugal

41

yang menjadi anggota Council of Europe Utara-Selatan untuk saling

ketergantungan dan solidaritas yang memberikan peran khusus kepada

LSM. Apalagi Siprus juga sedang dalam proses menjadi partai. Tanda

tangannya dimotivasi oleh keterikatannya yang kuat ke Eropa.17

Perjalanan LSM di Indonesia pada awal kemunculannya melalui

perspektif sejarah dan mengacu pada pembagian generasi di atas, ada yang

berpendapat bahwa cikal-bakal LSM di Indonesiatelah ada sejak pra-

kemerdekaan. Lahir dalam bentuk lembaga keagamaan yang sifatnya

sosial/amal (dapat dikategorikan generasi pertama).

Tahun 50-an tercatat muncul LSM yg kegiatannya bersifat alternatif

terhadap program pemerintah, dua pelopornya misal LSD (Lembaga Sosial

Desa) dan Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial. Tahun 60-an lahir

beberapa lembaga yg bergerak terutama dalam pengembangan pedesaan.

Pendekatan dengan proyek-proyek mikro menjadi ciri utama masa ini,

terutama yang menyangkut aspek sosial ekonomi pedesaan. Pada kurun

waktu ini pula lembaga-lembaga inimerintis jaringan kerjasama nasional

misal lahir Yayasan Sosial Tani Membangun yg kemudian berkembang

menjadi Bina Desa, Bina Swadaya.Ciri LSM yg muncul dan berkembang

pada th 70-an merupakan fenomena yang unik. Inidipengaruhi oleh ORBA.

LSM merupakan reaksi sebagian anggota masyarakat atas kebijakan

pembangunan yang ditempuh saat itu. Dasar penggeraknya adalah motivasi

17 Frits Hondius. 2008. Recognition and Protection of NGOs in International Law. Vol.2 Issue.2.

ICNL

42

untuk mempromosikan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan. Meski juga berorientasi pada proyek mikro, juga mengaitkan

persoalan kebijaksanaan pada tingkat makro, contohnya LSM yang lahir

pada generasi ini adalah LBH, YLKI, LP3ES. Sejak masa itu sampai kini,

perkembangan LSM di Indonesia sangat pesat. Visi, misi, pendekatan dan

isu beragam. Perkembangan LSM tidak bisa lagi dilihat secara linier

danmengikuti urutan waktu generasi per generasi.Perjalanan LSM di

Indonesia sekitar tahun 1970-an disebut sebagai ORNOP yang

merupakanterjemahan dari NGO. Ornop/NGO bisa merupakan satu

lembaga bisnis (swasta), organisasi profesi, klub olah raga, kelompok artis,

jama'ah aliran agama, lembaga dana, yang penting semuaorganisasi yang

bukan pemerintah. Interaksi antar kelompok ORNOP ini mempengaruhi

tatanansosial politik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Masing-masing memperjuangkan kepentingannya dan pemerintah

hanya berfungsi sebagai wasit (yang adil). Segala sesuatu dimulai dari

masyarakat dalam suasana yang hampir-hampir bebas dari intervensi

negara. Istilah ORNOP kemudian dirubah menjadi LSM karena di satu sisi,

adanya kesan dan anggapan bahwa istilah ORNOP memiliki konotasi

negatif seakan-akan melawan pemerintah (jaman ORBA alergi sekali

dengan yg berbau oposisi, atau non-pemerintah). Di lain pihak,dalam

kalangan aktivisnya saat itu ada kesadaran bahwa gerakan mereka ini

dilandasi oleh suatu misi positif, yakni mengembangkan kemandirian dan

membangun kesadaran, tidak semata-mata "bukan pemerintah / non

43

government". Pergeseran ORNOP menjadi LSM sebenarnya menimbulkan

perbedaan arti, landasan ORNOP adalah untuk "non governmentalism",

sedangkan LSM adalah "auto governmentalism" dengan kata lain yang

dibangun oleh LSM bukan "non kepemerintahan" tetapi keswadayaan dan

kemandirian. Penggantian istilah ORNOP menjadi LSM sesungguhnya

telah memberikan perbedaan makna yang sangat mendasar. Formalisasi

kemudian dilakukan pemerintah terhadap LSM melalui UU. No. 4 tahun

1982 tentang pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (kemudian

diatur pula dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang keormasan, dan

Inmendagri No. 8 tahun 1990). Pada pasal 19 UU No. 4 tahun 1982

disebutkan :"Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang

bagi pengelolaan Lingkungan Hidup", sedangkan dalam penjelasannya

LSM mencakup antara lain:a. Kelompok profesi yang berdasarkan

profesinya tergerak menangani masalah lingkungan. Kelompok hobi yang

mencintai kehidupan alam terdorong untuk melestarikannya. Kelompok

minat yang berminat untuk membuat sesuatu bagi pengembangan

lingkungan hidup. Batasan, fungsi dan peran LSM dibandingkan dengan

pengertian aslinya (dalam arti NGO) menjadi teredusir. Karena keberadaan

LSM terutama saat ORBA sarat dgn intervensi pemerintah maka ada

beberapa LSM yang kemudian dalam pergerakannya memakai bentuk

Yayasan, karena Yayasan lebih fleksibel.

Dalam PBB, sejak tahun 1970-an, NGO memperoleh status resmi

(consultative status). NGO juga mempunyai kode etik yang berlaku secara

44

internasional. Sampai sekarang hampir semua kesempatan dalam pertemuan

delegasi NGO berhak hadir dengan suara penuh/disediakan forum-forum

khusus untuk NGO. Kehadiran NGO dalam sistem PBB ini telah pula

dilembagakan secara permanen, di bawah UNDP, di sebut NGO Forum, di

Indonesia NGO Forum ini mungkin karena kekaburan makna dan keunikan

LSM di Indonesia, sering menjadi olok-olok "Gongo"(Government NGO),

atau LSM-LSM plat merah. Perkembangan selanjutnya di Indonesia, UU

No. 4 tahun 1982 digantikan oleh UU No. 23 tahun1997 , UU ini tidak

menjelaskan definisi LSM (tapi paling tidak UU ini mengakui environment

legal standing) sementara itu UU. No. 8 tahun 1985 telah dicabut. Jadi untuk

sementara ini, LSM diatur Inmendagri, tapi logikanya Inmendagri ini juga

tidak berlaku karena peraturan yg di atasnya telah dicabut) dan kemudian di

era Reformasi bentuk Yayasan pun mulai diintervensi pemerintahdengan

dikeluarkannya UU Yayasan.

b. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals )adalah

organisasi hak hewan Amerika yang berbasis di Norfolk, Virginia , dan

dipimpin oleh Ingrid Newkirk, presiden internasionalnya. Sebuah

perusahaan nirlaba dengan 300 karyawan, mengklaim bahwa mereka

memiliki 3 juta anggota dan pendukung (5 juta total) dan merupakan

kelompok hak asasi hewan terbesar di dunia. Slogannya adalah "binatang

bukan milik kita untuk dimakan, dipakai, diujicobakan, digunakan untuk

hiburan, atau pelecehan dengan cara lain.

45

Didirikan pada bulan Maret 1980, oleh Newkirk dan aktivis hak

binatang sesama Alex Pacheco , organisasi tersebut pertama kali menarik

perhatian publik pada musim panas 1981 selama apa yang dikenal

sebagai kasus monyet Silver Spring, sebuah perselisihan yang

dipublikasikan secara luas tentang eksperimen yang dilakukan pada 17

monyet kera di dalam Institute of Behavioral Research di Silver Spring,

Maryland .PETA adalah organisasi hak-hak binatang dan, dengan

demikian, menolak spesies dan juga menentang penggunaan dan

penyalahgunaan hewan dengan cara apapun, seperti makanan, pakaian,

hiburan, atau subjek penelitian. PETA melobi instansi pemerintah untuk

mengenakan denda dan / atau menyita hewan saat undang-undang

tentang kesejahteraan hewan dilanggar, mempromosikan gaya hidup

vegan, mencoba untuk melakukan reformasi praktik di pabrik peternakan

dan di rumah pemotongan hewan, mengirimkan penyidik yang

menyamar ke laboratorium penelitian hewan, peternakan, dan sirkus.

Mereka juga memprakarsai kampanye media melawan perusahaan

atau praktik tertentu, membantu menemukan tempat-tempat suci bagi

hewan yang sebelumnya digunakan oleh sirkus dan kebun binatang, dan

melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang menolak untuk

mengubah praktik mereka.Kelompok ini telah dikritik oleh beberapa

advokat hak hewan karena kesediaannya bekerja dengan industri yang

menggunakan hewan untuk tujuan mempengaruhi perubahan bertahap.

46

Newkirk menolak kritik ini dan mengatakan bahwa kelompok tersebut

ada untuk memegang garis radikal.

Kelompok ini memiliki 3 juta anggota dan pendukung, mereka

menerima sumbangan lebih dari $ 50 juta untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Juli 2014, dan situsnya menerima 4 juta klik per bulan pada

bulan November 2008. Lebih dari 88 persen anggaran operasional

dihabiskan untuk Programnya pada 2013-2014, 10 persen untuk

pengembangan keanggotaan, dan 1 persen pada manajemen dan operasi

umum. Sepuluh persen stafnya memperoleh pendapatan di bawah $

30.000 dan 43 persen di atas $ 40.000, dan Newkirk menghasilkan lebih

dari $ 40.000.

Meskipun mendapat kritikan dari beberapa pihak, PETA tetap

melanjutkan kampanye-kampanyenya dan mendirikan PETA India,

yang berbasis di Mumbai , didirikan pada Januari 2000. Menurut situs

kelompok, berfokus terutama pada "pekerjaan investigasi, upaya

pendidikan publik, penelitian, menyelamatkan hewan, pekerjaan

legislatif, acara khusus, keterlibatan selebriti dan liputan media

nasional."Pada 2015, dengan dukungan dari selebriti seperti Paul

McCartney dan Pamela Anderson , PETA India diselamatkan gajah

jantan 14-tahun bernama Sunder, yang telah disimpan tawanan dalam

rantai "di sebuah kuil di distrik Kolhapur dari Maharashtra selama tujuh

tahun." Sunder dipindahkan ke Bannerghatta Biological Park , tempat

47

perlindungan hutan, di mana ia bisa berkeliaran dengan bebas di

perusahaan gajah lainnya.

Selebriti India yang telah bekerjasama dengan PETA India termasuk

Shahid Kapoor , Hema Malini , dan Raveena Tandon , di antara banyak

lainnya. Selain itu berdirilah PETA Asia-Pasific yang didirikan oleh

Ingrid Newkirk di Hong Kong pada tahun 2005 untuk mendukung

program hak-hak binatang dan kampanye di Asia. Jason Baker, mantan

anggota staf PETA yang terlibat dalam mendirikan PETA India dan

PETA Australia, adalah direktur pertama PETA Asia Pasifik. Kantor

pusatnya terletak di Hong Kong dan Manila . Ia bekerja melalui

pendidikan publik, investigasi kekejaman terhadap hewan, penelitian,

penyelamatan hewan, undang-undang, acara khusus, keterlibatan

selebriti, dan kampanye protes. Kampanye yang mencakup negara-

negara termasuk China, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan .18

c. Tinjauan tentang Fotografi

Istilah fotografi pertama kali dikemukakanoleh ilmuan Inggris, Sir

John Herschell pada tahun 1839. Fotografiberasal dari kata photos

(sinar/cahaya) dan graphos (mencatat/melukis).Secara harfiah fotografi

berarti mencatat atau melukis dengan sinar atau dengan cahaya.19Prinsip

fotografi adalah memokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga

mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah

18http://www.peta.org/2016/AboutPETA 19 Darmawan. 2009. Dunia Dalam Bingkai. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal. 19.

48

dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan

bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan

(selanjutnya disebut lensa).Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang

tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa

lightmeter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang

fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah

kombinasi ISO/ASA (ISO Speed), diafragma (Aperture), dan kecepatan

rana (speed). Kombinasi antara ISO, Diafragma dan Speed disebut

sebagai pajanan (exposure).

Meskipun fotografi belum diatur secara khusus dalam sebuah

peraturan perundang-undangan perlindungan atas karya fotografi di atur

dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu

perlindungan fotografi diatur dalam Konvensi Internasional yaitu

Konvensi Bern. Terdapat 10 negara peserta asli (original member)dan 7

negara yang menjadi peserta dengan cara aksesi menanda tangani naskah

asli Konvensi Bern .Konvensi Bren merupakan pelopor kesepakatan

internasional dibidang hak cipta .Konvensi Bern lahir pada tanggal 9

September 1886, dilengkapi di Paris 4 Mei 1896, direvisi di Berlin 13

November 1908, dilengkapi di Berne 20 Maret 1914, serta direvisi berturut

turut di Roma 2 Juni 1928, di Brussels 26 Juni 1948, Stockholm 14 Juli

1967 dan Paris 29 Juli 1971 serta dirubah 28 September 1979.

Konvensi Bern merupakan konvensi tertua didunia dan sejak dibentuk

hingga saat ini tercatat 150 negara yang meratifikasi. Negeri Belanda yang

49

pada saat itu menjajah Indonesia, pada 1 November 1912 juga

memberlakukan keikut sertaannya pada konvensi Bern di Indonesia

berdasarkan asas konkordansi. Dengan kata lain Indonesia semenjak 1912

telah mempunyai Undang–undang Hak Cipta (Auteurswet)berdasarkan

Undang-undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatsblad Belanda Nomor

197)yang memberikan wewenang kepada Ratu Belanda untuk

memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara–negara

jajahannya Konvensi Bern 1886 berikut revisi pada 13 November 1908 di

Berlin. Indonesia pernah keluar dari anggota Konvensi Bern pada tahun

1958 dan kemudian masuk kembali pada tanggal 5 September 1997

melalui Keppres No. 18 Tahun 1997. Konvensi Bern 1886 pada garis

besarnya memuat 3 prinsip dasar, berupa suatu kumpulan ketentuan yang

mengatur standar minimum perlindungan hukum (minimum standard of

protection)yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat ketentuan

yang berlaku khusus bagi Negara berkembang. 3 prinsip dasar yang dianut

Konvensi Bern , yaitu:

1. Prinsip National Treatment : Ciptaan yang berasal dari salah satu

Negara peserta perjanjia, ciptaan seorang warga negara , negara

peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan

disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan

hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang

pencipta warga negara sendiri.

50

2. Prinsip Automatic Protection: Pemberian perlindungan hukum harus

diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (

must not be conditional upon compliance with any formality ).

3. Prinsip Independence of protection: Suatu perlindungan hukum

diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan

hukum negara asal pencipta.

Standar minimum yang berlaku mengenai jangka waktu berlakunya

perlindungan hukum hak cipta, Konvensi Bern menentukan sebagai

ketentuan umum: selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah

pencipta meninggal. Meskipun demikian tidak tertutup pengecualian

pengecualian . Perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak

diketahui penciptanya (anonymous) atau pencipta yang memakai nama

samaran (pseudonymous) maka perlindungan hukum hak ciptanya adalah

50 tahun semenjak pengumumannya secara sah dilakukan .

Konvensi Bern juga mengatur jangka waktu perlindungan hukum

ciptaan ciptaan audiovisual (Cinematographic) , jangka waktu

perlindungan minimumnya adalah 50 tahun sejak ciptaan direkam dan

dapat diperoleh konsumen, jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh

konsumen , perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak

diciptakan. Sedangkan untuk ciptaan ciptaan yang tergolong seni terapan

51

dan fotografi , jangka waktu perlindungan adalah 25 tahun sejak

diciptakan.20

20 Niken Prasetyawati. Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional, Jurnal

Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 1, Juni 2011