SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

2

Latar Belakang (1)

1. UNDANG - UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

2. UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL;

3. UNDANG - UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;

4. UNDANG – UNDANG NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025;

5. PERATURAN PEMERINTAH RI NO.39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN;

6. PERATURAN PEMERINTAH RI NO.40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL;

3

Latar Belakang (2)

7. PERATURAN PEMERINTAH RI NO.38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

8. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2008, TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH;

9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

4

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Adalah ....

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.

5

Tujuan

Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan;

4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

6

Perencanaan Pembangunan Daerah, menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Permbangunan Daerah (RKPD); dan

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Ruang Lingkup Perencanaan (1)

7

Ruang Lingkup Perencanaan (2) 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dokumen

perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunanannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi, kondisi lingkungan strategis daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

8

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatdipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan

Ruang Lingkup Perencanaan (3)

9

Alur Perencanaan dan Penganggaran

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

kan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Acuan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah D

aerah

UU KN

10

PROSES PERENCANAAN

1. Proses Politik : Pemilihan langsung Kepala Daerah adalah salah satu proses perencanaan karena visi-misi-program Kepala Daerah terpilih memiliki kekuatan politik.

2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional dan / atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional bertugas melakukan perencanaan.

3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang

4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

11

Tahapan Perencanaan

1. Penyusunan Rencana– Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Daerah– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)– Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah

2. Penetapan Rencana– RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah– RPJM Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah– RKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

12

Penyusunan dan Penetapan PJP

1. Rancangan Awal Rencana oleh Bappeda2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Awal Rencana yang

melibatkan Masyarakat “Masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang

termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Untuk jangka panjang, titik-beratnya adalah pada pelibatan kelompok masyarakat yang lebih bersifat visioner.

3. Penyusunan Rancangan Akhir4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah

Perda)

13

Penyusunan dan Penetapan RPJM

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusunRancangan Awal

RPJM/DSKPD

Menyusun Renstra SKPD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJM/D

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJM/D

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi Daerah

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

14

Penyusunan dan Penetapan RKPDRancangan Awal RKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi Daerah

Pagu Indikatif

SKPD Menyusun Renja

Program / Kegiatand) Program Daerah

SEB MenPPN + MenKeu

MUSRENBANG

a. Sinkronisasi Program b. Harmonisasi Tugas Pembantuan

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunan

Rancangan APBD

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi Daerahd) Program SKPD

15

Pengendalian dan Evaluasi (1)

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

16

Pengendalian dan Evaluasi (2)

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

17

Pengendalian dan Evaluasi (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.