Hukum penanaman modal.docx

3
BAB III BIDANG USAHA MODAL ASING Pasal 5 (1) Pemerintah menetapkanperincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutanprioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modalasing dalam tiap-tiap usaha tersebut. (2) Perincian menurut urutanprioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencanapembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikanperkembangan ekonomi serta tekhnologi. Pasal 6 (1) Bidang-bidang usaha yangtertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialahbidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut: pelabuhan-pelabuhan; produksi, transmisidan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkitan tenaga atom; mass media. (2) Bidang-bidang yangmenduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat- alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekalibagi modal asing. Pasal 7 Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usahatertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing. Pasal 8 (1) Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atasdasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku. (2) Sistim kerja sama atasdasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalambidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah

Transcript of Hukum penanaman modal.docx

Page 1: Hukum penanaman modal.docx

BAB IIIBIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5(1) Pemerintah menetapkanperincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutanprioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modalasing dalam tiap-tiap usaha tersebut.(2) Perincian menurut urutanprioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencanapembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikanperkembangan ekonomi serta tekhnologi.

Pasal 6(1) Bidang-bidang usaha yangtertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialahbidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:pelabuhan-pelabuhan;produksi, transmisidan distribusi tenaga listrik untuk umum;telekomunikasi;pelayaran;penerbangan;air minum;kereta api umum;pembangkitan tenaga atom;mass media.(2) Bidang-bidang yangmenduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat- alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekalibagi modal asing.

Pasal 7Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usahatertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8(1) Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atasdasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.(2) Sistim kerja sama atasdasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalambidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah

Page 2: Hukum penanaman modal.docx

Daftar Negatif dalam Undang – Undang no.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2).

Analisis mengapa tidak diperbolehkan para investor asing untuk menanamkan modal dalam daftar

negatif tersebut ada beberapa alasan yang mendukung.

1. Penanaman modal asing secara penuh tidak dapat dilakukan dalam bidang transportasi, hal

tersebut dilakukan karena jika penguasaan investor asing terlalu mendominasi maka sangat

merugikan bagi rakyat maupun negara, dikarenakan bahwa akan terjadi monopoli dalam hal

transportasi, baik darat, laut mapun udara. Mengingat transportasi telah menjadi sebuah

kebutuhan bagi seluruh rakyat maka negara harus mampu mengakomodir transportasi

sehingga tidak terjadi monopoli harga yang menyebabkan terganggunya stabilitas nasional,

sebab transportasi menjadi penghubung antar sebuah daerah dengan daerah yang lain

sehingga sangat mendukung dalam bidang ekonomi dan pembangunan sebuah negara.

2. Dalam bidang sumber daya alam khususnya listrik dan air, kedua hal tersebut tidak dapat

diserahkan seluruhnya kepada investor asing dikarenakan bahwa pentingnya SDA tersebut.

Jika hal tersebut telah dikuasai asing maka sulit bagi pemerintah melakukan pemerataan

sosial yang berakibat juga pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersatu,

berdaulat, adil dan makmur.

3. Media massa dan komunikasi menjadi hal penting dalam saat ini, kedua hal tersebut telah

menjadi mata dan telinga bagi seluruh rakyat, untuk mengetahui apa yang terjadi kejadian

baik di nasional maupun internasional, maka dari itu jika investor kembali menguasai seluruh

aspek tersebut maka, sama saja juga kehilangan mata dan telinga, dikarenakan investor asing

yang hanya mempunyai tujuan untuk mengambil keuntungan dari apa yang telah mereka

pijak, kemudian tidak mempedulikan dampak atau akibat yang telah mereka perbuat di dalam

negara itu sendiri maka rakyat pun akan semakin mudah untuk dibohongi, dan pemerintah

semakin sulit untuk berhubungan dengan rakyatnya jika komunikasi telah dikuasai asing.

4. Alutsista (Alat utama sistem persenjataan) Indonesia memproduksi persenjataan yang

seluruhnya dikuasai oleh PT. Pindad hal tersebut tidak dapat diserahkan oleh pihak asing

manapun walaupun hanya sekedar untuk menanamkan modal sebagian kecil saja, dikarenakan

masalah yang dihadapi adalah pertahanan nasional yang melibatkan seluruh negara, jika hal

tersebut mendapat campur tangan pihak asing maka jelas negara menjadi taruhannya

mengingat pertahanan negara yang seharusnya milik negara secara utuh telah dilubangi oleh

pihak asing.

Page 3: Hukum penanaman modal.docx