Himpunan Kaidah Hukum Perdata Agama Tahun 2008

8/8/2019 Himpunan Kaidah Hukum Perdata Agama Tahun 2008

1/20

IMPUNAN KAIDAH HUKUM PERDATA AGAMATAHUN 2008

MAHKAMAH AGUNG - RINo. 249 K/ AG/1996

1. KAIDAH HUKUM :

- Bila dalam perkara yang pihak termohonnya sakit ingatan, maka untuk mewakili

kepentingannya dalam perkara bisa diwakili oleh orang tuanya sebagai wali dari Termohon

;

- Dalam perkara izin poligami, bila isteri tidak dapat dimintai persetujuannya, Pengadilan

dapat memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tanpa persetujuan

isterinya tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

2 . NO. : 249 K/ AG/1996

Tanggal, 8 Januari 1998

TEAM MAJELIS 1. H. Yahya SH

2. Drs. H. Taufiq, SH

3. H. Chabib Syarbini, SH

3 . KLASIFIKAS

: PERKAWINAN

4. DUDUK PERKARA :

- Bahwa PT. Agama Surabaya telah salah memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah

mengabulkan permohonan termohon kasasi/Pemohon dengan alasan pemohon

kasasi./Termohon mempunyai penyakit ingatan sejak tahun 1980 sampai perkara ini

berjalan adalah tidak benar dan pemohon kasasi/Termohon bukanlah mempunyai penyakit

ingatan melainkan penyakit bathin dan inipun sewaktu waktu dan bukan selamanya ;

- Bahwa alasan termohon kasasi/pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan

yang bernama Rusmiyati adalah tidak benar, sedangkan termohon kasasi/pemohon dengan

Rusrmiyati telah melakukan pernikahan sejak tahun 1987 dan telah dikaruniai seorang anak

dan dilaksanakan pada saat termohon kasasi/pemohon masih aktif sebagai anggota Polri;

5. PERTIMBANGAN HUKUM MA :


2/20


3/20

MAHKAMAH AGUNG - RI

No. 332 K/AG/2003

KAIDAH HUKUM :

1. Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak

menjadi ahli waris dan bagian masing-masingnya.

2. Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan

kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah

adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta

warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa.

3. Hibah yang dilakukan oleh orang-orang non muslim, maka hibah tersebut tidak dilakukan

berdasarkan Hukum Islam.Oleh karenanya, untuk menilai sah tidaknya hibah tersebut,

bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

MA. NO. REG : NO. 332 K/AG/2003

TANGGAL PUTUSAN : 3 AGUSTUS 2005

TEAM MAJELIS : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.

2. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

3. DR.H. Abdul Manan, S.H., SIP,M.Hum.

KLASIFIKASI : WARIS MAL WARIS

DUDUK PERKARA :

Para penggugat asli adalah anak kandung dari M Dg P bin M (inisial) (wafat 1996) dan

cucu kemenakan dan B D T bin B (inisial) (wafat 1934). Kakek para penggugat yang bernama

B D T bin B (inisial) semasa hidupnya mempunyai dua orang isteri namun keduanya tidakmempunyai keturunan. Dengan isteri keduanya (K bgT binti B), kakek penggugat memilikisearang anak tiri (perempuan).

B D T bin B mempunyai saudara kandung laki-Iaki bernama M Dg N bin B (wafat 1936)

dan mempunyai anak kandung bernama M D P (wafat 1996) yakni ayah kandung para

penggugat.

Ketika kawin dengan isteri keduanya yang bemama K D T binti B tersebut, B D T bin

B(inisial) membawa harta bawaan berupa sebidang tanah darat yang datanya secara rinci


4/20

sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Mengenai pembagian harta warisan tersebut telah diputus oleh PA. Takalar pada tahun 1987

dalam sebuah penetapan waris dengan pembagian : Almarhumah K Dg T (isteri kedua)

mendapat 1/4 bagian luas tanah empang, sedangkan sisanya 3/4 bagian jatuh kepada saudarakandung B D T bin B yakni M Dg NbinB.

H L C N alias N atau N atau N L (inisial) yang menguasai empang sengketa pada masa

hidupnya (sekitar tahun 1987) telah menghibahkan empang sengketa tersebut kepada para

tergugat asli, masing masing mendapat 1/3 bagian, tanpa seizin para penggugat asli atau ahli

waris yang sah.

Demi menjamin agar gugatan ini tidak illusoir (hampa) bila dikemudian hari dilakukan

eksekusi, maka para penggugat mohon diletakkan sita (CB) terhadap objek sengketa.

PERTIMBANGAN HUKUM MA

Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan PTA. Ujung Pandang harus diperbaiki

karena belum tepat, dengan pertimbangan : "dalam perkara waris, bagian masing-masing ahli

waris harus disebutkan secara pasti dalam amar putusan. Dalam perkara a quo PTA. Ujung

Pandang tidak menyebutkan bagian M D N bin B(inisial)yang diterima oleh cucu cucunya".

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. K D T, 2. K D S, 3. B, 4. B D T,

5. D T, 6. P D T, 7. H D B, 8. B bin B tersebut, dengan perbaikan amar putusan PTA. Ujung

Pandang tanggal 21 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1420 H. No.

125/Pdt.GI1999/PTA. UP., sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding.

Membatalkan Putusan PA. Takalar No. 35/Pdt.G/1999/Pa. Tkl tanggal 9 Agustus 1999 M.

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1420 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat


5/20

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.

Memerintahkan Panitera/Jurusita PA. Takalar untuk mengangkat sita yang telah diletakkan

atas objek sengketa tersebut pada tanggal 28 April 1999.

Menyatakan objek sengketa berupa empang seluas 3,56 dst.

Menyatakan ahli waris B D T bin B(inisial) berikut pembagiannya terdiri dari :

1. K D T (isteri) dalam hal ini diwarisi oleh cucunya.

2. M D N bin B (saudara lelaki) .... dst.

a. K D T bin M (penggugat I) mendapat bagian 8,33%.

b. K D S bin M (penggugat II) mendapat bagian 8,33%.

c. B bin M (penggugat III) mendapat 8,33 %.

d. B D T binti M (penggugat IV) mendapat bagian 6,24%.

e. D T bin M (penggugat V) mendapat 8,33 %.

f. P D T bin M (penggugat VI) mendapat bagian 12,495%.

g. H D B bin M (penggugat VII) mendapat bagian 12,495%.

h. H. B bin B (penggugat VIII) mendapat bagian 12,495 %.

Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat selain dan selebihnya. Menghukum

para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 792.500,-

Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak

Rp. 70.000,-

Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

sebanyak Rp. 100.000,-

PEMBUAT KAIDAH HUKUM,

ttd.

Timur Abimanyu, SH.,MH.

Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Editor : Dit Jen Badilag MA-RI.


6/20

MAHKAMAH AGUNG - RI

No. 32 K/AG/2002

KAIDAH HUKUM :

1. Dalam perkara sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan

penunjukkan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut

dapat berubah pada saat eksekusi.

2. Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta

bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi

harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

MA. NO. REG : 32 K/AG/2002

TANGGAL PUTUSAN : 20 April 2005

TEAM MAJELIS : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.

2. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

3. Drs. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum

KLASIFIKASI : W ARIS MAL W ARIS

DUDUK PERKARA :

Almarhum H. T M. N (pewaris (inisial)) adalah suami sah dari Hj. T (tergugat asli (inisial))

yang telah meninggal pada 10 Mei 1999 di Desa W II, Kec. T, Kab. D. Pewaris semasa hidupnya

berprofesi sebagai pedagang sapi antar pulau dan selama perkawinan dengan tergugat asli tidak

mempunyai anak kandung maupun anak angkat, akan tetapi mempunyai saudara kandung, yang

dalam perkara ini bertindak sebagai para penggugat materiil dengan nama-nama sebagaimana

terperinci dalam surat gugatan penggugat.

Saudara kandung pewaris yang bemama Pr H (inisial) telah meninggal dunia dan

meninggalkan dua orang anak yang nama-namanya terdapat dalam surat gugatan penggugat.

Pewaris meninggalkan harta warisan yang terdiri dari : 1. sebidang tanah kebun kelapa, 2.

sebidang tanah beserta rumah, 3. sebidang tanah karantin beserta kebun kelapa, 4. sebidang

tanah kosong, 5. sebidang tanah beserta rumah tempat tinggal tergugat asli, 6. sebidang tanah

kosong, 7. sebidang tanah garasi mobil, 8. sebuah mobil jenis truk merk Toyota Dyna, 9. sebuah


7/20

mobil kijang super, 10. sebuah sepeda motor merk binter, 11. sebuah sepeda motor merk RX

King, 12. sejurnlah uang sisa harga sapi sebanyak 75 ekor sebesar Rp. 165.000.000,- (rincian

data seluruh harta tersebut sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat).

Harta warisan almarhum Hi. T M. Nohon dikuasai oleh tergugat asli. Pihak penggugat telah

berusaha dan memohon kepada tergugat asli agar membagi harta

tersebut, akan tetapi tergugat asIi tidak menyetujuinya bahkan berupaya untuk memiliki semua

harta warisan tersebut secara melawan hukum.

Selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatan ke PA. Donggala dan agar gugatan

tersebut tidak illusoir, para penggugat mohon kepada Ketua PA. Donggala untuk meletakkan sita

jarninan dan atau sita marital terhadap harta warisan milik almarhum Hi T. M. N (inisial).

Para penggugat menyatakan bahwa gugatan ini telah beralasan hukum untuk itu mereka

memohon kepada pengadilan agama untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan hukum

Islam. Di samping itu, para penggugat juga memohon agar tergugat asli dikenakan atau dibebani

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap,

apabila tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan. Selanjutnya putusan ini agar

dinyatakan menurut hukum dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding

maupun kasasi (uitvoerbaarbd voorraad).

PERTIMBANGAN HUKUM M.A

Menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan PTA. Sulawesi Tengah

harus diperbaiki karena belum tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa menetapkan suatu taksiran harga dan penunjukan objek sengketa yang menjadi

bagian masing-masing akan dirasakan tidak adil, karena taksiran harga dan nilai objek

sengketa yang ditetapkan pada waktu putusan dijatuhkan akan berbeda dengan harga pada

waktu eksekusi putusan tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat taksiran

harga dan penunjukan objek sengketa yang merupakan bagian masing-masing dalam

putusan tersebut harus dihilangkan."


8/20

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Ny. A M. N, 2. Ny. E M. N, 3. Tn I

bin H M. N, 3. Tn A bin H M. N tersebut, dengan perbaikan amar Putusan PTA. Sulawesi

Tengah di Palu tanggal 31 Mei 2000 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1421 H. No.

lO/Pdt.G/PTA.PAL, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding.

Memperbaiki amar Putusan PA. Donggala tanggal 27 Juli 2000 M. bertepatan dengan

tanggal 25 Rabi'ulAkhir 1421 H. No. 258/Pdt.G/1999/PA. Dgl, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan ahli waris almarhum H. T bin M.Nadalah ..... dst.

3. Menyatakan N adalah anak angkat almarhum H. T bin M.N dengan Hj. T.

4. Menyatakan tanah kasang seluas 2.121,40 m2 .... dst.

5. Menyatakan harta bersama almarhum H. T M. N dengan tergugat (Hj. T) adalah sebagai

berikut :

a. Sebidang tanah tempat tinggal seluas 960 m2 dst.

b. Sebidang tanah pahan kelapa seluas 2.847 m2 dst.

c. Sebidang tanah karantina sekaligus pohon kelapa dengan ukuran panjang 124 m2 ....

dst.

d. Sebuah rumah tempat tingga1 di Jalan L No. 10 dst.

e. Sebidang tanah kosong seluas 945 m2 yang teletak dst.

f. Sebuah mobi1 teruk Toyota Super Dyna rino By 43R, KT 8900 Be ... dst.

g. Sebidang kebun ke1apa seluas 11.875 m2 di P R .... dst.

h. Sebidang kebun kelapa se1uas + 11 .875 m2 .... dst.

i. Sebidang tanah kebun kelapa di L/P ... dst.

j. Sisa piutang kepada sdr. I di S sebanyak Rp. 16.700.000,-

6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah 1 bagian

untuk Hj. T dan 1/2bagian untuk almarhum H. T M. N.7. Menetapkan bagian almarhum H. T M. N dari harta bersama tersebut ...dst.

8. Menetapkan N sebagai anak angkat mendapat 1/3atau 4/12 bagian dari harta warisan ....


9/20

dst.

9. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) almarhum H. T

M. N setelah dikurangi bagian yang menjadi hak anak angkat tersebut .... dst.

10.Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan atau hasil

tagihan piutang almarhum H. T M. N untuk membagi dan .... dst.

11.Menyatakan sita jaminan atas harta-harta tersebut pada poin 5, a,b,c,d,e,f, dan g amar

putusan ini adalah sah dan berharga.

12.Memerintahkan kepada Panitera PA. Donggala untuk mengangkat sita terhadap harta

selain dan disebut dalam diktum angka 11 di atas.

13. Menolak gugatan para penggugat untuk se1ain dan se1ebihnya.

14. Menghukum kedua be1ah pihak (para penggugat dan tergugat) untuk membayar biaya

perkara secara tanggung renteng da1am tingkat pertama sebanyak Rp. 135.000,-

Menghukum kedua be1ah pihak (para penggugat dan tergugat) untuk membayar biaya

perkara secara tanggung renteng da1am tingkat banding sebanyak Rp. 107.000,-

Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara da1am tingkat kasasi

sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

PEMBUAT KAIDAH HUKUM,

ttd.

Timur Abimanyu, SH.,MH.

Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Editor : Dit Jen Badilag MA-RI


10/20

MAHKAMAH AGUNG - RI

No. 608 K/ AG/2003

KAIDAH HUKUM :

1. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang

melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat

perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio.

2. Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lilintifa' bukan li-

tamlik, maka kela1aian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya

(nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat.

3. Jumlah ni1ai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus

memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai

ketentuan KHI dan perundang undangan yang berlaku.

MA. NO. REG : 608 K/ AG/2003

TANGGAL PUTUSAN : 23 MARET 2005

TEAM MAJELIS : 1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

2. Drs. H.Hamdan, SH.MH.3. Drs.H. Habiburrahman, SH.M.Hum.

KLASIFlKASI : CERAI THALAK.

DUDUK PERKARA :

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan telah hidup berumah tangga layaknya

sebagai suami isteri, serta dikaruniai seorang anak laki-Iaki yang bernama Ariyanto berusia 14

tahun.

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempero1eh harta gono

gini/harta bersama berupa : 1. Tanah beserta rumah, 2. TV berwama 20 inc, 3. Sebuah ranjang

spring bed, 4. Sebuah kulkas merk sharp, 5. Sebuah lemari pakaian, 6. Dua buah kipas angin, 7.

Enam set meja dan kursi, 8. Sebuah VCD merk toshiba, 9. Seperangkat tape deck merk Sanyo,

10. Sebuah kulkas bekas, 11. Sebuah sepeda, 12. Sebuah lemari hias dan 13. Rumah dan toko


11/20

yang disewakan. Dan mengenai perincian data-data, letak, luas, harga dapat terlihat dengan je1as

di dalam akta gugatan Penggugat:

Bahwa semua barang maupun surat-surat yang ada hubungannya dengan harta bersama

dikuasai oleh Termohon.

Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki, sampai sekarang ini dan

puncak perselisihan sekitar awa1 tahun 2000 di mana Pemohon dan Termohon telah pisah

ranjang, pada tanggai 15 Mei 2000. Pemohon menikahi seorang wanita yang ber nama S binti P

(inisial) yang akad nikahnya dilaksanakan di Buntok secara di bawah tangan, yang saat itu

Termohon hadir dan merestui Pemohon.

Bahwa Termohon telah kawin dengan L (Polyandri) padahal status Termohon masih

merupakan isteri sah dari Pemohon, hingga saat ini.

Bahwa untuk menghindari agar jangan sampai harta bersama tersebut dipindah tangankan

oleh Termohon, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama B kiranya berkenan

untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama beserta surat-surat

yang hubungannya dengan harta bersama tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan PTA Palangkaraya harus

diperbaiki, karena seharusnya PTA Palangkaraya memperbaiki amar putusan PA Buntok yang

belum tepat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon telah melampaui batas

kewenangan yang diberikan kepadanya, akan tetapi karena gugatan rekonvensi tersebut

mengenai akibat dari perceraian, maka hakim secara ex officio dapat mengabulkan.

- Bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lilintifa' bukan li-

tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah

madhiyah anak) tidak bisa digugat.

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut' ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah

serta nafkah anak yang telah ditetapkan oleh PTA Palangkaraya belum memenuhi kebutuhan

hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk

menambah jumlah nilai mut' ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah

anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini.


12/20

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi N K binti H.A. S tersebut dengan

perbaikan amar putusan Pengadi1an Tinggi Agama Palangkaraya tanggal 5 Juni 2003 M,

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1424 H, No.6/Pdt.G/2002/PTA.PIk, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.

- Memperbaiki amar putusan PA. Buntok tanggal 5 Nopember 2002 M bertepatan dengan

tanggal 29 Sya'ban 1423 H., No. 26/Pdt.G/2002/PA.Btk, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Mengizinkan Pemohon (S bin M) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon

... dst.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirim salinan penetapan

ikrar talak ... dst.

4. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah beserta rumah ... dst.

5. Menetapkan hutang-hutang ... dst.

6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersarna tersebut

kepada Pemohon .. dst.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan. Penggugat rekonvensi untuk sebagian.

2. Menetapkan anak yang bernama A di bawaan hadhanah Penggugat rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat rekonvensi (S bin M) untuk membayar kepada

Penggugat rekonvensi ... dst.

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.


13/20


14/20

MAHKAMAH AGUNG RI

No. 299 K/ AG/ 2003

KAIDAH HUKUM :

1. Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu

akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk

itu harus dipertimbangkan secara cermat.

2. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi "Unus testis nullus

testis", sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

MA. NO. REG : 299 K/ AG/ 2003

TANGGAL PUTUSAN : 8 JUNI 2005

TEAM MAJELIS : 1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. 2. Drs. H. Hamdan, SH. MH.

3. Drs. H. Habiburrahman, SH.M.Hum.

KLASIFlKASI : CERAI THALAK.

DUDUK PERKARA :

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir menempati rumah sendiri yang data-data alamatnya

terdapat di dalam surat gugatan dan para pihak telah dikaruniai 2 orang anak. Pada mulanya

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak pertengahan

tahun 1987 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon pulang

kerumah orang tuanya dengan kedua anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sangat

membatasi Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan jalan musyawarah antara keluarga Pemohon

dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,

maka Pemohon dengan Termohon menyatakan pisah dan cerai, dikarenakan kehidupan rumah

tangga tidak dapat dipertahankan lagi.


15/20

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa Judex Factie kurang cermat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang

mengetahui antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah lama berpisah, meskipun

keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (Reehts Gevotg) tanpa terlebih dahulu

adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oozaak) timbulnya perpisahan tersebut,

dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon

Kasasi dapat membuktikan dalil permohonan cerai terhadap Termohon Kasasi.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab perselisihan rumah

tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi atas tuduhan Pemohon Kasasi/ Pemohon

berselingkuh, akan tetapi Termohon Kasasi mendasarkan tuduhannya atas keterangan seorang

saksi sebagai alat bukti di persidangan tanpa alat bukti yang lain, maka keterangan saksi

Termohon Kasasi/Termohon tersebut termasuk dalam kiasifIkasi "Unus testis nullus testis", dan

tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti, sedangkan akibat dari tuduhan Termohon

Kasasi/Termohon adalah keretakan rumah tangga, dengan demikian Termohon

Kasasi/Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka putusan Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Timur di Surabaya layak dibatalkan.


MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Muhammad Yusuf bin H. Ach.

Tahyin tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 15

Oktober 2002 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1423 H. No.1 601Pdt. G/2002/PTASby.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.2. Mengizinkan kepada Pemohon (H. Muhammad Yusuf bin H. Ach. Tahyin) untuk

menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Hj. Chusin binti H. Muhammad

Ridwan) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah, nafkah iddah, dan

nafkah anak yang perinciannya secara jelasnya dapat dilihat dalam amar putusan

Mahkamah Agung.


16/20

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan

penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah dst.

5. - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak

Rp. 168.000.-

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

sebanyak Rp. 107.000.-

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi


PEMBUAT KAIDAH HUKUM

Ttd

Timur Abimanyu, SH., MH.

Kumpulan Yurisprudensi Mahkam ah Agung RI.

Editor : Dit Jen Badilag MA-RI.


17/20

MAHKAMAH AGUNG RI

N o. 90 K/AG/2003

KAIDAH HUKUM :

1. Dalam menangani kasus harta bersarma harus dirinci terlebih dahulu antara harta yang

diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan).

2. Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek

sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan untuk membedakan

gugatan yang ditolak harus ditulis secara lengkap.

MA. NO.REG : 90 K/AG/2003

TAGAL PUTUSAN : 11 Nopember 2004

TEAM MAJELIS : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.M.Hum.

2. Drs. H. Ahmad Karnil, SH.MH.

3. Drs. H. Abdul Manan, SH,S.IP.,M.Hum.

KLASIFIKASI : HARTA BERSAMA

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa dalam perkawinan penggugat asli dan tergugat asli yang dilangsungkan pada tgl 8

Oktober 1983 telah memperoleh harta sebagai berikut :

a. Harta bawaan berupa sebidang tanah perkarangan seluas 2,5 are.

b. Harta Bersama berupa sebuah rumah permanen, tanah pekarangan seluas 2,67 are dan

seluas 2,6 are, tanah sawah seluas 10 are, sebuah mobil Corona, sebuah mobil mini bus,

satu buah cidomo lengkap dengan kudanya, satu ekor kuda jantan, sebuah sepeda

dayung merk edison dan perabotan rumah tangga, yang mengenai perincian data-data

mengenai luas, letak dan harganya terdapat di dalam gugatan penggugat.

2.. Bahwa harta sengketa tersebut, baik harta bawaan Penggugat asli maupun harta bersarna,

temyata telah disewakan oleh Tergugat asli dan harta sewa tersebut harus dibayar oleh

tergugat asli kepada penggugat asli sebagaimana terperinci dalarn gugatan penggugat di

mana jumlah keseluruhannya Rp. 29.000.000,(dua puluh sembilan juta rupiah).


18/20

3. Bahwa untuk itu Penggugat menuntut, 1. Agar harta bawaan tersebut

diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, 2.

Ganti rugi sewa atas harta bawaan tersebut, harus dibayar sekaligus oleh

Tergugat asli kepada Penggugat asli. 3. Harta bersama yang tersebut dalarn

gugatan harus dibagi dua antara Penggugat asli dengan Tergugat asli.

4. Bahwa berdasarkan amar putusan PA Selong mengenai nafkah lampau yang keseluruhannya

berjumlah 630.000,- temyata sampai saat ini belum dilaksanakan, untuk itu penggugat asli

menuntut agar tergugat asli memberikannya kepada penggugat asli.

PERTIMBANGAN HUKUM MA:

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung seharusnya PTA Mataram yang memperbaiki

amar putusan PA Mataram yang belum tepat, seharusnya amar yang isinya menolak gugatan

mengenai mesin jahit harus ditulis lengkap supaya dapat dibedakan dengan amar mengenal

objek perkara yang tidak dapat diterima.


MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Lalu Badraen, SE bin H. Ahmad Malih

tersebut dengan perbaikan amar putusan PTA Mataram tanggal 29 Juli 2002 M. bertepatan

dengan tanggal 18 Djumadil Ula 1423 H. No. 45/Pdt. G/2002/PTA.Mtr, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dari pembanding.

Memperbaiki amar putusan PA Mataram tgl 10 Januari 2002 M. bertepatan dengan tg1 25

Syawal 1422 H. No. 69/Pdt.GI200 1/PA.MTR. sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat.


19/20

Menyatakan bahwa PA Mataram berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian.

2. Menetapkan bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 2.5 are dengan sertifikat hak rnilikno. 788 atas ... dst.

3. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Konpensi dan

tergugat konpensi yaitu :

3.1. Dua buah rumah permanent ... dst.

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 2,67 are dst.

3.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 2,6 are dst.

3.4. Satu unit mobil sedan Corona ... dst.

3.5. Barang-barang perabotan rumah tangga yaitu satu buah mesin air merk Gold Star, tiga

buah tempat tidur ... dst.

4. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat

Konpensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Konpensi.

5. Menghukum kepada Tergugat Konpensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Konpensi

baik harta bawaan Penggugat Konpensi tersebut diatas. dst.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta.-harta tersebut pada amar No.2, No.

3.1, No.3.2, dan No. 3,5 di atas.

7. Menolak gugatan Penggugat mengenai objek mesin jahit.

8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara datam tingkat pertama sebesar Rp.803.500,-

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.

105.500,-

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini



20/20

Himpunan Kaidah Hukum Perdata Agama Tahun 2008

Documents

Transcript of Himpunan Kaidah Hukum Perdata Agama Tahun 2008