Draft CaLBMN KKP 1806 Semikkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN... ·...

Halaman 36

Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED)

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan

suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang

Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban

pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU)

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya,

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan

pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus

logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam

penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan

Halaman 37


perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah

ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun

Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang

Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal telah melaksanakan PP tersebut sejak

ditetapkan sebagai satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia.

Laporan Barang Pengguna Semesteran(LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun

berdasarkan hasil kompilasi Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) dari seluruh Eselon I atau Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Pada tahun 2017 sesuai dengan Perpres No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Kemeterian Keuangan Nomor 118/KMK.06/2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah terdapat kegiatan Revaluasi atas BMN

khusus untuk aset Tanah, Bangunan dan Jaringan Irigasi dan Jalan (JIJ) yang secara keseluruhan sangat

berpengaruh kepada perubahan Nilai atas BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan

bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai

tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Negara/lembaga yang dipimpinnya

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan

bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan

BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nonor 8 Tahun 2017

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Halaman 38


7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang

Milik Negara/Daerah

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang

disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016

tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang

Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi

Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor

29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 532/KM.06/2015

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah

terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik

Negara

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang

Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah

digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 248/PMK.07/2010

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan

Barang Milik Negara

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan

Barang Milik Negara

Halaman 39


19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan

Barang Milik Negara

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011,

sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor

104/PMK.06/2015

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas

Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kembali Barang Milik Negara

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak

Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tekah

digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi

dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang

Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara

27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi

Persediaan

28. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

29. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan Dan Simak BMN

III. ENTITAS PELAPORAN

1. Sejarah Kementerian Kelauatan dan Perikanan

Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk pertama kali denga nama Departemen

Eksplorasi Laut (DEL), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober

1999, dalam Kabinet Periode 1999-2004, dengan Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri

Eksplorasi Laut.

Halaman 40


Rincian tugas dan fungs DEL ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999,

tanggal 10 November 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Departemen. Penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR

dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi

Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999,

tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi

Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun

1999, tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang

Tahunan MPR tahun 2000. Kemudian, nomenklatur DELP diubah menjadi Departemen Kelautan dan

Perikanan (DKP), sesuai denan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, tanggal 23 November

2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Pada tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan (DKP) dan Perikanan menjadi Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

2. Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Visi

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode tahun 2019. Sebagai bagian dari lembaga Pemerintahan Indonesia

yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP selaras dengan visi pembangunan

nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi

KKP adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan

berbasis kepentingan nasional.”

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri

dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa

lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM

kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan

dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan

Halaman 41


pemanfaatan sumber daya keluatan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan

masyarakat.

b. Misi

Misi KKP merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah

dimadatkan oleh peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

(1) Kedaulatan (Sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang

berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan

dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

(2) Keberlanjutan (Sustainability) yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan

(3) Kesejahteraan (Prosperity) yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang

sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadiaan dalam kebudayaan.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka

mencapai visi KKP. Oleh karena itu, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai

berikut:

(1) Kedaulatan (Sovereignty)

a) Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya keluatan dan perikanan

b) Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengedalian mutu, keamanan hasil perikanan

dan keamanan hayati ikan

(2) Keberlanjutan (Sustainability)

a) Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

b) Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya

c) Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

(3) Kesejahteraan (Prosperity)

a) Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat

b) Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Halaman 42


d. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 sebagai penajabaran

Visi dan Misi pembangunan nasional dan Visi Misi KKP, ditetapkan melalui tahapan-tahapan

berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis

pembangunan kelautan dan perikanan disusun dengan pendekatan metoda Balanced Score

Card (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yakni stakeholders perspective, customer

perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

(1) Stakeholders Perspective

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan

(2) Customer Perspective

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(3) Internal Process Perspective

a) Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif

b) Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil,

Berdaya Saing dan Berkelanjutan

c) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang

partisipatif

(4) Learning and Growth Perspectiv

a) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan

Berkepribadian

b) Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses

c) Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

d) Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 secara visual

diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

Halaman 43


Gambar 1 Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

3. Struktur Organisasi

Pada tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan (DKP) dan Perikanan menjadi Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara

Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi KKP adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal (Setjen)

b. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL)

c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)

d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)

e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)

f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)

g. Inspektorat Jenderal (Itjen)

h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP)

Halaman 44


i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP)

j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga

l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut

4. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan laporan ini

diterbitkan adalah sebanyak 13.460 orang, yang terdiri dari 9.214 laki-laki dan 4.246 perempuan, yang

tersebar di sembilan unit Eselon I. Rincian jumlah pegawai pada masing-masing Eselon I terdapat pada

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

5. Arah dan Kebijakan Strategi

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan

memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan.

Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya

dilaksanakan oleh KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP

yang dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda

Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Adapun 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Halaman 45


8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kemudian, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah :

1. Agenda/Nawa Cita ke-1

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

a) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu

b) Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu

kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional

c) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim

untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan

rakyat

d) Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan

pengawasan sumber daya kelautan

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya

kelautan

f) Mengintensifkan penegakan hukum dan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

merusak sumberdaya kalautan dan perikanan pengendalian Illegal, serta kegiatan yang

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing

a) Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.

b) Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumebrdaya kelautan dan perikanan.

c) Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.

d) Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

a) Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan. b. Peningkatan kualitas sarana

dan prasarana perikanan.

b) Penyempurnaan tata kelola perikanan. d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Halaman 46


4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan

a) Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.

b) Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi

c) Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

a) Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan

masyarakat pesisir.

b) Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy)

dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

c) Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.

d) Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan

budaya bahari.

e) Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait

dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok

nasional sebagai berikut:

Tabel 1 Sektor Unggulan Sasaran Pembangunan Nasional Terkait dengan Kemennterian Kelautan dan Perikanan

No. Sasaran Pembangunan Nasional

Sektor Unggulan

Baseline

2014

Sasaran

2019

1 Kedaulatan Pangan

Produksi Ikan (juta ton)

12,4 18,8

2 Maritim dan Kelautan

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar

meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

a. Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)

b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan

c. Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)

52%

22,4

21 unit

15,7

87%

40-50

24 unit

20

Halaman 47


Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok

nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait

serta dengan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan

memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan.

Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya

dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang

dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda

Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun untuk menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan

perikanan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:

1) Memberantas IUU Fishing

2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi

3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati

ikan

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung

jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional

sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 (Sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia (WPPNRI)

3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap

4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)

5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan

7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan

Halaman 48


8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha

kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan

4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

5) Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan

2. Kebijakan Lintas Bidang

Program Pembangunan Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait

dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni

(a) Pengarusutamaan Gender (PUG)

(b) Pembangunan Kewilayahan

(c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan

(d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10

program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut

b) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

c) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

d) Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

e) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

f) Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

g) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan

Perikanan

Halaman 49


h) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

i) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

j) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya

Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan

masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan

motivasi dan partisipasi masyarakat.

Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

a) Membangun Gerakan Nelayan Hebat

b) Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan

c) Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa

d) Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut

e) Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat

f) Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan

g) Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Di samping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

a) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada

tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture

Practices.

b) Pemberantasan IUU fishing.

c) Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

6. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Halaman 50


Tabel 2 Indikator Kinerja Strategis Kemennterian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2015-2019

SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 40,5 42 45 47,5 51

2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7 7,05 7,1 7,15 7,2

CUSTOMERS PERSPECTIVE

SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

3 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku (%) 70 73 76 81 87

4 Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri 5 10 15 20 25

SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan

5 Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan 0,2 0,29 0,39 0,57 0,65

6 Nilai peningkatan ekonomi KP 0,59 0,69 0,79 0,9 1

7 Produksi perikanan (juta ton) 24,12 26,04 30,29 32,93 39,97

8 Produksi garam rakyat (juta ton) 3,3 3,6 3,8 4,1 4,5

9 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 5,86 6,82 7,62 8,53 9,54

10 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 40,9 43,88 47,12 50,65 54,49

11 Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%) 5 7,5 10 12,5 15

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif

12 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6 6,5 7 7,5 8

SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

13 Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan

berkelanjutan (%) 70 76 82 89 95

SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

14 Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%) 56,6 65,9 71,2 81,36 83,3

15 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 70 73 76 81 87

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

16 Indeks kompetensi dan integritas 65 77 75 80 85

SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar (%) 40 50 60 70 100

SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

18 Nilai Reformasi Birokrasi KKP BB BB A A AA

SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

19 Nilai kinerja anggaran KKP Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik

(80-90) (80-90) (80-90) (>90) (>90)

20 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP WTP WTP WTP WTP

b. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan

secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome).

Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam

mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan

Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja

program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I

Halaman 51


c. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan

kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab

terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan

pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK),

swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk

kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi

pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan

melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

serta kredit yang disalurkan melaui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut

program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.

7. Perubahan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun Anggaran 2017 terjadi perubahan pada unit-unit organisasi Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Terdapat beberapa satker yang dilikuidasi demerger dengan satker lainnya. Selain itu, juga

terdapat perubahan nomenklatur, baik pada satker-satker pasca merger maupun satker-satker aktif.

Perubahan terbesar terdapat di UAPPB-E1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan, yang demerger ke Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

(BRSDMKP). Rincian perubahan satker, baik kode maupun nomenklaturnya terdapat dalam tabel

berikut ini.

Tabel 3 Rincian Perubahan Kode dan Nomenklatur Satker KKP

Tahun Anggaran 2017

Halaman 52


Eselo

n IKd

. Sa

tker

Nama

Kd. E

s IKd

. Sa

tker

Nama

103

201

4529

81 De

wan K

elauta

n Ind

ones

ia -

--

Likuid

asi

BMN

ditran

sfer k

e Biro

Umu

m

203

203

4650

23 Di

rektor

at Pe

layan

an U

saha

Pena

ngka

pan I

kan/P

UP

0320

346

5023

Direk

torat

Periz

inan d

an Ke

nelay

anan

merge

r dan

nome

nklat

ur ba

ru

303

203

4650

32 Di

rektor

at Pe

ngem

bang

an U

saha

Pena

ngka

pan I

kan/P

UPI

idem

idem

idem

(merg

er de

ngan

Direk

torat

PUP

menja

di Di

rektor

at

Periz

inan d

an

Kene

layan

an)

403

204

4650

85 Di

rektor

at Ke

seha

tan Li

ngku

ngan

03

204

4650

54Dir

ektor

at Ka

wasa

n dan

Kese

hatan

Ikan

idem

idem

idem

03

204

4650

91Dir

ektor

at Pa

kan d

an O

bat Ik

an

503

205

4495

51 Di

rektor

at Pe

ngop

erasia

n Kap

al Pe

ngaw

as

0320

544

9551

Direk

torat

Pema

ntaua

n dan

Ope

rasi A

rmad

a (PO

A)me

rger d

an

nome

nklat

ur ba

ru

-

603

205

4495

60 Di

rektor

at Pe

manta

uan d

an Pe

ningk

atan I

nfras

truktu

r/PPI

ide

mide

mide

m(m

erger

deng

an

Direk

torat

Kapa

l

Peng

awas

)

BMN

Direk

torat

PPI d

itrans

fer ke

Direk

torat

Pema

ntaua

n dan

Ope

rasi

Armad

a7

0320

646

5146

Bina

Mutu

Diver

sifika

si Pr

oduk

Kelau

tan

--

-lik

uidas

iBM

N ditra

nsfer

ke Se

sditje

n PDS

PKP,

Dit.

Pema

saran

, Dit. L

ogist

ik, Dit

. Pen

golah

an

dan B

ina M

utu, d

an BB

P2HP

803

207

4651

73 Di

rektor

at Pe

nday

agun

aan P

esisir

(PP)

03

207

4651

73Dir

ektor

at Pe

ndaya

guna

an Pe

sisir d

an Pu

lau-pu

lau Ke

cilme

rger d

an

nome

nklat

ur ba

ru

903

207

4651

82 Di

rektor

at Pe

nday

agun

aan P

ulau-p

ulau K

ecil

idem

idem

idem

(merg

er de

ngan

Direk

torat

PP)

1003

211

6341

50 Pu

sat P

eneli

tian d

an Pe

ngem

bang

an Su

mberd

aya L

aut d

an

Pesis

ir

0321

240

3816

Pusa

t Rise

t Kela

utan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

1103

211

6600

53 Lo

ka Pe

neliti

an Su

mberd

aya da

n Kere

ntana

n Pes

isir

0321

240

3817

Loka

Rise

t Sum

ber D

aya d

an Ke

rentan

an Pe

sisir

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

1203

211

4529

35 Ba

lai Pe

nelitia

n dan

Obs

ervas

i Lau

t 03

212

4038

18Ba

lai R

iset d

an O

bserv

asi L

aut

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

1303

211

6600

57 Lo

ka Pe

rekay

asaa

n dan

Tek

nolog

i Kela

utan

0321

240

3820

Loka

Perek

ayas

aan T

ekno

logi K

elauta

nNo

menk

latur

baru

BMN

ditran

sfer k

e Satk

er Ba

ru

1403

211

4277

37 Pu

sat P

eneli

tian d

an Pe

ngem

bang

an Pe

rikan

an

0321

240

3821

Pusa

t Rise

t Peri

kana

nNo

menk

latur

baru

BMN

ditran

sfer k

e Satk

er Ba

ru

1503

211

4277

12 Ba

lai Pe

nelitia

n Peri

kana

n Lau

t 03

212

4038

22Ba

lai R

iset P

erika

nan L

aut

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

Satke

r Baru

Likuid

asi/M

erger/

Nome

nklat

ur B

aruNo

.Ke

teran

gan

Satke

r Lam

a

likuid

asi &

memb

entuk

satke

r

BMN d

itrans

fer ke

dua s

atker

baru

Halaman 53


Eselo

n IKd

. Sa

tker

Nama

Kd. E

s IKd

. Sa

tker

Nama

1603

211

2378

21 Ba

lai Pe

nelitia

n Peri

kana

n Pera

iran U

mum

0321

240

3823

Balai

Rise

t Peri

kana

n Pera

iran U

mum

dan P

enyu

luhan

Perik

anan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

1703

211

6600

45 Ba

lai Pe

nelitia

n Pem

uliha

n dan

Kons

ervas

i Sum

ber D

aya I

kan

0321

240

3824

Balai

Rise

t Pem

uliha

n Sum

ber D

aya Ika

nNo

menk

latur

baru

BMN

ditran

sfer k

e Satk

er Ba

ru

1803

211

6600

54 Lo

ka Pe

neliti

an Pe

rikan

an T

una

0321

240

3826

Loka

Rise

t Peri

kana

n Tun

aNo

menk

latur

baru

BMN

ditran

sfer k

e Satk

er Ba

ru

1903

211

4277

21 Ba

lai Be

sar P

eneli

tian d

an Pe

ngem

bang

an Bu

diday

a Lau

t 03

212

4038

27Ba

lai Be

sar R

iset B

udida

ya La

ut da

n Pen

yuluh

an Pe

rikan

anNo

menk

latur

baru

BMN

ditran

sfer k

e Satk

er Ba

ru

2003

211

2380

94 Ba

lai Pe

nelitia

n dan

Peng

emba

ngan

Budid

aya A

ir Pay

au

0321

240

3828

Balai

Rise

t Peri

kana

n Bud

idaya

Air P

ayau d

an Pe

nyulu

han

Perik

anan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2103

211

2372

70 Ba

lai Pe

nelitia

n dan

Peng

emba

ngan

Budid

aya A

ir Taw

ar 03

212

4038

29Ba

lai Ri

set P

erika

nan B

udida

ya Ai

r Taw

ar da

n Pen

yuluh

an

Perik

anan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2203

211

4529

29 Ba

lai Pe

nelitia

n dan

Peng

emba

ngan

Budid

aya I

kan H

ias

0321

240

3830

Balai

Rise

t Bud

idaya

Ikan H

iasNo

menk

latur

baru

BMN

ditran

sfer k

e Satk

er Ba

ru

2303

211

6600

52 Ba

lai Pe

nelitia

n dan

Pemu

liaan

Ikan

03

212

4038

32Ba

lai Ri

set P

emuli

aan I

kan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2403

211

6496

79 Lo

ka Pe

neliti

an da

n Pen

gemb

anga

n Bud

idaya

Rum

put L

aut

0321

240

3833

Loka

Rise

t Bud

idaya

Rum

put L

aut

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2503

211

4529

04 Pu

sat P

eneli

tian d

an Pe

ngem

bang

an D

aya S

aing P

roduk

dan

Biotek

nolog

i KP

0321

240

3835

Balai

Besa

r Rise

t Pen

golah

an Pr

oduk

dan B

iotek

nolog

i

Kelau

tan da

n Peri

kana

n

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2603

211

6600

55 Lo

ka Pe

neliti

an da

n Pen

gemb

anga

n Mek

anisa

si Pen

golah

an

Hasil

Perik

anan

0321

240

3834

Loka

Rise

t Mek

anisa

si Pe

ngola

han H

asil P

erika

nan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2703

211

4529

10 Pu

sat P

eneli

tian S

osial

Ekon

omi K

elauta

n dan

Perik

anan

03

212

4038

36Ba

lai Be

sar R

iset S

osial

Ekon

omi K

elauta

n dan

Perik

anan

Nome

nklat

ur ba

ruBM

N dit

ransfe

r ke S

atker

Baru

2803

211

6221

03 Se

kretar

iat Ba

litban

g KP (

merge

r den

gan S

ekret

ariat

BRSD

MKP)

0321

262

6402

Sekre

tariat

Bada

n Rise

t dan

Sumb

er Da

ya Ma

nusia

Kelau

tan

dan P

erika

nan

likuid

asi d

an m

erger

BMN

Satke

r Set.

Baitb

ang d

itrans

fer ke

Set. B

RSDM

KP

2903

212

6221

52 Pu

sat P

elatih

an Ke

lautan

dan P

erika

nan (

Pusla

t KP)

03

212

6221

52Pu

sat P

elatih

an da

n Pen

yuluh

an Ke

lautan

dan P

erika

nan

merge

r dan

nome

nklat

ur ba

ru

3003

212

4408

00 Pu

sluh d

an PM

KP (m

erger

deng

an Pu

slat K

P)

idem

idem

idem

merge

r den

gan

Pusla

t KP

Satke

r Baru

Likuid

asi/M

erger/

Nome

nklat

ur B

aruNo

.Ke

teran

gan

Satke

r Lam

a

Halaman 54


Kd. Es IKd.

SatkerNama Kd. Es I

Kd.

SatkerNama

1 03206 465145 Direktorat Akses Pasar dan Promosi 03206 465145 Direktorat Pemasaran

2 03206 465147 Direktorat Sistem Logistik 03206 465147 Direktorat Logistik

3 03206 465143 Direktorat Bina Mutu Diversifikasi Produk 03206 465143 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

4 03206 465144 Direktorat Pengembangan Investasi 03206 465144 Direktorat Usaha dan Investasi

5 03207 622145 Sekretariat Diten Kelautan, Pesisir dan Pulau-

Pula Kecil

03207 622145 Sekretarita Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

6 03207 465198 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

dan Pengembangan Usaha

03207 465198 Direktorat Jasa Kelautan

7 03207 465167 Direktorat Konservasi dan Kawasan Jenis Ikan 03207 465167 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman

Hayati Laut

8 03207 465151 Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

03207 465151 Direktorat Perencanaan Ruang Laut

No.

Lama Baru

Selain itu, terdapat beberapa satker dengan perubahan nomenklatur. Satker-satker dengan

nomenklatur baru disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 Rincian Perubahan Nomenklatur Satker KKP

Tahun Anggaran 2017

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016,

Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun dan

disajikan untuk periode pelaporan Semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari

perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau

Halaman 55


4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas

pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan

kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu,

yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set

informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut

penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib

pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan

Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Gambar 2 Hubungan Penatausahaan BMN

Laporan Barang Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai output utama

penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam

pengambilan keputusan masa depan (prediction value) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan

dan Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan

Barang Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Pengguna

sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal

sebagai berikut:

Mengacu pada Pasal 1 butir 20 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PELAPORAN

PEMBUKUAN

INVENTARISASI

Halaman 56


1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan

akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan

secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin

bahwa informasi yang disajikan pada LBPBMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami.

Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29

Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan

kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang

disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016

tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015

tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

3. Kebijakan kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang

menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan

ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan

dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi

syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum

jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds), yaitu:

a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp 25.000.000,00 atau lebih;

b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp 1.000.000,00 atau lebih;

c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak

kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat

b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas

Halaman 57


Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah,

untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Rekonsiliasi Nilai BMN Online melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh

terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan

BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal,

dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data

SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalanan secara offline, kini menggunakan mekanisme

rekonsiliasi online, yaitu e-Rekon & LK melalui situs http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan

pertama kali, setiap UAKPB melakukan upload saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni

saldo BMN per 31 Desember 2017 (Audited), sebagai base data online SIMAK-BMN dalam e-

Rekon & LK. Upload saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat

Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang

Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK

secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului

dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal antara SIMAK-BMN dengan

SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi online SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan

Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online

ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL.

Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah

(UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit

Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan

pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online

dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Halaman 58


5. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN)

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga)

didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-

E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian

Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran

2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I

(UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data

transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-

BMN 2013 di-update secara periodik. Versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAKPB

adalah versi 17.2 tanggal 19 Desember 2017, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal

19 Desember 2017. Sedangkan versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi

17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari

2018.

6. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014. Objek penyusutan adalah aset tetap dan

sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat Aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2014

tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang

mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan

Halaman 59


untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opeasi Pemerintah

sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan

Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan

terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali,

namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap

perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran,

mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.

7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi

Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba

(franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak

berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa

Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai

diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi

dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember

2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB,

pada tanggal 1 Januari 2016.

8. Inventarisasi dan Penilaian (Revaluasi) Barang Milik Negara

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

(1) "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai

Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat

Daerah".

(2) "Keputusan mengenai Penilaiari kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional",

Halaman 60


Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)

BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75Tahun 2017

tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

a. tanah,

b. gedung dan bangunan, dan

c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:

l) jalan dan jembatan, dan

2) bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan

31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap

pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan

dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017

sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017

tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan

Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,

pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan

efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei

lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian

selain Tanah.

Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai

tahun 201 7 dan selesai tahun 2018. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan

oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan

tanggal 30 Juni 2018, sebanyak 86 Satker telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri

dari 4.027 NUP dengan total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN sebesar

Halaman 61


NILAI BUKUADMINISTRASI

NILAI WAJAR TRANSAKSI 205SELAIN

TRANSAKSI 205TOTAL

1 2 4 5 6 (= 5 - 4) 7 8 9 (= 7+ 8)

1 03201 525.973.641.056 1.029.782.887.000 503.809.245.944 512.228.552.582 3.521.000 512.232.073.582

2 03203 962.793.875.960 3.019.970.709.680 2.057.176.833.720 1.696.979.081.777 407.838.152.839 2.104.817.234.616

3 03204 442.117.932.906 2.404.935.568.000 1.962.817.635.094 1.988.566.498.767 3.917.256.080 1.992.483.754.847

4 03205 94.585.339.905 120.609.469.000 26.024.129.095 28.266.833.020 297.764.000 28.564.597.020

5 03206 5.028.447.644 2.461.588.000 (2.566.859.644) (110.981.730) 0 (110.981.730)

6 03207 43.460.383.481 127.466.248.000 84.005.864.519 86.876.158.081 (651.001.480) 86.225.156.601

7 03212 693.532.720.544 2.209.287.350.000 1.515.754.629.456 1.516.099.954.265 3.321.927.100 1.519.421.881.365

8 03213 168.426.815.517 312.037.907.000 143.611.091.483 142.347.503.307 2.959.968.230 145.307.471.537

2.935.919.157.013 9.226.551.726.680 6.290.632.569.667 5.971.253.600.069 417.687.587.769 6.388.941.187.838TOTAL

KOREKSIKENAIKAN/ PENURUNAN

NILAI BMNKODE

ESELON INO

Rp 6.554.947.030.982,00 yang berasal dari nilai buku tercatat (administrasi) sebesar

Rp 2.137.871.947.466,00 dan nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp 8.692.818.978.448,00

Rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir:

Tabel 4 Rekapitulasi Penilaian Kembali Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Per 30 Juni 2018 (Unaudited)

Sedangkan rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rekapitulasi Penilaian Kembali Per Satuan Kerja Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


No Kode Satker Uraian UAKPB Jumlah Unit /

Bidang

Administrasi Nilai Buku

Penilaian Nilai Wajar

1 032010199622081KP BIRO UMUM DANPENGADAAN BARANG/JASA SETJEN KKP 5 1.087.986.384 826.398.000

2 032030200560393KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 132 54.411.451.507 481.418.776.000

3 032030300518117KD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 109 84.820.699.524 453.860.365.000

4 032030307030753TP DKPP KAB. TEGAL (03) 2 200.801.952 111.009.000

5 032030500427670KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI 129 49.688.291.003 152.281.116.448

6 032030700560401KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA 77 84.010.701.931 209.180.070.000

7 032031300239991KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT 77 13.805.166.572 26.601.751.000

8 032032100622475KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL 40 20.106.992.680 27.876.851.000

9 032032200633693KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN 37 65.030.016.165 176.768.837.000

10 032032300239065DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB 10 11.013.701.950 0

11 032032900239146KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU 75 33.001.011.399 111.254.067.000

12 032033000239214KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT 100 20.562.692.763 402.351.360.000

13 032033000239221KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN 90 36.356.202.032 82.950.635.000

14 032033100310719KD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG 33 16.804.644.801 16.233.994.000

15 032033200329009DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV KEPRI 2 634.559.745 1.700.464.000

Halaman 62



Bidang



16 032033200329087TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV KEPRI 2 4.171.774.410 0

17 032040199632462KP SEKRETARIAT DJPB 10 3.611.124.314 79.706.126.000

18 032040200445393KD BLUPPB KARAWANG 951 105.170.962.794 615.619.187.000

19 032040209020949TP DINAS PERIKANAN & KELAUTAN KARWANG 1 1.508.329.171 1.214.897.000

20 032040300039016DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 10 2.730.295.258 2.604.583.000

21 032040300039164TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 8 1.570.108.680 1.660.153.000

22 032040300239192KD BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA 167 104.392.752.305 1.193.110.616.000

23 032040500567350KD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO 228 53.732.197.952 155.540.922.000

24 032040600069021DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NAD 04 DK 9 920.765.330 641.132.000

25 032040600069146TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NAD 04 TP 1 20.591.117 18.344.000

26 032041700538911KD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU 143 22.757.491.149 52.411.361.000

27 032041800189035DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI TENGAH 45 5.636.313.904 7.606.228.000

28 032041900567680KD BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR 1 142.688.977 114.799.000

29 032042200445394KD BPIU2K KARANGASEM 61 30.630.852.155 37.435.816.000

30 032042206220629TP DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KABUPATEN BANGLI 3 1.583.760.607 0

31 032042300239066DK DKP PROV. NTB 16 2.570.356.032 0

32 032042300239139TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTB 61 3.368.253.447 0

33 032042900567800KD LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG 10 1.493.896.216 6.975.438.000

34 032043200329010DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 13 1.379.142.688 0

35 032043200329088TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI 4 2.301.168.456 0

36 032050100440816KD PANGKALAN PSDKP JAKARTA 18 4.663.071.499 3.590.168.000

37 032050199449520KP SEKRETARIAT DITJEN PSDKP 4 841.759.537 640.760.000

38 032050300031665KD Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cilacap 17 6.921.737.737 10.595.853.000

39 032050600065135KD PANGKALAN PSDKP LAMPULO 28 12.973.599.801 9.623.733.000

40 032051300440847KD STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK 19 6.001.896.872 4.468.269.000

41 032051700170445KD Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna 8 2.156.431.342 2.011.696.000

42 032051700179055DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2 110.150.196 102.849.000

43 032052100215141KD STASIUN PSDKP AMBON 1 244.736.842 200.667.000

44 032052100440853KD PSDKP TUAL 31 31.415.355.615 24.994.921.000

45 032052300239067DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB 2 138.228.450 0

46 032052500250263KD Stasiun PSDKP Biak 3 3.293.976.316 3.889.030.000

47 032053200329011DK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1 78.811.125 0

48 032060100427686KD BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN 17 37.253.027.310 139.183.791.000

49 032060219029070TP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU 6 74.972.738 597.820.000

50 032061002109225TP Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat 4 683.975.760 119.310.000

51 032061400149031TP DISLAUTKAN 5 450.368.604 493.908.000

52 032061708179271TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA 6 539.374.250 677.672.000

53 032061800189145TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROP. SULTENG 2 514.132.590 989.027.000

Halaman 63



Bidang



54 032062106219213TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT 1 459.591.386 504.396.000

55 032070199465198KP DIREKTORAT JASA KELAUTAN 12 7.137.827.248 26.156.116.000

56 032070199622145KP SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT 15 295.132.157.508 342.783.621.000

57 032070219029071TP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMYU 7 47.989.872 0

58 032072200477419KD BPSPL DENPASAR 8 5.839.059.166 15.350.812.000

59 032073200320435TP DKP KABUPATEN LINGGA (07) 4 193.037.772 267.954.000

60 032073200329119TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BINTAN 28 2.493.043.200 0

61 032073200329152TP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BATAM 39 2.493.220.628 2.100.537.000

62 032120100403835KD Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 30 47.909.391.307 193.396.535.000

63 032120100427511KD SEKOLAH TINGGI PERIKANAN (STP) JKT 46 244.711.298.902 572.068.994.000

64 032120199403816KP PUSAT RISET KELAUTAN 1 250.000.000 6.298.200.000

65 032120199403821KP Pusat Riset Perikanan 11 129.294.630.215 1.175.820.095.000

66 032120200403832KD Balai Riset Pemuliaan Ikan 121 49.901.129.029 582.916.440.000

67 032120200440043KD STP JURLUHKAN BOGOR 74 58.135.826.582 149.197.786.000

68 032120200653526KD BDA SUKAMANDI 81 30.002.596.891 54.187.011.000

69 032120500238762KD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI 72 23.372.247.420 117.781.582.000

70 032120800427573KD SUPM NEGERI PARIAMAN 99 38.043.523.669 62.982.050.000

71 032121300427582KD SUPM NEGERI PONTIANAK 58 16.526.475.513 58.914.902.000

72 032121900427602KD SUPM BONE 95 75.003.506.919 199.619.349.000

73 032122200403818KD BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT 74 37.486.796.155 73.590.817.000

74 032122200403826KD LOKA RISET PERIKANAN TUNA 7 19.683.297.180 21.973.901.000

75 032122900427536KD BAPPL SERANG 152 45.519.770.816 370.063.914.000

76 032130100649682KD BALAI KIPM KELAS I JAKARTA II 3 3.322.867.228 7.505.258.000

77 032130100662897KD BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KHP 18 12.306.612.021 39.679.531.000

78 032131400649657KD STASIUN KIPM KELAS I PALANGKA RAYA 2 294.685.523 531.034.000

79 032131700649800KD

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II TAHUNA 19 4.513.304.442 4.217.527.000

80 032131800649771KD STASIUN KARANTINA IKAN KELAS II LUWUK BANGGAI 26 2.296.689.453 6.009.658.000

81 032132000649792KD STASIUN KIPM KELAS II BAUBAU 14 1.755.186.131 2.666.236.000

82 032132200427624KD BALAI KIPM DENPASAR 16 14.527.959.109 59.795.901.000

83 032132300567758KD BALAI KIPM MATARAM 12 6.552.944.695 21.073.758.000

84 032132300649814KD SKIPM KELAS II BIMA 11 6.102.577.784 13.664.652.000

85 032132500567812KD BALAI KIPM KELAS I JAYAPURA 21 2.692.789.082 4.485.233.000

86 032132500649704KD SKIPM KELAS II MERAUKE 14 4.286.562.666 6.960.409.000

TOTAL 4.027 2.137.871.947.466 8.692.818.978.448

Halaman 64


VI. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode

Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

BMN yang ditatausahakan dan dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I

Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) ini adalah sebesar Rp 23.070.904.455.570,00 yang merupakan nilai

BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 17.250.848.205.464,00 dan nilai mutasi yang terjadi

selama Semester I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.362.078.682.530. Nilai mutasi tersebut berasal

dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi

keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN

yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-

keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan

selain APBN periode tahun berjalan.

Selain memperoleh dana dari DIPA-032.XX-0/2017 dalam periode laporan ini Kementerian

Kelautan dan Perikanan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar

Rp 500.000.000.000,00. Selanjutnya Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) atas penggunaan

dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.08) disajikan dalam laporan barang

tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

Laporan ini juga merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 688

(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), yang terdiri

dari atas 55 (Lima Puluh Lima) satuan kerja Kantor Pusat, 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) satuan

kerja Kantor Daerah, 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh) satuan kerja Dekosentrasi, 287 (Dua Ratus

Delapan Puluh Tujuh) satuan kerja Tugas Pembantuan dan 1 (Satu) satuan kerja BLU (sebagaimana

daftar satuan kerja terlampir).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah

dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited)

4. Laporan Barang Persediaan

5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)

Halaman 65


6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

7. Laporan Aset Tak Berwujud

8. Laporan Barang Bersejarah

9. Laporan Penyusutan dan Amortisasi (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Aset Tak Berwujud)

10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

Catatan atas LBMN Semesteran, Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) menyajikan

informasi mengenai nilai BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017

(Audited), catatan ringkas mutasi BMN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I

Tahun Anggaran 2018 (Unaudited), serta informasi mengenai progres tindak lanjut Temuan

Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 dan periode sebelumnya sampai dengan pelaporan LBMN

Semesteran, Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited), serta pengungkapan penting lainnya

12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal UAPA dengan UAPB pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan

13. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN

14. Arsip Data Komputer

15. Lampiran-lampiran

VII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER SEMESTER I TAHUN ANGGARAN

2018 (UAUDITED)

1. SALDO AWAL PER TAHUN ANGGARAN 2018 (UNAUDITED)

Nilai BMN per 31 Desember 2017 (Audited) menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan

adalah sebesar Rp 17.250.848.205.464,00 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai yang

disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 17.221.247.587.912,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel

sebesar Rp 29.600.617.552,00.

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir

periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar (Rp 2.650.706.633,00) yang

terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar (Rp 2.652.380.184,00) dan nilai BMN

ekstrakomptabel sebesar Rp 1.673.551,00.

Halaman 66


117111 Barang Konsumsi 9.983.177.003 9.983.637.003 460.000 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.354.404 604.620.404 266.000 132111 Peralatan dan Mesin 5.620.044.740.193 5.620.038.240.193 (6.500.000) 135111 Aset Tetap dalam Renovasi 84.400.880.051 82.278.228.051 (2.122.652.000)

137111Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(3.480.878.317.492) (3.481.337.981.640) (459.664.148)

137211Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(325.098.633.401) (325.138.619.789) (39.986.388)

137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (725.596.860.399) (725.604.598.026) (7.737.627) 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (81.281.329.648) (81.282.685.418) (1.355.770)

166112Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

209.754.872.910 209.157.930.910 (596.942.000)

169122Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

(173.974.226.338) (173.392.494.589) 581.731.749

1.137.958.657.283 1.135.306.277.099 (2.652.380.184)

SelisihSIMAK-BMN E-Rekon BMN

TOTAL

Kode Akun Uraian Akun

Perubahan penyajian saldo awal tersebut terjadi karena adanya perubahan aplikasi untuk

menyusun Laporan Barang Pengguna Barang dari SIMAK-BMN menjadi E-Rekon. Dalam E-rekon

satuan kerja diharuskan meng-upload ulang saldo awal Laporan Barang Kuasa Pengguna TA 2018.

Dimana dalam pelaksanaan upload ulang saldo awal tersebut mengalami kendala antara lain:

a. User dan password E-Rekon yang belum ada

b. Error pada pembentukan file kirim saldo awal pada aplikasi SIMAK-BMN tingkat Kuasa

Pengguna, dan lain-lain

Rincian selisih Saldo Awal Intrakomptabel per akun disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Rincian Selisih Saldo Awal Intrakomptabel Per Akun Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Per 31 Desember 2017 (Audited)

Sedangkan selisih Saldo Awal Ekstakomptabel per akun disajikan pada tabel berikut ini:

Halaman 67


132111 Peralatan dan Mesin 10.761.173.255 10.751.868.753 (9.304.502) 133111 Gedung dan Bangunan 5.997.476.418 5.997.476.418 - 135121 Aset Tetap Lainnya 5.379.920.873 5.379.920.873 -

137111Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(9.459.577.994) (9.453.473.264) 6.104.730

137211Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(1.081.864.626) (1.079.766.312) 2.098.314

137411Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

(5.085.000) (5.085.000) -

166112Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

19.054.840.717 19.052.657.601 (2.183.116)

169122Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

(1.046.266.091) (1.041.307.966) 4.958.125

29.600.617.552 29.602.291.103 1.673.551

Uraian Akun SIMAK-BMN E-Rekon BMN Selisih

TOTAL

Kode Akun

Tabel 7 Rincian Selisih Saldo Awal Ekstrakomptabel Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Per 31 Desember 2018 (Audited)

2. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN

2018 (UNAUDITED)

Mutasi BMN per Semester I Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Tahunan, per 30

Juni 2018/ Semester I tahun 2018 sebesar Rp 417.292.887.979,00 jumlah tersebut terdiri atas

saldo awal sebesar Rp 851.505.706.652,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan

sebesar (Rp 434.213.544.673,00) yang terdiri atas mutasi penambahan sebesar

Rp 940.304.832.075,00, mutasi pengurangan sebesar (Rp 1.427.373.962.215,00), Penyesuaian

Nilai Persediaan sebesar Rp 53.260.754.026,00 dan Penyesuaian atas Stock Opname Persediaan

sebesar Rp 1.952.474.709,00. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 68


KODE AKUN

URAIAN AKUN1 JANUARI 2018

E-REKONSILIASI G2LAPORAN BMN

MUTASI PERSEDIAAN SEMESTER I

30 JUNI 2018E-REKONSILIASI G2

LAPORAN BMN

30 JUNI 2018E-REKONSILIASI G2

LAPORAN KEUANGAN

30 JUNI 2018SELISIH SALDO

PERSEDIAAN

117111 Barang Konsumsi 9.983.637.003 (577.768.184) 9.405.868.819 9.436.597.519 (30.728.700)

117112 Amunisi 79.653.750 0 79.653.750 79.653.750 0

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 522.999.643 (93.332.893) 429.666.750 432.477.950 (2.811.200)

117114 Suku Cadang 3.810.699.801 1.589.476.409 5.400.176.210 5.400.176.210 0

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.620.404 118.922.184 723.542.588 723.542.588 0

117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

176.823.285.767 (155.855.305.607) 20.967.980.160 20.967.980.160 0

117123Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

56.497.447.374 (4.314.008.670) 52.183.438.704 52.183.438.704 0

117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

179.629.808.715 (120.309.140.128) 59.320.668.587 59.320.668.587 0

117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat

60.900.803.895 (17.895.580.127) 43.005.223.768 43.005.223.768 0

117126Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat

62.499.137.430 (47.878.536.666) 14.620.600.764 14.620.600.764 0

117127Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

41.434.282.617 14.925.688.521 56.359.971.138 56.359.971.138 0

117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

115.729.810.781 (22.082.470.103) 93.647.340.678 93.647.340.678 0

117129Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam

112.453.671.648 (80.039.981.519) 32.413.690.129 32.413.690.129 0

117131 Bahan Baku 18.167.836.293 844.889.072 19.012.725.365 19.009.526.315 3.199.050

117191Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

2.790.000 469.366.500 472.156.500 472.156.500 0

117199 Persediaan Lainnya 12.365.947.531 (3.115.763.462) 9.250.184.069 9.250.184.069 0

851.506.432.652 (434.213.544.673) 417.292.887.979 417.323.228.829 (30.340.850)TOTAL PERSEDIAAN

Tabel 8 Rincian Saldo Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Saldo awal persediaan yang tercatat pada aplikasi Simak-BMN jika dibandingkan dengan

saldo awal pada aplikasi e-rekonsiliasi G2 di Neraca Saldo Awal BMN memiliki perbedaan nilai

sebesar (Rp 726.000,00) yang terdiri dari jenis persediaan barang konsumsi sebesar

(Rp 460.00,00) dan pita cukai, materai dan leges sebesar (Rp 266.000), namun pada Neraca

Percobaan Saldo Awal Laporan Keuangan tidak terdapat perbedaan nilai. Perbedaan nilai

tersebut disebabkan oleh pengiriman saldo awal yang belum sempurna pada Ditjen Perikanan

Tangkap. Berikut ini disajikan perbedaan nilai persediaan saldo awal pada e-rekonsiliasi G2.

Halaman 69


KODE AKUN

URAIAN AKUN1 JANUARI 2018

SIMAK-BMN

1 JANUARI 2018E-REKONSILIASI G2

LAPORAN BMN

1 JANUARI 2018E-REKONSILIASI G2

LAPORAN KEUANGAN

SELISIHSALDO AWAL

117111 Barang Konsumsi 9.983.177.003 9.983.637.003 9.983.637.003 (460.000)

117112 Amunisi 79.653.750 79.653.750 79.653.750 0

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 522.999.643 522.999.643 522.999.643 0

117114 Suku Cadang 3.810.699.801 3.810.699.801 3.810.699.801 0

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.354.404 604.620.404 604.620.404 (266.000)

117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 176.823.285.767 176.823.285.767 176.823.285.767 0

117123Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 56.497.447.374 56.497.447.374 56.497.447.374 0

117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 179.629.808.715 179.629.808.715 179.629.808.715 0

117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat 60.900.803.895 60.900.803.895 60.900.803.895 0

117126Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 62.499.137.430 62.499.137.430 62.499.137.430 0

117127Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 41.434.282.617 41.434.282.617 41.434.282.617 0

117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 115.729.810.781 115.729.810.781 115.729.810.781 0

117129Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam 112.453.671.648 112.453.671.648 112.453.671.648 0

117131 Bahan Baku 18.167.836.293 18.167.836.293 18.167.836.293 0

117191Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 2.790.000 2.790.000 2.790.000 0

117199 Persediaan Lainnya 12.365.947.531 12.365.947.531 12.365.947.531 0

851.505.706.652 851.506.432.652 851.506.432.652 (726.000)TOTAL PERSEDIAAN SALDO AWAL

Tabel 9 Perbedaan Saldo Awal Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Per 1 Januari 2018 (Unaudited)

Selama periode semester I tahun 2018 KKP telah merealisasikan anggaran terkait dengan

persediaan senilai Rp 379.676.077.807,00, nilai tersebut sebagian besar merupakan belanja

persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, namun tidak seluruh nilai realisasi

belanja persediaan tersebut merupakan pengadaan persediaan diperiode berjalan. Penjelasan

lebih rinci mengenai mutasi transaksi pada persediaan disajikan sebagai berikut:

Halaman 70


SALDO AWAL, 1 JANUARI 2018 851.506.432.652

MUTASI TAMBAH 940.219.077.975

PENAMBAHAN SALDO AWAL 1.296.541.869

PEMBELIAN 360.415.867.929

TRANSFER MASUK 7.735.921.415

PEROLEHAN LAINNYA 12.177.561.790

REKLASIFIKASI MASUK 296.470.500.598

KOREKSI TAMBAH 262.122.684.374

MUTASI KURANG (1.429.645.061.383)

PEMAKAIAN (104.540.938.469)

TRANSFER KELUAR (7.684.767.365)

BARANG USANG (148.706.428)

BARANG RUSAK (6.102.902.455)

PENGHAPUSAN LAINNYA (6.839.610.946)

STRATEGIS/ BERJAGA-JAGA (182.078.200)

PENYERAHAN KEPADA MASYARAKAT (539.695.207.445)

REKLASIFIKASI KELUAR (549.553.394.870)

KOREKSI KURANG (214.897.455.205)

PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN 53.259.964.026

PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN 53.259.964.026

STOCK OPNAME PERSEDIAAN 1.952.474.709

STOCK OPNAME MASUK/PENAMBAHAN 4.742.828.795

STOCK OPNAME KELUAR/ PENGURANGAN (2.790.354.086)

SALDO AKHIR, 30 JUNI 2018 SEMESTER I 417.292.887.979

Tabel 10 Rincian Mutasi Transaksi Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Penambahan transaksi saldo awal sebesar Rp 1.296.541.869,00 merupakan pencatatan hasil

stock opname per 31 Desember 2017 yang belum dilakukan pembukuan pada aplikasi persediaan

dan barang persediaan yang ditemukan diperiode berjalan namun belum dilakukan pencatatan,

karena sudah melewati tahun anggaran maka dicatat sebagai penambahan saldo awal. Adapun

contoh penambahan saldo awal adalah stock ikan dan pakan hasil produksi pada Ditjen Perikanan

Budidaya, Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan dan Gedung pada BRSDMKP,

Barang Persediaan berupa sertifikat karantina dan pengendalian mutu pada BKIPMKHP dan

beberapa Barang Persediaan Habis Pakai pada Ditjen PDSPKP.

Transaksi pembelian sebesar Rp 360.415.867.929,00 merupakan transaksi penambahan

persediaan diperiode berjalan yang berhubungan dengan realisasi belanja pembentuk persediaan.

Nilai tersebut didominasi oleh persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Total

realisasi belanja pembentuk persediaan yang berasal dari akun 5218xx, 523xxx dan 526xxx

selama periode semester I adalah sebesar Rp 379.680.977.807,00 sehingga terdapat perbedaan

sebesar Rp 19.265.109.878,00 jika dibandingkan dengan transaksi pembelian pada aplikasi

Halaman 71


KodeEselon I

Uraian Eselon ITransfer Keluar

TKTransfer Masuk

TMSelisih

Transaksi

03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 8.949.050 8.949.050

03212 BRSDMKP 42.205.000 42.205.000

8.949.050 42.205.000 51.154.050Total TKTM

persediaan. Secara umum perbedaan tersebut disebabkan oleh pembayaran pekerjaan persediaan

untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang belum dibayarkan atau ditolak SPM

pembayarannya oleh KPPN pada tahun 2017, dan untuk membayarkannya ditahun 2018 tetap

menggunakan akun 526xxx yang sama, sedangkan persediaan sudah selesai dikerjakan sesuai

kontrak kerjasama dan dicatat 100% pada aplikasi persediaan, contohnya terjadi pada Ditjen

Pengelolaan Ruang Laut yang melakukan pembayaran atas pekerjaan tahun 2017 sebesar

Rp 13.966.781.042, Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 6.300.988.000,00 dan Ditjen

Perikanan Tangkap sebesar Rp 2.155.949.500,00. Selain itu terdapat transaksi pembelian yang

bukan berasal dari akun belanja pembentuk persediaan terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap

sebesar Rp 2.017.657.323,00 menggunakan akun belanja 521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya dan Ditjen PDSPKP sebesar Rp 634.073.055,00 menggunakan akun

belanja 522131 Belanja Jasa Konsultan. Kedua nilai belanja tersebut dicatat dalam aplikasi

persediaan disebabkan secara substansi merupakan biaya yang dapat diatribusikan sebagai

penambah nilai persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Transaksi transfer masuk berkaitan dengan transaksi transfer keluar, transaksi ini memiliki

istilah TKTM dalam penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan. Transaksi Transfer

Masuk yang tercatat adalah sebesar Rp 7.735.921.415,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar

(Rp 7.684.767.365,00) sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 51.154.050,00.

Tabel 11 Selisih Transfer Keluar-Transfer Masuk Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Perbedaan transaksi pada Ditjen Perikanan Tangkap disebabkan oleh perpindahan saldo

persediaan dari satker tidak aktif dari jenis kewenangan Tugas Pembantuan (TP) kepada satker

Dekonsentrasi (DK) dan satker (TP) sudah melakukan transaksi tranfer keluar sedangkan satker

pencatat transfer masuk belum mencatat dalam aplikasi persediaan. Sedangkan yang terjadi pada

BRSDMKP adalah sebaliknya yaitu satker penerima sudah membukukan transaksi transfer

masuk sedangkan satker yang melepaskan persediaan belum mencatat transaksi transfer keluar

pada aplikasi persediaan.

Penambahan pada transaksi Perolehan lainnya terdapat pada Eselon I Ditjen Perikanan

Budiaya dan Ditjen PDSPKP dan nilai terbesar merupakan perolehan benih ikan dan pakan ikan

Halaman 72


KODE ES1 URAIAN ESELON INILAI

TRANSAKSI03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 74.152.649.89203204 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 5.869.539.94503206 DITJEN PDSPKP 161.014.948.90203207 DITJEN P R L 21.081.865.63503213 BKIPMKHP 3.680.000

262.122.684.374Koreksi Tambah

hasil produksi pada beberapa Kantor Daerah dilingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan nilai

total sebesar Rp 12.177.561.790,00.

Transakasi Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar pada persediaan adalah transaksi

yang saling berhubungan dan seharusnya seimbang/ tidak terdapat perbedaan dalam suatu

kelompok akun persediaan, namun terdapat kondisi dimana reklasifikasi masuk tidak seimbang

nilainya dengan reklasifikasi keluar dalam akun persediaan, hal ini disebabkan terdapat

reklasifikasi keluar dari persediaan kepada kelompok akun BMN berupa Aset Tetap, Aset Tak

Berwujud dan Aset Lainnya dan sebaliknya. Selain itu perbedaan juga dapat terjadi karena

petugas sudah melakukan transaksi reklasifikasi keluar namun belum melakukan transaksi

reklasifikasi masuk. Pada periode semester I tahun 2018 terdapat perbedaan pada transaksi

reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar sebesar Rp 253.082.894.272,00, adapun penjelasan

terinci atas perbedaan tersebut terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu Pengguna

Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.

Koreksi Tambah merupakan transaksi penambahan yang disebabkan oleh kesalahan

pencatatan persediaan pada periode sebelumnya, hal ini sesuai dengan petunjuk teknis pencatatan

aplikasi Persediaan dan Simak-BMN, besarnya nilai transaksi koreksi tambah terdapat pada tabel

berikut ini, sedangkan penjelasan terinci terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu

Pengguna Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.

Tabel 12 Rincian Transaksi Koreksi Tambah Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Berkurangnya nilai persediaan salah satunya disebabkan oleh pemakaian persediaan untuk

operasional rutin kantor, nilai pemakaian atas persediaan habis pakai per 30 Juni 2018 adalah

sebesar Rp 104.540.938.469,00. Pemakaian ini merupakan penggunaan persediaaan berupa ATK

perkantoran, barang persediaan untuk pemeliharaan, persediaan suku cadang, bahan baku yang

berada diseluruh eselon I dan termasuk sertifikat karantina ikan dan pengendalian mutu pada

BKIPMKHP

Halaman 73


URAIAN TRANSAKSI NILAI

BARANG USANG 148.706.428

BARANG RUSAK 6.102.902.455

TOTAL 6.251.608.883

Barang Persediaan yang telah Usang dan Rusak harus dikeluarkan dari Neraca disebabkan

barang tersebut sudah tidak memiliki nilai manfaat ekonomi. Nilai barang yang tercatat keluar

karena using dan rusak pada periode semester I tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.251.608.883,00

pada beberapa akun persediaan dan beberapa eselon I Ditjen Perikanan Budidaya yang

disebabkan oleh ikan hasil produksi yang mati, Ditjen PDSPKP berupa bahan pameran atau bazar

yang rusak dan BRSDMKP berupa bahan baku laboratorium yang sudah kadaluarsa.

Tabel 13 Rincian Transaksi Barang Usang dan Rusak Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Selain menggunakan menu usang/ rusak untuk mengeluarkan persediaan berupa hasil

produksi ikan, udang dan kerang yang mati, beberapa satker pada Ditjen Perikanan Budidaya

juga menggunakan menu penghapusan lainnnya, transaksi penghapusan lainnya juga terdapat

pada Ditjen PDSPKP dan Ditjen PRL. Penjelasan lebih rinci atas transaksi penghapusan lainnya

terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon I

masing-masing.

Transaksi pengurangan nilai persediaan terbesar terdapat pada akun persediaan untuk

diserahkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp 539.695.207.445,00, adapun penjelasan umum

atas transaksi ini adalah berupa Kapal Bantuan Pemerintah, Alat Penangkapan Ikan, bangunan

pelabuhan pada Ditjen Perikanan Tangkap, hasil produksi ikan pada Unit Kerja Kantor Daerah

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Integrated Cold Storage (ICS) dibeberapa lokasi oleh Ditjen

PDSPKP dan Jalan dan Jembatan pada Ditjen PRL. Selain diserahkan kepada masyarakat,

transaksi ini juga menyerahkan Barang Persediaan Penunjang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan kepada petugas BMN berupa Notebook, printer, dan kamera kepada Pemerintah

Daerah Provinsi. Seluruh transaksi yang dibukukan telah memiliki Memo Penyesuaian dan

BAST baik kepada kelompok masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Rincian atas

rekapitulasi Memo Penyesuaian dan BAST terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu

Pengguna Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.

Koreksi Kurang merupakan transaksi pengurangan persediaan yang disebabkan oleh

kesalahan pencatatan persediaan pada periode sebelumnya baik berupa kuantitas maupun karena

Halaman 74


Kode Eselon I

Uraian Eselon I Nilai Transaksi

03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 46.234.456.19903204 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 4.859.032.96903206 DITJEN PDSPKP 142.715.630.40203207 DITJEN P R L 21.081.865.63503212 BRSDMKP 2.790.00003213 BKIPMKHP 3.680.000

214.897.455.205Total Koreksi Keluar

URAIAN TRANSAKSINILAI

TRANSAKSI

Stock Opname Masuk/Penambahan 4.742.828.795

Stock Opname Keluar/ Pengurangan (2.790.354.086)

STOCK OPNAME PERSEDIAAN 1.952.474.709

harga satuan persediaan. Nilai transaksi koreksi keluar pada periode semester I tahun 2018 adalah

sebesar Rp 214.897.455.205,00 nilai tersebut terdapat pada Eselon I sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Transaksi Koreksi Keluar Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Transaksi koreksi kurang secara umum pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah transaksi

koreksi untuk perbaikan pencatatan persediaan atas kapal tahun 2016 yang diselesaikan pada

tahun 2018, sedangkan pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah transaksi perbaikan atas saldo

benih dan pakan ikan hasil produksi pada beberapa UPT sedangkan penjelasan terinci atas

transaksi ini terdapat pada Catatan Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Negara

Eselon I masing-masing.

Nilai Penyesuaian Persediaan pada periode semester I tahun 2018 yang berasal dari Harga

Pokok Terakhir barang persediaan secara total adalah sebesar Rp 53.259.964.026,00, rincian atas

transaksi penyesuaian persediaan ini seharusnya hanya terjadi pada jenis persediaan habis pakai

untuk operasional perkantoran. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disajikan pada Catatan

Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon I masing-masing.

Berdasarkan Berita Acara telah dilakukan stock opname atas posisi persediaan per 30 Juni

2018 adapun hasil transaksi stock opname terdapat penambahan dan pengurangan yang apabila

diakumulasikan menjadi sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Transaksi Stock Opname Persediaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Posisi Persediaan per 30 Juni 2018 yang telah dilakukan transaksi stock opname pada Neraca

Simak-BMN adalah sebagai berikut:

Halaman 75


KODE AKUN

URAIAN AKUN30 JUNI 2018

E-REKONSILIASI G2LAPORAN BMN

117111 Barang Konsumsi 9.405.868.819

117112 Amunisi 79.653.750

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 429.666.750

117114 Suku Cadang 5.400.176.210

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 723.542.588

117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

20.967.980.160

117123Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

52.183.438.704

117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

59.320.668.587

117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat

43.005.223.768

117126Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat

14.620.600.764

117127Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

56.359.971.138

117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

93.647.340.678

117129Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam

32.413.690.129

117131 Bahan Baku 19.012.725.365

117191Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

472.156.500

117199 Persediaan Lainnya 9.250.184.069

417.292.887.979TOTAL PERSEDIAAN

Tabel 16 Saldo Persediaan Per Akun Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Kondisi persediaan per 30 Juni 2018 sebagian besar dalam kondisi baik dan untuk persediaan

untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda sebagian besar sudah diserahkan pada saat laporan

ini disusun namun proses administrasi BAST kepada kelompok masyarakat / pemda masih belum

seslesai sehingga belum bisa dikeluarkan dari Neraca KKP.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited)

sebesar Rp 13.360.956.884.898,00. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah sebesar

Rp 7.898.658.151.800,00 dan mutasi tambah sebesar Rp 5.765.894.113.072,00 dan mutasi

kurang sebesar Rp 303.595.379.974,00.

Ringkasan mutasi Tanah per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Halaman 76


7.898.658.151.800

5.765.894.113.072

7.712.000

202 Pengembangan Nilai Aset 7.712.000

377.336.369.974

100 Penambahan Saldo Awal 187.142.857

102 Transfer Masuk 99.241.740.371

103 Hibah (Masuk) 3.165.730.000

107 Reklasifikasi Masuk 262.857.143

112 Perolehan Lainnya 203.056.639.603

120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 71.073.010.000

206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 349.250.000

5.388.550.031.098

205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 5.388.550.031.098

(303.595.379.974)

(303.408.237.117)

302 Transfer Keluar (99.241.740.371)

303 Hibah (Keluar) (847.000.000)

304 Reklasifikasi Keluar (69.721.542.603)

305 Koreksi Pencatatan (133.597.954.143)

(187.142.857)

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (187.142.857)

13.360.956.884.898

Intrakomptabel

SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Audited )

Penambahan dari Realisasi Anggaran

Penambahan Bukan dari Realisasi Anggaran

Perubahan yang Menambah Nilai BMN

MUTASI KURANG

Pengurangan

Perubahan yang Mengurangi Nilai BMN

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian

SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited )

Tabel 17 Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)

Dari jumlah/nilai tanah diatas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak

ketiga 1 (satu) bidang seluas 24 Hektar terdapat pada unit eselon 1 PRL di pulau Nipah sesuai

dengan perjanjian Pemanfaatan pada tanah tersebut akan dibangunan beberapa fasilitas bangunan

namun terkendala dengan IMB karena wilayah tersebut merupakan kawasan Hutan konservasi,

dan tidak terdapat bidang tanah yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja

Sama Pemanfaatan sebagian BMN berupa Tanah, terdapat Tanah seluas 24 Hektar di Pulau

Nipah, Batam yang dimanfaatkan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa. Kerjasama pemanfaatan

tersebut berjangka 30 tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali. Dari

pemanfaatan tersebut imbal balik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Kontribusi langsung kepada Negara berupa kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi

Pemerintah dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% per tahun

Halaman 77


Nilai kontribusi tetap tahun pertama sebesar Rp 1.155.102.799,00

Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebesar Rp

119.436.939.332,00

Kontribusi langsung kepada Negara berupa kontribusi pembagian keuntungan sebesar 6,95%

dari net cash flow per tahun, dengan nilai minimal sebesar Rp 1.414.905.240,00

Kontribusi langusng kepada Negara berupa kontribusi dalam bentuk barang berupa

Speedboat, Furniture/Peralatan Kantor dan Bangunan Kantor Terintegrasi, senilai Rp.

5.200.000.000,00

Kontribusi langsung kepada Negara berupa sisa Aset berupa Bangunan Sarana dan Prasarana

Penyimpanan Minyak beserta fasilitas pendukung yang akan diterima pada akhir pemanfaatan

senilai Rp 1.704.073.842.605,00

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah

906.811 m2 senilai Rp 1.843.431.001,00 yang terdapat di Unit Eselon I Ditjen Perikanan

Tangkap. Penyebab BMN tanah tersebut dihentikan dari penggunaan dapat dilihat pada Catatan

atas Laporan Barang Milik Negara unit Eselon I yang bersangkutan.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Tanah seluas 1.122 m2 beserta rumah negara pada SUPM Negeri Sorong yang saat ini dikuasai

Sdr. Abu Darda Razak dan Ahli Waris Alm. Sdr. Zulkifi Bugis, keduanya adalah PNS KKP.

Sesuai dengan hasil Reviu dari Inspektorat Jenderal akan ditindaklanjuti dengan melakukan

perubahan Peruntukan dari tanah dengan merubah Lampiran Keputusan Bupati Kota Sorong.

2. Potensi gugatan perdata atas tanah pada STP Jakarta oleh ahli waris pemberi hibah H.M.D

Hasbullah. Ditindaklanjuti dengan usaha menerbitkan Sertifikat atas tanah melalui kerjasama

dengan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

3. Potensi kehilangan tanah tambak seluas 472.440 m2 di Segoro, Sidoarjo berdasarkan putusan

BANI nomor 302/III/ARB-BANI/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dengan penggugat atas nama

PT Semeru Cemerlang. Terkait resiko tuntutan hukum ini KKP masih melakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Legal audit atas prestasi pelaksanaan ruislag, legal standing prestasi kedua belah pihak

dan perhitungan kembali nilai nominal prestasi

Halaman 78


Jenis Transaksi

Uraian Transaksi Kode Es1 Nilai

100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 187.142.857

05 187.142.857

102 Transfer Masuk Subtotal 99.241.740.371

04 1.870.562.130

05 3.293.976.316

12 94.077.201.925

103 Hibah (Masuk) Subtotal 3.165.730.000

05 1.000.000.000

07 2.165.730.000

107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 262.857.143

05 262.857.143

112 Perolehan Lainnya Subtotal 203.056.639.603

07 203.056.639.603

120 Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Subtotal 71.073.010.000

03 15.922.359.000

04 48.718.670.000

12 6.431.981.000

202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 7.712.000

03 7.712.000

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal (187.142.857)

05 (187.142.857)

b. Memastikan apakah tanah yang menjadi obyek perjanjian adalah Tanah Negara

c. Memastikan apakah Surat Pelepasan Hak yang ditetapkan Menteri Pertanian sudah

memenuhi ketentuan pasal 7 (tujuh) dalam perjanjian tersebut

d. Dan memastikan apakah tanah yang menjadi obyek perjanjian sudah dicatat dalam daftar

Barang Milik Negara pada Kemeterian Pertanian

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No:S-1062/KN/2017 tanggal 1

Agustus 2016 hal Penyelesaian Pelaksanaan Ruislag (Tukar Menukar) Tanah Tambak Segoro,

Jawa Timur, disampaikan bahwa tanah tambak di desa Segoro Tambak yang merupakan obyek

tukar menukar adalah Barang Milik Negara (BMN) dan telah dicatat dalam Pembukuan Tanah

Unit Eselon I Sekretariat Ditjen Perikanan Budi daya. Kemudian sebagai Obyek Revaluasi tahun

2017 Tanah tersebut telah dilakukan Penilaian dan ditetapkan Nilai Aset sebesar Rp

103.679.793.000,00.

Ringkasan mutasi Tanah per jenis transaksi pada masing-masing unit Eselon I disajikan

dalam tabel berikut ini:

Tabel 18 Ringkasan Mutasi Tanah Pada Masing-masing Eselon I


Halaman 79


Jenis Transaksi


205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Subtotal 5.388.550.031.098

03 972.722.438.256

04 1.414.250.239.404

05 6.876.838.330

06 111.206.344.500

07 145.019.500.186

12 2.659.684.914.857

13 78.789.755.565

206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi Subtotal 349.250.000

12 349.250.000

302 Transfer Keluar Subtotal (99.241.740.371)

04 (1.870.562.130)

05 (3.293.976.316)

12 (94.077.201.925)

303 Hibah (Keluar) Subtotal (847.000.000)

03 (847.000.000)

304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (69.721.542.603)

07 (69.721.542.603)

305 Koreksi Pencatatan Subtotal (133.597.954.143)

05 (262.857.143)

07 (133.335.097.000)

5.462.298.733.098 TOTAL

Penjelasan detail transaksi pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan

Barang Pengguna Eselon I Semesteran (LBPE1S) masing-masing, sedangkan untuk transaksi

Transfer Masuk dan Transfer Keluar dijelaskan dalam Pengungkapan Penting Lainnya pada

laporan ini.

c. Peralatan dan Mesin

1. Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018

(Unaudited) adalah sebesar Rp 5.568.100.944.028,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal

sebesar Rp 5.630.790.108.946,00, mutasi tambah sebesar Rp 144.272.495.856,00 dan mutasi


Ringkasan mutasi Peralatan dan Mesin per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Halaman 80


5.620.038.240.193 10.751.868.753

143.755.723.890 516.771.966

30.551.125.930 -

101 Pembelian 30.226.267.930


113.106.475.360 -

100 Penambahan Saldo Awal 2.140.158.000

102 Transfer Masuk 60.037.348.100

103 Hibah (Masuk) 362.571.212

105Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

7.107.901.556

107 Reklasifikasi Masuk 30.561.693.074

112 Perolehan Lainnya 216.128.000

177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

9.086.912.188

208 Pengembangan Melalui KDP 3.593.763.230

98.122.600 -

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 98.122.600

(206.104.402.778) (857.257.996)

(206.104.402.778) -

188Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

(45.186.975.494)

301 Penghapusan (3.713.200.543)

302 Transfer Keluar (75.794.003.917)

303 Hibah (Keluar) (50.512.190.165)


305 Koreksi Pencatatan (6.421.946.017)

308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (14.349.000)

309 Usulan Barang Hibah DK/TP (8.468.075.950)

399Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya

(99.426.966)

5.557.689.561.305 10.411.382.723

Intrakomptabel Ekstrakomptabel

SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )




MUTASI KURANG

Pengurangan

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian

SALDO AWAL Per 31 Desember 2017 (Audited )

Tabel 19 Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, tidak terdapat Peralatan dan Mesin yang statusnya

sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/

pemindahtanganan.

Peralatan dan Mesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah

adalah 32.113 unit/buah senilai Rp 187.227.500.198,00.

Ringkasan mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam

tabel berikut ini:

Halaman 81


Jenis Transaksi


100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 2.140.158.000

05 1.806.750.000

12 333.408.000

101 Pembelian Subtotal 30.226.267.930

01 4.552.980.496

02 452.966.000

03 1.701.878.800

04 5.256.458.726

05 6.451.467.436

06 527.842.582

07 1.352.020.450

12 2.511.958.100

13 7.418.695.340


01 344.647.010

03 471.871.000

04 9.122.857.942

05 13.721.524.546

06 8.580.452.066

07 312.595.000

12 23.011.959.662

13 4.471.440.874

103 Hibah (Masuk) Subtotal 362.571.212

05 362.571.212

105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 7.107.901.556

12 7.107.901.556

107 Reklasifikasi Masuk Subtotal 30.561.693.074

01 101.574.000

03 15.245.952.601

06 239.360.000

07 175.970.000

12 13.849.201.473

13 949.635.000

112 Perolehan Lainnya Subtotal 216.128.000

12 216.128.000

177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Subtotal 9.086.912.188

01 7.948.874.700

03 42.306.000

05 2.287.179

07 45.850.000

12 1.033.245.309

13 14.349.000

Tabel 20 Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Masing-masing Eselon I


Halaman 82


Jenis Transaksi


188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (45.186.975.494)

01 (239.296.500)

02 (1.528.107.054)

03 (21.763.289.142)

04 (2.225.289.926)

05 (3.150.822.283)

06 (3.250.988.227)

07 (1.836.210.682)

12 (3.789.172.315)

13 (7.403.799.365)


01 66.508.000

05 108.350.000

12 150.000.000

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 98.122.600

01 46.934.040

03 9.900.000

07 5.918.400

12 35.370.160

208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 3.593.763.230

04 3.593.763.230

301 Penghapusan Subtotal (3.713.200.543)

01 (2.398.500.543)

05 (1.299.800.000)

07 (14.900.000)


01 (14.927.166.027)

03 (471.871.000)

04 (8.734.630.142)

05 (13.721.524.546)

06 (10.168.671.666)

07 (299.980.000)

12 (22.998.719.662)

13 (4.471.440.874)

303 Hibah (Keluar) Subtotal (50.512.190.165)

03 (34.465.851.339)

04 (7.323.010.349)

05 (999.879.505)

06 (848.617.425)

07 (6.874.831.547)


01 (101.574.000)

03 (458.032.300)

04 (239.831.000)

06 (242.847.000)

07 (183.538.000)

Halaman 83


Jenis Transaksi


12 (13.648.057.426)

13 (1.020.355.000)

305 Koreksi Pencatatan Subtotal (6.421.946.017)

03 (6.421.946.017)

306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola Subtotal -

03 -

308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola Subtotal (14.349.000)

13 (14.349.000)

309 Usulan Barang Hibah DK/TP Subtotal (8.468.075.950)

399 Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya

Subtotal (99.426.966)

06 (96.896.566)

07 (2.530.400)

(62.348.678.888)TOTAL

Perolehan Buku

3050104999 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya 1-2 14 7.281.600 3.640.800

3050105007 CCTV (Camera Control Television System) 342-350 11 163.861.250 81.930.625

3050105048 LCD Projector/ Infocus 85-88 12 78.588.040 39.294.020 3050105058 Focusing Screen/ Layar LCD Projector 49-52 4 28.722.800 14.361.400 3050199999 Alat Kantor Lainnya 1529 5 3.042.410 1.521.205 3050201999 Meubelair Lainnya 463 3 4.409.862.000 2.645.917.200 3050206002 Televisi 143 4 9.883.040 4.941.520

NilaiJumlahNUPNama Barang

Kode Barang




laporan ini.

Terdapat BMN Peralatan dan Mesin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang

masih tercatat pada satker Biro Umum. Hal ini terjadi karena pada saat pembentukannya, APBN

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diadminitrasikan pada APBN Kementerian

Kelautan dan Perikanan. BMN tersebut saat ini dalam proses alih status dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Daftar Peralatan dan Mesin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang masih

tercatat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 21 Daftar Peralatan dan Mesin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)

Halaman 84


Perolehan Buku

3050206005 Amplifier 1-2 30 10.403.740 5.201.870

3050206007 Loudspeaker 24-28 2 67.925.580 33.962.790 3050206016 Mic Conference 2-37 1 525.474.360 262.737.180 3050206017 Unit Power Supply 2 9 6.242.240 3.121.120 3050206068 DVD Player 1 10 1.816.370 908.185 3060101003 Audio Mixing Stationer 1-2 9 34.460.060 17.230.030 3060101042 Audio Master Control Unit 3-4 1 131.349.740 65.674.870 3060101060 Power Amplifier 10-13 1 121.918.400 60.959.200

3060101065 Chairman/ Audio Conference 10-13 1 61.707.960 30.853.980

3060102041 Remote Control Unit 3'4 5 20.319.060 10.159.530

3060102042 Rak Peralatan 8-14 5 41.345.490 20.672.745

3060102132 Video Conference 1 60 1.248.500.000 749.100.000

3060201003 Pesawat Telephone 41-142 3 291.799.560 145.899.780

3060209005 Network Monitoring System 1 1 264.236.510 132.118.255

3060305999 Peralatan Pemancar SHF Lainnya 1-3 1 12.483.480 9.362.609

3060310999 Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya 1 2 8.842.670 6.632.002

3060399999 Peralatan Pemancar Lainnya 1 1 78.022.910 58.517.182

3100201012 Hard Disk 20-23 3 33.287.920 12.482.968

3100204002 Router 6-12 4 364.102.200 136.538.325

3100204003 Hub 6 12 26.101.150 9.787.931

3100204015 Firewall 1 22 102.989.840 38.621.190

3100204024 Switch 1-5 14 177.890.630 66.708.987

3100204027 Rackmount 1 3 19.766.080 7.412.280

3100204999 Peralatan Jaringan Lainnya 1-3 5 93.626.490 35.109.933

3100299999 Peralatan Komputer Lainnya 1-28 1 5.100.060 1.912.512

259 8.450.953.640 4.713.292.224

Nilai

TOTAL

JumlahNUPNama BarangKode

Barang

Ringkasan mutasi akun Peralatan dan Mesin per bidang barang disajikan pada lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada

Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Semester I

Tahun Anggaran 2018 (Unaudited).

2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada pada Laporan Barang Pengguna

Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 3.624.654.976.683,00.

d. Gedung dan Bangunan

1. Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018


sebesar Rp 3.868.722.769.444,00, mutasi tambah sebesar Rp 1.747.716.288.125,00 dan mutasi

kurang sebesar Rp 1.656.219.798.072,00.

Halaman 85


3.862.507.648.426 5.997.476.418

845.779.134.852 142.919.961

4.676.307.337 -

101 Pembelian 428.529.170

113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 307.073.960

202 Pengembangan Nilai Aset 3.940.704.207

399.732.002.188 -

100 Penambahan Saldo Awal 4.722.828.000

102 Transfer Masuk 273.093.268.103


7.997.143.000



121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 3.335.900.158


405.654.000

206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 10.598.172.950

208 Pengembangan Melalui KDP 1.183.860.700

441.370.825.327 -

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 5.265.993.562

205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 436.104.831.765

(547.640.442.443) (439.238.772)

(547.640.442.443) -


(4.488.164.484)

223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (132.698.960.879)

302 Transfer Keluar (273.679.287.103)

303 Hibah (Keluar) (78.876.820.872)


305 Koreksi Pencatatan (38.100.000)

309 Usulan Barang Hibah DK/TP (7.957.413.613)

321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (5.146.272.499)

4.160.646.340.835 5.701.157.607 SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )




MUTASI KURANG

Pengurangan


MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian


Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut

ini:

Tabel 22 Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, tidak terdapat Gedung dan Bangunan yang

statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/

pemindahtanganan.

Gedung dan Bangunan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah

adalah 164 unit senilai Rp 18.507.833.667,00.

Halaman 86


Jenis Transaksi


100 Penambahan Saldo Awal Subtotal 4.722.828.000

04 4.463.425.000

07 238.403.000

12 21.000.000

101 Pembelian Subtotal 428.529.170

04 321.654.170

12 62.000.000

13 44.875.000


03 15.876.563.410

04 45.072.845.637

05 2.565.834.000

06 16.363.204.227

12 193.214.820.829


03 88.825.000

04 633.082.000

06 6.316.257.000

12 609.039.000

13 349.940.000


03 42.105.448.793

04 4.831.000

06 36.384.640.383

12 152.712.101

13 158.059.000

113 Penyelesaian Pembangunan Langsung Subtotal 307.073.960

03 109.576.000

04 147.655.960

12 49.842.000


03 6.068.717.000

04 10.099.678.000

05 552.638.000

12 2.823.381.000

13 45.070.000

121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi Subtotal 3.335.900.158

03 2.830.891.999

04 367.240.025

12 137.768.134

Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 23 Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Masing-masing Eselon I


Halaman 87


Jenis Transaksi


177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Subtotal 405.654.000

07 299.150.000

12 106.504.000


03 (1.060.294.000)

04 (24.938.000)

05 (6.813.000)

06 (2.130.403.292)

07 (658.899.200)

12 (56.637.992)

13 (550.179.000)

202 Pengembangan Nilai Aset Subtotal 3.940.704.207

03 193.057.000

04 892.366.050

05 39.400.000

06 313.928.957

12 858.233.000

13 1.643.719.200

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Subtotal 5.265.993.562

03 254.069.000

04 (91.346.818)

06 4.799.585.900

07 (59.744.800)

12 297.124.231

13 66.306.049

205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Subtotal 436.104.831.765

01 (385.967.940)

03 38.232.769.304

04 318.072.141.107

05 (5.236.103.548)

06 (9.275.580.810)

07 (6.066.117.497)

12 76.829.618.915

13 23.934.072.234

206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi Subtotal 10.598.172.950

12 10.598.172.950

208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 1.183.860.700

05 187.320.000

06 466.260.900

12 385.279.800

13 145.000.000

223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali Subtotal (132.698.960.879)

01 (134.224.409)

03 (20.739.972.202)

04 (40.423.953.792)

05 (3.031.636.973)

06 (4.195.108.325)

07 (5.620.112.339)

Halaman 88


Jenis Transaksi


12 (51.771.122.203)

13 (6.782.830.636)


03 (6.673.918.143)

04 (45.047.907.637)

05 (3.539.015.000)

06 (25.043.725.494)

12 (193.374.720.829)


03 (19.319.481.243)

04 (57.035.845.302)

05 (759.486.000)

06 (600.378.000)

07 (1.161.630.327)


03 (3.243.339.000)

06 (41.064.623.793)

07 (310.279.200)

12 (49.842.000)

13 (87.339.000)

305 Koreksi Pencatatan Subtotal (38.100.000)

12 (38.100.000)

309 Usulan Barang Hibah DK/TP Subtotal (7.957.413.613)

321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi Subtotal (5.146.272.499)

03 (2.656.863.265)

04 (367.240.025)

12 (2.122.169.209)

298.138.692.409TOTAL

Penjelasan detail transaksi lain pada tabel diatas dapat dilihat pada masing-masing Laporan



laporan ini.

Ringkasan mutasi akun Gedung dan Bangunan per bidang barang disajikan pada lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada

Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Semester I

Tahun Anggaran 2017 (Audited).

2. Akumulasi Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada pada Laporan Barang Pengguna

Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 246.794.183.812,00.

Halaman 89


1.079.856.547.415

357.087.012.692

426.895.000



57.976.466.423

102 Transfer Masuk 13.433.572.382



208 Pengembangan Melalui KDP 493.368.000

298.683.651.269



(83.350.908.336)

(83.350.908.336)


(138.689.636)


302 Transfer Keluar (17.949.331.910)

303 Hibah (Keluar) (4.289.379.847)

304 Reklasifikasi Keluar (639.881.143)

1.353.592.651.771

Intrakomptabel





MUTASI KURANG

Pengurangan

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian


e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni

2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 3.041.967.312.839,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo

awal sebesar Rp 2.813.383.007.599,00, mutasi tambah sebesar Rp 801.228.481.288,00 dan

mutasi kurang sebesar Rp 572.644.176.048,00.

1. Jalan dan Jembatan

a) Nilai Perolehan Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 218


sebesar Rp 1.079.856.547.415,00, mutasi tambah sebesar Rp 357.087.012.692,00 dan mutasi


Ringkasan mutasi Jalan dan Jembatan per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut

ini:

Tabel 24 Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semesteran, Per 31 Desember 2017 (Unaudited)

Halaman 90


Jenis Transaksi



03 484.384.700

04 991.246.329

06 99.910.000

12 11.858.031.353


03 24.582.177.041

06 118.000.000


12 194.010.000

13 97.000.000


03 4.222.607.000

04 14.877.676.000

05 249.066.000

188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Subtotal (138.689.636)

06 (127.730.636)

13 (10.959.000)


03 135.885.000


07 639.881.143


01 425.455.233

03 276.115.968.298

04 5.942.487.627

05 600.029.178

07 6.564.077.952

12 7.867.549.861

13 528.201.977

208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 493.368.000

12 493.368.000

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang statusnya


pemindahtanganan.

Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah

adalah 50.859 m2 senilai Rp 816.439.905,00 dan 156 unit senilai Rp 71.853.406,00.

Ringkasan mutasi Jalan dan Jembatan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 25 Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan Pada Masing-masing Eselon I


Halaman 91





laporan ini.

b) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada pada Laporan Barang Pengguna


2. Irigasi

a) Nilai Perolehan Irigasi

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited)

adalah sebesar Rp 1.323.473.023.554,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar

Rp 1.376.293.321.263,00, mutasi tambah sebesar Rp 421.147.782.714,00 dan mutasi kurang

sebesar Rp 473.968.080.423,00.

Ringkasan mutasi Irigasi per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Jenis Transaksi



01 (745.618.677)

03 (33.348.589.396)

04 (3.313.672.871)

05 (1.206.337.983)

07 (10.804.492.314)

12 (10.716.319.207)

13 (198.595.352)


03 (484.384.700)

04 (991.246.329)

06 (99.910.000)

12 (16.373.790.881)


03 (3.247.641.357)

04 (714.723.530)

07 (327.014.960)

304 Reklasifikasi Keluar Subtotal (639.881.143)

07 (639.881.143)

273.736.104.356 TOTAL

Halaman 92


1.376.293.321.263

421.147.782.714

128.238.430.328


102 Transfer Masuk 21.265.439.810


2.733.021.000



121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 415.020.209

208 Pengembangan Melalui KDP 641.200.000

292.909.352.386


(473.968.080.423)

(473.968.080.423)


(1.216.722.800)


302 Transfer Keluar (24.642.760.210)

303 Hibah (Keluar) (38.853.190.181)



309 Usulan Barang Hibah DK/TP (99.500.000)

321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (589.048.943)

1.323.473.023.554 SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )



MUTASI KURANG

Pengurangan

Intrakomptabel

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian


Tabel 26 Ringkasan Mutasi Irigasi Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Irigasi di atas, tidak terdapat Irigasi yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh

pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan.

Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 86 unit

senilai Rp 5.758.446.322,00.

Ringkasan mutasi Irigasi pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut

ini:

Halaman 93


Jenis Transaksi



04 82.354.000

07 131.621.000


03 5.783.305.100

04 7.530.984.948

06 378.153.363

12 7.572.996.399


12 2.733.021.000


03 53.724.324.793

06 160.000.000

12 49.842.000


03 41.787.849.516

04 7.176.014.000

05 71.744.000

121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi Subtotal 415.020.209

12 415.020.209


03 (338.847.000)

06 (828.294.000)

12 (19.507.800)

13 (30.074.000)


03 261.326.079.705

04 11.078.896.283

05 (10.017.821.551)

07 407.087.026

12 30.130.063.423

13 (14.952.500)

208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal 641.200.000

12 641.200.000


03 (365.963.937.954)

04 (4.565.913.436)

05 (5.996.886.735)

07 (28.558.090.486)

12 (3.287.077.129)

13 (18.791.500)

Tabel 27 Ringkasan Mutasi Irigasi Pada Masing-masing Eselon I


Halaman 94


Jenis Transaksi



03 (5.783.305.100)

04 (7.530.984.948)

06 (478.153.363)

12 (10.850.316.799)


03 (17.400.109.300)

04 (19.198.467.657)

06 (246.330.000)

07 (2.008.283.224)


12 (109.855.000)


13 (66.306.049)

309 Usulan Barang Hibah DK/TP Subtotal (99.500.000)

321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi Subtotal (589.048.943)

03 (174.028.734)

12 (415.020.209)

(52.820.297.709)TOTAL




laporan ini.

b) Akumuasi Penyusutan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Irigasi pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30

Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 412.550.789.790,00.

3. Jaringan

a) Nilai Perolehan Jaringan

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited)

adalah sebesar Rp 364.901.637.514,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar

Rp 357.233.138.921,00, mutasi tambah sebesar Rp 24.872.740.318,00 dan mutasi kurang

sebesar Rp 17.204.241.725,00.

Ringkasan mutasi Jaringan per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Halaman 95


357.233.138.921

24.872.740.318

947.660.056

101 Pembelian 630.046.800


23.922.556.262

102 Transfer Masuk 13.767.884.905



3.000.000

2.524.000


(17.204.241.725)

(17.204.241.725)


(523.642.000)

302 Transfer Keluar (13.767.884.905)

303 Hibah (Keluar) (2.910.190.820)


364.901.637.514 SALDO AKHIR Per 30 Juni 2018 (Unaudited )

Kode Trn Uraian Intrakomptabel


MUTASI TAMBAH




MUTASI KURANG

Pengurangan

Tabel 28 Ringkasan Mutasi Jaringan Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Jaringan di atas, tidak terdapat Jaringan yang statusnya sedang dimanfaatkan

oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan.

Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 922

unit senilai Rp 7.260.974.628,00.

Ringkasan mutasi Jaringan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel

berikut ini:

Halaman 96


Jenis Transaksi



04 579.392.000

07 46.376.000

13 4.278.800


03 308.228.800

04 1.023.586.993

05 36.500.000

06 389.145.164

12 12.010.423.948


03 10.151.671.357


05 3.000.000


03 (442.257.000)

05 (3.000.000)

06 (78.385.000)


03 152.696.000

04 147.454.206

13 17.463.050


07 2.524.000


04 (1.023.586.993)

05 (36.500.000)

06 (697.373.964)

12 (12.010.423.948)


03 (1.245.574.000)

04 (1.060.963.114)

07 (603.653.706)


07 (2.524.000)

7.668.498.593 TOTAL

Tabel 29 Ringkasan Mutasi Jaringan Pada Masing-masing Eselon I





laporan ini.

Halaman 97


82.278.228.051

27.094.657.685

96.535.704


26.998.121.981


102 Transfer Masuk 1.586.999.500


22.919.683.198


(23.783.675.128)

(23.783.675.128)

301 Penghapusan (14.065.389.494)

302 Transfer Keluar (9.718.285.634)

85.589.210.608

Intrakomptabel

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian





MUTASI KURANG

Pengurangan

b) Akumuasi Penyusutan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jaringan pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30

Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 89.983.835.163,00.

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018

(Unaudited) adalah sebesar Rp 147.840.151.544,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal

sebesar Rp 144.780.305.776,00, mutasi tambah sebesar Rp 27.353.358.589,00 dan mutasi


1. Aset Tetap dalam Renovasi

a) Nilai Perolehan Aset Tetap dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30

Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 85.589.210.608,00, jumlah tersebut terdiri atas

saldo awal sebesar Rp 82.278.228.051,00, mutasi tambah sebesar Rp 27.094.657.685,00 dan

mutasi kurang sebesar Rp 23.783.675.128,00.

Ringkasan mutasi Aset Tetap dalam Renovasi per jenis transaksi disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 30 Ringkasan Mutasi Aset Tetap dalam Renovasi Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Uaudited)

Halaman 98


Jenis Transaksi



04 251.397.194


01 448.673.500

03 1.061.326.000

04 77.000.000


12 22.919.683.198


03 1.856.162.089

04 198.880.000

12 185.000.000


02 96.535.704

301 Penghapusan Subtotal (14.065.389.494)

12 (14.065.389.494)


01 (8.579.959.634)

03 (1.061.326.000)

04 (77.000.000)

3.310.982.557 TOTAL

Dari jumlah Aset Tetap dalam Renovasi di atas, tidak terdapat Aset Tetap dalam Renovasi

yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses

penghapusan/ pemindahtanganan.

Aset Tetap dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional

pemerintah adalah 3 unit senilai Rp 3.050.952.000,00.

Ringkasan mutasi Aset Tetap dalam Renovasi pada masing-masing unit Eselon I

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 31 Ringkasan Mutasi Aset Tetap dalam Renovasi Pada Masing-masing Eselon I





laporan ini.

Daftar Rinci Aset Tetap Renovasi pada masing-masing Eselon I disajikan pada lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik pada

Halaman 99


Laporan Barang Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode

Semester I Tahun Angggaran 2018 (Audited) ini.

b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi pada pada Laporan Barang Pengguna

Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 683.779.301,00.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 Kementerian Keuangan telah

melakukankan update aplikasi SIMAK-BMN pada tahun 2015 untuk melakukan proses

penyusutan terhadap Aset Tetap Renovasi.

Berdasarkan Tabel Masa Manfaat II dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Renovasi yang dapat

disusutkan hanya Peralatan dan Mesin dalam Renovasi, Gedung dan Bangunan dalam

Renovasi serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi dengan tahun perolehan setelah

Tahun 2012. Kemudian berdasarkan Ilustrasi Penyusutan poin 2 (dua) dan 6 (enam) dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Renovasi tidak dapat

disusutkan sebagai Barang Milik Negara yang berdiri sendiri. Aset Tetap Renovasi hanya

bersifat menambah masa manfaat dan/atau nilai penyusutan Barang Milik Negara setelah Aset

Tetap Renovasi dikapitalisasi pada BMN dimana Aset Tetap Renovasi tersebut berada. Atas

penyusutan Aset Tetap Renovasi yang terjadi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun Angggaran 2017 akan kami

komunikasikan kepada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang dan penerbit

aplikasi SIMAK-BMN untuk selanjutnya dilakukan koreksi pada Tahun 2018.

2. Aset Tetap Lainnya

a) Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018




Halaman 100


62.502.077.725 5.379.920.873

1.279.418.486 68.364.000

292.000.000 -

101 Pembelian 95.000.000


987.418.486 -

102 Transfer Masuk 124.921.693


733.270.000


112 Perolehan Lainnya 61.319.100


2.400.000

(1.530.555.275) (190.950.000)

(1.530.555.275) -


(1.020.717.582)

301 Penghapusan (9.440.000)

302 Transfer Keluar (168.421.693)

303 Hibah (Keluar) (133.096.000)


62.250.940.936 5.257.334.873





MUTASI KURANG

Pengurangan

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian


Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut

ini:

Tabel 32 Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, tidak terdapat Aset Tetap Lainnya yang statusnya


pemindahtanganan.

Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah

adalah 2.119 unit/buah senilai Rp 2.229.229.043,00.

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam

tabel berikut ini:

Halaman 101


Jenis Transaksi



01 95.000.000

102 Transfer Masuk Subtotal 124.921.693

04 51.439.000

05 7.975.000

12 65.507.693

105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal 733.270.000

12 733.270.000


12 65.507.693

112 Perolehan Lainnya Subtotal 61.319.100

12 61.319.100


04 197.000.000


07 2.400.000


03 (112.063.832)

13 (908.653.750)

301 Penghapusan Subtotal (9.440.000)

07 (9.440.000)

302 Transfer Keluar Subtotal (168.421.693)

01 (43.500.000)

04 (51.439.000)

05 (7.975.000)

12 (65.507.693)


05 (4.400.000)

07 (128.696.000)


04 (198.880.000)

(251.136.789)TOTAL

Tabel 33 Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Masing-masing Eselon I





laporan ini.

b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Pengguna


Halaman 102


329.571.709.867

144.049.412.942

144.049.412.942

502 Perolehan/Penambahan KDP 11.988.093.318

503 Pengembangan KDP 132.061.319.624

(63.218.765.256)

(62.764.215.275)


(41.491.018.754)

208 Pengembangan Melalui KDP (5.912.191.930)

505 Penghapusan/ Penghentian KDP (70.084.000)

509 Hibah Keluar KDP (15.290.920.591)

(454.549.981)

504 Koreksi Nilai KDP (454.549.981)

410.402.357.553

Intrakomptabel



MUTASI KURANG

Pengurangan

Perubahan yang Mengurangi Nilai BMN

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian

SALDO AWAL Per 31 Des 2017 (Audited)

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni

2018 (Unaudited) sebesar Rp 410.402.357.553,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebesar Rp 329.571.709.867,00 mutasi tambah sebesar Rp 144.049.412.942,00 dan mutasi


Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 34 Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas, tidak terdapat Konstruksi Dalam

Pengerjaan yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau sedang dalam proses

penghapusan/ pemindahtanganan.

Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I


Halaman 103


Jenis Transaksi


105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Subtotal (41.491.018.754)

03 (88.825.000)

04 (633.082.000)

06 (6.316.257.000)

12 (34.102.914.754)

13 (349.940.000)

208 Pengembangan Melalui KDP Subtotal (5.912.191.930)

04 (3.593.763.230)

05 (187.320.000)

06 (466.260.900)

12 (1.519.847.800)

13 (145.000.000)

502 Perolehan/Penambahan KDP Subtotal 11.988.093.318

01 11.000.000

03 88.825.000

04 1.273.909.755

05 2.584.868.800

06 6.938.371.355

07 39.740.334

12 430.602.734

13 620.775.340

503 Pengembangan KDP Subtotal 132.061.319.624

01 943.098.000

03 1.614.171.050

04 2.689.396.330

05 4.838.236.851

06 72.589.528.359

07 10.030.000

12 46.222.000.654

13 3.154.858.380

504 Koreksi Nilai KDP Subtotal (454.549.981)

05 (3.140.000)

06 77.714.933

12 (529.124.914)

505 Penghapusan/ Penghentian KDP Subtotal (70.084.000)

12 (70.084.000)

509 Hibah Keluar KDP Subtotal (15.290.920.591)

03 (15.290.920.591)

80.830.647.686 TOTAL

Tabel 35 Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-masing Eselon I




Halaman 104


Es1 Wil Satker KD Kode Brg NUP Nilai Kode Brg NUP Nilai

1 01 0199 622166 KP 7010101002 1 676.323.996 7010101002 2 (676.323.996) -

2 03 0199 465048 KP 7010101003 1 11.943.950.253 7010101004 1 (11.943.950.253) -

7010101003 6 (539.208.300)

7010101003 7 (20.450.000)

2 483.288.000

5 34.389.000

1 43.505.000

2 217.010.700

6 03 1300 130416 TP 7010101001 1 611.757.000 7010101003 1 (611.757.000) -

7 03 1300 135144 TP 7010101002 3 970.057.000 7010101002 1 (970.057.000) -

8 03 2100 219028 TP 7010101003 3 4.702.993.000 7010101003 2 (4.702.993.000) -

9 03 2100 622475 KD 7010101004 2 436.938.600 7010101004 1 (436.938.600) -

7 (600.427.782)

8 (1.408.327.993)

11 03 3200 329009 TP 7010101003 4 536.270.400 7010101003 1 (536.270.400) -

3 123.496.700

4 644.581.525

13 04 1900 199034 DK 7010101003 6 203.739.643 7010101003 1 (203.739.643) -

2 (133.146.000)

3 (174.067.000)

7010101003 79 (88.249.800)

7010101004 57 (380.506.800)

-

15 05 1300 440847 KD 7010101004 54 468.756.600 -

14 05 0700 440831 KD 7010101003 1 307.213.000 7010101003

-

12 04 1500 567584 KD 7010101003 7010101003 - (768.078.225) -

10 03 2200 633693 KD 7010101004 6 2.008.755.775 7010101004

-

5 03 1007 100723 TP 7010101003 7010101003 11 (260.515.700) -

4 03 0700 560401 KD 7010101003 7010101003 1 (517.677.000)

NoKode Perolehan/Pengembangan KDP Reklas KDP Menjadi Aset Tetap

Saldo

3 03 0300 518117 KD 7010101003 5 559.658.300 -


laporan ini.

Kebijakan lebih detail terhadap BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker

Dekosentrasi, satker Tugas Pembantuan dan/atau yang terindikasi mangkrak serta keterangan

jenis biaya yang telah dikeluarkan dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

unit Eselon I yang bersangkutan.

Terdapat BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bernilai negatif sebanyak 281

(dua ratus delapan puluh satu) unit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan NUP dan/atau kode barang

antara transaksi perolehan dan/atau pengembangan KDP dengan transaksi reklasifikasi KDP

menjadi barang jadi pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Perbedaan tersebut tidak

memberikan pengaruh terhadap saldo akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang

Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun Anggaran 2018 seperti contoh

yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 36 Perbedaan NUP dan/atau Kode Barang Pada Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan


Halaman 105


Es1 Wil Satker KD Kode Brg NUP Nilai Kode Brg NUP Nilai

16 05 1401 140115 TP 7010101002 2 256.025.000 7010101002 1 (256.025.000) -

17 05 1913 191326 TP 7010101003 - 258.571.000 7010101003 1 (258.571.000) -

- 162.900.000

3 133.305.000

19 11 0199 427737 KP 7010101001 2 107.903.400 7010101001 1 (107.903.400) -

20 11 0199 427737 KP 7010101003 1 473.560.500 7010101003 - (473.560.500) -

21 11 0200 660052 KD 7010101002 1 101.520.000 7010101002 - (101.520.000) -

3 (247.469.621)

4 (1.037.071.279)

5 310.482.000

6 12.384.000

2 186.950.500

3 11.990.000

4 7.000.000

28.279.816.792 (28.279.816.792)

-

Total

2 (322.866.000) -

24 13 2600 649622 KD 7010101003 7010101003

23 12 1200 652009 KD 7010101004 7010101004

1 (205.940.500)

-

22 11 3100 649679 KD 7010101003 2 1.284.540.900 7010101003 -

18 06 1507 150746 TP 7010101003 7010101003 4 (296.205.000)

NoKode Perolehan/Pengembangan KDP Reklas KDP Menjadi Aset Tetap

Saldo

Daftar rinci Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang

Pengguna Semesteran Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Semester I Tahun Anggaran

2018 (Unaudited).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018




1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018


sebesar Rp 227.867.709.404,00, mutasi tambah sebesar Rp 48.102.739,00 dan mutasi kurang

sebesar Rp 2.492.484.640,00.

Ringkasan mutasi Aset Tak Berwujud per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut

ini:

Halaman 106


227.867.709.404

2.784.567.989

47.000.000

101 Pembelian 47.000.000

2.589.092.989




148.475.000


(5.228.949.890)

(5.228.949.890)


(2.736.465.250)


303 Hibah (Keluar) (70.744.000)



225.423.327.503




MUTASI KURANG

Pengurangan




MUTASI TAMBAH

94.963.700

(69.963.700)

(69.963.700)


25.000.000

MUTASI KURANG

Pengurangan




Tabel 37 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, tidak terdapat Aset Tak Berwujud yang statusnya


pemindahtanganan.

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah

adalah 177 buah senilai Rp 8.737.727.850,00.

a) Hak Cipta

Ringkasan mutasi Hak Cipta per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 38 Ringkasan Mutasi Hak Cipta Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semesteran, Per 31 Desember 2017 (Unaudited)

Halaman 107


Jenis Transaksi



12 (69.963.700)

(69.963.700)TOTAL

Es 1 Wil Satker KW

1 03212 1900 427602 KD 8010101004 1 Software Pembelajaran E-Lab 06/02/12 25.000.000

25.000.000

Nilai

Total

NoKode

Kode Brg NUP UraianTgl

Perolehan

Ringkasan mutasi Jalan dan Jembatan pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 39 Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan Pada Masing-masing Eselon I


Daftar rinci Hak Cipta disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 40 Daftar Rinci Hak Cipta Pada Masing-masing Eselon I


Aset Tak Berwujud berupa Hak Cipta dan Hak Paten pada dasarnya diperoleh karena

adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat

menghasilkan manfaat bagi entitas. Kemudian berdasarkan buletin teknis KSAP nomor 17

bahwa suatu BMN dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tak Berwujud jika memenenuhi semua

kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Dapat Diidentifikasi

2. Dapat Dikendalikan

3. Memberikan Manfaat Ekonomi Masa Depan

Dan berdasarkan buletin teknis yang sama Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi

tertentu. Hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan

pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan sehingga

kriteria sebagai Aset Tak Berwujud poin “Dapat Dikendalikan” dapat dipenuhi.

Dari uraian diatas pencatatan BMN berupa Hak Cipta pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang terdapat dalam tabel di atas tidak memenuhi kriteria sebagai Hak Cipta karena

tidak mempunyai Hak yang diberikan secara ekslusif oleh Negara.

Halaman 108


Jenis Transaksi



03212 129.083.760


03212 623.196.000

752.279.760 TOTAL

11.286.557.239

752.279.760

752.279.760



12.038.836.999

Intrakomptabel

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian




Atas kesalahan pengklasifikasian BMN tersebut akan dilakukan koreksi pada Tahun

2018.

Amortisasi Hak Cipta pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018

(Unaudited) adalah sebesar Rp 2.321.426,00.

b) Paten

Ringkasan mutasi akun Paten per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 41 Ringkasan Mutasi Paten Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Ringkasan mutasi Paten pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut

ini:

Tabel 42 Ringkasan Mutasi Paten Pada Masing-masing Eselon I


Amortisasi Paten pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018

(Unaudited) adalah sebesar Rp 3.213.228.064,00.

c) Software

Rincian mutasi akun Software per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Halaman 109


83.245.708.371

1.514.144.600

47.000.000

101 Pembelian 47.000.000

1.318.669.600




148.475.000


(4.099.250.190)

(4.099.250.190)


(2.487.500.250)


303 Hibah (Keluar) (70.744.000)



80.660.602.781




MUTASI KURANG

Pengurangan




MUTASI TAMBAH

Jenis Transaksi



01 99.330.000


01 47.000.000


01 1.149.375.900


12 69.963.700


04 (164.255.250)

06 (2.263.245.000)

13 (60.000.000)

Tabel 43 Ringkasan Mutasi Software Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Ringkasan mutasi Software pada masing-masing unit Eselon I disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 44 Ringkasan Mutasi Software Pada Masing-masing Eselon I


Halaman 110


Jenis Transaksi



12 148.475.000


01 (1.292.875.900)


07 (70.744.000)


01 (57.530.040)


01 (148.000.000)

12 (42.600.000)

(2.585.105.590)TOTAL

Berdasarkan buletin teknis KSAP nomor 17 bahwa suatu BMN dapat diklasifikasikan

sebagai Aset Tak Berwujud jika memenenuhi semua kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Dapat Diidentifikasi

2. Dapat Dikendalikan

3. Memberikan Manfaat Ekonomi Masa Depan

Khusus untuk perolehan Software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus.

Untuk pembelian Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

oleh pemerintah maka Software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak

apabila ada Software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan

bagian integral dari suatu Hardware (tanpa Software tersebut, Hardware tidak dapat

dioperasikan), maka Software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan Hardware dan

dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan untuk Software program yang

dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan Hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah

memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Dari uraian diatas masih terdapat pencatatan BMN berupa Software pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Software sehingga harus

direklas dari akun Software.

Amortisasi Software pada pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited)

adalah sebesar Rp 61.779.693.892,00.

d) Lisensi

Ringkasan mutasi akun Lisensi per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Halaman 111


45.217.902.226

(2.475.000)

(2.475.000)


45.215.427.226

MUTASI KURANG

Pengurangan




Jenis Transaksi



12 (2.475.000)

(2.475.000)TOTAL

Tabel 45 Ringkasan Mutasi Lisensi Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Ringkasan mutasi Lisensi per jenis transaksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 46 Ringkasan Mutasi Lisensi Pada Masing-masing Eselon I


Berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait

dengan syarat tertentu. Sedangkan yang dimaksud hak ekonomi berdasarkan UU No. 28

Tahun 2014 pasal 9 adalah sebagai berikut:

i. Penerbitan Ciptaan

ii. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya

iii. Penerjemahan Ciptaan

iv. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan

v. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya

vi. Pertunjukan Ciptaan

vii. Pengumuman Ciptaan

viii. Komunikasi Ciptaan

ix. Penyewaan Ciptaan

Halaman 112


14.926.503.482 -

425.747.629 -

425.747.629 -



(922.061.000) -

(922.061.000) -


(248.965.000)



14.430.190.111 -


SALDO AKHIR Per 31 Des 2017 (Audited )


MUTASI KURANG

Pengurangan

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian


Dari uraian diatas pencatatan BMN berupa Lisensi pada Kementerian Kelautan yang

terdapat dalam tabel di atas tidak memenuhi kriteria sebagai Lisensi karena BMN tersebut

ditujukan untuk konsumsi bukan untuk komersial

Atas kesalahan pengklasifikasian BMN tersebut akan dilakukan koreksi pada Tahun

2018.

Amortisasi Lisensi pada pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited)

adalah sebesar Rp 17.957.730.530,00.

e) Hasil Kajian/Penelitian

Ringkasan mutasi akun Hasil Kajian/Peneitian per jenis transaksi disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 47 Ringkasan Mutasi Hasil Kajian/Penelitian Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Ringkasan mutasi Hasil Kajian/Penelitian pada masing-masing unit Eselon I disajikan

dalam tabel berikut ini:

Halaman 113


Jenis Transaksi



04 49.900.000


03 375.847.629


06 (248.965.000)


04 (49.900.000)


12 (623.196.000)

(496.313.371)TOTAL

73.096.074.386

92.396.000

92.396.000




(135.200.000)

(135.200.000)




73.053.270.386

Intrakomptabel



MUTASI KURANG

Pengurangan

MUTASI TAMBAH

Kode Trn Uraian


Tabel 48 Ringkasan Mutasi Hasil Kajian/Penelitian Pada Masing-masing Eselon I


BMN berupa tidak Hasil Kajian/Penelitian diamortisasi.

f) Aset Tak Berwujud Lainnya

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud Lainnya per jenis transaksi disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 49 Ringkasan Mutasi Hasil Kajian/Penelitian Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Uudited)

Ringkasan mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya pada masing-masing unit Eselon I


Halaman 114


Jenis Transaksi



04 50.000.000


06 28.400.000


01 13.996.000


06 (28.400.000)


01 (3.400.000)


12 (103.400.000)

(42.804.000)TOTAL

Tabel 50 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya Pada Masing-masing Eselon I


BMN berupa tidak Aset Tak Berwujud Lainnya diamortisasi.

2. Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah

Saldo Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah pada Laporan

Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar Rp 246.212.476.299,00. Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp 228.210.588.511,00 mutasi tambah senilai sebesar

Rp 53.092.763.368,00 dan mutasi kurang senilai sebesar Rp 35.090.875.580,00.

Ringkasan mutasi Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah adalah

sebagai berikut:

Halaman 115


209.157.930.910 19.052.657.601

52.574.911.996 517.851.372

52.574.911.996 517.851.372


52.574.911.996

(34.966.182.736) (124.692.844)

(34.966.182.736) (124.692.844)


(9.497.966.188)


390Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)

(514.794.263)

391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (18.821.831.141)

392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) (1.574.214.200)

393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (19.950.000)

396Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)

(4.533.635.944)

226.766.660.170 19.445.816.129


MUTASI TAMBAH



MUTASI KURANG

Pengurangan

Kode Trn Uraian Intrakomptabel Ekstrakomptabel

Kode Gol. Golongan Barang Intrakomptabel Ekstrakomtabel

2 Tanah 1.843.431.001

3 Peralatan dan Mesin 187.227.500.198 1.270.638.122

4 Gedung dan Bangunan 18.507.833.667 302.528.050

5 Jalan. Irigasi dan Jaringan 13.907.714.261

6 Aset Tetap Lainnya 5.280.181.043 17.872.649.957

226.766.660.170 19.445.816.129 TOTAL

Tabel 51 Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah Per Jenis Transaksi


Ringkasan BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada pada Laporan Barang

Pengguna Eselon I per 30 Juni 2018 (Unaudited):

Tabel 52 Rincian BMN yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah

pada pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar

Rp 192.729.904.844,00.

Halaman 116


6.081.521.600

2.736.465.250

2.736.465.250


2.736.465.250

(80.259.000)

(80.259.000)

391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (6.994.000)

393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (8.495.000)

396Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)

(64.770.000)

8.737.727.850


MUTASI TAMBAH



MUTASI KURANG

Pengurangan


3. Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah pada

Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebesar

Rp 8.737.727.850,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp 6.081.521.600,00

mutasi tambah senilai sebesar Rp 2.736.465.250,00 dan mutasi kurang senilai sebesar

Rp 80.259.000,00.

Ringkasan mutasi Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional

Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional Pemerintah

Per Jenis Transaksi Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Yang Dihentikan Penggunaan Operasional

Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah

sebesar Rp 8.404.305.607,00.

3. BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN

PER 30 JUNI 2018 (UNAUDITED)

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah

sebesar Rp 27.922.352.824.548,00 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos

perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan,

Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 117


Rp % Rp % Rp %

Aset Lancar

Persediaan 417.292.887.979 1,50 - - 417.292.887.979 1,49

Jumlah Aset Lancar 417.292.887.979 1,50 - - 417.292.887.979 1,49

Aset Tetap

Tanah 13.360.956.884.898 47,92 - - 13.360.956.884.898 47,85

Peralatan dan Mesin 5.557.689.561.305 19,93 10.411.382.723 25,51 5.568.100.944.028 19,94

Gedung dan Bangunan 4.484.460.261.575 16,08 5.701.157.607 13,97 4.490.161.419.182 16,08

Jalan Irigasi dan Jaringan 3.041.967.312.839 10,91 - - 3.041.967.312.839 10,89

Aset Tetap Lainnya 1) 147.840.151.544 0,53 5.257.334.873 12,88 153.097.486.417 0,55

Konstruksi Dalam pengerjaan 410.402.357.553 1,47 - - 410.402.357.553 1,47

Jumlah Aset Tetap 27.003.316.529.714 96,85 21.369.875.203 52,36 27.024.686.404.917 96,79

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud 225.423.327.503 0,81 - - 225.423.327.503 0,81

Aset Lain-Lain 235.504.388.020 0,84 19.445.816.129 47,64 254.950.204.149 0,91

Jumlah Aset Lainnya 460.927.715.523 1,65 19.445.816.129 47,64 480.373.531.652 1,72

TOTAL 27.881.537.133.216 100,00 40.815.691.332 100,00 27.922.352.824.548 100,00

UraianIntrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan

Rp % Rp % Rp %

Aset Tetap

Peralatan dan Mesin (3.624.654.976.683) 76,11 (702.701.463) 12,13 (3.625.357.678.146) 76,03

Gedung dan Bangunan (246.794.183.812) 5,18 (4.559.797.148) 78,70 (251.353.980.960) 5,27

Jalan Irigasi dan Jaringan (683.815.424.655) 14,36 - - (683.815.424.655) 14,34

Aset Tetap Lainnya 1) (6.302.416.911) 0,13 (4.450.000) 0,08 (6.306.866.911) 0,13

Jumlah Aset Tetap (4.561.567.002.061) 95,78 (5.266.948.611) 90,90 (4.566.833.950.672) 95,77

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud (82.952.973.912) 1,74 - - - -

Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah

(201.134.210.451) 4,22 (527.233.943) 9,10 (201.661.444.394) 4,23

Jumlah Aset Lainnya (201.134.210.451) 4,22 (527.233.943) 9,10 (201.661.444.394) 4,23

TOTAL (4.762.701.212.512) 100,00 (5.794.182.554) 100,00 (4.768.495.395.066) 100,00

UraianIntrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan

Tabel 54 Nilai BMN Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan


Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30

Juni 2018 (Unaudited) per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel 55 Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Sekretariat Jenderal KKP


Halaman 118


Laporan Laporan

Barang Keuangan

Persediaan 417.292.887.979 417.323.228.829 (30.340.850)

Tanah 13.360.956.884.898 13.157.900.245.295 203.056.639.603

Peralatan dan Mesin 5.557.689.561.305 5.553.025.698.077 4.663.863.228

Gedung dan Bangunan 4.484.460.261.575 4.482.845.268.457 1.614.993.118

Jalan Irigasi dan Jaringan 3.041.967.312.839 3.045.169.346.040 (3.202.033.201)

Aset Tetap Lainnya 1) 147.840.151.544 149.962.803.544 (2.122.652.000)

Konstruksi Dalam pengerjaan 410.402.357.553 410.402.357.553 -

Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin (3.624.654.976.683) (3.620.234.779.244) (4.420.197.439)

Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan (246.794.183.812) (247.031.924.133) 237.740.321

Akm Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

(683.815.424.655) (685.258.443.776) 1.443.019.121

Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya (6.302.416.911) (6.302.416.911) -

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - 203.056.639.603 (203.056.639.603)

Aset Tak Berwujud 225.423.327.503 225.423.327.503 -

Aset Lain-lain 2) 235.504.388.020 235.688.794.205 (184.406.185)

Akm Amortitasi Aset Tak Berwujud (82.952.973.912) (82.954.574.433) 1.600.521

Akm Penyusutan Aset Lainnya (201.134.210.451) (201.392.125.823) 257.915.372

TOTAL 23.035.882.946.792 23.037.623.444.786 (1.740.497.994)

Uraian Selisih

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan

pada Laporan Barang Pengguna Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) per akun neraca adalah

sebagai berikut:

Tabel 56 Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan


Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut diatas, terdapat selisih

penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan Keuangan sebesar

Rp 1.740.497.994,00 karena seperti dijelaskan pada pos saldo awal, bahwa terdapat perubahan

penyajian saldo awal sehingga menyebabkan selisih sebesar (Rp. 2.654.926.184,00). Sedangkan

sisanya sebesar Rp. 914.428.190,00 disebabkan oleh tidak sempurnanya proses upload data

transaksi tahun berjalan. Penyebab ketidak sempurnanya upload tersebut akan kami komunikasikan

kepada Kementerian Keuangan.

Halaman 119


Periode Nilai

Laporan BMN Rupiah %

2014 8.709.819.691.450 - -

2015 11.117.452.883.960 2.407.633.192.510 27,64

2016 10.871.207.008.178 (246.245.875.782) (2,21)

2017 17.250.848.205.464 6.379.641.197.286 58,68

2018 23.070.904.455.570 5.820.056.250.106 33,74

Perkembangan

Kode Gol. Golongan Barang Nilai Koreksi

2 Tanah 5.388.550.031.098

4 Gedung dan Bangunan 436.104.831.765

5 Jalan. Irigasi dan Jaringan 590.953.122.512

6.415.607.985.375 TOTAL

VIII. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut

ini.

Tabel 57 Perkembangan Nilai BMN Gabungan Pada Kementerian dan Kelautan

Tahun 2014-2018

Pada tahun 2018, BMN naik signifikan 33,74% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini

terutama disebabkan oleh revaluasi BMN. Kenaikan nilai aset dari revaluasi BMN seluruhnya sebesar

Rp 6.415.607.985.375,00 yang berasal koreksi pada masing-masing kelompok akun BMN. Ringkasan

koreksi pada masing-masing golongan barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 58 Koreksi Nilai Revaluasi Pada Masing-masing Golongan Barang


B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Barang Milik Negara

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna

Semesteran per 30 Juni 2018 (Unaudited) adalah sebagai berikut:

Halaman 120


Unit Eselon I Jenis Aset Nilai AsetSudah Ditetapkan Status Penggunaan

Dalam Proses Penetapan Status

Belum Ditetapkan Status Penggunaan

03201 Tanah 544.210.129.000 544.210.129.000 -

Peralatan dan Mesin 181.159.094.208 101.632.006.429 79.527.087.779

Gedung dan Bangunan 487.886.025.760 245.046.387.649 242.839.638.111

Jalan, Irigasi dan Jaringan 66.792.303.224 21.368.056.705 45.424.246.519

Aset Tetap Lainnya 1.868.257.189 43.600.000 1.824.657.189

Aset Tak Berwujud 9.760.750.055 7.973.101.555 1.787.648.500

Subtotal 1.291.676.559.436 920.273.281.338 - 371.403.278.098

03202 Alsin 14.996.884.182 12.727.435.082 1.816.483.100 452.966.000

Aset Tak Berwujud 977.385.800 977.385.800 -

Aset Tetap Lainnya 157.155.185 157.155.185 -

Subtotal 16.131.425.167 13.861.976.067 1.816.483.100 452.966.000

03203 Tanah 2.465.164.181.392 1.222.310.531.844 1.086.962.639.600 155.891.009.948

Peralatan dan Mesin 666.111.187.848 235.796.708.731 116.937.402.191 313.377.076.926

Gedung dan Bangunan 552.342.223.063 67.112.176.882 261.908.212.791 223.321.833.390

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.780.645.038.174 173.272.625.426 888.516.915.853 718.855.496.895

Aset Tetap Lainnya 9.062.205.784 111.561.200 282.543.850 8.668.100.734

Aset Tak Berwujud 16.469.532.867 1.604.965.800 4.216.607.000 10.647.960.067

Subtotal 5.489.794.369.128 1.700.208.569.883 2.358.824.321.285 1.430.761.477.960

03204 Tanah 365.710.975.074 208.328.211.688 90.140.406.150 67.242.357.236


Gedung dan Bangunan 469.207.827.900 330.673.453.340 154.533.584.711 (15.999.210.151)

Jalan, Irigasi dan Jaringan 93.245.426.537 12.568.536.374 44.018.632.079 36.658.258.084

Aset Tetap Lainnya 2.367.745.909 - - 2.367.745.909

Aset Tak Berwujud 4.282.704.080 - 1.086.042.000 3.196.662.080

Subtotal 1.733.721.410.782 727.699.185.546 486.400.843.092 519.621.382.144

03205 Tanah 98.883.658.297 25.991.267.262 385.061.682 72.507.329.353

Peralatan dan Mesin 1.434.609.789.369 187.938.117.141 58.585.298.269 1.188.086.373.959


Jalan, Irigasi dan Jaringan 118.133.258.112 23.434.700 17.077.000 118.092.746.412

Aset Tetap Lainnya 8.510.294.105 - - 8.510.294.105

Aset Tak Berwujud 23.296.059.824 - 5.500.000 23.290.559.824

Subtotal 1.883.849.806.971 268.076.745.552 62.254.422.321 1.553.518.639.098

03206 Tanah 80.065.692.500 80.065.692.500 - -


Gedung dan Bangunan 156.775.036.099 148.345.745.832 - 8.429.290.267

Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.414.753.669 3.039.801.233 1.066.723.636 308.228.800

Aset Tetap Lainnya 1.891.530.869 14.344.667 1.877.186.202 -

Aset Tak Berwujud 12.371.722.274 12.371.722.274 - -

Subtotal 460.070.609.642 345.617.395.061 102.753.659.474 11.699.555.107

03207 Tanah 415.807.271.523 363.031.455.603 52.775.815.920



Jalan, Irigasi dan Jaringan 135.621.860.653 126.702.882.400 874.042.500 8.044.935.753

Aset Tetap Lainnya 14.351.310.671 644.116.000 340.128.300 13.367.066.371

Aset Tak Berwujud 2.799.312.100 294.287.500 - 2.552.874.600

Subtotal 770.688.704.744 620.329.731.344 76.948.932.356 79.652.468.725

Tabel 59 Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaa BMN Pada Masing-Masing Eselon I

Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Audited)

Halaman 121


Unit Eselon I Jenis Aset Nilai AsetSudah Ditetapkan Status Penggunaan

Dalam Proses Penetapan Status

Belum Ditetapkan Status Penggunaan

03212 Tanah 2.038.781.440.177 435.903.482.933 453.652.508.985 481.740.889.817

Peralatan dan Mesin 1.360.127.879.552 323.376.234.304 248.664.819.435 788.086.825.813

Gedung dan Bangunan 1.110.889.552.256 410.414.921.974 101.776.164.952 590.836.895.398


Aset Tetap Lainnya 28.487.990.068 1.527.589.203 2.238.514.076 24.721.886.789

Aset Tak Berwujud 141.391.602.408 1.145.167.300 7.816.511.800 132.429.923.308

Subtotal 4.853.995.573.536 1.206.383.177.898 839.474.420.041 2.132.296.352.223

03213 Tanah 310.654.406.588 275.731.982.285 1.582.912.000 33.339.512.303




Aset Tetap Lainnya 2.953.592.181 1.879.167.276 90.590.000 983.834.905

Aset Tak Berwujud 2.797.900.763 1.330.814.775 - 1.467.085.988

Subtotal 1.086.770.175.628 787.758.052.538 51.209.648.457 247.802.474.633

17.586.698.635.034 6.590.208.115.227 3.979.682.730.126 6.347.208.593.988 Total

Kode Es I

Nama Eselon I

Persediaan Aset TetapAset Tidak Berwujud

Aset Henti Guna

Total

03201 Setjen 81.293.375 - - 81.293.375

03203 DJPT 77.411.900 590.150.846.546 748.200.000 10.634.948.830 601.611.407.276

03204 DJPB 13.573.000 196.890.829.504 88.500.000 2.827.860.978 199.820.763.482

03205 DJPSDKP 210.258.600 9.570.418.755 2.669.077.275 12.449.754.630

03206 DJPDSPKP - 90.803.814.039 141.546.000 3.597.579.954 94.542.939.993

03207 DJPRL 43.381.150 3.085.152.001 1.653.242.426 4.781.775.577

03212 BRSDMKP 50.000 50.000

425.968.025 890.501.060.845 978.246.000 21.382.709.463 913.287.984.333

03203 DJPT 11.734.541.800 105.731.318.350 117.465.860.150

03204 DJPB - 56.445.556.563 27.600.000 527.987.113 57.001.143.676

03206 DJPDSPKP - 6.873.180.599 - 652.968.233 7.526.148.832

03207 DJPRL 16.482.877.105 44.846.294.270 584.280.722 2.710.847.096 64.624.299.193

28.217.418.905 213.896.349.782 611.880.722 3.891.802.442 246.617.451.851

28.643.386.930 1.104.397.410.627 1.590.126.722 25.274.511.905 1.159.905.436.184

Subtotal DK

Subtotal TP

TOTAL

2. BMN di Satker Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang

berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) diwajibkan untuk menyusun

dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), yang pada tahun 2018 tersebar

di 345 satker, yang terdiri dari 174 satker Dekonsentrasi dan 171 satker Tugas Pembantuan.

Ringkasan BMN Dana DK/TP yang masih dikelola oleh SKPD pada pada masing-

masing Eselon I, sampai dengan 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Ringkasan Nilai BMN yang Berasal dari Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan pada Masing-Masing Eselon I di Ligkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Audited)

Halaman 122


Total Aset Total

(Diluar Persediaan) Pengelolaan

03203 DJPT 707.265.313.726 43.257.432.023 874.070.900 44.131.502.923 795.528.319.572

03204 DJPB 256.808.334.158 41.904.456.104 17.615.975.289 59.520.431.393 375.849.196.944

03205 DJPSDKP 12.239.496.030 677.696.500 - 677.696.500 13.594.889.030

03206 DJPDSPKP 102.069.088.825 5.116.322.925 - 5.116.322.925 112.301.734.675

03207 DJPRL 52.879.816.515 6.875.532.737 - 6.875.532.737 66.630.881.989

TOTAL 1.131.262.049.254 97.831.440.289 18.490.046.189 116.321.486.478 1.363.905.022.210

Nama Eselon I

Kode Es I

Sudah Terbit SK Penghapusan

Dalam Proses Hibah

Sisa

660056 Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP 3.484.059.925 (1.456.097.337) 2.027.962.588

TOTAL 3.484.059.925 (1.456.097.337) 2.027.962.588

Kode Satker

Nama Satker Akm Penyusutan Nilai BukuAset Tetap

Dari Nilai BMN diatas pada Tahun Anggaran 2018 terdapat proses pengelelolaan BMN

berupa hibah kepada Pemerintah Daerah yang ringkasan pada masing-masing unit Eselon I


Tabel 61 Ringkasan Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan

pada Masing-Masing Eselon I di Ligkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)

3. BMN di Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) terdapat di UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal,

yaitu Lembaga Penguatan Modal dan Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). UAKPB ini

mengelola BMN yang berasal dari pengadaan dengan dana APBN.

BMN yang dikelola oleh LPMUKP per 30 Juni 2018 (Unaudited), seluruhnya senilai

Rp 2.027.962.588,00; seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 62

Daftar Nilai BMN Satker Badan Layanan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan


BMN-BMN tersebut dikuasai dan digunakan oleh LPMUKP untuk aktivitas-aktivitas dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Seluruh BMN berada di kantor di Jakarta.

4. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN

Perolehan PNBP kumulatif pada UAPB Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

merupakan hasil pemanfaatan Barang Milik Negara serta aktivitas yang melibatkan

penggunaan Barang Milik Negara hingga 30 Juni 2018 adalah Rp 9.409.689.109,00.

PNBP menurut sebaran akun pendapatan pada masing-masing UAPPB-E1 disajikan dalam

Halaman 123


Akun Uraian Es. I Realisasi Neto

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 03203 2.691.002

03204 5.033.281

03212 9.110.358

Subtotal 16.834.641

425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 03203 57.538.000

03205 50.000

03212 82.240.000

03213 5.399.999

Subtotal 145.227.999

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 03201 213.875.500

03203 320.021.505

03204 113.611.111

03206 375.533.333

03207 50.642.000

03212 116.513.500

03213 219.818.408

Subtotal 1.410.015.357

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 03201 28.999.000

03203 94.441.201

03204 99.985.027

03206 801.980.001

03212 153.123.058

Subtotal 1.178.528.287

425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 03204 4.400.000

03212 1.650.000

Subtotal 6.050.000

425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 03203 424.686.525

03207 1.542.604.143

Subtotal 1.967.290.668

425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 03212 11.000.000

Subtotal 11.000.000

425141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS 03204 416.700

Subtotal 416.700

425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 03203 2.861.511.057

03204 656.120.000

03206 13.445.000

03212 275.909.400

Subtotal 3.806.985.457

tabel di bawah ini. Sedangkan informasi rinci mengenai PNBP Pengelolaan BMN ini tersaji

dalam Laporan BMN UAPPB-E1 masing-masing.

Tabel 63 PNBP dari Pengelolaan BMN

Pada Masing-Masing Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Unaudited)

Halaman 124


Akun Uraian Es. I Realisasi Neto

425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya 03204 734.325.000

03206 130.455.000

03212 2.560.000

Subtotal 867.340.000

Grand Total 9.409.689.109

5. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan pelaksanaan Penatausahaan BMN ini disarikan dari permasalahan-

permasalahan umum yang terdapat di satker-satker (UAKPB) pada masing-masing Eselon I

(UAPP-E1), antara lain:

1) Keterbatasan Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan Terutama yang

Berkaitan dengan Penyusutan Aset Tetap serta Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Aset Tetap dan Persediaan

Proses transfer keluar dan transfer masuk menimbulkan beberapa permasalahan, terutama

selisih nilai penyusutan aset tetap yang ditransfer keluar oleh satker yang menyerahkan

BMN dengan nilai penyusutan aset tetap dari transfer masuk, yang tercatat di satker

penerima.

Sedangkan pada permasalahan transfer keluar dan transfer masuk aplikasi Persediaan

disebabkan karena penggunaan nilai dasar harga yang berbeda antara harga input yang

menggunakan harga riil dengan harga pelaporan yang mengunakan harga pembelian

terakhir. Sehingga dasar harga yang digunakan dalam pengiriman jurnal ke aplikasi SAIBA

antara satker yang menyerahkan dengan satker yang menerima berbeda.

2) Data Pengelolaan BMN yang Terkait dengan Penatausahaan BMN Tidak Lengkap

Pelaksanaan Penatausahaan BMN berhubungan langsung dengan proses Pengelolaan

BMN. Dalam hal pencatatan dan penyampaian informasi dalam Laporan BMN, dokumen

sumber adalah syarat mutlak untuk perekaman setiap transaksi dan penyampaian informasi.

Namun masih banyak dokumen Pengelolaan BMN yang merupakan dokumen sumber

pencatatan, yang tidak lengkap. Selain itu, proses administratif Pengelolaan BMN juga

berlarut-larut. Permasalahan-permasalahan Pengelolaan BMN yang dimaksud, antara lain:

(1) Kelngkapan Dokumen Kepemilikan BMN

(2) Penetapan Status BMN

Halaman 125


(3) Penghapusan BMN.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumberdaya manusia, dalam hal ini petugas, dan pemahaman mengenai

kebijakan dan peraturan tentang Penatausahaan BMN maupun kebijakan perlakuan

akuntansi/accounting treatment pada beberapa UAKPB masih lemah. Selain itu. tingkat

penguasaan aplikasi SIMAK-BMN yang masih terbatas. Dampak yang ditimnulkan oleh

permasalahan ini, antara lain:

(a) Terjadinya kesalahan pencatatan dan pembukuan BMN

(b) Pelaksanaan prosedur Penatausahaan BMN dan penyusunan laporan BMN menjadi

kurang lengkap

(c) Pengungkapan informasi yang kurang memadai.

4) Penatausahaan BMN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

BMN-BMN eks pengadaan Satker-satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Masih

terdapat sebagian BMN pada satker-satker (UAKPB), yang belum melakukan

penatausahaan BMN DK/TP dengan baik terutama akun-akun persediaan yang

pencatatannya belum tepat. Pada umumnya masalah ini muncul disebabkan oleh kurangnya

pemahaman dan kemampuan SDM selaku satker DK/TP mengenai penatausahaan BMN

dan aplikasi SIMAK-BMN. terutama mengenai implementasi PMK Nomor 248 Tahun

2010.

5) Disharmonisasi Penganggaran dan Penatausahaan

Masalah perencanaan anggaran dan pelaksanaan/realisasi yang masih belum sinkron.

khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan BMN yang dilakukan oleh UAKPB.

6. Langkah- Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah dalam rangka

Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1) Mengupayakan agar Dapat Terjalin Kerja Sama yang Baik dengan Pelaksana Harian

Pengelolaan BMN UAPB KKP

Kerjasama yang dimaksud adalah dengan Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Negara dan Sub Bagian Pemanfaatan Barang Milik Negara, Bagian Pengelolaan Barang

Milik Negara Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, yang memegang Tugas dan Fungsi

Halaman 126


Pengelolaan BMN pada UAPB KKP. Diharapkan adanya peningkatan harmonisasi dengan

pelaksana Pengelolaan BMN dapat meningkatkan kualitas Penatausahaan BMN.

2) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM

Pengembangan kapabilitas SDM perlu dilakukan terus-menerus. hal ini antara lain dilakukan

melalui:

a) Sosialisasi atas peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN

kebijakan akuntansi BMN. Serta pelatihan atas aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi

persediaan baik di lingkungan internal Pengelola Barang maupun di lingkungan KKP

selaku Pengguna Barang.

b) Mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis oleh DJKN selaku

Pengelola Barang terkait dengan seluruh aspek penatausahaan BMN mulai tingkat satuan

kerja/Koordinator Wilayah/Kantor Pusat KKP oleh KPKNL/Kanwil DJKN/Kantor Pusat

DJKN.

3) Meningkatkan Koordinasi antara KKP dan Kanwil DJKN dan/atau KPKNL

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Sebagai upaya dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan penatausahaan BMN

oleh KKP, maka perlu diselenggarakan rapat koordinasi BMN. baik dengan DJKN maupun

dengan Kanwil DJKN dan/atau KPKNL. Hal ini dilakukan untuk membahas permasalahan-

permasalahan yang dihadapi serta penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan aturan

yang berhubungan dengan BMN.

4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Guna menjaga dan meningkatkan kualitas laporan BMN yang disampaikan oleh KKP, perlu

dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan terus-menerus sehingga ketaatan

terhadap pelaksanaan peraturan mengenai BMN dapat terus ditingkatkan.

IX. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Transfer Keluar-Transfer Masuk

Terkait dengan transaksi transfer keluar dan transfer masuk BMN terdapat beberapa hal

khusus yang ditemui saat menginput transaksi tersebut pada aplikasi SIMAK-BMN yaitu sebagai

berikut:

a. Transfer BMN didasari oleh kode barang bukan kode akun sehingga tidak dapat dilakukan

Halaman 127


analisa per akun

b. Untuk transfer keluar BMN yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

diklasifikasikan sebagai transaksi Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) dengan kode

392

c. Saat menginput transfer masuk BMN yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan,

SIMAK-BMN akan mengklasifikasikan BMN tersebut pada akun-akun Aset Tetap terlebih

dahulu, kemudian pada tanggal yang sama secara otomatis akan direklas kedalam akun Lain-

Lain

d. Untuk transfer masuk BMN yang sudah diusulkan sebagai Barang Hilang/Rusak Berat akan

diklasifikasikan langsung sebagai transaksi Usulan Barang Hilang ke Pengelola dan Usulan

Barang Rusak Berat ke Pengelola tanpa didahului oleh transaksi Transfer Masuk

Berdasarkan uraian di atas, analisa transaksi keluar dan transfer masuk BMN pada Kementerian

Kelauatan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 64 Ringkasan Transfer Keluar-Transfer Masuk Per Kode Barang Pada Masing-Masing Eselon I

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan, Per 31 Desember 2017 (Audited)

Halaman 128


30

2 3

92

102

Tra

nsf

er K

elu

ar

Tra

nsf

er K

elu

ar

(BM

N y

an

g d

ihen

tik

an)

Tra

nsf

er M

asu

k

0145

2941

(66

1.54

8.5

00

)

(661

.54

8.50

0)

6220

81

(2

2.8

87.5

65.1

51)

66

1.5

48.5

00

(

22.

226.

016.6

51)

Tra

nsf

er k

e K

emen

ko M

arit

im d

an B

PP

T

(2

3.5

49.

113

.651

)

-

66

1.548

.500

(2

2.8

87.5

65.1

51)

0408

9003

13.

200

.000

1

3.2

00.

000

T

idak

ter

dap

at s

elis

ih d

i ap

lika

si S

IMA

K B

MN

tet

api t

erja

di s

elis

ih

kare

na

aplik

asi E

-Rek

on

tid

ak d

apat

mem

pro

ses

tran

saksi

tra

nsfe

r ke

luar

dan

tra

nsfe

r m

asu

k de

ngan

tan

ggal

bu

ku y

ang

sam

a

-

-

1

3.200

.000

13.2

00.0

00

0618

9037

183.

632

.000

183.6

32.

000

1891

45

(

2.9

54.9

62.0

00)

(

83.

871.

000

)

(3.

038.

833.0

00)

2490

87

81

5.2

85.0

00

8

15.

285.

000

2491

71

(81

5.2

85.0

00)

(

815.

285.0

00)

2990

37

17

5.2

46.5

00

1

75.

246.

500

2993

97

(13

5.3

46.5

00)

(

48

9.40

0.00

0)

(

624.

746.5

00)

3300

92

2

.32

8.9

59.4

00

2.3

28.

959.

400

3390

98

(

2.3

28.9

59.4

00)

(2.

328.

959.4

00)

(6

.23

4.552

.900

)

(57

3.2

71.0

00)

3

.50

3.122

.900

(3

.304

.70

1.0

00)

1223

7373

91.

000

.000

9

1.0

00.

000

2387

41

1

.12

8.7

69.6

60

1.1

28.

769.

660

2387

62

(

5.2

78.6

95.0

00)

15

2.6

45.0

00

(5.

126.

050.0

00)

2391

88

7

3.5

86.4

00

73.

586.

400

2451

24

5

.51

8.4

60.0

00

5.5

18.

460.

000

4038

16

37

4.0

00.0

00

3

74.

000.

000

4038

29

9

0.0

50.6

45

90.

050.

645

4038

37

128.

298.4

25.7

07

1

28.2

98.

425.

707

4038

38

79.

008.9

60.7

13

79.0

08.

960.

713

4038

39

126.

825.5

43.6

84

1

26.8

25.

543.

684

4275

11

(11

4.8

45.1

49.5

75)

(1

14.

845.

149.5

75)

4275

73

24

9.5

00.0

00

2

49.

500.

000

4276

02

(12

6.6

66.3

87.8

84)

(1

26.

666.

387.8

84)

4276

18

(99

6.8

47.2

00)

(

996.

847.2

00)

4407

96

(10

0.0

25.8

64.3

93)

(1

00.

025.

864.3

93)

6221

52

(28

4.5

67.4

60)

(

284.

567.4

60)

6264

02

(

1.6

53.1

70.2

25)

(1.

653.

170.2

25)

(

349.7

50.

681

.737

)

-

34

1.8

10.

941

.809

(7

.939

.73

9.9

28)

(

379.5

34.

348

.288

)

(5

73.2

71.0

00)

345.

988.8

13.2

09

(34.

118

.806.0

79)

Ket

era

nga

nK

od

e E

s1K

od

e S

atk

er

Tra

nsa

ksi

Tot

al

Su

bto

tal

TO

TA

L

Su

bto

tal

Su

bto

tal

Su

bto

tal

Tid

ak t

erd

apat

sel

isih

di

aplika

si S

IMA

K B

MN

nam

un

terd

apat

sel

isih

di

E-r

ekon y

ang

dis

ebab

kan

data

tra

nsak

si t

ran

sfer

kel

uar

dan

tra

nsf

er

mas

uk

yan

g diu

plo

ad b

erbe

da

Tid

ak t

erd

apat

sel

isih

di

aplika

si S

IMA

K B

MN

nam

un

terd

apat

sel

isih

di

E-r

ekon y

ang

dis

ebab

kan

data

tra

nsak

si t

ran

sfer

kel

uar

dan

tra

nsf

er

mas

uk

yan

g diu

plo

ad b

erbe

da

Ter

dap

at t

rans

aksi

tra

nsf

er k

elua

r da

n tr

ansf

er m

asuk

yan

g be

lum

di

inpu

t

Ter

dap

at t

rans

aksi

tra

nsf

er k

elua

r da

n tr

ansf

er m

asuk

yan

g be

lum

di

inpu

t

Ter

dap

at t

rans

aksi

tra

nsf

er k

elua

r da

n tr

ansf

er m

asuk

yan

g be

lum

di

inpu

t

Halaman 129


2. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI

Draft CaLBMN KKP 1806 Semikkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN... ·...

Documents

Transcript of Draft CaLBMN KKP 1806 Semikkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN... ·...