Bahan Workshop Batam

7/23/2019 Bahan Workshop Batam

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-workshop-batam 1/24

PENYUSUNAN PROGRAM JANGKAMENENGAH

DIREKTORAT PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG 2015 - 2019

Batam, 0 S!"t!m#!$ 2015



LATAR BELAKANG

Proses penyusunan rencana, program, dan anggaran dilakukan dengan

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara !"#$!"% yang dirinci dengandokumen Renstra &irektorat 'enderal Pengendalian PemanaatanRuang dan Penguasaan Tanah !"#$!"%, pelaksanaan kegiatan inimelingkupi kriteria perencanaan program, yaitu pencapaian sasarankinera &irektorat Pengendalian Pemanaatan Ruang, peningkatan

kualitas, serta penanganan isu$isu strategis yang terkait denganmempertim*angkan %a&t'$ ()t!$)a* (struktur pelaksana di Pusat dan&aerah serta *acklog kegiatan pem*angunan) dan %a&t'$ !&+t!$)a*(usulan &aerah, *encana alam, climate change, direkti, dan isustrategis lainnya)+



Ma&+ a) T.a)

• Ma&+

ntuk memasilitasi penyusunan program angkamenengah &irektorat Pengendalian PemanaatanRuang !"#$!"% agar sesuai dengan ke*utuhandalam pengendalian pemanaatan ruang daerah

di pusat dan daerah+• T.a)

ntuk menyusun dokumen Program 'angka-enengah &irektorat Pengendalian Pemanaatan

Ruang !"#$!"%, yang mencakup perencanaandan penganggaran program dan kegiatan terkaitpengendalian pemanaatan ruang di pusat dandaerah+



ARAHAN METODOLOGI DAN PENDEKATANKEGIATAN

1. Tahap Persiapan danKoordinasi

3. Survey /"!)m"*a)ata

2. Tahapan Koordinasi danPendataan

"+ Administrasi, Persiapandan -o*ilisasi Tim

+ Koordinasi a.al dengan Tim teknis dan Superisi

0+ -enyusun metodologi danrencana kera

1+ -elakukan inentarisasiterhadap literatur,reerensi hukum danreerensi teorilainya

#+ melakukan inentarisasistruktur organisasi&irektorat 'enderalPengendalian PemanaatanRuang dan Penguasaan

Tanah serta ungsi dantugas pokok

2+ -elakukan riie. terhadaphasil inentarisasi

3+ Penyusunan rencanasurei dan o*serasi

4+ -elakukan pendataana.aldan riie. rencanatata ruang dan data terkaitlainya

%+ Koordinasi tim teknisdengan superisi

"+ Penyiapan administrasidan Koordinasi

+ Pendataan hasilpelaksanaan pengendalianpemanaatan ruangselama !"!$!"1

0+ Pendataan primer dalamrangka menaring masukanterhadap su*stansiprogram angka menengahpengendalianpemanaatan ruang didaerah

1+ Pendataan primer untukmendapatkan dokumen$dokumen terkait

#+ Koordinasi tim teknis dansuperisi

2+ Pelaksanaan .orkshop di

Batam dalam rangkamendapatkan masukansu*stansi dan ke*utuhanprogram pengendalianpemanaatan ruang !"1$!"%

"+ -elakukan kompilasi dansintesi data sekunder hasilpendataan daninentarisasi

+ -elakukan kompilasi dansintesi data primer hasilpendataan

0+ Koordinasi tim teknisdengan superisi terkaitdengan hasil pendataan

1+ 5denti6kasi kondisi umum

pengendalianpemanaatan ruang yangada dalam kurun .aktu!"!$!"1

#+ 5denti6kasi ke.enangandan peran pemerintahpusat dalam pengendalianpemanaatan ruang

2+ 5denti6kasi isu strategis*idang pemanaatan ruang

3+ 5denti6kasi potensi danpermasalahanpengendalianpemanaatan ruang

4+ 5denti6kasi dan riie. isidan misi *idangpengendalianpemanaatan ruang

%+ 5denti6kasi ke*iakan dan

strategi *idangpengendalian danpemanaatan ruang



ARAHAN METODOLOGI DAN PENDEKATAN KEGIATAN /Sam#)a)

4. Tahap Analisa3 Ta4a" P!)(a"a) Ha+(*

A&4($5. Tahap penyusunan

rencana program

"+ Analisa kondisi idealpemanaatan ruang(ke*utuhan peningkatankualitas)

+ Analisis ke*utuhan strategipengendalianpemanaatan ruang untukpenanganan isu$isustrategis

0+ Analisis aktor internal daneksternal pengendalianpemanaatan ruang

1+ Analisis implikasi strategipengendalianpemanaatan ruang

#+ Analisa kemampuansum*erdaya pengendalianpemanaatan ruang di

pusat dan daerah2+ Analisa kemampuan

keuangan dalampengendalianpemanaatan ruang didaerah dan pusat

3+ Analisa ke*utuhanprogram pengendalianpemanaatan ruang #tahun mendatang

"+ Penyusunan indikatorkinera &irektoratPengendalian PemanaatanRuang

+ Penyusunan ProgramPengendalian pemanaatanruang # tahun mendatang

0+ Penyusunan kriteria danindikator data outcomeprogram pengendalianpemanaatan ruang #tahun mendatang

1+ Pelaksanaan konsiniyasidalam rangkamendapatkan masukanterhadap hasil drarencana program

"+ Penyusunan dan 6nalisasiRencana Program 'angka-enengah &irektoratPengendalian danPemanaatan ruang

+ Penyusunan laporan akhirkegiatan

0+ 7aporan kegiatanpelaksanaan kegiatanpenyusunan program

angka menengah&irektorat PengendalianPemanaatan ruang !"#$!"%

1+ Koordinasi tim teknis dansuperisi hasil pokok

#+ Konsiniyasi hasil rencanaprogram angka menengah&irektorat PengendalianPemanaatan ruang



PRO6INSI SUMATERA UTARA

P!$at$a)7')a+(

Peraturan 8onasi di Proinsi Sumatera tara sudah ada, akan tetapi penerapanya di lapangan

masih tidak sesuai dengan apa yang sudah diarahkan dalam dokumen perencanaan, hal inidise*a*kan oleh *anyak hal yang mana salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakatdalam mengikuti apa yang sudah dirancanakan, sehingga masih *anyak terdapat pelangaran 9pelangaran terutama pada lahan pertanian dan ka.asan hiau / garis sempadan sungai+

P!$(8()a)

Soal peri:inan yang mempuyai ke.enangan langsung adalah pemerintah Ka*upaten/Kota,sedangkan kalau untuk peri:inan di Kota -edan dilakukan di &inas Tata Ruang dan Permukiman,

peri:inan dilakukan meliputi i:in prinsip, i:in lokasi dan i:in mendirikan *angunan+ ;alaupun sudahterdapat mekanisme yang elas dalam peri:inan ini terutama di kota -edan, namum masih *anyakterdapat pelangaran$pelangaran yang teradi di lapangan+

I)+!)t(% a)D(+(+!)t(%

Pem*erian insenti dan disisenti *ulum diterapkan di Proinsi Sumatera tara

P!m#!$(a)Sa)&+(

Pem*erian sanksi yang sudah di terapkan terutama di Kota -edan adalah pem*ongkaran *angunanyang melangar, adapun se*elum pem*ongkaran dilakukan pelanggar di*erikan suratpem*eritahuan atau surat teguran se*anyak tiga kali, dan surat pertama dan kedua masihmerupakan surat teguaran atau pem*eritahuan, sedangkan surat ketiga adalah suratpem*ongkaran, pem*ongkaran *isa dilakukan oleh pemilik *angunan terse*ut ataupun *isa

dilakukan oleh petugas+



ISU STRATEGIS PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG DI PRO6INSI SUMATERA UTARA

Adanya rencana dari pemerintah pusat untuk mengem*angkan konsep kota Aerocity disekitar ka.asan Bandara Kualanamu Ka*upaten &eli Serdang yang *erdampak terhadapperu*ahan alih ungsi lahan pertanian dan perke*unan menadi lahan industri dankomersil lainya+

Adanya ke*iakan dari pemerintah pusat untuk mengem*angkan ka.asan pemukiman*aru untuk para pengungsi yang terkena dampak erupsi <unung Sina*ung yang manapengem*angan ka.asan pemukiman *aru terse*ut *erada pada ka.asan hutan lindung+

Terdapatnya kon=ik kepemilikan lahan antara pemerintah Kota -edan dengan TN5 Aterhadap lahan di sekitar Bandara Polonia, yang mana sesuai dengan arahan daridokumen RTR;, ka.asan di sekitar *andara terse*ut di tetapkan se*agai >B& (>entralBusiness &istrict ), yang mana permasalahanya adalah *anyak inestor yang mau*erinestasi di sekitar ka.asan terse*ut (pem*angunan @otel, Perkantoran dan Pusatperekonomian lainya) terkendala dengan regulasi ketinggian *angunan+



PRO6INSI BALI

P!$at$a)7')a+(

Peraturan :onasi yang ada pada leel pemerintahan Ka*upaten dan Kota di Proinsi Bali masihsedang dalam tahap penyusunan dokumen R&TR dan peraturan 8onasi nya, akan tetapi karenakearian lokal masyarakat *ali yang sangat kuat menaga lingkunganya :ona$:ona yang sudahditetapkan secara adat atau turun temurun masih teraga+

P!$(8()a)

ntuk peri:inan yang ada pada leel pemerintah Ka*upaten dan Kota di Proinsi Bali sudahterdapat *adan pelayanan peri:inan terpadu yang *er.enang mem*erikan i:in, tetapi tetap harus

melalui rekomendasi dinas terkait tertutama kalau yang *erkaitan dengan peru*ahan alih ungsilahan tertentu+

I)+!)t(% a)D(+(+!)t(%

Pemerian insenti dan disisenti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota &enpasar dan PemerintahKa*upaten Badung adalah pem*e*asan paak terhadap lahan$lahan masyarakat yang sudahditetapkan se*agai alur hiau dalam Perda+

P!m#!$(a)Sa)&+(

Pem*erian sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota &enpasar dan Pemerintah Ka*upatenBadung adalah pem*ongkaran langsung *angunan yang melangar terse*ut, pem*ongkaran harusmelalui surat peringatan terle*ih dahulu, ika peringatan dia*aikan *arulah proses pem*ongkarandilakukan+ Pelangaran yang *anyak teradi adalah di daerah pinggiran pantai yang masuk dalamka.asan Ka*upaten Badung+



ISU STRATEGIS PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG DI PRO6INSI BALI

Terdapatnya isu peru*ahan lahan Tahura (Taman @utan Rakyat) di sekitar ka.asan TelukBenoa, sesuai dengan perpres No+ #" Tahun !"1 tentang reklamasi teluk Benoa, yangmana dengan ter*itnya perpres ini menim*ulkan kon=ik antara pemerintah danmasyarakat Bali yang menolak dengan adanya .acana reklamasi terse*ut, sesuaidengan kearian lokal masyarakat Bali yang sangat menghargai lingkunganya makareklamasi yang direncanakan di ka.asan lindung terse*ut sangat di tentang olehmasyarakat Bali+

Terdapatnya pelangaran tentang pem*angunan di sekitar ka.asan pinggir pantai, hal inisulit untuk di terti*kan atau dikendalikan karena lahan yang ada di Bali *ila lokasinyasemakin dekat dengan pinggir pantai maka harganya pun akan semakin mahal, sehinggamasyarakat yang memiliki lahan dan para inestor *er*ondong$*ondong untuk menualdan mem*angun atau *erinestasi disana, sehingga *anyak <aris Sempadan Pantai dan<aris Sempadan 'urang yang dilanggar+



PRO6INSI PAPUA BARAT

P!$at$a)7')a+(

Belum terdapat peraturan :onasi, sehingga di lapangan *anyak teradi pelanggaran$pelanggaranyang *erkaitan dengan pengendalian pemanaatan ruang, *anyak teradi peru*ahan atau alihungsi lahan terutama teradi di ka.asan hutan lindung, hal ini dise*a*kan oleh tingginya angkapertum*uhan penduduk dan pesatnya pem*angunan terutama di Ka*upaten -anok.ari+

P!$(8()a)

Soal peri:inan yang mempuyai ke.enangan langsung adalah pemerintah Ka*upaten/Kota,sedangkan kalau untuk peri:inan di Ka*upaten -anok.ari, peri:inan dilakukan meliputi i:in prinsip,

i:in lokasi dan i:in mendirikan *angunan+ ;alaupun sudah terdapat mekanisme yang elas namummasih *anyak terdapat pelangaran$pelangaran yang teradi di lapangan+

I)+!)t(% a)D(+(+!)t(%

Belum terdapat pem*erian 5nsenti maupun &isisenti

P!m#!$(a)Sa)&+(

Belum ada pem*erian sanksi, semua hanya masih se*atas sosialisai dan penyuluhan terhadapmasyarakat terkait dengan peraturan yang ada, karena di Papua Barat hukum adat le*ih *elakuketim*ang peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah+



ISU STRATEGIS PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG DI PRO6INSI PAPUA BARAT

Terdapatnya kon=ik kepemilikan lahan oleh masyarakat yang tinggal dan menetapdidalam hutan lindung, yang mana hak kepemilikan lahan secara adat yang diklaim olehmasyarakat disana sehingga pengunaan terhadap lahan lindung terse*ut tidak terkontrolatau masyarakat terse*ut *er*uat seenaknya terhadap lahan yang mereka tempati+

Terdapatnya peru*ahan lahan @utan 7indung @oserendani Ka*upaten -anok.ari yangmenadi ka.asan permukiman, perkantoran dan perdagangan, sehingga *anyak lahanhutan lindung yang *eralih ungsi karena dise*a*kanya pertum*uhan dan perkem*anganpenduduk dan perekonomian yang sangat pesat di i*u kota Proinsi Papua Baratterse*ut+

Kurangnya Sum*er &aya -anusia (S&-) yang *erkompeten di dalam *idangperencanaan tata ruang ataupun *idang pengendalian pemanaatan ruang sehinggamasih *anyak pelangaran pemanaatan ruang yang teradi terutama pada lahanpertanian dan hutan+



PRO6INSI JAA TENGAH

P!$at$a)7')a+(

Peraturan 8onasi sudah ada, akan tetapi penerapanya di lapangan masih tidak sesuai dengan apa

yang sudah diarahkan dalam dokumen perencanaan, hal ini dise*a*kan oleh *anyak hal yang manasalah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti apa yang sudahdirancanakan, sehingga masih *anyak terdapat pelangaran 9 pelangaran terutama pada lahanpertanian dan ka.asan hiau / garis sempadan sungai+

P!$(8()a)

Terkait dengan peri:inan pada Ka*upaten Semarang dan Kota Semarang sudah terdapat BadanPelayanan Peri:inan Terpadu Satu Atap, yang mana *er.enang mem*erikan i:in, tetapi tetap harus

melalui rekomendasi dinas terkait tertutama kalau yang *erkaitan dengan peru*ahan alih ungsilahan tertentu+

I)+!)t(% a)D(+(+!)t(%

Pem*erian 5nsenti dan &isisenti *elum di Terapkan di Ka*upaten Semarang dan Kota Semarang

P!m#!$(a)Sa)&+(

Pem*erian sanksi yang sudah di terapkan adalah pem*ongkaran *angunan yang melangar, adapunse*elum pem*ongkaran dilakukan pelanggar di*erikan surat pem*eritahuan atau surat teguranse*anyak tiga kali, dan surat pertama dan kedua masih merupakan surat teguaran ataupem*eritahuan, sedangkan surat ketiga adalah surat pem*ongkaran+



ISU STRATEGIS PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG DI PRO6INSI JAA TENGAH

Banyaknya terdapat perusahaan *ergerak disektor perindustrian yang pindah dari daerah 'akarta dan sekitarnya, sehingga pengalihan ungsi lahan yang teradi di Kota Semarangdan sekitarnya le*ih *anyak *eru*ah menadi ka.asan industri+

-asih *anyak terdapat pelanggaran dalam peru*ahan ungsi *angunan, terutamadisekitar ka.asan pemukiman, *anyak rumah atau tempat tinggal yang sudah *eru*ahungsi menadi tempat usaha, kantor dan seenisnya tanpa pem*eritahuan ataumengurus i:in yang sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan+

Terdapat *e*erapa permasalahan yang *erkaitan dengan pelangaran terhadap apa yangsudah ditetapkan dalam dokumen RTR;, permasalahan terse*ut adalah kondisi eksistingyang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, salah satu contohnya adalahpenetapan daya P7T yang sudah diatur dalam RTR;P tidak sesuai dengan RTR;Ka*upaten, hal terse*ut dise*a*kan karena kurangnya koordinasi antara pemerintahpusat maupun daerah+



LINGKUP RENSTA

DIREKTORAT JENDERALPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DAN PENGUASAAN TANAH



• P!)!)a*(a) "!ma)%aata) $a) adalah upaya untuk

me.uudkan terti* tata ruang+• Pelaksanaan pengendalian pemanaatan ruang *ertuuan untuk

menamin *ah.a pemanaatan ruang dilakukan sesuai denganrencana tata ruang+

• Berdasarkan pada ndang$ndang Nomor 2 tahun !!3tentang Penataan Ruang pasal 0#, menye*utkan *ah.a

:P!)!)a*(a) "!ma)%aata) $a) (*a&&a) m!*a*("!)!ta"a) "!$at$a) 8')a+(, "!$(8()a), "!m#!$(a)()+!)t(% a) (+()+!)t(%, +!$ta "!)!)aa) +a)&+(;+

• ungsi pengendalian pemanaatan ruang akan disesuaikandengan ke*utuhan dan kedetailan rencana yang ada, danselanutnya digunakan untuk menciptakan terti* tata ruangC

• I8() "!ma)%aata) $a) diatur dan diter*itkan olehPemerintah dan pemerintah daerah sesuai denganke.enangannya masing$masing+

• P!ma)%aata) $a) a) t(a& +!+a( !)a) $!)<a)atata $a), *aik yang dilengkapi dengan i:in maupun yangtidak memiliki i:in, dikenai sanksi adminstrati, sanksi pidana

penara, dan/atau sanksi pidana denda+•

K') (+ ( Umm P!)!)a * (a)P!ma)%aata) Ra)



I+ St$at!(+P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra) a)

P!)a+aa) Ta)a4"+ -asih maraknya kegiatan pemanaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang dan peraturan perundangan+

+ Kon=ik antar sektor dan Sengketa Kepemilikan 7ahan+

0+ Belum eektinya upaya Penga.asan dan Pengendalian Pemanaatan

Ruang serta Pemantauan dan Pengendalian Pertanahan+1+ Banyaknya Kasus Tanah Terlantar yang *elum dimanaatkan dan

ditindaklanuti sesuai dengan iin peruntukannya+

#+ Ter*atasnya S&- Aparatur untuk kegiatan Penga.asan dan PengendalianPemanaatan Ruang+

2+ Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan NSPK

3+ Kurang optimalnya peli*atan masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatanpengendalian pemanaatan ruang+

4+ Belum elasnya struktur kelem*agaan penga.asan dan pengendalianpemanaatan ruang+

P't!)+ a) P!$ma+a a a)



P't!)+ a) P!$ma+a a a)P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra)

a) P!)a+aa) Ta)a4

"+ Status Perda RTR; Proinsi, Ka*upaten, dan Kota (Sesuai dengan data

yang sudah didapatkan progres perda RTR; di daerah seluruh 5ndonesiaadalah se*anyak RTR; Proinsi 30,# D RTR; Ka*upaten 4,# D danRTR; Kota %!,0 D+

+ >apaian NSPK (" Permen/PP Bidang Penataan Ruang, 02 RapermenBidang Penataan Ruang dan # NSPK Bidang Penataan Ruang)+

0+ Ke*eradaan PPNS Bidang Penataan Ruang+

"+ Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (NSPK) se*agai dasaryang melandasi implementasi Penga.asan dan Pengendalianpemanaatan ruang+

+ Belum terstrukturnya lem*aga Penga.asan dan PengendalianPemanaatan Ruang, contoh *elum elasnya kelem*agaan untuk PPNSBidang Penataan Ruang+

0+ -asih kurangnya aparatur atau sum*er daya manusia, *aik kuantitas

maupun kualitas pada kegiatan Penga.asan dan PengendalianPemanaatan Ruang, contoh *elum terpenuhinya umlah PPNS PenataanRuang tingkat Proinsi dan Ka*upaten/Kota+

1+ -asih kurangnya peran atau partisipasi masyarakat dalam kegiatanPenga.asan dan Pengendalian Pemanaatan Ruang+

#+ -asih adanya kendala yang ditemui dalam serti6kasi tanah, misalnya

adanya pengalihan tanah kepada pihak lain secara di *a.ah tangan,*idang tanah yang diusulkan terindikasi sengketa, lokasi yang diusulkan

P O T E N S I =

P E R M A S A L A H A N =

6ISI MISI TUJUAN DAN SASARAN



6ISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARANSTRATEGIS

D(t.!) P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra) Da)P!)a+aa) Ta)a4

:PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DANPENGUASAAN TANAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN

PENATAAN RUANG DAN AGRARIA MENUJUTERUJUDNYA TERTIB RUANG 3;

"+ -e.uudkan upaya menuu terti* ruang melalui penga.asanteknis, penga.asan khusus, dan penga.asan Standar Pelayanan-inimum+

+ -e.uudkan ruang yang terti* melalui penyediaan sisteminormasi penerti*an pemanaatan ruang

0+ -e.uudkan pem*inaan dan operasionalisasi PPNS Penataan

Ruang Pusat dan &aerah1+ -e.uudkan pem*inaan, *im*ingan teknis, monitoring dan

ealuasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan PertanahanC#+ -e.uudkan pemenuhan hak dan ke.ai*an pemegang hak atas

tanah dan dasar penguasaan hak atas tanah2+ -e.uudkan manusia 5ndonesia yang *erkepri*adian dalam

ke*udayaan

6 I S I =

M I S I =



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DANKERANGKA KEBIJAKAN

A$a4 K!#(.a&a) a) St$at!( Na+(')a*, RPJMN 2015-2019Sa+a$a) "!m#a))a) Bidang Pengendalian Pemanaatan Ruang dan Penguasaan

Tanah untuk Tahun !"#$!"% adalah m!)()&at)a &a*(ta+ "!)a>a+a)"!)!*!)a$aa) "!)ataa) $a)+

A$a4 &!#(.a&a) a) +t$at!( untuk memenuhi sasaran di atas, yaitu "+ -eningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang eekti dan harmonis terutama

pada *idang pengendalian pemanaatan ruang dan penguasaan tanah untukmendukung pem*angunan 5ndonesia dari pinggiran serta untuk mendukungkemandirian ekonomi dan kedaulatan panganC

+ -eningkatkan pem*inaan kelem*agaan penataan ruang untuk mendukung

pengendalian pemanaatan ruangC0+ -elaksanakan ealuasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan danealuasi yang terukur untuk menamin kesesuaian pemanaatan ruang yang telahdisusun

A$a4 K!#(.a&a) a) St$at!( Na+(')a* B(a) P!)ataa) Ra),RPJMN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

"+ -eningkatkan pem*inaan kelem*agaanpenataan ruang

• Pem*entukan perangkat PPNS yang handal• Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha

+ -eningkatkan kualitas pelaksanaan penataanruang

• Penyusunan peraturan :onasi yang lengkap untukmenamin implementasi RTR

• Peningkatan eektiitas pengendalian pemanaatanruang

0+ -elaksanakan Ealuasi PenyelenggaraanPenataan Ruang

Pelaksanaan pemantauan dan ealuasipenyelenggaraan penataan ruang yang terukur

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKAKEBIJAKAN /La).ta)333

K!#(.a&a) a) St$at!( D(t.!) P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra) a)P!)a+aa) Ta)a4

KEBIJAKAN STRATEGI

13 K!#(.a&a) K!*!m#aaa) =

-elakukan pengem*angan

kapasitas kelem*agaan dan

peningkatan kompetensi S&- di

Bidang Pengendalian Pemanaatan

Ruang dan Penguasaan Tanah

• -enyelenggarakan "!)((&a) a) "!*at(4a) terhadap S&- *idangPenataan Ruang di tingkat Pusat dan &aerah+

F -engem*angankan +(+t!m ()%'$ma+( terpadu di *idang Penataan Ruang+F -e.uudkan konsep $!%'$ma+( #($'&$a+( di lingkungan &irektorat 'enderal

Tata Ruang dan &irektorat 'enderal Pengendalian Pemanaatan Ruang

F -eningkatkan kuantitas dan kualitas Ja#ata) F)+(')a* Penataan Ruang+

23 K!#(.a&a) P!)!)a*(a)P!ma)%aata) Ra) =-eningkatkan eektiitaspengendalian pemanaatan ruang

dan penga.asan penataan ruang

• -engem*angkan +(+t!m "!)aa) ma+a$a&at dan tindak lanutnya(P#R)+

F Pemantauan dan ealuasi Pemanaatan Ruang dTingkat Pusat dan &aerahF -elakukan !?a*a+( 4a+(* "!*a&+a)aa) "!m#a))a) sesuai dengan

rencana tata ruang+F -elaksanakan "!)a>a+a) t!&)(+ a) "!)a>a+a) &4++ penataanruang+

F -elaksanakan pem*erian pertim*angan teknis /clearance "!$(.()a)"!ma)%aata) $a)

F -elakukan pengem*angan instrumen ()+!)t(% a) (+()+!)t(% *idangpenataan ruang

3 K!#(.a&a) P!)!$t(#a)P!ma)%aata) Ra) =-eningkatkan eektiitaspenerti*an pemanaatan ruang

• -enyiapkan "!'ma) '"!$a+(')a*(+a+( P!)((& P!a>a( N!!$( S("(*/PPNS3

• -elaksanakan a(t "!ma)%aata) $a) di tingkat Pusat dan &aerah+F -emenuhi &!#t4a) '"!$a+(')a*(+a+( PPNS di seluruh 5ndonesiaF -elakukan "!)()a&a) t!$4aa" "!*a)a$a) R!)<a)a Tata Ra)F -elaksanakan pengumpulan *ahan dan keterangan (P*#a&!t) atau

penga.asan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (a+mat*(t$(& )terhadap serta penyidikan terhadap pelanggaran pemanaatan ruang+

F Pelaksanaan &''$()a+( )a+(')a*, "!m#()aa), +!$ta m')(t'$() a)!?a*a+( pelaksanaan tugas PPNS *idang penataan ruangC

F P!)!*'*aa) "!*a"'$a) ma+a$a&at atas pelanggaran pemanaatan ruang

@3 K!#(.a&a) P!)!)a*(a) a)

P!ma)taa) P!$ta)a4a) =-eningkatkan eektiitas

en endalian dan emantauan

• M!*a&&a) P!ma)taa) a) E?a*a+( ta)a4 "!$ta)(a) a) )')

"!$ta)(a)• -elakukan "!)!)a*(a) "!)!$a"a) &!#(.a&a) a) "$'$am

!$ta)a4a)



TARGET KINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN

13 P!$m+a) P$'$am a) K!(ata)

KETERKA5TAN SASARAN PRG<RA- &EN<AN5N&5KATGR K5NER'A PRG<RA- (5KP)

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAANTANAH

SASARAN PROGRAM IKP SATUAN

" Pemanaatan Ruang yang sesuai denganRencana Tata RuangC

" Prosentase implementasi penga.asandan pengendalian pemanaatan ruangpemerintah daerah Proinsi,Ka*upaten/ Kota

D(Persen)

'umlah Penindakan 5ndikasiPelanggaran Pemanaatan Ruang

Pul*aket

Terti* Pemanaatan @ak Atas Tanah danPendayagunaan Tanah Negara Bekas

Tanah Terlantar

0 'umlah Rekomendasi @asilPengendalian dan PemantauanPertanahan

&okumen

1 'umlah Rekomendasi SK Penerti*andan Pendayagunaan Tanah Terlantar

&okumen



23 STRUKTUR PROGRAM D(t.!) P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra) a)

P!)a+aa) Ta)a4

KEGIATAN SASARAN

"+ &ukungan -anaemenProgram Pengendalian

Pemanaatan Ruang danPenguasaan Tanah

a) Tersusunnya ke*iakan dan strategi perencanaan, pemrograman,ealuasi kinera, kerasama, dan terselenggaranya pengelolaan

hukum+*) Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepega.aian ortala

&irektorat 'enderal dan ter*entuknya PPNS penataan ruang+

+ PengendalianPemanaatan Ruang

a) Ter.uudnya Ke*iakan, Strategi, Program Gperasional Pem*inaanPengendalian Pemanaatan Ruang +

*) Tersusunnya Rancangan NSPK *idang Pengendalian PemanaatanRuang (Peraturan 8onasi, 5nsenti H &isinsenti, Peri:inan, Sanksi)+

c) Ter.uudnya Pem*inaan Pengendalian Pemanaatan Ruang+

d) Terlaksananya Penga.asan Teknis, Penga.asan Khusus, danPenga.asan SP- Bidang Penataan Ruang +e) Terlaksananya Pengendalian Pemanaatan Ruang +) Tersusunnya arahan peraturan :onasi sistem nasional+g) Terlaksananya pem*erian pertim*angan teknis (clearance) periinan

pemanaatan ruang+h) Terlaksananya pengem*angan instrumen insenti dan disinsenti

*idang penataan ruang+i) Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran+

0+ Penerti*an a) Ter.uudnya Ke*iakan, Strategi, Program Gperasional Pem*inaanPengendalian Pemanaatan Ruang +

*) Tersusunnya Rancangan NSPK *idang Penerti*an Pemanaatan Ruang+c) Tersedianya Sistem 5normasi Penerti*an Pemanaatan Ruang+d) Terlaksananya Pul*aket terhadap 5ndikasi Pelanggaran Pemanaatan

Ruang+e) Terlaksananya Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanaatan Ruang+) Terlaksananya Pem*inaan dan Gperasionalisasi PPNS Penataan Ruang

Pusat dan &aerah+

g) Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran +



KEGIATAN SASARAN

"+ Pengendalian danPemantauan Pertanahan

a) Tersusunnya Rancangan &okumen NSPK Pengendalian dan PemantauanPertanahan+

*) Terselenggaranya pem*inaan, *im*ingan teknis, monitoring dan ealuasiBidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan+c) Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah

dan dikelola+d) Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan @ak dan Ke.ai*an Pemegang @ak

Atas Tanah dan &asar Penguasaan Atas Tanah+e) Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran+

+ Penerti*an danPendayagunaan Tanah

Terlantar

a) Tersusunnya Rancangan &okumen NSPK Penerti*an dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

*) Terselenggaranya Pem*inaan/ Pendampingan/ Ealuasi dan Pelaporan BidangPenerti*an dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

c) Tersedianya &ata Penerti*an dan Pendayagunaan Tanah Terlantard) Tersusunnya Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah

cadangan umum Negarae) Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

0+ &ukungan -anaemenProgram PengendalianPemanaatan Ruang danPenguasaan Tanah

a) Tersusunnya ke*iakan dan strategi perencanaan, pemrograman, ealuasikinera, kerasama, dan terselenggaranya pengelolaan hukum

*) Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepega.aian ortala &irektorat 'enderal dan ter*entuknya PPNS penataan ruang

1+ Pengendalian PemanaatanRuang

a) Ter.uudnya Ke*iakan, Strategi, Program Gperasional Pem*inaanPengendalian Pemanaatan Ruang

*) Tersusunnya Rancangan NSPK *idang Pengendalian Pemanaatan Ruang (P8,5nsenti H &isinsenti, Peri:inan, Sanksi)

c) Ter.uudnya Pem*inaan Pengendalian Pemanaatan Ruangd) Terlaksananya Penga.asan Teknis, Penga.asan Khusus, dan Penga.asan

SP- Bidang Penataan Ruange) Terlaksananya Pengendalian Pemanaatan Ruang) Tersusunnya arahan peraturan :onasi sistem nasional

g) Terlaksananya pem*erian pertim*angan teknis (clearance) periinanpemanaatan ruang

h) Terlaksanan a en em*an an instrumen insenti dan disinsenti *idan

3 TARGET KINERJA D(t.!) P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra) a)

P!)a+aa) Ta)a4



KEGIATAN SASARAN

"+ Penerti*an a) Ter.uudnya Ke*iakan, Strategi, Program Gperasional Pem*inaanPengendalian Pemanaatan Ruang

*) Tersusunnya Rancangan NSPK *idang Penerti*an Pemanaatan Ruangc) Tersedianya Sistem 5normasi Penerti*an Pemanaatan Ruangd) Terlaksananya Pul*aket terhadap 5ndikasi Pelanggaran Pemanaatan Ruange) Terlaksananya Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanaatan Ruang) Terlaksananya Pem*inaan dan Gperasionalisasi PPNS Penataan Ruang Pusat

dan &aerahg) Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

3 TARGET KINERJA D(t.!) P!)!)a*(a) P!ma)%aata) Ra) a)

P!)a+aa) Ta)a4 /+am#)a)33

Bahan Workshop Batam

Documents

Transcript of Bahan Workshop Batam