GLOBALILSASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN file0 GLOBALISASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN oleh: Nasori...
Transcript of GLOBALILSASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN file0 GLOBALISASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN oleh: Nasori...
0
ISU-ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN
GLOBALILSASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DOSEN PENGAMPU:
Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd
DI SUSUN OLEH:
Nasori Efendi (no reg: 7317158155)
Hilma Safitri (no reg: 7317167636)
Budiarto (no reg: 7317167489)
PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017
0
GLOBALISASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
oleh:
Nasori Efendi, Hilma, Budiarto
ABSTRAK
Makalah ini membahas tentang konsep globalisasi dan konsep
kebijakan pendidikan; kendala dan tantangan standardisasi kebijakan
pendidikan, pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pendidikan
Indonesia dan masuknya kurikulum asing, serta harapan pendidikan
nasional masa depan.
Keywords: globalisasi, kebijakan pendidikan
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat
dan kasih-Nya kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang bertemakan
“Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
mata kuliah Isu-isu Kritis dalam Pendidikan.
Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, kami telah
berusaha memaksimalkan diri untuk menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Namun
penyusun mengerti betul bahwasannya makalah ini masih perlu untuk disempurnakan
lagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.
Pada kesempatan ini pula izinkanlah penyusun dengan segala kerendahan hati
dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
banyak membantu dalam penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari dan berharap dengan sepenuhnya bahwa dengan
berbagai keterbatasan dan segala kekurangan yang ada dalam makalah ini, semoga
makalah ini
masih dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Jakarta, Pebruari 2017
Tim Penyusun
0
DAFTAR ISI
HAL COVER ABSTRAK ……………………………………………………….... i KATA PENGANTAR ……………………………………………………….... ii DAFTAR ISI ………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN ...…………………………………………. 1.1. Latar Belakang masalah ………...…………………… 1.2. Rumusan Masalah ……………………………………. 1.3. Tujuan …………………………………………………..
1 1 2 2
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………….
3
2.1. Konsep Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan………….. 4 2.2. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan ….
2.2.1. Klasifikasi Standar Sekolah ……………………………..…. 2.2.2. Peningkatan Mutu ……………………………………………
10
10 2.3. Kendala dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Era
Globalisasi 2.3.1. Industrilisasi ………………………………………………….. 2.3.2. Internasionalisasi Kurikulum ………………………………..
12 13
2.4. Harapan Kebijakan Pendidikan Nasional di Masa Depan 15 BAB III KESIMPULAN ..………………………………………………… 17 3.1. Simpulan ……..……………………………………..……...... 17 3.2. Saran dan rekomendasi ………….………………………… 17 DAFTAR PUSTAKA 18
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia internasional sekarang diwarnai oleh globalisasi. Semakin
menyempitnya dunia akibat perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan
transportasi memunculkan kecenderungan similaritas uniformitas dari para
individu, kelompok, dan sistem sosial yang melewati bahkan menghapus
batas tradisional negara. Begitu juga dengan pendidikan, semakin
berkembangnya zaman yang diwarnai oleh globalisasi maka pendidikan juga
harus mampu menyeimbanginya dan mengembangkan mutu serta kualtas
dalam bidang pendidikan agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi.
Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Dalam
menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses
pendidikan yaitu dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih
komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara
efektif dalam kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, pendidikan
harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan para anak didik dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam
suasana penuh kebebasasn, kebersamaan dan tanggung jawab. Selain itu,
pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang bisa memahami
masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai
sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan di dalam
kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu
dengan pengelolaan pendidikan Indonesia yang berwawasan global.
2
1.2 Rumusan Masalah
Makalah ini memfokuskan pembahasan pada masalah-masalah sebagai
berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi dan kebijakan pendidikan?
2. Bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pendidikan?
3. Apa saja kendala dan tantangan kebijakan di era globalilsasi serta apa
solusinya?
1.3 Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui:
1. Memahami konsep globalisasi dan kebijakan pendidikan;
2. Mengetahui pengaruh-pengaruh globalisasi terhadap kebijakan
pendidikan;
3. Mengungkap kendala dan tantangan kebijakan pendidikan di era
globalilsasi serta mencari tahu solusi mengatasi permasalahannya?
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Konsep Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan
Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk
kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok
masyarakat global. Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia”. Suatu
entitas, betapapun, di manapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke
seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi,
pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya, begitu disampaikan, saat
itu pula diketahui oleh semua orang di dunia.
Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran
bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu
global. Orang sudah tidak memungkinkan lagi bisa mengisolasi diri dari
pengaruh global. Manusia merupakan bagian dari pergerakan dunia, oleh
karena itu harus memperhatikan kepentingan sesama warga dunia. Tujuan
umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk
menambah wawasan juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir
sempit, terkotak oleh batas-batas subyektif, primordial (lokalitas) seperti
perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit.
Dengan demikian pentingnya (urgensi) wawasan perspektif global
dalam pengelolaan pendidikan ialah sebagai langkah upaya dalam
peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan seperti yang
telah dituliskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global kita dapat
menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkotak-kotak oleh batas
subyektif sehingga pemikiran kita lebih berkembang. Kita dapat melihat
sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang. Dapat
membandingkannya dengan pendidikan di negara kita, mana yang dapat
4
diterapkan dan mana yang sekerdar untuk diketahui saja. Kita bisa
mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain selama hal itu tidak
bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.
Kebijakan pendidikan di Indonesia merujuk kepada kebijakan
standar nasional pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang
komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur
pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai
dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Tentu saja dalam proses
implementasinya, kebijakan pendidikan ini tidak lepas dari implikasi,
kendala, dan harapan terhadap di masa depan.
2.2 Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan Indonesia Kebijakan Standarisasi Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan sebagai penjabaran visi dan misi
pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19
Tahun 2005. Pada dasarnya, standar nasional pendidikan adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan memuat kriteria
minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang
dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal
sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, standar nasional
pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyeIenggaraan
sistem pendidikan nasional.
5
Salah satu implikasi dari peraturan pemerintah tersebut adalah
pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/ madrasah
dengan melakukan pengategorian sekolah, khususnya di SMA, berdasarkan
tingkat terpenuhinya standar nasional pendidikan. Pengategorian
sekolah/madrasah dilakukan dalam kategori standar, mandiri, dan bertaraf
internasional, dengan mempertimbangkan keunggulan lokal. Menindaklanjuti
kebijakan pengategorian seko!ah/madrasah tersebut, straregi yang dilakukan
oleh Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun anggaran 2007 adalah
melakukan rintisan penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah
Standar Nasional (SKM/SSN). Manajemen Dikdasmen, dituntut berperan aktif
dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sebagai
Iangkah awal penerapan kebijakan standar nasional pendidikan sambil
menunggu pedoman peraturan yang dikeluarkan oleh BSNI, strategi yang
dilakukan Direktorat Pembinaan SMA adalah mengembangkan konsep
SKM/SSN dan sejak tahun 2007 telah melaksanakan rintisan SKM/ SSN di
441 SMA di 33 provinsi.
Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu
yang mengaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah
sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi
(Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan darl Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan
SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keterpaduan tersebut
merupakan implementasi dari penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang
menyebutkan bahwa berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumber daya
pemerintah dan pemerintah daerah diprionitaskan untuk membantu
sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa
meningkatkan dirl menuju kategoni mandiri/standar nasional. Di samping itu,
pemerintah pusat dan pemerintab daerah juga mendorong dan membantu
satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality
6
assurance) agar memenuhi atau meIampaui standar nasional pendidikan,
sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri/standar nasional.
Untuk itu, perlu dibuat profil tentang SKMISSN. Berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan penerapan standar nasional pendidikan salah satu
kegiatan yang diprogramkan Dit. Pembinaan SMA sejak tahun anggaran
2007 adalah implementasi SKM/SSN.
Dalam rangka memenuhi panggilan peningkatan kualitas pendidikan,
lahirlah sekolah standar nasional (SSN) dan sekolah berstandar internasional
(SBI) sebagai sebuah terobosan progresif pemerintah dalam memajukan
pendidikan di negeri ini secara akseleratif. SSN dan SBI menjadi indikator
kemajuan pendidikan. Oleh sebab itu, semua lembaga pendidikan harus
didorong untuk mencapai level SSN dan SBI dengan cara mengembangkan
potensi secara maksimal dan segala aspek yang ditetapkan.
Di sinilah urgensi SSN dan SBI sebagai manifestasi dan bukti
komitmen pemenintah dalam memajukan lembaga pendidikan. Tentu,
pemerintah tidak hanya sekadar assessor yang bertindak menilai, tapi juga
sebagai fasilitator, dinamisator, dan inovator yang menggerakkan potensi
yang ada ke arah kebangkitan massif seperti yang diharapkan. Semua pihak
seharusnya menyambut balk langkah pemenintah dalam mendinamisasi
lembaga pendidikan ini dengan bersama-sama mendukung percepatan
program dalam semua aspek. Pengurus yayasan, manajer dan pemimpin
sekolah, guru, karyawan, murid, wali murid, dan masyarakat secara umum
harus bersatu padu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menuju
terciptanya Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Berbasis Internasional.
Kebanggaan tidak hanya milik pemerintah tapi bagi semua rakyat dan
bangsa Indonesia.
Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, setiap
bangsa yang ingin tetap eksis dan berkembang dituntut untuk mampu
7
mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan politik, ekonomi,
pendidikan, sosial, dan budaya. Abad ke-21 telah memunculkan persaingan
dan perdagangan bebas yang merasuki seluruh sistem kebidupan bangsa.
Bahkan pendidikan mengalami pergeseran nilai dalam tataran pertarungan
idealisme versus realisme, dan rasionalisme versus eksistensialisme.
Berbagai masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita, mulai dan mahalnya
biaya kuliah, banyaknya pungutan di sekolah, korupsi di instansi pendidikan,
luntumya nasionalisme kaum muda, serta krisis integritas yang dialami pam
intelektual, tidaklah dapat dilepaskan dari sejarah dan konteks yang sekarang
kita alami. Mahalnya biaya sekolah, misalnya, tidak hanya dapat dipandang
sebagai imbas dan naiknya kebutuhan biaya operasional sekolah belaka;
banyaknya pungutan dan korupsi di instansi pendidikan tidak hanya
disebabkan oleh mentalitas, budaya, dan kebutuhan akan kesejahteraan
semata dari para aparat sekolah; lunturnya nasionalisme tidak hanya akibat
pengaruh budaya asing; dan krisis integritas para intelektual tidak dapat
semata-mata dipandang sebagai minimnya ide kreatifdan terkikisnya nalar
kritis. Jika dilacak lebih jauh, di balik muncuhya masalah-masalah di atas
terselubung suatu kepentingan ideologi, politik, dan ekonorni sekelompok
tertentu.
Perubahan pendidikan dengan berbagai karakteristiknya termasuk hal
yang disukai dalam pendidikan ketimbang keadaan yang stabil. Lazimnya,
orang-orang akan mendorong munculnya perubahan sebab mereka tidak
puas dengan keadaan yang ada. Dengan mendorong pelaksanaan
perubahan, mereka akan memperoleh kepuasan. Meskipun banyak disadari
bahwa hal-hal yang berkaitan perubahan adalah masalah masa depan
sehingga hampir tidak bisa dipastikan.
8
Perubahan sistem pendidikan tidak terelakkan. Dalam suatu negeri,
ada sifat konstan mendorong persepsi masyarakat dalam hal apa sistem
pendidikan harus membuat prioritas. Karena itu, perlu ada perluasan
persepsi masyarakat dalam hal perubahan dengan terjadinya perubahan
situasi ekonomi, dan pasar tenaga kerja. Bila lapangan pekerjaan
berkembang cepat, maka semakin luas toleransi dalam inovasi dan
percobaan akan sistem baru. Dalam waktu yang berbeda, tuntutan
kebutuhan masyarakat mungkin semakin luas terhadap pendidikan kejuruan
dan konsentrasi dalam hal keterampilan dasar berhitung dan membaca.
Pemerintah harus menekankan pentingnya perubahan. Semua komponen
pemerintah memiliki perhatian yang semakin luas, dalam kemampuan sistem
pendidikan menyiapkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi
efeklif terhadap kemajuan ekonomi negara Sebagaimana tuntutan
keragaman ekonomi, secara umum sama halnya dengan pandangan
pemerintah tentang sifat dasar pendidikan.
Ada tiga alasan utama perlunya perubahan termasuk dalam bidang
pendidikan. Pertama, yaitu: struktur organisasi yang kaku atau sangat
mendominasi pada perusahaan era industri pada masa lalu digantikan
dengan model sistem baru. Hampir setiap model baru, bekerja atas sistem
berpikir untuk mengejar tujuan peningkatan berkelanjutan dan kualitàs yang
konsisten. Metode manajemen modern menggunakan analisis statistik
menuju titik perbedaan dalam proses. Zaman ini juga menggunakan sistem
tim kerja ahli.
Dukungan sistem kinerja elektronik dan untuk menjamin bahwa segala
sesuatu dikerjakan oleh organisasi secara benar setiap waktu.
Bagaimanapun, gagasan dan metode bisnis revolusioner serta industri
lainnya sudah mengalami peningkatan pada 20 tahun terakhir di negara-
negara maju.
9
Kedua, struktur baru organisasi dibedakan dari keadaan masa kini.
Organisasi sekolah saat ini dirancang dalam lingkaran guru dan pengajaran
dibanding pendekatan berdasarkan pelajaran dan pembelajaran. Untuk
menjelaskan situasi ini lebih spesifik, apa yang diajarkan berdasarkan topik
dirangkum dan dikembangkan oleh pengajar, di mana sasarannya adalah
semua isi. Secara umum guru memilih materi berdasarkan kebutuhan dari
rata-rata pelajar. Guru seringkali menggunakan ceramah, diskusi, dan buku
sumber sebagai strategi utama pengajaran. Setiap pelajar memiliki sendiri
rencana pembelajaran dan tujuan diputuskan secara bersarna oleh guru
dengan orang tua siswa, serta masukan dan siswa juga. Hal ini sudah mulai
banyak dilaksanakan dan berhasil dalam program pendidikan khusus dengan
hambatan dalam hal siswa yang kurang mampu dan siswa yang memiliki
bakat lebih. Perbedaan jenis pengaturan pembelajaran diperoleh dari pribadi
pelajar yang bergantung atas kebutuhan mereka Pilihan bagi pembelajaran
akan mencakup pembelajaran langsung sendini, tutorial dengan teman,
kelompok kecil pembelajaran, kelompok kerja sama, pengajaran dengan
komputer, tutorial pribadi, dan metode lain. Penguasaan syarat kemampuan
perlu dipenuhi tidak hanya sejak memulai tugas pembelajaran. Pelajar tidak
perlu menunggu kelompok untuk maju dalam pembelajaran, tetapi dapat
pindah ke langkah berikutnya begitu dia sudah siap.
Ketiga, struktur baru organisasi berbeda dari yang ada saat ini,
menggunakan kemampuan teknologi baru diperoleh untuk memudahkan
peningkatan semakin luas dalam semua prosedur pengajaran, penguasaan
informasi, dan metode pembelajaran. Semua masalah ini menjadi hal yang
mungkin dilaksanakan melalui sistem pembelajaran berbasis komputer, bagi
para pelajar untuk memperoleh secara tepat keterampilan dan kebutuhan
pembelajaran dan kemudian diarahkan kepada sumber daya pembelajaran
antara yang lebih sesuai. Metode tertentu memiliki gagasan yang masih
ketinggalan atau usang. Ditambahkan, teknologi baru simulasi komputer,
10
Iingkungan pembelajaran yang didukung komputer yang membolehkan
pelajar berinteraksi satu sama lain, dengan guru, dan tanpa ahil lain. Bahkan
dalam jaringan komputer, pembelajaran multimedia, dapat diperoleh dan
digunakan secara dramatis meningkatkan bakat pembelajaran individu dan
pembelajaran tersebut efektif dan efisien.
Ditambahkan pula bahwa mainstream (arus utama) perubahan
masyarakat merembes kepada jenis baru organisasi. Pergantian era industri
menuju era informasi memungkinkan pencapaian optimaiisasi kinerja setiap
sekolah. Menurut Buchori (1994: 48), fungsi sistem pendidikan nasional
menopang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah
menyiapkan bangsa sehingga memungkinkan usaha pengembangan iptek
yang sesual aspirasi nasional, dan menyiapkan bangsa untuk mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditetaskan dari kemajuan iptek.
Perlu dikaji masalah-masalah pendidikan untuk mendekatkan sistem
pendidikan dengan kemajuan iptek, yaitu: teknologi dan kesempatan kerja,
teknologi dan pendidikan, struktur pendidikan teknologi, pengembangan
kurikulurn dan sumber daya teknologi, pengembangan cara-cara belajar yang
baru dengan menggunakan hasil-hasil penemuan teknologi mutakhir.
2.2.1. Kiasifikasi Standar Sekolah
Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kualitas lembaga
pendidikan, pemerintah membuat kiasifikasi standar sekolah. Menurut Drs.
Sukardi, M.Si (2008), pengelompokan penyelenggaraan pendidikan dasar
dan menengah di Indonesia dalam UU 20/2003 dan PP Nomor 19 Tahun
2005 pasal 11 dan 16 disebutkan terdapat beberapa kategori atau jenis
sekolah di Indonesia. Beberapa kategori sekolah tersebut dapat digambarkan
secara skematik dalam suatu garis kontinum. Dalam konteks mi, jenis
sekolah dilihat darl kedekatan dengan kondisi lokal Indonesia, untuk melihat
11
keberadaan SSN (sekolah formal mandiri) dalam hubungannya dengan
pengategorian sekolah secara nasional dalam konteks perundang-undangan.
2.2.2 Peningkatan Mutu Sekolah
Terkait peningkatan mutu sekolah, pemerintah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
tercermin dalam rumusan visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan
nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang
kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan
misinya adalah sebagai berikut
1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperokh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat
regional, nasional, dan internasional;
3. meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
dan tantangan global;
4. membantu 'dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa
secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka
mewujudkan masyarakat belajar;
5. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
6. meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat
nasional dan global; dan
12
7. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional
tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap
penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria yang
esensial dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional
pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan
satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan
layanan pendidikan yang bermutu.
2.3 Kendala dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi
Menurut Tilaar, globalisasi yang sedang dan akan dihadapi oleh
masyarakat dan bangsa Indonesia semakin lama semakin intens, maka
pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimanakah mengelola sistem
pendidikan nasional agar dapat sejalan dengan dinamika global yang sedang
dan akan terjadi. Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi
haruslah bersifat dinamis, fleksibel, sehingga dapat menyerap perubahan-
perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknoiogi,
perubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin demokratis
dan menghormati hak-hak asasi manusia.
Sedangkan kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada
umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu:
a. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru
di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.
b. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.
13
c. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan
bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara.
d. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta
kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu
semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.
Kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus
globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan.
Sebagai contoh, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah
hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta membuka program kelas
internasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan
tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Inilah yang dimaksud dengan
globalisasi pendidikan
2.3.1. Industrialisasi
Saat ini, fenomena industrialisasi merasuki sebagian besar dunia
ketiga. Bahkan telah terjadi pergeseran yang bersifat imperatif, dari era
industni kepada era informasi. Hal tersebut khususnya terjadi pada negara
industri baru di Asia. Sebagaimana telah terjadi di Jepang, Korea Selatan,
Hongkong, dan Singapura, justru memunculkan banyak perubahan yang
signifIkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan iridustri begitu cepat.
Stabilitas politik yang terjamin, ekonomi, dan transformasi ilmu pengetahuan
dan teknologi turut mempercepat kemajuan masyarakat. Tidak terkecuali,
kemajuan itu didukung sistem kebijakan pendidikan yang mencerdaskan dan
mensejahterakan rakyat. Kemudian pendidikan juga memberikan dampak
konstruktif dari percepatan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berbasis kepada pendidikan yang memberdayakan.
Hal yang tidak dapat dipungkiri, tentu saja pendidikan menjadi bagian -
dari sistem sosial yang mendapat pengaruh industri. Pendidikan tidak hanya
sekadar memenuhi proses pemerataan semata. Pada gilirannya, mau tidak
14
mau industri jasa pendidikan merasuki dunia ketiga pula dalam menetaskan
tenaga ahil dalam berbagai dimensi kebutuhan industri pada universitas
berbasis riset. Seiring dengan itu, teknologi informasi juga telah mengubah
wajah dunia pendidikan. Semula pendidikan masih menggunakan
pembelajaran berbasis melek huruf. Namun, kini telah berubah, sebagian
besar telah menggunakan pembelajaran berbasis komputer dan riset.
Bagaimanapun kemajuan pendidikan akan cepat dicapai bila didukung sistem
perilaku politik, dan ekonomi yang berpihak kepada pendidikan sehingga
transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar mernpercepat dan
mampu memudahkan serta rnemajukan kehidupan masyarakat.
Dengan begitu pendidikan adalah investasi yang mahal. Lalu, apakah
pendidikan hanya untuk orang kaya saja? Tentu tidak, karena pendidikan
adalah hak asasi manusia. Dewasa ini justru sedang diperjuangkan idealisme
pendidikan untuk semua (education for all) sebagai gagasan, strategi, dan
kebijakan pendidikan nasional. Tidak terkecuall di Indonesia. Dengan
mendorong peningkatan pendidikan usia dini pada kelompok bermain dan
pendidikan prasekolah, serta dukungan pelaksanaan program paket A, B,
dan C diproyeksikan supaya warga Negara Indonesia memiliki keunggulan
sejak usia dini, merata, dan demokraiis. Dalam The DakarFrame Work
(2000:26) dijelaskan bahwa dukungan kebijakan dalam sektor sosial, budaya,
dan ekonomi diperlukan agar sadar akan perbekalan dan penggunaan
pendidikan dasar bagi pemberdayaan individu dan masyarakat. Penyediaan
pendidikan dasar bagi semua, bergantung atas komitmen politik dan
kemauan politik akan didukung oleh pengukuran fiskal yang sesuai dan
penguatan oleh kebijakan reformasi pendidikan dan penguatan institusi. Hal
tersebut hams memiliki kesesuaian ekonomi, perdagangan, tenaga kerja, dan
kontribusi terhadap pengembangan sosial.
2.3.2 Internasionalisasi Kurikulum
15
Lingard (2010) menyatakan penekanan pada mobilitas global siswa
merupakan bagian dari wacana kebijakan yang lebih luas di bidang
pendidikan yang telah muncul di seluruh dunia. Wacana ini menyoroti
pentingnya internasionalisasi kurikulum sebagai cara untuk terlibat dengan
proses kompleks globalisasi. Ide internasionalisasi kurikulum telah menjadi
sesuatu dari slogan dalam sistem pendidikan korporasi modern.
Orang tidak perlu melihat jauh untuk menemukan pernyataan misi dari
kebanyakan universitas terkemuka, dari Austria hingga Australia, dari
Amerika Serikat ke Uni Emirat Arab, serta sebagaimana dalam saran
kebijakan IGO. Sebagaimana Olson dkk. (2006) untuk dewan pendidikan
Amerika, misalnya, menyarankan, dalam konteks global sekarang perlu untuk
merenovasi kurikulum, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan
globalisasi. Kurikulum sekarang harus ditandai dengan konten internasional,
keterlibatan dengan sirkuit global pengetahuan dan komunikasi.
Apa yang disarankan adalah bahwa internasionalisasi relevan tidak
hanya untuk siswa yang secara global bergerak, tetapi untuk semua orang.
Dalam ekonomi global, pemahaman budaya dan pandangan internasional
yang penting bagi semua, penting di kalangan mahasiswa dan akademisi
sama. Hal ini karena kurikulum internasionalisasi didasarkan pada nilai-nilai
inovasi, fleksibilitas, klien-centredness dan budaya perusahaan di satu sisi
dan pemahaman antar budaya dan sensitivitas di sisi lain. Retorika ini sangat
melengking antara organisasi regional dan antar pemerintah seperti
UNESCO, OECD dan Uni Eropa (UE). Uni Eropa, misalnya, telah lama
menyoroti langkah-langkah untuk mendukung mobilitas siswa dan kerja sama
antara negara-negara anggota dan lain-lain. Program Uni ERASMUS,
SOCRATES dan LEONARDO didasarkan pada prinsip-prinsip
internasionalisasi, sebagai cara tidak hanya mendukung kerjasama struktural
tetapi juga mempromosikan pengembangan kurikulum dan penciptaan
jaringan dan pengaturan pengalihan kredit. Dalam rangka internasionalisasi
16
kurikulum, UNESCO (2002), menyarankan universitas harus:
mengekspresikan pengetahuan kerja di lingkungan baru dan berubah. Jika
universitas adalah untuk melayani dengan baik baik beasiswa dan kebutuhan
nasional, jika itu adalah untuk mempersiapkan lulusan untuk era baru ini,
Universitas wajib untuk memodernisasi dan untuk berkontribusi pada
pertukaran global pengetahuan melalui pergerakan orang, informasi, dan ide
ide.
2.4 Harapan Kebijakan Pendidikan Nasional Masa Depan
Tantangan dálam bidang Manajemen Berbasis Sekolah (NMS),
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Pendidikan Berbasis Masyarakat,
Sertifikasi Guru untuk memberdayakan tenaga kependidikan, dan teknologi
pembelajaran yang up to date memerlukan kebijakan pendidikan yang akurat
dalam era desentralisasi saat ini, dan kebijakan pendidikan juga harus
berkelanjutan.
Otonomi daerah merupakan reformasi politik yang menjanjikan banyak
perubahan. Setelah memasuki rentang waktu dasawarsa pertama, otonomi
daerah telah melahirkan banyak harapan. Tetapi juga banyak tantangan yang
muncul ke permukaan. Ada pula berbagai perubahan muncul mengemuka.
Persoalan sumber daya tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan,
standarisasi kurikulum, bahkan utamanya masalah peraturan dan perundang-
undangan kependidikan. Desentralisasi pendidikan menjadi salah satu pilihan
pemerintah Indonesia setelah era reformasi. Begitupun, faktanya bahwa
penilaian para pakar menunjukkan pendidikan nasional masih kurang
berhasil dan berbagai faktor masukan, proses, dan keluaran. Pada saat yang
sama, pengaruh globalisasi pendidikan menjadi tantangan. Ada berbagai
lembaga pendidikan yang didirikan investor asing, seperti sekolah Pelita
Harapan, dan Sekolah Yayasan Tunas Muda. Sementara perwakilan negara
sahabat juga lebih awal mendirikan sekolah seperti Gandhi Memoriam
17
School oleh Kedutaan Besar India. Kedutaan Amerika mendirikan Jakarta
International School dan lain-lain (Chan dan Sam, 2004:112).
BAB III KESIMPULAN
3.1 Simpulan
Dari seluruh topik pembahasan yang telah dibahas dalam makalah ini
akhirnya disimpulkan bahwa globalisasi sangat berperan dalam perubahan
kebijakan pendidikan nasional. Hal ini terbukti dari beberapa pengaruh yang
sangat kental terutama pada perubahan kurikulum nasional yang bersaing
dengan kurikulum internasional. Di samping itu upaya standarisasi
pendidikan yang bertaraf internasional telah memungkinkan terjadi
perubahan-perubahan dalam system pendidikan di Indonesia.
3.2 Saran dan Rekomendasi
Dari pembahasan tentang globalisasi dan kebijakan pendidikan,
penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk segerah mengambil
arah kebijakan nasional yang memihal peningkataan kuaalitas dan mutu
18
standarisasi kurikulum, sekokah, serta system pendidikan di Indonesiaa
sehingga masyarakat pendidikaan Indonesia mampu bersaing secara globa.
DAFTAR PUSTAKA
Lingard, Bob dan Rizvi, Fazal. Globalizing Education Policy. New York:
Routledge, 2010.
Luddin, Muchlis R. Meneropong Realitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta:
Spektrum, 2008.
Syafaruddin. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Konsep, Strategi, dan Aplikasi
Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakart: PT Rineka
cipta, 2008.