Contoh Soal

7

Click here to load reader

description

Contoh Soal. Ujian Akhir Semester Hukum Agraria. Petunjuk :. Hanya boleh menggunakan Peraturan Perundang-undangan saja untuk menjawab soal ujian baik yang dalam BUKU HIMPUNAN maupun lembar lepas; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Contoh Soal

Page 1: Contoh Soal

Contoh Soal

Ujian Akhir SemesterHukum Agraria

Page 2: Contoh Soal

Petunjuk : Hanya boleh menggunakan Peraturan Perundang-

undangan saja untuk menjawab soal ujian baik yang dalam BUKU HIMPUNAN maupun lembar lepas;

Untuk menghidari kecurangan, HIMPUNAN PERATURAN yang boleh dipergunakan harus bersih dari catatan-catatan dan dilarang saling pinjam-meminjam HIMPUNAN PERATURAN, alat tulis.

Jawablah secara singkat dan tepat, tidak berbelit-belit dan berurutan sesuai nomor pertanyaan.

Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian, tidak akan diberikan ujian susulan.

Page 3: Contoh Soal

I. PEMAHAMAN TEORI DAN PERATURANKASUS:

Untuk mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik di Indonesia dan di Pulau Sumatra akhir–akhir ini telah mengundang minat swasta untuk melakukan investasi di sector ini. Salah satunya adalah PT. Swarna Dwipa Energi (PT.SDE), perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sedang dalam tahap awal pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang lokasinya terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. PLTA tersebut akan dibangun oleh PT. SDE di atas tanah seluas 15 hektar yang direncanakan untuk bangunan berupa power plant, site office, beserta fasilitas dan sarana pendukung. Namun demikian dari total luas tanah tersebut, baru ada 5 hektar tanah berstatus Hak Guna bangunan (HGB) yang dikuasai oleh PT.SDE dari pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham.

Page 4: Contoh Soal

Jawablah Pertanyaan Berikut:

1. Menurut hukum yang berlaku PT. SDE harus melakukan perolehan tanah yang sudah direncanakan sesuai persetujuan penanaman modal yang diberikan BKPM.

a. Ijin apakah yang harus diperoleh PT. SDE sebelum melakukan perolehan tanah di lokasi pembangunan PLTA tersebut? Berapa lama jangka waktu ijin tersebut? Apa dasar hukumnya?

b. Adakah pengecualian keberlakuan ijin tersebut sesuai kasus diatas? Apa dasar hukumnya?

c. Siapakah yang berwenang menerbitkan ijin tersebut dan berikan dasar hukumnya?

2. Dalam rangka pembangunan PLTA oleh PT.SDE dalam kasus diatas :a. Hak atas tanah apa yang paling tepat dan berapa lama jangka waktu

haknya?b. Siapa yang berwenang memberikan hak atas tanah sesuai luas tanah

yang akan dikuasai PT.SDE tersebut? Apa dasar hukumnya?

Page 5: Contoh Soal

3. Dalam rangka perolehan tanah di lokasi itu masih ternyata banyak bidang tanah yang belum seluruhnya terdaftar karena pendaftaran tanah masih bersifat sporadik, bahkan masih ada tanah hak ulayat.

a. Di lokasi tersebut terdapat tanah Hak Guna Bangunan seluas 500m2 milik Mangara Hutajulu, bagaimana prosedur PT.SDE agar dapat menguasai tanah tersebut? Jelaskan dan berikan dasar hukumnya

b. PT.SDE akan membeli tanah Hak Milik Nagabonar Sinaga seluas 5,5 Hektar? Jelaskan rencana PT.SDE tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku?

c. Menurut hukum tanah nasional, prosedur apa yang harus dilakukan PT.SDE untuk mengasai tanah Hak Milik Nagabonar Sinaga? Apa alasan harus dilakukan prosedur tersebut?

d. Sebutkan urutan prosedur yang anda maksud dalam soal 3b hingga tanah tersebut secara hukum sah dikuasai PT.SDE (ingat: jawab lengkap sesuai lokasi kasusnya)!

e. Jika Nagabonar tidak bersedia melepaskan haknya secara sukarela, bolehkah PT.SDE menempuh upaya pencabutan hak? Jelaskan apa alasannya?

Page 6: Contoh Soal

4. PT.SDE memperoleh kredit dari Bank of Tokyo sebesar 22,5 juta Yen untuk pembangunan proyek PLTA tersebut. Perjanjian kreditnya telah dibuat dihadapan Irma Yunita,SH, Notaris di Jalan Jendral Sudirman No.19, Kav. 45 Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2006 dengan jaminan berupa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah, seluas 15 hektar dan proyek PLTA yang akan dibangun.a. Bagaimana pengaturan terhadap penunjukkan sebagai obyek pembebanan hak

tanggungan berupa tanah dan bangunan PLTA dalam kasus ini? Apa dasar hukumnya?

b. Bagaimana pengaturannya dalam hal pemilik bangunan dan tanah adalah pihak yang berbeda agar dapat dibebani Hak Tanggungan ?

c. Uraikan singkat prosedur pembebanan Hak Tanggungan yang diberikan PT.SDE hingga secara yuridis Bank of Tokyo berstatus sebagai pemegang Hak Tanggungan dan berikan dasar hukumnya? (Ingat: lokasi tanahnya dan kewenangan pejabat yang terkait dalam kasus ini. Serta dalam kerangka penerapan asas spesialitas dan publisitas !)

d. Kapankah lahirnya Hak Tanggungan bagi Bank of Tokyo? Apa dasar hukumnya?e. Apa artinya secara yuridis bagi Bank of Tokyo sebagai Kreditor PT.SDE atas lahirnya

Hak tanggungan tersebut? Apa dasar hukumnya?f. Apa artinya secara yuridis bagi Bank of Tokyo sebagai Kreditor PT.SDE jika Hak

tanggungan tersebut ternyata belum/tidak lahir?

Page 7: Contoh Soal

II. PENGETAHUAN TEORI:

1. Jelaskan pengertian dalam pendaftaran tanah berikut ini:a. Pendaftaran tanah sebagai Fiscaal Kadasaterb. Pendaftaran tanah sebagai Legal Kadasterc. Pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematikd. Lembaga rechtsverwerking di dalam PP No. 24 tahun 1997

2. Jelaskan apa pengertian mengenai rumah susun berikut ini:a. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun b. Tanah Bersama, dan sebutkan jenis hak yang dimungkinkanc. Bagian Bersama, dan sebutkan contohnyad. Benda Bersama, dan sebutkan contohnya