Buku Khidmat NU PKB

Pedoman Teknis

KHIDMAT PKB - NU

Pedoman Teknis

KHIDMAT PKB - NU

Ditetapkan oleh: DEWAN PENGURUS WILAYAH

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR

Pedoman Teknis Khidmat PKB - NU

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB Jawa Timur) Jl. Ketintang Madya No. 153-155 Surabaya, 60232 +62 31 8281099 | +62 31 8280033 | [email protected] | http://www.pkb-jatim.com 2014 DPW PKB Jawa Timur

PEDOMAN TEKNIS

KHIDMAT PKB - NU

LATAR BELAKANG

PKB adalah satu-satunya partai politik yang nasabnya jelas, yakni dilahirkan oleh PBNU beserta para ulama dan para tokoh NU, berdasarkan aspirasi warga dan ummat NU dari berbagai penjuru tanah air.

Kenyataan itu yang sangat membedakan PKB dengan partai

politik lain. Partai politik lain proses berdirinya tidak berdasarkan aspirasi ummat tetapi hanya karena kepentingan beberapa orang

yang kebetulan memiliki dana dan jaringan.

Anggaran Dasar PKB merujuk pada Anggaran Dasar NU, Visi PKB

adalah visi NU, dan dengan tegas pula dinyatakan bahwa PKB berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah, sama persis dengan yang tertuang di dalam AD/ART NU.

Fakta tersebut pula yang juga menjadikan PKB berbeda dengan

partai Islam lain. Hanya PKB satu-satunya partai politik peserta pemilu 2014 yang tegas menyatakan berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah.

Jika PKB besar dan kuat, maka NU akan kokoh, Ahlussunah Wal Jamaah akan jaya dan NKRI pasti akan dijamin lestari.

Nampak jelas sekali bahwa keterikatan PKB dengan NU bukan sekedar keterikatan yang bersifat historis, tetapi bahkan antara PKB dengan NU memiliki keterikatan yang bersifat ideologis dan juga keterikatan organisatoris.

2 | DPW PKB JAWA TIMUR

Oleh karenanya, adalah merupakan keniscayaan apabila keterika-tan historis, ideologis dan organisatoris tersebut diwujudkan secara riil dalam bentuk kerja dan karya nyata melalui berbagai perkhidmatan PKB kepada NU.

Agar khidmat PKB kepada NU dapat dilaksanakan secara siste-matis, mulai perencanaan, bentuk perkhidmatan, pelaksanaan

kegiatan serta evaluasi kinerja, maka disusunlah Pedoman Teknis Khidmat PKB-NU.

TUJUAN

1. Terbangunnya kesamaan persepsi antara PKB dengan NU dan juga masyarakat umum dalam hal pola, alur serta

bentuk khidmat PKB kepada NU. 2. Terbangunnya sinergitas PKB dengan NU, saling mendu-

kung antara PKB dengan NU, sehingga langkah perjuangan PKB dengan NU dalam menguatkan Jamiyah NU, memperkokoh eksistensi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah serta menjaga kelestarian NKRI dapat berjalan dengan

serasi, seimbang dan simultan sesuai koridor masing-masing.

3. Menjadi pedoman bagi PKB dalam berkhidmat kepada NU agar khidmat PKB kepada NU dapat direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis dan terukur,

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi PKB maupun NU di dalam proses monitoring dan evaluasi perkhidmatan PKB kepada NU.

SIFAT

Pedoman Teknis Khidmat PKB-NU ini bersifat instruktif dan mengikat baik bagi DPW PKB Jawa Timur, FPKB DPRD Provinsi

Jawa Timur, DPC PKB se-Jawa Timur, FPKB DPRD Kabupa-ten/Kota se-Jawa Timur, maupun Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Jawa Timur yang diusung oleh PKB.


ALUR PERKHIDMATAN

Proses perkhidmatan PKB-NU, dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah tingkat Pimpinan PKB, Pimpinan Daerah dan juga Pimpinan NU guna membahas hal-hal strategis terkait isu sosial keagamaan, kepentingan NU di pemerin-

tahan, serta penentuan skala prioritas program penguatan jamiyah yang akan didukung oleh PKB.

2. Tahap Musyawarah tingkat pelaksana merupakan tindak lanjut atas hasil permusyawaratan pada tingkat pimpinan. Forum ini diikuti oleh Lembaga dan Banom NU di masing-

masing tingkatan, Tim representasi PWNU/PCNU, Tim representasi DPW/DPC, serta Fraksi PKB di masing-masing tingkatan.

3. Tahap pelaksanaan adalah tindak lanjut yang bersifat implementatif terhadap hasil permusyawaratan tingkat pelaksana dengan senantiasa merujuk pada ketentuan yang

berlaku. 4. Tahap monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan

pemantauan proses dan penilaian kinerja dalam

perkhidmatan PKB kepada NU yang dilaksanakan oleh DPP PKB, DPW PKB Jawa Timur serta DPC PKB Kabupaten/Kota

se-Jawa Timur sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing

BENTUK

Ada beberapa bentuk perkhidmatan yang harus dilakukan oleh

PKB kepada NU meliputi:

1. Dukungan Operasional Bulanan

PKB berkewajiban mendukung kebutuhan NU dalam operasional bulanan sesuai tingkatan masing-masing, dengan standard minimal 10 persen dari total kontribusi bulanan Anggota Fraksi PKB atau minimal secara


proporsional sama dengan kontribusi yang saat ini sudah dilaksanakan. Diantara dua standard tersebut kontribusi yang lebih besar yang diterapkan.

2. Dukungan Program Penguatan Jamiyah NU

PKB berkewajiban memberikan dukungan terhadap program penguatan jamiyah NU dalam bidang :

a. Ekonomi b. Kesehatan c. Pendidikan d. Keorganisasian e. Infrastruktur f. Informasi dan Media

Wujud dari dukungan ini adalah berupa penyiapan alokasi

anggaran khusus yang besarannya dihitung berdasarkan perolehan kursi Fraksi PKB hasil Pemilu 2014. Berdasarkan

atas besaran tersebut, pimpinan NU di masing-masing tingkatan menentukan skala prioritas secara proporsional terhadap keenam bidang tersebut.

Berdasar atas skala prioritas tersebut, maka dilaksanakan musyawarah tingkat pelaksana guna membahas, merumus-

kan dan menetapkan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan penentuan institusi dalam naungan NU yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Dukungan Kepentingan Program NU di Pemerintahan

Ada 2 hal yang harus menjadi fokus PKB dalam memper-juangkan kepentingan program NU di pemerintahan.

Pertama, mengakomodasi kepentingan NU dalam kebijakan anggaran, dan kedua, mengakomodasi kepentingan NU untuk dapat berperan aktif di dalam proses pembahasan kebijakan politik, baik melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah.

Adapun langkah yang harus ditempuh oleh PKB yaitu :


a. PKB berkirim surat kepada NU terkait jadwal tahapan pembahasan RAPBD dengan harapan agar NU dapat

membentuk tim kerja yang dapat bersama-sama dengan Fraksi PKB di dalam melakukan pembahasan dan

pencermatan terhadap kebijakan anggaran. b. Hasil pembahasan dan pencermatan atas kebijakan

anggaran adalah merupakan tanggung jawab Fraksi PKB untuk diperjuangkan sehingga dapat terakomodasi dan masuk dalam APBD.

c. Dalam setiap akhir tahun anggaran, pada saat program legislasi daerah (Prolegda) telah ditetapkan, PKB

berkirim surat kepada NU berisi laporan informatif tentang Program Legislasi Daerah dilengkapi dengan

melampirkan Prolegda yang sudah ditetapkan guna diambil keputusan terkait dengan beberapa Raperda

yang perlu dibahas bersama dengan NU.

4. Dukungan Pemberdayaan SDM NU

Bentuk perkhidmatan yang juga harus dilakukan oleh PKB kepada NU adalah mendukung program NU dalam hal penempatan kader potensial NU pada pos-pos strategis di lingkungan pemerintah daerah, baik di jajaran birokrasi maupun di luar birokrasi. Oleh karena itu, PKB harus memberikan laporan informatif kepada NU mengenai formasi posisi strategis yang kosong atau segera akan kosong sehingga dapat diupayakan untuk diisi dengan kader potensial NU.

5. Silaturrahim PKB-NU

Salah satu faktor utama dalam upaya menghindari

kesalahpahaman dan membangun kebersamaan adalah terjalinnya komunikasi yang intensif antara pimpinan PKB dengan pimpinan NU. Adapun satu-satunya kunci komunikasi

intensif adalah Silaturrahim. Oleh karenanya, agar terbangun sinergitas yang padu dan utuh antara PKB dengan NU dalam memperjuangkan kebesaran NU dan kejayaan Ahlussunnah


wal Jamaah, maka tidak ada pilihan lain bagi PKB selain membangun sistem berkenaan dengan proses dan aktifitas

Silaturrahim yang berkelanjutan dengan NU, baik yang dilakukan secara personal maupun yang dilaksanakan secara

kelembagaan.

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi kinerja perkhidmatan PKB kepada NU dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki kewenangan yang ada, yaitu:

a. DPW PKB Jawa Timur dimonitor dan dievaluasi oleh DPP PKB.

b. DPC PKB Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dimonitor dan dievaluasi oleh DPW PKB Jawa Timur.

c. FPKB dimonitor dan dievaluasi oleh DPW/DPC sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

d. Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dimonitor dan dievaluasi oleh DPW PKB dan DPP PKB.

2. Monitoring dan evaluasi didasarkan pada laporan proses perkhidmatan PKB kepada NU : a. Setiap tahapan proses perkhidmatan DPW PKB kepada

PWNU, DPW PKB Jawa Timur wajib menyampaikan tembusan kepada DPP PKB dan PBNU di Jakarta, serta

Rois Syuriyah PWNU Jawa Timur. b. Setiap tahapan proses perkhidmatan DPC PKB kepada

PCNU, DPC PKB se-Jawa Timur wajib menyampaikan tembusan kepada DPW PKB Jawa Timur dan PWNU Jawa

Timur, serta Rois Syuriyah PCNU setempat. c. Pada setiap akhir tahun, DPW PKB Jawa Timur dan juga

DPC PKB se-Jawa Timur wajib menyusun laporan kinerja perkhidmatan PKB kepada NU. Laporan yang disusun oleh DPW PKB Jawa Timur disampaikan kepada DPP

PKB di Jakarta, sedangkan laporan yang disusun DPC PKB se-Jawa Timur disampaikan kepada DPW PKB Jawa

Timur di Surabaya.


Lampiran

KHIDMAT PKB - NU

Buku Khidmat NU PKB

Documents

Transcript of Buku Khidmat NU PKB