Yuca Siahaan

CAFTA (CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA)

1. BENTUK KERJA SAMA PERDAGANGAN

CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) – sebuah perjanjian perdagangan

bebas antara Indonesia dan lima negara pemrakarsa ASEAN lainnya (Malaysia,

Singapura, Filipina, Brunei, dan Thailand) dengan Cina. Melalui akta perjanjian ini,

diterapkan berbagai persyaratan mencakup penghapusan tarif serta dicabutnya aturan-

aturan yang membatasi perdagangan di antara pihak-pihak yang bersepakat.

Kerangka perjanjian awal ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di

Phnom Penh , Kamboja , dengan maksud pada membangun area perdagangan bebas

di antara sebelas negara pada tahun 2010. Wilayah perdagangan bebas mulai berlaku

pada 1 Januari 2010.

CAFTA akan memungkinkan 90% dari semua barang - yaitu, sekitar 7.000

item yang diperdagangkan antara Cina dan negara-negara ASEAN - menjadi nol-tarif.

Sejarah CAFTA

Ide untuk mendirikan CAFTA pertama kali diusulkan pada 2000 oleh Perdana

Menteri China Zhu Rongji. Kerangka perjanjian awal ditandatangani dua tahun

kemudian di Phnom Penh, Kamboja, dengan maksud secara bertahap mengurangi tarif

atas komoditas diperdagangkan. Selain mendorong liberalisasi perdagangan regional,

insentif lain bagi Cina untuk mendorong CAFTA adalah bahwa China ingin membuat

wilayah terbelakang barat hub perdagangan internasional yang lebih menarik.

"Keputusan pemerintah pusat untuk mengusulkan CAFTA pada tahun 2000 ini

sangat didorong oleh para pemimpin pemerintah provinsi di barat daya, terutama

Guangxi, Yunnan, Chongqing dan Sichuan," kata Zheng. "Dibandingkan dengan

kota-kota pesisir di timur Cina, seperti Shanghai dan Guangzhou, biaya logistik

internal jauh lebih tinggi untuk wilayah barat batin. Dengan margin keuntungan

kurang dari 5% untuk ekspor, barang yang diproduksi di barat daya saing harga dalam

kehilangan mereka ketika Jepang dan Amerika Serikat menjadi mitra dagang.

Terhadap latar belakang ini, satu-satunya alternatif adalah negara tetangga ASEAN. "

Yuca Siahaan

Negara Anggota

Adapun negara anggota CAFTA adalah China, Brunei Darussalam, Indonesia,

Malaysia, Filipina, Singapura , danThailand. Pada tahun 2015, empat sisa anggota

ASEAN - Burma, Kamboja, Laos dan Vietnam - akan bergabung dengan CAFTA ini .

Kerangka kesepakatan

Kerangka perjanjian ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnom

Penh oleh sebelas kepala pemerintahan.

Hassanal Bolkiah , Sultan dari Brunei Darussalam

Hun Sen , Perdana Menteri dari Kamboja

Megawati Soekarnoputri , Presiden dari Indonesia

Bounnhang Vorachith , Perdana Menteri dari Laos

Mahathir bin Mohamad , Perdana Menteri dari Malaysia

Than Shwe , Perdana Menteri dari Myanmar

Gloria Macapagal-Arroyo , Presiden dari Filipina

Goh Chok Tong , Perdana Menteri dari Singapura

Thaksin Shinawatra , Perdana Menteri dari Thailand

Phan Van Khai , Perdana Menteri dari Vietnam

Zhu Rongji , Perdana Menteri Dewan Negara dari Republik Rakyat Cina

Tarif

Perjanjian perdagangan bebas mengurangi tarif pada 7.881 kategori produk,

atau 90 persen dari barang-barang impor, dengan nol. Penurunan ini mulai berlaku di

Cina dan enam asli anggota ASEAN: Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura

dan Thailand . Sisa empat negara akan mengikuti pada tahun 2015. Tingkat tarif rata-

rata pada barang-barang Cina yang dijual di negara-negara ASEAN menurun 12,8-0,6

persen pada 1 Januari 2010 tertunda pelaksanaan kawasan perdagangan bebas oleh

para anggota ASEAN yang tersisa. Sementara itu, tingkat tarif rata-rata barang yang

dijual di China ASEAN menurun 9,8-0,1 persen.

Enam anggota asli ASEAN juga mengurangi tarif pada 99,11 persen dari

barang yang diperdagangkan di antara mereka menjadi nol. Rata-rata tarif ASEAN-

Yuca Siahaan

asal ekspor ke Cina adalah 0,1% pada tahun 2010, sedangkan tarif rata-rata di Cina-

asal ekspor ke ASEAN-6 adalah 0,6%.

Di dalam Agreement on Trade in Goods terdapat beberapa tahap-an skema

penurunan tarif yang meliputi:

1. Tahap I

Early Harvest Program (EHP)

Chapter 01 sampai dengan Chapter 08, yaitu: binatang hidup, ikan, dairy

product, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan;

Kesepakatan Bilateral (pro-duk spesifik), antara lain: kopi, minyak

kelapa/CPO, coklat, barang dari karet, dan perabotan;

Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2006.

2. Tahap II

Normal Track I dan II (2006-2010)

Normal Track I, Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2010 (dari 2009-2010

tahap ter-akhir dari 5% menjadi 0%);

Normal Track II, Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2012.

3. Tahap III

Sensitive List

(a) Tahun 2012= maksimum 20%;

(b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018. Dengan 304 Produk (HS 6

digit), antara lain: barang jadi kulit (tas, dan dompet); alas kaki (sepatu,

casual, kulit); kacamata; alat musik (tiup, petik, gesek); mainan (boneka);

alat olah raga; alat tulis; Besi dan baja; sparepart; alat angkut; glokasida

dan alkaloid nabati; senyawa organik; Anti-biotik; kaca; barang-barang

plastik.

Highly Sensitive List

Tahun 2015 tarifnya mak-simum 50%. Dengan 47 Produk (HS 6 digit), yang

terdiri dari: produk pertanian (beras, gula, jagung, dan kedelai); produk

industri tekstil dan produk tekstil (ITPT); produk otomotif; produk ceramic

tableware.

Yuca Siahaan

2. UP-DATE PERKEMBANGAN 2002-SEKARANG

Perdagangan bilateral antara China dan ASEAN mencatat pertumbuhan

tahunan yang kuat selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2008, pertukaran barang dan

jasa mencapai US $ 231 miliar, tapi dikontrak untuk US $ 212 miliar pada tahun 2009

karena penurunan ekonomi global. Pada tahun 2003, perdagangan antara China dan

ASEAN sebesar US $ 78 miliar, hanya sepertiga dari volume saat ini.

Ekspor Cina ke ASEAN termasuk peralatan dan mesin, kapal dan perahu,

kendaraan, besi dan baja, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki dan sayuran. Impor China

dari ASEAN termasuk peralatan dan mesin, mineral dan bahan bakar, plastik, lemak

dan minyak, karet, buah dan sayuran. Investasi langsung China di negara-negara

ASEAN mencapai US $ 2180000000 pada tahun 2008, naik dari US $ 230 juta pada

2003. Realisasi investasi dari negara-negara ASEAN di Cina pada tahun yang sama

sebesar US $ 5460000000, naik dari US $ 2930000000 pada tahun 2003. Dalam

CAFTA, kedua belah pihak akan menawarkan akses khusus untuk masing-masing

pasar jasa, termasuk jasa bisnis dan pariwisata.

Sejak diberlakukan CAFTA, Cina telah membuat terobosan jauh ke dalam

ekonomi ASEAN. Perdagangan antara Cina dan ASEAN mencapai 193 milyar dolar

pada 2009, meningkat empat kali lipat sejak 2003. Peningkatan ini telah membuat

Cina mitra dagang ketiga terbesar ASEAN, menggantikan Amerika Serikat, dan

selanjutnya hanya ke Jepang dan Uni Eropa.

Menurut Sekretariat ASEAN di Jakarta, perdagangan antara ASEAN dan

China tumbuh pada tingkat 20 persen per tahun antara 2003 dan 2008. Hampir

sepertiga dari ekspor ASEAN ke China terdiri dari produk listrik dan elektronik.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Menyikapi Pemberlakuan CAFTA

Berbagai langkah telah ditempuh Pemerintah sebagai upaya menyikapi

pemberlakuan penuh ASEAN-China FTA. Di antaranya mengirim-kan surat kepada

Sekretaris Jenderal ASEAN pada tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan bahwa

Indonesia tetap pada komitmennya, namun terdapat beberapa sektor yang bermasalah,

untuk itu akan dilakukan pembahasan. Kemudian mengingat permasalahan yang

dihadapi bersifat lintas sektor, oleh sebab itu di bawah koordinasi Kementerian

Koordinator Perekonomian telah dibentuk Tim Koordinasi Penang-gulangan

Yuca Siahaan

Hambatan Perdagangan dan Industri pada tanggal yang sama untuk melakukan

pembahas-an bersama berbagai usaha di Tanah Air.

Pembahasan sektoral ini bertujuan untuk memetakan kondisi masing-masing

sektor secara akurat, mengidentifikasikan permasalahan secara jelas, dan menyusun

reko-mendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi sektor

yang bersangkutan. Tim teknis yang dibentuk fokus kepada penguatan daya saing

global, pengamanan pasar domestik, serta penguatan ekspor.

1. Penguatan daya saing global

Upaya dalam penguatan daya saing global dilakukan dari sisi

Isu domestik yang meliputi :

a. Penataan lahan dan kawasan industri;

b. Pembenahan infrastruktur dan energi;

c. Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya);

d. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

e. Perluasan akses pem-biayaan dan pengurang-an biaya bunga (KUR,

Kredit Ketahanan Pa-ngan dan Energi, modal ventura, keuangan sya-riah,

anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan sebagainya);

f. Pembenahan sistem logistik;

g. Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/ SPIPISE, dan sebagainya)

Penyederhanaan per-aturan;

h. Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan.

Pengawasan di border yang meliputi:

a. Peningkatan pengawas-an ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksana-

an FTA;

b. Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini ter-hadap

kemungkinan ter-jadinya lonjakan impor;

c. Pengetatan pengawasan dari penggunaan Surat Keterangan Asal barang

(SKA) dari negara mitra FTA;

d. Pengawasan awal ter-hadap kepatuhan SNI, label, ingredient, kada-

luarsa, kesehatan, ling-kungan, security dan sebagainya;

e. Penerapan instrumen perdagangan yang di-perbolehkan WTO (safe-

guard measures) ter-hadap industri yang mengalami kerugian yang

serius (seriously injury) akibat dari tekanan impor (import surges);

Yuca Siahaan

f. Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas

importasi yang unfair.

2. Pengamanan pasar domestik

a. Peredaran barang di pasar Lokal;

b. Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ada-

nya ketentuan perlindung-an konsumen dan industri;

c. Kewajiban penggunaan label dan manual ber-bahasa Indonesia;

d. Promosi penggunaan pro-duksi dalam negeri;

e. Mengawasi efektivitas promosi penggunaan pro-duk dalam negeri

(Inpres No 2 tahun 2009);

f. Menggalakkan program 100% Cinta Indonesia dan Industri Kreatif.

3. Penguatan ekspor

a. Mengoptimalkan peluang pasar RRT dan ASEAN;

b. Penguatan peran perwakil-an luar negeri (ATDAG/ TPC);

c. Promosi pariwisata, per-dagangan, dan Investasi (TTI);

d. Penanggulangan masalah dan kasus ekspor;

e. Pengawasan SKA Indonesia;

f. Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pem-biayaan ekspor.

Usaha-usaha yang dilakukan ter-sebut menunjukan bukti keseriusan

pemerintah dalam menghadapi persaingan pasar bebas tidak hanya dengan RRT

namun dengan negara mitra dagang lainnya yang mem-punyai perjanjian FTA dengan

pemerintah RI.

3. PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT PREFERABLE)

Strength

Kekuatan dari pemberlakuan CAFTA di Indonesia adalah:

Peningkatan pengamanan pasar, antara lain dengan penerap-an Standar

Nasional Indonesia (SNI) yang didukung kesiapan baik secara infrastruktur,

laboratorium, mau-pun sumber daya manusia yang kompeten. Serta bantuan atau

program pembinaan dan pening-katan mutu produk, yang diharap-kan dapat

mengungguli kualitas produk luar negeri.

Yuca Siahaan

Weakness

Kelemahan dari pemberlakuan CAFTA di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Gyorgy Szirackzi, seorang ekonom senior di Asia-Pasifik mengatakan CAFTA

akan “sakit melahirkan,” termasuk kehilangan pekerjaan di negara-negara yang

tidak dapat bersaing melawan biaya tenaga kerja dari mitra baru perdagangan

mereka.

2. Tercatat bahwa di Tercatat bahwa industri lokal seperti tekstil dan makanan

menderita akibat banjir impor Cina yang lebih murah. Sehingga Jakarta ingin

"negosiasi ulang" beberapa fitur CAFTA.

3. Legislator dan ekonom Filiphina, Walden Bello mengatakan, “Kenyataannya,

bagaimanapun, adalah bahwa sebagian besar keuntungan mungkin akan mengalir

ke Cina,". Jadi, beberapa negara akan mendapatkan keuntungan, sementara

beberapa akan kalah bersaing.

Opportunity

Peluang dari pemberlakuan CAFTA di Indonesia adalah sebagai berikut:

Dengan terbuka luasnya pasar RRT, dimana hampir 80% lebih tarif yang

menggunakan skema CAFTA telah mencapai zero percent, hal ini membuka peluang

baik dari segi penetrasi pasar produk Indonesia ke RRT, maupun terbuka lebarnya

sumber bahan baku (material) yang dibutuhkan sektor industri dalam negeri sehingga

dapat bersaing secara kompetitif, mengingat Indonesia bukanlah negara tujuan ekspor

ataupun impor utama bagi RRT.

Dari segi investasi ataupun penanaman modal hal ini mem-bawa pengaruh yang

cukup baik, mengingat kebijakan pemerintah RRT yang berencana merestruk-turisasi

perekonomian mereka dengan melakukan ekspansi dan investasi di luar negeri. Hal

ini membawa Indonesia sebagai pasar potensial yang dapat menarik in-vestor RRT

untuk membuka perusahaan sebagai basis produksi dan menanamkan modal mereka

di Indonesia.

Treatment

Tantangan dari pemberlakuan CAFTA di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Prosedur birokrasi untuk ekspor di beberapa negara ASEAN memakan waktu

yang lama. Sebuah studi ESCAP mengungkapkan prosedur birokrasi memakan

waktu sekitar 22-29 hari. Sehingga terkadang sering ada penundaan karena

lamanya prosedur ini.

Yuca Siahaan

2. Jumlah dokumen dan waktu yang dibutuhkan untuk impor / ekspor di beberapa

negara ASEN lumayan banyak dan rumit. Hal ini mengakibatkan ekspor/impor

subkawasan ASEAN masih tetap jauh di atas rata-rata negara maju."

3. Pihak Industri dalam negeri mengajukan keberatan dan menuntut pemerintah agar

menunda pember-lakuan CAFTA, dikarenakan apabila kerja sama ini tetap

dilaksanakan, maka mereka akan kalah bersaing dengan produk asal Tiongkok

dari segi harga yang lebih murah di-bandingkan produk dalam negeri, dan hal ini

dikhawatirkan akan berdampak pada tutupnya se-jumlah pabrik, sehingga secara

langsung terjadi pemutusan hubungan kerja serta meningkat-kan jumlah

pengangguran. Selain itu dampak yang lebih buruknya adalah krisis sosial yang

berke-panjangan.

4. Lemahnya daya saing dan kurang-nya supporting infrastruktur seperti energi,

transportasi maupun logis-tik, adalah faktor utama industri tersebut kalah bersaing

dengan produk-produk asal RRT.

5. Sektor pendukung industri dan pertanian seperti kesiapan energi, kualitas tenaga

kerja, sistem per-bankan baik dari segi suku bunga pinjaman, pembiayaan dan

lain-lain, masih kurang mendukung pertumbuhan industry. Diperlukan

pembenahan sektor industri ini.

Yuca Siahaan

Referensi

Mulyadi, Arif . 2011. Memahami China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan Posisi

Tekstil Indonesia.

Y Tong, Sarah dan Catherine chong Siew Keng. 2010. China-ASEAN Kawasan Perdagangan

Bebas di 2010: Sebuah Perspektif Daerah

Gilang Nugraha, Andri. 2010. “Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah yang

Dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China Free Trade

Agreement (ACFTA) “

Cina-ASEAN Free Trade Area Sparks Optimisme Berhati-hati dengan Marwaan Macan-

Markar

Cina - ASEAN Free Trade Agreement

Sumber lain:

www.wikipedia.com

Yuca Siahaan

LAMPIRAN

APPENDIX 2 TIMELINE FOR THE CHINA-ASEAN FTA

- Nov 2001 : China and the 10-member Association of South East Asia Nations

(ASEAN) began negotiations to set up a free trade area.

- Nov 2002 : The “China-ASEAN Framework Agreement on Comprehensive

Economic Cooperation” was signed.

- 1 January 2004 : Implementation of the Early Harvest Program (EHP); tariffs on

certainproducts were reduced over a period of three years, and zero

tariff no later than 1 January 2006. The EHP covers over 130

agricultural and manufacturing products. In return ASEAN countries

agree to give tariff concessions to China under the Harmonized

System (HS) for agricultural products, including meat, fish, fruits,

vegetables, and milk.

- Nov 2004 : The China-ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement

Mechanism (DSM) and the Agreement on Trade in Goods were

signed at the Tenth China-ASEAN summit.

- Juli 2005 : Agreement on Trade in Goods under Framework Agreement on

ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation became

efektif. The gradual lowering and removal of the trade threshold

encourage new industrial structural adjustment and offer new choices

for market development of enterprises.

- Jan 2007 : Agreement on Trade in Services between China and ASEAN

countries was signed.

- Aug 2009 : On August 15, 2009, the Investment Agreement was signed, marking

the successful completion of main CAFTA negotiations.

- 1 Jan 2010 : Full-implementation of the CAFTA