Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

EKSEKUSI TANAH HAK GOGOLAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda

Nur Aini

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, ennyokey @gmail.com

Abstrak

Eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui hambatan dan kendala. Salah satunya terjadi pada eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah hak gogolan di desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu, 1. bagaimana pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda dan 2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh jurusita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda jika mengalami hambatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskripif kualiatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda belum terlaksana karena ada beberapa hambatan yaitu dikarenakan termohon eksekusi masih keberatan atas putusan hakim dan adanya perlawanan dari warga desa Kemiri. Eksekusi tersebut ditunda hingga pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo mendapatkan informasi situasi di desa Kemiri telah kondusif dari pihak kepolisian. Jurusita sebagai pelaksana eksekusi dilapangan yang menemui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang mana situasi keamanan tidak menguntungkan dan membahayakan keselamatan Jurusita, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Jurusita memohon bantuan kepada aparat keamanan dan berkoordinasi. Saran penulis kepada agi Ketua Pengadilan agar dapat memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara, supaya permasalahan eksekusi ini segera terselesaikan dengan baik dan agar terjamin kepastian hukum untuk para pihak dan agar Jurusita dan pihak kepolisian melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak termohon eksekusi, tokoh masyarakat desa Kemiri dan warga desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan eksekusi agar dapat berjalan dengan lancar.Kata Kunci: eksekusi pengosongan tanah, tanah hak gogolan

Abstract

Execution is an involuntary action that is performed with a general power of the Court to the losing party to implement the final and binding decision. However, in practice the execution is not uncommon to see obstacles and constraints. One of them occurred in the execution and delivery of farm land emptying gogolan rights in Kemiri village sub district Sidoarjo and Sidoarjo district. This study raises the issue that is, how the execution and delivery of farm land discharge of ± 1 acre (10,000 m²) located in the Kemiri village, Sidoarjo sub district and Sidoarjo district.. Sidoarjo District Court based on the 59 / Pdt.G / 2000 / PN.Sda jo. execution determination letter No.12 / ex / 2008 / PN.Sda and how the efforts made by the bailiff to carry out the execution and delivery of farm land discharge of ± 1 acre (10,000 m²) located in the Kemiri village, Sidoarjo sub district and Sidoarjo district based on Sidoarjo Court the 59 / Pdt.G / 2000 / PN.Sda jo. execution determination letter No.12 / ex / 2008 / PN.Sda if an obstacle.

This research is juridical empirical research. The data used consists of primary and secondary data to be processed and classified for later review. Data collection techniques used with interview, observation and documentation. Techniques of data analysis is qualitative descriptive.

The results show that the execution and delivery of farm land discharge has not been done because there are several obstacles that still execute because Respondent objected to Judge's decision and any resistance from the Kemiri villagers. Execution being delayed until the Sidoarjo district court informed from the police that the situation in the Kemiri village has been conducive. Bailiff, as the executor of

1

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

execution in the field who encounter barriers in the execution which the security situation is not favorable and endanger the safety of bailiff, then efforts should be made by a bailiff in coordination with security forces. Advice from the authors to President of the Court in order to provide a solution to the litigants, so that this execution problem immediately resolved properly and to ensure legal certainty for the parties and the bailiff and the police in order to approach the family to the Respondent's execution, rural community leaders Kemiri and Kemiri villagers associated with the execution in order to run smoothly.Keywords : execution discharging ground, gogolan land rights

PENDAHULUAN

Di Indonesia, setiap individu yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain dapat menuntut haknya ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan yang dirasa merugikan. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG) dan boleh diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBG). Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Tujuan penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri pada intinya adalah untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Upaya untuk mengembalikan hak milik penggugat tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata meliputi 3 (tiga) tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).1

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk

1 Sudikno Mertokusuomo, 2009, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Liberty, hlm. 5

menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.2

Suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Putusan hakim tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara.

Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.3 Dengan demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Sedangkan Pasal 54 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

2 Muhammad Abdul Kadir, 1990, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti,

hlm. 173.3 M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup

Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6

2

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

gewijsde) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan hakim. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan tidaklah mudah, dikarenakan masih ditemui hambatan dan kekurangan sehingga eksekusi putusan menjadi tertunda pelaksanaanya atau gagal dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut terjadi pada eksekusi perkara No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda, dimana pihak Penggugat memenangkan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Berikut ringkasan kronologi kasusnya, pada tahun 2000 Ny. Sumiati (ibu), Ny. Suwarsih, Ny. Suriyati, Ny. Lilik Kusrini dan Ny. Endang Kusrini (anak dari Ny. Sumiati) menggugat Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo cq Camat kepala Wilayah kecamatan Sidoarjo cq Kades Kemiri Kec. dan Kab. Sidoarjo (selanjutnya disebut Tergugat I) serta Tn. Abdullah (selanjutnya disebut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah sawah hak gogolan. Ny. Sumiati berserta anak-anaknya membuat gugatan kepemilikan tanah hak gogolan dari warisan suaminya bernama Sarman yang letaknya di desa Kemiri kecamatan dan kabupaten Sidoarjo seluas ± 1.00 Ha.

Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sidoarjo, gugatan Ny. Sumiati beserta anak-anaknya memenangkan gugatannya dalam putusan No.59/Pdt.G/2000/Pn.Sda yang menyatakan bahwa Ny. Sumiati beserta anak-anaknya adalah ahli waris yang sah atas tanah gogol milik suaminya dan menghukum para Tergugat I dan II untuk menggosongkan dan menyerahkan dengan baik tanah seluas ± 1.00 ha yang terletak di desa Kemiri, tidak termasuk tanah ± 500 m² dimana diatasnya berdiri balai desa Kemiri.

Tergugat I tidak terima atas putusan pengadilan tingkat pertama, lalu Tergugat I mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam putusan No.253/PDT/2001/PT.SBY, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Setalah adanya putusan banding tersebut, Tergugat I mengajukan upaya hukum kasasi, di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.3958K/PDT/2001, hakim Mahkamah Agung RI juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pada tahun 2008 Tergugat I mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 625 PK/PDT/2008 permohonan peninjauan kembali Tergugat I ditolak oleh hakim Mahkamah Agung RI, sehingga tanah sawah hak gogolan yang disengketakan tersebut tetap dinyatakan sebagai tanah warisan Ny. Sumiati beserta anak-anaknya. Persoalan Ny. Sumiati berserta anak-anaknya dengan Tergugat setelah memenangkan kasus kepemilikan tanah hak gogolan seluas ± 1.00 ha, rupanya belum berakhir. Dengan demikian putusan peninjauan kembali tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun perkara tersebut belum terselesaikan, persoalan yang muncul adalah mengenai pelaksanaan putusan, dimana Ny. Sumiati beserta anak-anaknya diputus oleh hakim bahwa mereka adalah ahli waris yang sah atas tanah hak gogolan tersebut, implikasinya mereka berhak memiliki tanah yang menjadi objek sengketa, namun realitasnya pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/Pn.Sda tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat (pihak yang kalah) dengan sukarela.

Pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan, dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang tertuang dalam surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda. Akantetapi setelah jangka waktu 8 (delapan) hari sejak diterbitkan surat penetapan eksekusi tersebut hingga saat ini, pihak tergugat belum melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/Pn.Sda.

Eksekusi putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/Pn.Sda jo. surat penetapan eksekusi No. 12/Eks/2008/PN.Sda. masih belum terlaksana disebabkan ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo, salah satu hambatannya adalah adanya perlawanan dari warga desa. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan dan hanya kemenangan diatas kertas saja yang di dapat. Kasus eksekusi putusan tersebut merupakan salah satu kasus yang dijumpai oleh penulis yang mana eksekusi putusan belum terlaksana hingga penulis meneliti perkara ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti eksekusi putusan Pengadilan Negeri No. 59 / Pdt.G / 2000 / Pn.Sda jo. surat penetapan eksekusi No. 12 / Eks / 2008 / PN.Sda.

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²)

3

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

terletak di desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda? dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh jurusita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda jika mengalami hambatan?

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi setelah dijatuhkannya putusan oleh hakim persoalannya belum selesai. Sebuah putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, putusan hakim tidak ada artinya apabila putusan tersebut tidak dapat dijalankan.

Suatu putusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap, pihak yang kalah seharusnya melakasanakan secara sukarela isi putusan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan. Akan tetapi sering terjadi bahwa pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Berdasarkan pasal 196 HIR, dalam pelaksanaan putusan, pihak yang menang dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara dan Ketua Pengadilan Negeri memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dalam tenggang waktu selama-lamanya delapan hari. Apabila teguran tersebut diabaikan oleh pihak yang kalah, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk melakukan eksekusi.

Upaya eksekusi yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri secara prakteknya tidak selalu berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat adanya hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi. Di dalam penelitian ini, peneliti hendak meneliti bagaimana

pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No. 12/Eks/2008/PN.Sda dan upaya yang dapat dilakukan jurusita ketika mengalami hambatan.

METODEPenelitian yang dilakukan oleh penulis

merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menguraikan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan kemudian menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. Surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Balai Desa Kemiri No.1 kecamatan Sidoarjo dan kabupaten Sidoarjo. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dengan informan yaitu dengan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Mantan Kades Kemiri, melalui observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melakukan editing dan koding lalu menyajikan data dalam bentuk naratif dan mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Kasus Posisi

Pada tahun 2000, Ny. Sumiati beserta anak-anaknya yaitu, Ny.Suwarsih, Ny. Suriyati, Ny. Lilik Kusrini dan Ny. Endang Kusrini mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo melawan Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo cq Camat kepala Wilayah kecamatan Sidoarjo cq Kades Kemiri Kec. dan Kab, Sidoarjo, serta Tn. Abdullah, dengan objek sengketa berupa tanah sawah hak gogolan yang letaknya di desa Kemiri Kec. dan Kab. Sidoarjo seluas ± 1.00 Ha. Pihak Penggugat memenangkan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Setelah adanya putusan kasasi, pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dibuatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo penetapan aanmaning dan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi pertama hendak dilaksanakan pada 14 Januari 2009, namun eksekusi tersebut masih ditunda.

4

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

Adanya putusan peninjauan kembali, pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi lanjutan. Pada tahun 2013, eksekusi perkara No.59/Pdt.G/2000/Pn.Sda jo. No. 12/Eks/2008/PN.Sda dilaksanakan kembali, namun eksekusi tersebut belum berhasil. Dikarenakan ada beberapa kendala, yaitu pihak termohon eksekusi menggangap bahwa objek sengketa adalah aset desa, keberadaan tanah objek sengketa dalam putusan tidak jelas dan adanya sikap penolakan dari warga desa.

Hasil Wawancara dan ObservasiHasil wawancara dengan Bapak Sambodo SH.

jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo hambatan yang dihadapi di lapangan ketika melaksanakan eksekusi putusan perkara No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo No.12/Eks/2008/PN.Sda adalah termohon eksekusi menganggap bahwa objek sengketa adalah aset desa dan adanya perlawanan dari warga desa.

Hasil wawancara dengan termohon eksekusi (mantan kades Kemiri), pada saat diberi teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri, selalu mendapatkan surat pemberitahuan dan selalu datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Alasan tidak menjalankan putusan, karena alamat Balai Desa dalam putusan tidak sesuai dengan faktanya, seharusnya alamatnya jalan Balai Desa No. 1 namun dalam putusan alamatnya jalan Balai Desa No.5. Selain itu batas-batas tanah juga ada yang keliru, batas sebelah barat ditulis tanah sawah milik dr. Subarno, padahal seharusnya milik Kustuniasih. Letter C No. 251-250 di buku tanah desa tidak ada, yang atas nama Sarman Lettr C No. 264. Sehingga putusan tersebut tidak jelas objek sengketanya. Selain itu, warga yang bernama Abdullah di dalam putusan tidak ada di desa Kemiri. Berkaitan dengan warga desa yang melakukan penutupan jalan menuju Balai Desa, beliau tidak mengira warga melakukan hal tersebut. Mungkin warga melakukan hal tersebut, sebab tanah yang menjadi objek sengketa digunakan oleh warga untuk fasilitas umum

Pembahasan

1. Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan anah sawah ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda

Pengajuan eksekusi ke Pengadilan Negeri diawali adanya sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pada kasus ini, yang mengajukan permohonan eksekusi yaitu Ny. Endang Kusrini, dan Pemohon eksekusi harus membayar biaya panjar eksekusi yang telah ditentukan dan disetorkan kepada Bank. Pemohon Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengeksekusi pengosongan

dan penyerahan tanah seluas ± 1.00 ha tidak termasuk seluas ± 500 m² yang diatasnya telah berdiri bangunan/kantor Desa Kemiri berikut jalan selebar ± 3 meter lurus memanjang kedepan sampai ke jalan raya Desa Kemiri.

Aanmaning pada kasus eksekusi ini dilakukan setelah adanya penetapan dari KPN Sidoarjo No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. No.12/Eks/2008/PN.Sda sebagai bentuk tanggapan dari permohonan eksekusi dari Ny. Endang Kusrini. Teguran telah dilakukan tiga kali, namun pihak termohon eksekusi belum ada itikad baik untuk menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan

hukum tetap.Sebelum melakukan eksekusi, dapat dilakukan

terlebih dahulu sita eksekusi. Namun pada perkara ini, sita jaminan telah dilakukan sebelum permohonan eksekusi (pada saat proses persidangan pertama), maka secara langsung sita jaminan tersebut dapat berubah menjadi sita eksekusi. Oleh sebab itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan surat penetapan eksekusi.

Surat penetapan pelaksanaan eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 Juli 2008. Setelah adanya penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah kepada Penitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi, jurusita Pengadilan Negeri biasanya memerlukan bantuan keamanan dari pihak aparat kepolisian untuk memback-up keamanan petugas Jurusita dan mengamankan situasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu rapat koordinasi pra eksekusi untuk mempersiapkan pelaksanaan eksekusi agar nantinya eksekusi dapat berjalan dengan lancar. Rapat koordinasi pra eksekusi dihadiri oleh pemohon eksekusi, termohon eksekusi, pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan aparat keamanan.

Berdasarkan pada berita acara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah perkara No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo No.12/Eks/2008/PN.Sda, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 pukul 10.00 dibantu dengan dua orang saksi yang telah dewasa, cakap, dan dapat dipercaya. Untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan, dan Kabupaten Sidoarjo, tercatat kohir No. 251 atas nama Sarman dengan batas-batas utara: jalan batas

5

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

desa Kemiri, timur: Tanah sawah Kas Desa, selatan: jalan desa Kemiri, barat: tanah sawah milik dr.Subarno, sedangkan tanah seluas ± 500 m², dimana diatasnya berdiri balai desa Kemiri berikut jalan selebar ± 3 meter lurus memanjang kedepan sampai kejalan raya desa Kemiri, serta tanah bagian depan yang dipakai lapangan volley, oleh Pemohon eksekusi sebagaimana surat permohonan tertanggal 12 Nopember 2012, tidak ikut di eksekusi, tetapi dihibahkan/diserahkan secara sukarela pengelolaannya kepada desa untuk fasilitas umum.

Hasil dari pelaksanaan eksekusi tersebut yang tertuang dalam berita acara eksekusi menyatakan bahwa, Tim Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan didampingi oleh petugas Polres Sidoarjo mendatangi lokasi tanah objek eksekusi, akantetapi dalam jarak ± 500 meter, jalan menuju lokasi tanah objek eksekusi tersebut ditutup (pakai balok kayu, material sirtu, kendaraan mobil/bis/truk) serta dijaga oleh warga/masyarakat desa setempat dan massa anggota Pemuda Pancasila, sehingga Tim Jurusita tidak dapat memasuki/menuju ke lokasi tanah objek eksekusi tersebut, selanjutnya oleh karena situasi dan kondisi keamanan menurut Intel Polres Sidoarjo tidak kondusif (dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan petugas), maka pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan/ditunda, kemudian Tim Jurusita meninggalkan lokasi tersebut.

Eksekusi perkara No. 59 / Pdt.G / 2000 / PN.Sda jo No. 12 / Eks / 2008 / PN.Sda belum terlaksana juga dikarenakan termohon eksekusi masih keberatan atas putusan hakim dan adanya perlawanan dari warga desa Kemiri. Persoalan termohon eksekusi merasa keberatan untuk melaksanakan putusan atau meminta penundaan eksekusi hal tersebut wajar terjadi dalam pelaksanaan eksekusi dan tidak hanya terjadi dalam kasus ini saja. Upaya hukum peninjauan kembali telah dilakukan oleh termohon eksekusi, sehingga sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, jika masih keberatan akan putusan hakim Mahkamah Agung.

Mengamankan perlawanan warga desa merupakan tugas dari aparat keamanan, namun dikarenakan massa yang melakukan penolakan eksekusi adalah warga desa Kemiri sendiri, sehingga aparat keamanan agak sulit melakukan pengamanan di sekitar lokasi objek eksekusi. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi perkara No. 59 / Pdt.G / 2000 / PN.Sda jo No. 12 / Eks / 2008 / PN.Sda masih ditunda oleh pihak Pengadilan

Negeri Sidoarjo sampai menunggu informasi terkait keamanan desa Kemiri dari pihak kepolisian.

2. Upaya yang dilakukan oleh jurusita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan anah sawah ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda jika mengalami hambatan.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara khususnya perkara perdata tidak dapat dilepaskan dari kedudukan tugas atau peranan Jurusita dan pekerjaan yang menyangkut jabatan Jurusita disebut Kejurusitaan.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia terdapat seorang atau beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti. Jurusita merupakan bagian dari pelaksana tugas pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dalam pasal 5 diatur jurusita mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika dilihat ketentuan tersebut, sebenarnya pekerjaan Jurusita lebih banyak di lapangan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Jurusita terkait dengan hal-hal yang teknis di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, hambatan yang dialami dalam perkara eksekusi ini, jurusita mengalami kendala di lapangan, yaitu persoalan keamanan. Yang dimaksud persoalan keamanan adalah pada saat petugas Jurusita akan melakukan eksekusi, ternyata terjadi perlawanan dari warga desa Kemiri yang dapat membahayakan keselamatan petugas jurusita. Pada tanggal 2 Juli 2013 warga desa Kemiri telah menunjukkan sikap penolakan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada saat eksekusi pun, warga desa Kemiri beserta anggota Pemuda Pancasila melakukan penutupan seluruh akses jalan

6

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

menuju lokasi objek eksekusi yang harus melewati Balai Desa, sehingga Tim jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak dapat masuk ke lokasi eksekusi. Dari realitas tersebut, menggambarkan suatu kondisi yang tidak kondusif untuk melaksanakan eksekusi. Oleh sebab itu, jurusita memerlukan situasi yang aman agar dapat melaksanakan eksekusi.

Upaya yang dilakukan oleh jurusita untuk mengatasi hambatan keamanan adalah sebelum melakukan eksekusi, jurusita dapat memohon bantuan keamanan kepada aparat keamanan dan berkoordinasi dengan baik. Pengadilan Negeri Sidoarjo, yaitu meminta bantuan Polres Sidoarjo, Polsek Sidoarjo, Kecamatan/Satpol PP, dan Koramil. Sebelum melaksanakan eksekusi pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo melakukan rapat koordinasi pra eksekusi dengan pihak termohon, pemohon eksekusi dan aparat keamanan, rapat koordinasi tersebut bertujuan agar pelaksanaan eksekusi di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebelum melakukan eksekusi pada tanggal 3 Juli 2013 dari pihak kepolisian mempunyai tim negosiator yang turun ke warga desa, yang memiliki tugas untuk berkomunikasi secara baik-baik dengan warga desa agar warga desa dapat kooperatif ketika pelaksanaan eksekusi hendak dijalankan. Namun hasilnya tim negosiator belum bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga desa, karena warga benar-benar ingin mempertahankan tanah yang menjadi obyek eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi, jurusita hanya pelaksana eksekusi di lapangan. Jurusita hanya menunggu perintah dari panitera atau KPN yang berkoordinasi dengan aparat keamanan. Jika situasinya memungkinkan untuk menjalankan eksekusi, maka jurusita akan melaksanakan eksekusi, jika sepanjang situasinya tidak memungkinkan, maka eksekusi tersebut ditangguhkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda belum terlaksana karena ada beberapa hambatan yaitu dikarenakan termohon eksekusi masih keberatan atas putusan hakim dan adanya perlawanan dari warga desa Kemiri. Perlawanannya berupa warga desa Kemiri melakukan penutupan akses jalan menuju Balai Desa Kemiri dengan pasir, truk, portal, material sirtu, dan dijaga oleh warga desa Kemiri dan anggota Pemuda Pancasila. Sehingga eksekusi tersebut ditunda hingga pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo mendapatkan informasi situasi dan kondisi di desa Kemiri telah kondusif untuk dilakukan eksekusi dari pihak kepolisian.

2. Jurusita sebagai pelaksana eksekusi di lapangan, menemui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yaitu situasi keamanan tidak menguntungkan dan membahayakan keselamatan Jurusita, maka upaya yang dapat dilakukan oleh jurusita adalah memohon bantuan keamanan kepada aparat kepolisian dan melakukan rapat koordinasi pra eksekusi dengan pihak pemohon eksekusi, termohon eksekusi, Polres Sidoarjo, Polsek Sidoarjo, Koramil 0816/01, dan Satpol PP. Jurusita melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo selaku pimpinan eksekusi dengan membuat berita acara eksekusi yang menyatakan bahwa eksekusi belum terlaksana

SaranSaran yang dapat penulis berikan diantaranya

sebagai berikut :1. Bagi Ketua Pengadilan agar melakukan

permohonan bantuan kepada pihak kepolisian kembali untuk mengamanan situasi dan kondisi di lokasi objek sengketa. Supaya permasalahan eksekusi ini segera terselesaikan dengan baik dan agar terjamin kepastian hukum untuk para pihak.

2. Agar Jurusita dan pihak kepolisian melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak termohon eksekusi, tokoh masyarakat desa Kemiri dan warga desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan eksekusi agar dapat berjalan dengan lancar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

7

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

Hamzah, Andi. 1986. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta : Liberty.

Harahap, M. Yahya. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.

Kadir, Muhammad Abdul. 1990. Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Mappong, H. Zainuddin. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang : Tunggal Mandiri Publishing.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.

Print, Darwan, SH..1992. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. Bandung : Citra Aditya.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju.

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta : Sinar Grafika.

Soepomo R.. 1993. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta : Pranadya Paramita.

Soerjono dan Abdurraman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suyuthi, Wildan. 2014. Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta : Tatanusa.

PERATURAN HUKUM

Herzienne Indlands Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)

Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 625 PK/PDT/2008

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3958 K/PDT/2001

Putusan Pengadilan Jawa Timur No.253/PDT/2001/PT.SBY

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda

Surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda

INTERNET

Cokroaminoto, Pendekatan Studi Kasus Pada Penelitian Kualitatif. http://menulisproposalpenelitian.com . Diakses 06 Juni 2014 pukul 9.16 WIB.

Humas DPRD Kabupaten Sidoarjo. Juru Sita Dihadang, Eksekusi Gagal. http://dprd-sidoarjokab.go.id/juru-sita-dihadang-eksekusi-gagal.html . Diakses 20 Januari 2014 pukul 21.30 WIB

8