BAB III WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ...

86

BAB III

WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

3.1 Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa antara pemerintah dengan

penyedia barang/jasa

Pengadaan barang/jasa atau procurement dapat diartikan sebagai

penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi

tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Kegiatan

pengadaan barang/jasa tidak hanya kegiatan pemilihan rekanan dengan

bagian pembelian atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi

mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan,

penentuan pemenang tender hingga pada tahap pelaksanaan dan proses

administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa

konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa

lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup pada tiga wilayah

hukum yaitu :

1. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara

mengatur hubungan hukum antara penyedia dengan pengguna

barang/jasa dari proses persiapan sampai dengan penerbitan surat

penetapan penyedia barang/jasa;

87

2. Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara penyedia

dengan pengguna barang/jasa sejak penandatanganan sampai

dengan berakhirnya kontrak;

3. Hukum Pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia

dengan pengguna barang/jasa sejak proses persiapan pengadaan

sampai dengan selesainya kontrak pengadaan.

Dalam rangka kegiatan pengadaan barang/jasa, pemerintah memiliki

pengaruh yang sangat besar karena pemerintah selain menjadi perancang

anggaran, pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia

barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai

kewenangan yang mutlak.1 Pengadaan barang/jasa di pemerintah meliputi

seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (departemen pemerintah, badan

usaha milik negara, dan lembaga negara lainnya) dengan perusahan (baik

milik negara atau swasta) bahkan perorangan. Dalam suatu kontrak yang

terjalin antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dengan penyedia

barang/jasa maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat

sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320, yaitu sebagai

berikut:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (de toestomming van

degenen die zich verbinden)

1 Denny Sanjaya, 2013, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I Nomor 2, Jakarta, h.6.

88

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara

bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat

terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam

(dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak

memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3

(tiga), yaitu: (a) Unsur paksaan (dwang), (b) Unsur kekeliruan

(dwaling), (c) Unsur penipuan (bedrog). Dalam

kegiatan pengadaan barang/jasa kesepakatan dilakukan oleh

Pemerintah yang diwakili oleh PPK dengan pihak penyedia

barang/jasa. Kesepakatan mengikat pada kontrak antara PPK dengan

penyedia barang/jasa terjadi secara tertulis dengan penandatangan

kontrak pengadaan barang/jasa. Kedua belah pihak membuat suatu

kesepakatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaanheid om

eene verbintenis aan te gaan)

Subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan

hukum (recht bevoegd) adalah pengemban hak dan kewajiban

hukum, termasuk hukum kontrak. Pasal 1329 KUHPerdata memuat

norma hukum umum bahwa sepenjang tidak ditentukan lain oleh

undang-undang, setiap orang (natuurlijk persoon) dianggap cakap

untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan melakukan

perbuatan hukum, termasuk membuat kontrak, pada umumnya

89

diukur dari usia kedewasaan (merdeerjarig) untuk manusia kodrati

(persoon) atau kewenangan (bevoegheid) untuk badan hukum (recht

persoon). Subjek hukum, yang terdiri dari orang atau manusia

(natuurlijik persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Selanjutnya,

badan hukum ini kemudian dibagi lagi dalam dua bagian, yakni

badan hukum privat dan publik. Menurut Chidir Ali sebagaimana

dikutip oleh Aminuddin Ilmar bahwa, ada tiga kriteria untuk

menentukan suatu status badan hukum publik, yaitu pertama, harus

dilihat dari pendiriannya, di mana badan hukum itu apakah diadakan

dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa

dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; kedua,

lingkungan kerjanya yakni melaksanakan perbuatan publik dalam hal

ini melaksanakan kepentingan pelayanan umum; dan ketiga, badan

hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan,

ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.2

Rudhi Prasetya sebagaimana dikuti oleh Aminuddin Ilmar

bahwa sebenarnya negara sendiri merupakan badan hukum, sehingga

kedudukan negara sebagai badan hukum publik dapat menjalankan

perbuatan perdata misalnya, dengan memborongkan pembuatan

gedung, membeli alat peralatan, memborong pembuatan jalan,

dengan harta kekayaan negara menjadi beban dari segala tagihan

yang timbul dari perbuatan perdata yang dilakukan. Nantinya segala

2 Aminuddin Ilmar,op.cit., h,84

90

hak dan kewajiban secara yuridis perdata menjadi semata-mata hak

dan kewajiban dari badan hukum negara.3

Badan hukum khususnya badan hukum publik, maka dapat

dikemukakan ada beberapa unsur dari badan hukum (rechtspersoon),

yaitu:

1) Perkumpulan orang (organisasi yang teratur).

2) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum.

3) Adanya harta kekayaan yang terpisah.

4) Mempunyai kepentingan sendiri.

5) Mempunyai pengurus.

6) Mempunyai tujuan tertentu.

7) Mempunyai hak dan kewajiban.

8) Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Dalam kontrak pengadaan maka pihak yang menjadi subyek

hukum adalah pemerintah selaku organ dari badan hukum publik

dengan pihak penyedia barang/jasa. Dalam kajian tentang kontrak

pengadaan yang melibatkan pemerintah, harus dapat menentukan

lingkup yang termasuk sebagai pemerintah. Dalam aturan yang ada,

tidak dapat ditemukan secara eksplisit batasan tentang pemerintah

dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh yang menyangkut

kontrak pengadaan belum dapat ditemukan secara eksplisit yang

3 Ibid, h.86

91

dimaksud dengan pemerintah, namun secara implisit dapat dilihat

dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 4 Tahun 2015

bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 4 Tahun

2015 dirumuskan bahwa Kementerian/Lembaga Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah

instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa yang

dimaksud dengan “pemerintah” dalam pengadaan barang/jasa adalah

K/L/D/I. Sedangkan untuk penyedia barang/jasa adalah badan usaha

atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (eene

bepald onderwerp objekt)

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum

atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para

subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah

92

menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau

benda tidak bergerak.

Dalam kontrak pengadaan pemerintah yang menjadi obyek

dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa

konsultasi dan jasa lainya. Dalam Pasal 1 angka 14 Perpres No. 4

Tahun 2015 dirumuskan bahwa barang adalah setiap benda baik

yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak

bergerak, yang dapat diperdagangankan, dipakai dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh pengguna barang. Untuk pekerjaan konstruksi

yang dirumuskan dalam aturan tersebut, bahwa pekerjaan konstruksi

adalah keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi banguanan atau pembuatan wujud fisik

lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultasi dirumuskan bahwa jasa

konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya oleh pikir (brainware). Untuk obyek yang terakhir dari

kontrak ini adalah jasa lainnya yang dirumuskan sebagai jasa yang

membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan

keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi,

pelaksanaan pekerjaan konstuksi dan pengadaan barang.

93

d) Suatu sebab atau causa yang halal/tidak dilarang (eene geoorloofde

oonaak)

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian

bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu

harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum

(tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum

dan kesusilaan) sehingga perjanjian itu kuat.

Pada syarat ini, kontrak yang sepakati oleh pemerintah dengan

penyedia barang/jasa harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan tetap menjaga ketertiban umum dan

tidak bertentangn dengan kesusilaan.

Atas dasar asas keseimbangan, maka dalam kontrak pengadaan

pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia

barang atau jasa, meskipun pemerintah merupakan lembaga yang melakukan

tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (regulator). Hal ini dikarenakan

pada dasarnya dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai kedudukan

yang sama, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dalam

konteks demikian, maka baik pemerintah maupun penyedia barang/jasa sama-

sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban

yang tertuang di dalam kontrak yang disepakati.

Keterlibatan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa

menunjukan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan

pemerintahan yang bersifat keperdataan. Berkenaan dengan tindakan hukum

94

keperdataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, menurut Philipus

M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh H. Purwosusilo bahwa sekalipun

tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau

pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin pelbagai

ketentuan, hukum publik (hukum tata usaha negara) akan menyusup dan

mempengaruhi peraturan hukum perdata.4

Pemerintah sebagai salah satu subjek hukum dalam tindakan perdata,

maka pemerintah merupakan badan hukum, karena menurut Apeldoorn,

sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, negara, propinsi, kotapraja dan

lain sebaginya adalah badan hukum. Hanya saja pendiriannya tidak dilakukan

secara khusus, melainkan tumbuh secara historis. Pemerintah dianggap

sebagai badan hukum, karena pemerintah menjalankan kegiatan komersial

(acfs jure gestionisi).

Kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak

berbeda dengan subjek hukum privat lainnya, yakni orang maupun badan

hukum, sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya

dengan penyedia barang/jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak,

sampai kepada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan

dituangkan dalam bentuk kontrak agar nantinya prosedur pengadaan tersebut

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang

terlibat di dalamnya.5

4 H. Purwosusilo, loc.cit.

5 Ibid, h.87.

95

Dalam bukunya Surjan menyatakan bahwa kontrak pengadaan

mempunyai makna penting dalam pembangunan ekonomi nasional, bahwa

“it’s not only by reason of its magnitude that government procurement is

important to the economy, but a substantial part of the procurement is so

oriented as to speed up the development of crucial sectors of industry which

is a matter of national importance. It would not be wrong to say that

government contracting is so planned as to be avant garde of technological

development of the country.” 6 Yang berarti bahwa, tidak hanya dengan

alasan bahwa pengadaan pemerintah penting untuk perekonomian, namun

sebagian besar dari pengadaan tersebut berorientasi untuk mempercepat

pengembangan sektor industri yang merupakan kepentingan nasional. Hal ini

tidaklah salah untuk mengatakan bahwa kontrak pemerintah direncanakan

untuk menjadi pelopor perkembangan teknologi negara.

Tabel : 2 Proses Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No Tahap Persiapan

Kontrak

Tahap Pelaksanaan

Kontrak

Tahap Pasca

Kontrak

1.

Pengumuman rencana

umum pengadaan

barang/jasa

Penyusunan rancangan

kontrak

Penerimaan

kontrak

2. Penetapan harga perkiraan

sendiri

Penandatangan kontrak Denda/ganti

rugi

3.

Pendaftaran penyedia dan

pengambilan dokumen

Jaminan pelaksana Keadaan kahar

6 M.A. Sudjan, 2003, Law Relating to Government Contract, Universal Law Publishing

, Delhi, p.533.

96

4.

Aonwijzing (pemberian

penjelasan)

Pelaksanaan kontrak Perpanjangan

waktu

pelaksanaan

pekerjaan

5. Pengajuan penawaran Pembayaran uang

muka

6. Pembukaan dokumen

penawaran

Perubahan kegiatan

pekerjaan

7. Penilaian/evaluasi Laporan hasil

pekerjaan

8. Penetapan pemenang Penilaian progres

kegiatan

9. Sanggah/sanggahan

banding

Penghentian/pemutusan

kontrak

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan bahwa proses kegiatan

pengadaan barang/jasa terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan Kontrak yang terdiri dari :

a. Pengumuman

Dalam Pasal 25 Perpres No. 4 Tahun 2015 mengatur bahwa

Pengguna Anggaran wajib mengumumkan Rencana Umum

Pengadaan (RUP) barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat

luas pada website masing-masing K/L/D/I, papan pengumuman

resmi dan pada portal pengadaan nasional melalui LPSE.

b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate

97

Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK mempunyai tugas

menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara.

c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Setelah adanya pengumuman rencana umum pengadaan,

proses pengadaan dilanjutkan dengan penyerahan rencana umum

pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan. PPK dan

ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian terhadap rencana

umum pengadaan tersebut, kemudian menyusun rencana

pelaksanaan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis dan

gambar, HPS dan rancangan kontrak.

Rencana pelaksanaan pengadaan diserahkan kepada

ULP/Pejabat pengadaan untuk penyusunan dokumen pengadaan.

Selanjutnya ULP/Pejabat pengadaan memilih metode pemilihan

penyedia barang/jasa. Apabila metode pemilihan penyedia

barang/jasa melalui pelelangan, maka setelah menerima rencana

pelaksanaan itu ULP/pejabat pengadaan wajib mengumumkan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-

masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal

pengadaan nasional.

Berdasarkan pengumuman tersebut, maka penyedia

barang/jasa yang berminat dapat mengikuti proses pengadaan

98

dengan mendaftarkan diri kepada ULP/pejabat pengadaan. Pada

saat registrasi tersebut, penyedia barang/jasa dapat mengambil

dokumen pengadaan. Pada pengadaan secara elektronik, proses

pendaftaran dan pengambilan dokumen dapat dilakukan pada portal

LPSE secara online.

d. Aonwijzing (Penjelasan)

Pemberian penjelasan (Aanwijzing) adalah salah satu proses

yang harus dilalui dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang

dilakukan oleh kelompok kerja ULP/ pejabat pengadaan yang

pelaksanaannya paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman

dengan tujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa.

e. Pengajuan Penawaran

Dalam proses pelelangan, baik umum, sederhana maupun

terbatas, penyedia barang/jasa dapat mengajukan penawaran tanpa

diskriminasi sebagai wujud nyata dari negosiasi teknis dan harga,

oleh sebab itu dalam tahapan pelelangan tidak di butuhkan adanya

tahapan negosiasi teknis dan harga secara tersendiri. Sedangkan

untuk metode penunjukan langsung, pengadaan langsung atau

pemilihan langsung (khusus pekerjaan konsultansi) dapat dilakukan

negosiasi teknis dan harga.

f. Pembukaan dokumen penawaran

Dalam sistem manual, metode pembukaan dokumen

penawaran dilaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam

99

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Panitia atau pejabat

pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan

dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar

penawaran dan memasukkan ke dalam kotak atau tempat

pelelangan.

g. Penilaian/evaluasi

Setelah adanya penawaran, maka langkah berikutnya

adalah penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh masing-

masing peserta. Penilaian atau evaluasi atas penawaran meliputi

penilaian administrasi, teknis dan harga.

h. Penetapan pemenang

Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan

sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi

terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian

kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah

dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi

terkait.

i. Sanggah/sanggah banding

Setelah selesai proses lelang maka para peserta dari pejabat

yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dapat melakukan

sanggahan apabila berkeberatan atas penetapan peme-nang lelang

tersebut. Peserta lelang yang mengajukan penawaran dan bukan

100

pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan

secara tertulis.

2. Tahap Pelaksanaan Kontrak

a. Penyusunan rancangan kontrak

PPK menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/jasa

dengan berpedoman pada standar kontrak pengadaan barang/jasa

yang diatur dalam peraturan kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012.

b. Penandatanganan kontrak

Penandatanganan kontrak merupakan representasi dari

akseptasi kontrak secara riil bagi kedua belah pihak. Dengan

adanya penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak yang

berhak secara hukum untuk melakukan perikatan, maka kontrak

telah menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak

yang membuat kontrak, PPK merupakan wakil dari pihak

pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

sedangkan direksi yang disebutkan namanya dalam akta

pendirian/ anggaran dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.

c. Jaminan pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan merupakan kewajiban bagi penyedia

barang/jasa yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada

pengguna bahwa penyedia memiliki kesungguhan untuk

melaksanaan kontrak sesuai dengan perjanjian serta bertujuan

101

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pihak

pemerintah selaku pengguna akibat kelalaian penyedia selama

proses pelaksanaan pengadaan.

d. Pelaksanaan kontrak

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dimulai dengan

penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK.

Kemudian PPK menerbitkan Surat Pemesanan (SP) selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal

penandatanganan kontrak.

e. Pembayaran uang muka

Dalam tahapan pelaksanaan kontrak dibenarkan adanya

pembayaran uang muka kerja yang nilai besarannya paling tinggi

sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.

f. Perubahan kegiatan pekerjaan

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat

membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas

usul PPK. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang signifikan

antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan

gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak,

maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan

kontrak.

g. Laporan hasil pekerjaan

102

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan

kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang

telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

h. Penilaian progres kegiatan

Permasalahan sering dijumpai terkait progres pelaksanaan

kegiatan adalah tentang tata cara pengukuran fisik kegiatan

tersebut.

i. Penghentian dan pemutusan kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan

sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal kontrak

dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Pemutusan kontrak dilakukan apabila kebutuhan barang

tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak,

sementara berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan

mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun di-

berikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender

sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk

menyelesaikan pekerjaan. Setelah diberikan kesempatan

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia

barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

103

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan

penyedia, maka: a) jaminan pelaksanaan dicairkan; b) sisa uang

muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang

muka dicairkan (apabila diberikan); c) penyedia barang/ jasa

membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang

terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak

apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh

bagian kontrak; dan d) penyedia barang/ jasa dimasukkan dalam

daftar hitam.

3. Tahap Pasca Kontrak

a. Penerimaan kontrak

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus) usai maka pe-

nyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

penyerahan pekerjaan. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan,

PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

b. Denda dan ganti rugi

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada

Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi

finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera

janji/wanprestasiyang tercantum dalam kontrak.

c. Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia

memberitahukan kepada PPK paling lambat (empat belas) hari

104

kalender sejak terjadinya udaan kahar, dengan menyertakan

pernyataan

d. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

Untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan maka

penyedia mengajukan usulan tertulis. Terhadap usulan tersebut

selanjutnya maka PPK dapat menugaskan panitia/ pejabat

peneliti pelaksanaan kontrak untuk meneliti kelayakan usaha

perpanjangan waktu pelaksanaan. Persetujuan perpanjangan

waktu pelaksanaan I dituangkan dalam adendum kontrak.

Jenis Pengadaan Barang/jasa Di ULP Kota Denpasar :

Sumber dari : ULP Kota Denpasar

Dari data tersebut diatas maka proses pemilihan penyedia melalui

pelelangan yang dilakukan oleh ULP Kota Denpasar paling banyak adalah

pekerjaan konstruksi. Pada ULP Kota Denpasar hanya melakukan proses

pemilihan penyedia melalui sistem lelang, sedangkan sistem lainnya dilakukan

oleh pejabat pengadaan pada masing-masing instansi. Berdasarkan Wawancara

dengan Bapak I Ketut Suastina, S.IP, M.Kes sebagai Kepala Unit Layanan

Pengadaan Kota Denpasar, bahwa sepanjang tahun 2014 kegiatan pengadaan

yang paling banyak dilakukan adalah lelang pekerjaan konstruksi bagunan

yang diajukan oleh SKPD Dinas Pekerjaan umum. Dalam proses pelalangan

Jenis Pengadaan Tahun 2014 s.d Maret 2015

Konstruksi 111 41 Barang 74 13 Konsultansi 41 12 Jasa Lainnya 14 1 Jumlah 240 67

105

yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kegagalam dalam

pelelangan. Jumlah Pelelangan yang sempat gagal bisa dilanjutkan terdiri dari

pekerjaan konstruksi sebanyak 34 paket, pengadaan barang sebanyak 10 paket,

jasa konsultansi sebanyak 7 paket dan jasa lainnya sebesar 6 paket. Sedangkan

jumlah pelelangan yang gagal dan dibatalkan yaitu pengadaan konstruksi

sebanyak 1 dan pengadaan barang sebanyak 14 paket. Kendala dihadapi ULP

Kota Denpasar dalam proses pelelangan yang dapat menyebabkan kegagalan

adalah paket yang terlambat masuk ULP dan sedikitnya penyedia yang dapat

memenuhi spesifikasi yang ditawarkan, sehingga terjadi gagal lelang.

(Wawancara pada Selasa, 21 April 2015).

Jenis Pengadaan Barang/jasa Di ULP Kabupaten Badung :

Sumber dari : ULP Kabupaten Badung

Berdasarkan data tersebut maka jenis pengadaan yang paling banyak

dilakukan di Kabupaten Badung adalah pekerjaan konstruksi. Perbedaan antara

ULP kota Denpasar dengan Kabupaten badung, dalam struktur organisasi

kedudukan ULP Kabupaten Badung menempel pada bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Kabupaten Badung, sedangkan ULP Kota Denpasar

kedudukan ULP sudah berdiri sendiri dan terpisah dari bagian instansi lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A Ngurah Bayu Kumara Putra, S.T.,

M.T. sebagai sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung, bahwa



106

sepanjang tahun 2014 kegiatan pengadaan yang paling banyak dilakukan

adalah lelang pekerjaan konstruksi yang diajukan oleh Dinas Bina Marga dan

Pengairan. Metode pemilihan penyedia secara lelang saja yang dilakukan pada

ULP Kabupaten Badung, untuk metode selain lelang diadakan di instansi

masing-masing. Dalam kegiatan pengadaan tidak terlepas dari suatu

permasalah baik dalam proses secara teknis, pra kontrak, kontrak sampai

dengan selesainya pekerjaan. Permasalahan yang muncul dalam kegiatan

pengadaan tetap melibatkan ULP dalam penyelesaiannya. (Wawancara pada

Senin, 11 Mei 2015).

Jenis Pengadaan Barang/jasa Di ULP RSUP Sanglah Denpasar :

Sumber dari : ULP RSUP Sanglah Denpasar

Dari data tersebut diatas maka pengadaan yang paling banyak di

lakukan oleh RSUP Sanglah Denpasar adalah pengadaan barang. Pada RSUP

Sanglah Denpasar, untuk kegiatan pengadaan barang di bagi kedalam tiga

kelompok yaitu : pengadaan barang medis, barang non medis dan barang

farmasi. Hal ini dilakukan karena pengadaan barang yang dilakukan di rumah

sakit memiliki lingkup yang banyak. Dari hasil wawancara dengan Bapak

Nym. Oka Tri Suparsono, S.Sos.M.Si selaku kepala ULP RSUP Sanglah

Denpasar bahwa bentuk pengadaan yang saat ini sedang dilakukan adalah



107

barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Namun yang paling banyak dilakukan

di RSUP Sanglah Denpasar adalah pengadaan barang dan jasa lainnya.

Pengadaan barang seperti pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan

sedangkan untuk jasa lainnya seperti pemerliharaan dan perbaikan AC. ULP

pada RSUP Sanglah merupakan unit yang langsung bertanggung jawab dengan

Direktur Utama. Untuk metode pemelihan penyedia, RSUP Sanglah berbeda

dengan ULP pada instansi pemerintah lainnya. Jika instansi pemerintah lainnya

hanya mengerjakan metode pemilihan secara lelang hal ini berbeda dengan

RSUP Sanglah yang melaksanakan metode pemilihan seluruhnya sesuai

dengan ketentuan Perpres yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas,

pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan kontes.

Saat ini di RSUP Sanglah paling banyak menggunakan metode pemilihan

melalui pengadaan langsung dan lelang, namun tetap memperhatikan syarat-

syarat sesuai yang ditentuan oleh Perpres yang salah satunya adalah tentang

nilai pekerjaannya. Untuk jenis kontrak yang paling sering digunakan dalam

kegiatan pengadaan barang/jasa di rumah sakit ini adalah lump sum dan juga

harga satuan. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa mendapat kendala

terutama berkaitan dengan kesulitan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri

(yang selanjutnya disebut dengan HPS). HPS tersusun apabila sudah ada

spesifikasi. Penyusunan spesifikasi sangat sulit untuk disusun sesaui dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ada kriteria yang harus

diikuti berdasarkan peraturan yang ada maka akan menimbulkan kesulitan

dalam penyusunan spesifikasi karena tidak boleh mengarah pada merek

108

tertentu, selain itu terjadi perbedaan pemahaman tentang spesifikasi yang tidak

sama karena ada yang menyatakan spesifikasi yang dibutuhkan sebagai fungsi

atau kebutuhan. Adanya kendala dalam penetapan HPS dan spesifikasi

sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan. (Wawancara pada Sabtu, 23 Mei

2015).

3.2 Konsekuensi Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan

salah satu subyek dari hukum perdata. Sebagai subjek hukum perdata

pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan penyedia barang/jasa. Dalam

konteks pengadaan barang barang/jasa, pemerintah akan membingkai

hubungan hukum dengan penyedia dalam sebuah kontrak pengadaan barang

atau kontrak pengadaan jasa. Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu

pihak dalam sebuah kontrak.

Kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak

berbeda dengan subjek hukum privat lainnya, yakni orang maupun badan

hukum, sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya

dengan penyedia barang/jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak,

sampai kepada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan

dituangkan dalam bentuk kontrak.

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, ada

dikatakan melakukan wanprestasi. Pada dasarnya seseorang dianggap

wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

109

melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;

melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau melakukan sesuatu

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Konsekuensi yuridis bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah

adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap pemenuhan perjanjian,

pembatalan perjanjian atau pengenaan denda/meminta ganti kerugian pada

pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya

yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat

adanya wanprestasi tersebut, serta bunga atau denda sebagaimana disebutkan

dalam klausul kontrak.

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tidak dipenuhi

kewajiban salah satunya karena wanprestasi maka konsekuensi yuridis

berdasarkan Pasal 120 Perpres No. 4 Tahun 2015 adalah diberikan denda

yang merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia

barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasiyang tercantum dalam

kontrak. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian

pekerjaan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak

yang tercantum dalam kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian

pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau sebesar

1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah

dilaksanakan belum berfungsi.

110

Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan asas-asas perjanjian

umum yang menjadi dasar kontrak pengadaan yang para pihak sepakati. Asas

Pacta sunt servanda menyatakan bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat

secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan

kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsi sebagai kontrak yang dibuat

dengan iktikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti itu

mengikat para pihak yang membuatnya, di mana kekuatan mengikatnya

setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang, dan karenanya

pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh baik merugikan pihak lawan

dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga di luar para pihak dalam

kontrak tersebut.7 Dalam hal ini bahwa kontrak pengadaan yang telah

disepakati akan menjadi undang-undang bagi kedua pihak yang isisnya tidak

merugikan para pihak. Selain itu kontrak pengadaan juga harus dibuat dengan

itikad baik. Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan

maupun tertulis dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak harus

dilaksanakan dengan asas itikad baik. Dengan itikad baik maka apabila salah

satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar dari apa yang telah

disepakati maka dengan itikad baiknya pihak tersebut harus bertanggung

jawab dan menanggung segala konsekuensi sesuai dengan apa yang telah

disepakati, seperti tentang ganti kerugian.

Ganti kerugian merupakan salah satu asas yang dimuat dalam

kontrak pengadaan, karena dalam kontrak yang telah disepakati tidak

7 Munir Fuady, op.cit, h.211.

111

menutup kemungkinan untuk terjadi perbuatan wanpretasi. Ganti kerugian

memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti

rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu

ketentuan dalam kontrak oleh pihak lain.8

Dalam hal terjadinya wanprestasi, apabila para pihak tidak

menemukan kesepakatan dalam penjatuhan sanksi bagi pihak yang lalai,

maka dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme non

litigasi maupun litigasi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Terhadap konsekuensi yuridis dari wanpestasi dalam kontrak

pengadaan, maka akan dikaji melalui theories of contractual obligation atau

teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak. Theories of

contractual obligation merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis

tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Menurut

Randy E. Barett sebagaimana dikutip oleh H. Salim, & Erlies Septiana

Nurbani dinyatakan bahwa Theories of contractual obligatio, terutama padaa

Party base theories merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan

hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban. 9 Berdasarkan teori

ini, kontrak pengadaan harus mencapai kesepakatan tentang hak dan

kewajiban yang akan dituangkan dalam kontrak, sehingga dalam

pelaksanaanya para pihak harus memberikan perlindungan hukum terhadap

hak dan kewajiban sejak penandatangan kontrak. Dengan ditandatanginya

8 Ibid, h.106

9 Ibid,h.241

112

kontrak tersebut, maka kontrak akan mengikat dan menjadi undang-undang

bagi para pihak yang akan memberikan akibat hukum bagi kedua belah pihak

yang bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban ataupun tidak

mendapatkan hak sesuai dengan yang diperjanjikan maka pihak tersbeut dapat

mengajukan tututan atas kerugian yang dideritanya .

Pada teori selanjutnya yaitu Process-based theories, teori ini fokus

pada prosedur atau proses dalam penyusunan dan substansi kontrak yang

dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat

oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.10 Dalam kontrak

pengadaan penyusunan dan susbtansi kontrak telah mempertimbangkan hak

dan kewajiban para pihak, namun dalam pelaksanaan kontraknya sering salah

satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang

ada. Hal ini yang menjadi salah satu terjadinya sengketa dalam kontrak

pengadaan.

3.3 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Antara Pemerintah Dengan Penyedia Barang/Jasa

Dalam perjanjian wajib untuk mencantumkan klasula penyelesaian

sengketa yang juga merupakan salah satu asas hukum kontrak yang mengarah

pada substansi hukum kontrak . Sebagai suatu asas disebutkan bahwa

menghendaki setiap kontrak tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan

mekanisme hukum penyelesaian sengketa hukum kontrak di antara para pihak

yang membuat kontrak tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam

10 Ibid.

113

kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyedia

barang/jasa.

Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh penyedia barang/jasa dalam

kontrak pengadan seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jangka

waktu yang telah ditetapkan, apabila menimbulkan perselisihan diantara para

pihak maka berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa

dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dengan penyedia barang/jasa

pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut

melalu musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan

bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan

melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan

pasal tersebut maka para pihak yang bersengketa yang tidak mencapai

kesepakatan melalui musyawarah dapat melalui penyelesaian non litigasi

maupun litigasi.

Alternative dispute resolution an umbrella term which refers generally

to alternatives to court adjudication of disputes such as negotiation,

mediation, arbitration, mini trial, and summary just trial.11Hal ini berarti

bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan istilah umum yang

mengacu pada alternatif melalui pengadilan ajudikasi sengketa seperti

negosiasi, mediasi, arbitrase, peradilan mini, dan peradilan yang singkat.

11 Jacoqueline M Nolan-Haley, 1992, Alternative Dispute Resolution, West

Publishing Co, America, h.1.

114

Alternatif penyelesaian sengketa yang biasa disebut penyelesaian sengketa

non litigasi dengan merupakan bentuk penyelesaian sengketa selain proses

peradilan, baik yang berdasarkan pendekatan konsensus maupun yang tidak

berdasarkan konsensus. Adapun yang merupakan pendekatan konsensus

adalah penyelesaian melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi, sedangkan

untuk pendekatan tidak berdasarkan konsensus adalah arbitrase. 12

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk dan

mekanisme hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan baik melalui

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli serta melalui

arbitrase. Begitu pula dalam kontrak pengadaan barang/jasa maka

penyelesaian ADR yang dapat ditempuh adalah :13

1. Negosiasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah

suatu proses yang berlangsung secara sukrela antara pihak-pihak

yang sedang bersengketa atau beda pendapat, dimana mereka

saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri

tanpa bantuan pihak lain;

2. Konsultasi adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk

membahas atau meminta pertimbangan atas masalah atau sengketa

atau beda pendapat yang sedang dihadapi, untuk dapat dicarikan

penyelesaiannya secara bersama;

12 I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara, 2014, Implementasi Ketentuan-

ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press,

Denpasar, h. 3.

13Artadi, h.11

115

3. Mediasi adalah bentuk penyelesaian alternatif dengan bantuan

pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta tidak sebagai

pengambil keputusan;

4. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan mempertemukan

para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya;

5. Pendapat ahli hampir sama dengan konsultasi, namun pendapat

ahli pihak konsultan memberikan pendapatnya secara rinci

terhadap sengketa yang dimintakan konsultasi, yang dipakai untuk

menyelesaikan sengketa.

6. Arbitrase merupakan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri

secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan

perjanjian arbitrase.

Jika dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999, salah satu ADR yang

dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi perselisihan pada kontrak

pengadaan barang/jasa melalui mekanisme konsultasi. Konsultasi dipilih

berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan menunjuk pihak yang memiliki

keahlian dalam permasalahan yang dihadapi. Dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah salah satu pihak yang dapat dimintai pendapat hukumnya dalam

penyelesaian secara konsultasi adalah LKPP.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa secara ADR tidak mencapai

suatu hasil yang memuaskan kedua belah pihak, maka dapat menempuh upaya

penyelesaian sengketa melalui litigasi. Melalui jalur litigasi maka penyelesaian

116

sengketa melalui proses beracara melalui badan peradilan. Sistem peradilan di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan

Kehakiman terdapat empat lingkungan badan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Apabila penyelesaian sengketa wanprestasi melalui ADR tidak

mencapai kesepakatan akan menempuh upaya litigasi. Pada proses peradilan

maka yang diberikan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Umum,

karena pada dasarnya kontrak pengadaan merupakan ranah dalam hukum

privat sehingga harus tunduk pada ketentuan hukum perdata sehingga peradilan

umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan

perkara wanprestasi.

Proses pengajuan gugatan diawali dengan pendaftaran gugatan oleh

penggugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang, gugatan yang didaftarkan

kemudian akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan negeri dan majelis

hakim yang ditunjuk akan menentukan hari serta tanggal sidang dan

memerintahkan pemanggilan para pihak. Pada sidang I, apabila kedua belah

yang bersengketa hadir maka akan ditempuh proses mediasi terlebih dahulu

yang difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri

dalam jangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan

para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak akan

kembali dalam proses persidangan dan akan dilanjutkan dengan proses jawab

117

menjawab. Jawab menjawab akan diawali dengan pembacaan gugatan oleh

Penggugat, kemudia dilanjutkan dengan Jawaban Tergugat. Untuk jawaban

tergugat akan disanggah dengan Replik dari Penggugat, yang kemudia dibantah

dengan Duplik dari Tergugat. Tahap berikut yang akan dilakukan adalah

pembuktian, yang pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk

mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka

baik dengan bukti tertulis maupun keterangan saksi. Setelah semua alat bukti

diajukan dan diperiksa maka Hakim akan menutup proses pembuktian dan

mempersilakan para pihak menyusun kesimpulan yang memperkuat dalil-dalil

mereka berdasarkan pembuktian. Setelah para pihak menyampaikan

kesimpulannya, majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya. Apabila

terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut dapat melakukan

upaya hukum. Dan apabila para pihak menerima putusan yang dijatuhkan oleh

hakim maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi tiga ranah

hukum yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

Kegiatan pengadaan barang/jasa yang berada dalam ranah hukum administrasi

negara adalah pada proses pelelangan sampai dengan penetapan pemenang

lelang/seleksi. Dalam proses pelelangan/seleksi ini apabila tidak ada kepuasan

dari penyedia dapat disampaikan di penjelasan lelang, di sanggahan, sanggahan

banding, pengaduan ke APIP (aparat pengawasan intern pemeritah) atau SPI

118

(satuan pengawasan internal) dan yang paling tinggi ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN).14

Untuk kegiatan pengadaan yang berada dalam ranah hukum perdata

terkait dengan proses kontrak pengadaan sampai dengan pekerjaan selesai.

Permasalahan dalam ranah perdata timbul apabila dalam masa kontrak ada

kurang prestasi pekerjaan atau terlambat menyelesaikan prestasi maka

mendapat sanksi hukumannya dapat berupa kewajiban memenuhi prestasi

(kewajibannya), denda, ganti kerugian dan kompensasi.15

Untuk kegiatan pengadaan yang berada dalam ranah hukum pidana

adalah dari awal proses pengadaan sampai dengan berakhirnya pengadaan yang

pada akhirnya menimbulkan kerugian negara dengan dengan sengaja

melakukan tindakan yang berupa tindakan pidana seperti pemalsuan

barang/jasa, mark up, fiktif, menerima komisi, maupun pembayaran disengaja

tidak sesuai dengan kenyataan prestasi. Tindakan yang terbukti mengandung

unsur kerugian yang disengaja dan tindakan pidana maka akan diproses sesuai

dengan ketentuan hukum pidana.16

Berdasarkan teori konflik dari cara-cara atau strategi untuk

mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori

ini dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, maka strategi

penyelesaian sengketa/konflik yang tepat dalam penyelesaian perselisihan

14 Mudjisantosa, 2013, Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara, CV

Primaprint, Jakarta, h.160.

15 Ibid, h.162

16 Ibid.

119

terkait wanprestasi dalam pengadaan barang/jasa adalah Problem solving

(pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif. Berdasarkan teori tersebut,

secara problem solving para pihak yang bersengketa akan mencari alternatif

penyelesaian untuk memuaskan keinginan kedua belah pihak. 17 Teori ini

mengarah pada penyelesaian sengketa secara non litigasi, yang menekankan

bahwa kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa yang diutama dengan

kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang, yang tentu berbeda

dari proses secara litigasi. Namun tidak dapat dihindari bahwa apabila kedua

belah pihak tidak dapat mencapai keinginan mereka maka mereka akan

menempuh jalur litigasi.

Dikaji dari Autonomy of Contract Theory, teori yang difokuskan pada

pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan

kontrak. Menurut Andrew S. Gold sebagaimana dikutip oleh H. Salim, &

Erlies Septiana Nurbani, teori ini salah satunya terdiri dari :18

a) promissory theories

merupakan teori yang menjelaskan tentang mengikatnya kontrak

karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan yang merupakan

hal dasar dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Dalam

perjanjian pengadaan barang/jasa antara pemerintah dengan pihak

penyedia bersedia mengikatkan dirinya dengan mengatur hak dan

kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam kontrak pengadaan.

17 H. Salim, Op.cit, h. 95.

18 Ibid, h.246.

120

Dengan kesediaan mengikatkan diri melalui penandatanganan kedua

belah pihak, maka perjanjian tersebut memiliki konsekuensi secara

yuridis bagi masing-masing pihak. Dalam hal para pihak lalai untuk

melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut harus memberikan

ganti kerugian/pemenuhan denda sesuai dengan kesepakatan dalam

kontrak. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi

pihak yang merasa dirugikan. Dalam perselisihan yang terjadi,

menurut teori ini nilai keadilan harus tetap bagi para pihak dengan

berpedoman pada kontrak yang telah disepakati, karena atas kontrak

tersebut para pihak telah melakukan persetujuan dengan mengikatkan

dirinya dalam hubungan kontrak.

b) transfer theories

merupakan teori yang menganalisis tentang pelaksanaan kontrak,

karena promisse telah memperoleh hak-hak dari penawar, yang

berarti bahwa promisse harus memindahkan atau melaksanaan

kewajiban kontrakualnya. Dalam kontrak pengadaan, berdasarkan

teori ini bahwa dalam pelaksanaanya si pemberi kerja telah memenuhi

hak-hak pihak penyedia, tentunya penyedia wajib untuk melaksanakan

kewejibannya yang telah disepakati sesuai dengan kontrak. Dalam

pelaksanaan kontrak pengadaan yang telah disepakati sering tidak

berjalan sesuai dengan yang disepakati. Terhadap hal tersebut bagi

pihak yang dirugikan dapat menutut ganti kerugian dan pihak yang

121

diminta wajib untuk mengganti kerugian untuk mengakhiri

permasalahan yang terjadi dan memberikan rasa adil bagi para pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Ratnawati, S.H., M.Si,

sebagai Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum Bidang Obyek Daya Tarik

Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bahwa pada jenis pengadaan yang

banyak dilakukan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah pengadaan

barang. Dinas Pariwisata Badung berakaitan dengan obyek-obyek wisata yang

ada di daerah Badung yang merupakan obyek wisata utama di Provinsi Bali,

maka harus dijaga dan dilakukan perawatan terhadap obyek-obyek tersebut

dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai melalui kegiatan

pengadaan. Dalam kegiatan pengadaanya dimungkinkan menggunakan model

kontrak harga satuan karena dalam pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan

pariwisata dimungkinakan adanya pekerjaan tambahan ataupun pengurangan

dalam pengerjaannya oleh pihak penyedia berdasarkan hasil pengukuran

bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Selama ini salah satu permasalahan

yang timbul dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terutama berkaitan

dengan pelaksanaan kontraknya adalah waktu pelaksanaan kontrak karena

pelaksanaan kontrak terikat dengan tahun anggaran daerah yang telah

ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan di Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung selama ini belum menghadapi kendala ataupun pelanggaran

oleh pihak penyedia. Namun apabila penyedia melakukan pelanggaran

terhadap kontrak yang telah disepakati dengan PPK, maka berdasarkan klausa

kontrak pihak PPK dengan pihak penyedia menempuh jalur musyawarah, yang

122

apabila melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan dapat ditempuh

melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Melalui penyelesaian

sengketa diluar pengadilan dapat berupa mediasi, konsultasi ataupun arbitrase.

Dalam proses tidak juga mencapai kesepakatan maka dapat menempuh jalur

pengadilan sebagai upaya terakhir. Namun pada kenyataannya pihak penyedia

jarang memilih jalur tersebut karena proses pengadilan yang dianggap terlalu

lama dan berbelit-belit membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

Selain itu nama baik perusahaan penyedia tersebut juga dapat dipertaruhkan.

(Wawancara pada Rabu, 13 Mei 2015).

Menurut Bapak I Komang Sriawan, SE sebagai PPK pada Dinas

Perhubungan Kota Denpasar, untuk jenis pengadaan yang sering dilakukan

adalah pengadaan barang seperti pembelian tanda rambu-rambu jalan. Untuk

pengadaan jasa konsultasi dilaksanakan dalam hal kegiatan pengerjaan

konstruksi seperti dalam pengembangan fasilitas terminal barang. Untuk

metode pemilihan penyedia yang biasanya digunakan tergantung dari nilai

pekerjaan, namun apabila pekerjaan yang memiliki nilai yang besar dan

kompleks menggunakan metode lelang. Proses lelang untuk Instansi

Pemerintah yang berada di Kota Denpasar dilakukan oleh ULP Kota Denpasar

dan setelah proses secara teknis usai sampai ditetapkan pemenang lelang maka

pekerjaan dilanjutkan ke instansi masing-masing yang mengajukan yang

diserahkan melalui PPK untuk ditetapkan kontrak yang dalam hal ini berbentuk

Surat Perjanjian Kerja (SPK). Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang sering

timbul dalam penyelenggaraan pengadaan di Dinas Perhubungan Kota

123

Denpasar terutama berkaitan dengan pelaksanaan kontraknya adalah dalam hal

waktu penyelesaian pekerjaan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak

penyedia dalam pengerjaan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga

mempengaruhi terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak

sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan dalam

kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak terhadap permasalahan

tersebut maka antara pihak PPK bersama-sama dengan pihak penyedia

melakukan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam

musyawarah yang ditelah disepakati PPK memutuskan untuk melakukan

pemutusan kontrak dengan pihak penyedia untuk menghindari kerugian negara

dan juga pihak penyedia dianggap sudah tidak mampu lagi melaksanakan

kewajibannya. Sehingga berdasarkan kontrak yang telah disepakati, pihak

penyedia berkewajiban untuk membayar denda beserta mencaikan jaminan

pelaksanaannya. Apabila tidak menemukan kesepakatan dalam proses

musyawarah, maka upaya penyelesaian yang akan ditempuh melalui mediasi

ataupun konsultasi dengan pihak ketiga yang akan menengahi antara penyedia

dengan PKK sebagai wakil dari pemerintah. Namun apabila melalui mediasi

atau konsultasi tidak juga memcapai kesepakatan maka akan melalui

pengadilan. (Wawancara pada Rabu, 13 Mei 2015).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nengah Sumerta, S.H.,M.H.

sebagai PPK RSUP Sanglah Dnepasar bahwa jenis kontrak yang banyak

digunakan oleh RSUP Sanglah Denpasar adalah lump sum dan harga satuan.

Untuk kontrak lump sum biasa digunakan pada jenis pekerjaan yang sudah

124

tetap volumenya, sedangkan kontrak harga satuan digunakan pada barang yang

belum dapat ditentukan volumenya tetapi harganya sudah pasti namun tidak

boleh belanja melebihi 10 % dari nilai kontrak, contohnya adalah pengadaan

makanan. Permasalahan yang sering timbul dalam penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa terutama berkaitan dengan pelaksanaan kontraknya, salah satunya

tentang keterlambatan pemenuhan pekerjaan dan barang yang diadakan tidak

memenuhi kualitas yang dimuat dalam dokumen kontrak. Pelanggaran oleh

pihak penyedia pada pekerjaan yang diberikan oleh RSUP Sanglah pernah

terjadi seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan juga keterlambatan

sampainya barang. Untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pihak PPK

dengan penyedia biasanya melakukan musyawarah dan diberikan tegang waktu

lagi, sedangkan untuk keterlambatan sampainya barang dikenakan sanksi

1/1000 dari nilai keseluruhan kontrak (apabila kontrak lump sum), 1/1000 dari

sisa nilai pekerjaan yang belum selesai bila merupakan kontrak harga satuan.

Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia

sesuai dengan kesepakatan pada kontrak antara PPK dengan penyedia

barang/jasa bisa berupa penjatuhan denda sampai pada proses hukum lainnya.

Selama ini jika terjadi permasalahan dilakukan penyelesaian secara

musyawarah mufakat terlebih dahulu, namun apabila tidak menemukan

kesepakatan para pihak menempuh jalur ADR dan yang terakhir ditempuh

melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan yang ditetapkan dalam

perjanjian. (Wawancara pada Rabu, 27 Mei 2015).

BAB III WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ...

Documents

Transcript of BAB III WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ...