Diagram konflik

14
Kementerian Sosial Politik BEM Unsoed 2015 A MINY BOOK-STORY KPK VS POLRI 2015

description

 

Transcript of Diagram konflik

Page 1: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

A MINY BOOK-STORY

KPK VS POLRI 2015

Page 2: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Page 3: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Ada Apa dengan KPK dan

POLRI?

Bagaimana proses

konfliknya? Siapa saja yang terlibat?

Apa reaksi BEM Unsoed?

Page 4: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Komisi pemberantasan korupsi (KPK)

dibentuk berdasarkan UU No. 30 thn

2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tidak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat

melakukan pemberantasan korupsi

secara profesional, intensif, dan

berkesinambungan. KPK merupakan

lembaga negara yang bersifat

independen, yang dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya bebas dari

kekuasaan manapun

KPK merupakan satu-satunya garda

nasional dalam penanggulangan serta

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Banyak sekali politisi-politisi dari

berbagai kalangan yang telah

dijebloskan ke penjara berkat aksi KPK.

Hal ini tentu mendapat apresiasi positif

dari masyarakat Indonesia

v

Page 5: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Ketua KPK dari Masa ke Masa

Taufiqurahman Ruki (2003 – 2007)

Abraham Samad (2011 – 2015)

Busyro Muqoddas ( 2010 – 2011)

Tumpak Hatarongan Panggabean

(2009 – 2010)

Antasari Azhar ( 2007 – 2009)

v

Page 6: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Zaman Kerajaan

• Gajah mada membentuk satuan keamanan bhayangkara yang bertugas melindungi kerajaan majapahit

Pendudukan Belanda

• Belanda membentuk veld polite, stands polite, dll

Pendudukan Jepang

• pada saat ini sistem kepolisian Indonesia mengadopsi dari apa yg telah belanda bentuk, hanya terdapat pembagian daerah komando untuk pulau-pulau di Indonesia

Pasca kemerdekaan

• penetapan pemerintah thn 1946 no. 11/S.D dijawatan kepolisian bertangguung jawab kepada perdana menteri. Keputusan ini dilaksanakan tgl 1 juli 1946

Orde lama

• Keppres no 94/1962 polisi berada di bawah kewenangan wakil menteri pertama bidang pertahanan keamanan bersama angkatan KASAD, KASAL, KSAU, jaksa agung dan urusan veteran

Orde Baru

• SK presiden no 132/1967 tgl 24 agustus 1967: integrasi AD, AL, AU, dan AK (angkatan kepolisian) di dalam departemen hankam (integrasi fungsi polisi sebagai alat pertahanan negara

Reformasi

• pemisahan Polri dari tubuh ABRI pada 1 april 1999

• HINGGA SAAT INI

Timeline Pembentukan

Polisi Republik Idonesia

Page 7: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

KAPOLRI dari Masa Ke Masa

Raden Said S (1945 – 1959)

Soekarno djojonegoro (1959 – 1963)

Soetjipto Danoekoesoema (1963 – 1965)

Soetjipto Jodeodihardjo(1965 – 1968)

Hoegeng Imam Santoso (1968 – 1971)

Mohammad Hasan (1971 – 1974)

Widodo Budidarmo (1974 – 1978)

Awaluddin Djamin (1978 – 1982)

Anton Soedjarwo (1982 – 1986)

Mochammad Sanoesi (1986 – 1991)

Kunarto (1991 – 1993)

Banurusman Astrosemitro (1993 – 1996)

Dibyo Widodo (1996 – 1998)

Roesmanhadi (1998 – 2000)

Roesdihardjo (8 Bulan)

Chairuddin Ismail (2 bulan)

Da’I bachtiar (2001 – 2005)

Sutanto (2005 – 2008)

Bambang Hendarso Danuri (2008 – 2010)

Timur Pradopo (2010 – 2013)

Sutarman (2013 – 2015)

Badrodin Haiti (2015) (plt)

?

Surojo Bimantoro (2000 – 2001)

v

Page 8: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Cicak as KPK Buaya as POLRI

Strength: 15 Strength: 80

Agility: 80 Agility : 15

Evasion: 75 Evasion: 40

Karakter ini memiliki keuntungan Karakter ini memiliki otoritas penuh

dalam penegakan hukum dalam penegakan hukum

tindak pidana korupsi di Indonesia

Strength +10; Evasion +15 Strength +30

Memulai Pertarungan.......

Pilih Jagoanmu.

Page 9: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Battle Log

9 Januari 2015:

Komjen (pol) BG ditetapkan sebagai calon kapolri

13 Januri 2015:

KPK menetapkan BG sebagai tersangka terkait kasus

rekening gendut

15 Januari 2015

DPR RI (komisi III) menyetujui BG sebagai kapolri setelah

aklamasi. Komisi III enggan untuk mengutarakan

rasionalisasi terkait keputusan untuk menyetujui komjen Pol

Budi Gunawan. “rapat pleno untuk menetapkan apakah

komjen pol layak atau tidak menjadi kapolri adalah rapat

tertutup, hasil rapat tersebut beserta prosesnya tidak bisa

dipublikasikan” Ujar Aziz Syamsuddin, ketua komisi III DPR

Buaya menyerang pada 23 Januari 2015, wakil ketua

KPK, Bambang Widjayanto ditetapkan sebagai

tersangka oleh Bareskrim Polri, selang beberapa saat,

BW dijemput secara paksa oleh polisi disaat

mengantar anaknya ke sekolah

Page 10: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

28 Januari 2015, Bapak Presiden RI, Joko Widodo

membentuk tim sembilan

30 januari 2015: Tersangka BG dipanggil oleh KPK,

tetapi menolak untuk datang dengan alasan surat

pengantar belum datang (Ramzan Nasution,

Pengacara BG)

BG mengajukan sidang praperadilan

Praperadilan dalam hukum indonesia

adalah sebuah wewenang pengadilan

negeri yang menetapkan tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan

atau penahanan tersangka atau

keluarganya atau pihak lain yang berada

dalam kasus tersangka

2. Sah atau tidaknya penghentian

penyidikkan atau penghentian tuntutan atas

permintaan demi tegaknya hukum dan

keadilan

3. Permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atau kuasanya yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

2 Februari 2015: sidang praperadilan digelar, tetapi

ditunda hingga pada akhirnya kembali digelar

pada tanggal 9 febrauri

Sidang praperadilan kembali dilaksanakan pada tanggal 9

Februari 2015 sampai beberapa hari kedepan. Sidang

praperadilan ini terdri dari beberapa agenda diantaranya

adalah mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak,

pengumpulan dan penunjukkan barang bukti, mendengarkan

kesaksian ahli, dsb.

Page 11: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Kuasa hukum BG memohon hakim untuk menerima

segala permohonannya

Menetapkan sprindik (surat perintah penyidikan)

dan penetapan tersangka atas dirinya tidak sah

Menyerahkan semua berkas perkara dan segala

bukti, LHK, terkait perwira polri

Menyatakan bahwa penetapan BG sebagai

tersangka cacat yuridis

Menetapkan bahwa KPK tidak sah menangkap BG

Membebankan uang ganti rugi atas penetapan

BG sebagai tersangka

Point-point tuntutan BG

Page 12: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Mandat Tim Sembilan

Erry Ryana H.

Tumpak Haturongan P.

Jimmy Asshidqi

Hikmahanto Juwana

Oegroseno

Bambang Widodo

Imam Prasodjo

Jend. Sutanto

Syafi’l Ma’arif

Tim Sembilan

Memediasi, serta memberikan

masukan kepada pemerintah terkait

cara penyelesaian konflik KPK dan Polri

Page 13: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

Kami memandang bahwa gejolak KPK dan Polri adalah sebuah gejala politik

dan kami tidak mengkhendaki untuk terjebak di dalam politik tersebut, maka

dari itu kami TIDAK membela salah satu pihak

Kami Juga melayangkan Ultimatum Soedirman yang berisikan dua permintaan

langsung kepada Presiden RI:

1. Segera bertindak tegas atas kekisruhan KPK dan Polri dengan cara

membatalkan pelantikan BG dikarenakan konflik ini bermula dari keinginan

bapak Jokowi untuk melantik BG sebagai Kapolri dan mengajukan nama

alternatif lain yang lebih layak

2. Batalkan perpanjangan kontrak dengan Freeport dan taati UUD dan UU

Minerba.

Jika dalam waktu 3 bulan untuk poin pertama dan 6 bulan untuk poin kedua

belum dilaksanakan. Maka BEM Unsoed akan mengajak Aliansi BEM Seluruh

Indonesia untuk melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara. Demikian

ultimatum ini kami berikan karena cintanya kami pada negeri ini.

TTD

Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Jenderal Soedirman

Kabinet Harmoni Perubahan

Baca lebih lanjut: tinyurl.com/USJKP

Apa yang BEM Unsoed

Lakukan?

Page 14: Diagram konflik

Kementerian Sosial Politik

BEM Unsoed 2015

v v

Tim Editor

F1I012042

G1H012014

F1I011049

D1E0111164

E1A012328

A1H011035

A1H011050

C0C012039