HUKUM ADMINISTRASI NEGARAOleh : Moh. Ikmal

SILABUS PERKULIAHAN1. Pendahuluan (istilah administrasi )2. Beberapa istilah dan definisi HAN3. Kedudukan dan ruang lingkup kajian HAN4. Hubungan HAN dan HTN5. Subjek dan objek HAN6. UTS7. Asas-asas HAN8-9 Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara10. Peradilan tatausaha negara (PTUN)11. Peran dan fungsi Lembaga ombudsman RI12. UAS

ISTILAH “ADMINISTRASI”Apa Makna Administrasi Dalam “HUKUM ADMINISTRASI”..?

Apakah istilah “ADMINISTRASI’ dalam H.A = dalam IAN (ilmu administrasi negara)

PENDAHULUAN

AN HAN FAK HUMUMIAN FAK ISIP

A. Istilah

-Hukum Administrasi Negara-Hukum Tata Pemerintah-Hukum Tatausaha Negara

HAN IAN Istilah: Administrative Law; Administratief Recht/ BestuurRecht Vervaltung Recht; Droit Administrarif (tanpa Negara) Perat2 yg bersangkut paut dg pem

neg Cab ilmu Sosial

Istilah: Public Administration. (Public = Negara) Organisasi & managemen dr mns

& benda guna mencapai 7-an pem. Pem = keseluruhan cab2nya (E,L,Y)

Cab ilmu Administrasi Umum

DESKRIPSI HAN

Sturen Sancties

PENGUASA MASY / PENDUDUK / RAKYATPerlindungan hukum

Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan

Sarana2 Administrasi

Meliputi:- Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy;- mengatur cara2 partisipasi masy/WN;- perlindungan hukum;- norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik

PENGANTAR HAN LANJUTAN..1. Seiring munculnya paradigma welfare state, negara hukum(rechsaat)

dan good governance, peran AN (pemerintah) harus aktif memajukan kesejahteraan/kepentingan umum

2. Untuk mewujudkan tujuan diatas, para AN diberikan kewenangan berupa “diskresi” (kebebasan utk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, yg berpotensi melakukan tindakan penyahgunaan kewenangan

3. Prinsip negara hukum dan demokrasi asas legalitas, perlindungan hak asasi, keterbukaan, dan partisipasi publik

4. HAN berisikan pengaturan ttg wewenang AN utk bertindak dan mengatur kemgkinan utk menggugat tindakan-tindakannya tsb

Keberadaan AN dalam proses demokratisasi (memajukan kepentingan umum) berhadapan lgsung dg WN

HAN jg berfungsi sebagai norma dan akuntabilitas publik bagi WN dan AN

BEBERAPA KASUS YG MELIBATKAN ADMINISTRASI NEGARA...

Dugaan pelanggaran UU 32/2009 ttg perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan UU ttg konservasi SDA hayati dan ekosistem, Gubernur BALI di PTUN kan

KONSEP ADMINISTRASI Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Administrare, yang

artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Liang Gie kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri:1. kegiatan melibatkan dua orang atau lebih2. kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan3. ada tujuan tertentu yang hendak dicapai

3 kategori definisi administrasi menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004: 1.5) 1. Administrasi dalam pengertian proses atau kegiatan

Sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Administrasi dalam pengertian tata usahaa. Munawardi Reksodiprawiro, bahwa dalam arti sempit

administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis, dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

b. G. Kartasapoetra, mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

c. Harris Muda, administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat dan mencatat (membukukan) setiap perubahan/kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu.

3. Administrasi dalam pengertian pemerintah atau administrasi Negara

a. Wijana, Administrasi negara adalah rangkaian semua organ-organ negara terendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian.

b. Y. Wayong, menyebutkan bahwa administrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai.

BEBERAPA ISTILAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI....1. “Administraive law” (inggris)2. “Administratief recht dan

berstuursrecht” (belanda)3. “verwaltungsrecht” (jerman)4. “ Droit Administratif” (prancis)

ISTILAH “ADMINISTRASI NEGARA” DALAM “ILMU ADMINISTRASI NEGARA”1. ADMINISTRASI NEGARA BAG. DR

ADMINISTRASI UMUM2. Administrasi negara adl manajemen dan

organisasi yang dilakukan manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (eks+leg+yud)

DEFINISI “HUKUM ADMINISTRASI”1. Peraturan-peraturan yg mengatur hub.

Timbal balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de gerando)

2. Peraturan-peraturan khusus yg dsamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)

Administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit : aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman. Dalam arti yang lebih khusus lagi : aktivitas badan-badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan (Dimock).

1. Administrasi negara sebagai kompleks van ambten (gabungan jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas pemerintahan). Mempunyai pengertian yang sempit, yaitu hak yang mengatur aktivitas badan-badan eksekutif. HAN merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hak yang mengatur cara bagaimana badan-badan pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahannya. (Utrecht)

2. HAN merupakan perpanjangan dari HTN (Van Vollenhoven)

1. E. UTRECHT : Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.

2. VAN APELDOORN : Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

3. OPPENHEIM : Hukum Administrasi Negara menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak atau staat in beweging).

4. PRAJUDI ATMOSUDIRDJO : Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.

CIRI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menguji Hubungan Adanya Pejabat Administrasi Negara

Melakukan Tugas Khusus

Menyelenggarakan Kesejahtraan Umum

HAN yang mengatur penggunaan wewenang pejabat administrasi negara

Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP HANPERTEMUAN 2

RINCIAN MATERI...1. OBJEK FORMAL DAN MATERIAL HAN2. KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM3. RUANG LINGKUP HAN

1. OBJEK STUDI HANOBJEK FORMAL : perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan.

OBJEK MATERIAL : manusia yaitu aparat pemerintah atau aparat administrasi Negara sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua belah pihak ada hubungan hukum publik.

Sebagai Aparatur Negara

Sebagai Fungsi atau Aktifitas

Sebagai Proses Teknis

• Aparatur Pemerintah

• Instansi Politik• Menjalankan

Administrasi Negara

Kegiatan mengurus kepentingan Negara

Menyelenggarakan UUSegala tindakat AN dalam menjalankan UU

ADMINISTRASI NEGARA (MENURUT CTS KANSIL)

PNS MENJABAT FUNGSI TUN

AN yang melakukan fungsi penyelenggaraan urusan

pemerintahan (eksekutif) di pusatMaupun di daerah

Kakanwil

Kadinas

Bupati

Gubernur

Menteri

Dirjen

Sekjen

Direktur

2. KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM HAN hukum yg khusus (tidak statis dan berkembang sesuai dg

perkembangan kebuutuhan masy) serta merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagiannya lagi ada pada hukum privat

Philipus M.Hadjon Dkk, menyebut HAN sebagai “HUKUM ANTARA” yaitu hukum administrasi materiilnya terletak di antara hukum privat dan hukum pidana (publik)

KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM

Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19

Hukum Hukum

H. Publik Hukum Privat H. Publik Hukum Privat

H. Pidana H. Perdata H.

dagangHAN ARTI

LUAS

HTN H.Pidana HAN

H. Perdata

H. Dagang

LANJUTAN... HAN terletak antara hukum privat dan hukum pidana

H. PRIVAT H. ADMINISTRASI H. PIDANA

Contoh : pendirian bangunan

IZINKeterangan2 ttg izin bangunan

3. RUANG LINGKUP STUDI HAN Hakekat HAN mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan warganya serta

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari tindakan sewenang-wewenang aparatur Pemerintah.

Ruang lingkup dari HAN :1. Tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat/daerah,2. hubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) dan antara lembaga negara dg

warga masyarakat serta jaminan perlindungan hukum bagi keduanya. Cakupan HAN (Prajudi Atmo-sudirdjo) : adalah HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan

tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara. Van Wijk-Konjnenbelt dan P. de Haan Cs. Mengatakan HAN meliputi :

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;2. Mengatur cara – cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;3. Perlindungan hukum (rechtsbe-sherming);4. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene

beginselen van behoorlijk bestuur).

KUSUMA PUDJOSEWOJO4 ruang lingkup studi HAN meliputi :

1. hukum tata pemerintahan2. Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak3. Hukum hubungan luar negeri4. Hukum pertahanan dan keamanan umum

WALHTER BUREKHARDT1. Hukum kepolisian 2. Hukum perlembagaan3. Hukum keuangan

Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Pemerintahan Hukum Tata Usaha Negara Hukum Administrasi Hukum Administrasi Pembangunan Hukum Adminisi Lingkungan

Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni Hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA(PROF.DR. MR. PRAJUDI ATMOSUDIRDJO)

HUB. HAN DG HTN

HUB HTN DG HAN 2 golongan pendapat mengenai hub HTN dan HAN

1. Ada perbedaan yuridis prinsipil (oppenheim, van vollenhoven, logemann)2. Tidak ada perbedaan yuridis prinsipil (kranenburg, prins, prajudi atmosudirjo)

Oppenheim : yg dipersoalkan HTN adl negara dlm keadaan berhenti, sedang Han adl peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak (mmbentuk alat2 perlengkapan negara, memberikan wewenang dan tugas2 pekerjaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Kranenburg, prins dan prajudi atmosudirdjo : perberdaan HAN dan HTN hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokus pada hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedang HAN fokus merupakan bagian dari HTN (spesialisasi dari HTN) atau kata prajudi bahwa HAN fokus perhatianny khas pada administrasi negara.

HUBUNGANAntara HAN & HTN Tanpa HAN, alat2 perlengkapan negara blm dpt melaksanakan tgsnya krn

blm ada pedoman yg mjd panutannya Tanpa HTN, penyelenggaraan organisasi negara akan kacau, krn HTN

diperlukan utk memberikan batas2 tanggung jawab&wewenang dr perangkat administrasi negara.

SUBJEK HUKUM ADMINISTRASI Subyek hukum : segala sesuatu (orang atau sesuatu yg dipersamakan dg orang

atau “badan hukum’) yg mereka dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum itu sendiri.

Mengapa badan hukum menjadi subjek hukum administrasi...?Karena ia bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.

Jadi dalam lapangan HAN, subyek hukum administrasi meliputi :1. Pegawai negeri : warga negara yg telah memenuhi syarat yg ditentukan dlm peraturan per-UU-

an yg berlaku, diangkat dan diberikan tugas negara lainnya. PN merupakan pendukung hak dan kewajiban.

2. Jabatan-jabatan ; kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan dalam suatu satuan organisasi. Jabatan merupakan pendukung hak dan kewajiban, karenanya ia memiliki kewenangan hukum sebagaimana PN. Contoh polisi berhak menangkap seseorang yg melanggar ketertiban umum. Hak menangkap ada pada polisi krn jabatannya sebagai penjaga keamanan.

LANJUT..3. Jawatan publik, dinas-dinas publik, BUMN/BUMD : jawatan adl kesatuan organisasi

aparatur pemerintah yg mencakup tugas pemerintahan yg bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subyek hukum, hak yg dimiliki jawatan adalan memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah. Shingga ia berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara/daerah. Oleh karenanya setiap barang yg dibeli, dipergunakan dan di simpan oleh jawatan selalu mencantumkan label “MILIK NEGARA’. Dinas adl sekelompok organisasi yg khusus memiiki tugas fungsional dan bersifat homogen. BUMN/BUMD adl sama kedudukannya dg jawatan dan dinas, disampign utk kepentingan umum juga disertai upaya perolehan keuntungan

4. Daerah swapraja (kabupaten/kota) dan daerah swatantra (provinsi)5. Negara : organisasi dari sekumpulan rakyat yg mendiami wilayah tertentu dan

diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yg diperolehnya dan dimilikinya. Sbg subyek hukum maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari hukum publik yg cakupannya luas dan menyeluruh.

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SUMBER HUKUM (MATERIIL DAN FORMIL) HAN1. SUMBER HUKUM adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan

hukum serta tempat ditemukannya hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

2. Sumber HAN dibedakan antara sumber hukum MATERIAL dan sumber hukum FORMAL.a. SUMBER HUKUM MATERIAL adalah sumber hukum yg melipuit isi/materi dari

aturan-aturan hukum itu sendirib. SUMBER HUKUM FORMAL adalah sumber hukum materiil yg sudah dibentuk

melalui proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati.

SUMBER HUKUM DALAM ARTI MATERIILDIPENGARUHI BEBERAPA FAKTOR: Sejarah/historis (UU dan sistem hukum masa lampau, dokumen2) Faktor Sosiologis antropologis (prilaku kelembagaan sosial dalam

masyarakat yg turut menentukan hukum materiilnya, misal : pandangan agama, psikologis dsb)

Faktor Filosofis (keadilan, kepatuhan hukum) Faktor Historis

SUMBER HUKUM FORMIL Undang-undang (dalam arti luas) Yurisprudensi Kebiasaan/praktek alat TUN Doktrin/pendapat para ahli Traktat

UNDANG-UNDANGUU adlah setiap keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah yg berdasarkan materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. UU yg dimaksudkan sbg sumber hukum formil HAN adl UU dalam arti materiil/UU dalam arti luas. Semua peraturan per UU an sebagai sumber hukum dan tata urutan per-UU-an tertuang dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian disempurnakan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 sbb :

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. UU4. Perppu5. PP6. Keppres7. Perda8. Peraturan pelaksana lainnya

NAMUN....Pemerintah melalui UU No.10 Tahun 2004 mengatur tata urutan per-UU-an sbb:

1. UUD 19452. UU3. Perppu4. Perpres5. perda

LANJUTAN... Undang-undang dalam arti sempit adalah setiap keptusan pemerintah yang

merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk.

YURISPRUDENSIKeputusan –Keputusan Hakim terdahulu yang selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama. Dalam hal ini adalah keputusan Hakim TUN/HAN

Prinsip yurisprudensi berngkat dari logika bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yg diajukan kepadanya dg alasan belum ada peraturan per-UU-annya. Oleh karenanya disampign mmpertimbangkan keputusan hakim terdahulu ia juga melihat nilai-nilai yg ada dalam masyarakat

KEBIASAAN/PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA Praktek administrasi negara ini lahir sebagai konsekuensi dari Asas freies ermessen (kebebasan bertindak dg tidak berdasarkan pada per-UU-an)

Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering digunakan dalam praktek oleh pejabat administrasi negara (tidak tertulis) yang bahkan bisa mengesampingkan per-UU-an yg telah ada dg alasan lemahnya regulasi (UU blm ada/lemah dan tidak sesuai dg dinamika sosial) sbg akibat pesatnya pertumbuhan negara.

LANJUTAN... Sebagai sumber hukum formil HAN, Kebiasaan/praktek administrasi negara

terdahulu yang tugas dan fungsinya sama dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kongkrit.

Namun praktek administrasi negara terdahulu dapat dijadikan sumber hukum formil HAN jika keputusan alat administrasi negara terdahulu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

TRAKTAT/PERJANJIAN INTERNASIONAL Traktat/perjanjian sebagai sumber hukum formil HAN berasal dari

perjanjian internasional yang bersifat penting yang diratifikasi oleh pemerintah.

DOKTRINPendapat pakar di bidang HAN yang diharapkan melahirkan teori-teori baru dalam lapangan HAN.

Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak berlaku jika sudah tidak diterima masyarakat. Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabut keberlakuannya.

KEPUTUSAN TUNUNSUR-UNSURNYA:1. Penetapan tertulis2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN3. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku4. Bersifat Kongkrit,Individual dan final5. Menimbulkan akibat Hukum6. Bagi orang/Badan Hukum Perdata

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARAPERTEMUAN 7

APA ITU ASAS.. Asas dalam pengertian hukum adalah apa yang menjadi dasar dari suatu

norma atau kaidah. Asas adalah apa yang mengawali suatu kaidah atau awal suatu kaidah.

Jadi asas hukum administrasi negara adalah kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan kepentingan umum

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK asas ini lahir sebagai konsekuensi logis negara demokrasi yang berorientasi pada

prinsip “welfare state” Indonesia disamping merupakan negara berdasarkan negara hukum (rechstaats)

bukan kekuasaan (machstaat), ia juga merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.

Pada negara yang berorientasi prinsip “welfare state”, Alat Administrasi Negara (AAN) sebagai subyek hukum HAN harus memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan kepentingan umum.

Dengan demikian tindakan AAN dalam mewujudkan kepentingan umum harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan (tertulis/tidak tertulis) yang berlaku baik dari pusat/daerah.

Hukum tidak tertulis inilah yang kemudian kita sebut sebagai ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. ia sebagai norma-norma maupun aturan-aturan yang sifatnya tidak tertulis.

BEBERAPA RINCIAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(PROF. KUNTJORO PURBOPRANOTO)1. Asas kepastian hukum2. Asas keseimbangan3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan4. Asas bertindak cermat5. Asas motivasi untuk setiap keputusan6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan7. Asas permainan yang layak8. Asas keadilan atau kewajaran9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar10. Asas perlindungan atas pandangan hidup11. Asas kebijaksanaan12. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

FUNGSI DAN ARTI PENTING ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Bagi AAN, berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan

penerapan terhadap ketentuan-ketentuan per-UU-an yang bersifat tidak jelas. Disamping itu pula membatasi kemungkinan-kemungkinan AAN dalam mempergunakan asas freies ermessen yang jauh menyimpang terhadap UU yang berlaku maupun terhadap UU yang belum ada.

Bagi masyarakat pencari keadilan, dapat berfungsi sebagai dasar gugatan sebagaimana dimuat dalam 53 UU peradilan TUN/UU No.5/1986 jo UU No. 9/2004 menyatakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN adlah :1. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dg per-UU-an yang berlaku2. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dg asas-asas umum pemerintahan

yang baik Bagi hakim PTUN, bisa digunakan sebagai alat utk menguji dan membatalkan

keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN Bagi legislatif dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RUU